Author: Kompas.com

APBD DKI 2026 Prioritaskan Pendidikan, Anggaran Tembus Rp 19,75 Triliun Megapolitan 27 Desember 2025

APBD DKI 2026 Prioritaskan Pendidikan, Anggaran Tembus Rp 19,75 Triliun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sektor pendidikan sebagai penerima alokasi anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dari total APBD 2026 sebesar Rp 81,32 triliun, anggaran fungsi pendidikan mencapai Rp 19,75 triliun atau setara 26,59 persen dari total belanja daerah. Porsi ini menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya.
”
Pemprov DKI Jakarta
berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam keterangannya, Sabtu (27/12/2025).
Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program pendidikan antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp 3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (
KJMU
) sebesar Rp 399 miliar.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekolah swasta gratis sebesar Rp 282,46 miliar, serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan senilai Rp 126,12 miliar.
Di luar sektor pendidikan, Pemprov DKI juga mengalokasikan Rp 17,58 triliun untuk peningkatan kualitas modal manusia. Anggaran ini mencakup program pendidikan, kesehatan, hingga penguatan keterampilan kerja.
Pramono mengatakan, APBD 2026 difokuskan pada isu-isu strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar warga.
“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan,” ujar Pramono.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menyebutkan, alokasi mandatory spending untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan.
“Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40 persen,” ujarnya.
Michael berharap, penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026 dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta,” kata Michael.
Sebagai informasi, APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun.
Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun, atau turun Rp 10,54 triliun.
Penurunan APBD 2026 terutama dipengaruhi berkurangnya Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dari Rp 26,14 triliun pada 2025 menjadi Rp 11,16 triliun pada 2026.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 15:57
Antrean Mengular di Planetarium TIM Saat Libur Nataru Megapolitan 27 Desember 2025

Antrean Mengular di Planetarium TIM Saat Libur Nataru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Planetarium dan Observatorium Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, dipadati pengunjung pada Sabtu (27/12/2025) di tengah libur Natal dan Tahun Baru.
Pantauan Kompas.com di lokasi menunjukkan antrean pengunjung mengular hingga ke depan pusat informasi.
Lorong menuju loket dan ruang informasi tampak penuh oleh pengunjung yang datang silih berganti.
Mayoritas pengunjung merupakan keluarga yang datang bersama anak-anak, disusul sejumlah rombongan remaja.
Mereka terlihat mengantre sambil berbincang, memainkan ponsel, hingga menanyakan jadwal pertunjukan kepada petugas.
Petugas berjaga di beberapa titik untuk mengatur alur antrean dan memberikan penjelasan terkait waktu masuk serta kapasitas pertunjukan Planetarium.
“Untuk Ibu-ibu yang baru datang silakan geser ke sebalak kanan, waiting list,” ujar salah seorang petugas.
Salah satu pengunjung, Rina (39), datang bersama suami dan anaknya.
Ia memilih Planetarium sebagai tujuan liburan keluarga karena sudah lama ingin kembali berkunjung sejak tempat tersebut sempat vakum.
Menurut Rina, Planetarium menjadi pilihan wisata yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi pengalaman belajar bagi anak-anak saat libur sekolah.
“Senang banget akhirnya bisa ke Planetarium lagi. Sudah lama pengin ke sini, pas libur panjang, manfaatin libur panjang langsung,” ujar Rina.
Pengunjung lainnya, Akbar (22), datang bersama temannya untuk memanfaatkan
libur akhir tahun
.
Ia mengaku sudah lama tidak mengunjungi Planetarium.
“Terakhir ke sini waktu masih sekolah. Sekarang datang lagi rasanya beda, lebih ramai dan buat nostalgia juga,” ujar Akbar.
Sebagai informasi,
Planetarium TIM
kembali dibuka setelah 13 tahun tutup.
