Author: Kompas.com

  • Mekanisme “Fit and Proper Test” Calon Dubes di Komisi I DPR Hari Ini

    Mekanisme “Fit and Proper Test” Calon Dubes di Komisi I DPR Hari Ini

    Mekanisme “Fit and Proper Test” Calon Dubes di Komisi I DPR Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Hari ini, Sabtu (5/7/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (
    DPR
    RI) menggelar
    fit and proper test
    atau uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar (
    dubes
    ) untuk sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
    Dalam agenda rapat fit and proper test yang diterima
    Kompas.com
    , uji kelayakan tersebut akan dimulai pukul 09.30 WIB di ruang rapat internal Komisi I.
    Kemudian, ada 24 nama
    calon dubes
    yang bakal diuji kelayakanan dan kepatutannya oleh
    Komisi I DPR
    secara tertutup.
    Beberapa nama yang telah terkonfirmasi adalah Dwisuryo Indroyono Soesilo, yang digadang menjadi calon
    Dubes
    RI untuk Amerika Serikat (AS).
    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengungkapkan,
    fit and proper test
    yang akan digelar pada Sabtu dan Minggu akan dibagi ke beberapa sesi.
    Untuk setiap sesi, terdapat empat sampai lima nama yang akan dilakukan pendalaman oleh Komisi I.
    “Biasanya dibagi per sesi, masing-masing empat sampai lima calon dubes. Jadi bisa satu sampai tiga sesi dalam sehari, tergantung jumlahnya,” ujar Dave, Sabtu.
    Dia menjelaskan, untuk setiap negara hanya diusulkan satu nama.
    Adapun
    fit and proper test
    menjadi tempat bagi Komisi I DPR untuk menyetujui atau tidak nama-nama yang diusulkan menjadi Dubes RI.
    “Jadi, kita hanya melakukan uji kelayakan. Kalau layak, berarti lolos. Kalau tidak layak, berarti tidak lolos,” ujar Dave.
    Komisi I DPR juga dipastikan menggelar
    fit and proper test

    calon Dubes
    Indonesia di Kompleks Parlemen, bukan di hotel.
    Targetnya, nama-nama calon dubes bisa dikembalikan ke pemerintah minggu depan.
    “Kalau Sabtu-Minggu ini diselesaikan, minggu depan sudah bisa dikembalikan ke pemerintah,” kata Dave.
    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, DPR sudah menerima surat presiden (surpres) yang berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara.
    Jumlah tersebut termasuk calon duta besar untuk AS dan utusan tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    “Bisa saya sampaikan usulan negara yang disampaikan oleh pemerintah ada 24 negara. Termasuk (untuk AS dan PBB),” kata Puan pada Jumat, 4 Juli 2025.
    Puan lantas menyebut, DPR akan menjalankan mekanisme pemilihan duta besar sesuai dengan aturan yang berlaku.
    Setelah menerima surpres, pembahasan pertimbangan calon duta besar akan dilakukan oleh Komisi I DPR secara rahasia.
    “Nama-nama yang diusulkan sudah merupakan pilihan yang terbaik. Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia,” ujar Puan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mekanisme “Fit and Proper Test” Calon Dubes di Komisi I DPR Hari Ini

    Hari Ini, Komisi I DPR “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI

    Hari Ini, Komisi I DPR “Fit and Proper Test” Calon Dubes RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Komisi I DPR RI
    menjadwalkan untuk melakukan
    fit and proper test
    atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon Duta Besar Republik Indonesia (
    Dubes RI
    ) pada hari Sabtu (5/7/2025) ini.
    Selain pada Sabtu, uji kelayakan dan kepatutan tersebut juga dijadwalkan bakal berlangsung pada Minggu (6/7/2025).
    Anggota Komisi I
    DPR
    RI, Sukamta sebelumnya sudah mengonfirmasi jadwal
    fit and proper test
    tersebut.
    Bahkan, menurut dia, jadwal itu sudah direstui oleh pimpinan DPR RI.
    “Sudah diizinkan (pimpinan). Ya, Sabtu-Ahad besok akan dilakukan
    fit and proper
    di DPR terhadap 24
    calon Dubes
    ,” kata Sukamta kepada
    Kompas.com
    , Jumat (4/7/2025).
    Rencananya,
    fit and proper test

