Author: Kompas.com

Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi Digelar Rabu, Rismon: Kami Siap Bawa Bukti Ilmiah Megapolitan 7 Juli 2025

Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi Digelar Rabu, Rismon: Kami Siap Bawa Bukti Ilmiah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rismon Sianipar bersama empat saksi terlapor lainnya dipastikan hadir dalam gelar perkara khusus atas tuduhan
ijazah palsu
Presiden ke-7
Joko Widodo
yang akan dilaksanakan di Bareskrim Mabes Polri pada Rabu (9/7/2025) pagi.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri undangan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin (7/7/2025).
“Kami diajukan. Nama kami, saya, Pak Roy (Suryo), Bu Tifa, dan lainnya itu diajukan untuk menjadi ahli di gelar perkara khusus di Bareskrim Rabu,” ujarnya kepada wartawan, Senin.
Rismon juga menuturkan, ia bersama rekan saksi terlapor lainnya akan membuktikan kebenaran ilmiah terkait ijazah Jokowi yang diklaim lulus dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Kami ingin men-
challenge
karena kebenaran ilmiah itu kan
repeatable
, dapat diulangi, dapat diverifikasi, dapat direkonstruksi,” ucap Rismon.
“Oleh karena itu kami ingin bahwa setiap pihak itu membawa ahlinya, baik Bareskrim maupun dari pihak Pak Jokowi, maupun dari pihak Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA),” tutur Rismon lagi.
Ia mengatakan, tiga dari lima terlapor dari kasus
tuduhan ijazah palsu
Jokosi yang sedang berjalan adalah lulusan UGM. Sebab itu, ia akan meminta pihak universitas untuk membuka seluruh proses akademik Jokowi.
“Karena kami juga tiga orang adalah alumni UGM, jadi sangat relevan bagi kami untuk meminta UGM, melalui rektor maupun wakil rektor, untuk membuka seluruh proses akademik dari Joko Widodo di UGM,” ucapnya.
Pada kesempatan terpisah, Roy Suryo mengungkap dirinya dicecar 85 pertanyaan saat diperiksa sebagai saksi terlapor atas tudingan
ijazah palsu Jokowi
di Polda Metro Jaya pada Senin (7/7/2025).
Ia bersama saksi terlapor lainnya diperiksa sekitar pukul 10.00 WIB hingga 14.50 WIB. Ia tidak merinci pertanyaan-pertanyaan apa saja yang dicecar, namun ia sempat ditanya mengenai kondisi kesehatan.
Roy juga menuturkan, pelapor tidak memiliki legal standing dalam pelaporan kasus ijazah palsu.
“Jadi mereka lima pihak itu tidak ada
legal standing
, apalagi mereka ada yang mengatasnamakan pengacara. Itu kan aneh gitu, pengacara malah lapor juga, jadi itu sama sekali di luar nalar,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 18:00
Wacana Pemekaran Pulau Sebatik Mengemuka, DPRD: Lebih Baik Pikirkan Percepatan Pembangunan Regional 7 Juli 2025

