Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Viral Video “Pak Ogah” Tutup Jalan di Tomang, Polisi Pastikan Tak Ada Pungli

    Viral Video “Pak Ogah” Tutup Jalan di Tomang, Polisi Pastikan Tak Ada Pungli

    Viral Video “Pak Ogah” Tutup Jalan di Tomang, Polisi Pastikan Tak Ada Pungli
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebuah video yang menunjukkan aksi penutupan jalan menggunakan
    water barrier
    oleh seorang pria yang diduga ”
    Pak Ogah
    ” viral di media sosial.
    Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satlantas Polres Metro
    Jakarta
    Barat AKP Sudarmo mengonfirmasi adanya aksi tersebut. Namun, ia memastikan tidak ada praktik pungutan liar (pungli) dalam peristiwa itu.
    “Betul ada warga sipil, tapi kami pastikan tak ada pungutan liar, dipastikan tidak ada,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    di Pos Lantas Tomang,
    Jakarta Barat
    , Rabu (9/7/2025).
    Menurut Sudarmo, warga sipil tersebut memang diminta membantu petugas untuk sementara waktu dalam menutup jalan.
    “Warga itu memang diminta bantu untuk menutupi jalan tersebut sama anggota kami,” tuturnya.
    Ia menjelaskan, penutupan jalan dilakukan bersamaan dengan insiden truk pecah ban di samping gerbang Tol Slipi 2. Saat itu, jumlah personel polisi lalu lintas terbatas karena sebagian sudah dikerahkan ke lokasi truk mogok.
    “Karena anggota terbatas, ditambah ada yang mogok juga truk, hambatannya di situ juga. Maka anggota berbagi, karena di sini tidak cukup, maka itu anggota yang stand by meminta tolong agar ditutup kepada warga sipil,” jelasnya.
    Sementara itu, sebagian anggota lainnya ditugaskan mengatur lalu lintas di sekitar Pos Lantas Tomang, karena kemacetan sudah mengular hingga ke Jalan Raya Tomang sebagai dampak dari truk mogok tersebut.
    Video penutupan jalan itu diunggah oleh akun Instagram @warga.jakbar. Dalam rekaman, terlihat seorang pria berbaju biru dan bertopi merah menutup akses jalan keluar dari Tol Kebon Jeruk menuju Jalan Tomang Raya.
    Aksi tersebut menuai pertanyaan dari pengguna jalan yang terdampak. Beberapa pengendara mempertanyakan tujuan dan manfaat dari penutupan jalan itu.
    Akibat penutupan tersebut, kendaraan yang ingin menuju Jalan Letjen S. Parman, Slipi, dan Jalan Tomang Raya terpaksa menggunakan jalur alternatif di sisi tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelamar PPSU Kesulitan Jawab Pertanyaaan Nama Gubernur dan Mantan Wapres

    Pelamar PPSU Kesulitan Jawab Pertanyaaan Nama Gubernur dan Mantan Wapres

    Pelamar PPSU Kesulitan Jawab Pertanyaaan Nama Gubernur dan Mantan Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah peserta seleksi petugas pelaksana prasarana dan sarana umum (
    PPSU
    ) mengaku kesulitan saat ditanya pengetahuan umum dalam tes wawancara.
    Pertanyaan yang cukup menyulitkan itu meliputi nama-nama pemimpin saat ini dan sebelumnya.
    Seperti Randi (41) yang panik saat ditanya siapa nama gubernur DKI
    Jakarta
    saat ini.
    “Tadi ditanya juga nama Gubernur Jakarta sekarang, siapa ya, saya juga jadi panik pas di dalam tadi,” ungkapnya setelah menjalani tes wawancara di Kantor Kelurahan Petogogan, Rabu (9/7/2025).
    Sementara itu, Eko (49) kesulitan saat ditanya nama-nama mantan wakil presiden Indonesia.
    Menurut Eko, nama mantan presiden bukan masalah. Namun, nama wakil presiden dinilai lebih sulit karena tidak terlalu sering terekspos media.
    “Yang susah itu pas wawancara pas ditanya nama wakil presiden. Kalau presiden kan masih hapal, tapi kalau wakil presiden susah,” kata Eko.
    Kemudian, ada pula pertanyaan tentang daftar kelurahan di sekitar Kelurahan Petogogan yang membuat Meisya (19) kelimpungan saat diwawancara.
    “Ada beberapa yang aku enggak tahu, kayak nama kelurahan yang ada di sekitar Petogogan tuh apa saja, aku kurang hafal,” ujar Meisya.
    Selain itu, mereka ditanyai seputar pengalaman kerja, pendidikan, hingga tes kemampuan non-teknis.
    Setelah menjalani tes wawancara, peserta juga harus melalui tes praktik.
    Dalam menjalani tes praktik, peserta diminta mengerjakan beberapa tugas. Di antaranya menyapu, mengeruk lumpur di saluran air, hingga menutup lubang dengan semen.
    Kemudian ada pula tes pengoperasian alat seperti pemotong rumput dan gergaji mesin.
    Kelurahan Petogogan hanya menerima 6 orang dari 79 pendaftar yang mengikuti uji teknis.
    Enam orang itu baru akan diketahui pada pengumuman hasil seleksi yang akan diberitahukan di akhir bulan ini, 31 Juli 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Siswa Sekolah Rakyat Akan Dibekali Kartu Akses, Bisa Lacak Lokasi dan Aktivitas Sehari-hari

