Author: Kompas.com

Dukung Prabowo, KAHMI Angkat Tema Ketahanan Pangan di Rakornasnya

Dukung Prabowo, KAHMI Angkat Tema Ketahanan Pangan di Rakornasnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (
KAHMI
) 2025 mengangkat tema “wujudkan ketahanan dan kemandirian energi dan pangan untuk kesejahteraan rakyat”.
Koordinator Presidium
Kahmi
Saat Mustopa mengatakan, tema tersebut dipilih sebagai bentuk dukungan KAHMI kepada program pemerintahan Presiden
Prabowo Subianto
.
“Nah KAHMI ingin memberikan sumbangsih baik dalam pemikiran, gagasan dan juga dalam agenda-agenda aksi yang bisa menopang agar program Presiden yang utama ini
ketahanan pangan
dan energi ini bisa cepat terealisasi,” katanya saat ditemui dalam pembukaan Rakornas KAHMI di Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025) malam.
Saan mengatakan, KAHMI memiliki sumber daya yang luar biasa, bukan hanya dari sisi akademis, tetapi juga banyak pakar di bidang pangan dan energi yang tergabung di dalamnya.
Selain itu, beberapa kepala daerah juga berasal dari KAHMI, termasuk beberapa menteri seperti Menteri Pertanian dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dan tentu mereka semua akan memaksimalkan apa yang mereka miliki dengan posisi masing-masing untuk bisa menopang apa yang menjadi program utama presiden terkait dengan ketahanan pangan dan energi ini,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Saan juga menyebut rakornas menjadi momentum anggota KAHMI sebagai momentum untuk merumuskan ide dan gagasan untuk bangsa.

Idealisme KAHMI, kata Wakil Ketua DPR-RI ini, harus selalu dikawal agar tidak luntur dan hilang.
“Kebanggan-kebanggaan yang kita miliki dengan segudang alumni yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang sangat luar biasa itu juga harus bisa menjadi kebanggaan rakyat dan bangsa yang kita cintai ini. Inilah sebenarnya yang menjadi hakikat dari tujuan kita ke HMI,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 04:47
Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak

Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Gubernur Banten,
Dimyati Natakusumah
menyampaikan bahwa ada dua titik lokasi yang dipinjamkan Pemprov Banten untuk gedung
Sekolah Rakyat
.
Dimyati tidak menutup kemungkinan adanya penambahan lokasi lain sebagai bentuk dukungan terhadap program yang digagas Presiden
Prabowo Subianto
ini.
“Yang dipinjam pakai baru dua, yaitu yang di Tangsel dan di Kabupaten Lebak. Insya Allah nanti ada di Pandeglang, Kabupaten Serang, dan juga di Kota Tangerang,” kata Dimyati usai Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMD Milik Pemda bersama Mensos Saifullah Yusuf, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2035).
Menurut Dimyati, Sekolah Rakyat merupakan bentuk kepedulian Prabowo dan Mensos Saifullah Yusuf agar seluruh anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan tanpa memikirkan biaya.
“Program ini adalah (bentuk) kepedulian sosial yang sangat tinggi dari Bapak Presiden yang ditindaklanjuti oleh Pak Menteri Sosial dan ini akan membantu rakyat, terutama gap antara orang yang ada dan orang yang tidak berada,” kata dia.
Dimyati melanjutkan, dana yang digelontorkan untuk Sekolah Rakyat juga tidak main-main, yakni Rp 48 juta untuk setiap siswa per tahun.
“Kami sangat mendukung program ini, apalagi pembiayaan yang cukup besar per orang itu kurang lebih Rp 48 juta per tahun. Ini kan besar sekali,” ucapnya.
Sebab itu, Dimyati menilai bahwa segenap elemen pemerintahan termasuk Pemprov Banten, perlu mendukung program ini.
“Saya berharap program ini harus sukses dan harus didukung oleh segenap elemen termasuk pemerintah, kabupaten, kota dan juga para stakeholder,” tandas Dimyati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 23:15
Saat 8 Tersangka Kasus Pertamina Digelandang Masuk Mobil Tahanan

