Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • 4 Terdakwa Klaster Koordinator Judol Kominfo Akui Terima Uang Miliaran Rupiah Megapolitan 14 Juli 2025

    4 Terdakwa Klaster Koordinator Judol Kominfo Akui Terima Uang Miliaran Rupiah Megapolitan 14 Juli 2025

    4 Terdakwa Klaster Koordinator Judol Kominfo Akui Terima Uang Miliaran Rupiah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Empat terdakwa
    klaster koordinator
    mengakui menerima
    uang miliaran
    rupiah dari praktik melindungi situs
    judi online
    (judol) agar tidak terblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Para terdakwa ini adalah Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Adhi Kismanto, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
    Hal tersebut diungkapkan mereka saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (14/7/2025).
    “Kalau untuk saudara sendiri berapa? Bersihnya dari
    pengamanan situs
    -situs (judol)?” tanya JPU.
    “Kira-kira saja, sekitar Rp 17 (miliar),” jawab Tony.
    Setelah menerima dan duduk di kursi pesakitan, Tony mengaku bersalah karena turut terlibat dalam praktik ini.
    Sementara itu, Adhi mengaku menerima uang Rp 16 miliar. Dana itu ia gunakan untuk membeli sejumlah aset.
    “Dapatnya Rp 16 miliar,” ungkap Adhi.
    Kemudian, Alwin mengaku menerima Rp 13,9 miliar.
    “Dari Maret 2023 (hingga) Maret 2024 sekitar Rp 13,9 miliar. Bersama-sama membantu pengamanan (situs) judi online,” tutur Alwin.
    Lalu, Muhrijan mengaku menerima Rp 13,7 miliar dari praktik membekingi situs judol.
    “Saya dapat Rp 13,7 miliar,” katanya.
    “Uangnya dapat dari mana?” tanya JPU kepada Muhrijan.
    “Dari (pengamanan situs) judol,” jawab Muhrijan.
    Diberitakan sebelumnya, setidaknya terdapat empat klaster dalam perkara melindungi situs judol agar tidak terblokir Kementerian Kominfo yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
    Klaster pertama adalah koordinator dengan terdakwa Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus, dan Alwin Jabarti Kiemas.
    Klaster kedua para eks pegawai Kementerian Kominfo, yakni terdakwa Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudha Rahman Setiadi, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N, dan Radyka Prima Wicaksana.
    Klaster ketiga yaitu agen situs judol. Para terdakwa terdiri dari Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, Ferry alias William alias Acai.
    Klaster keempat tindak pidana pencurian uang (TPPU) atau para penampung hasil melindungi situs judol.
    Para terdakwa yang baru diketahui adalah Rajo Emirsyah, Darmawati, dan Adriana Angela Brigita.
    Para terdakwa klaster koordinator dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    Mereka juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan/atau Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terus Cari Tiga Jemaah Haji yang Hilang di Mekkah, Menag: Tak Ada Batas Waktu

