Author: Kompas.com

Banjir Rendam RS Permata Jonggol, 16 Pasien Dievakuasi ke Lantai Dua Bandung 8 Juli 2025

Banjir Rendam RS Permata Jonggol, 16 Pasien Dievakuasi ke Lantai Dua
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Hujan deras yang mengguyur Kabupaten
Bogor
,
Jawa Barat
, pada Senin (7/7/2025) malam, menyebabkan banjir yang merendam Rumah Sakit (RS) Permata
Jonggol
.
Sebanyak 16 pasien yang dirawat di lantai satu rumah sakit terpaksa dievakuasi ke lantai dua akibat genangan air.
“Ketinggian air di ruangan lantai satu mencapai sekitar 20 sentimeter, sementara halaman dan area parkir tergenang air setinggi 50 hingga 70 sentimeter,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, saat dikonfirmasi pada Selasa (8/7/2025).
Banjir terjadi sekitar pukul 21.30 WIB setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dalam waktu yang cukup lama, menyebabkan luapan dari Kali Cibarengkok dan Kali Cikarang.
Selain merendam rumah sakit, banjir juga menutup akses Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, sehingga sempat membuat lalu lintas tersendat.
Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bogor segera diterjunkan ke lokasi, bersama sejumlah unsur seperti DAMKAR, Tagana, Kencana Kecamatan Jonggol, Babinsa Desa Sukamanah, dan Satpol PP untuk melakukan evakuasi dan kaji cepat.
“Tim di lapangan juga melakukan pembersihan lumpur pascabanjir, analisis di lokasi, serta edukasi dan imbauan kebencanaan kepada masyarakat,” jelas Adam.
Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun pengungsi dalam kejadian ini.
Seluruh pasien dan staf medis dalam kondisi selamat, meski pelayanan di RS Permata Jonggol sempat terganggu karena penanganan pasien dan peralatan medis dialihkan ke lantai dua.
Penerimaan pasien pun ditutup sementara.
Situasi mulai berangsur normal sekitar pukul 02.00 WIB, Selasa dini hari, setelah air surut baik di area rumah sakit maupun di ruas jalan utama.
“Total 16 pasien yang dievakuasi ke lantai dua RS Permata Jonggol. Untuk kerusakan, tidak ada,” ungkapnya.
Adam mengingatkan bahwa banjir berpotensi kembali terjadi jika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur dalam durasi lama.
“Kami mengimbau untuk tetap waspada terhadap
potensi bencana
, mengingat cuaca ekstrem yang tidak menentu masih berpotensi terjadi di wilayah Bogor,” imbaunya.
Diperlukan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait untuk mengurangi risiko banjir serupa di masa mendatang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 14:29
Pemuda Sragen Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Gara-gara Atribut Silat Regional 8 Juli 2025

Pemuda Sragen Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Gara-gara Atribut Silat
Tim Redaksi
SRAGEN, KOMPAS.com
– Seorang pemuda bernama
Aditya Bagus Saputra
(26), warga Sukodono, menjadi korban pengeroyokan brutal oleh sekelompok pemuda tak dikenal di sebuah warung makan di Dukuh Genengan, Desa Karanganom, Kecamatan Sukodono, Sragen.
Insiden ini terjadi pada Minggu dini hari, 7 Juli 2025, sekitar pukul 03.30 WIB, setelah Aditya menghadiri acara pengesahan warga perguruan silat.
Berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (8/7/2025), saat kejadian, Aditya sedang menikmati hidangan bersama istrinya ketika tiba-tiba beberapa pemuda bertudung kepala menyerang mereka.
Aditya dipukul dan ditendang, bahkan tersiram minyak goreng saat berusaha menyelamatkan diri.
Diduga kuat, motif penyerangan ini terkait dengan atribut pesilat dari salah satu perguruan yang dikenakan Aditya.

