Author: Kompas.com

DEB Pertamina di Besakih Bali, Lestarikan Hutan dan Sejahterakan Warga

DEB Pertamina di Besakih Bali, Lestarikan Hutan dan Sejahterakan Warga
Penulis
KOMPAS.com
–
Pertamina
melalui program Desa Energi Berdikari (DEB) hadir di Desa Besakih, Bali, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, terutama dalam meningkatkan keekonomian dan kemandirian energi masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui program DEB, Pertamina menghijaukan kawasan yang sebelumnya gersang hingga menjadi ruang hidup yang lestari. Barisan pohon produktif ditanam warga melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Maha Wana Basuki bersama Pertamina dalam program
Perhutanan Sosial
. Upaya ini tidak hanya menghijaukan, tetapi juga membawa kesejahteraan.
Ketua LPHD Maha Wana Basuki, I Nyoman Artana, yang juga
local hero
Pertamina, menyampaikan bahwa Hutan
Desa Besakih
dikelola dengan mengedepankan aspek keseimbangan lingkungan karena lokasi ini disebut Huluning Bali Rajya, yang berarti hulunya Pulau Bali.
“Apabila lokasi ini tidak dipelihara dengan baik, maka akan memengaruhi potensi bencana alam dan perubahan iklim di Bali,” ucapnya melalui siaran pers, Jumat (11/7/2025).
Pemulihan dan pengembangan Hutan Desa Besakih, lanjut Nyoman, telah dimulai sejak 2023 melalui penguatan kelompok, penanaman pohon endemik, dan pengembangan produk madu.
Dengan pendampingan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Integrated Terminal Manggis, dilakukan pula pembangunan dan penataan kawasan wisata.
“Hutan Desa Besakih dikelola dengan menerapkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang berarti tiga penyebab kebahagiaan,” terang Nyoman.
Konsep ini, kata Nyoman, mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa melalui program DEB Desa Besakih yang diresmikan Jumat (11/7/2025), kawasan hutan Desa Besakih kini ditingkatkan dengan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Energi terbarukan
minim emisi tersebut memiliki kapasitas 6,6
kilowatt peak
(kWp) dengan baterai 20
kilowatt-hour
(kWh) dan digunakan warga untuk mesin ekstraktor madu otomatis serta penerangan di lokasi
camping
.
“Program DEB Desa Besakih diharapkan dapat menggerakkan perekonomian area
perhutanan sosial
hingga Rp 120 juta per bulan melalui pengelolaan pariwisata, dengan total kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang diperkirakan mencapai 2.000 orang,” jelas Fadjar.
Selain itu, melalui produksi madu dan pengolahan hasil hutan nonkayu lainnya yang dikelola secara berkelanjutan, masyarakat juga memperoleh manfaat ekonomi.
Menurutnya, PLTS yang terpasang akan memberikan penghematan biaya listrik hingga Rp 14 juta per tahun dan mendukung pengurangan emisi karbon dengan potensi reduksi sebesar 8,59 ton
carbon dioxide equivalent
(CO2eq) per tahun.
DEB Besakih merupakan salah satu dari 80 DEB yang ditargetkan Pertamina pada 2025.
“DEB merupakan inovasi dan inisiatif Pertamina untuk mewujudkan swasembada energi desa berbasis
energi terbarukan
. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap desa mandiri energi,” kata Fadjar.
Selain itu, pembangunan DEB disesuaikan dengan potensi sumber energi bersih, kekuatan, dan keunggulan ekonomi masing-masing desa, sehingga memberikan efek ganda bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara nasional, Pertamina telah membangun 173 DEB di seluruh Indonesia. Terdiri atas 146 DEB berbasis energi surya, 16 DEB gas metana dan biogas, 8 DEB mikrohidro, 2 DEB energi biodiesel, dan 1 DEB
hybrid
energi surya dan angin.
DEB Pertamina mendorong pemanfaatan energi terbarukan dengan kapasitas 791 ribu watt-peak energi surya, 6.500 liter energi biodiesel, 860.000 meter kubik (m³) biogas dan biometana, 16.500
watt-peak
energi
hybrid
surya dan angin, serta 52.000
watt
energi mikrohidro.
