Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Alasan Pemkot Bogor Tak Ikuti Dedi Mulyadi soal Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB Megapolitan 13 Juli 2025

    Alasan Pemkot Bogor Tak Ikuti Dedi Mulyadi soal Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB Megapolitan 13 Juli 2025

    Alasan Pemkot Bogor Tak Ikuti Dedi Mulyadi soal Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum akan menerapkan kebijakan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    terkait
    jam masuk sekolah
    pukul 06.30 WIB pada tahun ajaran baru 2025/2026.
    Wali
    Kota Bogor

    Dedie Rachim
    memastikan, sekolah di Kota Bogor akan tetap masuk pada pukul 07.00 WIB.
    Keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk faktor geografis serta keterkaitan dengan Kabupaten Bogor yang memberlakukan jam masuk yang sama. 
    “Untuk Kota Bogor, setelah melalui diskusi panjang dengan
    stakeholders
    pendidikan dan berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan jam mulai pelajaran adalah jam 07.00,” ungkap Dedie dalam keterangannya, Minggu (13/6/2025).
    Keputusan ini berlaku untuk jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.
    “Keputusan ini telah melalui berbagai pertimbangan,” tuturnya.
    Adapun keputusan tersebut sesuai surat edaran (SE) Wali Kota Bogor nomor 100.3.4/3179-Disdik tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Kota Bogor. Perinciannya sebagai berikut:
    1. PAUD dan TK
    Jam pelajaran berlangsung selama 3 jam 15 menit per hari pada hari Senin hingga Kamis. Sementara, hari Jumat berlaku 2 jam pelajaran.
    2. SD
    Bagi peserta didik SD kelas I dan II, jam pelajaran ditetapkan selama 7 jam per hari pada Senin hingga Kamis. Namun, khusus hari Jumat, kelas I mengikuti 4 jam pelajaran, sementara kelas II selama 6 jam.
    Untuk peserta didik SD kelas III hingga VI, jam pelajaran berlangsung selama 8 jam 30 menit pada Senin hingga Kamis, dan 6 jam pada hari Jumat.
    3. SMP
    Untuk jenjang SMP, kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 8 jam 45 menit pada hari Senin hingga Kamis, serta 6 jam pada hari Jumat.
    Surat Edaran ini juga memuat arahan pembinaan terhadap peserta didik untuk memanfaatkan waktu luang di luar jam pelajaran dengan kegiatan positif seperti membantu orangtua, kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, hingga pengembangan minat dan bakat.
    Selain itu, waktu malam diimbau digunakan untuk belajar dan aktivitas keagamaan, serta akhir pekan untuk pendidikan keluarga atau kegiatan ekstrakurikuler di bawah pengawasan orang tua.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58/PK.03/DISDIK terkait pengaturan jam pelajaran efektif di satuan pendidikan, dari tingkat PAUD hingga SMA.
    Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda Jawa Barat yang berkarakter Pancawaluya, yaitu generasi yang Bageur (baik), Cageur (sehat), Bener (jujur), Pinter (cerdas), dan Singer (terampil).
    Salah satu pokok penting dalam surat edaran tersebut adalah pengaturan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB, yang berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan.
    Hari sekolah juga dibatasi hanya dari Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu ditetapkan sebagai hari libur.
    Kebijakan ini disesuaikan dengan kemampuan menyerap pelajaran pada pagi hari dan mempertimbangkan potensi usia peserta didik.
    Dengan memulai pembelajaran lebih awal, diharapkan siswa dapat belajar dalam kondisi lebih segar dan optimal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Jastiper Raup Rp 12 Juta di PRJ 2025, Pelanggan hingga Luar Jawa Megapolitan 13 Juli 2025

    Cerita Jastiper Raup Rp 12 Juta di PRJ 2025, Pelanggan hingga Luar Jawa Megapolitan 13 Juli 2025

