Author: Kompas.com

8 "Pak Presiden, 12 Hari Banjir Aceh Tidak Ada Bantuan dari Pemerintah Indonesia…" Regional

“Pak Presiden, 12 Hari Banjir Aceh Tidak Ada Bantuan dari Pemerintah Indonesia…”
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com
– Pengungsi korban banjir di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh mengeluhkan belum adanya bantuan dari pemerintah pusat hingga 12 hari pascabencana.
Isbahanur (35), warga
Sawang
, menyampaikan keluhan tersebut saat ditemui di lokasi pengungsian, Minggu (7/12/2025).
“Pak Presiden, belum ada bantuan dari Pemerintah Indonesia hingga saat ini ke pedalaman ini,” kata Isbahanur.
Ia mengungkapkan, hingga kini listrik dan jaringan telekomunikasi di wilayah pedalaman masih padam.
“Pagi kami balik ke rumah membersihkan sisa lumpur, tingginya bisa satu sampai dua meter. Itu melelahkan sekali, sembari memetik sisa sayur untuk dimasak di pengungsian,” ujarnya.
Selama di pengungsian, kata dia, stok beras masih mencukupi. Selain itu, relawan mulai berdatangan membawa mi instan dan telur.
“Kalau lauknya, kami sebut kuah ie mata (lauk air mata), karena sayur direbus semuanya,” ucapnya.
Ia menyebut, dua desa yang hingga kini paling terisolasi di Kecamatan Sawang adalah Desa Babah Krueng dan Desa Riseh.
“Lumpur badan jalan masih penuh. Tidak bisa dilalui kendaraan menuju dua desa itu,” katanya.
Menurut Isbahanur, kebutuhan mendesak warga saat ini adalah obat-obatan, selimut, kelambu, dan pakaian.
“Pak Presiden warga kami belum merasakan bantuan dari Pemerintah Indonesia hingga hari ini. Tolong intruksikan seluruh kekuatan Presiden bantu kami,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, banjir melanda 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sejumlah korban jiwa masih dalam pencarian. Ribuan rumah rusak dan sejumlah fasilitas umum lumpuh.
Untuk Kabupaten
Aceh Utara
dan Aceh Timur, banjir mulai terjadi sejak 22 November 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/12/2025 08:27
Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana Nasional 7 Desember 2025

Menanti Sanksi Mendagri bagi Bupati Aceh Selatan yang Umrah di Tengah Bencana
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Bupati Aceh Selatan Mirwan menjadi sorotan setelah dikabarkan berada di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah kondisi wilayahnya yang sedang dilanda banjir dan longsor.
Kepergian Mirwan ke luar negeri viral di media sosial karena dianggap tidak sejalan dengan situasi darurat yang sedang berlangsung.
Sebelum berangkat, Mirwan diketahui telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor, yang diterbitkan pada 27 November 2025.
Surat tersebut menandai bahwa Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan dukungan penanganan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Mirwan membantah dirinya tidak peduli terhadap kondisi warganya. Ia menyebutkan, keberangkatannya ke Tanah Suci merupakan pemenuhan nazar pribadi dan telah memastikan situasi terkendali sebelum berangkat.
“Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando,” ucap Mirwan dalam keterangan tertulis.
“Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ujar dia menambahkan.
Kepergian Mirwan tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga pemerintah pusat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian disebut telah menghubungi langsung Mirwan untuk meminta klarifikasi terkait keberangkatannya saat Aceh Selatan masih berada dalam status tanggap darurat bencana.
“Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Benni menjelaskan, dalam klarifikasi tersebut terungkap bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, tidak memberikan izin kepada Mirwan untuk ke luar negeri. Mirwan juga tidak mengantongi izin dari Mendagri.
“Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” lanjut Benni.
Penolakan izin tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
Permohonan Mirwan ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Aceh Selatan yang sebelumnya telah menetapkan status darurat banjir dan longsor berdasarkan keputusan Mirwan sendiri.
Benni menyampaikan keprihatinan Kemendagri atas keputusan Mirwan meninggalkan wilayahnya saat warga masih terdampak bencana.
Ia menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat ketika penanganan bencana masih berlangsung.
“Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor,” ujar Benni.
Menurut dia, kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan proses penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.
Kemendagri telah menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya kembali di Tanah Air.
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum dipatuhi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/12/2025 06:50
7 Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan Surabaya

Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan
Tim Redaksi
JOMBANG, KOMPAS.com
– Para kiai sepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan dan silaturahmi di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).
Kegiatan tersebut turut mengundang Rais A’am
PBNU
KH
Miftahul Akhyar
dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau
Gus Yahya
. Namun, Rais A’am PBNU tidak hadir dan mewakilkan kehadirannya kepada
Muhammad Nuh
, salah satu Rais Syuriyah PBNU.
“Beliau (Rais A’am PBNU) sedang ada acara haul di Lasem, sehingga berhalangan. Demikian juga dengan Wakil Rais A’am Kiai Anwar Iskandar,” kata M Nuh di Pesantren
Tebuireng
.
Dalam pertemuan dengan para kiai sepuh dan
Mustasyar NU
itu, M Nuh menyampaikan berbagai hal terkait hasil rapat
Syuriah PBNU
yang mencopot Gus Yahya dari jabatan Ketum PBNU. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga supremasi organisasi.
“Posisi Syuriah itu sebagai supremasi yang ada di struktur organisasi PBNU. Bagi Syuriah, keputusan yang sudah diambil di rapat harian Syuriah, tentu sudah selesai,” ujar M Nuh.
Ia menyebut pencopotan Gus Yahya dilatarbelakangi adanya pelanggaran yang dianggap berujung pada sanksi organisasi.
“Tidak ada perselisihan individu. Tetapi konteksnya adalah konteks adanya kesalahan. Dan, dari kesalahan itulah maka diberikan sanksi, mundur atau diberhentikan,” kata M Nuh.
Menurutnya, keputusan
rapat Syuriah
PBNU telah final dan akan ditindaklanjuti melalui
rapat pleno PBNU
pada Selasa, 9 Desember 2025. Agenda pleno mencakup pembahasan pengangkatan penjabat Ketua Umum PBNU.
“Hari Selasa akan ditindaklanjuti dengan rapat pleno. Agendanya antara lain mengangkat PJ Ketua umum,” ujar M Nuh.
Pertemuan para sesepuh dan Mustasyar NU di Pesantren Tebuireng diikuti Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan dr Umar Wahid selaku sohibul hajat. Hadir pula mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, serta Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kediri KH Nurul Huda Djazuli.
Selain itu, hadir Pengasuh Pesantren Denanyar Jombang KH Abdus Salam Sohib, serta putri pendiri NU Hj Mahfudhoh. Dari jajaran PBNU tampak Muhammad Nuh, Gus Yahya, dan KH Amin Said Husni.
Beberapa tokoh hadir melalui zoom meeting, seperti KH Ma’ruf Amin, Hj Sinta Nuriyah Wahid, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.
Seusai pertemuan, Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menyampaikan pernyataan sikap. HM Abdul Mu’id, kiai dari Pesantren Lirboyo, ditunjuk sebagai juru bicara.
Ia mengatakan, salah satu kesimpulan forum adalah penilaian bahwa pencopotan Gus Yahya oleh Syuriah PBNU tidak sah secara aturan organisasi.
“Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART,” ujar Gus Mu’id.
Namun, forum juga menilai perlu adanya klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya.
Para kiai sepuh dan Mustasyar NU menilai terdapat informasi kuat mengenai dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketum PBNU sehingga perlu diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
“Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh,” tambahnya.
Forum Sesepuh dan Mustasyar NU merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
“Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” kata Gus Mu’id.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/12/2025 06:19
4 Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Ma'ruf Amin: Pemakzulan Ketum PBNU Tak Sah! Nasional 6 Desember 2025

