Author: Kompas.com

  • Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Juli 2025

    Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat Regional 17 Juli 2025

    Bupati Abdya Safaruddin Punya Jabatan Baru, Targetnya Kolaborasi Aceh-Pusat
    Tim Redaksi
    ACEH BARAT DAYA, KOMPAS.com

    Bupati Aceh
    Barat Daya (Abdya),
    Safaruddin
    , ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (
    Apkasi
    ) untuk periode 2025-2030.
    Penunjukan tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI Apkasi Tahun 2025. Para Bupati dan Wali Kota yang tergabung dalam Dewan Pengurus Apkasi 2025-2030 dikukuhkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2025).
    “Kita ditunjuk sebagai Korwil Aceh Apkasi periode 2025-2030. Selain saya, ada juga beberapa Bupati lainnya dari Aceh yang masuk dalam Dewan Pengurus,” kata Safaruddin saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui telepon.
    Ia menjelaskan, Apkasi periode 2025-2030 dipimpin oleh Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, sebagai ketua umum, dan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, sebagai ketua harian.
    Adapun sejumlah kepala daerah dari Aceh yang juga masuk dalam kepengurusan, di antaranya Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, sebagai Ketua Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan; Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan (TRK), sebagai Ketua Bidang Pertanian; dan Bupati Aceh Besar, Muharram Idris (Syech Muharram), sebagai Sekretaris Bidang Pengentasan Kemiskinan.
    Safaruddin menyebutkan, penunjukan dirinya sebagai Korwil Aceh menjadi momen untuk meningkatkan kolaborasi antarkabupaten/kota di Aceh dalam rangka memajukan daerah.
    “Tentunya kita berharap ke depan dapat menjalin kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah pusat dan daerah lain demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujarnya.
    Ia juga mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota di Aceh untuk bersama-sama membawa perubahan yang lebih baik bagi daerah masing-masing, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
    “Seperti halnya inovasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Aceh dalam kancah nasional melalui peran Apkasi,” ucap Safaruddin.
    “Mari sama-sama kita memperlihatkan ke nasional bagaimana kolaborasi antar kabupaten/kota di Aceh, dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan juga Pusat,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Armada Damkar di Buleleng Sudah Tua dan Memprihatinkan, Bupati Janji Tambah Unit Baru
                
                    
                        
                            Denpasar
                        
                        17 Juli 2025

    Armada Damkar di Buleleng Sudah Tua dan Memprihatinkan, Bupati Janji Tambah Unit Baru Denpasar 17 Juli 2025

    Armada Damkar di Buleleng Sudah Tua dan Memprihatinkan, Bupati Janji Tambah Unit Baru
    Tim Redaksi
    BULELENG, KOMPAS.com
    — Armada pemadam kebakaran di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, saat ini dinilai sudah tidak layak pakai.
    Kondisi tersebut diungkapkan
    Bupati Buleleng
    , I Nyoman Sutjidra.
    Ia menerima laporan mengenai sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung operasional pemadam kebakaran yang memprihatinkan.
    Menindaklanjuti laporan itu, ia mengecek langsung kondisi sejumlah armada pemadam kebakaran.
    Menurutnya, armada-armada tersebut nampak sudah tua dan bahkan tak layak digunakan dalam situasi kegawatdaruratan.
    Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng akan meningkatkan sarana dan prasarana secara bertahap.
    Fokus utama mencakup penambahan unit reaksi cepat dan peremajaan armada.
    “Di anggaran tahun depan kami akan tambah armadanya yang bagus dan kekinian,” kata Sutjidra, Kamis (17/7/2025).
    Menurutnya, peningkatan sarana pemadam kebakaran dinilai penting demi kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi darurat.
    Terlebih di daerah dengan sebaran permukiman luas seperti Buleleng.
    Ia juga berencana menambah dukungan di sejumlah pos pemadam di wilayah Seririt dan Kubutambahan yang memiliki intensitas kejadian darurat cukup tinggi.
    “Menjadi kewajiban pemerintah untuk melengkapi sarana kerja agar pelayanan publik dapat terus optimal,” lanjutnya.
    Selain itu, fasilitas kantor pemadam kebakaran juga dianggap sangat terbatas.
    Namun, di tengah keterbatasan tersebut, ia mengapresiasi semangat para personel yang terus melayani masyarakat.
    “Itu yang membuat kami bangga dan sebagai kewajiban maka sarprasnya kami yang harus melengkapi,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut?
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        17 Juli 2025

    Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut? Medan 17 Juli 2025

    Anggota DPRD Sorot Ketakhadiran OPD di Sidang Paripurna: Aneh, Mau Kita Apain Sumut?
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur
    Sumatera Utara
    , Surya, tiba-tiba berhenti membaca tanggapan atas pemandangan umum fraksi tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 pada rapat paripurna di DPRD
    Sumut
    , Kamis (17/7/2025).
    Surya berhenti karena ada interupsi dari salah satu anggota
    DPRD Sumut
    ,
    Rahmansyah Sibarani
    , dari Fraksi Partai Nasdem.
    “Mohon izin, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Wagub, saya potong segera karena sekian kali saya tunggu, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak hadir ke
    sidang paripurna
    ini,” kata Rahmansyah setelah dipersilakan bicara.
    Rahmansyah kemudian menjelaskan, apakah RPJMD ini hanya untuk yang hadir di sini.
    Dia pun meminta kepada pimpinan sidang, yang saat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Ihwan Ritonga, agar menghadirkan OPD.
    “Sambil berjalan untuk melanjutkan tanggapan, kita hadirkan OPD pada paripurna RPJMD ini,” tegas Rahmansyah.
    Menurut Rahmansyah, ini harus jadi pembelajaran buat semua dan supaya OPD itu belajar menghormati.
    Dia kemudian bertanya, kalau
    OPD tidak hadir
    , apakah ada perwakilan OPD, apa perlu diabsen OPD.
    “Ini RPJMD pimpinan. Ini agenda lima tahun ke depan, mau kita apa kan Sumatera Utara ini. Aneh bagi saya kalau OPD tidak hadir,” ucap Rahmansyah.
    Pantauan Kompas.com di ruang sidang, saat Surya membacakan tanggapan hampir 3 jam, kursi yang disediakan untuk para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat tidak terisi sepenuhnya, dan hanya 3 kursi yang terisi.
    Tidak hanya Rahmansyah yang protes.
    Muhammad Subandi, anggota Fraksi Gerindra, menyatakan setuju dengan teman-temannya yang menyoroti ketidakhadiran OPD.
    “Kalau OPD tidak hadir, kita tunda saja karena paripurna resmi. OPD wajib dan harus berada di sini. Kalau tidak hadir, ganti saja, masih banyak orang berkualitas,” ujar Subandi.
    Sidang kemudian diskor dan akan dilanjutkan dengan agenda pemandangan umum fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2024.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 SMK Swasta di Ciamis Tak Punya Siswa Baru, Guru Terancam Nganggur
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        17 Juli 2025