“Seluruh energi bersih ini menyumbang pengurangan emisi karbon hingga 729 ton CO2eq per tahun,” pungkas Fadjar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 20:17
Pengemudi Fortuner Penyebab Tabrakan Beruntun di Utan Kayu Diduga Mengantuk Megapolitan 11 Juli 2025

Pengemudi Fortuner Penyebab Tabrakan Beruntun di Utan Kayu Diduga Mengantuk
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polisi menduga pengemudi Toyota Fortuner yang menyebabkan
kecelakaan
beruntun di Jalan Jenderal Ahmad Yani, tepatnya di depan Halte Transjakarta Utan Kayu,
Jakarta Timur
, Jumat (11/7/2025) pagi, dalam kondisi mengantuk saat mengemudi.
“Ya kemungkinan bisa ngantuk atau apa pun itu bisa terjadi, namanya juga pagi hari ya, tidak tahu dia dari mana mau ke mana,” ucap Kanit Laka Lantas AKP Darwis Yunarta, saat dikonfirmasi, Jumat (11/9/2025).
Darwis menyampaikan, pengemudi Fortuner saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Persahabatan usai mengalami luka akibat kecelakaan.
Ia menjelaskan, saat kejadian, mobil Fortuner melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali hingga menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah.
“Saat itu, di depan kan lampu merah tuh, akhirnya menabrak kendaraan yang ada di depan, ada menabrak motor, menabrak beberapa kendaraan,” ungkap Darwis.
Ia menambahkan, saat itu pengemudi Fortuner memacu kendaraannya dengan kencang sehingga mendorong kendaran lainnya.
“Karena mobil kan kenceng ya, bukan kenceng, tapi karena mobil besar mendorong, sehingga ada empat mobil lagi terdorong ke depan,” tutur Darwis.
Sebelumnya,
kecelakaan beruntun
melibatkan lima mobil dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Halte Transjakarta Utan Kayu, Jakarta Timur, Jumat (11/7/2025) sekitar pukul 06.30 WIB.
Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Sunaryo, mengatakan, kronologi kecelakaan masih dalam penyelidikan.
“Ini kronologi masih dalam penyelidikan, kendaraan yang terlibat ada lima kendaraan (mobil), dua sepeda motor,” ucap Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Kompol Sunaryo, kepada wartawan, Jumat.
“Ada dua (korban) hanya luka-luka saja, itu pengendara motor yang mengalami luka,” ungkap Sunaryo.
Kecelakaan
sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalan tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 20:12
Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto

Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Keakraban Wakil Presiden (Wapres) RI
Gibran Rakabuming Raka
dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau
Titiek Soeharto
dinilai memiliki makna tertentu.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai, salah satu makna yang terlihat di publik adalah bahwa itu merupakan cara Gibran untuk semakin memantapkan komunikasi politiknya dengan kubu Presiden RI Prabowo Subianto.
“Tapi, kan kadang publik tidak bisa berhenti untuk selalu mengatakan bahwa ini mungkin cara bagaimana
komunikasi politik
Gibran gitu ya, untuk terus memantapkan bagaimana hubungan politiknya yang semakin akrab lah terutama dengan kubu Pak Prabowo Subianto,” kata Adi Prayitno, saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).
Sebab, lanjut Adi, Titiek Soeharto adalah sosok penting dalam
Partai Gerindra
yang juga dipimpin oleh Prabowo Subianto.
“Apapun judulnya, Mbak Titiek ini adalah sosok yang saat ini juga merupakan bagian penting dari Partai Gerindra dan cukup dekat dengan Prabowo Subianto,” tutur dia.
Analisis lainnya, menurut Adi, keakraban keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab Wapres RI dalam membangun relasi politiknya, termasuk dengan Titiek Soeharto.
Terlebih, ia berpandangan bahwa seorang Wakil Presiden RI memang mesti menunjukkan relasi dan hubungan yang baik dengan semua kalangan, baik itu dengan DPR hingga pimpinan-pimpinan partai politik.