4 Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Maruf Amin: Pemakzulan Ketum PBNU Tak Sah!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring.
Dalam rapat itu, dihasilkan empat kesimpulan terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
PBNU
).
Momen ini juga diunggah
Ma’ruf Amin
dalam media sosial Instagram, @kyai_marufamin, pada Sabtu (6/12/2025).
“Menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama secara daring terutama terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Empat kesimpulan dihasilkan,” tulis Ma’ruf.
Hasil pembahasan forum itu meminta
polemik
yang terjadi di PBNU diselesaikan melalui mekanisme internal NU.
“Tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” ujar dia.
Anggota Mustasyar PBNU ini juga mengungkapkan empat kesimpulan dalam rapat yang dihadirinya.
Pertama, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.
Kedua, Forum Sesepuh NU juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh
Gus Yahya
, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
“Ketiga, forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” tutur dia.
Keempat, Forum Sesepuh dan Mustasyar NU mengajak seluruh pihak untuk menahan diri.
“Menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan,” imbuh Kiai Ma’ruf Amin.
Polemik di internal PBNU mencuat usai beredar surat edaran yang menyatakan Gus Yahya diberhentikan untuk menindaklanjuti hasil rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.
Surat edaran yang dibuat 25 November 2025 itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat
Ketum PBNU
sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum.
Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU.
PBNU pun diklaim akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk menetapkan Pj Ketua Umum (Ketum) yang baru.
Rapat pleno bakal dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yakni Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.
“Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujar Ketua PBNU Moh Mukri, dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Secara terpisah, Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Dia menegaskan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar selanjutnya.
“Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya,” kata Gus Yahya, di kantor PBNU, Jakarta, 3 Desember lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 22:41
Prabowo Disebut Ingin Kembali Kunjungi Daerah Terdampak Bencana di Sumatera Nasional 6 Desember 2025

Prabowo Disebut Ingin Kembali Kunjungi Daerah Terdampak Bencana di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto disebut ingin kembali berkunjung ke daerah yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi mengatakan ini usai menghadiri rapat terbatas yang digelar di kediaman Presiden RI di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/12/2025).
Menurut dia, Kepala Negara juga selalu memantau situasi di
Sumatera
guna memastikan kesiapan untuk kembali meninjau daerah terdampak bila kondisi memungkinkan.
“Jika memungkinkan, Bapak Presiden ada keinginan untuk kembali berkunjung ke daerah terdampak bencana. Nanti kita lihat situasinya,” kata Prasetyo, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
Adapun rapat terbatas yang digelar di akhir pekan tersebut berlangsung untuk memastikan percepatan
penanganan bencana
di sejumlah wilayah di Sumatera.
Prasetyo mengungkapkan, Presiden Prabowo ingin mendapatkan laporan terkini dan paling perinci dari jajaran terkait situasi lapangan, terutama wilayah yang masih terisolir di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan dari seluruh jajaran mengenai
update
penanganan tanggap darurat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatera Barat,” ujar dia.
Dalam rapat itu, Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan pemulihan akses jalur darat dan percepatan suplai logistik.
Secara khusus, ia menyorot percepatan penyaluran BBM, yang sempat terhambat akibat putusnya sejumlah ruas jalan dan jembatan utama.
“Bapak Presiden langsung memberikan petunjuk untuk mempercepat daerah-daerah yang masih terisolir, kemudian juga mempercepat untuk distribusi BBM yang karena beberapa jalur terputus, sehingga distribusi terganggu,” ucap dia.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti kebutuhan pemulihan listrik sebagai salah satu layanan vital bagi masyarakat terdampak.
Orang nomor satu di Indonesia ini pun memerintahkan Direktur Utama PLN segera mengambil tindakan cepat agar pemulihan jaringan dapat selesai dalam waktu singkat.
“Tadi ada Dirut PLN, Presiden meminta untuk dalam dua hari ke depan diharapkan seluruh wilayah di tiga provinsi listrik sudah bisa menyala,” tegas dia.
Adapun rapat terbatas akhir pekan ini menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terukur, dan berorientasi penuh pada keselamatan serta kepentingan rakyat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 21:56
Kerusakan akibat Banjir di Langkat Cukup Parah, Bupati Harap Bantuan Pusat Medan 6 Desember 2025