    calon dubes
    tersebut bakal diadakan di ruang Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
    Sebelumnya diberitakan, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi nama-nama calon duta besar untuk 24 negara dan organisasi internasional. Penerimaan surat diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat kemarin.
    Puan menyebut, DPR RI akan menjalankan mekanisme pemilihan duta besar sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah menerima Surpres, pembahasan pertimbangan calon duta besar akan dilakukan oleh Komisi I DPR RI secara rahasia.
    Nantinya, hasil pembahasan komisi tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa nama-nama calon duta besar itu bersifat rahasia karena menyangkut dengan integritas.
    “Nama-nama yang diusulkan sudah merupakan pilihan yang terbaik. Karenanya kami berharap bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili Indonesia di negara-negara tersebut dan bisa bekerja dengan sebaik-baiknya atas nama Indonesia,” kata Puan.
    Sebagaimana diketahui, ada 12 posisi dubes yang kosong, yakni Dubes RI untuk Amerika Serikat; Dubes RI untuk Jerman; Dubes RI untuk Korea Utara; Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Markas PBB Jenewa; PTRI di Markas PBB New York; Dubes RI untuk Meksiko; Dubes RI untuk Afghanistan; Dubes RI untuk Azerbaijan; Dubes RI untuk Libya; Dubes RI untuk Madagaskar; Dubes RI untuk Myanmar; dan Dubes RI untuk Polandia.
    Khusus untuk posisi Dubes AS telah kosong lama, yakni sejak 2023 lalu. Sosok terakhir yang menjadi Dubes AS adalah Rosan Roeslani.
    Ketiadaan Dubes Indonesia untuk AS ini menjadi sorotan saat Indonesia tengah menegosiasikan tarif impor atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.
    Padahal, posisi Dubes dapat menjadi orang pertama di AS yang dapat mengantisipasi dinamika politik dan kebijakan perdagangan yang diambil Presiden Trump.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Meredupnya Kejayaan Pasar-pasar "Legend" di Jakarta…
                        Megapolitan