“Jadi, bagi saya, sebenarnya ketika ada fenomena di mana Gibran itu menunjukkan keakrabannya dengan Titiek Soeharto, itu tentu bagian dari tanggung jawab, dan bagian dari bagaimana seharusnya wakil presiden yang memang membangun relasi politik dengan semua kalangan dengan baik,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto tampak akrab dalam kunjungan kerja di Sleman, Yogyakarta.
Keakraban seharian antara Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman berlangsung pada Selasa (8/7/2025).
Mereka berdua bahkan berangkat bersama satu pesawat dari Jakarta menuju Yogyakarta, yang merupakan daerah pemilihan dari Titiek Soeharto.
Titiek menyebut, kegiatan bareng Gibran tersebut sebagai “blusukan bersama” yang berguna bagi masyarakat.
Sementara, Gibran berkelakar bahwa Titiek adalah ketua komisi paling sakti, sehingga dia mengajak Titiek dalam kunjungan kerja ke Sleman ini.
“Biar masalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan ketua komisi paling sakti ini,” kata Gibran, usai melakukan panen tebu di Kawasan Pangan Lanud Adisutjipto, Selasa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 20:03
Cerita Warga Ciledug Indah Saat Didatangi Gibran: Janjikan Solusi Masalah Banjir Megapolitan 11 Juli 2025

Cerita Warga Ciledug Indah Saat Didatangi Gibran: Janjikan Solusi Masalah Banjir
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
Adi Saputra (52), warga Perumahan
Ciledug
Indah 1, Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang, menceritakan soal kunjungan Wakil Presiden RI
Gibran
Rakabuming Raka ke wilayah tempat tinggalnya.
Ia mengatakan, Gibran menjanjikan solusi kepada warga Ciledug Indah 1 terkait
banjir
yang sering kali terjadi di sana.
“Tadi Pak Wapres nanya, ‘Di sini sering banjir ya?’ Saya jawab, iya. Terus beliau bilang, ‘Nanti ini akan kita carikan solusi’,” kata Adi saat ditemui usai kunjungan Gibran, Jumat (11/7/2025).
Adi dan warga Perumahan Ciledug Indah 1 lainnya mengaku cukup senang mendengar janji tersebut.
Namun, ia berharap pernyataan Gibran bukan sekadar ucapan, melainkan disertai dengan tindakan nyata dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Ya Alhamdulillah kalau semua-muanya ada solusi, karena di sini sering banjir. Kita sudah terbiasa, tapi lama-kelamaan capek juga. Mudah-mudahan pemerintah itu ada aksi, tindak lanjut. Jangan sekadar ngomong doang,” kata dia.
Oleh sebab itu, Adi menginginkan upaya normalisasi Kali Angke bisa segera dilakukan, termasuk pembenahan drainase di jalan utama sekitar kawasan tersebut, yakni Jalan KH Hasyim Asy’ari, Kota Tangerang.
“Normalisasi kali lah sama drainase di pinggir jalan raya itu, di Jalan KH Hasyim Asy’ari, itu segera saja dilakukan drainase karenakan enggak ada drainase di sana,” jelas dia.
Sebagai warga yang tinggal di lokasi rawan banjir selama 25 tahun, Adi berharap hanya ingin bisa merasa aman dan nyaman di rumah sendiri seperti warga pada umumnya.
“Harapannya sebagai warga Ciledug Indah 1 adalah kita di sini sebagai warga pengen seperti warga yang lain. Jadi kalau bisa jangan ada rasa khawatir, atau enggak nyaman,” ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Ciledug Indah 1, Pedurenan, Karang Tengah, Kota Tangerang, Jumat (11/7/2025).
Lokasi tersebut menjadi salah satu titik yang tergenang banjir parah beberapa hari lalu.
Pantauan
Kompas.com
, Gibran tiba di lokasi pukul 11.42 WIB bersama rombongannya menggunakan mobil.