Saat 8 Tersangka Kasus Pertamina Digelandang Masuk Mobil Tahanan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Delapan tersangka kasus dugaan tindak korupsi dalam Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT Pertamina (Persero) Subholding Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023 diboyong ke rumah tahanan (rutan), Kamis (10/7/2025).
Berdasarkan pantauan di lokasi, para tersangka diboyong masuk ke dalam mobil tahanan sekitar pukul 21.16 WIB.
Para tersangka ini dimasukkan ke dalam dua mobil tahanan berbeda, dimana satu akan menuju ke Rutan Salemba Cabang
Kejaksaan Agung
, dan satu lagi menuju Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Adapun mereka yang ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel yaitu Vice President Supply dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011-2015
Alfian Nasution
(AN); SVP Integrated Supply Chain (2017-2018) Toto Nugroho (TN); dan VP Crude & Product Trading ISC Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (2019-2020) Dwi Sudarsono (DS).
Kemudian, Direktur Gas, Petrochemical & New Business PT Pertamina International Shipping (PIS) Arif Sukmara (AS); dan mantan SVP Integrated Supply Chain (2018-2020) Hasto Wibowo (HW).
Sementara yang ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung yaitu Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Tahun 2014 Hanung Budya (HB); Business Development Manager PT Trafigura Pte. Ltd (2019-2021) Martin Hendra Nata (MH); dan Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi, Indra Putra (IP).

Saat digelandang masuk ke dalam mobil, para tersangka yang mengenakan rompi pink itu bungkam.
Tidak satupun dari mereka yang menjawab pertanyaan dari para wartawan.
Alfian, misalnya. Sejak keluar dari gedung pemeriksaan, ia hanya menatap lurus ke depan tak berbicara apapun meski diberondong pertanyaan awak media.
Dengan tangan diborgol, ia hanya diam dan mengikuti arahan penyidik untuk segera masuk ke dalam mobil tahanan.
Kebanyakan dari tersangka tidak terlihat membawa apa-apa. Tapi, ada beberapa yang terlihat membawa tas jinjing hingga tas ransel.
Selain kedelapan tersangka tersebut, ada pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka yakni pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid.
Ia bertindak selaku Beneficial Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Ia tidak ditahan karena masih berstatus buron dan telah ditetapkan masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
Sejak perkara ini bergulir beberapa waktu lalu, Riza Chalid selalu mangkir dari pemanggilan penyidik. Penyidik menduga bahwa Riza berada di Singapura saat ini.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus ini.
Berkas perkara mereka juga telah dilimpahkan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Sembilan tersangka ini adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional; Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga; dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.
Kemudian, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 23:10
Tagih Rp 2,5 Juta, Gadis 17 Tahun Dianiaya Pacarnya di Makassar

Tagih Rp 2,5 Juta, Gadis 17 Tahun Dianiaya Pacarnya di Makassar
Tim Redaksi

MAKASSAR, KOMPAS.com-
Seorang remaja putri berinisial CC (17) dianiaya oleh kekasihnya sendiri, RZ (21), di kawasan Jalan Opu Daeng Risadju, Kecamatan Mamajang, Kota
Makassar
, Kamis (10/7/2025) hingga babak belur.
Penganiayaan
terjadi setelah korban menagih uang Rp 2,5 juta yang telah digunakan pelaku selama menjalin hubungan asmara.
Aksi kekerasan itu terekam kamera CCTV, berdasarkan video yang dilihat berawal saat korban datang dan langsung menemui pelaku yang tengah bekerja.
Korban nampak marah sambil meminta uang kepada pelaku. Awalnya RZ hanya diam melihat sang kekasih memaki-makinya.
“Mana uangku, mana uangku,” kata korban dalam video.
Tidak lama, korban pun menampar pelaku hingga bajunya robek. Pelaku naik pitam dan langsung menganiaya korban.
Beberapa warga yang melihat hal tersebut langsung berupaya melerai keduanya hingga menghubungi pihak kepolisian.
Panit Resmob Polsek Mamajang Ipda Muhammad Rizal Taha mengatakan,
penganiayaan
dipicu pelaku sudah tidak tahan ditagih uang senilai Rp 2,5 juta yang digunakan pelaku selama berpacaran dengan korban.
“Untuk motifnya setelah kami interogasi, pelaku merasa risih karena selalu didatangi oleh pacarnya atau korban untuk meminta uang. Sering melakukan penganiayaan, karena memang masih berbekas,” ucap Rizal kepada awak media, Kamis.
Kata Rizal, warga setempat nyaris menghakimi pelaku saat menganiaya korban di muka umum, namun beruntung pihak kepolisian cepat datang ke lokasi.
“Untuk pelaku memang nyaris diamuk massa, cuma kesigapan dari anggota Bhabinkamtibmas dan Resmob dapat mengevakuasi pelaku,” kata dia.
Saat ini, pelaku sudah diserahkan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 22:08
Lahir Prematur dengan Berat di Bawah 1 Kg, Bayi Kembar Tiga di Kebumen Selamat dan Sehat Regional 10 Juli 2025

