Author: Kompas.com

Kejadian Berulang, Debt Collector Tipu Damkar Pakai Modus Ular untuk Tagih Pinjol Megapolitan 7 Juli 2025

Kejadian Berulang, Debt Collector Tipu Damkar Pakai Modus Ular untuk Tagih Pinjol
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
— Petugas pemadam kebakaran (
Damkar
) dari dua wilayah berbeda,
Kabupaten Bekasi
dan Tangerang Selatan, mengalami kejadian serupa yakni ditipu oleh seseorang yang mengaku menemukan ular, tetapi ternyata hanya modus dari
debt collector
untuk menagih utang pinjaman online (pinjol).
Kedua kejadian ini terjadi dalam waktu yang berdekatan dan menunjukkan pola serupa. Laporan palsu dikirimkan ke pos
damkar
, lalu saat petugas sampai di lokasi, mereka justru diarahkan untuk menagih utang.
Di Kabupaten Bekasi, prank ini terjadi pada Sabtu (5/7/2025). Petugas Damkar, Adi Nugroho, menerima laporan adanya ular masuk ke septic tank milik warga di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu.
“Ada nomor telepon si pelapor yang menyatakan bahwa di lokasi wilayah Setu ada ular,” ujar Adi saat dikonfirmasi, Senin (7/7/2025).
Adi bersama enam petugas langsung meluncur ke lokasi. Namun, setelah tiba dan menghubungi si pelapor, barulah mereka menyadari bahwa laporan tersebut hanyalah akal-akalan.
Si penelepon justru meminta petugas untuk menagih utang kepada penghuni rumah yang disebutkan dalam laporan.
“Si penelepon itu langsung mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas, dan yang paling mengejutkan banyak kata-kata seperti itu berarti fix dia DC pinjol,” ungkap Adi.
Sadar tengah dikerjai, salah satu petugas berpura-pura menjadi pemilik rumah dan membalas prank pelapor via telepon.
Hal yang membuat miris, ini bukan kejadian pertama.
“Setidaknya, ini sudah yang ketiga kalinya kita dikerjai oleh penagih pinjol dengan berbagai modus,” ujar Adi.
Adi berharap pihak kepolisian bisa menindak pelaku semacam ini.
“Kita juga minta bantuan dari pihak yang terkait untuk menindaklanjuti lagi, karena ini kita urgensinya untuk kedarutan dan kebahayaan,” tegasnya.
Modus serupa terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu (11/6/2025).
Komandan Regu Alpha Damkar Tangsel, Darusalam, mengungkapkan, pelapor awalnya menyebut ada ular di rumah, namun tidak bisa mengirimkan dokumentasi karena mengaku sedang tidak di rumah.
Istrinya, kata pelapor, terlalu takut untuk mengambil gambar.
“Sementara istrinya di rumah takut, jadi enggak berani foto dan video,” ujar Darus, dikonfirmasi Jumat (20/6/2025).
Meski ada kecurigaan karena laporan tak disertai bukti visual, tim Alpha tetap meluncur ke lokasi yang diberikan lewat pesan WhatsApp.
Namun sesampainya di tempat, mereka tidak menemukan rumah sesuai deskripsi. Wilayah itu penuh kontrakan dan indekos.
Petugas pun meminta bantuan Ketua RT untuk mencari alamat dimaksud. Tak lama, pelapor menghubungi mereka dan mengungkapkan maksud sebenarnya.
“Terus, enggak lama kemudian dia bilang, ‘Mas, tolong tagihin utang atas nama Doni Iskandar ya dan istrinya’,” jelas Darus.
Nama Doni Iskandar merupakan nama yang sebelumnya digunakan pelapor dalam laporan palsu.
Setelah itu, pelapor tak bisa lagi dihubungi. Baik lewat pesan maupun telepon, tidak ada respons.
Meski belum membuat laporan ke polisi, Darus mengatakan bahwa pihaknya akan bertindak jika kejadian serupa terulang.
“Kami akan perketat SOP lagi mungkin ke depannya. Kalau gini lagi ya, kami akan akan melapor ke pihak yang berwajib,” tuturnya.
Modus laporan palsu dengan kedok ular ini kini menjadi pola baru yang dipakai oleh oknum debt collector.
Bagi petugas damkar, kejadian ini bukan hanya mempermainkan tugas mereka, tapi juga membahayakan warga lain yang mungkin benar-benar membutuhkan bantuan darurat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:26
Pembangunan 8 Saluran Air di Jakpus Ditargetkan Rampung Juli 2025 Megapolitan 7 Juli 2025