    3 SMK Swasta di Ciamis Tak Punya Siswa Baru, Guru Terancam Nganggur Bandung 17 Juli 2025

    3 SMK Swasta di Ciamis Tak Punya Siswa Baru, Guru Terancam Nganggur
    Tim Redaksi
    CIAMIS, KOMPAS.com
    – Tiga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kabupaten
    Ciamis
    , Jawa Barat, tidak menerima satu pun siswa baru pada tahun ajaran ini. Sekolah tersebut meliputi SMK Yashira dan SMK Darul Falah di Kecamatan Cijeungjing, serta SMK Kesehatan di Kecamatan Ciamis.
    “Ini salah satunya karena kebijakan PAPS (Pencegahan Anak Putus Sekolah),” kata Sekjen Forum Kepala
    SMK Swasta
    (FKSS) Kabupaten Ciamis, Paryono, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (17/7/2025).
    Menurut Paryono, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menaikkan kuota siswa di SMA dan SMK negeri menjadi 50 orang per rombongan belajar berdampak langsung terhadap menurunnya jumlah siswa di sekolah swasta.
    “Hampir keseluruhan (
    SMK swasta
    ) mengalami penurunan siswa,” jelasnya.
    Dari total 57 SMK swasta di Ciamis, sebanyak 42 sekolah telah mengirimkan data ke FKSS. Hasilnya, hanya 2.158 siswa baru yang mendaftar, padahal tahun ini jumlah lulusan SMP di Ciamis mencapai sekitar 12.168 siswa.
    “Tahun ini, SMK swasta meluluskan 2.887 siswa dari 42 sekolah. Sedangkan total siswa baru yang masuk hanya 2.158 siswa. Artinya masih kekurangan sekitar 729 orang lagi kalau indikatornya dari siswa yang lulus tahun sekarang,” kata Paryono.
    Dia menambahkan, ada sekolah yang hanya menerima enam, tujuh, bahkan sembilan siswa baru. Penurunan ini dikhawatirkan berdampak serius terhadap tenaga pendidik.
    “SMK swasta turun drastis siswanya,” keluhnya.
    Salah satu kekhawatiran terbesar adalah tidak terpenuhinya jam mengajar bagi guru, yang menjadi syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.
    “Sementara sekarang gurunya banyak, tapi siswa paling banyak sekelas, tidak mencukupi (syarat sertifikasi). Harusnya pemerintah memikirkan hal itu juga. Jika SMK swasta tutup dan gulung tikar, ini kan ada 1.067 guru (di Ciamis) mau ke manakan?” tegas Paryono.
    Saat ini, lanjut dia, banyak guru PPPK di sekolah negeri yang justru mengajar tambahan di sekolah swasta agar memenuhi syarat mengajar 24 jam per minggu.
    “Misalnya di SMK negeri PPPK jam ngajar kurang, harus ngajar di SMK swasta (agar jam mengajar terpenuhi),” jelasnya.
    Data FKSS mencatat, di Kabupaten Ciamis terdapat 1.067 guru SMK swasta dari 51 sekolah, serta 229 tenaga nonkependidikan. Mereka tidak bisa serta-merta pindah ke sekolah negeri karena terbentur aturan.
    “Kalau SMK swasta tutup mereka mau di kemanakan? Mau pindah ke sekolah negeri enggak bisa. Ada surat edaran terkait sekolah negeri tak boleh nerima honorer lagi,” ujarnya.
    Paryono berharap, pemerintah berlaku adil terhadap sekolah swasta dan tak hanya fokus pada sekolah negeri.
    “Jangan sampai kita, sekolah swasta, dianaktirikan. Harus adil. Kami juga sama-sama masyarakat Ciamis, warga Jawa Barat, Indonesia,” katanya.
    Senada dengan itu, Ketua Forum Kepala SMA Swasta Ciamis, Muhammad Abdul Roji, menyampaikan kekhawatiran serupa terhadap kebijakan 50 siswa per rombongan belajar.
    “Jangankan efek tiga-lima tahun ke depan, setahun ini langsung terasa,” kata Abdul Roji.
    Dia mencontohkan, sekolah swasta yang sebelumnya memiliki tiga hingga empat rombel, kini hanya mampu membuka satu atau dua kelas. Imbasnya, jam mengajar guru otomatis berkurang.
    “Honornya berkurang. Apalagi jika sampai tidak ada siswa, jumlah jam (mengajar) hilang. Ini juga merugikan sekolah tersebut ke depannya,” ujarnya.
    Guru honorer di sekolah swasta pun tak bisa berpindah ke sekolah negeri.
    “Jadi mau ke mana? Ke sekolah swasta lainnya? Kan swasta juga semua kurang murid. Gimana nasib para guru,” ujar Abdul Roji.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Farhan Soroti "Billboard" dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        17 Juli 2025