    9 Meredupnya Kejayaan Pasar-pasar "Legend" di Jakarta… Megapolitan

    Meredupnya Kejayaan Pasar-pasar “Legend” di Jakarta…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eksistensi sejumlah pasar legend di Jakarta seperti
    Pasar Baru
    ,
    Pasar Gembrong
    , hingga
    Pasar Ular
    kini berada di ujung tanduk.
    Ketenaran mereka tak lagi seterang dulu. Kesan ramai juga tak lagi melekat pada ketiga pasar tersebut.
    Pasar-pasar legend Jakarta tersebut kini hidup bak hidup setengah nyawa, dan berharap adanya intervensi pemerintah untuk kembali menghidupkan jati diri mereka.
    Pasar Baru di Jakarta Pusat, dulu dikenal sebagai pusat perdagangan tertua dan tersibuk di Jakarta.
    Namun, eksistensi pasar tersebut kini tampak meredup, jauh dari ingar-bingar aktivitas niaga yang pernah menjadi denyut nadi kehidupan di sana.
    Meredupnya eksistensi Pasar Baru dapat dilihat dari pemasangan sejumlah spanduk penyewaan atau penjualan ruko oleh pemilik.
    Rudi (46), pemilik toko sepatu kulit, mengaku pasrah dengan kondisi yang terjadi saat ini.
    “Kalau tidak buka, siapa yang mau bayar listrik, sewa, gaji karyawan? Tapi pembeli makin sedikit. Yang bertahan di sini cuma yang sudah lama, sudah punya pelanggan tetap,” kata Rudi, Rabu (4/6/2025).
    Seorang petugas keamanan, Sandra (46) menyebutkan, pandemi Covid-19 menjadi titik balik yang menghantam roda ekonomi kawasan ini.
    Ia menyebutkan, lebih dari 100 unit ruko yang ada, sebagian besar kini tutup atau hanya buka saat momen-momen tertentu, seperti Ramadhan.
    “Departement store sekarang cuma buka sebulan pas Ramadhan. Yang lain malah tutup total sejak Covid-19,” ujar dia.
    Baharu (59), pedagang uang kuno yang sudah berjualan sejak 1985, turut merasakan langsung dampaknya.
    “Kalau sebelum Covid-19, setiap hari pasti ada yang beli. Sekarang, bisa empat hari enggak laku,” ucap dia.
    Meski begitu, Baharu tetap memilih bertahan. Ia menjual uang kuno dari berbagai era, termasuk sebelum kemerdekaan, yang sering diburu untuk mahar atau koleksi.
    “Saya suka sejarah. Uang kuno ini buat saya bukan cuma dagangan, tapi juga pelestarian budaya,” ujar dia.
    Kondisi sama juga dialami Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Pasar Gembrong dahulunya dikenal sebagai surga mainan anak-anak, kini hanya hidup setengah nyawa.
    Nafas para pedagang seolah sepenuhnya bergantung pada geliat sekolah-sekolah. Sebab, sebagian besar pembeli yang masih datang ke sana adalah pedagang kecil yang menjajakan mainan ke warung dan lingkungan sekolah.
    Saat bel istirahat berhenti berdenting dan ruang kelas kosong karena libur panjang, denyut Pasar Gembrong pun ikut meredup.
    Harapan para pedagang kecil ikut mengempis, menunggu waktu hingga keramaian anak-anak kembali pulih.
    “Kebanyakan pembeli sekarang itu pedagang di sekolahan ataupun warung, hampir 70 persen langganan saya dari sana. Kalau sekolah libur, ya tamat kita, karena napas kita ada di sekolahan,” ujar Agus (57), salah satu pedagang mainan, Senin (23/6/2025).
    Agus mengingat, dulu, Pasar Gembrong adalah tempat yang tak pernah tidur. Orang dari segala penjuru datang, termasuk kalangan pesohor, untuk membeli mainan.
    Kini, sejak direlokasi akibat proyek Tol Becakayu dan diterpa badai pandemi, pasar itu tinggal bayang-bayang kejayaannya.
    “Jauh banget kalau dibandingkan dengan dulu, apa saja bisa laku di sana (tempat lama), pengunjungnya datang dari mana-mana. Bahkan kelas artis pun dulu belanjanya ke situ,” kenangnya.
    Sejak berpindah lokasi pada 2018 dan dihantam pandemi Covid-19, penghasilan Agus merosot tajam.
    Akses ke pasar yang sekarang juga lebih sulit, membuat calon pembeli berpaling ke tempat lain yang lebih mudah dijangkau.
    “Sejak Corona, lalu ditambah relokasi karena jalan Tol Becakayu, pendapatan menurun drastis. Akses ke sini juga lebih sulit,” kata Agus.
    Senada dengan Agus, Ifah (46), pedagang boneka di Pasar Gembrong, juga merasakan betapa sepinya pasar selama beberapa tahun terakhir.
    Meski masih terbantu dengan penjualan daring dan pelanggan tetap, situasi di lapangan tetap menyayat.
    “Untuk pengunjung ya begini-begini saja, tidak terlalu ramai. Kebanyakan pesanan saya dari online dan pelanggan tetap,” ucap Ifah.
    Kondisi Pasar Ular di Jakarta Utara mengikuti jejak dua pasar legend sebelumnya.
    Pada masa jayanya, para pembeli berebut datang, kini para pedagang hanya bisa menanti.
    Kala itu, pasar ini bukan sekadar tempat belanja, tetapi jadi ruang nostalgia, tempat orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk artis dan pejabat berburu pakaian bermerek dengan harga miring.
    “Di masa pemerintahan Soeharto dan SBY ramainya. Di sini jual pakaian aja, tapi kan banyak artis-artis, pelawak-pelawak datang ke sini,” kenang Alfons (65), pedagang yang sudah puluhan tahun bertahan, Kamis (3/7/2025).
    Kini, lorong-lorong pasar itu terasa lengang. Hanya segelintir pembeli yang datang.
    Blok A, Blok B, dan Blok Lorong, tiga bagian utama Pasar Ular masih berdiri, tetapi denyut perdagangannya nyaris menghilang.
    “Ada sekitar 250-an pedagang,” ucap Alfons. “Tapi hampir 65 persennya sudah enggak buka lagi.”
    Pandemi Covid-19 menjadi awal dari kemunduran. Namun, perubahan rezim disebut memperparah keadaan.
    “Benar-benar anjlok, sama sekali enggak ada pembelinya. Ini pas zaman Jokowi masih ada pembelinya, masih mending. Tapi begitu pergantian Prabowo, habis total sama sekali, anjlok,” tutur Alfons, getir.
    Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jakarta tengah mengkaji untuk membenahi kawasan Pasar Baru Jakarta.
    “Kami sedang mengkaji untuk Pasar Baru, setelah Blok M hampir selesai, tentunya Pasar Baru sebagai salah satu simbol utama Jakarta, nanti akan kita lakukan perbaikan,” ucap Gubernur Jakarta Pramono Anung kepada wartawan di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2025).
    Sebagai langkah awal, Pramono akan membersihkan kawasan Pasar Baru terlebih dahulu, sebelum nanti berlanjut ke revitalisasi sarana dan transportasi di sekitar kawasan.
    “Kemudian juga melakukan perbaikan sarana transportasi dan juga keindahan yang ada di Pasar Baru,” terang Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Anggota DPR: Kalau KemenHAM Jadi Penjamin Pelaku Intoleransi, Siapa Lindungi Korban?
                        Regional