    Terus Cari Tiga Jemaah Haji yang Hilang di Mekkah, Menag: Tak Ada Batas Waktu

    Terus Cari Tiga Jemaah Haji yang Hilang di Mekkah, Menag: Tak Ada Batas Waktu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengatakan, pihaknya tidak menentukan batas waktu untuk mencari tiga jemaah haji yang hilang di
    Mekkah
    , Arab Saudi.
    Sampai saat ini, Kementerian Agama masih berupaya mencari tiga jemaah tersebut dengan bantuan dari pihak kepolisian Arab Saudi.
    “Enggak, kami mencari tidak ada batas waktu ya, buktinya ada yang tahun lalu jemaah haji tahun 2024 itu masih terbaring di rumah sakit Madinah, kami pun juga tetap memberikan perhatian,” ujar Nasaruddin saat konferensi pers Penutupan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijrah atau 2025 di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).
    Nasaruddin menegaskan, pihaknya akan terus berusaha mencari keberadaan tiga jemaah tersebut sampai ditemukan dalam keadaan apa pun.
    “Jadi selalu ada upaya kami untuk menemukan yang hilang, sampai nanti ada batas tertentu kalau misalnya ditemukan sudah wafat, keluarganya akan diminta (diinfokan),” jelasnya.
    Nasaruddin melanjutkan, Kemenag akan meminta DNA keluarga tiga jemaah karena informasi terakhir dari otoritas Arab Saudi ditemukan ada beberapa jenazah di sana.
    “Supaya nanti kami akan cocokkan, siapa tahu di antara yang hilang itu ada di sana,” jelasnya.
    Sebagai informasi, ketiga peserta haji yang belum ditemukan itu adalah Nurimah (80 tahun) dari Kelompok Terbang 19 Embarkasi Palembang, Sukardi (67) dari Kelompok Terbang 79 Embarkasi Surabaya, dan Hasbullah (75) dari Kloter 7 Embarkasi Banjarmasin.
    Nurimah dilaporkan pergi dari hotel 614 dan tak kembali lagi sejak 28 Mei 2025 atau dua hari setelah tiba di Mekkah.
    Sementara, Sukardi dilaporkan pergi dari hotel 813 dan tak kembali lagi sejak 29 Mei 2025 atau dua hari setelah tiba di Mekkah.
    Sedangkan, Hasbullah dilaporkan meninggalkan hotel 709 pada 17 Juni 2025 dini hari.
    Sejumlah tempat juga telah ditelusuri, antara lain Jabal Khandamah, Jabal Tsur, Kamar Mayat RS An-Noor Makkah, sejumlah tempat di sekeliling hotel tempat tinggal jemaah, kawasan Arafah dan Muzdalifah, perbatasan Makkah dan al-Lith, serta pengecekan CCTV.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK: Aturan Penyadapan di RUU KUHAP Bakal Mereduksi Tugas Penyelidik

    KPK: Aturan Penyadapan di RUU KUHAP Bakal Mereduksi Tugas Penyelidik

    KPK: Aturan Penyadapan di RUU KUHAP Bakal Mereduksi Tugas Penyelidik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menilai, aturan
    penyadapan
    dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bakal mereduksi tugas
    penyelidik KPK
    .
    Pasalnya, dalam draf
    revisi KUHAP
    , disebutkan bahwa penyadapan baru dimulai saat tahap penyidikan dan harus melalui izin pengadilan daerah setempat, tidak selaras dengan tugas dan fungsi KPK yang melakukan penyadapan sejak tahap penyelidikan.
    “Artinya kan ada reduksi kewenangan dari penyelidik ya, karena penyelidik dalam
    RUU KUHAP
    itu hanya berwenang untuk mencari peristiwa tindak pidananya. Sedangkan penyelidik di KPK bahkan sampai untuk mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti,” kata Juru Bicara KPK
    Budi Prasetyo
    di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (14/7/2025).
    Budi juga menyampaikan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan penyelidik.
    Dia menjelaskan, penyelidik di KPK tidak hanya bertugas untuk menemukan peristiwa tindak pidana, melainkan juga sampai menemukan sedikitnya dua alat bukti.
    “Sedangkan dalam pembahasan di RUU Hukum Acara Pidana, penyelidik hanya untuk mencari peristiwa tindak pidana,” ujar Budi.
    Berdasarkan hal tersebut, KPK akan menyampaikan masukan yang telah dibahas di internal kepada pemerintah.
    “Oleh karena itu, KPK akan menyampaikan masukan-masukan yang saat ini masih berproses dibahas di internal nantinya kepada pemerintah,” ucap Budi.
    Sebagai informasi, RUU KUHAP adalah salah satu prioritas legislasi DPR pada masa sidang ini, dan telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.
    DPR menargetkan pembahasan rampung sebelum 2026 seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan Komisi X soal Hari Kebudayaan 17 Oktober: Pemerintah yang Berkuasa

