Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog Nasional 25 Juli 2025

    Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog Nasional 25 Juli 2025

    Homesick Bikin Kabur Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Siapkan Psikolog
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa alasan
    siswa sekolah rakyat
    tidak kerasan berada di lingkungan asrama adalah karena kangen rumah atau
    homesick
    .
    Sebelumnya, lima siswa sekolah rakyat Menengah Atas (SRMA) 16 di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, telah kabur.
    Dua sudah kembali, namun tiga dari lima dikabarkan menolak untuk kembali.
    Menyikapi hal ini, Mensos mengatakan telah melakukan kerja sama dengan
    Dinas Kesehatan
    (Dinkes) setempat, serta menghadirkan psikolog yang khusus berperan untuk mengatasi masalah-masalah homesick.
    “Kita memang punya kerjasama dengan Dinkes setempat ya, untuk mendatangkan psikolog misalnya, untuk mengajak mereka yang biasa menangani
    homesick
    seperti itu,” kata Gus Ipul, mengutip Sapa Malam KompasTV Kamis (25/7/2025).
    Gus Ipul mengatakan, upaya-upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil.
    Adapun masalah homesick yang telah teratasi diungkap Gus Ipul di salah satu sekolah rakyat di Bogor.
    “Ada yang berhasil, ya memang ada yang belum berhasil. Sebagian berhasilnya, di sini ada satu orang (siswa) di Bogor, yang hari pertama, kedua nggak bisa tidur dan menangis terus, inget sama neneknya,” ujar Gus Ipul.
    “Habis didatangkan psikolog, diajak dialog, kemudian ada kegiatan yang cukup, akhirnya sudah bisa tidur dengan baik,” tambahnya.
    Gus Ipul mengatakan, kasus kaburnya siswa sekolah rakyat di Temanggung, di mana tiga siswa enggan kembali, akan diberikan waktu selama sepekan untuk berpikir ulang.
    Jika memang tidak mau melanjutkan studi, maka Dinsos setempat akan melakukan audiensi dan meyakinkan orang tua serta siswa sekolah rakyat tersebut.
    “Kasus seperti di Temanggung itu kan ada yang kembali juga. Nah, yang tiga ini, masih kita coba seminggu lagi. Kalau memang seminggu lagi, nanti misalnya masih belum bersedia, yang tentu orang tuanya nanti kita ajak bicara lagi,” kata Mensos.
    Tapi jika upaya tersebut tetap tidak mendapat tanggapan positif, tiga siswa tersebut akan digantikan dengan calon siswa lainnya.
    Mensos meyakini bahwa ada banyak calon siswa yang masih antre untuk bisa masuk ke sekolah rakyat.
    “Dan Insya Allah akan digantikan siswa lain,” tegasnya.
    Mensos mengatakan bahwa sejak awal perekrutan, pihaknya sudah mempersiapkan mental siswa-siswa sekolah rakyat.
    Dia menjelaskan, hal ini penting karena tidak semua anak familiar dengan kehidupan di asrama atau
    boarding school
    .
    “Tidak semua anak familiar dengan boarding school ini, terutama di kalangan masyarakat miskin misalnya. Ya jelas ya, kita kan menjelaskan (sebelum) pendaftaran, kita bekerja menseleksi siswa berdasarkan data,” ujar dia.
    Mensos menjelaskan, dari Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itulah kemudian tim pendamping dari Kementerian Sosial survei ke rumah siswa miskin dan meminta persetujuan orang tuanya, diiringi oleh Dinsos setempat dan Dinas setempat melakukan dialog.
    Kemudian ada persetujuan dari si anak dan orang tua, yang kemudian ditandatangani oleh bupati, walikota, atau gubernur.
    Gus Ipul menegaskan bahwa saat ini siswa-siswa sekolah rakyat secara umum telah mengikuti masa orientasi dengan sangat baik.
    Mereka dikenalkan dengan lingkungan sekolah dalam 10 hari terakhir ini dan sosialisasi proses belajar mengajar.
    “Demikian juga dengan penguatan disiplin siswa. Ini menjadi penting dan mereka dimotivasi untuk tetap bangga sama orang tuanya,” jelas Gus Ipul.
    “Mereka juga belajar disiplin, bisa mengikuti semua jadwal yang sudah diatur, semua tata tertib yang telah dibuat, sehingga anak-anak kita itu dalam satu hari penuh sudah bisa mengikuti jadwal-jadwal itu dengan baik,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahfud Sebut Perpanjangan Masa Jabatan DPRD-Kepala Daerah Harus Lewat Revisi UU Nasional 25 Juli 2025

