Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Aiptu Rudi Dihukum Berguling di Aspal Usai Viral Palak Pemotor di Medan Rp 100.000 Medan 27 Juni 2025

    Aiptu Rudi Dihukum Berguling di Aspal Usai Viral Palak Pemotor di Medan Rp 100.000 Medan 27 Juni 2025

    Aiptu Rudi Dihukum Berguling di Aspal Usai Viral Palak Pemotor di Medan Rp 100.000
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    –
    Aiptu Rudi Hartono
    , seorang anggota kepolisian, dihukum dengan cara berguling-guling di aspal setelah videonya yang menunjukkan aksi pemalakan terhadap pengendara sepeda motor viral di media sosial.
    Hukuman tersebut dilaksanakan pada Rabu (25/6/2025) di
    Polrestabes Medan
    .
    Kepala Subbagian Propam Polrestabes Medan, AKP Suharmono, menjelaskan bahwa hukuman fisik tersebut diberikan sebagai bentuk sanksi atas tindakan Rudi yang melanggar prosedur.
    “Memang kemarin ada kita berikan
    sanksi fisik
    (berguling-guling),” ungkap Suharmono saat diwawancarai pada Kamis (26/6/2025).
    Dalam proses hukuman, Rudi diminta berguling-guling di aspal beberapa kali sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat khusus di Propam Polrestabes Medan.
    Suharmono juga menambahkan bahwa Rudi telah mengakui perbuatannya yang merupakan pungutan liar.
    “Uang itu dipakai untuk beli minum dan sarapan,” sebutnya.
    Sebelumnya, Kepala Satlantas Polrestabes Medan, AKBP I Made Parwita, menjelaskan bahwa peristiwa pemalakan tersebut terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 WIB.
    Rudi yang sedang bertugas di lokasi memberhentikan seorang wanita pengendara motor yang melawan arus.
    “Tapi tidak dilakukan penegakan hukum secara profesional,” kata Made saat diwawancarai di Polrestabes Medan pada Kamis (26/6/2025).
    Made menegaskan bahwa seharusnya Rudi memeriksa kelengkapan surat-surat pengendara tersebut.
    Namun, yang terjadi justru adanya pungutan liar sebesar Rp 100.000, seperti yang terlihat dalam video viral.
    Menyikapi hal ini, Made segera berkoordinasi dengan Propam Polrestabes Medan untuk menindak Rudi.
    Tak lama setelah itu, Rudi dibawa petugas Propam.
    Made juga menyebutkan bahwa Rudi diduga melanggar beberapa pasal dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022, yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 10 ayat 1 huruf d, dan Pasal 12 huruf B.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tahanan Titipan Kejaksaan Pamekasan Meninggal, Sempat Dibesuk Istri dan Anaknya yang Berusia 40 Hari Surabaya 27 Juni 2025

    Tahanan Titipan Kejaksaan Pamekasan Meninggal, Sempat Dibesuk Istri dan Anaknya yang Berusia 40 Hari Surabaya 27 Juni 2025