    Siswa Sekolah Rakyat Akan Dibekali Kartu Akses, Bisa Lacak Lokasi dan Aktivitas Sehari-hari

    Siswa Sekolah Rakyat Akan Dibekali Kartu Akses, Bisa Lacak Lokasi dan Aktivitas Sehari-hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para siswa
    Sekolah Rakyat
    nantinya akan dibekali
    kartu akses pintar
    yang berfungsi lebih dari sekadar alat absensi.
    Menteri Sosial
    (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa kartu ini akan digunakan untuk memantau aktivitas dan keberadaan siswa selama berada di lingkungan sekolah.
    “Ya, untuk absen. Untuk mengikuti aktivitas siswa. Dia lagi di kelas, dia lagi di kamar, dia lagi makan, dia lagi shalat mungkin. Dia lagi di mana bisa kita ketahui keberadaannya,” ujar Gus Ipul usai meninjau simulasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
    Kartu akses ini menggunakan sistem tap-in saat siswa masuk ke setiap ruangan atau mengikuti kegiatan tertentu.
    Dengan teknologi tersebut, pihak sekolah dapat melihat jadwal, keaktifan, dan pola harian siswa secara digital.
    “Misalnya ada yang makan cuma dua kali, ya. Kemana ini, kok enggak tiga kali? Apa sedang sakit atau ada hal lain? Jadi bisa diketahui dengan itu,” jelasnya.
    Untuk memastikan sistem ini berjalan optimal, setiap ruangan di lingkungan Sekolah Rakyat akan dipasangi alat pemindai kartu (tap).
    Dengan begitu, setiap kali siswa berpindah tempat atau mengikuti kegiatan, data kehadiran dan lokasinya akan otomatis tercatat.
    “Ya, setiap masuk ke ruangan ya, ada tap-nya,” jelasnya.
    Sebagai informasi, hari ini Mensos meninjau kegiatan simulasi Sekolah Rakyat di dua lokasi yakni di Sentra Handayani, Jakarta Timur, dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat.
    Simulasi ini digelar sebelum kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Rakyat dimulai pada Senin (14/7/2025) pekan depan.
    Simulasi dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada 9-10 Juli 2025 di mana para siswa akan menginap di asrama yang telah disediakan.
    Di Sentra Handayani, terdapat total 75 siswa yang akan bersekolah di tempat tersebut, terdiri dari 35 laki-laki dan 40 perempuan yang terbagi dalam 3 rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SMP.
    Sementara itu, di STPL, total ada 180 siswa dari 9 Rombongan Belajar (Rombel) dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Minta Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun, Menhan: Enggak Ada Alutsista Harganya Miliaran…

    Minta Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun, Menhan: Enggak Ada Alutsista Harganya Miliaran…