    Mahfud Sebut Perpanjangan Masa Jabatan DPRD-Kepala Daerah Harus Lewat Revisi UU Nasional 25 Juli 2025

    Mahfud Sebut Perpanjangan Masa Jabatan DPRD-Kepala Daerah Harus Lewat Revisi UU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum tata negara,
    Mahfud MD
    menyinggung soal memperpanjang masa jabatan anggota
    DPRD
    dan
    kepala daerah
    yang dipilih pada 2024.
    Itu merupakan satu dari lima alternatif yang diusulkan Mahfud dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisah pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah mulai 2029.
    Untuk mengakomodasi opsi tersebut, pemerintah dan DPR perlu merevisi undang-undang yang berkaitan dengan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah.
    “Apa boleh Pak? Boleh, karena ketentuan-ketentuan mengenai pemilu, perpanjangannya, penundaannya, dan sebagainya itu diatur dengan undang-undang,” ujar Mahfud dalam diskusi publik di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
    Mahfud sendiri menceritakan soal dirinya yang ikut kena “semprot” akibat putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisah pemilu nasional dan daerah.
    Mantan ketua MK itu pun berpandangan, putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memang terasa inkonstitusional dan menunjukkan ketidakkonsistenan lembaga tersebut.
    “Karena memang terasa putusan MK ini dituding inkonstitusional, itu rasanya memang ada alasannya. Inkonstitusional kenapa? Jabatan itu kan lima tahunan, kok tiba-tiba diperpanjang. Yang boleh memperpanjang jabatan itu kan hanya konstitusi itu sendiri, ramai,” ujar Mahfud.
    “Bahkan yang mengatakannya ini kemudian partai resmi peserta pemilu seperti Nasdem, itu bilang inkonstitusional. Tapi memang, kita melihat putusan MK itu tidak konsisten,” sambungnya.
    Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono Suroso pernah menyebut, Indonesia sudah memiliki pengalaman memperpanjang maupun memangkas masa jabatan anggota DPRD.
    Hal tersebut disampaikannya ketika menjawab adanya wacana perpanjangan masa jabatan DPRD akibat putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.
    Ia menjelaskan, pada 1971, masa jabatan anggota DPR saat itu diperpanjang satu tahun untuk menyelaraskan pemilu pada 1977. Sehingga masa jabatan anggota DPR saat itu menjadi enam tahun.
    Hal serupa juga terjadi pada 1998, di mana masa jabatan anggota DPR dipotong satu tahun karena adanya tuntutan pemilu ulang dan reformasi.
    “Katakanlah ya, ini sebagai contoh, katakanlah ada perpanjangan masa jabatan DPR, toh kita juga sudah punya presedennya,” ujar Fajar dalam webinar yang digelar Pusat Studi Hukum Konstitusional (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (10/7/2025).
    Fajar mengatakan, MK sendiri paham adanya konsekuensi akibat keluarnya putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 itu.
    Namun, ia menjelaskan bahwa keputusan untuk memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 memiliki landasan konstitusional, yuridis, dan teoretik yang kuat.
    MK, kata Fajar, mempersilakan pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional, dalam menindaklanjuti putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut.
    “Jadi menurut saya, pembentuk undang-undang diberikan apa ya, keluasan oleh MK untuk melakukan rekayasa konstitusional, untuk memastikan apa yang disebut sebagai pemisahan pemilu nasional dan lokal itu tadi,” ujar Fajar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arnold Putra Temui Dasco hingga Puan Usai Bebas dari Penjara Myanmar Nasional 24 Juli 2025

    Arnold Putra Temui Dasco hingga Puan Usai Bebas dari Penjara Myanmar Nasional 24 Juli 2025