    Tahanan Titipan Kejaksaan Pamekasan Meninggal, Sempat Dibesuk Istri dan Anaknya yang Berusia 40 Hari
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com
    –
    Deddy Tri Waluyo
    (30), tahanan titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, meninggal dunia di
    Lapas Kelas II A Pamekasan
    pada Kamis (26/6/2025).
    Sebelum meninggal, Deddy sempat dibesuk keluarganya, termasuk istri dan anaknya yang baru berusia 40 hari.
    Kakak kandung Deddy, Nova Trisnoaji, mengungkapkan bahwa pagi hari sebelum kejadian, istri dan anaknya menjenguk Deddy.
    “Saat itu cerita istrinya, Deddy merasa sangat senang sekali. Bahkan sempat menggendong anaknya,” ujarnya.
    Namun, setelah jam besuk berakhir dan istri serta anaknya meninggalkan lapas, Deddy diduga mengalami kesedihan yang mendalam, yang mungkin memicu kambuhnya tekanan darah tinggi.
    Nova menambahkan, setelah ditinggal pergi, Deddy mengeluhkan kondisi badannya yang tidak enak.
    “Dia sempat dikerok oleh temannya satu sel tahanan titipan,” ujarnya.
    Setelah ditinggal istrinya, Deddy mulai merasa pusing dan enggan makan meskipun sudah disarankan oleh teman-temannya di lapas.
    Beberapa menit kemudian, Deddy mengeluhkan sakit dan pergi ke klinik.
    Sayangnya, kondisinya semakin memburuk dan ia menjadi kritis di Lapas Kelas II A Pamekasan.
    “Deddy mungkin tidak kontrol kesehatannya ke klinik, sehingga tidak sempat terpantau kesehatannya,” tambah Nova.
    Kasi Pidum Kejari Pamekasan, Benny Nugroho, yang mewakili Kasi Intel Ardian Junaedi, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mengetahui sebelumnya jika Deddy mengalami sakit.
    “Kami dapat informasi dari lapas, dan pihak keluarganya sudah diberitahu,” katanya.
    Benny juga mengonfirmasi bahwa Deddy adalah tahanan titipan hakim dan telah menjalani sidang pembacaan tuntutan.
    “Rencana minggu depan akan sidang putusan,” ujarnya.
    Informasi yang dihimpun Kompas.com menyebutkan bahwa Deddy sudah menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan dan ditahan bersama sejumlah tahanan lainnya di Lapas Kelas II A Pamekasan.
    Deddy sempat dirawat di Klinik Lapas sebelum akhirnya dilarikan ke RSUD dr. Slamet Martodirdjo Smart Pamekasan pada pukul 14.57 WIB dalam kondisi kritis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disinggung Bos Persib Tagih Bonus Juara Rp 1 Miliar, Sekda Jabar: Itu kan Sukarela, Tidak Boleh Memaksa Bandung 27 Juni 2025

    Disinggung Bos Persib Tagih Bonus Juara Rp 1 Miliar, Sekda Jabar: Itu kan Sukarela, Tidak Boleh Memaksa Bandung 27 Juni 2025

    Disinggung Bos Persib Tagih Bonus Juara Rp 1 Miliar, Sekda Jabar: Itu kan Sukarela, Tidak Boleh Memaksa
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman enggan lagi membahas dan memperpanjang urusan bonus untuk
    Persib
    Bandung yang berhasil keluar sebagai juara Liga 1 2024/2025.
    Herman mengatakan, bonus untuk pemain
    Persib Bandung
    dari Pemerintah Provinisi (Pemprov) Jawa Barat bersifat sukarela.
    Dia menyebut tidak ada paksaan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin menyumbang.
    “Kan itu mah sukarela ya, kan saya kira sudah jelas,” kata Herman ditemui di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (27/6/2025).
    Menurutnya, hal tersebut jangan menjadi sesuatu yang berkepanjangan.
    Baginya, urunan sukarela artinya berapa pun nominal yang akan disumbangkan ASN, pasti diterima.
    Herman enggan mengomentari lebih lanjut ihwal kekecewaan Bos Persib
    Umuh Muchtar
    , yang menyinggung janji bonus Rp 1 miliar, tetapi hanya Rp 365 juta.
    “Kita mah sukarela ya, karena tidak boleh memaksa, harus sukarela. Sudah. Tidak ada komentar,” tegasnya.
    Sebelumnya, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan, jika manajemen menolak uang bonus dari pemerintah daerah itu.
    Hal ini sebab Umuh merasa, Pemprov terbebani dengan janji bonus untuk para staf dan para penggawa Persib.
    “Uang yang dijanjikan Rp 1 miliar itu Sekda sudah berkoar-koar ke mana-mana dan sudah memberikan uang
    kadeudeuh
    dikumpulkan Rp 365 juta. Sudah diinstruksikan kepada staf di Persib, saya tolak,” kata Umuh di Bandung.
    Umuh mengaku, tidak mau kelak menjadi masalah dari pemberian bonus
    Persib juara
    ini.
    Untuk menghindari konflik berkepanjangan, dia memutuskan untuk menolak dan mengembalikan uang yang sudah diberikan Pemprov.
    “Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua Bobotoh bahwa Persib sudah menerima uang Rp 1 miliar. Jangan sampai ini jadi masalah, jadi bumerang,” tegasnya.
    Menurut Umuh, Pemprov Jabar tampak terbebani dengan janji bonus yang sebelumnya dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dalam pawai Persib juara.
    Seharusnya, pemerintah jangan asal berjanji akan memberikan bonus miliaran rupiah bila memang sulit untuk dilakukan.
    “Saudara Herman,
    Sekda Jabar
    hati-hati ya, uang Rp 1 miliar itu nggak susah karena dia menyusahkan sendiri. Apa yang sudah dijanjikan, harusnya jangan bicara dulu, nanti dikumpulkan berapa adanya,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konflik Iran-Israel Memanas, Kemenag Siapkan Strategi Redam Polarisasi di Dalam Negeri Nasional 27 Juni 2025