Wacana Pemekaran Pulau Sebatik Mengemuka, DPRD: Lebih Baik Pikirkan Percepatan Pembangunan
Tim Redaksi
NUNUKAN, KOMPAS.com –
Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk
Pulau Sebatik
,
Nunukan
, Kalimantan Utara, kembali mengemuka pada 2025.
Geografis wilayah perbatasan, dengan seabrek permasalahan sosial masyarakat yang memiliki ibarat tamsil ‘Garuda di dadaku, Malaysia di perutku’, dianggap sebagai urgensi dari usulan daerah otonomi dimaksud.
Slogan tersebut dikenal karena sampai hari ini, 90 persen kebutuhan warga Pulau Sebatik, didatangkan dari Malaysia.
Kendati demikian untuk menjadi daerah otonomi baru, Pulau Sebatik, dinilai masih jauh panggang dari api.
“Menurut saya, belum saatnya Sebatik menjadi DOB. Lebih baik memikirkan bagaimana percepatan pembangunan perbatasan, ketimbang mengurus wacana DOB,” ujar Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, Senin (7/7/2025).
Andre memberikan sejumlah pertimbangan ketika Pulau Sebatik, menjadi daerah pemekaran baru.
Pulau Sebatik yang terbagi dua dengan Malaysia ini, memiliki luasan sekitar 246 Km persegi, namun di Pulau ini, tidak ada perusahaan, yang perlu menjadi pemikiran bersama.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pulau Sebatik belum mampu mencukupi sekitar 70.000 jiwa penduduk di 5 Kecamatan yang ada.
“Bagaimana nanti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), karena itu kita peroleh berdasar luas wilayah, jumlah penduduk dan indikator lain berdasar data BPS. Apakah itu bisa mendukung ketika seumpama Pulau Sebatik dimekarkan,” kata Andre lagi.
Masih butuh banyak persiapan dan pemikiran matang jika memang Pulau Sebatik ingin menjadi DOB.
Jangan sampai tujuan pemekaran wilayah untuk mensejahterakan masyarakat, justru kemunduran yang terjadi.
Ketika Pulau Sebatik masuk dalam DOB, Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran Rp 50 miliar untuk mempersiapkan semua kelengkapan pegawai pemerintahan.
Pembangunan infrastruktur perkantoran, termasuk markas aparat keamanan dan aparat hukum lainnya.
Sementara di lapangan, tidak ada perusahaan Migas, tambang atau perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini.
“Sekali lagi saya katakan, DOB Sebatik belum tepat untuk saat ini. Esensi DOB adalah mensejahterakan masyarakat, mendekatkan pelayanan. Jarak pusat pemerintahan di Nunukan dengan Sebatik juga dekat,” urainya.
Sampai hari ini, Andre menyebut, banyak sekali permasalahan perbatasan Negara yang belum tuntas di Pulau Sebatik.
Dia menyebutkan, mulai dari tapal batas Negara pasca pengukuran ulang dengan Malaysia, apakah sertifikat masyarakat yang lahannya diklaim masuk Malaysia bisa terselesaikan atau tidak.
Serta bagaimana dengan PLBN Sebatik yang sampai hari ini belum berfungsi. Pemenuhan kebutuhan pokok dan lainnya.
Sejumlah masalah tersebut, masih menjadi pertanyaan mayoritas masyarakat Pulau Sebatik.
“Jadi lebih baik fokus pada bagaimana mempercepat pembangunan di Sebatik. Dan harus saya katakan lagi untuk kesekian kalinya, DOB Sebatik belum waktunya,” tegas Andre.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 17:55
Police Line Dicabut, Ledakan SPBU Gedongtengen Yogyakarta Masih Diselidiki Regional 7 Juli 2025

Police Line Dicabut, Ledakan SPBU Gedongtengen Yogyakarta Masih Diselidiki
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Polisi telah mencabut garis polisi (police line) di area
SPBU Gedongtengen
, Jalan Letjen Suprapto, Kota Yogyakarta, setelah tim laboratorium forensik (labfor) menyelesaikan pemeriksaan tangki yang meledak.
Hal ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Probo Satrio, Senin (7/7/2025).
“Sudah keluar (hasil labfor), kan police line sudah kita lepas,” ujar Probo saat dikonfirmasi.
Meski hasil labfor telah keluar, Probo menyatakan bahwa proses penyelidikan unsur pidana masih berlangsung.
Ia menyebutkan bahwa ledakan dipicu oleh pemantik api terhadap uap bensin, namun belum membeberkan secara rinci sumber pemantik tersebut.
“Masih penyelidikan terus, kita gelarkan (perkara) tahap penyidikan atau seperti apa. Yang jelas ada pemantik api terhadap uap bensin yang diisi, itu penyebabnya,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa keterangan lebih lengkap kemungkinan akan disampaikan dalam rilis resmi pada Rabu mendatang, bersamaan dengan rilis kasus curanmor.
Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta
Hasto Wardoyo
telah meminta agar SPBU Gedongtengen (44.552.14) menunda operasionalnya hingga ada jaminan keamanan bagi warga sekitar.
Hal ini disampaikan usai menerima keluhan dari warga RW 09 Pringgokusuman, yang menolak SPBU beroperasi kembali karena dinilai membahayakan.
“Jangan asal operasi (SPBU), harus bertemu warga dulu,” kata Hasto, Rabu (2/7/2025).
Warga diketahui menolak karena ledakan dan kebakaran telah terjadi tiga kali di SPBU tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 17:54
KPK Amankan 7 Orang dalam OTT Korupsi Proyek Jalan di Sumut: Tak Ada Kapolres Medan 7 Juli 2025