Pembangunan 8 Saluran Air di Jakpus Ditargetkan Rampung Juli 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA)
Jakarta
Pusat menargetkan pembangunan delapan
saluran air
di empat kecamatan rampung pada akhir Juli 2025.
Pembangunan saluran ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas drainase dan mengurangi risiko banjir di kawasan padat penduduk.
“Kami tengah mengerjakan pembangunan saluran dengan total delapan titik. Lokasinya tersebar di Kecamatan Sawah Besar, Menteng, Kemayoran, dan Senen,” ujar Kepala Seksi Pembangunan Saluran Sudin SDA Jakarta Pusat, Martinet dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (7/7/2025).
Menurut Martinet, dari delapan lokasi tersebut, beberapa di antaranya sudah selesai dibangun.
Salah satunya berada di Kecamatan Menteng, tepatnya di Jalan Diponegoro, depan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sementara itu, di Kecamatan Senen masih ada empat titik yang sedang dikerjakan, yakni di Jalan Kwini I, Jalan Bungur, Jalan Kramat Lontar, dan Jalan Kwitang. Di Kecamatan Sawah Besar, saluran dibangun di Jalan Kartini IV Dalam.
“Untuk Kecamatan Kemayoran, pembangunan saluran dilakukan di dua titik, yaitu Jalan Serdang dan Jalan Sumur Batu,” kata Martinet.
Pekerjaan ini ditargetkan selesai seluruhnya sebelum akhir Juli, asalkan tidak ada kendala teknis atau cuaca ekstrem yang memperlambat proses konstruksi.
Martinet mengatakan, proyek pembangunan saluran air ini merupakan hasil usulan warga yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024.
Oleh karena itu, pengerjaannya murni sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.
Meski begitu, dia mengakui sempat ada kendala sosial di lapangan. Salah satunya adalah penolakan dari pedagang yang terdampak pembangunan di lahan usahanya.
“Tapi setelah diberikan pemahaman, para pedagang akhirnya mendukung karena tahu saluran ini juga untuk kebaikan lingkungan mereka,” ujar Martinet.
Pembangunan saluran air juga tetap memperhatikan aspek estetika dan keindahan kota. Salah satu contohnya adalah di kawasan Jalan Diponegoro, di mana pedestrian yang sempat dibongkar akan dikembalikan ke kondisi semula.
“Kami berkoordinasi dengan Sudin Bina Marga terkait perbaikan pedestrian. Alhamdulillah, kita bisa mengembalikannya seperti semula, termasuk dengan fasilitas ubin penunjuk jalan bagi penyandang disabilitas,” kata Martinet.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:23
7 Banyak Wartawan 'Bodrek' Peras Pemda, Dewan Pers: Akibat Pengangguran Nasional

Banyak Wartawan Bodrek Peras Pemda, Dewan Pers: Akibat Pengangguran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua
Dewan Pers