Setibanya di depan masjid Nurul Muhajirin Ciledug Indah 1, ia turun dari mobil dan disambut Wali Kota Tangerang, Sachrudin; Camat Karang Tengah, Hendriyanto; dan Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 20:02
Banyak Sarana dan Prasarana Umum di Jakarta Dicuri, Pramono: Kami Segera Pasang CCTV Megapolitan 11 Juli 2025

Banyak Sarana dan Prasarana Umum di Jakarta Dicuri, Pramono: Kami Segera Pasang CCTV
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
mengaku prihatin dengan maraknya
pencurian
sarana dan prasarana umum di Ibu Kota, mulai dari pagar pembatas jembatan hingga lampu hias di ruang publik.
Ia akan segera memperluas pemasangan kamera pengawas (
CCTV
) di lokasi-lokasi yang rawan pencurian.
“Jadi kami segera memasang CCTV di lokasi-lokasi seperti itu dan sudah mulai kami pasang. Kemarin saya sudah memerintahkan untuk itu,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Namun, ia mengakui bahwa luasnya wilayah Jakarta menjadi tantangan tersendiri dalam mengawasi seluruh fasilitas umum.
Bahkan, lampu hias warna-warni yang dipasang di area Semanggi, Jakarta Pusat, dalam rangka perayaan ulang tahun Jakarta atas instruksi Wakil Gubernur Rano Karno, kini banyak yang hilang.
“Jakarta ini kan begitu besar, begitu luas. Jangankan itu, lampu yang kita pasang di Semanggi itu, yang berwarna-warni, sekarang mulai berkurang. Karena, ya mohon maaf, ternyata ada yang mengambil,” ujar Pramono.
Ia menambahkan, meski pengawasan sudah dilakukan melalui petugas dan CCTV, aksi pencurian masih kerap terjadi.
“Tetapi itulah kenyataan, kami tidak akan lelah untuk mengatasi itu. Karena itu adalah persoalan lapangan yang perlu diatasi,” ujarnya.
Salah satu contoh nyata kerusakan fasilitas umum akibat pencurian adalah di Jembatan Buntung yang membentang sekitar tujuh meter di Jalan Yos Sudarso, Koja, Jakarta Utara.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com
, pagar pembatas besi di sisi kiri jembatan tersebut telah hilang dicuri, hanya menyisakan beton bekas pondasi berwarna hitam dan kuning.
Situasi ini semakin diperparah dengan banyaknya pengendara motor yang nekat melawan arah di trotoar jembatan, membuat pejalan kaki merasa tak aman.
“Sudah pasti ini bahaya, takutnya yang suka lawan arah di trotoar ini jatuh ke kali. Namanya enggak ada penghalang, orang kalau jalan enggak ada pegangan,” kata Yusuf (54), tukang sol sepatu yang sehari-hari mangkal di samping jembatan, Rabu (9/7/2025).
Yusuf mengungkapkan bahwa pagar pembatas itu sudah hilang sejak sekitar 10 tahun lalu, namun hingga kini belum juga diperbaiki.
Ia dan warga sekitar berharap pemerintah segera menindaklanjuti dan memasang kembali pagar demi keselamatan.
Tak hanya pagar pembatas, Yusuf juga menyebut kabel listrik di kawasan tersebut kerap menjadi sasaran pencurian.
“Jangankan besi, kabel listrik juga digergaji itu. Kalau udah ada percikan api baru mereka pergi,” jelas Yusuf.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 19:43
Parkir Motor Dialihkan, Pengunjung Alun-Alun Bogor Lebih Suka Parkir di Masjid Agung Megapolitan 11 Juli 2025

Parkir Motor Dialihkan, Pengunjung Alun-Alun Bogor Lebih Suka Parkir di Masjid Agung
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Zona parkir di kawasan
Alun-Alun Kota Bogor
kini telah dipindahkan sepenuhnya dari yang sebelumnya berada di sepanjang Jalan Dewi Sartika.
Sejak diterapkannya larangan parkir sepeda motor di sisi barat alun-alun, banyak pengunjung mengaku lebih memilih memarkirkan kendaraannya di basemen
Masjid Agung
, Bogor.
Lokasi ini dinilai paling praktis karena terhubung langsung ke area dalam alun-alun melalui tangga penghubung.