Berkat respons cepat dari Unit Resmob Polres Sragen yang bersinergi dengan Reskrim Polsek Sukodono dan Polsek Gesi, tiga terduga pelakl diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian.
Mereka ditangkap di daerah Betek, Banyurip, Kecamatan Jena, Reza Widya Pratama (18), warga Kecamatan Tangen, yang memukul korban satu kali.
Lalu, E.P (16), seorang pelajar dari Desa Katelan, Tangen, yang memukul korban hingga tujuh kali, dan B.S.S (14), seorang pelajar dari Desa Mlale, Jenar, yang menendang korban satu kali.
Seorang pelaku lain berinisial Tejo masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan kini tengah diburu oleh pihak kepolisian.
Akibat pengeroyokan ini, Aditya mengalami luka lebam di punggung kanan, memar di perut kanan, dan lecet pada jempol kaki kiri.
Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan para pelaku, termasuk pakaian yang dikenakan saat kejadian, tiga unit sepeda motor, dan dua helm.
Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, melalui laporan resminya menegaskan komitmen untuk menindak tegas pelaku kekerasan.
“Kami tidak akan mentolerir tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun, apalagi jika berlatar belakang perbedaan perguruan. Sragen harus aman bagi semua warga,” tegas AKBP Petrus.
Para pelaku terancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu tentang kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terang-terangan dan bersama-sama, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
Hingga kini, Satuan Reskrim Polres Sragen masih terus memburu pelaku lain dan mendalami kemungkinan adanya keterlibatan kelompok tertentu dalam insiden tragis ini.
Kapolres juga menekankan pentingnya edukasi damai dan semangat persaudaraan di antara anggota perguruan silat.
Ia mengimbau agar perbedaan seragam atau atribut tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dan memicu kekerasan.
“Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa semangat persaudaraan dan toleransi adalah fondasi utama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 14:28
Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak Bandung 8 Juli 2025

Farhan kepada Pengelola Bandung Zoo: Berantem Saja, Ayo Selesaikan, Kalian Bukan Anak-anak
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
–
Wali Kota Bandung

Muhammad Farhan
jengah dengan keributan antara dua pihak yang mengaku pengelola
Kebun Binatang Bandung
atau Bandung Zoo.
Farhan mengatakan, restu pengelolaan Bandung Zoo bukan dari Pemerintah Kota Bandung, melainkan dari Pemerintah Pusat dan Kejari.
“Saya sudah berulang-ulang bilang ya, Kebun Binatang itu sudah kita bantu banyak. Pemerintah pusat itu yang memberikan izinnya, soalnya pemerintah pusat lewat Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi, itu
ngasih
izinnya ke yayasan, bukan ke Pemerintah Kota Bandung,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025).
Selain itu, Pemerintah Kota Bandung sudah banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak.
“Kami sudah mediasi, kami sudah selesaikan masalah hukumnya, mau bantuan apa lagi. Yayasan
pasea
(berantem)
wae.
Ayo selesaikan, kalian bukan anak-anak. Jangan bentar-bentar minta tolong, bentar-bentar minta tolong. Sudah dewasa, tentukan sikap, selesaikan dengan dewasa,” tegas Farhan.
Farhan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung berencana untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan ulang terhadap izin konservasi Bandung Zoo jika perselisihan antara dua pihak yang mengeklaim sebagai pengelola tidak menemukan jalan tengah.
“Kami sekarang menunggu kedewasaan para pengurus yayasan. Saya serius, kalau memang enggak beres-beres juga, saya akan meminta Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan ulang terhadap izin konservasi kepada Yayasan Marga Satwa Tamansari, agar ditinjau ulang karena yayasannya tidak menunjukkan kemampuan manajerial yang baik,” ujarnya.
Farhan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung dalam kasus ini hanya sebagai pemilik lahan yang telah ditetapkan oleh hukum dan tidak punya kompetensi serta pengalaman untuk mengelola Kebun Binatang.
“Regulator bukan pelaku. Pemerintah Kota Bandung bukan pelaku bisnis taman hiburan, bukan pelaku bisnis kebun binatang. Kami regulator, jadi kami tegakkan peraturan,” tuturnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 14:26
BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Mahasiswa KKN Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Regional 8 Juli 2025

