Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Bakal Kena Pajak 10 Persen, Pemain Padel: Enggak Peduli, yang Penting Main Megapolitan 5 Juli 2025

    Bakal Kena Pajak 10 Persen, Pemain Padel: Enggak Peduli, yang Penting Main Megapolitan 5 Juli 2025

    Bakal Kena Pajak 10 Persen, Pemain Padel: Enggak Peduli, yang Penting Main
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Sejumlah penggiat olahraga
    padel
    mengaku tak berkeberatan dengan rencana penerapan pajak sebesar 10 persen terhadap layanan olahraga tersebut.
    “Menurut saya, yang sependapat dengan saya pasti banyak dan enggak masalah (penerapan pajak 10 persen), karena orang yang main padel ini orang yang menengah ke atas,” ujar Jehan saat diwawancarai
    Kompas.com,
    Sabtu (4/7/2025).
    Jehan menilai, sebagian besar orang yang bermain padel berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Bahkan, banyak di antaranya yang sudah memiliki penghasilan pasif, sehingga kenaikan pajak dianggap tidak menjadi beban.
    “Saya biasa main sama selebgram, pengusaha, direktur rumah sakit, mereka mah enggak peduli dengan uang yang harus dikeluarin,” ungkapnya.
    Menurut dia, para pemain padel akan tetap rela membayar berapa pun biaya sewa lapangan, asalkan bisa bermain di jam dan lokasi yang diinginkan.
    Senada dengan Jehan, penggiat padel lainnya, Kevin Mizan (30), juga mengaku tidak berkeberatan dengan kenaikan pajak tersebut.
    “Tapi, yang kami tahu juga olahraga padel kan menengah ke atas, jadi yang saya lihat orang-orangnya enggak peduli harganya,” ungkap Mizan.
    “Kalau jamnya cocok, tempatnya masih ada yang dekat, ya, dia bayar mau berapa juga yang penting main,” tambah Mizan.
    Ia menambahkan, padel merupakan olahraga yang mudah dimainkan dan menyenangkan, sehingga wajar jika saat ini tengah digandrungi oleh banyak orang dari berbagai kalangan mapan.
    Bahkan, Kevin mengaku hampir setiap hari bermain padel bersama komunitasnya karena aktivitas itu sudah menjadi bagian dari rutinitas.
    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov)
    Jakarta
    resmi menetapkan olahraga padel sebagai salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di sektor hiburan.
    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Jakarta Nomor 257 Tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, tarif PBJT yang dikenakan untuk penggunaan lapangan padel ditetapkan sebesar 10 persen.
    Tarif pajak sebesar 10 persen diberlakukan untuk transaksi seperti sewa lapangan, tiket masuk, hingga pemesanan melalui platform digital.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai dari Arab Saudi, Prabowo Tiba di Brazil untuk Hadiri KTT BRICS

    Usai dari Arab Saudi, Prabowo Tiba di Brazil untuk Hadiri KTT BRICS

    Usai dari Arab Saudi, Prabowo Tiba di Brazil untuk Hadiri KTT BRICS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    tiba di Air Base Galeao,
    Rio de Janeiro
    , Brasil, pada Sabtu (5/7/2025), sekitar pukul 06.30 pagi waktu setempat.
    Adapun kunjungan Presiden Prabowo ke kota Rio de Janeiro ini untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.
    Setibanya Prabowo di landasan Air Base Galeao, langsung disambut dengan upacara kehormatan militer.
    Saat melintasi karpet merah setelah menuruni tangga pesawat, terdengar tiupan trompet disertai penghormatan dari pasukan jajar kehormatan militer yang mengiringi langkah Prabowo.
    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam ketibaan di Rio de Janeiro adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Sementara di ujung karpet merah, Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pejabat tinggi Brasil, yakni Duta Besar Laudemar Goncalves de Aguiar Neto.
    Kemudian Sekretaris Promosi Perdagangan, Sains, Teknologi, Inovasi, dan Budaya Kementerian Luar Negeri Brasil, serta Komandan Airforce Base Galeão Kolonel Marcell Barros de Paula.
    Dari pihak Indonesia, turut hadir menyambut yaitu Duta Besar RI di Brasilia Edi Yusup, dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia Kol Rizal Ashwam.
    Setelah prosesi penyambutan selesai, Presiden Prabowo menaiki kendaraan resmi yang telah disiapkan dan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama agenda di Rio de Janeiro.
    Kehadiran Presiden Prabowo di
    KTT BRICS 2025
    menandai partisipasi perdana Indonesia sejak resmi bergabung dengan forum tersebut pada awal tahun ini.
    Diketahui, Presiden Prabowo tengah melakukan
    safari kenegaraan
    ke beberapa negara termasuk Brasil.
    Sebelum tiba di Brasil, ia mengunjungi Arab Saudi. Di sana, Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).
    Kedua pemimpin negara itu turut membahas banyak hal termasuk soal pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Prabowo juga sempat umrah di Arab Saudi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Masalah Kena Pajak, Pemain Padel Minta Tambah Lapangan: Biar Enggak Rebutan Megapolitan 5 Juli 2025