Lahir Prematur dengan Berat di Bawah 1 Kg, Bayi Kembar Tiga di Kebumen Selamat dan Sehat
Tim Redaksi
KEBUMEN, KOMPAS.com –
Tiga bayi perempuan kembar identik dari pasangan Paryudi (37) dan Tri Susanti (36), warga Dukuh Sidomukti, Desa Jemur, Kecamatan
Kebumen
, berhasil melewati masa kritis setelah lahir prematur dengan berat lahir sangat rendah.
Kini, ketiganya menunjukkan progres kesehatan yang signifikan.
Keajaiban ini menarik perhatian Bupati Lilis Nuryani, menjenguk langsung ketiga bayi mungil tersebut beberapa waktu yang lalu, didampingi oleh Sekda Edi Rianto, Kadinkes dr. Iwan Danardono, Plt. Kadinsos P3A Yunita Prasetyani, dan dr Nurdianasari Dewi Spog.
“Alhamdulillah, semuanya berjenis kelamin perempuan, sehat, dan kemajuannya juga baik,” ujar Bupati Lilis dalam keterangan resminya pada Kamis (10/7/2025).
Sebagai bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah daerah, Bupati Lilis Nuryani menyerahkan bantuan tunai sebesar Rp 5 juta serta sejumlah perlengkapan bayi kepada keluarga Paryudi dan Tri Susanti.
Perawatan intensif segera diberikan untuk mematangkan paru-paru janin. Dua hari kemudian, pada 26 Mei 2025, operasi Sectio Cesarea (SC) terpaksa dilakukan. Ketiga bayi mungil itu lahir dengan berat badan yang sangat rendah: 1310 gram, 850 gram, dan 1100 gram.
Kondisi berat badan lahir yang sangat rendah (BBLSR) dan bahkan ekstrem rendah (BBLER) membuat ketiga bayi ini memerlukan perawatan “ekstra” di Neonatal Intensive Care Unit (NICU) hingga 20 Juni 2025. Selanjutnya, setelah kondisi stabil, mereka dipindahkan ke ruang Peristi (Perinatologi Risiko Tinggi).
Menurut dr. Wahyu Adiwinanto, selaku Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) utama, bayi BBLSR dan BBLER rentan terhadap komplikasi karena organ tubuh mereka belum berfungsi optimal.
“Risiko kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) pada bayi-bayi ini terbilang tinggi, sehingga membutuhkan penanganan komprehensif, mulai dari terapi obat, nutrisi, hingga kolaborasi antar disiplin ilmu, didukung fasilitas dan alat kesehatan yang memadai,” kata dr Wahyu.
Berkat upaya perawatan optimal yang melibatkan konsultasi dengan Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Kesehatan Fisik dan Rehabilitasi, kondisi ketiga bayi menunjukkan progres positif yang signifikan.
Berat badan mereka terus meningkat: bayi pertama dari 1310 gram menjadi 1825 gram, bayi kedua dari 850 gram menjadi 1320 gram, dan bayi ketiga dari 1100 gram menjadi 1625 gram.
“Alhamdulillah dua di antaranya telah berhasil dirawat di luar inkubator dengan kondisi stabil, sebuah pencapaian luar biasa,” kata dr Wahyu.
Lebih dari itu, keberhasilan penanganan kelahiran bayi kembar tiga dengan BBLER dan BBLSR ini menjadi bukti nyata kualitas pelayanan paripurna serta kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan berkualitas di RSUD dr. Soedirman, sebagai fasilitas rujukan milik Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 21:55
8 Begini Detik-detik Terakhir Diplomat Kemlu dalam Rekaman CCTV Sebelum Tewas di Kamar Kos Megapolitan