    Pimpinan Komisi X soal Hari Kebudayaan 17 Oktober: Pemerintah yang Berkuasa

    Pimpinan Komisi X soal Hari Kebudayaan 17 Oktober: Pemerintah yang Berkuasa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi X DPR RI,
    MY Esti Wijayanti
    , menyerahkan keputusan pemerintah yang menetapkan 17 Oktober sebagai
    Hari Kebudayaan Nasional
    Indonesia (HKNI).
    Selama pemerintah sudah berdiskusi dengan para
    budayawan
    , ia tidak keberatan.
    “Pemerintah yang berkuasa dan punya kemauan,
    gimana
    ? Yang penting itu sudah didiskusikan dengan para budayawan-budayawan,” kata MY Esti di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/7/2025).
    MY Esti mendapat informasi bahwa pemerintah memang sudah berdiskusi dengan para budayawan.
    Di sisi lain, perihal keputusan ini belum dibahas di Komisi X DPR RI.
    “Belum, belum. Belum ada diskusi (bersama Komisi X),” tuturnya.
    Diketahui, Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    mengumumkan penetapan 17 Oktober sebagai HKN.
    Fadli Zon mengatakan, penetapan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa Indonesia tentang pentingnya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
    “Tanggal 17 Oktober dipilih berdasarkan pertimbangan kebangsaan yang mendalam, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951,” ujar Fadli kepada
    Kompas.com
    .

    Fadli Zon memaparkan, PP tersebut menetapkan Lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian integral dari identitas bangsa.
    “Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman,” ujar dia.
    “PP Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara merupakan tonggak sejarah penetapan Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol resmi Indonesia,” sambung Fadli Zon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Kriminolog: Arah Lakban Bisa Jadi Kunci Penyebab Kematian Diplomat Kemlu Megapolitan