Kerusakan akibat Banjir di Langkat Cukup Parah, Bupati Harap Bantuan Pusat
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Bupati Langkat Syah Afandi atau akrab disapa Ondim menyampaikan ada 16 kecamatan yang terdampak banjir di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
Adapun, kecamatan yang masih terendam banjir adalah Tanjung Pura. Penyebabnya, tanggul yang jebol sehingga aliran Sungai Batang Hari masuk ke permukiman warga.
Sejauh ini, ada beberapa langkah tanggap darurat yang telah diambil. Pertama, proses perbaikan tanggung menggunakan goni berisi pasir.
Kedua, membangun empat dapur umum untuk mendistribusikan kebutuhan pokok. Setiap harinya, dapur umum itu dapat memproduksi 6.000 nasi bungkus.
Selain itu tersedia pula beras, mi instan, telur, dan lainnya. Namun, dia mengakui punya kendala dalam mendistribusikannya ke beberapa titik yang masih tergenang.
“Akses ke daerahnya masih terendam air memang agak kesulitan. Tetapi kita melalui perangkat desa kita minta jemput barang untuk disampaikan ke warga,” ucap Ondim saat diwawancara di kantor Dinas Sosial
Langkat
pada Jumat (5/12/2025).
Sedangkan untuk air bersih, pihaknya telah melepas dua puluh unit truk tangki berkapasitas 7.000 liter air bersih ke titik-titik korban terdampak banjir.
“Kalau di Tanjung Pura ada sekitar 15 posko yang sudah dibangun,” ucap Ondim.
Ondim pun menegaskan bahwa dampak banjir cukup signifikan. Sebab, setidaknya ada delapan jembatan penghubung yang rusak. Selain itu, ada jalan yang juga amblas.
“Jembatan yang vital misalnya jembatan di jalan provinsi menuju Pangkalan Susu. Itu biasanya dipakai untuk jalur distirbusi gas dari Pertamina,” ungkap Ondim.
Di samping itu, mesin pompa dan instalasi air PDAM juga rusak sehingga tidak bisa berjalan dengan baik. Ditambah lagi, perbaikan rumah warga yang rusak diterjang banjir.
“Makanya kami berharap pemerintah pusat dapat berikan bantuan (anggaran) karena perbaikan pasca-banjir ini tidak sedikit,” pintanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 21:37
Viral Video Ancaman Pembunuhan di Tamansari Bogor, Polisi: Tak Ada Unsur Pidana, Sang Pria Punya Gangguan Mental Bandung 6 Desember 2025

Viral Video Ancaman Pembunuhan di Tamansari Bogor, Polisi: Tak Ada Unsur Pidana, Sang Pria Punya Gangguan Mental
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Video pria melotot dan marah-marah sambil melontarkan ancaman pembunuhan yang viral di media sosial dipastikan merupakan peristiwa lama.
Polisi menyebut kejadian dalam video itu berlangsung sekitar lima bulan lalu dan baru beredar luas setelah diunggah belakangan ini.
Kapolsek Tamansari Iptu Jajang mengatakan, kepolisian langsung menelusuri lokasi setelah video itu
viral
lima bulan lalu.
Alamat dalam video diketahui berada di RT 3 RW 11 Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.
“Setelah kami mendapatkan
video viral
itu, kami datangi alamatnya. Memang benar lokasinya di RT 3 RW 11 Desa Pasir Eurih. Kejadian dalam video itu sebenarnya terjadi lima bulan yang lalu, bukan baru ini,” kata Jajang saat dihubungi
Kompas.com
, Sabtu (6/12/2025).
Menurut Jajang, ia bersama anggota Polsek Tamansari mendatangi rumah tersebut dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang ada di dalam video.
Polisi menemui ibu dari pria yang terekam marah-marah, perempuan perekam video, serta suami perekam yang masih satu keluarga.
“Semua yang kami temui menjelaskan bahwa kejadiannya lima bulan lalu. Video itu baru diunggah sekarang karena si perekam ingin meminta bantuan ke orang di tempat kerjanya,” ujar Jajang.
Ia menegaskan, peristiwa yang direkam dalam video itu tidak terjadi saat ini.
Kondisi di rumah tersebut juga sudah kondusif ketika dilakukan pengecekan.
Polisi juga memastikan tidak ada unsur pidana atau kekerasan dalam kejadian tersebut.
Dalam peristiwa yang terjadi lima bulan lalu itu, sambung dia, tidak ditemukan penggunaan senjata tajam maupun tindakan fisik.
“Tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman secara nyata, dan tidak ada senjata tajam,” ujar Jajang.
Pria dalam video tersebut diketahui bernama Edi. Ia merupakan anak pertama dari ibu berbaju biru yang tampak dalam video.
Jajang mengatakan, Edi memiliki gangguan mental.
Ia sesekali mengalami episode ketika berbicara sendiri atau berteriak tanpa sebab jelas.
Kondisi itu yang memicu sikap emosionalnya ketika direkam oleh adik iparnya, si perempuan perekam video.
Menurut kesaksian warga di lingkungan tempat tinggal keluarga, saat ini juga belum pernah mendapati Edi bersikap seperti dalam video itu.
Sebab, sejak mereka pindah beberapa bulan lalu, tak ada masalah.
Terkait pemicu kejadian, Jajang menjelaskan Edi marah karena direkam saat kondisinya tidak stabil.
Saat itu, ibunya berusaha melerai, tetapi adik iparnya justru merekam kejadian tersebut.
“Dia marah karena divideokan. Saat ibunya melerai, adik iparnya malah merekam dan mancing-mancing, itu yang membuat dia semakin kesal,” ujar Jajang.
Dari hasil pengecekan lapangan, kasus tersebut dinilai sudah selesai dan tidak ada ancaman keselamatan terhadap anggota keluarga yang tinggal di sana.
“Yang sekarang kondisinya aman. Memang Edi masih sesekali ngoceh sendiri, tapi tidak pernah melakukan kekerasan,” kata Jajang.
Saat ini, Edi sudah diberi obat oleh bidan desa dan tim kesehatan serta Puskesmas Sirnagalih.
Dia sudah mulai tenang dan tidak marah-marah lagi.
Polisi menilai, video tersebut menimbulkan persepsi keliru di masyarakat karena tanpa konteks waktu kejadian.
“Jadi perlu diluruskan, ini peristiwa lama yang baru viral sekarang,” kata Jajang.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan video lama dengan narasi baru karena dapat menimbulkan keresahan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 21:33
Prabowo Gelar Ratas di Hambalang, Bahas Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera Nasional 6 Desember 2025