Komaruddin Hidayat
menyatakan, maraknya
wartawan bodrek
, istilah untuk orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan untuk memeras, merupakan akibat dari tingginya pengangguran serta kebebasan bermedia sosial.
Menurut Komaruddin, banyak orang begitu mudahnya membuat kartu pengenal untuk mengatasnamakan diri sebagai seorang wartawan, padahal mereka tidak punya kompetensi dan terdaftar secara resmi di Dewan Pers.
“Memang akibat dari pengangguran, dan juga kebebasan bermedsos yang muncul ini, mudah sekali di daerah itu orang buat kartu nama, kemudian wartawan online, seenaknya saja. Padahal mereka tidak terdaftar resmi di Dewan Pers,”kata Komaruddin dalam rapat dengan Komisi I DPR, Senin (7/7/2025).
Komaruddin tidak memungkiri bahwa wartawan bodrek kerap memeras pejabat atau pemerintah derah.
Modusnya sederhana, oknum wartawan bodrek itu akan datang dengan kamera, memotret proyek pemerintah yang dianggap bermasalah, lalu mengancam akan memberitakannya jika tidak diberikan imbalan.
“Bagi kepala daerah yang tidak tahu, dan juga mungkin kinerjanya kurang bagus, ini jadi sasaran empuk. Pemda langsung otomatis keluar duitnya,” ujar Komaruddin.
Oleh karena itu, ia menyarankan pemda agar tidak menanggapi permintaan wartawan yang tidak terdaftar secara resmi itu.
“Yang tidak tercatat (di Dewan Pers) jangan ditanggapi. Kecuali memang kinerja pemda tadi kurang beres, ya itu agak panjang urusannya,” kata Komaruddin.
Untuk mengatasi masalah ini, Dewan Pers bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian dalam melakukan literasi kepada pemda di berbagai daerah.
Salah satu solusinya adalah mendorong pemda untuk selalu mengecek legalitas wartawan ke database resmi Dewan Pers.
Komaruddin juga menyoroti dampak dari pergeseran belanja iklan dari media massa konvensional ke media sosial, yang berkontribusi pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri pers.

“Iklan sebagai darah di media massa sekarang banyak mengalir ke medsos. Media
mainstream
seperti TV, surat kabar, tidak kebagian. Akibatnya mereka melakukan PHK karena tidak bisa bayar karyawan,” kata dia.
Komaruddin berharap, DPR dan Kementerian Komdigi dapat memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan, termasuk perusahaan media dan Kementerian Dalam Negeri, guna menyalurkan tenaga wartawan bersertifikat ke instansi-instansi yang membutuhkan, termasuk pemerintah daerah.

“Setiap pemda juga butuh tenaga wartawan yang memang
skillful
. Sayang kalau mereka yang sudah dilatih dengan biaya tinggi malah menganggur,” kata Komaruddin.
Sebagai langkah preventif, Dewan Pers juga rutin mengadakan pelatihan jurnalistik di daerah, baik kepada wartawan maupun pihak pemda, untuk mempersempit ruang gerak wartawan bodrek yang sering menyalahgunakan profesi demi keuntungan pribadi.
“Itu (wartawan bodrek) preman dalam bentuk lain yang menggunakan kartu anggota palsu,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:19
5 Peringatan BMKG: Hujan Ekstrem Masih Terjadi di Jakarta, Lalu Bergerak ke Indonesia Timur Nasional

Peringatan BMKG: Hujan Ekstrem Masih Terjadi di Jakarta, Lalu Bergerak ke Indonesia Timur
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
BMKG
)
Dwikorita Karnawati
memperingatkan bahwa
hujan
ekstrem masih bisa terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.
Namun, setelah tanggal 8 Juli 2025 besok,
hujan ekstrem
akan mulai bergeser ke arah Indonesia tengah dan timur.
“Ini (hujan ekstrem) potensinya paling tidak sepekan ke depan itu masih bisa terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya di Jawa Barat, DKI, itu bahkan nanti setelah tanggal 8 itu bergerak ke wilayah Indonesia Tengah, terus nanti ke Timur. Jadi, berangsur-angsur bergerak, termasuk gelombang, selain cuaca ya,” ujar Dwikorita, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Berhubung
cuaca ekstrem
akan bergeser, Dwikorita meminta kepada pemerintah daerah untuk berjaga dan bersiaga.
Dia meminta mereka terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG.
“Kami melalui jaringan aparat pemerintah daerah, jadi ada jaringannya kami di setiap BMKG daerah itu berjejaring dengan pihak-pihak terkait di daerah. Nah, di situ antara lain lewat WA Group ya, kadang-kadang temu darat juga,” papar dia.
“Nah, di situ kami selalu memberikan peringatan dini. Peringatan dini BMKG itu keluarnya kapan? Seminggu, katakan kemarin peringatan dini untuk cuaca ekstrem kemarin mulai keluar tanggal 28 Juni. Diulang lagi 3 Juli, tapi berlaku mulai 4 Juli sampai 11 Juli. Jadi diulang lagi, nah kemudian setiap 3 hari diulang lagi,” sambung Dwikorita.
Dengan begitu, jika terjadi hujan lebat, pemerintah daerah sudah harus membersihkan saluran di wilayahnya masing-masing agar tidak meluap.
Selain itu, kata Dwikorita, masyarakat juga harus diberi kewaspadaan ketika terjadi hujan lebat.
“Jadi, ya harus menjaga lingkungan, jangan membuang sampah gitu ya, disiapkan pompa, itu sebenarnya terutama dengan DKI ya. Bahkan, kadang-kadang dengan Pak Gubernur kami chat juga ya, DKI lalu Jawa Barat. Beberapa gubernur kami lakukan koordinasi itu agar ada persiapan-persiapan,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:08
3 Disinggung Gibran, Ini Kisah Effendi Simbolon Dipecat PDIP karena RK Nasional