    Minta Tambahan Anggaran Rp 184 Triliun, Menhan: Enggak Ada Alutsista Harganya Miliaran…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri
    Pertahanan
    (Menhan)
    Sjafrie Sjamsoeddin
    menegaskan tidak ada alat utama sistem senjata (
    alutsista
    ) yang harganya miliaran rupiah.
    Walhasil, Sjafrie pun meminta penambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 184 triliun, guna memenuhi kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan di dalam pagu indikatif 2026.
    “Enggak ada alutsista miliaran, semua alutsista itu triliunan. Saya tadi bilang kita butuh (tambahan) Rp 184 triliun,” ujar Sjafrie di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Sjafrie menjelaskan, Kemenhan memang membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan alutsista.
    Namun, kata dia, anggaran yang dialokasikan pemerintah selama ini selalu kecil.
    “Justru kita tahu belanja pegawai itu sekarang sudah 50 persen. Sedangkan belanja modal untuk kebutuhan alutsista itu masih setengahnya,” katanya.
    Meski begitu, Sjafrie menegaskan, penambahan anggaran Rp 184 triliun itu juga akan dipakai untuk belanja pegawai.
    Sebelumnya, Sjafrie menjelaskan, pagu indikatif yang diberikan kepada Kemenhan masih belum mencukupi kebutuhan prioritas.
    “Ini tidak bisa kita bandingkan dengan membeli sesuatu peralatan militer, ini sangat mahal untuk menjamin kedaulatan negara. Semoga teman-teman media bisa ikut menyuarakan bahwa harga kedaulatan itu cukup tinggi nilainya,” ucapnya.

    “Dan juga kita minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan, perawatan personel kita, baik yang pangkat tamtama, bintara, dan juga perwira dalam hubungan perumahan prajurit,” imbuh Sjafrie.
    Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan pagu indikatif belanja
    pertahanan
    sebesar Rp 167,4 triliun.
    Secara rinci, pagu indikatif belanja pertahanan itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut:
    Sjafrie pun menyebut usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemenhan akan dibahas Komisi I DPR dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
    “Tapi kita juga akan mengajukan ke Menteri Keuangan dan Bappenas,” kata Sjafrie.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS

    Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS

    Negosiasi Tarif Impor 32 Persen, Pemerintah Sudah Beri Tawaran ke AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap, pemerintah telah memberikan penawaran kepada
    Amerika Serikat
    (
    AS
    ) dalam negosiasi tarim impor sebesar 32 persen.
    Namun, ia belum mengungkap apa tawaran yang diberikan pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    kepada AS.
    “Dari pemerintah Indonesia juga sudah memberikan tawaran, kan? Kalau kemudian itu memang dirasa per hari ini belum diterima oleh pemerintah Amerika, ya kita coba lagi lakukan negosiasi ulang,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo membantah adanya kebuntuan dalam proses negosiasi antara Indonesia dan AS.
    Ia menjelaskan, tarif impor sebesar 32 persen baru berlaku pada 1 Agustus mendatang, sehingga masih ada waktu bagi Indonesia untuk bernegosiasi.
    “Ya, bukan
    deadlock
    . Yang namanya bernegosiasi kan saling memberikan tawaran,” ujar Prasetyo.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta pemerintah mempersiapkan kondisi ekonomi Indonesia akibat
    tarif impor 32 persen
    dari AS.
    Pemerintah juga diminta mempersiapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam menyikapi tarif impor yang diumumkan Presiden Donald Trump itu.
    “Ya tentu ini sikap pemerintah dalam negeri Amerika. Sekarang tinggal kita bagaimana mempersiapkannya, menyiapkan baik kondisi ekonomi Indonesia, terus juga langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Diketahui, tarif impor sebesar 32 persen untuk Indonesia akan diberlakukan AS mulai 1 Agustus mendatang.
    Politikus Partai Golkar itu pun mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi terkait tarif impor 32 persen yang dikenakan ke Indonesia.
    “Kita terus melakukan lobi, kita bisa membuka ruang untuk adanya negosiasi ulang,” ujar Dave.
    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump mengumumkan hasil
    negosiasi tarif impor
    terhadap 14 negara. Indonesia termasuk dalam daftar dengan tarif sebesar 32 persen.
    Trump menyampaikan pengumuman itu lewat sejumlah unggahan di media sosial Truth Social, Senin (7/7/2025) waktu AS. CNBC melaporkan informasi tersebut pada Selasa (8/7/2025).
    Tarif baru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar.
    Trump juga menyebut Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand. Barang dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenai tarif 25 persen.
    Produk asal Afrika Selatan dan Bosnia dikenai tarif 30 persen. Indonesia masuk kategori dengan bea impor 32 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan

    TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan

    TNI: Proses Pensiun Dini Mayjen Ahmad Rizal Sedang Berjalan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tentara Nasional Indonesia (
    TNI
    ) menghormati keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI
    Ahmad Rizal Ramdhani
    sebagai Direktur Utama (Dirut)
    Perum Bulog
    .
    TNI menegaskan bahwa proses pengajuan pensiun dini Mayjen Rizal saat ini sedang berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
    “Saat ini, proses pengajuan pensiun dini sedang berjalan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 47 ayat 2, UU No 3/2025 tentang TNI, bahwa prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar 14 Kementerian/Lembaga yang diperbolehkan sesuai Undang-Undang TNI, harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif kemiliteran,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
    Penunjukan tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan negara terhadap profesionalisme prajurit TNI dalam mendukung tugas-tugas strategis nasional, khususnya di bidang
    ketahanan pangan
    .
    “Tentara Nasional Indonesia menghormati dan mendukung penuh keputusan pemerintah yang menunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Perum Bulog,” ungkapnya.
    Kapuspen menjelaskan, penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil hanya bisa dilakukan atas permintaan instansi pemerintah dan wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan.
    “Dalam hal ini, penugasan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani telah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tegas Kristomei.
    Kapuspen juga menambahkan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sudah memerintahkan untuk prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil di luar 14 Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI segera mengundurkan diri atau pensiun.
    Sebelum ditunjuk menjadi Dirut Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani diketahui tengah menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Bawah Kendali Operasi (BKO)
    Ketahanan Pangan
    Kementerian Pertanian.
    TNI menilai, penugasan ini menjadi bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor logistik dan distribusi pangan strategis.
    “Pengangkatan ini merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang distribusi dan pengelolaan logistik pangan strategis,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.
    Ahmad Rizal menggantikan Novi Helmy Prasetya yang per 3 Juli 2025 kembali berkarier di militer.
    Novi sendiri menjabat
    Dirut Bulog
    pada 7 Februari 2025, yang artinya hanya bertugas selama lima bulan.
    “Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi. Iya (benar Mayjen TNI Ahmad Rizal),” ungkap Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
    Menurut dia, Ahmad Rizal sudah resmi menjabat sebagai Dirut Bulog beberapa hari terakhir. “Sudah (menjabat), mungkin beberapa hari,” imbuhnya.
    Kendati begitu, Erick tak membeberkan dengan jelas alasan kembali menunjuk sosok dari militer untuk mengisi pucuk pimpinan BUMN sektor pangan tersebut.
    “Itu kan mereka ingin menarik penugasannya, mungkin dianggap sudah selesai. Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” tutur Erick.
    Adapun Ahmad Rizal merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD).
    Jenderal TNI bintang dua ini sebelumnya menjabat sebagai Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

    24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

    24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Sebanyak 24 calon duta besar (
    dubes
    ) RI dinyatakan lolos
    uji kelayakan
    dan kepatutan (
    fit and proper test
    ) yang dilakukan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Daftar nama para calon dubes tersebut telah diserahkan kepada Ketua
    DPR RI
    Puan Maharani untuk kemudian diteruskan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa seluruh calon telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan disetujui dalam proses
    fit and proper test
    yang digelar Komisi I DPR pada 5–6 Juli 2025.
    “Seluruhnya memenuhi syarat dari
    fit and proper
    dan diterima untuk menjadi dubes yang diusulkan oleh pemerintah,” ujarnya dilansir dari laman resmi
    dpr.go.id
    , Selasa (8/7/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Adies seusai sidang paripurna di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.
    Ia menambahkan, hasil uji kelayakan dan kepatutan tidak dibacakan dalam rapat, tetapi keputusan ini telah sesuai dengan tata tertib DPR.
    “Komisi I mengirimkan hasil uji kelayakan ke pimpinan DPR, kemudian meneruskannya ke pemerintah,” tegasnya.
    Terkait latar belakang para calon dubes, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengungkapkan bahwa mayoritas calon memiliki latar belakang
    diplomat
    . Namun, terdapat dua nama dengan rekam jejak di bidang
    militer
    .
    Salah satu calon dubes dari kalangan militer adalah Letnan Jenderal (Purn) Hotmangaradja Panjaitan yang diusulkan menjadi
    Dubes
    RI untuk Singapura.
    Selain Hotmangaradja, Mayor Jenderal (Purn) Gina Yoginda yang diajukan menjadi Dubes RI untuk Korea Utara juga memiliki latar belakang militer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Sebut Presiden, Wapres, Menteri, dan Anggota DPR Perlu Sering ke Papua