    Tak Masalah Kena Pajak, Pemain Padel Minta Tambah Lapangan: Biar Enggak Rebutan Megapolitan 5 Juli 2025

    Tak Masalah Kena Pajak, Pemain Padel Minta Tambah Lapangan: Biar Enggak Rebutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah penggiat olahraga
    padel
    berharap dengan adanya penerapan pajak sebesar 10 persen dapat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov)
    Jakarta
    untuk membangun lebih banyak fasilitas olahraga, terutama lapangan padel.
    “Harapan untuk pajak ini mungkin Pemprov bisa bantu bikin lapangan, biar makin banyak di Jakarta,” ujar Kevin Mizan (30), salah satu pemain padel, saat diwawancarai
    Kompas.com
    , Sabtu (4/7/2025).
    Mizan menyebutkan, lapangan padel memang mulai banyak bermunculan di Jakarta. Namun, menurut dia, jumlah yang ada saat ini belum mampu memenuhi tingginya permintaan masyarakat.
    “Tetap saja itu enggak memenuhi
    demand
    -nya, karena
    booking
    lapangan 95 persen pasti penuh setiap hari. Enggak Sabtu-Minggu aja. Kalau Sabtu-Minggu pasti 100 persen sudah penuh dari buka sampai tutup sudah ada yang sewa,” jelas Kevin.
    Ia menambahkan, untuk bermain padel, dirinya tidak bisa melakukan pemesanan secara mendadak. Bahkan jika sudah memesan seminggu sebelumnya, belum tentu bisa mendapatkan waktu bermain.
    “Orang tuh rebutan banget untuk main padel. Pemprov bikin lah dari duit-duit pajak ini biar kami mainnya makin gampang, bisa milih jamnya enak, lokasinya dekat,” ungkapnya.
    Selain pembangunan lapangan, Kevin juga berharap dana dari pajak bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan turnamen padel.
    “Sama mungkin uangnya bisa buat turnamentnya, ya. Sebenarnya turnamentnya banyak, tapi kan yang
    official
    baru PPDI,” ujarnya.
    Sementara itu, Jehan (28), penggiat padel lainnya, menyatakan tidak keberatan dengan kenaikan pajak tersebut, selama dana yang terkumpul digunakan secara tepat.
    “Karena gue merasa enggak masalah dengan kenaikan pajak ini. Cuma kalau itu untuk kebaikan negara, kenaikan pajak karena memang mungkin negara lagi membutuhkan banget uang dari pajak, ya, itu enggak masalah sih,” tutur Jehan.
    Jehan berharap pemerintah bisa mengelola dana pajak dengan baik dan tidak menyalahgunakannya.
    “Harapannya, mungkin uang pajak itu bisa digunakan sebaik mungkin. Jangan sampai, kita bayar pajak, uang itu justru digunakan untuk hal-hal yang justru menjijikan,”
     Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta resmi menetapkan olahraga padel sebagai salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di sektor hiburan.
    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Jakarta Nomor 257 Tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, tarif PBJT yang dikenakan untuk penggunaan lapangan padel ditetapkan sebesar 10 persen.
    Tarif pajak sebesar 10 persen diberlakukan untuk transaksi seperti sewa lapangan, tiket masuk, hingga pemesanan melalui platform digital.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PRJ 2025 Ramai Sabtu Sore, Antrean Gate 9 Terpantau Lancar Megapolitan 5 Juli 2025

    PRJ 2025 Ramai Sabtu Sore, Antrean Gate 9 Terpantau Lancar Megapolitan 5 Juli 2025