    6 Kriminolog: Arah Lakban Bisa Jadi Kunci Penyebab Kematian Diplomat Kemlu Megapolitan

    Kriminolog: Arah Lakban Bisa Jadi Kunci Penyebab Kematian Diplomat Kemlu
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ADP (39), yang tewas di kosannya di Menteng, Jakarta Pusat, masih menjadi misteri.
    ADP ditemukan tewas dalam kondisi kepala dililit
    lakban
    dan kamar terkunci dari dalam.
    Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah publik, jika kematian korban disebabkan bunuh diri, mengapa korban memilih metode yang tidak umum seperti menutup kepala dengan lakban?
    Namun, jika ini kasus pembunuhan, mengapa tidak ada tanda kekerasan, dan kamar justru dalam keadaan terkunci rapat?
    Kriminolog
    UI, Haniva Hasna mengatakan, bahwa penyebab kematian ADP tidak bisa begitu saja disimpulkan sebagai bunuh diri atau dibunuh orang lain.
    Sebab temuan tewasnya ADP ini merupakan kasus yang tidak wajar dan jarang terjadi.
    “Secara kriminologi, ini
    unnatural suicide
    (bunuh diri tidak wajar). Namun, secara statistik sulit dilakukan secara penuh seorang diri,” ujar Haniva, kepada
    Kompas.com
    , Jumat, (11/7/2025).
    Haniva mengatakan, bahwa arah lakban yang menutupi kepala korban bisa menjadi salah satu kunci awal untuk mengungkapkan penyebab kematian.
    “Kalau (ujung lakban) dimulai dari mulut, maka ada kemungkinan korban dibungkam. Kalau (ujung lakban) terakhir di hidung, ada kemungkinan bunuh diri,” jelas Haniva.
    Meski begitu, ia belum mau menarik kesimpulan sebelum ada bukti forensik lengkap.
    Sebab, jika ADP tewas karena dibunuh, hingga saat ini tidak ditemukan bukti kekerasan di tubuh korban.
    Namun, jika ADP tewas karena bunuh diri, seharusnya terdapat tanda kasur atau pakaian yang berantakan karena disebabkan relflek tubuh korban saat bunuh diri menahan napas.
    “Sebab, ketika manusia bunuh diri, secara naluri
     survival 
    otak akan merangsang reflek motorik ke beberapa bagian tubuh,” ujar Haniva.
    Selain analisis fisik, Haniva juga menekankan pentingnya penyelidikan terhadap
    ponsel
    korban.
    Menurutnya, data digital dalam ponsel dapat mengungkap motif atau komunikasi terakhir sebelum kematian.
    “Ponsel itu benda paling dekat dengan korban. Kalau semua datanya terhapus, itu patut dicurigai. Artinya ada kemungkinan intervensi pihak lain. Dan kalau hal itu terjadi, ini bisa merupakan rekayasa,” jelas Haniva.
    Haniva menambahkan, jika benar ini kasus bunuh diri, biasanya korban akan meninggalkan pesan tertentu, baik tertulis maupun digital.
    Dalam proses penyelidikan, Haniva menyarankan agar penyidik juga menggali informasi dari lingkungan sosial korban, termasuk keluarga dan rekan kerja.
    “Dalam setiap pembunuhan, orang yang pertama wajib dicurigai adalah orang terdekat. Dari sini bisa diketahui aktivitas korban beberapa hari atau bulan terakhir,” jelasnya.
    Ia mengingatkan bahwa kegagalan mengungkap kasus seperti ini secara tuntas dapat menimbulkan potensi kejahatan serupa di masa depan.
    “Kalau ini tidak terungkap, pelaku potensial bisa meniru cara yang sama. Maka penting untuk mengungkap tuntas demi mencegah korban lain,” tegas Haniva.
    Kriminolog UI lainnya, Yogo Tri Hendiarto, menambahkan bahwa aspek mental dan psikologis korban juga tidak boleh diabaikan.
    Latar belakang hubungan sosial, kondisi kerja, dan kemungkinan adanya tekanan batin perlu ditelusuri.
    “Harus diketahui juga terkait isu mental, sosial, atau konflik yang korban alami beberapa waktu terakhir,” ujarnya kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyatakan, timnya menargetkan penyelidikan kasus ini rampung dalam waktu satu minggu.
    Ia menyebutkan berbagai barang bukti seperti CCTV, laptop, hingga hasil otopsi sedang dipelajari secara komprehensif.
    Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan pada Jumat (11/7/2025) dengan dukungan tim forensik dari Kedokteran Kepolisian, Inafis Bareskrim Polri, dan RSCM.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa pengalihan kasus ini ke Polda Metro Jaya dilakukan demi mempercepat proses penyelidikan.
    “Tujuannya adalah untuk peningkatan kecepatan proses pengungkapan perkara,” ujar Ade Ary.
    Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam korban dari tim patologi RSCM, serta hasil lengkap otopsi dan forensik digital.
    “Pada prinsipnya, penanganan kasus ini akan kami tangani dengan sebaik-baiknya,” tutup Ade Ary.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Macron Peluk Prabowo yang Jadi Tamu Kehormatan Bastille Day di Paris

    Presiden Macron Peluk Prabowo yang Jadi Tamu Kehormatan Bastille Day di Paris

    Presiden Macron Peluk Prabowo yang Jadi Tamu Kehormatan Bastille Day di Paris
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Perancis
    Emmanuel Macron
    memeluk Presiden RI
    Prabowo Subianto
    yang hadir secara langsung dalam perayaan
    Bastille Day
    atau Hari Nasional Prancis di Paris, Prancis.
    Berdasarkan tayangan YouTube Setpres, Senin (14/7/2025), Macron tiba di lokasi untuk ikut menyaksikan Bastille Day, setelah sebelumnya menyusuri jalanan Paris menggunakan kendaraan taktis terbuka.
    Di tempat acara, sudah ada Prabowo yang berdiri di sana.
    Selain itu, tampak pula istri Macron, Brigitte Macron, anak Prabowo, Didit Hediprasetyo, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, dan sejumlah tamu dari negara lain.
    Macron awalnya terlihat menghampiri istrinya terlebih dahulu, lalu mencium tangannya.
    Setelah itu, barulah Macron menghampiri Prabowo yang ada di sebelah Brigitte. Macron dan Prabowo langsung berjabat tangan.
    Terlihat tangan Prabowo sesekali menepuk lengan Macron.
    Setelah itu, Macron memeluk Prabowo.
    Keduanya pun tampak berbincang sebentar, sebelum akhirnya Macron menyapa tamu negara lainnya.
    Adapun Prabowo diundang langsung oleh Macron untuk hadir ke Bastille Day ketika suami Brigitte itu datang ke Indonesia beberapa bulan lalu.
    Prabowo diundang untuk menjadi tamu kehormatan di Prancis.
    Kini, Prabowo benar-benar memenuhi undangan Macron tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 PSI Ubah Logo Jadi Gajah, Jokowi: Brand Perlu Diperbaharui Sesuai Permintaan Pasar… Regional