    Arnold Putra Temui Dasco hingga Puan Usai Bebas dari Penjara Myanmar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Selebgram
    Arnold Putra
    (AP) menemui para pimpinan
    DPR
    di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025), setelah bebas dari penjara di Myanmar.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Arnold dan orangtuanya datang ke DPR untuk berterima kasih karena telah dibebaskan dari Junta Myanmar.
    “Ya tadi Arnold dan orangtuanya datang ke DPR, silaturahmi, sekaligus mengucapkan terima kasih begitu,” ujar Dasco kepada
    Kompas.com
    , Kamis malam.
    Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, mereka hanya berbincang-bincang mengenai pengalaman Arnold selama ditahan oleh Junta Myanmar.
    Dalam pertemuan itu, turut hadir pimpinan DPR lainnya, seperti Puan Maharani dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
    “Ya ngobrol-ngobrol saja, bagaimana pengalaman dia selama ditahan oleh Junta Militer, gitu-gitu lah,” kata Dasco.
    Sementara itu, berdasarkan video yang diunggah Dasco di akun Instagram-nya, Arnold mengucapkan terima kasih karena pemerintah RI telah membelanya.
    “Saya juga kaget iya. Sangat berterima kasih lah, sangat dibela dan diperjuangkan,” ucap Arnold.
    “Sekali ngucapin terima kasih kepada pemerintah Indonesia, karena sebenarnya banyak WNA lainnya yang dianggap negara maju, tetapi pemerintah Indonesia yang kerja sama, dengan cepat ngeluarin saya sampai saya sekarang bisa berada di tanah air lagi,” imbuh dia.
    Diketahui, Arnold akhirnya bebas dari penjara di Yangon, Myanmar setelah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara akibat dituduh masuk Myanmar secara ilegal dan bertemu dengan kelompok bersenjata yang dianggap organisasi terlarang oleh otoritas setempat.
    Arnold ditangkap pada 24 Desember 2024 dan didakwa melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian 1947, dan Section 17(2) Unlawful Associations Act.
    Setelah Arnold ditangkap, pemerintah mencoba berbagai upaya diplomasi untuk membebaskan Arnold dari penjara.
    Pada akhirnya, Arnold berhasil dibebaskan tak lepas dari peran adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.
    Hashim menjelaskan, pembebasan Arnold Putra dibantu oleh Ketua Sasakawa Peace Foundation, Tohei Sasakawa.
    Hashim menyampaikan, awalnya, dirinya memfasilitasi pertemuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan Sasakawa.
    Menurut dia, Sasakawa memiliki hubungan dekat dengan pemimpin militer Myanmar.
    “Melalui perkenalan yang saya fasilitasi antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Sjafrie Sjamsoeddin, dengan Bapak Sasakawa, yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan militer Myanmar, terbuka jalan untuk penyelesaian kasus ini secara damai dan bermartabat,” ujar Hashim dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).
    Hashim menjelaskan, atas permintaan langsung dari Menhan Sjafrie, Sasakawa berkenan melakukan pendekatan diplomatik.
    Selanjutnya, Sasakawa segera terbang ke Yangon dan mengadakan pertemuan dengan pihak militer Myanmar.
    “Dalam pertemuan tersebut, disepakati keputusan penting untuk membebaskan Arnold,” ucapnya.
    Hashim pun berterima kasih kepada Sasakawa, yang juga tokoh nasional sekaligus filantropis Jepang tersebut karena Sasakawa telah menunjukkan empati dan solidaritas lintas negara.
    “Semoga kerja sama ini menjadi landasan yang lebih kuat bagi hubungan kemanusiaan dan diplomasi di kawasan Asia,” imbuh Hashim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Booth Pertamina di GIIAS 2025 Suguhkan Hiburan Seru dan Hadiah Jutaan Rupiah Nasional 24 Juli 2025

    Booth Pertamina di GIIAS 2025 Suguhkan Hiburan Seru dan Hadiah Jutaan Rupiah Nasional 24 Juli 2025