    PRJ 2025 Ramai Sabtu Sore, Antrean Gate 9 Terpantau Lancar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana akhir pekan dimanfaatkan masyarakat untuk mengunjungi Pekan Raya
    Jakarta
    (
    PRJ
    ) 2025 yang digelar di JIExpo
    Kemayoran
    , Jakarta Pusat. Pada Sabtu (5/7/2025) sore, arus pengunjung mulai terlihat ramai.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    antrean pengunjung di loket tiket terpantau lancar, khususnya di Gate 9, salah satu pintu masuk utama PRJ. Pengunjung yang telah memiliki
    e-ticket
    diarahkan langsung ke jalur khusus untuk tap-in tiket tanpa perlu mengantre panjang.
    Di Gate 9, sistem masuk dibagi menjadi tiga jalur, yaitu untuk pemilik ID
    card
    , pemegang tiket reguler, dan jalur khusus bagi pengunjung yang membawa koper.
    Sebagian besar pengunjung terlihat membawa tas besar atau koper, menandakan mereka berencana belanja dalam jumlah banyak. Kebanyakan datang bersama keluarga, namun ada pula yang datang bersama pasangan.
    Tak sedikit pula pengunjung yang tampak keluar dari area PRJ melalui Gate 9, sambil menenteng tas berisi camilan dalam jumlah besar hingga belanjaan lainnya seperti helm.
    Salah satu pengunjung, Risa (27), mengaku terkejut karena tidak menemukan antrean panjang di pintu masuk.
    “Aku mikirnya tuh antre panjang, tapi
    alhamdulillah
    pas sampai di sini tidak ada antrean panjang,” ujar Risa kepada Kompas.com di Gate 9.
    Bersamaan dengan meningkatnya jumlah pengunjung, arus lalu lintas menuju lokasi PRJ di JIExpo Kemayoran juga terpantau ramai lancar.
    Pantauan
    Kompas.com
    pada Sabtu sore, terdapat antrean kendaraan di gerbang masuk JIExpo. Namun, panjang antrean diperkirakan kurang dari 500 meter dan tidak menyebabkan kemacetan berarti, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
    Jalan Benyamin Sueb, yang menjadi akses utama ke JIExpo, juga terpantau lancar. Sejumlah petugas dari penyelenggara dan kepolisian terlihat berjaga dan mengatur lalu lintas di beberapa titik.
    Sementara itu, arus kendaraan dari arah sebaliknya juga lancar. Pengendara sepeda motor dengan mudah melintas menyelinap di antara mobil tanpa hambatan berarti.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1,9 Juta Data Penerima Bansos Dikoreksi, Mensos Gus Ipul Minta Maaf

    1,9 Juta Data Penerima Bansos Dikoreksi, Mensos Gus Ipul Minta Maaf

    1,9 Juta Data Penerima Bansos Dikoreksi, Mensos Gus Ipul Minta Maaf
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Sosial
    (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan, ada 1,9 juta
    data penerima

    bantuan sosial
    (bansos) yang dikoreksi dalam proses penyaluran paling terbaru.
    “Kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi, sebagian besar ya masih menerima bansos. Tapi, sebagian lagi sekitar 1,9 juta itu terkoreksi,” ujar
    Gus Ipul
    ditemui usai acara di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2025).
    Menurut dia, dalam
    penyaluran bansos
    triwulan kedua ini, ada penerima yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan pada triwulan pertama.
    Namun, ada pula yang menerima bansos di awal tahun tetapi tidak lagi tercatat sebagai penerima saat ini.
    “Maka itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak menerima bansos lagi, saya ingin sampaikan mohon maaf. Ini bukan maunya Menteri, bukan maunya Kementerian Sosial, tapi ini adalah memang sesuai data yang diberikan kepada kami,” lanjutnya.
    Ipul menegaskan bahwa bansos harus disalurkan secara tepat sasaran. Penyesuaian data dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang berhak.
    Perubahan ini terjadi karena pemerintah secara berkala mencocokkan data di lapangan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Selain itu, Kemensos juga tengah mengevaluasi mekanisme penyaluran bansos. Beberapa bantuan yang sebelumnya disalurkan melalui PT Pos Indonesia kini dialihkan ke sistem Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui rekening kolektif di bank.
    “Selama ini, hampir 5 juta keluarga penerima manfaat yang kita salurkan lewat PT Pos. Hasil data terbaru, setelah dikoreksi, ternyata sebagian besar itu seharusnya cukup lewat Himbara,” jelasnya.
    Ipul berharap, masyarakat bisa memahami penyaluran bansos yang mungkin mengalami keterlambatan selama masa transisi dan penyesuaian ini.
    Diberitakan, realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai lebih dari 8,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per 1 Juli 2025.
    Ipul mengatakan jumlah tersebut setara dengan 80,49 persen dari total kuota penerima, dengan nilai bantuan yang telah digelontorkan mencapai Rp 5,8 triliun.
    Tak hanya PKH, bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako telah disalurkan kepada lebih dari 15,4 juta KPM, atau sekitar 84,71 persen dari total kuota, dengan total nilai mencapai Rp 9,2 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siaga 3 di Katulampa, Waspada Air Kiriman Diprediksi Tiba di Jakarta 9 Jam Lagi Megapolitan 5 Juli 2025