    2 Anggota DPR: Kalau KemenHAM Jadi Penjamin Pelaku Intoleransi, Siapa Lindungi Korban? Regional

    Anggota DPR: Kalau KemenHAM Jadi Penjamin Pelaku Intoleransi, Siapa Lindungi Korban?
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Umbu Rudi Kabunang, menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Thomas Harming Suwarta, yang mengusulkan penangguhan penahanan terhadap tujuh tersangka kasus perusakan rumah singgah retret pelajar
    Sukabumi
    di Sukabumi,
    Jawa Barat
    .
    Adapun
    KemenHAM
    juga bersedia menjadi penjamin para tersangka agar penahanan mereka ditangguhkan.
    Umbu Rudi menyebut langkah itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tugas negara melindungi korban
    pelanggaran HAM
    .
    “Kalau KemenHAM malah jadi penjamin pelaku intoleransi, lalu siapa yang lindungi korban? Negara jangan jadi pelindung ketidakadilan,” ujar Umbu Rudi kepada wartawan, Jumat, (4/7/2025) malam.
    Umbu Rudi, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II, menilai peristiwa di Sukabumi bukan sekadar konflik sosial biasa, tetapi bentuk nyata pelanggaran hak atas kebebasan beribadah yang dijamin oleh UUD 1945 dan Pancasila.
    “Negara wajib melindungi anak-anak bangsa dalam menjalankan keyakinannya. Ini bukan isu minor, ini tentang hak dasar yang dilindungi UUD 1945,” tegasnya.
    Umbu juga mempertanyakan pernyataan KemenHAM yang menyebut para tersangka sebagai warga biasa, tidak terorganisir, dan menyesal. Alasan kemanusiaan pun dilontarkan.
    Ada yang istrinya sedang hamil, ada yang punya anak kecil.
    “Kalau begitu, semua pelaku kejahatan bisa berlindung di balik narasi kasihan. Negara ini tidak dibangun dari empati buta, tapi dari hukum yang adil dan tegas,” ujar politikus asal Pulau Sumba, NTT.
    Ia menyayangkan pendekatan mediasi dan Restorative Justice (RJ) yang menurutnya justru mengaburkan garis tegas antara pelanggar dan korban.
    “Apa ini artinya, pelaku intoleransi bisa bebas asal bilang maaf?” katanya.
    “Saya minta Menteri HAM segera membatalkan rencana menjadi penjamin. Kalau ini dibiarkan, Indonesia mau jadi apa? Negara hukum atau negara yang tidak aman bagi minoritas?” tegasnya.
    Ia mengingatkan, terlalu banyak kasus serupa di Indonesia seperti pembubaran ibadah, perusakan rumah ibadat, dan pengusiran umat minoritas yang tidak pernah tuntas karena negara memilih kompromi.
    “Sudah saatnya negara bersikap. Kalau pemerintah tidak tegas, kita sedang menggali kubur untuk keberagaman kita sendiri,” sebutnya.
    Umbu Rudi menyambut baik kehadiran Kementerian HAM dalam Kabinet Prabowo sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi.
    Namun, ia menegaskan, hak itu tak boleh dimaknai sempit.
    “HAM bukan berarti lunak terhadap pelanggar hukum. HAM justru harus menjadi pembela korban, bukan pelindung pelaku,” ujarnya.
    DPR, kata Umbu Rudi, akan terus mengawal kasus ini agar tidak berakhir pada kompromi politik.
    Diberitakan sebelumnya, sebuah rumah di Kampung Tangkil RT 4 RW 1, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, sempat didatangi warga pada Jumat (27/6/2025) lalu.
    Warga sempat mengira rumah tersebut dijadikan tempat ibadah umat kristen dan mereka kemudian membubarkan aktivitas serta merusak beberapa fasilitas di tempat tersebut.
    Namun, di rumah tersebut ternyata sedang berlangsung kegiatan retret para pelajar.
    Polisi sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.
    Namun, Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyatakan siap menjadi penjamin bagi tujuh tersangka.
    Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menyampaikan bahwa Kemenkumham akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan secara resmi kepada pihak kepolisian.
    “Kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar para tujuh tersangka kami lakukan penangguhan penahanan dan ini (permintaan penangguhan penahanan) kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian,” kata Thomas saat berada di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (3/7/2025), usai menghadiri kegiatan bersama Bupati, Kapolres, dan tokoh agama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika Menteri UMKM Maman Datang ke KPK untuk Jaga Nama Baik Keluarga dan Bela Istri…

    Ketika Menteri UMKM Maman Datang ke KPK untuk Jaga Nama Baik Keluarga dan Bela Istri…