Begini Detik-detik Terakhir Diplomat Kemlu dalam Rekaman CCTV Sebelum Tewas di Kamar Kos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Penyebab kematian ADP (39), seorang
diplomat
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban di kamar indekos kawasan
Menteng
,
Jakarta Pusat
, masih menjadi misteri.
Meski demikian, aktivitas terakhir ADP sebelum ditemukan meninggal pada Selasa (8/7/2025) mulai terungkap melalui rekaman kamera pengawas (CCTV) yang diperoleh
Kompas.com
pada Kamis (10/7/2025).
Dalam rekaman CCTV pada Senin (7/7/2025) pukul 23.24 WIB, ADP terlihat keluar dari kamarnya sambil membawa kantong kresek hitam di tangan kiri.
Ia kemudian membungkuk untuk mengambil sandal yang tergeletak di depan pintu, lalu kembali masuk ke dalam kamar.
Sesaat kemudian, ADP kembali keluar. Kali ini ia keluar dengan kantong plastik di tangan kanan dan menyusuri lorong kos menuju sebuah pintu di ujung koridor.
Pada pukul 23.25 WIB, ia kembali terekam kamera, namun tanpa membawa kantong plastik. Ia mengenakan kemeja berlengan pendek dengan kancing terbuka, lalu masuk kembali ke kamarnya pada pukul 23.26 WIB.
Dari tempat kejadian perkara (TKP), polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya lakban, kantong plastik, dompet korban, bantal, sarung celana, dan pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan tak bernyawa.
Polisi juga menemukan obat sakit kepala dan obat lambung di kamar korban. Namun, belum diketahui apakah ADP memiliki riwayat penyakit tertentu.
“Kalau dari pemeriksaan awal kami sih belum mendalam mengarah ke sana (pembunuhan) ya,” ujar Kapolsek Menteng Komisaris Rezha Rahandhi.
Hingga kini, polisi telah memeriksa empat saksi, yaitu pemilik dan penjaga indekos, tetangga kamar, serta istri korban. Selain itu, polisi juga menelaah rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.
Sebelumnya diberitakan, jasad ADP ditemukan di kamar indekos di Jalan Gondangdia Kecil Nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa pagi. Penemuan jenazah bermula dari laporan warga sekitar pukul 08.30 WIB.
“Saat ditemukan, korban dalam posisi terbaring di atas kasur dengan kepala tertutup lakban dan tubuh tertutup selimut,” jelas Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.
ADP diketahui berasal dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Polisi masih menyelidiki sejumlah kejanggalan terkait kematian korban yang hingga kini belum terungkap.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 21:51
51 Persen Kasus di KPK Libatkan Pemda, Termasuk dari Lampung Regional 10 Juli 2025

51 Persen Kasus di KPK Libatkan Pemda, Termasuk dari Lampung
Tim Redaksi
LAMPUNG, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan
Korupsi
(
KPK
) menyebut sebanyak 51 persen dari seluruh perkara yang ditangani lembaga tersebut berkaitan dengan pemerintah daerah.
Wakil Ketua KPK
Johanis Tanak
mengungkapkan hal itu dalam rapat koordinasi (rakor) pencegahan
korupsi
yang digelar di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Rakor tersebut diikuti jajaran pemerintah daerah dari DKI Jakarta,
Lampung
, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.
“Sebanyak 51 persen atau 854 dari 1.666 perkara yang ditangani KPK bersinggungan dengan pemerintah daerah, baik dari jajaran eksekutif dan legislatif, termasuk yang diungkap dari Provinsi Lampung,” kata Johanis dalam siaran pers, Kamis.
“Angka ini menjadi alarm bahaya yang perlu diwaspadai dan dibenahi,” ujarnya.
Johanis menekankan pentingnya sinergi strategis dalam mendorong upaya pencegahan korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.
“Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga penentu arah perubahan,” ucapnya.
Menurutnya, KPK ingin memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kolaborasi dan integritas menjadi kunci, jadikan KPK sebagai partner strategis dalam membangun tata kelola,” ujar Johanis.
Dalam kesempatan itu, KPK mendorong penyelarasan antara kebijakan daerah dan strategi nasional pemberantasan korupsi, termasuk Aksi
Stranas PK
.
Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya penggunaan instrumen pencegahan seperti Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (
MCSP
) dan Survei Penilaian Integritas (
SPI
).
Lembaga antirasuah itu juga mendorong kepala daerah agar menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
LHKPN
) secara tepat waktu sesuai Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, serta memperkuat sistem pengendalian gratifikasi dan pemberdayaan penyuluh
antikorupsi
(PAKSI dan API).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 21:50
Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi Regional 10 Juli 2025