Pantauan
Kompas.com
pada Jumat (11/7/2025), tidak tampak lagi sepeda motor parkir di sepanjang ruas Jalan Dewi Sartika.
Sebagai gantinya, dua titik parkir resmi disediakan, yakni di basemen Masjid Agung Kota Bogor dan Blok F Trade Center.
Dari dua pilihan tersebut, pengunjung lebih banyak memilih Masjid Agung karena aksesnya lebih dekat dan langsung ke alun-alun.
Seperti halnya Feri (29), warga Kayumanis, yang mengaku memarkirkan motornya di Masjid Agung karena dapat langsung masuk ke area alun-alun.
“Saya ke sini bawa motor, sekarang parkirnya langsung di basemen Masjid Agung saja. Turun tangga, langsung sampai alun-alun, lebih cepat,” kata Feri kepada
Kompas.com,
Jumat (11/7/2025).
Menurut Feri, sejak sistem parkir ditertibkan dan dipusatkan di dua titik tersebut, suasana alun-alun menjadi lebih nyaman dan tertib.
Ia mengaku tidak keberatan berjalan sedikit lebih jauh dibanding sebelumnya yang bisa parkir tepat di depan alun-alun.
“Dulu mah tinggal berhenti depan alun-alun, tapi sumpek dan semrawut. Sekarang lebih enak, parkirnya jelas, tempatnya juga (jadi) bersih,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Mila (41), warga Cimahpar, yang juga memilih basemen Masjid Agung sebagai lokasi parkir saat mengajak anak-anak berkunjung.
“Kalau parkir di Masjid Agung tuh tinggal masuk basemen, langsung sampai. Anak-anak juga enggak capek jalan jauh. Kalau yang di Blok F harus jalan sedikit, jadi kami pilih yang lebih dekat,” ujar Mila.
Parkir di basemen Masjid Agung beroperasi dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB, dengan tarif Rp 2.000 per jam dan maksimal Rp 7.000 per hari.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 19:42
Mensesneg Yakin Tarif Impor AS Tidak Ada Kaitannya Indonesia Gabung BRICS

Mensesneg Yakin Tarif Impor AS Tidak Ada Kaitannya Indonesia Gabung BRICS
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pengenaan
tarif impor
sebesar 32 persen dari Amerika Serikat (AS) tidak terkait dengan bergabungnya
Indonesia
dalam organisasi
BRICS
.
Tarif itu dikenakan jauh-jauh hari oleh Presiden AS Donald Trump sebagai balasan atas tarif impor yang dikenakan Indonesia untuk produk-produk negeri Paman Sam.
“Kalau menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada (kaitannya). Dan pengenaan tarif 32 persen itu pun kan jauh-jauh hari sebelum kita dinyatakan menjadi anggota penuh BRICS. Saya pikir nggak ada hubungannya,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (11/7/2025).
Prasetyo menuturkan, tarif tersebut pun bukan hanya berlaku untuk Indonesia maupun negara anggota BRICS. Tarif dikenakan Trump kepada sekitar 180 negara di dunia.
“Karena itu kan kalau saudara-saudara perhatikan kan tidak hanya berlaku untuk Indonesia,” ucap Prasetyo.
Adapun saat ini, Indonesia tengah menegosiasi kembali besaran tarif tersebut, menyusul kebijakan AS yang bakal mematok tarif 32 persen kepada Indonesia per 1 Agustus 2025.
Tenggat itu jauh lebih lama dari tenggat semula pada 9 Juli 2025.
Pihak Indonesia menilai AS memberikan kelonggaran waktu untuk berunding lebih lanjut.
“Minta doanya, tim ekonomi kita sedang berada di Amerika dipimpin oleh Pak Menko (Perekonomian) Airlangga untuk terus melakukan upaya negosiasi, supaya intinya adalah kita berharap apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dapat ditinjau kembali sehingga memberikan keuntungan bagi perdagangan kita,” jelas Prasetyo.
Ia pun berharap, AS dapat mempertimbangkan tarif lebih kecil bagi Indonesia.