    Ketika Menteri UMKM Maman Datang ke KPK untuk Jaga Nama Baik Keluarga dan Bela Istri…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
    Maman Abdurrahman
    menegaskan bahwa kedatangannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjaga nama baik keluarga.
    Diketahui, Maman datang ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (4/7/2025). Kehadirannya untuk memberikan dokumen dan mengklarifikasi terkait viralnya surat berkop Kementerian UMKM yang berisikan permohonan dukungan dari sejumlah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk kegiatan istrinya, Agustina Hastarini, selama di Eropa.
    “Hadirnya saya di KPK, bertemu dengan mas-mas dan mbak-mbak semua, teman-teman media, dalam rangka ijtihad saya untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga saya,” ujar Maman usai bertemu Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Selain itu, Maman mengatakan bahwa kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK sebagai bentuk membela kehormatan istrinya.
    “Saya hadir di sini adalah sebagai sebuah bentuk pembelaan kehormatan kepada istri saya yang sudah direndahkan dan dilecehkan, bahkan difitnah,” kata Maman.
    “Bagi saya, tidak ada gunanya saya sebagai menteri ini kalau saya tidak mampu menjaga kehormatan istri saya sendiri, dan sebagai teladan bagi anak saya,” ujarnya lagi.
    Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk menyudahi polemik terkait surat tersebut.
    “Jadi, tolong sudahi polemik ini. Oke?” katanya.
    Sebelumnya diberitakan, Maman Abdurrahman tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 15.00 WIB. Dia tiba mengenakan kemeja batik dan menumpangi mobil Toyota Alphard dengan plat nomor RI 27.
    Maman mengatakan, kehadirannya ke KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara menyangkut isu yang tengah beredar terkait istrinya yang meminta fasilitas negara untuk perjalanan ke beberapa negara Eropa.
    “Kehadiran saya ke KPK, saya ingin sampaikan atas inisiatif saya pribadi. Kapasitas saya sebagai
    Menteri UMKM
    , dan ini adalah bentuk pertanggung jawaban saya kepada bangsa dan negara,” kata Maman.
    Maman juga hadir membawa beberapa dokumen untuk diserahkan ke KPK.
    Dia pun menegaskan bahwa tidak ada uang negara yang dipakai sang istri saat mengunjungi Eropa.
    Diketahui, surat permohonan dukungan yang diduga dilakukan oleh istri Maman viral di media sosial.
    Di dalam surat tersebut tertulis “Kunjungan
    Istri Menteri UMKM
    Republik Indonesia” dengan nama Agustina Hastarini, istri Maman Abdurrahman, sebagai peserta kegiatan.
    Rangkaian kunjungan ke enam negara Eropa dan Turki itu disebut sebagai bagian dari misi budaya.
    Kota-kota yang tercantum dalam rencana perjalanan antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan, yang dijadwalkan berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
    Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, turut berisi permohonan kepada KBRI di negara tujuan agar memberikan pendampingan kepada rombongan Agustina Hastarini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Istrinya Minta Fasilitas Negara ke Eropa, Menteri UMKM: Saya Pahami Ada yang Hujat dan Marah

    Isu Istrinya Minta Fasilitas Negara ke Eropa, Menteri UMKM: Saya Pahami Ada yang Hujat dan Marah

    Isu Istrinya Minta Fasilitas Negara ke Eropa, Menteri UMKM: Saya Pahami Ada yang Hujat dan Marah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
    Maman Abdurrahman
    mengaku, maklum jika masyarakat menghujat dirinya terkait adanya surat permohonan dukungan untuk kegiatan istrinya, Agustina Hastarini, di beberapa negara Eropa.
    Surat berkop Kementerian UMKM itu berisikan permohonan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, dan Den Haag serta Konsulat Jenderal RI di Istanbul, untuk kegiatan istrinya selama di Eropa pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
    “Saya menghormati dan sangat memahami ada pihak-pihak yang menghujat saya, yang marah kepada saya, yang mencaci maki saya. Wajar,” ujar Maman usai bertemu Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) Eko Marjono di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (4/7/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menurut Maman, dia menghargai pendapat semua masyarakat dan tidak merasa yang mendiskreditkan dirinya salah ataupun benar.
    “Ini kan bagian dari kontrol publik kepada pejabat publiknya. Nah, maka dari itu, saya ingin membangun tradisi positif. Jadi, kalau ada hal-hal kayak begini, daripada berpolemik, ya kami datang ke KPK, tunjukkan tanda bukti,” katanya
    Maman juga mengaku, tidak khawatir usai mendatangi KPK untuk memberikan sejumlah dokumen.
    “Saya hadir di sini, saya bertemu dengan teman-teman, tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam diri saya karena lillahi ta’ala itu semua tidak menggunakan fasilitas siapa pun,” ujarnya.
    Sebelumnya diberitakan,
    Menteri UMKM
    Maman Abdurrahman mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat, 4 Juli 2025.
    Pantauan di lokasi, Maman tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 15.00 WIB. Dia tiba mengenakan kemeja batik dan menumpangi mobil Toyota Alphard dengan plat nomor RI 27.
    Maman mengatakan, kehadirannya ke KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara menyangkut isu yang tengah beredar terkait istrinya yang meminta fasilitas negara untuk perjalanan ke beberapa negara Eropa.
    “Kehadiran saya ke KPK, saya ingin sampaikan atas inisiatif saya pribadi. Kapasitas saya sebagai Menteri UMKM, dan ini adalah bentuk pertanggung jawaban saya kepada bangsa dan negara,” kata Maman.
    Maman juga hadir membawa beberapa dokumen untuk diserahkan ke KPK.
    Diketahui, surat permohonan dukungan yang diduga dilakukan oleh istri Maman viral di media sosial.
    Di dalam surat tersebut tertulis “Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia” dengan nama Agustina Hastarini, istri Maman Abdurrahman, sebagai peserta kegiatan.
    Rangkaian kunjungan ke enam negara Eropa dan Turki itu disebut sebagai bagian dari misi budaya.
    Kota-kota yang tercantum dalam rencana perjalanan antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan, yang dijadwalkan berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.
    Surat yang ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, turut berisi permohonan kepada KBRI di negara tujuan agar memberikan pendampingan kepada rombongan Agustina Hastarini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Kantor Pemberi Suap Topan Ginting, KPK Geledah Kantor PU Padangsidimpuan
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        5 Juli 2025