    Booth Pertamina di GIIAS 2025 Suguhkan Hiburan Seru dan Hadiah Jutaan Rupiah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Booth
    PT
    Pertamina
    (Persero) di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 menjadi salah satu daya tarik utama pengunjung yang ingin merasakan pengalaman seru, edukatif, serta mengenal lebih dekat inovasi dunia
    otomotif
    dan energi masa depan.
    Mengusung tema “Energizing The Acceleration”, Pertamina menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang menghibur dan mengedukasi masyarakat mengenai produk-produk unggulan serta komitmen perusahaan terhadap
    energi berkelanjutan
    .
    Salah satu atraksi unggulan dari
    booth
    Pertamina adalah Turbo X Enduro Sprint Challenge. Lewat atraksi ini, pengunjung dapat merasakan sensasi balap motor menggunakan simulator dengan motor balap milik VR46 Racing Team dan Turbo Ultimate Experience. 
    Pertamina juga menghadirkan Turbo X Fastron Sprint Challenge yang menawarkan pengalaman balap mobil
    sprint
    menggunakan simulator canggih. Tantangan ini memacu adrenalin sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk meraih hadiah jutaan rupiah.
    Selain atraksi tersebut,
    booth
    Pertamina menyajikan aktivitas menarik lainnya, seperti Mini RC. Melalui aktivitas ini, pengunjung dapat mengadu kecepatan mobil di sirkuit mini dan berkesempatan memenangkan
    merchandise
    eksklusif dari MyPertamina.
    Bagi pengunjung yang gemar berkreasi, tersedia pula berbagai
    workshop
    interaktif, seperti pembuatan gantungan tas,
    lanyard
    makrame, serta gelang manik kreasi sendiri, yang dapat diikuti secara langsung di lokasi.
    Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan bahwa partisipasi Pertamina pada
    GIIAS 2025
    merupakan upaya membangun koneksi langsung dengan masyarakat, sekaligus mengedukasi pentingnya transisi menuju energi bersih.
    “Sejalan dengan tema ‘Empowering The Future’, Pertamina mengajak pengunjung untuk berbagi pengalaman seru dan edukatif tentang energi berkelanjutan di
    booth
    Pertamina,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (24/7/2025).
    Fadjar menegaskan bahwa Pertamina ingin masyarakat semakin mengenal peran perusahaan dalam mendukung masa depan energi yang lebih hijau dan inovatif.
    Sebagai wujud kampanye keberlanjutan, Pertamina juga menghadirkan Sustainability Photowall di GIIAS 2025, yakni area foto tematik yang dibuat dari material daur ulang. 
    “Pengunjung dapat membagikan momen mereka di
    booth
    dengan mengunggah hasil foto Pertamina’s Booth Experiences di akun instagram masing-masing,” ujar Fadjar. 
    Salah satu pengunjung GIIAS 2025, Ardana, menyampaikan kesannya saat mendatangi
    booth
    Pertamina.
    “Banyak
    entertainment
    -nya. Ada simulator motor, mobil, edukasinya juga oke banget. Banyak informasi menarik tentang produk Pertamina. Keren! Kalau bisa, makin banyak aktivitas interaktifnya biar makin rame,” jelasnya.
    Senada dengan Ardana, pengunjung lainnya, William Lowry, juga membagikan pengalamannya.
    “
    Game
    -nya seru
    banget
    . Tadi saya coba simulator motor dan mobil. Saya jadi makin familiar dengan produk Pertamina, apalagi soal olinya. Sudah pakai sejak tahun lalu, dan sampai sekarang belum pernah ada komplain. Masih jadi pilihan nomor satu saya,” katanya.
    Kehadiran
    booth
    Pertamina di GIIAS 2025 menegaskan komitmen perusahaan sebagai BUMN energi nasional yang tidak hanya fokus pada inovasi dan keberlanjutan, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat melalui pengalaman yang informatif, interaktif, dan menghibur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI Dilibatkan Produksi Obat, Wakil Ketua Komisi I DPR: Bukan Dwifungsi ABRI Nasional 24 Juli 2025

    TNI Dilibatkan Produksi Obat, Wakil Ketua Komisi I DPR: Bukan Dwifungsi ABRI Nasional 24 Juli 2025