    Cerita Jastiper Raup Rp 12 Juta di PRJ 2025, Pelanggan hingga Luar Jawa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jasa titip atau jastip jadi salah satu lini usaha yang ikut bergeliat di gelaran
    Pekan Raya Jakarta
    (
    PRJ
    ) atau
    Jakarta Fair
    2025.
    Waya (30), salah satu pelaku usaha jastip atau jastiper asal Bekasi, mengaku meraup omzet hingga belasan juta rupiah selama
    PRJ 2025
    digelar.
    “Aku mulai jastip itu sekitar dua tahun lalu. Tahun ini yang paling aktif, terutama di PRJ,” kata Waya kepada
    Kompas.com
    di Hall 1 JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2025).
    Meski berdomisili di Bekasi, jangkauan jastip Waya sudah meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
    “Member jastip aku dari mana-mana, bahkan banyak dari luar pulau kayak Kalimantan, Balikpapan, sampai Padang,” jelasnya.
    Beberapa barang yang paling banyak dipesan di PRJ 2025, di antaranya, tas snack jumbo edisi terbatas. Biasanya, barang langsung diserbu begitu tersedia.
    “Mereka nitip barang-barang PRJ yang unik, yang bahkan orang Jakarta sendiri susah dapat, seperti tas produk snack,” kata dia.
    Menurut Waya, tingginya permintaan konsumen dipengaruhi tren di media sosial, terutama TikTok.
    Adapun harga barang yang jastip Waya bervariasi, mulai dari Rp 3.000 hingga Rp 100.000 per item. Untuk item eksklusif seperti tas snack jumbo, ia mematok harga sampai Rp 50.000.
    “Tapi yang paling mahal dan paling laku sekarang justru barang elektronik,” tuturnya.
    Di antara barang elektronik yang banyak diburu, Waya menyebut, ada beberapa merek 
    smartwatch
    dan 
    smartphone 
    yang dijual murah di PRJ.
    “Harga aslinya belasan juta, di sini bisa Rp 9 juta. Itu langsung diserbu karena viral di TikTok, akun jastipku juga kebanjiran orderan,” ujar dia.
    Adapun untuk menjalankan usahanya, Waya bolak-balik ke PRJ sebanyak 10 kali. Ia meraup omzet Rp 12 juta, namun belum termasuk modal, biaya makan, dan transportasi.
    “Saking capeknya, kadang ada klien yang kasihan dan kirimin aku makanan kayak bakso. Tapi ya lumayan, karena mereka titip banyak juga,” ujarnya sambil tertawa.
    Waya menyebut, menjadi jastiper di PRJ punya tantangan tersendiri dibanding
    event
    lain.
    Ia harus keluar masuk JIExpo dengan membawa banyak barang, bahkan sampai tiga kali
    loading
    dalam sehari.
    “
    Event
    lain tiketnya paket 3 atau 5 hari. Kalau PRJ tiketnya harian, parkir mahal, dan jarak dari
    booth
    ke parkir jauh banget,” kata Waya.
    “Belum lagi antrean panjang untuk mendapatkan barang eksklusif yang kuotanya terbatas. Harus lari-larian kalau mau dapet,” lanjutnya.
    Waya juga membagikan tips bagi yang ingin memulai usaha jastip, terutama di
    event
    besar seperti PRJ.
    “Orang enggak langsung percaya. Harus siapin uang sendiri, minimal Rp 2 juta,” kata Waya.
    Waya mengaku pernah rugi karena pembeli tidak membayar. Ia menyarankan agar jastiper bergabung dalam komunitas jastip untuk berbagi info dan memperluas jaringan pelanggan.
    “Jangan paksakan orang transfer dulu. Awal-awal, aku kasih opsi bayar belakangan,” ucapnya.
    Menurut Waya, jastiper juga wajib punya media sosial, akun 
    marketplace, 
    hingga aktif di TikTok. 
    “Zaman sekarang enggak bisa enggak pakai sosial media,” tutur dia.
    Dengan semangat dan pengalaman dua tahun, Waya kini menjadikan jastip sebagai pekerjaan utamanya sejak berhenti kerja kantoran setelah menikah.
    “Aku memang suka jalan, suka belanja, dan ternyata cocok di jastip. Ini kerjaan paling lama yang aku tahan sejauh ini,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Operasi Patuh Lodaya Bogor Mulai Besok, Ada 7 Pelanggaran yang Ditindak Megapolitan 13 Juli 2025

    Operasi Patuh Lodaya Bogor Mulai Besok, Ada 7 Pelanggaran yang Ditindak Megapolitan 13 Juli 2025