    Istana Sebut Presiden, Wapres, Menteri, dan Anggota DPR Perlu Sering ke Papua

    Istana Sebut Presiden, Wapres, Menteri, dan Anggota DPR Perlu Sering ke Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg)
    Prasetyo Hadi
    menyatakan, tidak ada yang salah apabila seorang pejabat datang ke
    Papua
    .
    Prasetyo mengatakan, pejabat-pejabat seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    , para menteri, hingga anggota DPR justru harus sering-sering berkunjung ke Papua bila diperlukan.
    “Begini, kalau Bapak Presiden, Wakil Presiden, kemudian para menteri terkait, kemudian juga teman-teman anggota DPR ini berkunjung ke salah satu provinsi, apalagi Papua, kan enggak ada salahnya juga. Kalau perlu ya memang harus sering-sering berkunjung ke situ,” ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
    Prasetyo pun menilai kabar yang menyebut Gibran harus berkunjung dan berkantor ke Papua bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
    Sebab, pemerintah khususnya wakil presiden memang wajib terlibat dalam percepatan pembangunan Papua, sesuai UU
    Otonomi Khusus
    (Otsus) Papua.
    “Jadi tidak perlu dipermasalahkan seolah-olah seperti ada sesuatu gitu. Papua ya memang wajibnya, wajibnya kita semua, pemerintah, apalagi kapasitas beliau sebagai Wakil Presiden yang sudah diatur juga di Undang-Undang Otsus, ya enggak ada salahnya,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo memberikan penugasan khusus kepada Gibran untuk berkantor di Papua.
    Yusril mengungkap, ini merupakan yang pertama adanya penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua.
    “Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua, menangani masalah ini,” ujar Yusril dalam acara Launching Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024, pada Rabu (2/7/2025).
    Keesokan harinya, Yusril mengklarifikasi pernyataannya dan menyatakan bawa Gibran tidak akan berkantor di Papua.
    Yusril mengatakan, yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan amanat undang-undang, bukan Gibran.
    “Jadi bukan Wakil Presiden yang akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua,” kata Yusril dalam siaran pers, Rabu pagi.
    Sementara itu, Gibran mengaku siap untuk berkantor di mana saja, termasuk di Papua.
    “Kalau saya, bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta di Kebon Sirih, bisa. Di IKN kalau nanti Desember sudah jadi. Bisa di Papua, bisa juga di Klaten, Jawa Tengah,” kata Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu.
    Gibran menuturkan, sebagai pembantu presiden, ia siap mengikuti segala perintah Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengaku dapat berkantor di daerah mana saja karena salah satu tugas pembantu presiden adalah berdialog dengan warga di banyak daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Minta Kesakralan Masjid Dijaga, Jangan Dianggap Seperti Pasar