    TNI Dilibatkan Produksi Obat, Wakil Ketua Komisi I DPR: Bukan Dwifungsi ABRI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I
    DPR
    RI,
    Dave Laksono
    menilai bahwa pelibatan
    TNI
    dalam memproduksi obat-obatan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (
    BPOM
    ), bukan bentuk dwifungsi ABRI atau TNI.
    Diketahui, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menggandeng BPOM untuk mewujudkan kebijakan obat murah dengan harga 50 persen dari harga pasaran.
    “Saya rasa tidak ya. Saya rasa tidak (masuk dwifungsi ABRI),” kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menurut Dave, apa yang dilakukan TNI tersebut masuk ke cakupan tugas TNI dalam menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
    “Karena kan TNI memiliki Operasi Militer Perang, dan Operasi Militer Selain Perang, ini bisa masuk ke kategori tersebut (OMSP),” ujarnya.
    Hanya saja, Dave mengingatkan bahwa kerja sama BPOM dan TNI tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang standar kesehatan di Indonesia.
    “Jadi kesepakatan itu selama dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang dan standar kesehatan Indonesia, ya itu sangat baik,” katanya.
    Apalagi, Dave menyebut, TNI memiliki sejumlah laboratorium farmasi yang dapat memproduksi obat dalam jumlah besar untuk masyarakat melalui rumah sakit-rumah sakit militer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
    “TNI memiliki kapasitas pabrik-pabrik yang besar dan juga memiliki rumah sakit yang cukup banyak tersebar di seantero nusantara yang memang membutuhkan obat untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
    Sebagaimana diberitakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Kemenhan menggandeng BPOM untuk mewujudkan kebijakan obat murah.
    Menurut Sjafrie, produksi obat saat ini sudah berjalan dan beberapa sudah disalurkan melalui Satkes Koperasi Merah Putih.
    “Tapi langkah berikut, nanti menjelang 5 Oktober, kita akan produksi massal obat-obatan dan kita akan kirim ke desa-desa dengan harga 50 persen lebih murah dari harga pasaran,” kata Menhan saat melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenhan, Kemenkes, dan BPOM di Kantor Kemenhan pada 23 Juli 2025.
    Dia juga menyebut, jika memungkinkan obat-obatan ini akan disalurkan juga melalui mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
    “Kalau bisa, resep itu bisa di-
    endorse
    lewat BPJS dan di-reimburs di Kementerian Keuangan. Ini harapan kita,” ujarnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya bakal mengawasi dan memberikan pendampingan terkait pembuatan obat tersebut.
    Pendampingan tersebut terkait dengan kualfikasi dan kompetensi kemampuan prajurit TNI yang akan dilibatkan dalam pabrik obat tersebut.
    “Jelas sesuai dengan standar untuk TNI memenuhi syarat untuk itu, dengan suatu model, seperti manufakturing praktisnya nanti laboratorium-laboratoriumnya dan standar produsennya, kita akan sertifikasi. Sertifikasi dalam konteks yang disebut cara pembuatan obat,” katanya.
    Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyatakan bahwa jajarannya siap memberikan dukungan program produksi obat murah tersebut.
    Bahkan, menurut dia, Laboratorium Farmasi TNI Angkatan Laut (Lafial) sudah siap jika diminta untuk bergabung memproduksi obat murah tersebut.
    “Jadi Lafial sudah siap, apabila nanti bergabung, digabungkan (untuk produksi obat) di bawah Kemenhan semua,” kata KSAL di Markas Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).
    Ali mengungkapkan, saat ini Lafial sudah memproduksi beberapa obat yang dikonsumi untuk internal prajurit TNI AL.
    Selain itu, dia juga menyebut sudah ada dua Lafial yang disiapkan dalam program tersebut, yakni di Pejempongan dan Bendungan Hilir.
    “Nanti akan ditingkatkan dan direnovasi, diperbesar, dan itu semua dukungannya dari Kementerian Pertahanan,” ujar KSAL.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia Kutuk Aksi Sepihak Israel Kuasai Wilayah Tepi Barat Palestina Nasional 24 Juli 2025

    Indonesia Kutuk Aksi Sepihak Israel Kuasai Wilayah Tepi Barat Palestina Nasional 24 Juli 2025