    Operasi Patuh Lodaya Bogor Mulai Besok, Ada 7 Pelanggaran yang Ditindak
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Kepolisian Resor
    Bogor
    Kota akan menggelar
    Operasi Patuh Lodaya
    2025 selama 14 hari, terhitung Senin (14/7/2025) hingga Minggu (27/7/2025).
    Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Kota Komisaris Polisi Yudiono mengatakan, selama operasi berlangsung, akan diterapkan tilang manual dan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). 
    “Kita lakukan secara edukatif, persuasif, dan penindakan. Termasuk penerapan tilang manual dan ETLE,” kata Yudiono, saat dikonfirmasi, Minggu (13/7/2025).
    Yudiono menyampaikan, dalam operasi lalu lintas tersebut, sasaran penindakan berupa pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
    Ada tujuh pelanggaran yang akan ditindak oleh petugas, di antaranya melawan arus, penggunaan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm, pengendara di bawah umur, dan kendaraan yang melebihi muatan.
    “Tidak ada razia, tapi penindakan dilakukan yang terlihat secara kasat mata,” tuturnya.
    Yudiono pun mengimbau pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas. 
    “Saya imbau agar masyarakat dapat mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai Sasar Anak Sekolah, Diawali di Pesantren

    Cek Kesehatan Gratis Mulai Sasar Anak Sekolah, Diawali di Pesantren

    Cek Kesehatan Gratis Mulai Sasar Anak Sekolah, Diawali di Pesantren
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
    Pratikno
    mengatakna, program
    cek kesehatan gratis
    (CKG) akan mulai menyasar kalangan
    anak sekolah
    pada Juli dan Agustus 2025.
    ”
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis
    ini sudah kami
    launching
    sejak Februari 2025 lalu. Pemeriksaan kesehatan ini berbasis ulang tahun dan sudah jalan. Sekarang ini masuk untuk Pemeriksaan
    Kesehatan Gratis
    di sekolah,” kata Pratikno di Pondok Pesantren Al Falah, Kediri, Minggu (13/7/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Pratikno menuturkan,
    pemeriksaan kesehatan gratis
    untuk anak sekolah sudah dimulai pada pekan ini di pondok-pondok pesantren yang sudah memasuki tahun ajaran baru.
    Kemudian, cek
    kesehatan gratis
    akan digelar di Sekolah Rakyat yang terletak di Cibinong, Bogor, dan Cijantung, Jakarta Timur.
    Selanjutkan, pada bulan Agustus 2025 akan ada Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk anak-anak sekolah baik di sekolah negeri, sekolah swasta atau umum di Kementerian Pendidikan, kemudian madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama.
    Pratikno optimistis, peserta CKG bakal meningkat pesat seiring dengan keikutsertaan anak-anak sekolah untuk memeriksakan kesehatan mereka.
    “Kalau di sekolah mulai bulan Juli-Agustus. Insya Allah akan ada peningkatan signifikan jumlah warga yang sudah cek kesehatannya. Kalau sampai sekarang 12 juta warga, setelah Agustus akan ada penambahan signifikan, karena ada penambahan di pesantren, sekolah, madrasah,” kata dia.
    Pratikno menambahkan, CKG penting untuk diikuti sebagai bagian dari deteksi ini guna memastikan kesehatan fisik masyarakat.
    Mantan Menteri Sekretaris Negara ini mengingatkan, salah satu basis untuk membangun sumber daya manusia unggul adalah kesehatan fisik.
    “Oleh karena itu dengan pemeriksaan ini. Kami harapkan deteksi dini kemungkinan adanya penyakit dan lebih dari itu pola hidup sehat, agar anak-anak menjadi SDM unggul, salah satunya adalah sehat, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kontributif untuk masyarakat, bangsa dan negara,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Ikuti Dedi Mulyadi, Sekolah Kota Bogor Tetap Masuk Pukul 07.00 WIB Megapolitan 13 Juli 2025

    Tak Ikuti Dedi Mulyadi, Sekolah Kota Bogor Tetap Masuk Pukul 07.00 WIB Megapolitan 13 Juli 2025