    Farhan Soroti "Billboard" dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025 Bandung 17 Juli 2025

    Farhan Soroti “Billboard” dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wali Kota
    Bandung

    Muhammad Farhan
    menyoroti persoalan billboard dan sampah menjelang pelaksanaan ajang lari
    Pocari Sweat Run
    2025 pada Sabtu (19/7/2025) dan Minggu (20/7/2025) di Kota Bandung.
    Farhan memastikan seluruh perangkat dinas siaga menyambut lomba yang akan melewati sejumlah ruas jalan kota tersebut.
    “Event ini harus bersih dan tertib,” kata Farhan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/7/2025).
    Dia bersama sejumlah dinas serta panitia Pocari Sweat Run telah meninjau langsung rute lari dan memastikan perbaikan di sejumlah titik yang dilewati peserta. Farhan berharap event berskala nasional itu bisa berjalan aman serta menjaga citra Bandung sebagai kota yang nyaman untuk pelari.
    Salah satu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan titik-titik billboard di beberapa sudut kota. Farhan meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar memastikan pemanfaatan titik strategis dilakukan secara efektif.
    “Kalau ada titik yang tidak bisa, lewati saja. Fokus pada yang mau dan memungkinkan,” ujarnya.
    Dia juga menugaskan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjaga komunikasi dengan komunitas pelari.
    “Pastikan semua komunitas merasa dilibatkan dan bahagia,” kata Farhan.
    Adapun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) ditugaskan menangani potensi tumpukan sampah di sepanjang jalur lomba.
    Farhan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas, termasuk pengelolaan pencahayaan dan parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM). Sementara rekayasa lalu lintas diminta dikoordinasikan secara detail dengan kepolisian.
    “Jangan sampai ada kecelakaan, apalagi sampai ada korban jiwa,” tegas Farhan.
    Dia juga menyoroti pentingnya pengawasan di sembilan pos kontrol agar tidak ada titik yang luput dari pantauan petugas. Untuk kerja sama dengan pihak swasta dan aparat kepolisian, Farhan menyerahkannya kepada tim pelaksana.
    “Pocari Sweat Run 2025 adalah kerja bareng. Kita tinggal terima hasilnya kalau koordinasi dan korporasi jalan baik,” kata Farhan.
    Penulis: Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Kerja ke Jepang Sampai 4 Kali, Michael Kejar Mimpi Bangun Yayasan Sosial untuk Anak Jalanan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Juli 2025

    Daftar Kerja ke Jepang Sampai 4 Kali, Michael Kejar Mimpi Bangun Yayasan Sosial untuk Anak Jalanan Regional 17 Juli 2025

    Daftar Kerja ke Jepang Sampai 4 Kali, Michael Kejar Mimpi Bangun Yayasan Sosial untuk Anak Jalanan
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Michael (19), seorang pemuda asal Karanganyar, Jawa Tengah, memiliki impian yang lebih besar daripada sekadar mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan tinggi di Jepang.
    Ia bercita-cita untuk mendirikan
    yayasan sosial
    yang dapat membantu anak-anak telantar di daerahnya.
    Hal ini diungkapkan Michael saat ditemui di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Selasa (15/7/2025), saat mengurus berkas pendaftaran magang ke Jepang.
    “Penginnya nanti kalau sudah pulang dari Jepang, bisa bikin yayasan. Bukan usaha sih sebenarnya, lebih ke yayasan sosial buat anak-anak jalanan, biar mereka bisa dapat pendidikan dan tempat tinggal layak,” tutur Michael.
    Sejak lulus dari Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), yang kini menjadi SMKN 8 Solo, Michael tak henti-hentinya mengejar peluang magang ke negeri Sakura.
    Ini adalah percobaan keempatnya, setelah dua kali gagal karena masalah usia yang tidak memenuhi syarat.
    Tantangan lain yang dihadapi Michael adalah jurusan seni yang ia ambil saat sekolah, yang mengharuskannya untuk melengkapi sertifikat teknik agar bisa diterima di program magang IM Japan.
    “Ada syaratnya, kalau dari non-teknik, harus ikut pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja). Saya udah tiga bulan pelatihan teknik di SMK. Tapi usianya belum cukup saat mendaftar, jadi gagal,” jelasnya.
    Meskipun mengalami kegagalan, Michael tidak menyerah.