Pendapatan Jabar di Bawah Yogyakarta, Pengamat Ekonomi Sarankan Ini ke Dedi Mulyadi
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung,
Acuviarta Kartabi
mengomentari pendapatan da
belanja

Jawa Barat
yang lebih rendah dari
Yogyakarta
.
Seperti diketahui, persentase realisasi pendapatan Yogyakarta mencapai 57,43 persen; berada di atas NTB sebesar 47,1 persen dan Jawa Barat sebesar 44,72 persen.
Sedangkan
realisasi belanja
daerah Jawa Barat mencapai 37,8 persen. Persentase ini di bawah Yogyakarta yang mencapai 41,92 persen dan NTB sebesar 38,99 persen.
Menurutnya, pelaksanaan belanja dan penerimaan pendapatan di Jabar masih berjalan sesuai rencana, meskipun tetap memerlukan pengawasan dan perhatian lebih lanjut.
Acuviarta menjelaskan, meskipun persentase realisasi belanja dan pendapatan saat ini berada di bawah angka normal, tren yang ada masih menunjukkan perkembangan positif.
“Karena soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati, sehingga saya memaknainya kondisi saat ini lebih kepada bagian tatakelola anggaran yang lebih hati-hati, tidak semata-mata soal persentase belanja yang tinggi saja,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (10/7/2025).
Ia menambahkan, saat ini terdapat kesempatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk mempercepat realisasi belanja dan pendapatan, mengingat adanya perubahan mendasar pada kebijakan fiskal di semester pertama.
”
Belanja
infrastruktur pada semester ini meningkat cukup signifikan, sehingga memerlukan waktu dan perhatian lebih khusus,” jelas Acuviarta.
Meskipun demikian, percepatan yang lebih agresif masih dibutuhkan, terutama dalam proses lelang atau pengadaan barang dan jasa.
Dari sisi pendapatan, Acuviarta menyarankan kepada pemerintahan yang dipimpin
Gubernur Jabar

Dedi Mulyadi
, agar percepatan difokuskan pada sektor di luar pajak kendaraan bermotor (PKB), seperti pajak air permukaan dan pajak bahan bakar minyak.
“PKB sedang dalam masa pemberian insentif pembebasan tunggakan. Di luar PKB, seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak, dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasinya,” katanya.
Selain itu, Acuviarta juga menyoroti Perpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan efisiensi dan realokasi belanja daerah.
Ia menilai, kebijakan tersebut perlu disikapi secara positif meskipun masih memerlukan waktu untuk diimplementasikan.
“Pak Gubernur sudah melakukan pembaruan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran, perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Juni 2025 mencapai 38,79 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 31,8 persen.
Ia juga menekankan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar mencapai 44,72 persen, melampaui target yang ditetapkan dalam APBD 2025 yang sebesar 31,8 persen.
“Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 21:48
Korban Kekerasan Rumoh Geudong Masih Berat Terima Pembangunan "Memorial Living Park" di Pidie Aceh Regional 10 Juli 2025