    Dari Kantor Pemberi Suap Topan Ginting, KPK Geledah Kantor PU Padangsidimpuan Medan 5 Juli 2025

    Dari Kantor Pemberi Suap Topan Ginting, KPK Geledah Kantor PU Padangsidimpuan
    Tim Redaksi
    PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS.com
    – Usai menggeledah rumah dan kantor milik bos PT DNG (Dalihan Natolu Grup), Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, penyidik
    KPK
    melanjutkan
    penggeledahan
    di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota
    Padangsidimpuan
    di Kompleks Perkantoran Pemko Padangsidimpuan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution/By Pass, Kelurahan Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan,
    Sumatera Utara
    , Jumat (4/7/2025) malam.
    Pantauan Kompas.com, tim penyidik KPK tiba di Kantor PU sekitar pukul 18.25, menjelang maghrib.
    Kondisi kantor masih tertutup dan sudah tidak ada aktivitas.
    Sekitar pukul 19.20 WIB, seorang pria bernama Imbalo Siregar, yang diketahui sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU Pemko Padangsidimpuan, tiba dengan mengendarai mobil dinasnya.
    Imbalo kemudian menyalami penyidik yang ada dan selanjutnya membuka pintu kantor.
    Hingga pukul 22.00, penyidik KPK masih berada di dalam kantor dan belum terlihat keluar.
    Begitu juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas PU.
    Diketahui, selain menggeledah rumah dan kantor milik bos PT DNG, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
    Di sana, penyidik menggeledah rumah Kepala Dinas PU Pemkab Madina, Elpianti Harahap, di kediamannya, di Desa Gunung Tua, Kecamatan Panyabungan Kota, Madina.
    Setelah menggeledah, penyidik memboyong Elpianti bersama barang bukti yang ditemukan ke Kantor Dinas PU Madina, di Kompleks Perkantoran Pemkab Madina.
    “Iya, informasi yang saya dapat dari Pak Sekda tadi, benar rumah Kadis PU (Pemkab Madina) digeledah KPK. Demikian yang saya terima laporan,” ungkap Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, saat dihubungi lewat sambungan ponsel, Jumat.
    Penggeledahan
    ini merupakan lanjutan dari serangkaian kegiatan serupa yang dilakukan KPK di berbagai lokasi di Kota Medan.
    Kirun ditetapkan sebagai salah satu dari lima tersangka oleh KPK dalam
    kasus korupsi
    proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR
    Sumut
    dan PJN Wilayah I Sumut.
    Selain Kirun, tersangka lainnya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gunung Tua merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Rasuli Efendi Siregar (RES), Pejabat Pembuat Komitmen di Satker PJN Wilayah I Heliyanto (HEL), dan Direktur PT RN M Rayhan Dulasmi Piliang (RAY).
    Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah Topan yang ada di Medan.
    Saat penggeledahan, penyidik menemukan uang Rp 2,8 miliar dan pistol.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lantik 60 Pejabat, Bobby: Tolong Jangan Korupsi, Saya Baru Menjabat 4 Bulan
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        5 Juli 2025

    Lantik 60 Pejabat, Bobby: Tolong Jangan Korupsi, Saya Baru Menjabat 4 Bulan Medan 5 Juli 2025