Disinggung Gibran, Ini Kisah Effendi Simbolon Dipecat PDIP karena RK
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka
menyinggung kembali pemecatan
Effendi Simbolon
dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Hal tersebut disampaikan Gibran dalam acara HUT ke-19 PSBI Simbolon (Persatuan Marga Batak) di Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).
Dalam acara itu, Gibran menyebut bahwa Effendi Simbolon melakukan pengorbanan besar hingga dirinya dipecat dari partai berlambang kepala banteng itu.
“Karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya sampai dipecat. Mau enggak mau harus dukung program dari Pak Presiden,” ujar Gibran dalam sambutannya, Senin (7/7/2025).
Ia pun berkelakar memiliki nasib yang sama dengan Effendi Simbolon yang dicopot status keanggotaannya dari PDI-P.
Namun, putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku tak masalah dipecat dari PDI-P dan meminta semua pihak untuk “move on” dari pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres semua, pilkada, misalnya bersatu, bergandengan tangan, sekali lagi, kita sama-sama mendukung program visi-misi dari Pak Presiden. Saya titip itu,” ujar Gibran.
Lantas, apa alasan PDI-P memecat Effendi Simbolon pada akhir 2024? Berikut sedikit kilas baliknya:
Terdapat dua alasan mengapa PDI-P memecat Effendi Simbolon yang dikenal sebagai kader dengan peran signifikan dalam partai.
Pertama, Effendi Simbolon menyatakan dukungannya terhadap dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Dalam surat pemecatan yang diterima Kompas.com, PDI-P menyebutkan bahwa dukungan Effendi Simbolon merupakan pembangkangan terhadap keputusan partai, yang sudah memutuskan untuk mengusung Pramono Anung dan Rano Karno.
Pemecatan ini dianggap sebagai bentuk penegakan disiplin dalam partai, karena telah melanggar kode etik serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI-P.
“Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Effendi Muara Sakti Simbolon … adalah pembangkangan terhadap ketentuan keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” bunyi surat pemberhentian yang diterima Kompas.com pada Minggu (1/12/2024).
Selain mendukung RK-Suswono pada Pilkada DKI Jakarta, Effendi Simbolon juga melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Pertemuan dengan Jokowi itu dianggap sebagai langkah politik yang tidak sejalan dengan kebijakan PDI-P.
Juru Bicara PDI-P, Aryo Seno Bagaskoro mengungkapkan, pertemuan dengan Jokowi berlawanan dengan rekomendasi partai yang dianggap sebagai bentuk “kongkalikong”.
“Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan tokoh politik lain. Tapi, ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum mengambil langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Seno dalam konferensi pers, Minggu (1/12/2024).
PDI-P menganggap pertemuan antara Effendi Simbolon dengan Jokowi sebagai pelanggaran berat, karena hal tersebut dianggap sebagai suatu bentuk pengkhianatan terhadap keputusan partai.
Seno menegaskan bahwa komunikasi tersebut dianggap sebagai langkah yang tidak bisa dikompromikan oleh partai, apalagi dikaitkan dengan sikap politik yang berbeda dari garis kebijakan partai.
“Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai,” ujar Seno.
Adapun surat pemecatan terhadap Effendi Simbolon diterbitkan pada 28 November 2024, ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 16:06
Gibran: Kritik Pedas Enggak Apa-apa, Kami Evaluasi