Kehadiran kembali fasilitas edukasi astronomi ini disambut antusias oleh warga Jakarta dan daerah penyangga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 15:30
APBD DKI Jakarta 2026 Ditetapkan Rp 81,32 Triliun, Turun dari Tahun Ini Megapolitan 27 Desember 2025

APBD DKI Jakarta 2026 Ditetapkan Rp 81,32 Triliun, Turun dari Tahun Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 81,32 triliun.
Nilai APBD 2026 ini lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun.
Berdasarkan laman resmi
Pemprov DKI Jakarta
, pengesahan APBD 2026 tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang diundangkan pada 23 Desember 2025.
Selain itu, diterbitkan pula Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026.
Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
menjelaskan, pada 2026 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 71,45 triliun, dengan penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp 9,87 triliun.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 74,28 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 7,04 triliun.
“APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ujar Pramono dalam keterangannya, Sabtu (27/12/2025).
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan, alokasi mandatory spending untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan.
“Kalau sesuai aturan, minimal harus dialokasikan hanya 40%,” ujarnya.
Michael menyebutkan, peningkatan infrastruktur kota mendapat anggaran Rp 3,77 triliun.
Selain itu, Pemprov DKI mengalokasikan Rp 582 miliar untuk peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan, serta Rp 17,58 triliun untuk peningkatan kualitas modal manusia.
Anggaran lain juga disiapkan untuk penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri sebesar Rp 2,70 triliun, transformasi tata kelola pemerintahan Rp 2,36 triliun, pengembangan mobilitas dan kawasan berorientasi transit Rp 7,82 triliun, serta pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim Rp 6,27 triliun.
“Dalam urusan pekerjaan umum dan tata ruang, kami membaginya menjadi beberapa pos, yaitu pengendalian banjir dengan anggaran Rp3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover sebesar Rp289,72 miliar,” kata Michael.
Untuk sektor transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan subsidi Transjakarta sebesar Rp 3,75 triliun, Bus Sekolah Rp 105,38 miliar, MRT Jakarta Rp 536,70 miliar, LRT Jakarta Rp 325,28 miliar, serta angkutan kapal perairan Rp 100,19 miliar.
Di bidang ketenagakerjaan, anggaran disiapkan untuk pelatihan kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) sebesar Rp 63,44 miliar, pelatihan SIM A Rp 1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri Rp 4,33 miliar, serta pelatihan peningkatan produktivitas Rp 1,25 miliar.
Sektor pendidikan memperoleh anggaran Rp 19,75 triliun atau 26,59 persen dari total belanja daerah.
Anggaran tersebut mencakup Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Rp 3,25 triliun, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp 399 miliar, sekolah swasta gratis Rp 282,46 miliar, serta rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan Rp 126,12 miliar.
Pada sektor kesehatan, anggaran dialokasikan untuk BPJS Kesehatan Rp 1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp 360,49 miliar, penyediaan alat kesehatan Rp 165,16 miliar, dan program Pasukan Putih Rp 43,49 miliar.
Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan bantuan sosial melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Rp 625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp 100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp 76,45 miliar.
Di sektor industri dan perdagangan, anggaran dialokasikan untuk penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Rp 13,34 miliar, pemberdayaan UMKM Rp 17,59 miliar, serta pembangunan dan perencanaan industri Rp 23,55 miliar.
Sementara itu, sektor komunikasi dan informatika mendapat anggaran Rp 185,29 miliar untuk managed service CCTV dan Rp 18,25 miliar untuk sistem pengendalian banjir.
“Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta,” ujar Michael.
Sebagai catatan, turunnya APBD 2026 dipengaruhi oleh berkurangnya Pendapatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, dari Rp 26,14 triliun pada 2025 menjadi Rp 11,16 triliun pada 2026. Penurunan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang berkurang sebesar Rp 14,79 triliun.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 15:09
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Imbas 2 Siklon Tropis

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Imbas 2 Siklon Tropis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada 27-30 Desember 2025.