“Kita berharap, kita betul-betul berharap itu Pemerintah Amerika dapat mempertimbangkan. Tapi makanya kita tunggu, mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia supaya tim negosiator dapat memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara kita,” pinta Prasetyo.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan hasil negosiasi tarif impor terhadap 14 negara. Indonesia termasuk dalam daftar dengan tarif sebesar 32 persen.
Trump menyampaikan pengumuman itu lewat sejumlah unggahan di media sosial Truth Social, Senin (7/7/2025) waktu AS. CNBC melaporkan informasi tersebut pada Selasa (8/7/2025).
Tarif baru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
Selain Indonesia, negara lain yang masuk daftar antara lain Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, dan Myanmar.
Trump juga menyebut Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.
Barang dari Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia akan dikenai tarif 25 persen.
Produk asal Afrika Selatan dan Bosnia dikenai tarif 30 persen. Indonesia masuk kategori dengan bea impor 32 persen.
Tarif untuk Bangladesh dan Serbia ditetapkan 35 persen. Kamboja dan Thailand dikenai 36 persen. Laos dan Myanmar terkena tarif tertinggi, 40 persen.
Trump meminta 14 negara tersebut tidak membalas tarif itu dengan kenaikan bea serupa.
“Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan Tarif, maka, berapa pun jumlah yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke 25 persen yang kami kenakan,” tulis Trump dalam surat yang diunggah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 18:30
Ketika Dokter Tifa Pilih Diam Dicecar 68 Pertanyaan soal Ijazah Jokowi…

Ketika Dokter Tifa Pilih Diam Dicecar 68 Pertanyaan soal Ijazah Jokowi…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di balik Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polda Metro Jaya
, Jumat (11/7/2025), Tifauzia Tyassuma atau
dokter Tifa
melangkah.
Ia datang memenuhi undangan klarifikasi atas laporan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terkait dugaan ijazah palsu.
Namun langkah itu tak semata untuk menjawab 68 pertanyaan yang sudah disiapkan penyidik.
Ada satu hal yang sejak awal ingin dia lihat yakni ijazah asli Presiden Jokowi.
“Jati diri dari ijazah, secara analog, itu kan sampai hari ini belum kita dapatkan. Seharusnya, saya sebagai terlapor itu punya hak untuk melihat,” ujar Tifa kepada, usai pemeriksaan.
Menurut Tifa, klarifikasi tak akan berjalan terang jika objek utama yang dipermasalahkan, dokumen ijazah itu, tidak diperlihatkan.
Ia pun menolak menjawab sebagian besar pertanyaan penyidik.
“68 pertanyaan itu kurang lebih menyoal tentang penelitian saya terkait ijazah itu. Nah, sebelum saya menjawab, tentu saja ijazah itu harus dihadirkan. Kalau tidak, ya omon-omon saja jadinya,” katanya.
Ia menambahkan menjawab 68 pertanyaan yang diajukan penyidik dianggapnya tidak berarti jika obyek utama yang dipermasalahkan, yakni
ijazah Jokowi
, tidak dihadirkan dalam pemeriksaan.
“Apa artinya 68 pertanyaan itu saya jawab kalau obyek utamanya, yaitu ijazahnya, enggak hadir di sini?” kata Tifa.
Meski demikian, ia mengaku tetap menjawab beberapa pertanyaan di luar isu utama ijazah, terutama yang menyangkut status dirinya sebagai saksi terlapor.
Tifa mengaku, sebenarnya sudah siap secara mental untuk menjalani pemeriksaan selama berjam-jam pada hari itu.
“Saya sebetulnya hari ini pun juga siap untuk diperiksa berjam-jam. Saya sudah siap mental,” tegasnya.
Namun, Tifa kembali menilai pemeriksaan itu menjadi tidak relevan karena tanpa kehadiran ijazah sebagai obyek utama penyelidikan.
“Kalau ada ijazahnya di depan meja ini, ya kita berbincang-bincang tentang ijazah tersebut. Dan itu akan relevan dengan pertanyaan yang diajukan,” katanya.
Dalam keterangannya, Tifa juga menguraikan analisisnya terkait kejanggalan dokumen akademik milik Jokowi.