    Siaga 3 di Katulampa, Waspada Air Kiriman Diprediksi Tiba di Jakarta 9 Jam Lagi Megapolitan 5 Juli 2025

    Siaga 3 di Katulampa, Waspada Air Kiriman Diprediksi Tiba di Jakarta 9 Jam Lagi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –

    Bendung Katulampa
    di Bogor, Jawa Barat, berstatus siaga 3 pada Sabtu (5/7/2025) sore, setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung, terutama wilayah Puncak.
    Berdasarkan data pos pemantauan, tinggi muka air (TMA) di Bendung Katulampa tercatat 120 sentimeter pada pukul 17.40 WIB.
    “Ketinggian muka air 120 sentimeter atau berstatus siaga 3,” kata Kepala Jaga Bendung Katulampa, Andi Sudirman, dalam keterangannya, Sabtu.
    Andi menyebutkan, debit air yang mengalir melalui Bendung Katulampa mencapai sekitar 188.887 liter per detik.
    Air kiriman dari Bendung Katulampa diperkirakan akan tiba di wilayah Jakarta dalam waktu sekitar sembilan hingga 12 jam setelah terpantau.
    Menyikapi kondisi ini, Andi mengimbau warga yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir.
    “Untuk saat ini kondisi masih hujan,” tuturnya.
    Sementara itu, berdasarkan informasi dari kanal Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jakarta, TMA Bendung Katulampa meningkat menjadi 140 sentimeter pada pukul 18.30 WIB.
    Peningkatan ini tergolong signifikan, mengingat hari-hari sebelumnya ketinggian air masih berada pada level normal.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sewa Lapangan Bakal Naik akibat Pajak, Pemain Padel: Asal Digunakan dengan Benar Megapolitan 5 Juli 2025

    Sewa Lapangan Bakal Naik akibat Pajak, Pemain Padel: Asal Digunakan dengan Benar Megapolitan 5 Juli 2025

    Sewa Lapangan Bakal Naik akibat Pajak, Pemain Padel: Asal Digunakan dengan Benar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga pengguna lapangan
    padel
    mengaku tidak keberatan dengan rencana penerapan pajak sebesar 10 persen untuk fasilitas olahraga tersebut.
    “Ini kan hak pemerintah. Jadi, menurut saya kalau misalkan pajaknya dipakai dengan benar, enggak apa-apa sih kenaikannya 10 persen,” ujar Kevin Mizan (30), salah satu
    pemain padel
    , kepada
    Kompas.com,
    Sabtu (4/7/2025).
    Kevin menyadari,
    kenaikan pajak
    akan berdampak langsung pada biaya sewa lapangan. Biasanya, Kevin menyewa lapangan padel sekitar Rp 5 juta sebulan.
    “Kalau sewa lapangan lebih mahal pasti emang akan naik, karena tadinya kami spend Rp 5 juta dalam sebulan untuk main padel, naik 10 persen jadi Rp 5,5 juta. Sudah naik Rp 500.000 sendiri, ya, lumayan,” ujarnya.
    Meski begitu, menurut dia, olahraga padel sebagian besar digemari oleh kalangan menengah ke atas. Karena itu, ia menilai kenaikan harga akibat pajak tidak akan terlalu menjadi persoalan.
    “Kebanyakan orang yang menggeluti olahraga ini tak memedulikan berapa uang yang harus mereka keluarkan untuk menyewa lapangan. Selama jam dan lokasi lapangannya cocok, maka mereka akan rela mengeluarkan uang berapa pun,” kata Kevin.
    Senada dengan Kevin, penggiat padel lainnya, Jehan (28), juga mengaku tidak mempermasalahkan kenaikan pajak tersebut.
    “Bagi saya sih biasa saja. Karena menurut saya enggak masalah, karena kaim suka sama olahraganya jadi, ya, kenaikan sedikit enggak masalah,” ujar Jehan.
    Jehan menambahkan, olahraga padel memang lebih banyak diminati oleh kalangan ekonomi menengah ke atas, sehingga tarif tambahan akibat pajak tidak menjadi beban signifikan bagi pemain.
    Dalam satu kali bermain, ia bersama teman-temannya biasanya patungan dengan biaya sewa lapangan sekitar Rp 160.000 hingga Rp 225.000 per orang untuk dua jam.
    “Karena untuk lapangannya harganya Rp 800.000 sampai Rp 1,1 juta per dua jamnya,” kata Jehan.
    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta resmi menetapkan olahraga padel sebagai salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di sektor hiburan.
    Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Jakarta Nomor 257 Tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, tarif PBJT yang dikenakan untuk penggunaan lapangan padel ditetapkan sebesar 10 persen.
    Tarif pajak sebesar 10 persen diberlakukan untuk transaksi seperti sewa lapangan, tiket masuk, hingga pemesanan melalui platform digital.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program BPJS Hewan Masih Wacana, Kementan Siapkan Payung Hukumnya Megapolitan 5 Juli 2025