    Lantik 60 Pejabat, Bobby: Tolong Jangan Korupsi, Saya Baru Menjabat 4 Bulan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Sumatera Utara
    ,
    Bobby Nasution
    , melantik 60 pejabat administrator dan pengawas Pemprov
    Sumut
    , Jumat (4/7/2025).
    Dia lalu berpesan kepada jajarannya agar apabila menemukan praktik korupsi yang berkaitan dengan mutasi jabatan untuk segera melapor kepadanya.
    “Kalau ada yang bayar-bayar, mengaku orang dekat saya, BKD, laporkan diam-diam, sampaikan. Saya minta tolong jangan korupsi, saya baru menjabat empat bulan, sudah tiga yang ditahan KPK, jadi tolong jangan korupsi,” ujar Bobby saat menyampaikan sambutan, dikutip dalam keterangan tertulisnya.
    Selanjutnya, mantan Wali Kota Medan ini juga mengingatkan para ASN untuk menjalankan loyalitas kepada masyarakat, keluarga, pimpinan, dan juga mesti pintar.
    Menurut Bobby, keempat hal ini akan mendorong kinerja pejabat di Pemprov Sumut ke arah yang lebih baik.
    “Kenapa saya letakkan loyal kepada masyarakat pertama? Siapa yang membuat kita bisa di ruangan ini, mengenakan baju, jas yang keren, ini masyarakat. Kita sama-sama pelayan masyarakat. Kedua, loyal kepada keluarga, jangan buat malu keluarga,” katanya.
    Selanjutnya, kata Bobby, para ASN harus loyal kepada pemimpin.
    Namun, bila pemimpin tersebut memberikan perintah yang membuat ASN tidak loyal kepada rakyat, instruksi itu harus ditolak.
    “Jadi kalau pimpinan memberikan perintah yang membuat tidak loyal kepada masyarakat, jangan diikuti. Yang terakhir, pintar-pintar-lah kalian, jalankan program sebaik-baiknya,” ujar Bobby.
    Dia juga mengharapkan pejabat-pejabat yang dilantik untuk menjalankan visi dan misi Gubernur serta program prioritasnya lebih baik lagi.
    “Kalian harus bisa menjalankan program-program prioritas Gubernur, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur harus tercapai, itu tugas kita. Kerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab lain sebagai pejabat,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Sebut Panen Jagung Institusinya Berhasil Bikin Petani Bergairah

    Kapolri Sebut Panen Jagung Institusinya Berhasil Bikin Petani Bergairah

    Kapolri Sebut Panen Jagung Institusinya Berhasil Bikin Petani Bergairah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di acara pagelaran Wayang Kulit perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara,
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
    menyampaikan bahwa upaya bertani jagung yang dilakukan Polri sudah berhasil membuat para petani bergairah.
    “Alhamdulillah sekarang masyarakat kelompok petani bergairah,” kata Jenderal Sigit di acara yang digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri ini, di Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025) jelang tengah malam.
    Dia menjelaskan, upaya bertani dari Polri dilatarbelakangi oleh perhatian Presiden Prabowo Subianto pada peperangan di tataran global yang menimbulkan kesultan pangan dan naiknya harga bahan pokok.
    Polri merespons perhatian Prabowo terhadap kondisi itu dengan cara menguatkan
    ketahanan pangan
    , yakni dengan cara menanam jagung lewat kerja sama dengan masyarakat tani.
    “Salah satu yang tentunya bisa kemudian kita dorong bersama-sama salah satunya adalah di bidang kemandirian pangan. Jagung, tentunya menjadi salah satu sektor penting yang dibutuhkan terkait dengan program-program Asta Citanya Bapak Presiden,” kata Jenderal Sigit.
    Dia menyatakan Polri berhasil memanen 2 sampai 2,5 juta ton jagung dari sekitar 469.000 hektare lahan.
    “Kalau semuanya berjalan dengan baik, harapan kita stabilitas Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) tetap terjaga,” kata Sigit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        4 Juli 2025

    Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga Surabaya 4 Juli 2025

    Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Nasib seseorang bisa berubah dalam sehari. Itulah yang dirasakan perempuan berusia 47 tahun bernama
    Tumini
    .
    Sejak sebuah akun mengunggah video
    ponten
    umum yang dia kelola selama belasan tahun viral, dia mendapat kritik keras karena menggunakan ponten umum sebagai tempat tinggal.
    Sepanjang hari, dia lebih banyak menghabiskan waktu di bangunan 4×3 meter itu.
    Hanya duduk di pelataran ponten yang bertangga, menikmati hembusan angin dari rimbunnya pohon angsana.
    Bangunannya masih kokoh, atapnya terbuat dari besi tebal antibocor, tiang penyangga juga berbahan besi. Hanya saja, catnya yang pudar dan lusuh karena banyak debu yang menempel.
    Di samping pintu, ada kaca yang dipasang. Sementara itu, satu sisi dinding menghitam bekas api kompor yang menempel sehingga nampak kotor.
    Tempat ini hanya berjarak lima meter dari rel kereta api yang berangkat dari Stasiun
    Wonokromo