    Menag Minta Kesakralan Masjid Dijaga, Jangan Dianggap Seperti Pasar

    Menag Minta Kesakralan Masjid Dijaga, Jangan Dianggap Seperti Pasar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    meminta masyarakat menjaga
    kesakralan masjid
    sebagai tempat ibadah bagi umat Muslim.
    “Jangan sampai nanti sudah tidak ada lagi tempat sakral, masuk ke masjid seperti masuk ke pasar,” ujar Nasaruddin di Kantor Kementerian Agama, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).
    Ia mengharapkan nuansa masjid harus memberikan rasa nyaman seperti rumah, kantor, maupun tempat rekreasi spiritual.
    “Jangan hanya merasa hidup ke masjid kalau datang ke masjid, tapi bagaimana merasa masjid seperti rumah, seperti kantor, tempat-tempat rekreasi,” kata dia.
    Bukan hanya masjid, Nasaruddin juga meminta rumah ibadah agama-agama lainnya di Indonesia mesti dijaga kesakralannya.
    “Tempat ibadah itu, apapun agama itu, itu meyakini bahwa rumah ibadah adalah
    meeting point
    untuk mempertemukan dirinya dengan langit, dengan Tuhan,” kata dia.
    Menag yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini meyakini jika kesadaran spiritual tertanam dalam diri setiap orang, maka akan menjauhkan perilaku menyimpang seperti korupsi.
    “Tanpa kesadaran ini, mustahil perbuatan-perbuatan seperti dosa maksiat korupsi itu bisa terhilangkan,” ucapnya.
    Sebelumnya, Kemenag meluncurkan forum Annual International Conference on Islam, Science, Society (AICIS+) 2025 yang bertujuan untuk mendorong Islam melahirkan
    perdamaian dunia
    melalui ilmu, sains, teknologi, dan ekonomi.
    Forum ini akan digelar pada 29-31 Oktober 2025 di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Depok, Jawa Barat.
    Akademisi, peneliti, ulama muda, dan inovator sosial dapat bergabung dengan forum ini dengan mengirimkan abstrak minimal 750 kata.
    Adapun, tema abstrak antara lain, Ekoteologi dan keberlanjutan lingkungan, Transformasi teknologi, Hukum Islam dan ekofeminisme, Dekolonisasi kajian Islam, Krisis kemanusiaan, Kesehatan masyarakat Muslim, Ekonomi berkeadilan, dan Inovasi sosial berbasis nilai-nilai Islam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Simulasi Sekolah Rakyat, Siswa Jalani Tes DNA

    Simulasi Sekolah Rakyat, Siswa Jalani Tes DNA

    Simulasi Sekolah Rakyat, Siswa Jalani Tes DNA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Kementerian Sosial
    memulai simulasi perdana penyelenggaraan
    Sekolah Rakyat
    rintisan yang akan berlangsung selama dua hari penuh.
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, ada sejumlah kegiatan yang dilakoni siswa Sekolah Rakyat dalam simulasi ini, termasuk pemeriksaan kesehatan dan tes DNA.
    “Mulai hari ini, tadi pagi diawali dengan cek kesehatan, lalu kemudian juga ada tes DNA,” ujar Saifullah di Sentra Handayani, Jakarta Timur, Rabu (9/7/2025).
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa tes DNA yang digunakan merupakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang telah dilatih untuk memetakan minat dan potensi siswa.
    Teknologi ini diberikan secara gratis oleh pengembangnya, Ary Ginanjar Agustian, yang dikenal sebagai pelopor konsep ESQ.
    “Dengan perangkat ini, kita bisa lebih cepat mengetahui minat dan bakat siswa. Dengan begitu, guru akan lebih mudah mengarahkan mereka,” kata dia.
    Sementara itu, pemeriksaan kesehatan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
    Jika ditemukan siswa dengan indikasi penyakit menular, mereka akan mendapatkan perawatan terlebih dahulu.
    “Setelah sembuh, mereka bisa kembali kapan pun ke Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.
    Simulasi ini menjadi bagian dari persiapan menuju peluncuran resmi Sekolah Rakyat tahap pertama yang dijadwalkan dimulai pada Senin (14/7/2025) mendatang.
    Gus Ipul menyatakan, sudah ada 63 titik Sekolah Rakyat sudah siap sarana dan prasarananya sedangkan 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir Juli 2025.
    Ia memastikan bahwa seluruh kepala sekolah telah mengikuti pembekalan, dan dalam dua hari ke depan, para guru juga akan menjalani orientasi intensif.
    “Ini kali pertama. Yang perlu orientasi bukan cuma siswa, tapi juga guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, bahkan saya sendiri sebagai menteri,” katanya.
    Mensos juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi dan memberi masukan selama proses berlangsung.
    Ia mengakui, sebagai program rintisan, Sekolah Rakyat masih akan terus disempurnakan.
    “Kalau ada kekurangan atau hal-hal yang belum sesuai harapan, kami mohon itu disampaikan. Ini demi memperbaiki terus penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.