Author: Kompas.com

  • Ketua RW Gen Z di Pademangan Pakai Gajinya untuk Gratiskan Les Bahasa Inggris Warganya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Ketua RW Gen Z di Pademangan Pakai Gajinya untuk Gratiskan Les Bahasa Inggris Warganya Megapolitan 25 Juli 2025

    Ketua RW Gen Z di Pademangan Pakai Gajinya untuk Gratiskan Les Bahasa Inggris Warganya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —

    Tri Krisna Mukti
    (20), Ketua RW 02
    Pademangan Barat
    ,
    Jakarta
    Utara, memiliki tekad kuat untuk mencetak generasi muda yang unggul di wilayahnya.
    “Untuk program ke depannya menciptakan generasi muda yang unggul,” ucap Krisna saat diwawancarai
    Kompas.com
    di Kantor RW 02, Pademangan Barat, Jakarta Utara, Kamis (24/7/2025).
    Salah satu program unggulan yang akan ia jalankan adalah kelas Bahasa Inggris gratis bagi anak-anak di lingkungannya. Program ini akan dibiayai dari dana operasional RW yang ia terima setiap bulan, meski nominalnya hanya sekitar Rp 2,5 juta.
    “Nanti akan gratis semua fasilitas dari kami pengurus RW. Dari dana operasional untuk kepentingan anak-anak muda agar ada bekal untuk mereka ke depan,” kata Krisna.
    Menurut Krisna, kemampuan berbahasa Inggris harus ditanamkan sejak dini agar anak-anak memiliki daya saing di level global.
    “Bahasa Inggris merupakan salah satu kemampuan yang harus diajarkan kepada anak sejak usianya masih belia,” tambahnya.
    Selama dua bulan menjabat sebagai Ketua RW, Krisna sudah mulai memanfaatkan dana operasionalnya sepenuhnya untuk kebutuhan warga.
    Salah satu bentuk bantuannya adalah pembagian minyak goreng gratis kepada warga RW 02, sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
    Tak hanya itu, Krisna juga menyisihkan uang pribadinya untuk melakukan renovasi kantor RW, agar warga merasa lebih nyaman saat datang untuk mengurus keperluan administrasi atau mendapatkan pelayanan.
    Munculnya sosok Krisna mencuri perhatian publik setelah terpilih menjadi Ketua RW 02, di usianya yang masih sangat muda, yakni 20 tahun.
    Mahasiswa semester empat jurusan manajemen ini mengaku mantap mencalonkan diri sebagai ketua RW karena dorongan dari keluarga dan warga sekitar.
    Selain dukungan keluarga, Krisna juga terdorong oleh banyaknya keluhan warga soal minimnya perubahan di lingkungannya selama 11 tahun terakhir.
    Krisna terpilih menjadi ketua RW setelah melalui proses voting resmi yang digelar pada 18 Mei 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lokasi Samsat Keliling untuk Pemutihan Pajak Kendaraan di Tangerang, Depok, Bekasi 25 Juli 2025
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Lokasi Samsat Keliling untuk Pemutihan Pajak Kendaraan di Tangerang, Depok, Bekasi 25 Juli 2025 Megapolitan 25 Juli 2025

    Lokasi Samsat Keliling untuk Pemutihan Pajak Kendaraan di Tangerang, Depok, Bekasi 25 Juli 2025
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Ditlantas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan
    Samsat Keliling
    di sejumlah titik strategis di Tangerang, Depok, dan Bekasi hari ini, Jumat (25/7/2025).
    Masyarakat dapat menggunakan layanan Samsat Keliling ini untuk membayar Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa harus datang ke kantor Samsat induk.
    Layanan Samsat Keliling juga dapat dimanfaatkan untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga 31 Oktober 2025 untuk wilayah Tangerang, dan hingga 30 September 2025 untuk wilayah Depok dan Bekasi.
    Namun, untuk mengurus pajak lima tahunan atau penggantian pelat nomor kendaraan, masyarakat wajib pajak harus datang ke samsat induk.
    Berdasarkan informasi dari Polda Metro Jaya, berikut daftar lokasi dan jam operasional Samsat Keliling di wilayah Bekasi, Depok, dan Tangerang pada Jumat, (25/7/2025):
    – Tangerang:
    – Depok:
    – Bekasi:
    Untuk melakukan pembayaran pajak di layanan Samsat Keliling, masyarakat wajib pajak harus menyiapkan dokumen berikut:
    Masyarakat diimbau untuk datang sesuai jadwal dan lokasi layanan Samsat Keliling agar proses berjalan lancar dan tertib.
    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Ditlantas Polda Metro Jaya atau menghubungi kantor Samsat terdekat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Cerita Sedih Orang Tua Murid di Madiun, Anak Dikeluarkan dari SMPN 2 Dagangan setelah 2 Hari Masuk Kelas
                        Surabaya