    Surabaya
    , seberangnya.
    Baginya, deru mesin dan suara roda gigi yang berputar justru membuatnya lebih tenang.
    “Saya tuh gak pernah jalan-jalan, kalau banyak pikiran, pasti ke sini, jadi merasa tenang meskipun ya duduk-duduk saja,” kata Tumini, Jumat (4/7/2025).
    Pemasukannya menyambung hidup dari lembar demi lembar nominal Rp 2.000 yang dibayar oleh warga yang menggunakan ponten umum ini.
    Ponten
    umum tetapi yang menggunakan diminta bayar, inilah yang membuat sebagian orang geram padanya.
    Menurut Tumini, 15 tahun lalu, Perum Jasa Tirta membangun ponten di atas lahan Taman Lumumba agar warga tak sembarang buang air di Sungai Jagir yang akan dikelola menjadi air bersih. Karena dulunya tempat ini kawasan kumuh.
    Suaminya, Manan yang saat itu bekerja sebagai hansip dipercaya Jasa Tirta untuk menjaga ponten. Kemudian, terjadi perjanjian Tumini dengan Perum Jasa Tirta.
    Ada biaya sewa yang dibayar Tumini setiap tahunnya sebesar Rp 1 juta sebagai bentuk pengamanan lahan agar tidak diakui dan dibuat bangunan lain.
    Tiga tahun berselang, 2013, suaminya berpulang dan dia melanjutkan mengelola ponten umum ini bersama ibunya, Taspiyah (72).
    Selama belasan tahun, dia memasang dan membayar listrik dan pompa air secara mandiri.
    Itulah yang menjadikan alasan dia menyewakan ponten umum bagi siapa saja yang menggunakan.
    “Meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi ada pemasukan sedikit-sedikit. Kalau kita beli sesuatu dari kerja sendiri tanpa minta ke anak itu lebih lega,” ungkapnya.
    Bekerja hanya dengan menyewakan ponten umum untuk warga cukup buat makan sehari-hari. Dia kadang harus memutar uang dan menutup utang tagihan listrik-pompa air.
    “Tapi kalau sudah tanggal 20 mumet kepalanya karena waktunya bayar tagihan, jadi nyari-nyari, kadang utang. Uang ponten ini ya cukup buat makan saja, yang penting bisa muter,” kata Tumini. 
    Terkadang, dia juga dibantu oleh tetangganya yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen untuk membantu mengecat tembok ponten atau kalau ada yang rusak.
    “Kalau ada perbaikan dibantu tetangga, dia biasanya ngamen. Baik banget orangnya, kadang bantu ngecat dinding yang tinggi, dikasih rokok gitu mau aja,” ucap perempuan asal Jombang ini.
    Namun, karena belakangan pontennya semakin sepi, akhirnya ia membuka warung kopi sederhana di pelataran ponten untuk menambah pemasukan. Kompor dan lemari pun tiba-tiba memenuhi.
    Supaya perabotnya tak dicuri, ibunya, Taspiyah kadang malam hari tidur di sini untuk menjaga karena ponten dibangun secara terbuka, tanpa pintu utama.
    Namun, langkah ini justru yang membuatnya terusir.
    Fasilitas umum, tetaplah fasilitas umum, tidak boleh diperuntukkan untuk tempat tinggal. 
    Pihak kelurahan, kecamatan dan Pemerintah Kota Surabaya tegas melarang memanfaatkan fasum sebagai hunian dan pengguna tidak perlu membayar.
    Akhirnya, dia harus membawa pulang seluruh perabotnya dan mencari pekerjaan lain. Namun, dia mengaku legawa. 
    “Padahal sebelum ramai-ramai (viral) saya mau ngecat ponten jadi warna putih biar kelihatan bersih. Tapi ya mau gimana lagi,” kata Tumini. 
    Dia dijanjikan pemerintah setempat dengan ganti gerobak untuk usaha. Gerobak itu belum sampai ke tangannya, tetapi dia sudah berangan-angan untuk menjual gorengan.
    “Bisa nanti jual gorengan, karena kalau di depan rumah sepertinya ramai. Banyak orang yang nyari kalau pagi-pagi. Kalau jual di pinggir jalan, saya takut digusur Satpol PP,” ucap Tumini. 
    Saat ditanya mengapa tak mencari pekerjaan lain, Tumini pasrah cenderung menolak. Alasannya, lapangan pekerjaan semakin sempit, anaknya beberapa kali mengalami PHK.
    “Lagian juga siapa yang menerima kerja sama orang yang sudah tua seperti ini,” katanya. 
    Dia juga mengaku selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah selain saat pandemi Covid-19. “Semoga saja ada bantuan dan gerobaknya jadi,” ucap Tumini. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.