KPK Amankan 7 Orang dalam OTT Korupsi Proyek Jalan di Sumut: Tak Ada Kapolres
Tim Redaksi
PADANGSIDIMPUAN, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) membantah adanya dugaan keterlibatan oknum polisi yang menjabat sebagai Kepala Polisi Resor (Kapolres) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi proyek jalan di
Sumatera Utara
.
Kegiatan OTT tersebut dilakukan di Mandailing Natal (Madina) pada Kamis (26/6/2025).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, informasi yang beredar mengenai adanya oknum Kapolres yang dibawa dalam operasi tersebut tidak benar.
“Pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan proyek-proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan PJN Wilayah 1 Sumatera Utara, ada 7 orang,” ujarnya melalui pesan singkat, Senin (7/7/2025).
Budi menjelaskan, setelah melakukan OTT, KPK membawa tujuh orang tersebut dalam dua tahap, yaitu pada Jumat (27/6/2025) malam dan Sabtu (28/6/2025) pagi.
“Jadi, 7 orang yang dibawa dilakukan dengan 2 tahap. Sebanyak 6 orang pada tahap pertama, dan 1 orang pada tahap kedua,” ungkapnya.
Pada tahap pertama, KPK mengamankan beberapa nama, antara lain HEL (Heliyanto) PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, RES (Rasuli Efendi Siregar) Kepala UPTD Gunung Tua, Dinas PUPR Provinsi Sumut.

Kemudian KIR (Muhammad Akhirun Piliang) Direktur PT DNG (Dalihan Natolu Grup) beserta anaknya RAY (Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang) yang menjabat sebagai Direktur PT RN (Rona Namora).
Selain itu, TAU (Taufik Hidayat Lubis), staf PT DNG, dan RY (Ryan), staf PNS di Dinas PUPR Provinsi Sumut juga turut diamankan.
Pada tahap kedua, KPK membawa satu orang lagi, yaitu TOP (Topan Ginting) yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.
Budi menambahkan, dari tujuh orang yang diamankan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka adalah Topan Ginting, Heliyanto, Rasuli Efendi Siregar, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
“Sedangkan RY dan TAU statusnya sebagai saksi, yang juga telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” pungkas Budi.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari penarikan uang Rp 2 miliar yang diduga berasal dari Kirun dan anaknya Rayhan.
Uang tersebut rencananya akan dibagikan kepada sejumlah pejabat di Sumut untuk mendapatkan proyek pembangunan jalan.
KPK menemukan dua proyek pembangunan jalan yang menjadi sorotan, yaitu proyek di Dinas PUPR Sumut senilai Rp 96 miliar untuk pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labusel dan Rp 61,8 miliar untuk pembangunan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot.
Proyek kedua berada di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumut, dengan anggaran 2023 senilai Rp 56,5 miliar dan untuk 2024 senilai Rp 17,5 miliar, serta rehabilitasi dan penanganan longsoran di ruas jalan yang sama untuk 2025.
Total nilai proyek yang disorot KPK mencapai Rp 231,8 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 17:54
Lewat GPM, Ahmad Luthfi Tekan Harga Bahan Pokok di Jateng Regional 7 Juli 2025