    5 PSI Ubah Logo Jadi Gajah, Jokowi: Brand Perlu Diperbaharui Sesuai Permintaan Pasar… Regional

    PSI Ubah Logo Jadi Gajah, Jokowi: Brand Perlu Diperbaharui Sesuai Permintaan Pasar…
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Menjelang kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dijadwalkan pada 19-20 Juli 2025, Kota Solo, Jawa Tengah, kini dipenuhi dengan atribut partai tersebut.
    Pantauan Kompas.com pada Senin (14/7/2025) menunjukkan bendera dan spanduk PSI terpasang di pinggir jalan raya.
    Berbeda dengan identitas sebelumnya yang dikenal dengan lambang mawar, PSI kini memperkenalkan logo baru berupa hewan gajah berwarna hitam dan merah.
    Kongres ini akan diikuti oleh semua kader PSI dan diharapkan menjadi momentum penting dalam persiapan Pemilihan Raya mendatang.
    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan positif terkait perubahan logo dan atribut PSI.
    Menurutnya, perubahan tersebut adalah hal yang wajar.
    “Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” ungkap Jokowi.

    Jokowi juga menyambut baik langkah PSI dalam melakukan perubahan tersebut.
    “Brand itu bisa diubah, bisa diganti total, saya kira baik-baik saja dan saya melihat tadi di depan itu. Ya, keren,” tambahnya.
    Lebih lanjut, Jokowi menilai PSI telah berupaya mewujudkan gagasan sebagai
    Partai Super Terbuka
    .
    “Menurut saya, PSI partai super TBK itu saya kira. Tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaan seperti apa kan belum ya. Tapi paling tidak, partai super TBK sudah dipakai oleh PSI,” jelasnya.
    Dia menekankan bahwa PSI telah menjelma menjadi partai yang dimiliki oleh semua orang atau kader.
    Ketua umum partai juga dapat dipilih secara langsung oleh kader-kadernya.
    “Setelah partai yang milik seluruh anggota terbuka untuk semuanya dan yang paling penting ini ada pemilu raya, ada pilihan ketua dan dilaksanakan dengan e-voting, dengan voting online, satu anggota, satu suara yang ikut berpartisipasi. Saya kira itu juga sebuah hal yang sangat baik,” tutup Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lewat Pertamina Pertapreneur Aggregator, Batik Muria Kudus Latih Kemandirian Disabilitas dan Kaum Rentan

    Lewat Pertamina Pertapreneur Aggregator, Batik Muria Kudus Latih Kemandirian Disabilitas dan Kaum Rentan