    Tak Ikuti Dedi Mulyadi, Sekolah Kota Bogor Tetap Masuk Pukul 07.00 WIB
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot)
    Bogor
    belum akan menerapkan kebijakan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    terkait
    jam masuk sekolah
    pukul 06.30 WIB pada tahun ajaran baru 2025/2026.
    Keputusan tersebut sesuai surat edaran (SE) Wali Kota Bogor
    Dedie Rachim
    nomor 100.3.4/3179-Disdik tentang Jam Efektif pada Satuan Pendidikan di Kota Bogor.
    Dalam surat edaran tersebut tertulis jam masuk sekolah di Kota Bogor tetap berlaku pukul 07.00 WIB.
    Dedie Rachim mengatakan, kebijakan itu diterbitkan setelah Pemkot Bogor mempertimbangkan faktor geografis serta keterkaitan dengan Kabupaten Bogor yang juga memberlakukan aturan yang sama.
    “Untuk Kota Bogor, setelah melalui diskusi panjang dengan
    stakeholders
    pendidikan dan berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan jam mulai pelajaran adalah jam 07.00,” ungkap Dedie dalam keterangannya, Minggu (13/6/2025).
    Dedie menyebut, keputusan itu berlaku untuk jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta.
    Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan kemampuan para peserta didik dalam menyerap pembelajaran pada pagi hari.
    “Keputusan ini telah melalui berbagai pertimbangan,” tuturnya.
    Mengacu isi surat edaran Wali Kota Bogor, berikut perincian jam pembelajaran peserta didik Kota Bogor sesuai jenjang sekolah:
    1. PAUD dan TK 
    Jam pelajaran berlangsung selama 3 jam 15 menit per hari pada hari Senin hingga Kamis. Sementara, hari Jumat berlaku 2 jam pelajaran. 
    2. SD
    Bagi peserta didik SD kelas I dan II, jam pelajaran ditetapkan selama 7 jam per hari pada Senin hingga Kamis. Namun, khusus hari Jumat, kelas I mengikuti 4 jam pelajaran, sementara kelas II selama 6 jam.
    Untuk peserta didik SD kelas III hingga VI, jam pelajaran berlangsung selama 8 jam 30 menit pada Senin hingga Kamis, dan 6 jam pada hari Jumat.
    3. SMP
    Untuk jenjang SMP, kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 8 jam 45 menit pada hari Senin hingga Kamis, serta 6 jam pada hari Jumat.
    Surat Edaran ini juga memuat arahan pembinaan terhadap peserta didik untuk memanfaatkan waktu luang di luar jam pelajaran dengan kegiatan positif seperti membantu orangtua, kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, hingga pengembangan minat dan bakat.
    Selain itu, waktu malam diimbau digunakan untuk belajar dan aktivitas keagamaan, serta akhir pekan untuk pendidikan keluarga atau kegiatan ekstrakurikuler di bawah pengawasan orang tua.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58/PK.03/DISDIK terkait pengaturan jam pelajaran efektif di satuan pendidikan, dari tingkat PAUD hingga SMA.
    Kebijakan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda Jawa Barat yang berkarakter Pancawaluya, yaitu generasi yang Bageur (baik), Cageur (sehat), Bener (jujur), Pinter (cerdas), dan Singer (terampil).
    Salah satu pokok penting dalam surat edaran tersebut adalah pengaturan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB, yang berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan.
    Hari sekolah juga dibatasi hanya dari Senin hingga Jumat, sedangkan Sabtu dan Minggu ditetapkan sebagai hari libur.
    Kebijakan ini disesuaikan dengan kemampuan menyerap pelajaran pada pagi hari dan mempertimbangkan potensi usia peserta didik.
    Dengan memulai pembelajaran lebih awal, diharapkan siswa dapat belajar dalam kondisi lebih segar dan optimal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Buntut Pemukulan Anggota TNI, Terminal Arjosari di Kota Malang Usir 25 Jupang dan Mandor Liar Surabaya