    Konflik Iran-Israel Memanas, Kemenag Siapkan Strategi Redam Polarisasi di Dalam Negeri Nasional 27 Juni 2025

    Konflik Iran-Israel Memanas, Kemenag Siapkan Strategi Redam Polarisasi di Dalam Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i menyampaikan bahwa
    Kemenag
    siap mengambil peran untuk menghadapi potensi dampak
    konflik Iran-Israel
    terhadap stabilitas sosial dan keagamaan di dalam negeri.
    Menurut Syafi’i, konflik yang melibatkan Iran dan Israel bisa memicu polarisasi masyarakat Indonesia, terutama jika dibaca sebagai isu keagamaan.
    “Isu ini sudah mengarah ke isu agama, dan sasarannya adalah ormas keagamaan, tokoh agama, serta pemuda. Maka Kemenag harus mengambil peran. Kami siap menyiapkan langkah-langkah strategis sesuai tugas dan fungsi kami,” tegas Syafi’i dalam keterangan pers, Jumat (27/6/2025).
    Ia mengapresiasi arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang melihat pentingnya pelibatan Kemenag dalam mencegah penyebaran paham radikal gara-gara konflik dua negara tersebut.
    “Masalah ini bisa membangkitkan kelompok-kelompok radikal jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat,” tuturnya.
    Karena itu, kata Syafi’i, penanganan terhadap radikalisme dan terorisme harus dilakukan secara halus.
    Pendekatan deradikalisasi harus bersifat dialogis dan merangkul demi menjaga kerukunan di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia.
    “Kita perlu hadir untuk mengakomodasi umat dan mendorong narasi kebangsaan yang damai dan inklusif, termasuk di ruang-ruang digital,” ujarnya.
    Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran mengakui fasilitas nuklir negara tersebut rusak parah akibat serangan Israel dan Amerika Serikat (AS).
    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan bahwa fasilitas nuklir telah rusak karena diserang beberapa kali.
    “Itu pasti karena (fasilitas nuklir) telah diserang berulang kali,” kata Baghaei saat ditanya wartawan mengenai kondisi situs nuklir Iran yang terkena serangan AS dan Israel, sebagaimana dilansir Al Jazeera, Rabu (25/6/2025).
    Adapun pada Minggu (22/6/2025), serangan AS menyasar tiga situs nuklir Iran, yakni Natanz, Fordo, dan Isfahan.
    Dalam serangannya, AS mengerahkan tujuh bomber B-2 bersayap kelelawar dan menjatuhkan 14 rudal penembus bunker GBU-57 Massive Ordnance Penetrators (MOP), masing-masing beratnya sekitar 13 ton.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kewalahan Atasi Serbuan Ulat Bulu di Kemanggisan Megapolitan 27 Juni 2025