Lewat GPM, Ahmad Luthfi Tekan Harga Bahan Pokok di Jateng
Penulis
KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Tengah
Ahmad Luthfi
mendorong pemerintah hadir secara aktif dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk penetrasi harga, sekaligus mencegah lonjakan harga bahan pokok yang bisa memicu
inflasi
.
Pernyataan itu disampaikan Luthfi saat meninjau pelaksanaan GPM di halaman Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari intervensi Pemprov Jateng terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras, minyak goreng, dan telur.
“Negara harus hadir ketika harga kebutuhan pokok naik. Gerakan ini menjadi penetrasi agar harga tetap terjangkau oleh masyarakat,” ujar Luthfi, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng Dyah Lukisari dan Bupati Purworejo.
Gerakan Pangan Murah
kali ini digelar serentak di 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah, khususnya daerah dengan harga beras dan minyak goreng yang terpantau tinggi.
Pemprov Jateng bekerja sama dengan Bulog, Jaringan Toko Agro Bisnis (JTAB), serta para pelaku usaha pangan untuk menyalurkan komoditas bersubsidi.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Jateng menggelontorkan subsidi senilai Rp 40 juta untuk menekan harga bahan pokok, dengan target omzet mencapai Rp 300 juta.
Komoditas yang dijual antara lain beras sebanyak 10 ton, minyak goreng 2.000 liter, telur ayam ras 1 ton, gula pasir 500 kilogram (kg), bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah.
Dalam GPM, beras dijual Rp 11.000 per kg dari harga normal Rp 13.500. Minyak goreng dijual Rp 14.000 per liter dari harga semula Rp 18.000. Telur ayam ras disalurkan dengan harga Rp 24.000 per kg dari harga pasar Rp 28.000.
Selain itu, gula pasir dijual seharga Rp 15.000 per kg dari harga normal Rp 17.500. Bawang putih sebanyak 250 kg disalurkan dengan harga Rp 28.000 per kg, turun dari harga pasar Rp 36.000.
Adapun bawang merah dijual Rp 40.000 per kg dari harga awal Rp 50.000, sedangkan cabai rawit merah dibanderol Rp 30.000 per kg, jauh lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp 50.000.
Luthfi menegaskan bahwa program GPM akan dijadikan model intervensi
harga pangan
di berbagai daerah lain di Jawa Tengah.
“Antusiasme masyarakat luar biasa. Ini bisa jadi
role
model, dan akan kami perluas di daerah lain,” ujarnya.
Salah satu warga, Estimah, mengaku terbantu dengan adanya GPM. Ia bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga di pasaran.
“Beras 5 kg cuma Rp 55.000, minyak goreng dan telur juga lebih murah. Senang sekali, karena harga di luar mahal,” kata warga Desa Kaliurip, Purworejo itu.
Selain faktor musim panen, Luthfi menyebut kenaikan harga pangan juga dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan rumah tangga di awal tahun ajaran baru.
Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama Bulog akan terus melakukan intervensi untuk menjaga kestabilan harga pangan di pasaran.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 17:53
Farhan Pastikan Teras Cihampelas Tak Jadi Beban Pemkot Bandung Bandung 7 Juli 2025

Farhan Pastikan Teras Cihampelas Tak Jadi Beban Pemkot Bandung
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Wali Kota
Bandung
, Muhamad
Farhan
, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan perawatan dan pemeliharaan
Teras Cihampelas
.
Farhan, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi I DPR RI, membantah anggapan bahwa Teras Cihampelas menjadi beban keuangan bagi pemerintah daerah.
“Enggak akan (jadi beban). Karena bagaimana pun juga kita mesti menjaga aset,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung,
Jawa Barat
, Senin (7/7/2025).
Farhan juga memastikan tidak ada pembongkaran konstruksi skywalk Teras Cihampelas.
“Sampai hari ini saya belum dapat rekomendasi dari BPK untuk pelepasan aset,” akunya.
Selain itu, Farhan mengungkapkan rencana
renovasi
Teras Cihampelas dan memperbaiki kerusakan yang ada.
“Teras Cihampelas sudah pasti akan kita renovasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Kemudian pencahayaan akan ditangani oleh Dishub, tapi khusus untuk (pencahayaan) di atas sama di pedestrian,” ungkapnya.
Meski belum merinci jumlah anggaran, Farhan memastikan, dana untuk renovasi dan pemeliharaan Teras Cihampelas sudah tersedia.
“Anggaran renovasi dan pemeliharaan Teras Cihampelas dibagi ke beberapa dinas yang memiliki keterkaitan seperti DSDABM, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman hingga kewilayahan setempat,” jelasnya.
Farhan menambahkan, pemeliharaan normal selama ini sudah ada anggaran, meskipun jumlahnya kecil.
“Itu selama ini diserahkan kepada wilayah. Jadi nanti kita akan bikin sedemikian rupa sehingga akan ditanggung oleh DPKP, DSDABM, Kewilayahan, Satpol PP, dan Dishub. Jadi dibagi rata, tergantung dari mereka alokasinya,” bebernya.
Farhan juga mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kembali ke APBD Kota Bandung dari Teras Cihampelas sangat kecil, bahkan tidak ada.
Hal ini disebabkan oleh minimnya perputaran ekonomi di kawasan tersebut, terutama selama pandemi Covid-19.
“Karena semua anggaran pemeliharaan Teras Cihampelas itu dulu hanya diserahkan kepada dua dinas yaitu Dinas Koperasi dan KUKM serta DSDABM. DSDABM hanya melakukan perbaikan-perbaikan, sedangkan Dinas Koperasi itu menyelenggarakan kegiatan UMKM,” tutur dia.
“Kemudian dari PAD atau kontribusi yang didapatnya baru dibelanjakan. Tapi ketika si UMKM-nya tidak ada, otomatis tidak ada uang masuk. Jadi sekarang mau tidak mau kita intervensi,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 17:44
Dua RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Sore Ini Megapolitan 7 Juli 2025