    8 Buntut Pemukulan Anggota TNI, Terminal Arjosari di Kota Malang Usir 25 Jupang dan Mandor Liar Surabaya

    Buntut Pemukulan Anggota TNI, Terminal Arjosari di Kota Malang Usir 25 Jupang dan Mandor Liar
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Terminal Tipe A Arjosari di Kota Malang, Jawa Timur, mengambil langkah tegas. Mereka menertibkan 25 juru panggil penumpang (
    jupang
    ) dan mandor yang beroperasi tanpa surat tugas resmi dari perusahaan otobus (PO).
    Penertiban ini bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan terminal.
    Kepala
    Terminal Arjosari
    ,
    Mega Perwira Donowati
    , menjelaskan bahwa berdasarkan pendataan ulang, hanya 29 orang yang terdaftar secara resmi dan memiliki surat tugas yang sah.
    “Data resmi saat ini total ada 29 orang, terdiri dari 13 mandor dan 16 jupang. Semuanya memiliki surat tugas lengkap dari PO Bus,” kata Mega, Minggu (13/7/2025).
    Angka ini menunjukkan penurunan drastis dari data bulan Mei 2024 yang mencatat sebanyak 54 orang beroperasi sebagai jupang dan mandor di terminal tersebut.
    Pembeda utama antara jupang dan mandor resmi serta liar adalah kepemilikan kartu tanda anggota (KTA) dari perusahaan masing-masing.
    “Petugas kami di lapangan secara rutin melakukan pengecekan. KTA ini wajib dipakai saat bertugas,” ujarnya.
    Mega menegaskan tidak akan ada toleransi bagi para jupang liar yang nekat beroperasi di dalam area terminal.
    “Jika masih membandel, kami akan berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghalau mereka keluar dari Arjosari,” tegasnya.
    Sejak penertiban dimulai pada 22 Juni, beberapa jupang liar yang sempat bertahan akhirnya tidak berani lagi beroperasi di dalam terminal, terutama setelah insiden pemukulan terhadap Letda Laut (PM) Abu Yamin, seorang perwira TNI Angkatan Laut pada 27 Juni.
    “Kejadian tersebut membuat kami semakin mengencangkan sweeping terhadap jupang liar. Saat ini, tidak ada lagi jupang liar di dalam terminal. Kalaupun ada yang nekat, para mandor dan jupang resmi yang akan menyuruh mereka keluar,” ujar Mega.
    Meski demikian, masih ada beberapa jupang liar yang mencoba peruntungan di area luar terminal, seperti di dekat pintu keluar atau minimarket.
    Mega menegaskan bahwa pihak terminal akan terus memantau dan menindak praktik-praktik tidak resmi tersebut.
    Terkait sistem pengupahan, Mega menjelaskan bahwa hal itu menjadi tanggung jawab masing-masing PO bus.
    “Setahu saya, kru bus tetap melapor ke perusahaan,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kesal Beras Premium Oplosan, Sengaja Beli Mahal Malah Dikhianati Megapolitan 13 Juli 2025

    Warga Kesal Beras Premium Oplosan, Sengaja Beli Mahal Malah Dikhianati Megapolitan 13 Juli 2025

    Warga Kesal Beras Premium Oplosan, Sengaja Beli Mahal Malah Dikhianati
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com 
    – Warga Depok kecewa dan merasa dirugikan
    beras
    premium yang biasa dibeli diduga dioplos dan takarannya dalam kemasan dikurangi produsen.
     