    Ia memutuskan untuk mengikuti pelatihan di sebuah LPK di Boyolali selama setahun terakhir.
    Di sana, ia berlatih bahasa, matematika, fisika, hingga wawancara. “Yang terakhir itu gagal di matematika. Soalnya banyak, 50 soal, waktunya cuma 30 menit. Kurang fokus,” ucapnya.
    Kegagalan tersebut tidak mematahkan semangat Michael.
    Ia percaya bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan, terutama karena ia memiliki mimpi besar untuk membantu anak-anak jalanan.
    “Waktu masih sekolah di Solo, sering lihat anak-anak yang bukannya sekolah malah kerja di jalanan. Ada yang tidur di pinggir jalan, jualan, dipaksa kerja. Dari situ kepikiran buat bikin tempat supaya mereka bisa sekolah dan hidup lebih layak,” ungkapnya.
    Setahun terakhir juga menjadi waktu yang penuh tantangan bagi Michael.
    Ayahnya meninggal dunia pada akhir November tahun lalu.
    Meskipun saat itu ia sudah memenuhi syarat usia untuk ikut seleksi magang, Michael memutuskan untuk menunda pendaftaran karena sedang berduka.
    Ibunya kini tinggal di Bandung, Jawa Barat, sementara Michael dan adiknya tetap tinggal di Karanganyar dan diasuh oleh wali.
    Ketika ditanya tentang beban ekonomi yang harus ditanggungnya, Michael tidak menjawab secara langsung.
    Namun, ia menegaskan bahwa membantu keluarga tetap menjadi motivasi utamanya.
    “Kalau untuk adik, biar dia sekolah aja dulu. Saya sih fokus dulu ke ini (magang),” katanya.
    Menurut informasi dari gurunya di LPK, peserta magang yang beragama Kristen kemungkinan besar akan ditempatkan di sektor pengolahan makanan.
    “Soalnya katanya, 90 persen yang Kristen masuknya ke pengolahan makanan karena banyak yang mengandung minyak babi. Ya, ya udah siap-siap aja,” ujarnya.
    Michael mengaku siap untuk ditempatkan di mana pun karena baginya, setiap proses adalah bagian dari perjuangan untuk mewujudkan mimpinya.
    Ia bertekad untuk mengejar mimpi ke Jepang agar dapat membantu keluarga dan membangun masa depan anak-anak jalanan yang ia temui.
    “Yang penting dicoba terus sampai bisa,” kata Michael, menunjukkan semangatnya yang tak tergoyahkan meskipun masih muda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Karyawan Gold’s Gym Surabaya Akui Gaji Belum Dibayar, Malah Diminta Cari Klien Baru
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        17 Juli 2025

    Mantan Karyawan Gold’s Gym Surabaya Akui Gaji Belum Dibayar, Malah Diminta Cari Klien Baru Surabaya 17 Juli 2025