Gibran: Kritik Pedas Enggak Apa-apa, Kami Evaluasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming Raka
mengatakan, pemerintah sangat menerima kritikan pedas dari masyarakat yang akan ditampung dan dievaluasi.
Hal ini disampaikan Gibran dalam sambutan di acara HUT ke-19 dan Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (
PSBI
) Simbolon (Persatuan Marga Batak), di Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).
“Jadi, kritis, evaluasi, saran ataupun kritik pedas sekalipun enggak apa-apa. Nanti kami tampung dan kami evaluasi,” kata Gibran, Senin.
Gibran menyampaikan harapan kepada Ketua PSBI Effendi Simbolon agar keluarga besar PSBI dapat mendukung program-program prioritas dalam
Kabinet Merah Putih
.
“Nanti tolong disinergikan dengan program kerjanya PSBI ya Pak Ketua ya. Jadi, ke depan bisa terus bersinergi,” ucap dia.
Menurut Gibran, PSBI tetap harus ikut mengawal, mengevaluasi, serta mengkritik meski kebanyakan anggotanya mendukung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
“Jadi, saya ingin, ya meskipun kebanyakan kemarin dari keluarga Simbolon ini mendukung kami di Pilpres ya, tetap kritis,” ucap dia.
Sebelumnya, Gibran menyinggung pengorbanan Effendi yang sangat besar hingga rela dipecat dari PDI-P karena mendukung Prabowo-Gibran.
“Ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya sampai dipecat. Mau enggak mau harus dukung program dari Pak Presiden,” tutur dia.
Gibran kemudian berkelakar bahwa dirinya juga bernasib sama dengan Effendi, yakni sama-sama dipecat dari PDI-P.
Mantan wali kota Solo ini pun mengaku tidak masalah dipecat dari PDI-P, kini ia fokus untuk melancarkan program Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 15:54
9 20 SMP Swasta di Gunungkidul Tak Dapat Satu Pun Murid Baru, Ini Penyebabnya Yogyakarta

20 SMP Swasta di Gunungkidul Tak Dapat Satu Pun Murid Baru, Ini Penyebabnya
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
–
Dinas Pendidikan
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengungkapkan bahwa terdapat 20 sekolah menengah pertama (SMP) swasta yang tidak mendapatkan siswa baru dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Tahun Ajaran 2025-2026.
Hal ini menciptakan perbedaan signifikan antara jumlah lulusan SD dan kuota yang tersedia.
“Tota dari 106 SMP baik negeri maupun swasta. Yang tidak dapat murid 20 SMP Swasta,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Gunungkidul, Agus Subaryanta, saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Senin (7/7/2025).
Agus menambahkan bahwa pihaknya belum dapat merinci sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan murid.
Pengumuman SPMB tingkat SMP telah dilaksanakan pada Jumat (4/7/2025).
Saat ini, Dinas Pendidikan masih menunggu data terkait kekurangan murid di masing-masing sekolah, yang diharapkan akan terlihat pada 9 Juli 2025 setelah proses penerimaan selesai.

Daftar ulang untuk semua jalur pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 7-8 Juli 2025.
Pendaftaran untuk jalur prestasi SPMB SMP dilaksanakan pada 23-25 Juni 2025, sedangkan jalur afirmasi dan jalur mutasi orangtua berlangsung dari 30 Juni hingga 2 Juli 2025.
“Kekurangan murid jelas ada karena setiap rombongan belajar harus ada 32 siswa,” jelas Agus.
Dia juga mengungkapkan bahwa
kekurangan siswa
dan ketidakmampuan beberapa sekolah untuk mendapatkan murid baru disebabkan oleh kuota yang ditetapkan, yaitu 9.216 murid, sementara jumlah lulusan SD yang tercatat hanya mencapai 7.903 anak.
Dengan demikian, kuota yang tersedia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lulusan SD.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, menyatakan bahwa pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025-2026 berjalan lancar.
Pihaknya telah melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa server serta aplikasi yang digunakan berfungsi dengan baik.
“Semua lancar tidak ada kendala,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 15:41
1 Gibran Singgung Effendi Simbolon Dipecat dari PDI-P: Pengorbanannya Sungguh Besar Nasional