    Warga Kewalahan Atasi Serbuan Ulat Bulu di Kemanggisan Megapolitan 27 Juni 2025

    Warga Kewalahan Atasi Serbuan Ulat Bulu di Kemanggisan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Toha (40), salah satu petugas keamanan di Kemanggisan Square Blok B 3C, Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah,
    Jakarta
    Barat, mengaku kewalahan mengatasi serangan
    ulat bulu
    yang merebak akhir-akhir ini.
    Ia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali membersihkan ulat bulu dari area ruko, tetapi jumlahnya terus bertambah.
    “Saya bersihkan terus, kemarin juga sudah banyak sekali yang dikeruk di dinding tapi tetap banyak sampai sekarang. Sudah sebulan kayak gini terus,” ungkap Toha saat ditemui
    Kompas.com
    , Jumat (27/6/2025).
    Menurut Toha, serbuan ulat bulu mulai terjadi setelah musim kemarau berakhir. Setiap kali hujan turun, ulat-ulat itu bermunculan dan menyerbu area ruko.
    Ia mengaku belum melaporkan kejadian tersebut ke Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat (Jakbar).
    “Saya belum melapor ke mana-mana, tapi sebenarnya penghuni ruko di sini sudah resah dan sering minta bantuan buat bersihkan ulat bulu yang masuk ke dalam ruko,” ucap Toha.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat pukul 08.00 WIB, ulat bulu yang berukuran sekitar tiga sampai lima sentimeter ini merebak di tiga ruko, yang salah satunya digunakan sebagai indekos.
    Ulat bulu terlihat menempel di tembok ruko, merayap hingga ke area parkir, bahkan sampai ke pos pengamanan Kemanggisan Square Blok B 3C.
    Daun-daun tanaman di sekitar ruko pun tampak habis dimakan ulat bulu yang begitu banyak.
    Petugas keamanan lainnya, Aris (44), mengaku sempat terkena ulat bulu saat berjaga di sekitar lokasi.
    Ia mengalami iritasi di bagian leher belakang setelah tertempel ulat berwarna cokelat itu.
    “Saya kejatuhan ulat bulu di leher, saya kaget pas pegang itu gede banget. Setelah itu langsung panas sama gatal-gatal banget. Saya langsung mandi waktu itu dan dikasih obat oles,” ungkapnya saat ditemui, Jumat.
    Aris menambahkan, saat sedang tidur di pos jaga, ia juga sering mendapati ulat bulu merayap beberapa anggota tubuhnya.
    “Kalau lagi tidur, biasanya ulat tiba-tiba nempel di kaki bahkan tangan,” ujarnya.
    Adapun pihak penghuni ruko indekos sudah sering mengadukan kejadian ulat bulu ke pihak pengelola, tetapi sampai saat ini masih belum ditindaklanjuti.
    Saat ini, ulat bulu hanya dibersihkan secara rutin menggunakan sapu dan dikumpulkan di dalam wadah khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung Sweeping Jam Malam, Ketua Komisi A: Tapi Jangan Represif dan Bikin Anak Trauma Surabaya 27 Juni 2025

    Dukung Sweeping Jam Malam, Ketua Komisi A: Tapi Jangan Represif dan Bikin Anak Trauma Surabaya 27 Juni 2025

    Dukung Sweeping Jam Malam, Ketua Komisi A: Tapi Jangan Represif dan Bikin Anak Trauma
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    –
    DPRD Surabaya
    meminta agar pelaksanaan penertiban anak-anak di luar batas
    jam malam
    atau sweeping dilakukan secara humanis, jauh dari tindakan represif.
    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko setuju dengan kebijakan ini.
    Namun dia menegaskan sweeping jam malam untuk anak-anak harus dilakukan secara edukatif.
    “Kami mendukung langkah Pemkot untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tapi saya tekankan, jangan sampai sweeping ini berujung tindakan represif atau intimidatif kepada anak-anak,” kata Yona, Jumat (27/6/2025).
    Pria yang akrab disapa Cak YeBe tersebut mengatakan, tindakan yang mengedepankan anti kekerasan ini ditekankan untuk petugas Satpol PP, Linmas atau aparat terkait yang bertugas melakukan penertiban.
    Sebab, dia menilai anak-anak yang terjadi dalam penertiban pembatasan jam
    malam bukanlah pelaku kriminal sehingga tidak perlu ada tindakan intimidatif.
    “Intinya sweeping ini harus humanis dan mendidik, bukan malah membuat anak-anak trauma,” ungkap politisi Gerindra tersebut.
    Dia juga meminta agar Satgas keamanan terkait melakukan sosialisasi penuh di lingkungan sekolah dan masyarakat tentang kebijakan ini.
    “Operasi penertiban harus dibarengi dengan edukasi positif ke sekolah-sekolah. Anak-anak perlu tahu kenapa jam malam ini diberlakukan, tujuannya melindungi mereka, bukan mengekang,” tuturnya
    Lebih lanjut, Cak YeBe menilai tindakan yang represif dan intimidatif berpotensi menimbulkan rasa traumatis pada anak.
    “Kita bicara soal anak-anak, masa depan mereka jangan sampai rusak karena salah penanganan,” bebernya.
    Sebelumnya, Wali Kota Surabaya
    Eri Cahyadi
    , kebijakan ini bertujuan membatasi aktivitas anak di bawah 18 tahun.
    Sedangkan, aturan itu berlaku mulai pukul 22.00 WIB sampai 04.00 WIB.
    Eri mengaku, tidak ingin hanya menangkap dan memberi hukuman kepada pelaku yang melanggar jam malam.
    Namun, dia berharap orangtua akan memberikan pelajaran ke anaknya sendiri.
    Eri mewanti-wanti, anak dilarang melakukan aktivitas di luar rumah dan berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan orangtua.
    Terutama, yang mengarah ke tindakan kriminalitas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pejaten Shelter Bikin Resah, Warga Kerap "Dihantui" Gonggongan Anjing Megapolitan 27 Juni 2025