    Nani (56), warga Beji Timur, Depok, mengatakan, dirinya sengaja membeli beras dengan harga lebih mahal supaya kualitasnya bagus. Namun, parktiknya ia malah dicurangi. 
    “Kadang kita beli beras mahal karena berharap kualitasnya bagus. Tapi kalau ternyata dioplos, ya namanya menipu. Ini menyakiti hati masyarakat kecil seperti saya,” ujar Nani kepada
    Kompas.com
    saat ditemui, Minggu (13/7/2025).
    Menurut dia, selama ini banyak warga yang tidak sadar telah menjadi korban karena percaya pada label dan merek di kemasan beras.
    “Sebenarnya yang disayangkan kalau warga enggak sadar beli 5 kg tapi isinya kurang. Saya pernah sekali kejadian, cuma karena merasa percaya dengan penjual, terima aja,” keluhnya.
    Hal senada disampaikan Hikmah (32), ibu rumah tangga di Kukusan, Depok. Ia mengaku resah dengan dugaan kecurangan ini. 
    “Kami ini ibu-ibu yang mengatur dapur. Kalau harga mahal tapi kualitasnya jelek atau beratnya kurang, jelas kami yang paling dirugikan,” tutur Hikmah.
    Hikmah mengaku kerap membeli beras dalam kemasan bermerek di toko swalayan karena berharap kualitasnya lebih baik. 
    Namun, dengan adanya temuan ini, ia merasa kepercayaannya terhadap produk kemasan dikhianati.
    “Saya pikir beli beras kemasan itu lebih terpercaya, ternyata malah ada yang nakal. Ini benar-benar mengecewakan,” ucapnya.
    Hikmah pun berharap pemerintah memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap
    produsen beras
    , terutama yang sudah menjangkau pasar ritel nasional.
    “Jangan sampai ibu-ibu di rumah terus jadi korban karena kelalaian atau kelicikan perusahaan,” kata Hikmah.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah produsen beras diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia.
    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, ada sekitar 212 merek beras yang tidak sesuai dengan aturan. Perbuatan mereka pun beragam.
    Ada yang mengurangi berat bersih dalam setiap kemasan. Ada pula yang mengoplos beras berkualitas premium dengan beras berkualitas di bawahnya lalu dijual mahal.
    “Contoh, ada volume yang mengatakan 5 kilogram, padahal 4,5 kilogram,” ungkap Amran melalui video yang diterima
    Kompas.com,
    Sabtu (12/7/2025).
    “Kemudian, ada yang mengatakan bahwa ini (produk) premium, padahal itu adalah beras biasa,” lanjut dia.
    Praktik mengoplos beras itu bisa menyebabkan selisih harga Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per kilogram lebih mahal dibandingkan harga asli.
    Amran pun geram dengan praktik penipuan yang disebutnya sudah merugikan rakyat sekitar Rp 100 triliun per tahunnya itu.
    “Ini kan merugikan masyarakat Indonesia. Itu kurang lebih Rp 99, hampir Rp 100 triliun terjadi setiap tahun,” ujar Amran.
    Ia mengimbau kepada seluruh produsen beras se-Indonesia untuk bersikap jujur.
    “Pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan,” tegas Amran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diplomat Kemlu Tewas di Kos, Satpam Sebut Tak Ada Hal Janggal Sehari Sebelumnya Megapolitan 13 Juli 2025

    Diplomat Kemlu Tewas di Kos, Satpam Sebut Tak Ada Hal Janggal Sehari Sebelumnya Megapolitan 13 Juli 2025