Gelombang tinggi
dipicu oleh
Siklon Tropis
Grant (11.8°LS 92.8°BT) di Samudra Hindia Barat Daya Bengkulu dan Bibit Siklon Tropis 96S (12.9°LS, 118.6°BT) di Samudra Hindia Selatan NTB.
“Siklon Tropis Grant dan Bibit Siklon Tropis 96S memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di
perairan Indonesia
,” tulis imbauan
BMKG
dalam keterangan yang diterima, Sabtu (27/12/2025).
Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Utara hingga Timur dengan kecepatan angin berkisar 6-25 knot.
Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat Daya hingga Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 6-25 knot.
“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia selatan NTT,” kata BMKG.
Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 – 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia barat Bengkulu, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Barat.
Peningkatan gelombang juga berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Selat Karimata bagian utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Bali, Laut Sumbawa, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian utara, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik utara Papua Barat, Samudra Pasifik utara Papua, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Arafuru bagian timur.
Sementara itu, gelombang yang sangat tinggi di kisaran 2,5 – 4,0 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna utara, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan NTB, Samudra Hindia selatan NTT, Samudra Pasifik utara Maluku.
“Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran,” kata BMKG.
Untuk itu, masyarakat harus selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas dengan moda transportasi seperti perahu nelayan, kapal tongkang, kapal ferry, dan kapal kargo atau pesiar.
“Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” tulis imbauan BMKG.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 15:09
Libur Nataru, Kapolda Metro Klaim Ragunan Bebas Pencopetan dan Anak Hilang Megapolitan 27 Desember 2025

Libur Nataru, Kapolda Metro Klaim Ragunan Bebas Pencopetan dan Anak Hilang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memastikan tidak ada kasus pencopetan maupun laporan anak hilang di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Hal itu disampaikan Asep saat melakukan pengecekan langsung ke kawasan Ragunan pada Sabtu (27/12/2025).
“Alhamdulillah sesuai laporan dari Pospam yang ada di
Taman Margasatwa Ragunan
ini, sampai sekarang masih zero. Nol,” kata Asep saat ditemui di lokasi.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan petugas pengamanan, hingga kini belum ditemukan tindak kriminal yang menimpa pengunjung.
“Tidak ada pelaku-pelaku ataupun terjadinya perbuatan pencopetan atau bagaimana yang lainnya, yang terjadi di wilayah taman wisata ini. Dan mudah-mudahan ke depannya pun sama,” ujarnya.
Selain itu, Asep juga memastikan tidak ada laporan anak hilang selama masa liburan.
“Belum ada (anak hilang). Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada, semuanya bisa terkendali. Dan semuanya bisa berjalan lancar, aman, nyaman, kondusif,” jelasnya.
Meski situasi terpantau aman, Asep tetap mengimbau pengunjung agar waspada dan menjaga barang-barang berharga selama berada di area wisata.
Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan hal mencurigakan.
“Kalaupun ada (kejadian yang tidak diinginkan), kami sudah memberikan imbauan ya. Pertama, para pengunjung untuk hati-hati yang bawa barang ya, laporkan segera apabila ada hal-hal yang mencurigakan, termasuk juga segera kontak ke call center 110,” kata Asep.
Sebelumnya, Asep meninjau langsung Taman Margasatwa Ragunan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan pelayanan pengunjung selama libur Natal dan menjelang Tahun Baru.
Didampingi Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono, jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta pengelola Ragunan, ia mengecek pos pengamanan dan pintu masuk utama, sekaligus memantau aktivitas pengunjung.
Dalam kesempatan itu, Asep juga berinteraksi dengan pengunjung, terutama anak-anak, dengan menyapa dan membagikan cokelat di sejumlah titik yang ramai.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 14:52
Tangsel Tetapkan Status Tanggap Darurat Sampah hingga 5 Januari 2026 Megapolitan 27 Desember 2025

Tangsel Tetapkan Status Tanggap Darurat Sampah hingga 5 Januari 2026
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah selama 14 hari, terhitung sejak 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Penetapan status tersebut tertuang dalam Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan TB Asep Nurdin mengatakan, status tanggap darurat ini ditetapkan untuk mempercepat penanganan persoalan sampah yang terjadi di wilayah
Tangsel
.