    Pejaten Shelter Bikin Resah, Warga Kerap "Dihantui" Gonggongan Anjing Megapolitan 27 Juni 2025

    Pejaten Shelter Bikin Resah, Warga Kerap “Dihantui” Gonggongan Anjing
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Warga RT 02/RW 08, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
    Jakarta
    Selatan, merasa resah dengan keberadaan
    Pejaten Animal Shelter
    .
    Meski pintu masuk utama terletak cukup jauh dari permukiman warga, bagian belakang Pejaten Animal Shelter justru berbatasan langsung dengan kawasan hunian. Pemisahnya hanya berupa tembok setinggi dua meter dan sebuah aliran kali.
    Gonggongan sejumlah anjing yang begitu nyaring membuat warga sulit istirahat, apalagi saat malam hari.
    Selain gonggongan anjing, aroma tak sedap dari kotoran hewan seiring dengan berembusnya angin juga menjadi “makanan” sehari-hari warga. Limbah kotoran hewan mengalir ke area permukiman warga saat banjir datang.
    “Dan bahkan, saat saya sedang diwawancara di sini, kalau anginnya lagi ke arah kita, baunya terasa. Pagi kita pengin nikmatin kopi, baunya malah bau kotoran,” kata Ketua RT setempat, Nurdiansyah (34), saat ditemui Kompas.com, Jumat (27/6/2025).
    Nurdiansyah mengatakan, setidaknya ada 500 hingga 1.000 anjing berada di
    Pejaten Shelter
    . Namun, juga ada beberapa hewan lain seperti kucing dan monyet.
    Atas dasar itu, warga mendesak agar Pejaten Animal Shelter segera ditutup. Tuntutan serupa telah muncul sejak awal berdirinya tempat penampungan hewan tersebut.
    “Ya, setelah 2010-2014 itu ketika ada penolakan, dia ada pernah berucap, waktu itu saya lupa siapa, yang penting orang Shalter. Kita dikasih angin surga, bahasanya. Dia akan pindah ke daerah Bogor. Sampai dengan 2019, tidak terjadi,” tutur Nurdiansyah.
    Sejumlah pertemuan antara warga dan pengurus Pejaten Animal Shelter pernah berlangsung, rapat terakhir terjadi pada April 2025.
    “Ada Warga dan RT, dan ada pengurus mereka, dan mereka bilang, ‘kalau untuk bau memang kita lagi berusaha’. Saya tanya, ‘bisa kasih jaminan berapa lama?’. Mereka tidak bisa kasih jaminan. Karena memang susah untuk baunya,” kata dia.
    Selama berdirinya Pejaten Animal Shelter, sejumlah hewan sempat lepas dan memasuki permukiman warga. Mulai dari anjing, monyet, hingga babi hutan.
    Diberitakan sebelumnya, seekor babi kembali lepas pada Rabu (25/6/2025). Kali ini, hewan tersebut mengacak-acak permukaan warga RT 02/RW 08, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
    Peristiwa ini membuat warga panik dan histeris karena babi hutan itu sampai memasuki pekarangan rumah, merusak, hingga merobohkan sejumlah kendaraan.
    “Babi masuk ke halaman warga, ngacak-ngacak pekarangan, motor warga sampai roboh. Warga jadi histeris,” kata Herry Kurniawan, salah satu warga setempat, kepada Kompas.com.
    Peristiwa pertama saat babi lepas terjadi pada Sabtu (14/6/2025). Hewan itu berkeliaran di Jalan Pejaten Barat Raya dan lari ke arah lampu merah Republika atau The Park Pejaten lalu memasuki permukiman warga dekat PLN GIS Kemang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Perkembangbiakan Nyamuk, Sudinkes Jakbar Gencarkan PSN di Hutan Kota Srengseng Megapolitan 27 Juni 2025