    Program BPJS Hewan Masih Wacana, Kementan Siapkan Payung Hukumnya Megapolitan 5 Juli 2025

    Program BPJS Hewan Masih Wacana, Kementan Siapkan Payung Hukumnya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov)
    Jakarta
    yang akan menerapkan skema BPJS untuk hewan.
    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan, saat ini pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Menteri Pertanian (Permen) sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program tersebut.
    “Standarnya, tentunya kami di pusat sekarang sedang mendorong percepatan Peraturan Menteri Pertanian tentang
    kesejahteraan hewan
    ,” ucap Agung saat ditemui usai menghadiri reuni akbar alumni Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025).
    Agung menilai rencana
    BPJS hewan
    ini sebagai bentuk nyata perhatian Pemprov Jakarta terhadap kondisi kesehatan dan kesejahteraan hewan di wilayahnya. Menurut dia, dukungan juga datang dari DPRD Jakarta.
    “Saya pikir ini perhatian luar biasa ya, tentu kami pemerintah pusat mengapresiasi upaya tersebut. Apalagi DPRD di sana sangat concern dengan ini,” ujar Agung.
    “Yang pasti semua ini dalam konteks upaya kami dalam menjaga hewan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta menyatakan bahwa wacana BPJS hewan masih dalam tahap kajian awal.
    Kepala Dinas KPKP Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, istilah “BPJS hewan” digunakan secara informal untuk menggambarkan rencana bantuan layanan kesehatan bagi hewan peliharaan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
    “Jadi itu masih wacana, masih gagasan. Jadi itu perlu dikaji lebih komprehensif lagi karena banyak sekali pihak yang terlibat,” ujar Hasudungan beberapa waktu lalu.
    Ia mengatakan, konsep tersebut bertujuan memberi subsidi terhadap layanan medis untuk hewan, tidak hanya terbatas pada sterilisasi.
    “Sementara yang kami harapkan itu adalah pelayanan kesehatan. Misalnya pengobatannya, kemudian juga nanti mungkin ada penyuntikan atau operasinya, sesarnya,” ujar Hasudungan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lalu Lintas Menuju PRJ Kemayoran Lancar Sore Ini, Tak Ada Kemacetan Parah Megapolitan 5 Juli 2025

    Lalu Lintas Menuju PRJ Kemayoran Lancar Sore Ini, Tak Ada Kemacetan Parah Megapolitan 5 Juli 2025