    Mantan Karyawan Gold’s Gym Surabaya Akui Gaji Belum Dibayar, Malah Diminta Cari Klien Baru
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan penutupan sepihak yang menyeret Gold’s Gym Surabaya berujung jalan buntu tanpa adanya solusi.
    Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji pun melakukan sidak dengan mendatangi langsung lokasi Gold’s Gym yang bertempat di Ciputra World Mall, Surabaya, Rabu (16/7/2025).
    Sebelumnya, para ribuan member mengaku dirugikan karena telah menyetorkan uang senilai jutaan rupiah, tapi tidak dapat menggunakan fasilitas gym.
    Namun, dalam sidak tersebut diketahui ternyata kerugian tidak hanya dialami member, tetapi juga karyawan yang gajinya tidak dibayarkan.
    Menurut pengakuan T, mantan karyawan Gold’s Gym Surabaya menjelaskan pertama kali bekerja sejak 15 November 2023 dengan kontrak sampai dengan 21 Februari 2026.
    Tetapi, sejak Mei 2025 komisinya belum dibayarkan.
    Pihak manajemen Gold’s Gym pun berjanji akan membayarkan 50 persen komisinya pada 8 Juni 2025.
    “Saat itu sudah cair 50 persen, terus dibilangnya akan cair lagi 25 persen sisanya di tanggal 25 Juni 2025, tapi saya tunggu ternyata
    enggak
    cair. Lalu, diberitahu akan cair setelah gajian, jadi mulai 23 sampai 30 Juni 2025 itu dihitung gaji pro rata, tapi ternyata juga
    enggak
    dibayar,” kata T, Rabu (16/7/2025).
    Malahan, T diminta oleh pihak manajemen untuk mencari klien baru pada Juni 2025 agar gajinya bisa terbayarkan.
    “Dibilanginnya ya nanti kalau kamu jualan nanti uangnya buat kamu, gaji kalian semuanya, ya saya
    enggak
    mau,” ujarnya.
    Selain itu, dirinya juga baru mengetahui bahwa biaya BPJS yang dijanjikan sejak pertama kali bekerja, ternyata tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan.
    “Kan awalnya maksud saya mau cairkan BPJS seenggaknya sebagai pengganti gaji itu, tapi ternyata saya baru tahu kalau BPJS saya tidak pernah dibayarkan,” tuturnya.
    Pertama kali T mengetahui ada yang bermasalah dengan Gold’s Gym, ketika dia mengetahui kasus penutupan Gold’s Gym di Bandung.
    “Kalau yang di Surabaya sendiri saya cuma tahunya katanya ada maslaah internal tentang sabotase dari PT (
    personal trainer
    ), tapi kan seharusnya itu bisa diselesaikan secara internal perusahaan
    enggak
    perlu sampai harus menutup Gold’s Gym,” ungkapnya.
    Bahkan, sampai saat ini dia tidak menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kompensasi apapun dari perushaaan.
    “Enggak ada surat atau pemberitahuan apa-apa, tiba-tiba komisi saya tidak dibayar, gaji gak dibayar tapi malah disuruh cari klien baru ya saya akhirnya gak masuk kerja, terus tanggal 10 Juli 2025 baru tahu kalau Gold’s Gym ditutup,” paparnya.
    Sementara itu, marketing manager Gold’s Gym cabang Surabaya, Tommy mengonfirmasi bahwa dia telah berusaha mempertanyakan gaji para karyawan.
    Namun, menurut keterangan perusahaan, pihaknya hanya memiliki sisa kas perusahaan secara nasional senilai Rp 10 juta.
    “Saya sudah minta untuk cicilan gaji karyawan yang di Surabaya ini gimana, terus saya diberitahu kalau kas perusahaan ini hanya sisa Rp 10 juta, kalau kamu mau nanti dibagi sama seluruh karyawan,” ucap Tommy.
    Menurutnya, permasalahan ini adanya kebijakan kantor pusat yang memerintahkan seluruh personal trainer (PT) yang melarang melakukan penjualan.
    “Padahal kita semua tahu kalau pemasukan terbesar gym itu dari PT, kalau semua PT dilarang jualan ya hancur semuanya,” ungkapnya.
    Ia menegaskan bahwa kejadian ini tidak hanya merugikan member atau sebagian orang, tetapi seluruh karyawan, PT, vendor, termasuk dirinya.
    “Jadi kalau teman-teman disini ugi, ya saya juga rugi, sedangkan saya juga
    enggak
    punya kompetensi untuk menjawab seluruh keluhan teman-teman karena seluruh kebijakan dan sistem dipegang sama pusat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Farhan Soroti "Billboard" dan Sampah Kota Bandung Jelang Pocari Sweat Run 2025
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        17 Juli 2025