Gibran Singgung Effendi Simbolon Dipecat dari PDI-P: Pengorbanannya Sungguh Besar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming
Raka menyinggung soal
Effendi Simbolon
yang dipecat dari
PDI-P
saat menghadiri acara HUT ke-19 PSBI Simbolon (Persatuan Marga Batak) di Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).
Gibran mengatakan, Effendi berkorban begitu besar karena sampai dipecat dari PDI-P sehingga kini Effendi harus mendukung visi, misi, program Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya sampai dipecat. Mau enggak mau harus dukung program dari Pak Presiden,” ujar Gibran, Senin.
Gibran kemudian berkelakar bahwa dirinya juga bernasib sama dengan Effendi, yakni sama-sama dipecat dari PDI-P.
“Kok bisa berurutan gitu ya (dipecat),” kelakar Gibran disambut tawa dari para anggota PSBI Simbolon.
Mantan wali kota Solo ini pun mengaku tidak masalah dipecat dari PDI-P, kini ia fokus untuk melancarkan program Prabowo.
Gibran pun meminta Effendi Simbolon juga menempuh jalan yang sama seperti dirinya.
“Tidak apa-apa, kita harus
move on
. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, Pak Ketua,” kata Gibran.
Menurut Gibran, proses Pemilu 2024 sudah tak perlu lagi diungkit.
“Kita sudah melewati proses-proses pemilu, pilpres semua, pilkada, misalnya bersatu, bergandengan tangan, sekali lagi, kita sama-sama mendukung program visi-misi dari Pak Presiden. Saya titip itu,” kata dia.
Diketahui, PDI-P memecat Presiden ke-7 Jokowi dan Gibran dengan alasan menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi, terkait pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
Hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Sebelumnya, PDI-P juga memutuskan untuk memecat Effendi Simbolon terhitung sejak surat diterbitkan pada 28 November 2024.
Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Dalam surat pemberhentian Effendi yang diterima
Kompas.com
, PDI-P memberikan sanksi pemecatan karena kadernya itu melanggar instruksi DPP partai terkait Pilkada Jakarta 2024.
Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.
Namun, Effendi justru mendukung kandidat dari partai lain yang menjadi lawan dari Pramono-Rano.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 14:45
Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Diresmikan Prabowo Pertengahan Juli 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
Muhaimin Iskandar
(Cak Imin) memastikan Presiden
Prabowo Subianto
akan meresmikan
Sekolah Rakyat
pada pertengahan Juli 2025.
Ia pun menepis kabar bahwa peresmian Sekolah Rakyat diundur.
“Engga engga, jalan terus. Kita akan resmikan pertengahan bulan ini di seluruh Indonesia. Iya (oleh) Pak Prabowo,” kata Muhaimin di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).
Cak Imin meyakini program
sekolah rakyat
tersebut akan menjadi langkah awal pemerintah memutuskan rantai kemiskinan, lewat jaminan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Ya insya Allah sekolah rakyat akan diresmikan pada pertengahan bulan ini ya, sebagai langkah yang amat strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan asrama yang masyarakat anak-anak di desil 1 yang paling miskin ekstrem 3 juta orang anak-anaknya harus bersekolah dengan fasilitas yang bagus,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan program Sekolah Rakyat mulai beroperasi secara resmi pada 14 Juli 2025 di 100 titik pertama.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Idit Supriadi Priatna, menegaskan Poltekesos di Bandung ini akan menjadi tempat sementara yang digunakan untuk pembelajaran Sekolah Rakyat.
“Ya, mulai semester sekarang, ini di bulan Juli, kita mulai beroperasi. Nah kemudian nanti setelah satu tahun, pemerintah juga sedang menyiapkan bangunan baru yang permanen. Tadi yang luasnya sekitar 6-7 hektar,” ungkapnya.
Dia memastikan kurikulum Sekolah Rakyat akan sama seperti
kurikulum nasional
.
Di Sekolah Rakyat akan ada sejumlah ekstrakurikuler, termasuk di bidang digital.
“Ya, untuk sekolah rakyat ini, di samping tadi ada kurikulum nasional, ada ekstrakurikulernya, karena ini kan boarding 24 jam,” kata Idit.
“Untuk apa? Mereka untuk dibangun karakternya, kedisiplinannya, sehingga lulus SR (Sekolah Rakyat) itu tidak sekadar hanya pintar, tapi juga bagaimana etikanya, bagaimana mentalnya, termasuk spiritualnya,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 14:37
DPR-Pemerintah Bahas RKUHAP Besok, Sorot “Restorative Justice” dan Peran Advokat