Prabowo Gelar Ratas di Hambalang, Bahas Percepatan Pemulihan Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (6/12/2025).
Pertemuan yang digelar di akhir pekan tersebut berlangsung untuk memastikan percepatan
penanganan bencana
di sejumlah wilayah di
Sumatra
.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden ingin mendapatkan laporan terkini dan paling perinci dari jajaran terkait situasi lapangan, terutama wilayah yang masih terisolir di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Bapak Presiden ingin mendapatkan laporan dari seluruh jajaran mengenai
update
penanganan tanggap darurat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatera Barat,” kata Prasetyo, dalam keterangannya, Sabtu malam.
Dalam ratas tersebut, Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan pemulihan akses jalur darat.
Kepala negara juga memerintahkan percepatan suplai logistik, terutama BBM, yang sempat terhambat akibat putusnya sejumlah ruas jalan dan jembatan utama.
“Bapak Presiden langsung memberikan petunjuk untuk mempercepat daerah-daerah yang masih terisolir, kemudian juga mempercepat untuk distribusi BBM yang karena beberapa jalur terputus, sehingga distribusi terganggu,” ucap dia.
Prabowo juga menyoroti kebutuhan
pemulihan listrik
sebagai salah satu layanan vital bagi masyarakat terdampak.
Dalam rapat itu, Direktur Utama PLN juga diminta mengambil tindakan cepat agar pemulihan jaringan dapat selesai dalam waktu singkat.
“Tadi ada Dirut PLN, Presiden meminta untuk dalam dua hari ke depan diharapkan seluruh wilayah di tiga provinsi listrik sudah bisa menyala,” ujar dia.
Prasetyo menegaskan, Prabowo terus memantau situasi lapangan dari waktu ke waktu dan memastikan kesiapan untuk kembali meninjau daerah terdampak bila kondisi memungkinkan.
“Jika memungkinkan, Bapak Presiden ada keinginan untuk kembali berkunjung ke daerah terdampak bencana. Nanti kita lihat situasinya,” pungkas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 21:16
Pencarian 3 Warga Hilang di Longsor Arjasari Terus Dilakukan, Akses Sulit Jadi Kendala Bandung 6 Desember 2025