BPJS Ketenagakerjaan Targetkan Mahasiswa KKN Dapat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –

BPJS Ketenagakerjaan
menargetkan seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Indonesia mendapatkan perlindungan
jaminan kecelakaan kerja
dan kematian.
Deputi Learning & Development BPJS Ketenagakerjaan,
Suwilwan Rachmat
, mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), mahasiswa KKN perlu mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja.
Dia menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan tupoksinya, melindungi mahasiswa KKN dengan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
“Kami secara masif mendorong semua kampus untuk melindungi mahasiswa-mahasiswa KKN-nya,” kata Suwilwan di sela-sela pelepasan mahasiswa KKN UNS Solo, Jawa Tengah, Selasa (8/7/2025).
Suwilwan menambahkan bahwa peserta KKN UNS sudah mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.
Selain UNS, katanya, UGM, Unnes, dan beberapa Perguruan Tinggi (PT) negeri/swasta di Jateng dan DIY sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan.
“Terakhir kami UGM sudah kita lindungi, Unnes juga sudah, beberapa kampus negeri/swasta sudah kita cover,” ungkap dia.
Menurut Suwilwan, perlindungan ini diberikan bukan hanya untuk program KKN, tetapi juga untuk program Praktik Kerja Lapangan (PKL).
“Jadi kalau mahasiswa itu praktik kerja lapangan, artinya mereka sudah tidak di kampus. Mereka sudah masuk ke industri ataupun mereka magang. Itu sudah seperti masyarakat lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, Suwilwan mengatakan bahwa perlindungan ini diberikan selama mahasiswa melaksanakan KKN.
Setelah kembali ke kampus, mereka sudah tidak lagi mendapatkan jaminan perlindungan ini.
“Memang programnya ini jangka pendek, hanya selama mereka di lapangan saja, 45 hari. Kalau memang magang, PKL ada yang tiga bulan, nah itu selama itu. Karena mereka setelah balik ke kampus, mereka sudah menjadi mahasiswa lagi. Bukan menjadi, katakanlah, orang yang bekerja di industri,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 14:24
Bonus Atlet Lumajang Peraih Medali Porprov Jatim Bakal Diserahkan pada 9 September Surabaya 8 Juli 2025

Bonus Atlet Lumajang Peraih Medali Porprov Jatim Bakal Diserahkan pada 9 September
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
– Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jawa Timur ke IX sudah selesai digelar di Malang.
Hasilnya, Kabupaten Lumajang menempati peringkat 17 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Perolehan medalinya total 67 dengan rincian 23 medali emas, 10 medali perak, dan 34 medali perunggu.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Lumajang Zainul Rofik mengatakan, sesuai janji, pemerintah akan memberikan reward berupa bonus uang tunai untuk atlet yang membawa pulang medali.
Peraih medali emas akan diberikan bonus berupa uang tunai sebesar Rp 25 juta.
Bonus ini berasal dari anggaran pemerintah sebesar Rp 20 juta dan dari KONI Lumajang sebesar Rp 5 juta.
Atlet yang mendapatkan medali perak, akan diberikan bonus sebesar Rp 15 juta.
Serta peraih medali perunggu akan mendapatkan Rp 7,5 juta.
Artinya, setidaknya pemerintah akan menggelontorkan dana sebesar Rp 865 juta untuk memberikan bonus kepada para atlet Porprov yang sudah berjuang.
Rinciannya, Rp 460 juta untuk bonus medali emas, Rp 150 juta untuk bonus medali perak, dan Rp 255 juta untuk bonus medali perunggu.
Menurut Rofik, penyerahan bonus kepada para atlet rencananya akan digelar secara seremoni pada hari olah raga nasional atau 9 September 2025.
“Untuk distribusi bonus atlet rencananya akan kami lakukan pada 9 September bersamaan dengan hari olah raga nasional,” kata Rofik.
Rofik menjelaskan, jumlah bonus yang akan diberikan pemerintah didasarkan pada jumlah medali yang dibawa pulang.
Sehingga, atlet beregu dan tunggal akan memperoleh bonus yang sama.
“Kita hitungnya dari jumlah medali ya, jadi kalaupun beregu yang dapat bonus regunya,” jelas Rofik.
Lebih lanjut, usai para atlet pulang ke Lumajang, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama KONI untuk menggenjot prestasi atlet dalam gelaran Porprov berikutnya.
“Evaluasi tentu kita lakukan, tahun ini kalau secara jumlah medali kita memang bertambah dari sebelumnya, tapi secara peringkat masih belum seperti yang diharapkan, Bupati ingin Porprov berikutnya kita masuk 10 besar,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 14:21
Daftar Tarif Baru Tol Waru-Juanda yang Berlaku Mulai Juli 2025 Surabaya 8 Juli 2025