DPR-Pemerintah Bahas RKUHAP Besok, Sorot “Restorative Justice” dan Peran Advokat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– DPR bersama
pemerintah
akan memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (
KUHAP
) mulai Selasa (8/7/2025).
Awalnya,
revisi KUHAP
akan dibahas oleh DPR dan pemerintah pada Senin (7/7/2025). Namun, pembahasan tersebut ditunda yang direncanakan akan menghadirkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
“Saya perlu menyampaikan kepada publik terkait
RUU KUHAP
yang rencananya raker hari ini dengan Mensesneg dan Menteri Hukum, itu ditunda sampai besok, Selasa 8 Juli, jam 13. Kita mulai raker dengan Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara tentang RUU KUHAP,” ujar Ketua
Komisi III
DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Lanjutnya, salah satu poin revisi KUHAP adalah keadilan restoratif atau restorative justice dan penguatan peran advokat.
Habiburokhman juga menyampaikan, kewenangan aparat hukum juga tak bergeser lewat revisi KUHAP yang ditargetkan sah pada tahun ini.
“Intinya insya Allah fokusnya adalah pada maksimalisasi restorative justice, perlindungan hak tersangka, dan penguatan peran advokat, serta dengan catatan kita tidak mengutak-atik, tidak mengurangi, dan tidak menggeser kewenangan antara institusi, jadi akan tetap ajeg sebagaimana selama ini,” ujar Habiburokhman.
Pemerintah
sendiri resmi menandatangani naskah daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, pada Senin (23/6/2025).
DIM tersebut diteken diteken oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto.
“Sebuah kebahagiaan yang tersendiri bagi kami di Kementerian Hukum, dengan kehadiran Yang Mulia Ketua MA, Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, bersama dengan Bapak Pak Menseneg bisa melahirkan sebuah DIM sebagai satu kesatuan daripada terhadap apa yang diyakinkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Supratman dalam pidatonya.
Supratman mengatakan, hal ini merupakan harapan besar dalam hukum di Indonesia. Ia berharap RUU KUHAP nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
“Mudah-mudahan, dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di 1 Januari Tahun 2026, Hukum Acara kita juga sudah bisa berlaku,” ujar Supratman.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, DIM revisi KUHAP dari pemerintah memuat sekitar 6.000 poin.
Pemerintah menyusun DIM tersebut usai mendengarkan aspirasi dari perguruan tinggi, kementerian/lembaga, advokat, dan koalisi masyarakat sipil.
“Meskipun tidak semua masukan itu akan kita tuangkan. Tetapi kita secara fair akan memberitahu kepada DPR bahwa ini adalah hasil penyusunan yang kita ambil dari masukan masyarakat sipil, dari ahli maupun dari teman-teman advokat,” kata Eddy di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta, Senin (23/6/2025).
Terkait dibuka atau tidaknya DIM revisi KUHAP ke publik, ia menyerahkan kewenangan tersebut kepada DPR.
“Etikanya begitu ya, jadi jangan dikejar-kejar mana daftar inventaris masalahnya, jangan, tunggu dari DPR, DPR akan membuka kepada publik,” ujar Eddy.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 13:41