    Diplomat Kemlu Tewas di Kos, Satpam Sebut Tak Ada Hal Janggal Sehari Sebelumnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Endika Rahmat, satpam di lingkungan rumah indekos ADP (39), diplomat Kementerian Luar Negeri (
    Kemlu
    ) yang tewas di kamar indekosnya di Jalan Gondangdia Kecil Nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, menyebut, tak ada hal janggal sehari sebelum ADP ditemukan tak bernyawa, Selasa (8/7/2025) pagi. 
    Hingga Senin (7/7/2025) malam, Endika mengaku tak melihat ada hal mencurigakan di rumah indekos ADP atau lingkungan sekitar. 
    Pada hari Senin sehari sebelum ADP ditemukan tewas, Endika bekerja 
    shift 
    pagi selama pukul 08.00-20.00 WIB. Demikian pula sehari setelahnya. 
    “Di indekos biasa, enggak ada keanehan, enggak ada kejanggalan,” ungkap Endika saat ditemui, Minggu (13/7/2025).
    Endika juga menuturkan, selama bekerja di permukiman itu, tak pernah ada tindak kriminal.
    “Enggak pernah (ada kejadian kriminal). Pastinya aman,” ujar Endika.
    Hingga Endika meninggalkan pos satpam untuk berganti
    shift
    jaga dengan satpam lain pada Senin (7/7/2025) pukul 20.00 WIB, ia mengaku tak melihat sosok ADP kembali ke rumah indekos.
    Pada saat bersamaan,
    Kompas.com
    sudah berusaha menghubungi S, penjaga kos yang terdeteksi kamera CCTV mondar-mandir di depan kamar ADP sesaat sebelum diplomat itu ditemukan tak bernyawa.
    Namun, hingga berita ini tayang, S belum juga merespons.
    Rumah indekos ADP sendiri terpantau dalam sepi, tak terlihat lalu lalang satu pun penghuni. Sementara, garis polisi masih melintang di depan kamar ADP.
    Dalam rekaman CCTV pada Selasa (8/7/2025) pukul 00.27 WIB, penjaga kos terlihat mondar-mandir di depan kamar ADP.
    Ia bertelanjang dada, mengenakan sarung kotak-kotak, dan menyampirkan pakaian putih di pundak kiri. Ia tampak berbicara di telepon menggunakan mode speaker.
    Penjaga itu sempat berhenti dan menoleh ke arah kamar korban, lalu berjalan kembali.
    Beberapa saat kemudian, ia kembali berdiri cukup lama di depan kamar, sekitar 22 detik, diduga masih berbicara lewat telepon.
    Pukul 05.20 WIB, ia kembali terlihat melintas, kali ini mengenakan kemeja putih dan celana pendek sambil membawa sapu. Ia sempat mengintip ke arah jendela kamar ADP sebelum akhirnya berbalik arah.
    Sebelumnya, komunikasi terakhir antara ADP dan istrinya terjadi pada Senin (7/7/2025) sekitar pukul 21.00 WIB.
    Saat sang istri mencoba menghubungi kembali keesokan paginya pukul 05.00 WIB, ponsel ADP sudah tak aktif.
    Karena tak ada kabar hingga pukul 08.00 WIB, istri ADP meminta penjaga kos memeriksa ke kamar suaminya.
    Penjaga kos bersama satu orang lainnya lantas membuka paksa jendela kamar yang rupanya sudah dalam kondisi dicongkel.
    Di dalam kamar, mereka menemukan ADP dalam keadaan tidak bernyawa, kepala terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut.
    Polisi menyatakan tak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun barang hilang dari lokasi.
    Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan ada sidik jari ADP pada lakban, namun belum bisa dipastikan apakah ia memasangnya sendiri atau ada orang lain yang terlibat.
    Diketahui, ADP adalah warga asal Sleman, DIY, lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), dan tinggal seorang diri di kamar kos. Sedangkan istrinya berada di Yogyakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diplomat Kemlu Tewas di Kos, Satpam Sebut Tak Ada Hal Janggal Sehari Sebelumnya Megapolitan 13 Juli 2025

    10 Istri Diplomat Kemlu Telepon Penjaga Kos 3 Kali Sebelum Suaminya Ditemukan Tewas Megapolitan

    Istri Diplomat Kemlu Telepon Penjaga Kos 3 Kali Sebelum Suaminya Ditemukan Tewas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Istri ADP (39), diplomat Kementerian Luar Negeri (
    Kemlu
    ) yang ditemukan tewas di kamar indekosnya di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sempat menelepon penjaga kos tiga kali sebelum sang suami ditemukan tak bernyawa, Selasa (8/7/2025) pagi. 
    Telepon pertama tercatat pada Senin (7/7/2025) pukul 22.40 WIB. Istri ADP menghubungi penjaga kos ke nomor ponsel lama yang ternyata sudah tidak aktif.
    Panggilan kedua istri ADP tercatat pada Rabu (8/7/2025) pukul 00.48 WIB. Saat itu, istri ADP mengubungi penjaga kos ke nomor baru untuk meminta mengecek kamar suaminya.
    “8 Juli 2025 pukul 05.27 WIB, istri korban mengubungi penjaga kos untuk minta cek kembali kamar korban,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Minggu (13/7/2025).
    Oleh karenanya, Ade Ary memastikan, rekaman CCTV yang menunjukkan penjaga kos mondar-mandir di depan kamar ADP tak lain karena sedang menindaklanjuti permintaan istri korban.
    “Benar, istrinya minta penjaga kos cek (kamar ADP) karena
    handphone
    suaminya mati,” kata Ade Ary, Sabtu (12/7/2025).
    Dalam rekaman CCTV pada Selasa (8/7/2025) pukul 00.27 WIB, penjaga kos terlihat mondar-mandir di depan kamar ADP.
    Ia bertelanjang dada, mengenakan sarung kotak-kotak, dan menyampirkan pakaian putih di pundak kiri. Ia tampak berbicara di telepon menggunakan mode speaker.
    Beberapa saat kemudian, ia kembali berdiri cukup lama di depan kamar, sekitar 22 detik, diduga masih berbicara lewat telepon.
    Pukul 05.20 WIB, ia kembali terlihat melintas, kali ini mengenakan kemeja putih dan celana pendek sambil membawa sapu.
    Ia sempat mengintip ke arah jendela kamar ADP sebelum akhirnya berbalik arah.
    Sebelumnya, komunikasi terakhir antara ADP dan istrinya terjadi pada Senin (7/7/2025) sekitar pukul 21.00 WIB.
    Saat sang istri mencoba menghubungi kembali keesokan paginya pukul 05.00 WIB, ponsel ADP sudah tak aktif.
    Karena tak ada kabar hingga pukul 08.00 WIB, istri ADP meminta penjaga kos memeriksa ke kamar suaminya.
    Penjaga kos bersama satu orang lainnya lantas membuka paksa jendela kamar yang rupanya sudah dalam kondisi dicongkel.
    Di dalam kamar, mereka menemukan ADP dalam keadaan tidak bernyawa, kepala terlilit lakban dan tubuhnya tertutup selimut.
    Polisi menyatakan tak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun barang hilang dari lokasi.
    Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan ada sidik jari ADP pada lakban, namun belum bisa dipastikan apakah ia memasangnya sendiri atau ada orang lain yang terlibat.
    Diketahui, ADP adalah warga asal Sleman, DIY, lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), dan tinggal seorang diri di kamar kos. Sedangkan istrinya berada di Yogyakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Baru Dilantik Bobby Sehari, Sekda Sumut Langsung Bertemu Luhut Medan