Korban Kekerasan Rumoh Geudong Masih Berat Terima Pembangunan “Memorial Living Park” di Pidie Aceh
Tim Redaksi
PIDIE, KOMPAS.com
– Salah satu korban kekerasan di
Rumoh Geudong
, Kabupaten
Pidie
,
Aceh
, Saifuddin (32), mengaku masih berat menerima pembangunan
Memorial Living Park
di lokasi bekas Pos Sattis tersebut.
Saifuddin merupakan korban pelanggaran
HAM
berat yang dialami saat dirinya masih berusia lima tahun. Ia mengaku diculik bersama ayahnya ke Pos Sattis Rumoh Geudong pada 1998 dan mengalami penyiksaan.
“Saya disetrum, digantung kepala ke bawah. Ngak usah kita ceritakan lagi, kalau bicara soal masa lalu memang tidak akan habis, dan itu tidak akan hilang,” ujarnya saat ditemui usai peresmian Memorial Living Park, Kamis (10/7/2025).
Kini, lokasi Rumoh Geudong telah dibangun ulang menjadi taman memorial. Namun, menurut Saifuddin, pembangunan ini tak melibatkan para korban maupun masyarakat sekitar.
“Kalau bilang menerima, kayaknya siapa yang menerima ya, tapi karena ini udah program pemerintah ya kita lanjut aja. Cuma kalau soal menerima, saya tidak tahu mau jawab apa,” ucapnya.
Ia mengaku kecewa karena aspirasi korban untuk membangun miniatur atau replika Rumoh Geudong ditolak pemerintah.
“Seperti miniatur itu tidak diterima, pemerintah waktu itu mengatakan ini akan mengungkit luka lama. Sebenarnya harapan kami rasa khas Rumoh Geudong itu jangan hilang, tapi pemerintah malah meratakan semua. Yang ada tinggal cuma tangga, itu pun sudah capek kita perjuangkan,” tuturnya.
Saifuddin berharap pemerintah tetap membangun replika Rumoh Geudong agar generasi mendatang bisa memahami sejarah kekerasan masa lalu.
“Setidaknya karena sudah terlanjur begini, korban mengharapkan ada dibuat miniatur Rumoh Geudong yang sama seperti Rumoh Geudong waktu dulu,” katanya.
Ia juga berharap pemerintah membangun museum di area Memorial Living Park serta menyerahkan pengelolaannya kepada para korban dan masyarakat sekitar.
“Harapan kita dibangun miniatur, terus ini dikelola oleh korban, masyarakat sekitar, dan tentunya anggaran dari pemerintah,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia meminta agar doa bersama rutin setiap 7 Agustus—bertepatan hari pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh—dapat terus difasilitasi di lokasi Memorial Living Park.
Saifuddin juga menuntut percepatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh, serta pemulihan dan pemberdayaan korban, termasuk bantuan lapangan pekerjaan.
“Kami meminta untuk disediakannya lapangan pekerjaan kepada kami, korban yang masih pengangguran dan juga kepada korban-korban lain yang senasib dengan kami,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 21:44
Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025 Nasional 10 Juli 2025

Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Sosial
(Mensos)
Saifullah Yusuf
mengatakan, 100 titik
Sekolah Rakyat
telah dimatangkan dan siap untuk beroperasi pada Juli 2025.
Saifullah menuturkan, pada tahap pertama sebanyak 63 dari 100 sekolah akan dibuka pada 14 Juli 2025, sisanya menyusul di akhir bulan.
“Yang siap untuk tanggal 14 Juli, itu baru di 63 titik. Yang 37 titik lagi, Insya Allah di akhir Juli,” ujar Saifullah usai agenda Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai BMD Milik Pemda dan Universitas, di Kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Total akan ada lebih dari 9.700 siswa yang mengikuti pendidikan Sekolah Rakyat, dengan dukungan sekitar 1.500 guru.
“Untuk yang 100 titik sebenarnya sudah tuntas. Kepala sekolah dan gurunya sudah selesai diseleksi. Tinggal memasuki proses pembelajaran di 100 titik. Gurunya 1.500an lebih sedikit,” jelasnya.
Saifullah memastikan, calon siswa Sekolah Rakyat dipilih berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (
DTSEN
) yang telah disurvei sebelumnya.
“Benar-benar berdasarkan data atau berbasis data, yang semuanya disurvei, dan setelah itu ditandatangani. Inilah perkembangan Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Saifullah menegaskan, calon siswa Sekolah Rakyat tidak boleh berdasarkan rekomendasi titipan pejabat atau hasil suap.
“Masyarakat mendukung hadirnya Sekolah Rakyat ini dengan catatan harus dilaksanakan benar-benar sesuai maksud dan tujuannya. Jangan sampai misalnya rekomendasi siswa itu titipan, apalagi hasil suap, dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” tuturnya.
Dalam penyaringan calon siswa Sekolah Rakyat, Kemensos berpatokan kepada DTSEN.
Dua kriteria utama calon siswa Sekolah Rakyat adalah masuk dalam Desil 1, yaitu 10 persen keluarga termiskin menurut DTSEN.
Lalu, masuk dalam Desil 2, yaitu 11–20 persen keluarga termiskin dalam DTSEN.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/07/2025 21:36