    Lewat Pertamina Pertapreneur Aggregator, Batik Muria Kudus Latih Kemandirian Disabilitas dan Kaum Rentan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Yuli Astuti
    , salah satu pemenang
    Pertamina
    Pertapreneur Aggregator 2024 terus melanjutkan dedikasi dan kreativitasnya dalam melestarikan batik Kudus.
    Lewat jenama
    Muria Batik Kudus
    yang dibangunnya sejak 2005, Yuli turut memberdayakan masyarakat di sekitarnya, terutama perempuan dan disabilitas. 
    “Saya ingin melatih mereka supaya bisa mandiri,” katanya dalam siaran pers, Senin (14/7/2025).
    Hal tersebut dikatakan Yuli di sela-sela pelaksanaan program Sustainability Implementation Mentoring bagi para pemenang Pertapreneur Aggregator beberapa waktu lalu.
    Menurutnya, batik Kudus sempat terancam punah karena tidak ada generasi muda yang tertarik membatik. 
    Untuk itu, dia mendidik anak muda di sekitarnya untuk belajar menggunakan canting dan menghasilkan batik. Yuli mendidik mereka selama belasan tahun sehingga mereka bisa membatik.
    Yuli juga mendorong kemandirian perempuan sebagai pembatik di tempatnya. Mereka berlatih dan bekerja sambil tetap mengurus keluarga, termasuk membatik dari rumah masing-masing. 
    “Waktu kerjanya sangat fleksibel agar mereka bisa menjaga keseimbangan antara kerja dan keluarga,” ucapnya.
    Muria Batik Kudus juga melatih para disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus, dan kaum rentan seperti lansia. 
    Yuli menyebutkan, usahanya menjadi rumah yang inklusif bagi mereka yang membutuhkan perhatian. 
    Saat ini, Muria Batik Kudus telah menjadi aggregator bagi 10 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), melibatkan delapan disabilitas, serta menjadi tempat permagakan bagi siswa SMK berkebutuhan khusus di wilayah Kudus. 
    Kebanyakan UMKM yang terlibat berasal dari bidang industri kreatif dan tekstil.
    Inisiatif Yuli melestarikan batik Kudus dan menjadikan Muria Batik Kudus sebagai tempat usaha inklusif membuat batik. 
    Ia mendapatkan hibah alat produksi senilai Rp 70 juta dari PT Pertamina (Persero) dalam ajang Pertapreneur Aggregator 2024. 
    Muria Batik Kudus meraih dua kategori juara sekaligus, yakni juara tiga dan pemenang kategori pemberdaya inklusif.
    Yuli mengaku beruntung bisa mengikuti Pertapreneur Aggregator 2024. Sebab, ia mendapatkan berbagai ilmu yang membuatnya bisa mengembangkan Muria Batik Kudus. 
    Dengan didampingi mentor profesional, Yuli belajar strategi bisnis hingga cara berkolaborasi dengan UMKM lain. Kini, dia menargetkan bisa merangkul 10 hingga 15 UMKM lain.
    Untuk mendukung produksi, Yuli mendapatkan alat mengolah limbah yang membantunya bekerja lebih efektif dan efisien. 
    Sebelumnya, ia mengolah limbah secara manual yang membutuhkan waktu lama. Pengolahan limbahnya kini menjadi lebih cepat. 
    “Limbah kami sekarang tidak mencemari lingkungan dan bisa digunakan lagi,” ujarnya.
    Kini, produk Muria Batik Kudus telah merambah negara lain. Batik-batik bikinan Yuli serta anak muda, perempuan, dan kaum rentan yang diasuhnya telah sampai ke mancanegara. 
    Muria Batik Kudus telah melayani konsumen di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, hingga Thailand.
    Perlu diketahui,
    Pertamina Pertapreneur Aggregator
    merupakan program untuk mencetak UMKM agregator yang membantu usaha kecil lain agar bisa naik kelas. 
    Para peserta program tersebut merupakan lulusan program pendampingan Pertamina, yakni UMK Academy.
    Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, program itu merupakan bentuk nyata komitmen Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan UMKM. 
    Menurutnya, Pertamina percaya bahwa kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah kolaborasi dan keberpihakan pada kelompok rentan. 
    “Inisiatif seperti Muria Batik Kudus menjadi contoh inspiratif bagaimana pelestarian budaya lokal bisa sejalan dengan inklusi sosial dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Fadjar menegaskan, dukungan terhadap UMKM juga merupakan bagian dari kontribusi Pertamina dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo.
    Adapun Asta Cita poin ketiga memuat cita-cita untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan mengembangkan industri kreatif nasional yang berdaya saing tinggi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Duga Ada Agenda Politik Besar untuk Menjatuhkannya, Jokowi: Saya Berperasaan Memang… Regional