“Terkait status tanggap darurat pengelolaan sampah, kami telah menetapkannya melalui Keputusan Wali Kota Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025,” ujar TB Asep Nurdin saat dihubungi
Kompas.com,
Sabtu (27/12/2025).
Status tanggap darurat tersebut berlaku selama dua pekan.
Periodenya dapat diperpanjang apabila hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih perlu penanganan lanjutan.
“Status tanggap darurat ini dapat kami perpanjang sesuai kebutuhan,” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan Essa Nugraha mengatakan, setelah ditetapkan status tanggap darurat, pihaknya akan membentuk sistem komando tanggap darurat, salah satunya satuan tugas penanganan
darurat sampah
.
Menurut dia, sistem tersebut akan menjadi kerangka kerja terstruktur untuk dapat mengintegrasikan sumber daya, baik manusia, peralatan, maupun anggaran, dalam penanganan darurat sampah.
“Tugas utamanya adalah membuat rencana operasi penanganan darurat yang tahapannya dimulai dari aktivasi, koordinasi, pengendalian, monitoring, hingga evaluasi,” kata Essa.
Sementara itu, tugas dan fungsi setiap pihak yang terlibat akan dituangkan secara rinci dalam rencana operasi tersebut, termasuk pengawasan dan pembinaan pengelolaan sampah selama masa tanggap darurat.
“Pelaksanaan dari pengelolaan tanggap darurat sampah tentunya akan disusun dalam sebuah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan darurat sampah, kaitan dengan sanksi dan hukuman ya tentunya diberlakukan terhadap adanya penyimpangan,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 14:48
Usai Buang Sampah di Kantor Pemkot Tangsel, Mahasiswa Bakal Lanjut Aksi jika Dicueki Lagi Megapolitan 27 Desember 2025

Usai Buang Sampah di Kantor Pemkot Tangsel, Mahasiswa Bakal Lanjut Aksi jika Dicueki Lagi
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) akan melakukan aksi lanjutan jika Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) tidak merespons tuntutan terkait masalah pengelolaan sampah.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMJ, Muhammad Iqbal Ramdhani (23) mengatakan, aksi lanjutan tersebut akan dilakukan jika Pemkot Tangsel mengabaikan permintaan audiensi dari mereka.
“Kami akan lihat dari hari Senin. Kalau memang tidak ada respons dari Pemkot Tangsel, kami siap melakukan aksi berikutnya,” ujar Iqbal saat dihubungi
Kompas.com,
Sabtu (27/12/2025).
Sebelumnya, BEM UMJ berunjuk rasa dengan membawa beberapa plastik berisi sampah dari Ciputat ke Kantor Wali Kota Tangsel.
Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk kritik terhadap penanganan sampah yang dinilai belum maksimal hingga saat ini.
Maka dari itu, aksi simbolik yang diikuti sebanyak 20 mahasiswa itu menjadi peringatan kepada Pemkot Tangsel agar mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan sampah yang sudah berlangsung lama.
“Ini sudah jadi satu problem panjang ya karena berbicara tentang sampah Tangsel. Maka kami minta ada langkah konkret dari wali kota untuk pengangkutan sampah,” kata dia.
Dalam aksi simbolik itu, para mahasiswa UMJ mengumpulkan sampah di Ciputat pada pukul 14.00 WIB.
Kemudian, sampah tersebut dibawa ke Kantor Wali Kota Tangsel pada pukul 17.00 WIB.
Namun, hingga aksi selesai pukul 18.00 WIB, tidak ada satu pun perwakilan Pemkot Tangsel yang menemui mahasiswa.