    Farhan Minta Semua Dinas Siaga Jelang Pocari Sweat Run 2025: Jangan Sampai Ada Kecelakaan, apalagi Korban Jiwa Bandung 17 Juli 2025

    Farhan Minta Semua Dinas Siaga Jelang Pocari Sweat Run 2025: Jangan Sampai Ada Kecelakaan, apalagi Korban Jiwa
    Tim Redaksi

    BANDUNG, KOMPAS.com
     –
    Kota Bandung
    akan menjadi tuan rumah ajang
    lomba lari

    Pocari Sweat Run
    2025 yang bakal digelar pada Sabtu (19/7/2025) dan Minggu (20/7/2025). Wali Kota Bandung Muhammad
    Farhan
    menyatakan kesiapan jajarannya menyambut kegiatan tersebut.

    Event
    ini harus bersih dan tertib,” kata Farhan dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/7/2025).
    Farhan bersama sejumlah dinas dan panitia mengecek rute lari sekaligus memastikan sejumlah perbaikan di sepanjang jalur yang dilewati. Ia berharap kegiatan berskala nasional itu bisa berlangsung aman dan menjaga citra positif Kota Bandung.
    Salah satu perhatian Farhan adalah pengelolaan titik-titik
    billboard
    di sejumlah sudut kota. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung memastikan titik strategis bisa digunakan secara efektif.
    “Kalau ada titik yang tidak bisa, lewati saja. Fokus pada yang mau dan memungkinkan,” ujarnya.
    Selain itu, Farhan juga meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjaga komunikasi dengan komunitas.
    “Pastikan semua komunitas merasa dilibatkan dan bahagia,” kata Farhan.
    Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) ditugaskan menangani potensi tumpukan sampah di sepanjang jalur lomba. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) pun diminta memastikan pencahayaan dan pengelolaan parkir.
    Pengalihan arus lalu lintas selama acara berlangsung juga diminta dikoordinasikan secara rinci bersama kepolisian.
    “Jangan sampai ada kecelakaan, apalagi sampai ada korban jiwa,” tegas Farhan.
    Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan di setiap pos kontrol yang jumlahnya mencapai sembilan pos agar tidak ada titik yang luput dari perhatian.
    Untuk urusan kerja sama dengan pihak swasta dan aparat kepolisian, Farhan menyerahkan sepenuhnya kepada tim pelaksana.

    Pocari Sweat Run 2025
    adalah kerja bareng. Kita tinggal terima hasilnya kalau koordinasi dan korporasi jalan baik,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Jawab Kritik Lambatnya Bahas RUU Perlindungan PRT: Sedang Kumpul Aspirasi

    DPR Jawab Kritik Lambatnya Bahas RUU Perlindungan PRT: Sedang Kumpul Aspirasi

    DPR Jawab Kritik Lambatnya Bahas RUU Perlindungan PRT: Sedang Kumpul Aspirasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Legislasi (Baleg)
    DPR RI