    Lalu Lintas Menuju PRJ Kemayoran Lancar Sore Ini, Tak Ada Kemacetan Parah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Libur akhir pekan dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke Pekan Raya
    Jakarta
    (
    PRJ
    ) yang digelar di JIExpo
    Kemayoran
    , Jakarta Pusat.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    pada Sabtu (5/7/2025) sore, arus lalu lintas menuju lokasi PRJ terpantau ramai. Antrean kendaraan terlihat di gerbang masuk menuju JIExpo, tempat berlangsungnya acara tahunan tersebut.
    Namun, antrean kendaraan tidak sampai mengular panjang. Panjang antrean diperkirakan kurang dari 500 meter dan tidak menyebabkan penumpukan berarti, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
    Jalan Benyamin Sueb di wilayah Kemayoran juga terpantau lancar. Sejumlah petugas dari penyelenggara PRJ dan kepolisian berjaga dan mengatur lalu lintas di beberapa titik.
    Di arah sebaliknya, kondisi lalu lintas juga tidak menunjukkan tanda-tanda kemacetan. Kendaraan roda dua bahkan tampak bebas bergerak, dengan pengemudi yang cekatan menyelinap di antara celah kendaraan roda empat.
    Seorang pedagang kerak telor, Beno (36), mengatakan jumlah pengunjung PRJ hari ini tidak seramai akhir pekan sebelumnya yang bertepatan dengan long weekend Tahun Baru Islam.
    “Ramainya kaya begini saja, beda kalau sama yang minggu kemarin pas 3 hari libur,” ujarnya kepada
    Kompas.com.
    Ia juga menyebutkan, sejak siang lalu lalu lintas terpantau normal.
    Sebelumnya diberitakan, Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025 atau
    Jakarta Fair
    Kemayoran resmi dibuka pada Kamis (19/6/2025) di kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
    Ajang tahunan ini merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta. PRJ juga menjadi ajang promosi, pameran multiproduk, dan hiburan terbesar di Asia Tenggara.
    Tahun ini, PRJ mengusung tema “Jakarta Fair Kemayoran Mendukung Indonesia Maju Melalui Inovasi dan Karya Bangsa Berkelanjutan”. Pameran akan berlangsung selama 25 hari, mulai 19 Juni hingga 13 Juli 2025.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seorang YouTuber Dikepung Warga Usai Viralkan Bangunan Liar di Babelan Megapolitan 5 Juli 2025

    Seorang YouTuber Dikepung Warga Usai Viralkan Bangunan Liar di Babelan Megapolitan 5 Juli 2025

    Seorang YouTuber Dikepung Warga Usai Viralkan Bangunan Liar di Babelan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Seorang YouTuber berinisial AF dikepung warga setelah mengunggah konten tentang
    bangunan liar
    (bangli) di Jalan Pulo Timaha, Kecamatan
    Babelan
    , Kabupaten
    Bekasi
    . Insiden itu terjadi pada Jumat (4/7/2025). Video itu kemudian viral di media sosial.
    Berdasarkan video yang diterima
    Kompas.com
    , puluhan warga tampak mengepung AF di depan sebuah minimarket. Sejumlah pria dan wanita dalam video itu terlihat meluapkan kemarahan mereka terhadap AF.
    Mereka mempertanyakan tujuan AF membuat konten yang memviralkan bangunan liar di lingkungan mereka.
    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, AKBP Agta Bhuana Putra, mengonfirmasi kejadian tersebut.
    Ia mengatakan insiden terjadi bertepatan dengan kunjungan Satpol PP Kabupaten Bekasi yang sedang menyampaikan surat pemberitahuan kedua terkait rencana pembongkaran bangli pekan depan.
    “Pada saat kegiatan penyampaian surat pemberitahuan kedua, datang seorang YouTuber AFA Chanel atas nama AF,” kata Agta saat dikonfirmasi, Sabtu (5/7/2025).
    Warga yang melihat kehadiran AF langsung bereaksi. Mereka menganggap konten tersebut menyudutkan pemilik bangunan liar yang tinggal di bantaran sungai.
    “Warga marah dan meminta video yang viral tersebut dihapus oleh yang bersangkutan dan meminta untuk mengklarifikasi,” imbuh Agta.
    Secara terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Surya Wijaya menjelaskan, surat pemberitahuan itu merupakan langkah awal sebelum dilakukan pembongkaran terhadap sekitar 400 bangunan liar pada Rabu (9/7/2025).
    Meski demikian, Pemkab Bekasi masih memberikan kesempatan kepada warga untuk membongkar bangunan mereka secara mandiri.
    “Harapan kami, warga bisa membongkar sendiri bangunannya sebelum kami lakukan pembongkaran paksa. Ini demi kebaikan bersama,” kata Surya dalam keterangannya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.