    Cegah Perkembangbiakan Nyamuk, Sudinkes Jakbar Gencarkan PSN di Hutan Kota Srengseng Megapolitan 27 Juni 2025

    Cegah Perkembangbiakan Nyamuk, Sudinkes Jakbar Gencarkan PSN di Hutan Kota Srengseng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Suku Dinas Kesehatan
    (Sudinkes)
    Jakarta
    Barat (Jakbar) menggencarkan aksi pemberantasan sarang
    nyamuk
    (PSN) di area
    Hutan Kota Srengseng
    (HKS), Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan.
    Kegiatan ini dilakukan dengan menggandeng pihak kelurahan, puskesmas, dan pengelola HKS.
    Kepala Sudinkes Jakbar, Erizon Safari, mengatakan, keberadaan nyamuk tidak terlepas dari adanya tempat-tempat perindukan nyamuk, yakni genangan-genangan air di area Hutan Kota Srengseng (HKS).
    “Pelaksanaan Pemberantasan Sarang
    Nyamuk
    3M Plus rutin minimal seminggu sekali di Hutan Kota Srengseng diperlukan untuk mengendalikan berkembangbiaknya nyamuk di wilayah tersebut,” ujar Erizon dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).
    Aksi PSN ini juga merupakan respons atas keluhan seorang pengunjung HKS bernama Lustam (48), yang mengaku terganggu oleh banyaknya nyamuk saat diwawancarai Kompas.com pada Selasa (24/6/2025).
    Dalam hal ini, Erizon mengungkapkan pihaknya bersama jajaran kelurahan, puskesmas setempat dan pengelola HKS sudah mengunjungi serta mengecek area seluas sekitar 15 hektare tersebut pada Kamis (26/6/2025) siang.
    Pengecekan dilakukan oleh Sudis Kesehatan Jakarta Barat yang diwakili Yuyun, Pengelola Program DBD Sudinkes; Kepala Puskesmas Srengseng, Mira Sekar Hadi; Kasi Ekbang Kelurahan Srengseng, Wahyu Dwi; dan jajaran pengelola HKS.
    Dari hasil pengecekan, ditemukan jentik nyamuk
    Aedes Aegypti
    dan lainnya di beberapa lokasi, utamanya di tempat-tempat penampungan air berupa kolam, pot, galon bekas, dan sebagainya.
    Erizon menjelaskan, pihaknya mencontohkan beberapa potensi perindukan nyamuk, di antaranya saluran air yang tak berjalan baik, sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh pengunjung yang bisa menampung air, dan genangan air di kolam-kolam ikan yang tidak ada ikannya.
    Genangan air juga ditemukan di ember toilet, pot berisi tanaman air, tatakan pot, tempat sampah tanpa lubang dan penutup, yang semuanya terisi air hujan.
    “Adapun jenis spesies nyamuk yang berpotensi berkembang-biak berdasarkan tempat perindukan yang timbul antara lain, nyamuk
    Culex
    , nyamuk Aedes
    Alpopictus
    dan nyamuk
    Aedes Aegypti,
    ” katanya.
    Erizon menambahkan, jajarannya terus bekerja keras dalam melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya adalah pelaksanaan PSN secara rutin minimal sekali seminggu di HKS.
    Selain itu, tindakan lanjutan yang perlu dilakukan mencakup pembersihan saluran air agar tidak tersumbat, pengangkutan sampah-sampah yang berpotensi menampung air, serta pengelolaan kolam buatan agar selalu diisi ikan.
    Ember dan bak air di toilet juga perlu diperiksa secara rutin, dan pot tanaman air sebaiknya diisi ikan untuk mencegah jentik nyamuk
    .
    “Termasuk membersihkan tempat-tempat sampah yang terdapat genangan air hujan, menambahkan tutup tempat sampah, dan pabila diperlukan dilaksanakan larvasidasi,” jelas Erizon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Contraflow Diberlakukan dari Km 47-KM 65 di Tol Japek Bandung 27 Juni 2025