Daftar Tarif Baru Tol Waru-Juanda yang Berlaku Mulai Juli 2025
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– PT Citra Margatama
Surabaya
(PT CMS) merilis tarif baru Jalan Tol Ruas Simpang Susun Waru Bandara Juanda (Waru-Juanda). Tarif baru disebut akan berlaku mulai Juli 2025.
Penyesuaian tarif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 642/KPTS/M/2025 tertanggal 25 Juni 2025 tentang Penyesuaian Tarif Jalan Tol Ruas Simpang Susun Waru Bandara Juanda.
Berikut daftar tarif baru jalan
Tol Waru-Juanda
:
Sedangkan tarif yang berlaku selama ini adalah tarif tol yang sudah diberlakukan sejak Maret 2023. Besaran
tarif Tol Waru-Juanda
yang berlaku saat ini untuk Golongan I atau kendaraan kecil dan bus Rp 9.000, Golongan II-III Rp 13.500, dan kendaraam Golongan IV-V Rp 18.000.
Manajer Operasional PT CMS Arif Fathoni belum menjelaskan kapan
tarif baru Tol Waru-Juanda
akan diberlakukan.
“Yang pasti mulai bulan Juli ini. Masih menunggu petunjuk direksi,” katanya dikonfirmasi, Selasa (18/7/2025).
Penyesuaian tarif Tol Waru-Juanda menurutnya rutin diberlakukan 2 tahun sekali sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2022, UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali.
Besarannya didasarkan pada laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol.
Penyesuaian tarif juga sebagai pengembalian investasi bagi pengelola jalan tol agar tercipta keberlangsungan iklim investasi yang kondusif, pemenuhan biaya operasional dan untuk kehandalan struktur jalan tol.
“Peningkatan pelayanan jalan tol meliputi pemeliharaan perkerasan jalan, pengecatan
concreate barrier
, perbaikan dan pengecatan guardrail perbaikan sarana rambu lalu lintas hingga penanaman pohon di sepanjang jalan tol,” ujarnya.
Beroperasi sejak 27 April 2008, Tol Waru-Juanda membentang sepanjang 12,9 kilometer dari simpang susun Waru di perbatasan Surabaya-Sidoarjo hingga ke kawasan Bandara Internasional Juanda Surabaya.
Tol Waru-Juanda tersambung dengan ruas Tol Surabaya-Gempol dan Tol Surabaya-Mojokerto. Memberlakukan sistem operasional terbuka, Tol Waru-Juanda memiliki 6 pintu gerbang tol.
Tol Waru-Juanda membuka akses jalan bebas hambatan dari Simpang Waru menuju Bandara Internasional Juanda dan kawasan industri SIER serta sejumlah fasilitas umum lainnya di wilayah perbatasan Surabaya-Sidoarjo di bagian selatan.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 14:20
Alasan Farhan Tolak Usulan Dedi Mulyadi Bongkar Teras Cihampelas: Nilainya Rp 80 Miliar Bandung 8 Juli 2025