Padahal, BEM UMJ telah mengirimkan surat permohonan audiensi sejak Rabu (24/12/2025).
“Kami sudah memasukkan surat audiensi sejak Rabu pagi, tapi tidak ada balasan sampai sore hari. Saat kegiatan berlangsung juga tidak ada pihak Pemkot yang datang,” jelas Iqbal.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Tangsel, Ahmad Syatiri mengaku tidak menerima surat pemberitahuan terkait aksi tersebut.
“Pada saat pelaksanaan aksi, tidak ada pemberitahuan sebelumnya ke Pemkot Tangsel,” kata Syatiri.
Dalam aksinya, BEM UMJ mengajukan tujuh tuntutan kepada Pemkot Tangsel sebagai berikut:
1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup Segera melakukan pengangkutan sampah secara menyeluruh dan rutin di titik-titik rawan penumpukan.
2. Wali Kota Tanggerang Selatan untuk segera mengambil langkah konkret dan tegas dalam menyelesaikan permasalah sampah yang terjadi.
3. Wali Kota Tenggerang Selatan harus dan perlu mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolan sampah agar permasalahan serupa tidak terjadi kembali.
4. Wali Kota Tanggerang Selatan bertanggung jawab terhadap terjadinya pembuangan sampah diawali daerah ciputat yang berhari hari tanpa pengangkutan yang optimal.
5. Wali Kota tanggerng Selatan untuk tegas dalam langkah Transformation Infrastructure pengelolahan residu Melanie teknologi PSEL.
6. Menegaskan untuk Wali Kota tanggerang Selatan dalam implementation sistem pengelohan sampah setempat pada area Komersial.
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DLH kepada publik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 14:33
PLN Pastikan 184 Desa di Aceh Tengah Sudah Teraliri Listrik

PLN Pastikan 184 Desa di Aceh Tengah Sudah Teraliri Listrik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 184 desa di wilayah Aceh Tengah sudah teraliri listrik setelah diterjang banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025.
Pemulihan itu seiring dengan upaya PT PLN (Persero) menormalkan 323 gardu distribusi listrik secara bertahap untuk masyarakat terdampak.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan, pihaknya memprioritaskan pemulihan sistem kelistrikan demi mendukung aktivitas masyarakat di masa pemulihan bencana.
“Kami memahami tingginya urgensi listrik bagi masyarakat Takengon dalam masa pemulihan pascabencana. Bersama Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat, kami terus berkoordinasi di lapangan untuk membuka akses jalan untuk mobilisasi material yang masih terbatas,” ujar Darmawan dalam keterangan Tim Media Presiden, Sabtu (27/12/2025).
Sebelumnya, PLN juga telah mengirimkan genset darurat melalui jalur udara untuk RSUD Takengon guna memastikan layanan kesehatan tetap berjalan meski akses darat sempat terputus total.
Di sisi lain, PLN masih berupaya memulihkan sejumlah gardu.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra, menjelaskan, timnya masih berjuang menormalkan 139 gardu distribusi tambahan yang masih terdampak, di antaranya di Takengon.
Meskipun sebagian besar wilayah mulai menyala, proses pemulihan sepenuhnya masih terkendala oleh rusaknya infrastruktur jalan dan kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Kami terus mengupayakan perbaikan gardu-gardu distribusi tersebut, termasuk jaringan distribusi dan sarana pendukung lain yang membutuhkan penanganan lanjutan. Petugas kami di lapangan bekerja menyesuaikan kondisi infrastruktur dan medan, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta keandalan pasokan listrik,” jelas Eddi.
Sebelumnya diberitakan, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diterjang
banjir bandang dan tanah longsor
.
Sebagian desa hilang tersapu derasnya air bah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan
korban meninggal dunia
akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bertambah menjadi 1.137 orang pada Jumat (26/12/2025).
Jumlah korban meninggal bertambah usai ditemukannya dua jenazah pada Jumat di Aceh dan Sumatera Barat.