    Indonesia Kutuk Aksi Sepihak Israel Kuasai Wilayah Tepi Barat Palestina
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras tindakan
    Israel
    yang secara sepihak menyebut telah menguasai wilayah
    Tepi Barat
    ,
    Palestina
    .
    ”
    Indonesia mengutuk keras aksi unilateral Israel, sebagaimana terefleksikan dalam legislasi Knesset, untuk memaksakan kedaulatan Israel atas wilayah okupasi Tepi Barat,
    ” tulis
    Kemenlu RI
     melalui akun
    X
    @Kemlu_RI, Kamis (24/7/2025).
    Langkah Israel ini dinilai sebagai tindakan aneksasi yang melanggar prinsip internasional yang melarang penguasaan wilayah dengan cara kekerasan.
    Indonesia menegaskan bahwa negara yang dipimpin Perdana Menteri Netanyahu itu tidak memiliki kedaulatan di wilayah Palestina.
    ”
    Tindakan ilegal tersebut tidak dapat mengubah status hukum di wilayah tersebut dengan cara apapun
    ,” tulis Kemenlu RI.
    Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap Palestina yang telah memiliki kedaulatan garis wilayah sebelum 1968 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
    ”
    Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk menghalangi tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk menjadikan pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina permanen
    ,” tulis Kemenlu RI.
    Sebelumnya, dilansir dari
    Antara News
    , menurut laporan kantor berita Palestina
    WAFA
    , keputusan parlemen Israel merupakan bagian dari strategi rezim Zionis untuk melegitimasi perluasan pemukiman ilegal dan mengarah pada aneksasi permanen wilayah Tepi Barat.
    Juru Bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, mengecam keras keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap seluruh resolusi internasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram Nasional 24 Juli 2025

    MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram Nasional 24 Juli 2025

    MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Komisi Fatwa
    Majelis Ulama Indonesia
    (
    MUI
    )
    KH Miftahul Huda
    menyatakan, perbuatan oknum pengusaha yang mengoplos beras adalah tindakan dosa besar.
    Miftah mengatakan, perbuatan mengoplos beras premium dengan beras kualitas rendah, lalu mengemasnya dalam kemasan premium, merupakan tindakan penipuan (
    taghrir
    ).
    “Maka dapat disimpulkan bahwa hukum menipu dalam perdagangan adalah kategori dosa besar dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram,” kata Miftah dalam keterangannya, dikutip Kamis (24/7/2025).
    Miftah menuturkan, salah satu etika penting dalam berdagang adalah kejujuran untuk menjaga keberkahan dan membangun kepercayaan pelanggan.
    “Sebaliknya, pedagang yang tidak jujur tidak akan mendapatkan keberkahan di dunia dan merugi di hari akhir,” ujar dia.
    Miftah mengingatkan, etika dalam berdagang adalah larangan untuk melakukan eksploitasi terhadap pihak yang lemah atau seseorang yang sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keuntungan besar (
    istighlal
    ).
    “Seperti memberi pinjaman dengan syarat bunga tinggi kepada orang yang sangat membutuhkan atau dalam konteks ini adalah membeli gabah dari petani dengan harga murah saat musim panen,” kata Miftah.
    Alhasil, petani yang sangat membutuhkan uang tidak memiliki pilihan lain kecuali menjual kepada tengkulak dengan harga murah.
    Padahal, bekerja mencari nafkah menurut agama bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah yang sangat besar pahalanya.
    “Hal itu jika diniatkan ikhlas karena Allah dan untuk menafkahi keluarga. Bahkan orang yang meninggal saat bekerja dikategorikan sebagai mati syahid,” ujar Miftah.
    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu.
    Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
    Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan “5 kilogram (kg)” padahal isinya hanya 4,5 kg.
    Banyak di antaranya mengeklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa. “Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram,” kata Arman dalam video yang diterima
    Kompas.com
    , dikutip Sabtu (12/7/2025).
    “Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Tak Buru-buru Bahas RUU PPRT, Agar Tak Ada yang Dirugikan Nasional 24 Juli 2025

    Puan Tak Buru-buru Bahas RUU PPRT, Agar Tak Ada yang Dirugikan Nasional 24 Juli 2025