Pencarian 3 Warga Hilang di Longsor Arjasari Terus Dilakukan, Akses Sulit Jadi Kendala
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Tim SAR gabungan berupaya menemukan tiga warga yang hilang akibat longsor di kawasan Bulu Sungai Cibodas, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Hingga Sabtu (6/12/2025), proses pencarian dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan metode manual karena medan yang sulit.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD Jawa Barat
, Bambang Imanudin mengatakan, alat berat sudah dapat masuk ke lokasi, tetapi pergerakannya terbatas.
“Saat ini alat berat sudah bisa masuk, tapi kami juga melakukan pencarian secara manual dibantu alkon. Akses sangat sulit, sehingga upaya manual tetap dominan,” ujar Bambang saat ditemui di lokasi.
Ia menuturkan, pencarian sewaktu-waktu dihentikan sementara apabila cuaca gelap atau hujan deras turun.
Kondisi tersebut dianggap membahayakan tim yang bekerja pada tebing rawan.
“Jika cuaca tidak memungkinkan, tim akan kami tarik sementara. Begitu cuaca membaik, pencarian dilanjutkan,” katanya.
Bambang menyampaikan, longsor dipicu hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Cibodas pada Jumat sore.
Hujan itu memicu retakan awal pada mahkota tebing sebelum akhirnya ambruk dan menimbun rumah warga.
“Retakan seperti ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal, termasuk percepatan pengalihan warga dari zona rawan,” ujarnya.
Sebanyak lima rumah rusak berat dan tertimbun material longsor.
Selain itu, 110 rumah lain berada di zona berpotensi terdampak dan direkomendasikan untuk dikosongkan sementara.
Tiga warga yang masih dicari yaitu Alfa (15), Citra (20), dan Aisyah (75).
Ketiganya diduga berada dalam satu rumah saat longsor terjadi. “Mereka masih dalam satu keluarga,” kata Bambang.
Warga yang tinggal di 110 rumah rawan terdampak telah dievakuasi ke hunian sementara.
Sebagian mengungsi di rumah-rumah penduduk, sementara lainnya ditampung di GOR desa.
Total pengungsi mencapai 400 orang dari 110 kepala keluarga.
BPBD Jawa Barat telah menyalurkan bantuan logistik berupa sembako, air mineral, serta kebutuhan dasar lainnya.
Bantuan tambahan juga datang dari Dinas Sosial Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Terkait batas waktu pencarian sesuai SOP penanganan jenazah selama tujuh hari, Bambang mengatakan proses tetap mengikuti prosedur tersebut.
Namun, pihaknya membuka ruang apabila ada permintaan khusus dari keluarga korban.
“Jika ada permintaan keluarga, tentu akan kami pertimbangkan. Yang jelas, saat ini pencarian terus kami maksimalkan,” ujarnya.
Tim masih bekerja di lapangan dengan memadukan peralatan berat dan upaya manual untuk menyingkap timbunan tanah yang mengubur rumah warga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 21:15
Eks Jubir KPK Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti untuk Sekjen PDI-P Hasto Nasional 6 Desember 2025

Eks Jubir KPK Johan Budi Tak Setuju Prabowo Beri Amnesti untuk Sekjen PDI-P Hasto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Juru Bicara KPK Johan Budi mengaku tidak setuju dengan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai PDI-P Hasto Kristiyanto, oleh Presiden Prabowo Subianto.
Johan mengatakan,
amnesti untuk Hasto
sarat kepentingan politik.
“Saya tidak setuju kalau kewenangan konstitusi yang dimiliki Presiden Prabowo itu digunakan untuk kepentingan politik, rekonsiliasi nasional kan istilahnya. Anda tahu kan sebelum ada amnesti. Itu saya enggak setuju kalau yang itu,” ujar Johan, dalam acara diskusi Total Politik berjudul ‘Gejolak Jelang 2026: Dampak Politik Pisau Hukum Prabowo’ di Menteng, Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Johan membandingkan amnesti untuk Hasto dengan dua keputusan Prabowo lainnya, yaitu abolisi untuk Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di kasus
korupsi
importasi gula dan rehabilitasi untuk eks Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi serta dua direksinya di kasus korupsi akuisisi perusahaan PT JN.
Ia mengaku setuju dengan dua keputusan ini karena hasilnya memberikan keadilan, terutama di kalangan masyarakat.
“Kalau yang dua itu (abolisi Tom dan rehabilitasi Ira) saya setuju karena konsepnya demi keadilan masyarakat,” imbuh Johan.
Johan menegaskan, ia tidak setuju jika amnesti diberikan untuk kepentingan politik, terutama jika amnesti ini diberikan kepada orang yang tengah dijerat kasus korupsi.
“Yang saya soroti dan saya tidak setuju adalah memberikan amnesti untuk rekonsiliasi politik, tapi di kasus korupsi,” tutup Johan.
Diketahui, Hasto resmi bebas dari proses hukum yang menjeratnya setelah mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo yang disetujui DPR pada Kamis (31/7/2025).
Saat menerima amnesti, Hasto sudah divonis bersalah karena terbukti menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait Harun Masuki.
Hasto pun divonis 3,5 tahun penjara atas perbuatannya.
Namun, belum sempat menjalani hukumannya, ia sudah bebas dari Rutan KPK pada Kamis (31/7/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/12/2025 21:09