Rinciannya, sebanyak 504 korban meninggal dunia di Aceh, 371 di Sumatera Utara, dan 262 di Sumatera Barat.
“Kemarin 1.135 korban meninggal dunia, kemudian ada penambahan di Aceh dan Sumatera Barat, sehingga total korban meninggal dunia, per hari ini, Jumat, 26 Desember 2025, menjadi 1.137 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers secara daring, Jumat.
Ia juga mengungkapkan jumlah pengungsi akibat bencana Sumatera mengalami penurunan, dibanding pada Kamis (25/12/2025).
Jumlah pengungsi, baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat per Jumat sebanyak 457.255 orang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 14:07
Kapolda Metro Jaya Tinjau Ragunan, Pantau Pengamanan dan Bagikan Cokelat Megapolitan 27 Desember 2025

Kapolda Metro Jaya Tinjau Ragunan, Pantau Pengamanan dan Bagikan Cokelat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri meninjau langsung Taman Margasatwa Ragunan (TMR) pada Sabtu (27/12/2025) untuk memastikan pengamanan dan layanan bagi pengunjung selama libur Natal 2025 hingga menjelang malam pergantian tahun.
Dalam kunjungan tersebut, Asep hadir bersama Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono.
Setibanya di lokasi, ia langsung mengecek kondisi pos pengamanan serta pelayanan di pintu masuk utama kawasan
Ragunan
.
Peninjauan itu dilakukan bersama Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta M. Fajar Sauri dan Kepala Unit Pengelola (UP) TMR Endah Rumiyati, yang turut mendampingi selama kegiatan berlangsung.
Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan dengan berkeliling sambil menyapa pengunjung satu per satu.
Asep berjalan kaki menyusuri jalur utama Ragunan, sesekali berhenti untuk membagikan cokelat kepada anak-anak.
Anak-anak yang awalnya tampak ragu, perlahan mendekat ketika diajak berbincang langsung.
“Mau cokelat enggak?” tanya Asep kepada seorang anak kecil yang berdiri di samping orangtuanya.
Anak tersebut mengangguk pelan.
“Namanya siapa?” lanjut Asep sambil tersenyum.
Sang anak menjawab lirih, lalu kembali ditanya, “Cokelat mau enggak?”
Asep kemudian menyerahkan cokelat itu langsung ke tangan sang anak, disambut senyum malu-malu.
Momen serupa terjadi berulang kali sepanjang rute yang dilalui, terutama di area yang ramai oleh pengunjung keluarga.
Setelah berkeliling dengan berjalan kaki, Asep melanjutkan kegiatan dengan menaiki mobil golf untuk menjangkau area Ragunan yang lebih luas.
Salah satu titik yang disambangi adalah area pelikan dan harimau.
Usai meninjau kandang harimau, rombongan kembali berhenti sejenak. Asep kembali menyapa dan membagikan cokelat kepada beberapa anak yang berada di sekitar kandang.
Interaksi singkat namun akrab kembali terjadi.
Asep menunduk agar sejajar dengan tinggi badan anak-anak, bertanya nama mereka, dan menanyakan apakah mereka senang berkunjung ke Ragunan.
Salah satunya Ahmad Ali Ramadhan, anak yang datang ke Ragunan bersama kedua orangtuanya.
Dalam pertemuan singkat itu, sang ibu menyampaikan kepada Asep bahwa Ahmad memiliki cita-cita untuk kelak menjadi seorang jenderal polisi.
“Mau jadi jenderal katanya,” ungkap sang ibu kepada Asep.
“Jenderal Ahmad Ali Ramadhan ya,” jawab Asep.
“Serius bener mau jadi jenderal?” tanyanya lagi. Anak itu mengangguk.
Asep kemudian mengajak tos, yang disambut antusias oleh Ali.
Sebelum pamit, Asep terlihat memberikan kartu yang elektronik kepada ibu dari Ali yang berasal dari Banten.