    Puan Tak Buru-buru Bahas RUU PPRT, Agar Tak Ada yang Dirugikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR
    Puan Maharani
    mengungkap, lembaganya tidak akan terburu-buru dalam membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang Perlindungan
    Pekerja rumah Tangga
    (PPRT).
    Hal tersebut dimaksudkan agar DPR dapat menyerap aspirasi terkait pekerja rumah dari berbagai kelompok masyarakat.
    “Itu yang memang kami lakukan jadi tidak terburu-buru sehingga jangan sampai nantinya ada pihak yang dirugikan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
    Ia mengatakan,
    RUU PPRT
    akan menjadi payung hukum untuk melindungi
    pekerja rumah tangga
    , termasuk penyalur pekerjaan.
    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu pun menekankan, jangan sampai ada pihak yang dirugikan dalam penyusunan RUU PPRT.
    “Jadi nanti yang penerima, penggunanya, kemudian yang pengguna, penyalur, dan semua pihak gitu, semua pihaknya itu tidak ada yang dirugikan,” ujar Puan.
    Di lain kesempatan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa negara hadir untuk melindungi para pekerja rumah tangga.
    Bentuk kehadiran negara terlihat dalam komitmen Presiden Prabowo Subianto yang meminta DPR segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT.
    Ia menjelaskan, RUU PPRT merupakan bentuk perlindungan, penghargaan, dan keadilan dari negara untuk para pekerja rumah tangga.
    “Ini adalah cerminan bahwa negara juga hadir untuk para pekerja rumah tangga,” ujar Gibran dalam akun YouTube @Gibran TV, Senin (14/7/2025).
    Shela Octavia Peserta aksi desak pemerintah sahkan RUU PPRT di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat Selasa (10/9/2024)
    Gibran menjelaskan, mayoritas pekerja rumah tangga merupakan perempuan yang rela merantau jauh untuk menghidupi keluarganya.
    Ada sekitar lima juta pekerja rumah tangga di Indonesia yang mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk memasak, membersihkan rumah dan pakaian, hingga menjaga anak atau lansia.
    Namun, ia menyorot suara-suara para pekerja rumah tangga yang terabaikan bahkan tak didengar.
    “Sehingga tidak jarang dari mereka harus bekerja tanpa kenal waktu, mendapat gaji yang kurang layak, serta mendapat kekerasan verbal maupun fisik,” ujar Gibran.
    Lewat RUU PPRT, Gibran berharap adanya perlindungan dan pengakuan hukum bagi pekerja rumah tangga.
    Tak hanya itu, RUU PPRT juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pemberi kerja, karena adanya regulasi yang jelas.
    “Mari jadikan RUU PPRT sebagai tonggak perubahan nyata, yang menjadi dasar hukum yang nyata bagi jutaan pekerja rumah tangga Indonesia karena melindungi pekerja rumah tangga adalah bagian dari menjaga kemanusiaan kita bersama,” tegas Gibran.
    Sebagai informasi, RUU PPRT telah diajukan sejak 2004 dan dianggap mendesak sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja di bidang rumah tangga.
    Pasalnya, wilayah kerja PRT bersifat domestik dan privat sehingga tidak ada kontrol dan pengawasan pemerintah, sehingga pada praktiknya sangat rawan dan rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.
    Kini, DPR lewat Badan Legislasi (
    Baleg
    ) kembali menyusun ulang
    draf RUU PPRT
    dengan mengundang perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU PPRT, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi
    Pekerja Rumah Tangga
    (Jala PRT), dan Koordinator Konsolidasi Mahasiswa Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 PDI-P Sebut Arteria Dahlan sebagai "Kader Bagus" sehingga Digoda Masuk Golkar Nasional

    3 PDI-P Sebut Arteria Dahlan sebagai "Kader Bagus" sehingga Digoda Masuk Golkar Nasional

    PDI-P Sebut Arteria Dahlan sebagai “Kader Bagus” sehingga Digoda Masuk Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus
    PDI-P