Dua RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Sore Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dua rukun tetangga (RT) di Jakarta masih terendam
banjir
pada Senin (7/7/2025) sore.
“BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 2 RT,” ucap Kepala Pelaksana
BPBD Jakarta
Isnawa Adji saat dikonfirmasi, Senin.
Wilayah terdampak itu di antaranya, satu RT Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat.
Ketinggian air di lokasi tersebut masih sekitar 30 sentimeter yang disebabkan karena curah hujan tinggi dan meluapnya Kali Angke.
Kemudian, satu RT lagi berada di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan.
Ketinggian air di wilayah ini sekitar 50 sentimeter yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan luapan PHB Sarua.
Sementara beberapa wilayah yang sudah surut, sebagai berikut:
Diberitakan sebelumnya, banjir merendam sejumlah titik di Jakarta sejak Minggu, (6/7/2025) sore, hingga Senin, (7/7/2025) pagi.
Update informasi kondisi banjir di Jakarta per Senin pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat masih terjadi genangan di 102 RT dan 3 Ruas Jalan.
Titik yang terendam banjir tersebut tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, serta Jakarta Barat.
Ketinggian banjir di sejumlah titik tersebut antara 30-150 cm.
BPBD DKI Jakarta juga telah menyediakan posko banjir atau lokasi pengungsian bagi warga yang terdampak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 17:40
Jalan Rusak di Rorotan Sering Buat Pengendara Celaka Megapolitan 7 Juli 2025

Jalan Rusak di Rorotan Sering Buat Pengendara Celaka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Jalan rusak
di Rorotan, Cilincing,
Jakarta
Utara, sering kali membuat pengendara terjatuh.
“Iya, sering membuat orang jatuh. Kalau hujan kan licin,” ujar warga bernama Yusuf (76) saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Senin (7/7/2025).
Yusuf mengatakan, sebagian warga secara swadaya sudah mengecor jalan depan rumahnya sendiri.
Sebab, sejak 2005
jalan rusak
di Rorotan itu tak kunjung diperbaiki.
Warga sudah berkali-kali mengajukan permohonan agar jalan tersebut diperbaiki. Namun, sampai sekarang belum ada perubahan.
Warga lain bernama Tohir (55) juga mengatakan, jalan tersebut sering membuat orang celaka.
“Kalau di kolong iya banyak yang jatuh, karena lubangnya memang gede,” kata Tohir.
Selain karena jalan yang rusak, kurangnya lampu penerangan juga membuat pengendara sering terjatuh di wilayah itu.
Diberitakan sebelumnya, ada sekitar tiga kilometer jalan yang rusak di Rorotan, Jakarta Utara.
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi, kerusakan dimulai dari Jalan Kampung Sepatan hingga Jalan Kali Gendong.
Hampir sepanjang jalan tersebut rusak parah, seperti penuh kerikil, dan berlubang.
Kemudian, kontur jalan ini juga sangat bergelombang, sehingga tak nyaman dan cukup berbahaya ketika dilalui.
Kondisi jalan akan semakin parah apabila hujan tiba. Sebab, air akan menggenang di jalan yang berlubang itu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 17:39
Kuasa Hukum Mbak Ita Tuding Para Saksi Dikumpulkan Seseorang Sebelum Beri Keterangan di Pengadilan Regional 7 Juli 2025

Kuasa Hukum Mbak Ita Tuding Para Saksi Dikumpulkan Seseorang Sebelum Beri Keterangan di Pengadilan
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang, Jawa Tengah, menggelar sidang dugaan
kasus korupsi
yang melibatkan eks
Wali Kota Semarang
, Heverita Gunaryati Rahayu (
Mbak Ita
), dan suaminya, Alwin Basri, pada Senin (7/7/2025).
Dalam sidang tersebut, tiga saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian.
Ketiga saksi yang dihadirkan adalah Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah Kota Semarang, Bambang Prihartono;
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengembangan Bapenda Kota Semarang, Syarifah;
dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, Yulia Adityorini.
Mereka mengaku mengetahui adanya setoran uang dari iuran kebersamaan pegawai Bapenda Kota Semarang yang diminta oleh Mbak Ita dan suaminya.
Tim kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa ketiga saksi sempat dikumpulkan oleh seseorang di BSB, Mijen, sebelum sidang.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Syarifah.
“Baik, nanti kita akan buktikan,” ujar kuasa hukum terdakwa.
Dalam kesaksiannya, Syarifah mengungkapkan bahwa ia pernah memberikan setoran uang untuk Mbak Ita.