Alasan Farhan Tolak Usulan Dedi Mulyadi Bongkar Teras Cihampelas: Nilainya Rp 80 Miliar
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Wali Kota
Bandung
,
Muhammad Farhan
menolak usulan Gubernur
Jawa Barat

Dedi Mulyadi
untuk membongkar
Teras Cihampelas
.
Farhan
menjelaskan, keputusan untuk mempertahankan Teras Cihampelas dan tidak membongkarnya diambil melalui proses panjang yang melibatkan kajian hukum, teknis, serta pertimbangan kemanfaatan aset publik.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, sambung Farhan, telah melakukan appraisal terhadap Teras Cihampelas untuk mengukur kerugian yang dialami. Perhitungan tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai.
“Wacana pembongkaran memang ada sejak saya dilantik. Tapi saya tidak bisa asal putuskan. Harus dikaji secara hukum, manfaat, dan kerugiannya. Setelah dilakukan appraisal, nilai Teras Cihampelas saat ini mencapai Rp80 miliar,” ungkap Farhan di Taman Lalu Lintas, Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa (8/7/2025).
Dari sisi hukum dan tata kelola pemerintahan, karena nilai aset Teras Cihampelas lebih dari Rp 5 miliar dan masih berfungsi, maka pembongkaran tidak direkomendasikan.
“Kalau aset milik daerah di atas Rp5 miliar dan masih punya fungsi, sebaiknya tidak dibongkar. Proses hukum dan politiknya panjang, dan risikonya besar,” jelasnya.
Farhan mengungkapkan, jika pembongkaran dilakukan, proses tersebut akan memakan waktu enam bulan.
Selama periode itu, tidak akan ada perawatan. Hal itu berpotensi membuat aset semakin terbengkalai.
“Kalau dibongkar, selama enam bulan proses itu berjalan, tidak bisa dilakukan perawatan dan risikonya malah bisa melanggar hukum,” tambahnya.
Dengan keputusan untuk tidak membongkar, Pemkot Bandung akan fokus pada perawatan rutin dan pemanfaatan yang lebih baik untuk Teras Cihampelas.
Mulai tahun ini dan seterusnya, Farhan memastikan bahwa Pemkot Bandung akan selalu menyiapkan anggaran khusus untuk menjaga Teras Cihampelas tetap aman, terang, dan nyaman untuk masyarakat.
“Saya pastikan, setiap tahun akan ada anggaran untuk perawatan, keamanan, dan penerangan Teras Cihampelas. Supaya tempat ini tetap bermanfaat bagi warga dan wisatawan,” katanya.
Farhan juga menyampaikan bahwa perawatan ini akan dilakukan secara lintas dinas, melibatkan beberapa instansi seperti DSDABM, Dishub, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, Disbudpar, DPKP, dan Dinsos.
Selain itu, dua kecamatan dan dua kelurahan di sekitar lokasi juga akan dilibatkan secara aktif.
“Perawatan bukan hanya dari dinas, tapi juga kolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan. Ini aset milik bersama, harus dijaga bersama,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 14:19
KPK Fokus Dalami Dugaan Korupsi Dana CSR BI dari Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan

KPK Fokus Dalami Dugaan Korupsi Dana CSR BI dari Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) fokus mendalami materi penyelewengan dana
corporate social responsibility
(CSR) Bank Indonesia (BI) dari anggota
DPR RI
, khususnya Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG).
“Sebagaimana yang telah disampaikan Pak Direktur Penyidikan, jadi KPK masih fokus terkait dengan dua pihak yang disebutkan di DPR begitu (Satori dan Heri Gunawan),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).
Budi memastikan penyidikan kasus dana CSR BI terus berprogres.
Dia mengatakan, KPK masih melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi terkait perkara tersebut.
“KPK masih terus melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada para saksi, baik dari pihak Bank Indonesia maupun dari pihak DPR. Semuanya tentu akan didalami nanti keterangan-keterangan yang disampaikan saksi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi meminta para saksi yang dipanggil kooperatif dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan penyidik.
“Sehingga penanganan perkara ini juga bisa berjalan secara efektif,” ucap dia.
Adapun KPK terus mengusut kasus
korupsi dana CSR BI
yang disalurkan ke yayasan berdasarkan rekomendasi Komisi XI DPR.
Pengusutannya menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang ditandatangani pada minggu ketiga Desember 2024.
Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyaluran dana CSR BI ke yayasan yang direkomendasikan Anggota Komisi XI DPR tidak sesuai dengan peruntukkannya.
“Kami dapat informasi, juga kami dapat dari data-data yang ada, CSR yang diberikan kepada para penyelenggara negara ini melalui yayasan yang disampaikan, direkomendasikan kepada mereka, tapi tidak sesuai peruntukkannya,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Rabu (22/1/2025).
Asep mengatakan, dana CSR yang dikirim BI ke rekening yayasan diduga diolah dengan beberapa cara, seperti memindahkan ke beberapa rekening lain dan diubah menjadi aset.
“Ada yang kemudian pindah dulu ke beberapa rekening lain. Dari situ nyebar tapi terkumpul lagi di rekening yang bisa dibilang representasi penyelenggara negara ini. Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan, jadi tidak sesuai peruntukkannya,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 13:30
Pramono Akan Koordinasi dengan Kepala Daerah Bodebek Atasi Banjir Jakarta Megapolitan 8 Juli 2025

Pramono Akan Koordinasi dengan Kepala Daerah Bodebek Atasi Banjir Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
akan berkoordinasi dengan kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) untuk mengatasi masalah
banjir
Jakarta sejak Minggu (6/7/2025).
Hal itu disampaikan Pramono usai memimpin Apel Siaga
Banjir
di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/7/2025).
“Saya segera mengkoordinasikan dengan terutama Wali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi. Dan pada hari ini saya juga akan menerima Wali Kota Bekasi. Karena memang tidak bisa menyelesaikan persoalan di Jakarta itu sendirian,” ucap Pramono, Selasa.
Menurut Pramono,
banjir Jakarta
sering kali dipicu oleh tingginya curah hujan di wilayah hulu, terutama Bogor dan sekitarnya.
Namun, ia tidak ingin menyalahkan daerah lain dan lebih memilih mencari solusinya.
“Karena memang kontribusi terbesar kadangkala kondisinya cerah seperti ini, tiba-tiba banjir seringkali terjadi. Karena memang kiriman dari atas. Tetapi saya sekali lagi tidak akan pernah menyalahkan kiriman ini. Ini adalah given,” kata dia.
Ia menambahkan, Pemprov DKI tidak menggunakan pendekatan “melawan” banjir, melainkan berfokus pada langkah antisipatif dan preventif agar dampaknya bisa ditekan semaksimal mungkin bagi warga.
“Banjir ini kita siasati sebaik mungkin bagaimana caranya supaya tidak memberikan dampak kepada masyarakat,” ungkap Pramono.
Untuk mencegah banjir berulang, Pramono meminta pengerukan saluran air dan sungai terus dilakukan.
Saat ini Pemprov DKI menargetkan pengerukan di 200 titik dengan total volume 388 ribu meter kubik.
“Kemudian terjadi banjir di Jakarta, curah hujan yang cukup tinggi, walaupun sebenarnya curah hujan pada waktu itu tidak di atas 200. Kemudian di atas, beberapa yang curah hujannya ada di atas 200,” kata Pramono.
Pramono juga memastikan normalisasi Kali Ciliwung terus berjalan.
Ia mengaku sudah menandatangani empat penetapan lokasi relokasi warga, dua di Jakarta Selatan dan dua di Jakarta Timur.
Kawasan tersebut dianggap tak layak huni karena berada lebih rendah dari permukaan sungai.
“Kalau tanggul jebol, pasti terendam. Karena air sudah jauh lebih tinggi dari permukiman warga,” katanya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan pembayaran pembebasan lahan ditargetkan dimulai bulan depan setelah tim pengadaan dari Kementerian ATR/BPN menyelesaikan prosesnya.
Kementerian PU akan segera melanjutkan pekerjaan fisik.
“Kami justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 13:26
Banjir Jakarta, Warga Pancoran Sibuk Bersihkan Rumah Usai 2 Hari Terendam Megapolitan 8 Juli 2025