Ia menyoroti inkonsistensi antara waktu pelaksanaan KKN dan tanggal wisuda.
“Bareskrim mengatakan, KKN itu terjadi pada akhir 1983. Ternyata, yang bersangkutan mengatakan awal tahun 1985,” ungkap Tifa.
Ia menilai informasi itu tidak sejalan dengan data di ijazah Jokowi, yang mencantumkan wisuda pada November 1985.
“Sebab, tidak mungkin kalau mahasiswa UGM itu awal 1985 baru KKN, lalu November 1985 juga sudah wisuda,” lanjut dia.
Menurut Tifa, ketidaksesuaian tersebut menjadi bagian dari penelitiannya yang bersumber dari analisis dokumen, rekaman video, hingga data digital.
“Jadi, kita ini tidak boleh menafikan bahwa sekarang ini dunia digital itu adalah bagian dari data sains,” katanya.
Presiden Jokowi sebelumnya melaporkan lima nama ke Polda Metro Jaya atas
tudingan ijazah palsu
.
Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/2831/IV/2025/SPKT/
POLDA METRO JAYA
.
Polda Metro Jaya menyatakan tengah menyelidiki kasus tersebut. Barang bukti yang diserahkan Jokowi berupa flashdisk berisi 24 tautan video YouTube, unggahan media sosial X, fotokopi ijazah, dan dokumen penunjang lainnya.
Tifa sendiri masuk dalam daftar lima orang yang dilaporkan. Namun, hingga saat ini status hukumnya masih sebagai saksi terlapor.
(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Faieq Hidayat)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 17:55
9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
Mufti Anam
mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
komisaris BUMN
.
Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
komisaris BUMN
.
“Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
Kompas.com
, Jumat (11/7/2025).
Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
“Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
“Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
“Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
“Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 17:03
Prabowo Bakal Hadiri Bastille Day di Perancis Minggu Depan

Prabowo Bakal Hadiri Bastille Day di Perancis Minggu Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
dijadwalkan menghadiri Hari Nasional Republik Prancis,
Bastille Day
, di Paris, Perancis, pada Senin (14/7/2025).
Diketahui, Hari Bastille atau La Fête Nationale merujuk pada invasi Bastille pada 14 Juli 1789, yang dianggap sebagai awal Revolusi Perancis.
“Ada undangan dari Presiden (Emmanuel) Macron dan pemerintah Perancis untuk menghadiri Hari Bastille, Bastille Day, tanggal 14,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Prasetyo menuturkan, undangan tersebut adalah kehormatan besar bagi Indonesia.
Kunjungan Kepala Negara ke Perancis sekaligus menjadi kunjungan balasan, usai Presiden Perancis
Emmanuel Macron
menyambangi Indonesia beberapa waktu lalu.
Pemerintah Perancis pun mengundang TNI/Polri untuk parade bersama dengan militer Perancis di Hari Bastille.
“Di situ untuk pertama kalinya akan tampil di acara parade itu adik-adik kita dari TNI maupun Polri, sebagai pasukan defile yang memeriahkan perayaan Hari Bastille tersebut,” ucap dia.
“Ini penghormatan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia,” sambung dia.
Sebelum melawat ke Perancis, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu bakal lebih dulu menghadiri pertemuan ekonomi di Brussel, Belgia.
Prasetyo menuturkan, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih akan mendampingi Prabowo dalam lawatan kali ini.
Menteri yang mendampingi disesuaikan dengan bidang kerja sama yang tengah dibicarakan.
Sedangkan untuk Hari Bastille, Prabowo akan didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Agus Subiyanto.
“Kemudian ada beberapa menteri yang ikut diminta mendampingi beliau. Di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi (Rosan Perkasa Roeslani), Menteri Ekonomi (Airlangga Hartarto) juga ikut hadir mendampingi beliau, Menteri Energi (Bahlil Lahadalia) juga ikut hadir,” ujar Prasetyo.
“Mungkin akan ada penambahan karena pihak Prancis ada beberapa yang dalam perjalanannya akan ada kerja sama dalam bidang perhubungan, kemudian bidang kebudayaan, kemudian bidang pariwisata,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/07/2025 16:56