Uang yang disetorkan berasal dari iuran pegawai Bapenda Kota Semarang yang disebut ‘iuran kebersamaan’.
Total setoran yang diterima Mbak Ita dan suaminya mencapai sekitar Rp 2,2 miliar.
“Nominalnya Rp 300 juta, berbentuk uang tunai, dibungkus pakai kertas kado,” kata Syarifah di hadapan majelis hakim.
Uang tersebut diserahkan pada akhir Desember 2022, dan Mbak Ita juga menerima setoran pada triwulan pertama, kedua, dan ketiga tahun 2023.
Syarifah menjelaskan bahwa ia selalu mendampingi Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriasari, saat menyerahkan uang tersebut.
Selain untuk Mbak Ita, iuran kebersamaan yang berasal dari uang pribadi pegawai Bapenda Kota Semarang juga disetorkan kepada Alwin Basri, dengan nilai bervariasi antara Rp 200 juta hingga Rp 300 juta setiap triwulan.
“Kalau Pak Alwin Rp 200 juta, di triwulan kedua Juli Rp 200 juta, triwulan ketiga Rp 300 juta, Oktober Rp 300 juta, November Rp 300 juta, kurang lebih Rp 1 miliar,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disebutkan bahwa selama periode 2022 hingga 2024, Mbak Ita menerima uang dari Iuran Kebersamaan mencapai Rp 3,8 miliar, sementara suaminya, Alwin Basri, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, juga disebut menerima uang serupa hingga Rp 1,2 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 17:39
Tidak Ada Respons dari Sekolah, 4 Anak yang Diduga Dilecehkan Oknum Pembina Pramuka Melapor ke Polisi di Samarinda Regional 7 Juli 2025

Tidak Ada Respons dari Sekolah, 4 Anak yang Diduga Dilecehkan Oknum Pembina Pramuka Melapor ke Polisi di Samarinda
Tim Redaksi
SAMARINDA, KOMPAS.com –
Empat korban dugaan
pelecehan seksual
oleh
oknum pembina Pramuka
resmi melaporkan kejadian tersebut ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim
Polresta Samarinda
, Senin (7/7/2025).
Pelaporan ini didampingi oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur.
Biro Hukum
TRC PPA Kaltim
, Sudirman, menyebut para korban sempat melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah.
Namun karena tidak ada tindak lanjut, korban akhirnya melapor langsung ke kepolisian pada 25 Juni 2025.
“Mereka datang sendiri karena tidak ada tindak lanjut pihak sekolah… tetapi saat itu pihak kepolisian mengatakan memang ada kekurangan (bukti), artinya bukan tidak diterima, tetapi dikumpulkan dulu alat buktinya,” ujar Sudirman.
TRC PPA sebelumnya turut diminta oleh kepolisian untuk memberikan pendampingan terhadap korban.
Dalam proses ini, pihak UPTD PPA juga terlibat dalam mengawal visum psikologis yang dibutuhkan untuk keperluan hukum.
Sudirman mengungkapkan bahwa dugaan pelecehan terjadi dalam kegiatan perkemahan yang tidak sesuai dengan prosedur resmi.
“Itu tidak sesuai SOP yang benar dalam menggelar suatu kegiatan. Harus ada izin dari beberapa kuartir, tetapi ternyata tidak ada izin. Kami melihat memang si pelaku sudah memiliki niatan itu (pelecehan),” jelasnya.
Lebih lanjut, satu dari empat pelapor diketahui pernah menjadi korban dari pelaku yang sama saat masih duduk di bangku SMA.
“Salah satu pelapornya ini juga pernah menjadi korban, saat masih duduk di SMA,” ungkap Sudirman.
Laporan resmi sudah diterima oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Samarinda, dan kini proses hukum menunggu hasil visum psikologis dari para korban.
“Sudah kami terima, dan saat ini menunggu hasil visum psikologisnya, setelah itu akan meminta klarifikasi. Kalau semua unsur sudah terpenuhi, baru dilakukan penyelidikan,” ujar Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Dicky Anggi Pranata, mewakili Kapolresta Kombes Pol Hendri Umar.
TRC PPA memastikan bahwa dua alat bukti telah diserahkan kepada pihak kepolisian.
“Yang jelas laporan ini sudah diterima. Soal pembuktian itu ke proses penyelidikan Kepolisian, artinya dua alat bukti sudah kami serahkan,” tegas Sudirman.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/07/2025 17:37