    Contraflow Diberlakukan dari Km 47-KM 65 di Tol Japek Bandung 27 Juni 2025

    Contraflow Diberlakukan dari Km 47-KM 65 di Tol Japek
    Tim Redaksi
     
    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Sistem
    contraflow
    diberlakukan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek Km 47-65 arah Cikampek pada periode
    libur panjang
    memperingati Hari Raya 1 Muharram 1447 H.
    Kebijakan ini akan diberlakukan pada Jumat (27/6/2025) sejak pukul 09.49 WIB.
    Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo menyebut
    contraflow
    diberlakukan atas diskresi kepolisian demi kelancaran arus lalu lntas.
    Sebelumnya sempat diberlakukan contraflow mulai Km 55 sampai dengan Km 65 arah Cikampek ruad jalan tol Jakarta-Cikampek pada pukul 09.06 WIB.
    Saat ini volume lalu lintas arah Cikampek di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek terpantau mulai meningkat.
    Ria mengimbau pengguna jalan tol Trans Jawa mengutamakan keselamatan, mempersiapkan diri sebelum memasuki perjalanan di jalan tol.
    “Pastikan diri dan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan daya, BBM dan saldo uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan,” ujar Ria dalam keterangan tertulis kepada 
    Kompas.com
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Diingatkan Tak Lakukan Penyadapan Tanpa Tujuan Hukum Jelas Nasional 27 Juni 2025

    Kejagung Diingatkan Tak Lakukan Penyadapan Tanpa Tujuan Hukum Jelas Nasional 27 Juni 2025

    Kejagung Diingatkan Tak Lakukan Penyadapan Tanpa Tujuan Hukum Jelas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi III
    DPR Sarifuddin Sudding menyoroti langkah
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) yang menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan empat
    operator telekomunikasi
    terkait
    penyadapan
    dan akses data.
    Ia mengingatkan, agar kerja sama tersebut tidak dijadikan tempat bagi Kejagung untuk melakukan penyadapan tanpa tujuan hukum yang jelas.
    “Upaya penegakan hukum jangan sampai melanggar privasi masyarakat. Penegak hukum tidak boleh serta merta melakukan penyadapan tanpa tujuan hukum yang jelas, dan tentunya harus memenuhi kriteria dan mekanisme yang ada,” ujar Sudding lewat keterangan tertulisnya, Jumat (27/6/2025).
    Ia menjelaskan, penyadapan merupakan sesuatu yang sensitif yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
    Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mewajibkan adanya prosedur hukum yang sah dan terukur untuk melakukan penyadapan, bukan sekadar kesepakatan administratif.
    ”
    Penyadapan
    dan akses terhadap komunikasi pribadi merupakan tindakan yang sangat sensitif, sehingga harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Sudding.
    Tegasnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan sektor telekomunikasi bergantung kepada perlindungan hak warga negara.
    Ia berharap kerja sama antara Kejagung dan empat operator telekomunikasi ini menjadi awal dari sistem peradilan digital yang modern, adil, dan tetap menjunjung tinggi etika hukum.
    “Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum maupun sektor telekomunikasi sangat bergantung pada sejauh mana hak-hak warga dihormati dalam setiap proses,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
    Diketahui, Kejagung meneken kerja sama atau nota kesepakatan dengan empat operator telekomunikasi terkait dengan dukungan penegakan hukum.
    Empat operator seluler tersebut, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk.
    Kejagung menyebut kerja sama ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.