    4 Duga Ada Agenda Politik Besar untuk Menjatuhkannya, Jokowi: Saya Berperasaan Memang… Regional

    Duga Ada Agenda Politik Besar untuk Menjatuhkannya, Jokowi: Saya Berperasaan Memang…
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Mantan Presiden RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) menduga adanya agenda besar politik yang menyasar kepada dirinya dan keluarga, menyusul banyaknya persoalan hingga isu yang ditujukan kepadanya.
    Mulai dari polemik ijazah yang dituding palsu hingga masuk ke ranah hukum pidana.
    Kemudian, ada usulan dan upaya pemakzulan Wakil Presiden sekaligus putra sulungnya,
    Gibran Rakabuming Raka
    .
    “Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik. Di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui pada Senin (14/7/2025).
    Jokowi menekankan bahwa agenda besar politik ini direncanakan agar pamor politik dirinya turun.
    “Ini perasaan politik saya, mengatakan ada agenda besar politik. Untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-down grade,” jelasnya.
    Kendati demikian, dia mengaku santai dan tidak memusingkan adanya upaya-upaya tersebut.
    “Buat saya biasa-biasa aja lah. Saya kira ada agenda besar politik,” ujarnya.
    Dari perjalanan politik Jokowi setelah pensiun, saat ini dia tidak tergabung dalam partai politik.
    Jokowi sempat menjadi rebutan sejumlah partai politik (parpol) karena pamor dan power-nya yang banyak mendulang simpati masyarakat.
    Terbaru, Jokowi sempat tertarik menjadi Ketua Umum PSI.
    Namun, niatan itu urung dilaksanakan. Dia mengaku kursi ketum seharusnya diberikan kepada kader-kader muda PSI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kelakar Cak Imin, Mensos Bakal Diberi Bintang Penghargaan jika Berhasil Bangun 100 Sekolah Rakyat

    Kelakar Cak Imin, Mensos Bakal Diberi Bintang Penghargaan jika Berhasil Bangun 100 Sekolah Rakyat

    Kelakar Cak Imin, Mensos Bakal Diberi Bintang Penghargaan jika Berhasil Bangun 100 Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    atau Cak Imin berkelakar bahwa Menteri Sosial (Mensos)
    Saifullah Yusuf
    akan mendapatkan bintang penghargaan dari Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    Mulanya, Cak Imin menceritakan bahwa Prabowo meminta Saifullah untuk membangun 100
    Sekolah Rakyat
    Tahun Ajaran 2025/2026.
    “Presiden bilang 100 untuk angkatan belajar semester untuk 2025, harus bisa. Pak Saifullah (bilang) ‘ya sanggup lah, kita kira 50-an pak’. ‘Harus sanggup! Nanti kalau sanggup saya kasih bintang penghargaan kamu’, katanya (Prabowo) begitu,” cerita Cak Imin dalam Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).
    Cak Imin melanjutkan, dengan keyakinan penuh, Saifullah berhasil menyanggupi keinginan Prabowo untuk menjalankan 100 Sekolah Rakyat.
    “Insya Allah yakin, Agustus kita menyaksikan 100 Sekolah Rakyat diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata dia.
    Bahkan, kata Cak Imin, pemerintah merencanakan akan ada lebih dari 100 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di Indonesia.
    “Bahkan, bisik-bisik tetangga, Insya Allah awal Agustus lebih dari 100, amin,” tambah Cak Imin.
    Menurut Cak Imin, Sekolah Rakyat adalah gagasan strategis dari pemerintah untuk memutus mata rantai pengentasan kemiskinan.
    “Ini langkah cepat yang luar biasa dan terbukti. Semua bisa kita lakukan, semua kementerian terlibat, semua bergerak cepat,” kata dia.
    Sebelumnya, Mensos Saifullah Yusuf menyebut bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
    Sekolah Rakyat bukan hanya untuk memperluas akses pendidikan, tetapi juga menghentikan siklus kemiskinan antargenerasi.
    “Sekolah Rakyat adalah strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan,” kata Saifullah.
    Ia yakin, Sekolah Rakyat dapat menghasilkan anak-anak cerdas yang tidak kalah hebatnya dengan anak-anak dari sekolah umum.
    “Sekolah Rakyat memberikan harapan, menumbuhkan asa, mengubah mimpi yang tidak mungkin menjadi mungkin,” ucapnya.                     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.