    10 Baru Dilantik Bobby Sehari, Sekda Sumut Langsung Bertemu Luhut Medan

    Baru Dilantik Bobby Sehari, Sekda Sumut Langsung Bertemu Luhut
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut,
    Togap Simangunsong
    pada Jumat (11/7/2025).
    Sehari setelah dilantik, Togap langsung mengikuti rapat untuk membahas pembentukan
    Kawasan Ekonomi Khusus
    (KEK)
    Danau Toba
    yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN),
    Luhut Binsar Pandjaitan
    .
    Rapat ini juga dihadiri oleh para bupati dari daerah yang dikelilingi Danau Toba.
    Dalam rapat tersebut, Togap menekankan pentingnya pembentukan KEK di Danau Toba.
    Menurutnya, tujuan pembentukan ini adalah untuk meningkatkan investasi, optimalisasi ekspor-impor, percepatan pembangunan daerah, serta terobosan dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan perdagangan.
    “Penataan kawasan Danau Toba bukan sekadar pembangunan fisik atau destinasi wisata.”
    “Namun merupakan tanggung jawab menjaga warisan alam dan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut, khususnya di kawasan sekitar Danau Toba,” ujar Togap Simangunsong melalui keterangan tertulisnya, Minggu (13/7/2025).
    Togap juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut saat ini sedang menyiapkan segala kebutuhan terkait lahan, dokumen, dan administrasi untuk pembentukan KEK Danau Toba.
    “Bersama dengan kabupaten/kota dan DEN, kita akan berkolaborasi agar ini terwujud.”
    “Yang perlu diketahui, masing-masing harus tahu tugasnya sehingga pembentukan KEK ini berjalan dengan lancar, karena KEK Danau Toba akan memberikan dampak besar kepada masyarakat kita dan pembangunan,” tambahnya.
    Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa setiap daerah di Kawasan Danau Toba memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda.
    Ia menekankan bahwa pembentukan KEK akan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, dan daerah diharapkan mengusulkan rencana bisnis yang akan dibangun.
    “Ada beberapa kegiatan usaha di KEK, seperti pariwisata, olahraga, pertanian, energi, pendidikan, dan kesehatan.”
    “Pemerintah daerah melihat itu, mana rencana bisnis yang tepat di daerahnya, kemudian pemerintah pusat memberikan dukungan infrastruktur, kelembagaan, badan usaha, dan evaluasi,” ujar Luhut.
    Luhut berharap pembentukan KEK Danau Toba ke depan dapat berjalan dengan lancar untuk mendorong pembangunan di kawasan ini.
    “Mari kita dukung bersama, semua bekerja keras, bekerja bersama agar ini terwujud, karena bila terwujud hasilnya akan dirasakan masyarakat kita. Lapangan kerja lebih terbuka, investasi meningkat, perekonomian meningkat,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.