    Guntur Romli
    mengatakan, ‘kader bagus’ biasanya akan digoda untuk bergabung ke partai politik lain.
    Hal tersebut disampaikan Guntur saat merespons mantan anggota DPR Fraksi PDI-P
    Arteria Dahlan
    yang ditawari masuk
    Partai Golkar
    .
    “Kalau kader bagus kan memang begitu, digoda masuk ke parpol lain,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Kamis (24/7/2025).
    Guntur menekankan, hingga saat ini, Arteria masih berstatus kader PDI-P.
    “Masih dong PDI Perjuangan,” ucapnya.
    Arteria Dahlan sendiri telah membantah jika dirinya bergabung dengan Partai Golkar.
    Arteria mengeklaim, dirinya adalah anak buah dari Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani.
    “Saya itu anak buahnya Ibu Puan Maharani,” ujar Arteria di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (24/7/2025).
    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengungkapkan bahwa dirinya sudah menawarkan Arteria Dahlan untuk bergabung ke Golkar.
    Hanya saja, Arteria masih ragu.
    Adies menyebut, andaikan Arteria menerima tawarannya, maka dia sudah pasti menjadi pimpinan di Golkar.
    Hal tersebut disampaikan Adies saat menyapa Arteria yang hadir dalam diskusi publik Golkar tentang putusan MK di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (24/7/2025).
    Arteria hadir sebagai narasumber dalam atribusi praktisi hukum kepemiluan.
    “Pak Arteria ini kalau kita lihat Sarmuji tadi, Pak, mestinya beliau sudah bakti bersama-sama kita pasca munas kemarin. Saya bocorin di sini kan internal kita. Yang merah-merah ini SOKSI, bukan dari (partai) yang lain,” ujar Adies disambut tawa hadirin.
    “Saya sudah tawarin, Pak, cuma masih ragu, belum ada tindak lanjutnya. Padahal sekarang kalau sudah di sini kan sudah pimpinan juga, Pak di Golkar,” sambungnya.
    Adies menilai Arteria merupakan sosok yang selalu berpikir cerdas, cermat, dan cepat.
    Dia menyebut Arteria ‘kalah’ dalam pemilu kemarin karena sistem di internal partainya.
    “Sahabat saya yang selalu berpikir cerdas, berpikir cermat, dan berpikir cepat dalam setiap langkah-langkahnya. Jadi kalau kemarin kalah itu, jangan dibilang tidak berpikir cerdas, cermat, dan cepat. Itu kemarin dikalahkan oleh sistem di internalnya,” imbuh Adies.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Dirugikan Ulah Bagi-bagi Bir Gratis Saat Lari, Pocari: Free Runner Tak Bisa Ikuti Event Selanjutnya Bandung

    7 Dirugikan Ulah Bagi-bagi Bir Gratis Saat Lari, Pocari: Free Runner Tak Bisa Ikuti Event Selanjutnya Bandung

    Dirugikan Ulah Bagi-bagi Bir Gratis Saat Lari, Pocari: Free Runner Tak Bisa Ikuti Event Selanjutnya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Marketing Director PT Amerta Indah Otsuka, 
    Puspita Winawati
    , menghadiri pertemuan dengan sponsor kegiatan
    bagi-bagi bir gratis
    yang dilakukan oleh komunitas lari Free Runner Bandung dalam ajang lomba lari
    Pocari Sweat Run 2025
    di Kota Bandung.
    Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bandung tersebut, wanita yang karib disapa Wina ini sangat menyayangkan adanya
    kegiatan ilegal
    yang merugikan Pocari Sweat selaku penyelenggara Pocari Sweat Run 2025.
    “Kami dari pihak penyelenggara Pocari Sweat Run Indonesia 2025 sangat menyayangkan dan juga kami merasa dirugikan karena kegiatan ini sama sekali tidak ada pemberitahuan ataupun meminta izin atau persetujuan dari pihak penyelenggara,” kata Wina di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Kamis (24/7/2025).
    Lebih lanjut, Wina menambahkan bahwa karena dianggap telah merugikan nama baik dan kredibilitas brand Pocari Sweat, komunitas Free Runners Bandung diboikot selamanya dari kegiatan Pocari Sweat Run di mana pun.
    “Nanti kami akan bicarakan kepada pihak Free Runner. Tentunya dengan kejadian seperti ini, ada hal yang akan kami tegaskan. Free Runner juga tidak bisa mengikuti acara Pocari selanjutnya,” ujarnya.
    Wina pun mengapresiasi ketegasan Pemerintah Kota Bandung dalam pemberian sanksi kepada dua pihak penyelenggara bagi-bagi bir gratis di ajang Pocari Sweat Run 2025 di Kota Bandung.
    “Justru kami juga sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kota Bandung yang sangat siap, tegas memberikan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Jadi, kami mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.