“Ini buat ke Indomaret,” ujar Asep sambil menyerahkan kartu tersebut.
Orangtua penerima tampak terkejut sekaligus senang.
“Terima kasih, Pak,” kata dia singkat.
Setelah meninjau Taman Margasatwa Ragunan, rombongan Kapolda Metro Jaya melanjutkan agenda peninjauan ke kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 13:46
Sejumlah UMSK Daerah “Hilang”, KSPI Minta Dedi Mulyadi Revisi Putusan Upah Jawa Barat

Sejumlah UMSK Daerah “Hilang”, KSPI Minta Dedi Mulyadi Revisi Putusan Upah Jawa Barat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026.
Pasalnya, penetapan itu tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan wali kota di 18 kabupaten/kota di Jawa Barat dan kebutuhan pekerja di sektor unggulan.
“Buruh Jawa Barat dan KSPI menuntut agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menetapkan semua rekomendasi Bupati, Wali Kota se-provinsi Jawa Barat, nilai UMSK, sesuai rekomendasi tersebut untuk tahun 2026. Revisi, berarti direvisi itu, SK Gubernur tentang UMSK,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (27/12/2025).
Iqbal bertanya-tanya, mengapa rekomendasi sebagian wilayah yang telah disampaikan kepada Dedi, justru dicoret.
Diketahui, Dedi Mulyadi hanya menetapkan UMSK untuk 11 kabupaten/kota saja dari total 18 kabupaten/kota yang memberikan rekomendasi.
Sedangkan 7 kabupaten/kota lainnya dihapus.
Menurut Iqbal, menghilangkan sebagian rekomendasi justru bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
Begitu pula bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 terkait pengujian materiil UU Cipta Kerja.
“Tapi kenapa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghilangkan rekomendasi itu? Dicoret, mengubah, mengurangi, menghilangkan, semua rekomendasi UMSK se-Jawa Barat?” tanya Iqbal.
Lebih lanjut Iqbal beranggapan, potensi akan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dijadikan tameng untuk keputusan tersebut.
Menurutnya, masalah PHK sudah selesai ketika pemerintah pusat turun tangan meminta para pengusaha tidak melakukan PHK terhadap buruh.
Ia lantas beranggapan Dedi Mulyadi tidak turun langsung ke lapangan, mengingat perusahaan besar seharusnya mampu membayar UMSK lebih tinggi.
“Epson itu raksasa elektronik di Asia Tenggara, (ada) di Kabupaten Bekasi, di kawasan industri Cikarang, itu raksasanya Asia Pasifik untuk printer dan komputer. Masa nggak mampu untuk menaikkan upah minimum sektoral? Bagaimana mungkin kelompok Panasonic di Cibitung Bekasi, Kabupaten Bekasi, tidak mampu membayar upah minimum sektoral?” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, organisasi buruh menolak keputusan terkait upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025, karena tidak memasukkan sejumlah daerah.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Jabar Dadan Sudiana mengatakan, Gubernur tidak menetapkan UMSK sesuai rekomendasi yang disampaikan kepala daerah di 18 kabupaten/kota di Jabar.
Sebanyak 7 daerah tidak lagi memiliki UMSK, antara lain Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Majalengka.
“Yang 11 pun tidak sesuai rekomendasi, dihilangin sektornya, ada yang dikurangin nilainya,” tutur Dadan.
Dadan menjelaskan, UMSK memiliki peran penting karena mengatur upah pekerja di sektor-sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Menurut dia, penetapan UMSK seharusnya mempertimbangkan karakteristik sektor usaha serta rekomendasi pemerintah daerah.
Ia menilai penghapusan atau pengurangan UMSK berpotensi membuat upah pekerja sektoral tidak meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“UMSK kan lebih besar dari UMK. Kalau UMSK-nya nggak ada, berkurang tuh nilainya dari tahun kemarin,” terang Dadan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 13:38