Banjir Jakarta, Warga Pancoran Sibuk Bersihkan Rumah Usai 2 Hari Terendam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah warga di RT 4 RW 7, Pancoran, Jakarta Selatan, masih sibuk membersihkan rumah mereka dari sisa
banjir
saat Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
meninjau lokasi banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Selasa (8/7/2025) pagi.
Pengamatan
Kompas.com
sekitar pukul 08.00 WIB, warga terlihat menguras air dan membersihkan lumpur yang mengendap di dalam rumah dengan menyemprotkan air dari selang.
Ada juga yang menyerok air secara manual, berupaya mengeluarkan air sisa banjir dari dalam rumah mereka.
Tanda bekas genangan air terlihat jelas di dinding rumah warga, setinggi sekitar 2,5 hingga 3 meter.
Di lapangan bulu tangkis lingkungan setempat, lumpur masih menutupi seluruh permukaan lapangan yang sebelumnya berwarna hijau.
Beberapa anak-anak tampak bermain dan berenang di genangan air yang masih tersisa dengan ketinggian sekitar 60 sentimeter.
Di lain sisi, dua petugas Sumber Daya Air (SDA) terlihat mengoperasikan pompa air untuk mengalirkan air ke Sungai Ciliwung.
Mereka berupaya menurunkan permukaan air yang masih menggenang di beberapa titik.
Salah satu warga, Surian (48), mengatakan, air mulai naik pada Minggu (6/7/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.
Ia mengaku sudah bersiap karena mendapat informasi soal ketinggian air di Bendungan Katulampa, Bogor.
“Air itu naik pas jam 03.00 WIB subuh. Saya udah antisipasi karena baca diberita permukaan air di Bendungan Katulampa Bogor tinggi,” kata Surian kepada Kompas.com, Selasa.
Menurut Surian, wilayahnya terakhir kali banjir pada lima tahun yang lalu.
“Sebenarnya di sini tidak pernah banjir walau Jakarta hujan. Tapi kalau di Bogor hujan terus pintu air Katulampa, Manggarai tinggi jadi banjir ke sini,” kata dia.
Sementara itu, Pramono mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, banjir tidak bisa dilawan, tetapi harus disiasati agar dampaknya tidak meluas.
Pramono menjelaskan, banjir kali ini merupakan kombinasi dari curah hujan tinggi di hulu dan hilir serta rob atau air laut pasang.
Ia mengungkapkan, pompa air baru bisa dimaksimalkan setelah air laut mulai surut sekitar pukul 22.30 WIB malam sebelumnya.
“Memang terkadang kita enggak boleh melawan banjir. Tetapi bagaimana kita mensiasati bahwa banjir yang terjadi itu bisa kita alihkan, bisa kita salurkan, tidak membawa dampak kepada masyarakat kita,” kata Pramono.
Selain itu, Pramono menyampaikan permintaan maaf kepada warga terdampak banjir.
Ia menginstruksikan jajaran dinas untuk mendahulukan pelayanan dan meminta maaf secara langsung kepada warga.
“Kami enggak usah malu meminta maaf. Ini bukan sesuatu yang kami rencanakan,” kata Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/07/2025 13:14