    Bob Hasan
    menanggapi kritik terkait lambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang
    Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
    (
    RUU PPRT
    ).
    Dia menegaskan bahwa proses yang berjalan saat ini bertujuan untuk menyerap semua aspirasi secara menyeluruh, sehingga materi muatan RUU tersebut benar-benar komprehensif.
    “Ini persoalannya kita berada di tengah. Ketika kita ingin benar-benar mengambil rasa, untuk dituangkan dan diakomodasikan dalam materi muatan, kita perlu penyerapan satu per satu. Perlu kerangka,” ujar Bob dalam rapat pembahasan RUU PPRT, Kamis (17/7/2025).
    Dia menyampaikan, DPR selama ini kerap dikritik karena dianggap tergesa-gesa dan tertutup dalam menjalankan proses legislasi.
    Namun, saat DPR sedang berupaya menyerap seluruh pandangan dan masukan, muncul tudingan bahwa pembahasan RUU berlangsung terlalu lambat.
    “Nah, ketika kita sekarang sedang mengumpulkan aspirasi atau mengakomodasi semua pendapat dan pikiran, kita dibilangnya terlalu lambat,” ucapnya.
    “Nah ini Pak, dilematis setengah kami ini sekarang ya kan,” sambungnya.
    Meski begitu, Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa Baleg tidak akan mundur dalam menyelesaikan pembahasan RUU PPRT, walaupun mendapatkan tekanan kritik dari berbagai pihak.
    “Kami tidak akan kendur, tidak akan mundur. Karena kekuasaan kita masing-masing ada. DPR itu legislatif. Mahkamah, baik konstitusi maupun agung, itu yudikatif. Tidak bisa masuk ke dalam ranah kekuasaan legislatif. Begitu juga eksekutif,” tegasnya.
    Bob menambahkan, Baleg DPR berencana menyerap masukan dari kalangan akademisi di berbagai kampus di Indonesia.
    Dia berharap langkah ini dapat memperkaya pembahasan RUU PPRT.
    “Kita memang akan keliling ke akademisi, civitas akademik di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Supaya betul-betul tertampung,” katanya.
    Dalam kesempatan itu, Bob juga menginformasikan bahwa Naskah Akademik (NA) RUU PPRT yang digunakan saat ini adalah versi terbaru.
    Dia pun mengeklaim bahwa berbagai masukan, termasuk dari kelompok masyarakat sipil pendukung RUU PPRT, telah menjadi catatan penting dalam proses penyusunan.
    “Contoh kayak tadi koalisi menyatakan yang penting persamaan hak. Sehingga harus ada perjanjian tertulis. Maka ini menjadi catatan buat kita,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, RUU PPRT telah diajukan sejak 2004 dan dianggap mendesak sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja di bidang rumah tangga.
    RUU PPRT juga selalu masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) setiap periode DPR, tetapi tidak juga berhasil disahkan hingga DPR periode 2019-2024 berakhir.
    Pada periode 2024-2029, DPR RI kembali membahas RUU PPRT dan menyatakan akan berupaya menyelesaikannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN
                        Nasional

    5 Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN Nasional

    Istana Bongkar Alasan Kenapa Prabowo Tidak Upacara HUT Ke-80 RI di IKN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg)
    Juri Ardiantoro
    mengungkapkan alasan mengapa Presiden RI
    Prabowo Subianto
    tidak melakukan upacara perayaan kemerdekaan HUT Ke-80 Indonesia di
    Ibu Kota Nusantara
    (
    IKN
    ), Kalimantan Timur.
    Juri mengatakan, IKN masih dalam proses pembangunan, sehingga pemerintah harus fokus pada penyelesaiannya.
    “Ya, di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu,” ujar Juri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
    Juri mengatakan, upacara detik-detik proklamasi akan dilakukan di Jakarta, bukan di IKN.
    Namun, di IKN, kata dia, akan tetap ada upacara.
    Otoritas IKN lah yang akan menggelar upacara HUT RI di sana.
    “Di IKN sebagai kantor juga akan ada upacara, jadi Otoritas IKN akan juga menyelenggarakan upacara,” ucap dia.
    Sementara itu, Juri belum tahu apakah Wapres Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti upacara di IKN atau Jakarta.
    “Nanti kita lihat,” imbuh Juri.
    Diketahui, ayah Gibran, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), memimpin upacara perayaan HUT Ke-79 RI di IKN pada tahun lalu.
    Kini, Prabowo justru memilih merayakannya di Jakarta saja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.