    2 Cerita Sedih Orang Tua Murid di Madiun, Anak Dikeluarkan dari SMPN 2 Dagangan setelah 2 Hari Masuk Kelas Surabaya

    Cerita Sedih Orang Tua Murid di Madiun, Anak Dikeluarkan dari SMPN 2 Dagangan setelah 2 Hari Masuk Kelas
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Impian
    Kartini
    , warga Dusun Sebakah, Desa Ngranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten
    Madiun
    , Jawa Timur menyekolahkan putranya di SMP Negeri 2 Dagangan yang tak jauh dari rumahnya sirna.
    Kartini mengalami pengalaman pahit setelah anaknya yang sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di
    SMPN 2 Dagangan
    tiba-tiba
    dikeluarkan
    lantaran dinyatakan tidak terdaftar sebagai siswa baru.
    Tak terima dengan tindakan manajemen SMPN 2 Dagangan, Kartini menceritakan pengalaman pahitnya di media sosial. Curhatan Kartini menjadi viral dan mendapatkan perhatian dari nitizen.
    Kartini yang dikonfirmasi Kamis (24/7/2025) mengaku sudah melengkapi semua persyaratan pendaftaran siswa baru di SMPN 2 Dagangan. Bahkan anaknya sudah mendapatkan seragam dan mengikuti MPLS hingga selesai.
    “Saya sudah mengisi formulir pendaftara dan persyaratan lengkap. Anak saya pun sudah mendapatkan seragam sekolah, mengikuti MPLS dan diabsen,” kata Kartini.
    Terakhir, putra kandungnya sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) pada hari Senin (21/7/2025) dan Selasa (22/7/2025).
    Tak dinyana, dua hari mengikuti KBM, manajemen SMP Negeri 2 Dagangan mengeluarkan anaknya dari sekolah dengan dalih tidak terdaftar.
    “Anak saya dikeluarkan dengan alasan tidak terdaftar. Padahal saat itu masih sementara mengikuti pelajaran di dalam kelas.”
    “Saat hari yang sama ada murid baru yang masuk, sama-sama di kelas 7A tempat anak saya di situ,” cerita Kartini.
    Bagi Kartini, kejadian itu menjadi janggal lantaran panitia SPMB ataupun manajemen SMPN 2 Dagangan tidak menjelaskan secara transparan putranya dinyatakan tidak terdaftar.
    Padahal putranya sudah mendaftar saat SPMB dibuka.
    “Kalau proses sebelum masuk tidak apa-apa. Persoalannya saat ini kegiatan sekolah sudah dimulai. Saya pun sempat berdiskusi dengan kepala sekolah katanya tidak bisa,” ungkap Kartini.
    Setelah viral di media sosial, Kartini memilih menghapus unggahan curhatannya terkait anaknya yang tiba-tiba dikeluarkan dari SMPN 2 Dagangan.
    Kartini mengaku penghapusan unggahan curhatannya itu atas keinginannya sendiri.
    “Memang sudah saya hapus (unggahannya). Itu atas dasar inisiatif pribadi saya. Saya juga harus menjaga mental anak saya,” kata Kartini.
    Usai anaknya dikeluarkan lantaran tidak tidak terdaftar sebagai siswa baru, Kartini sempat kebingungan. Pasalnya sekolah terdekat dari rumahnya adalah SMPN 2 Dagangan.
    Beruntung, anaknya dapat diterima di SMPN 1 Dagangan kendati jauh dari rumahnya.
    “Saya tidak mau menunda sekolah anak saya lagi dan harus menunggu satu tahun,” ungkap Kartini.
    Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dagangan, Nur Aini Lanjariyah yang dikonfirmasi terpisah sejak kemarin baru memberikan jawaban pada Jumat (25/7/2025) pagi.
    Nur Aini menyatakan persoalan itu sudah selesai. “Alhamdulillah. Masalah itu sudah selesai kemarin,” tulis Nur Aini melalui pesan WhatsApp.
    Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Moch Hasan yang dikonfirmassi terpisah mengatakan peristiwa itu terjadi lantaran murni kelalaian manajemen SMPN 2 Dagangan.
    “Kami sudah melakukan gerak cepat tadi. Kami sudah panggil dinas. Itu murni kelalaian dari SMPN 2 Dagangan.”
    “Semestinya pada waktu MPLS harus dicek satu per satu. Siswa yang diterima dan nama-namanya,” kata Hasan, Jumat (25/7/2025).
    Hasan memberikan kronologi peristiwa dikeluarkannya seorang siswa baru SMPN 2 Dagangan usai mengikuti MPLS.
    Awalnya seorang siswa berinisial F dari SDN di Kecamatan Dagangan pertamanya mendaftar secara kolektif dari sekolahnya.
    “Pada saat simulasi pendaftaran online, bukti pendukung pendaftaran KK dan lainnya dibawa pulang oleh siswa tersebut. Siswa itu merasa lewat simulasi itu sudah diterima di SMPN 2 Dagangan,” kata Hasan.
    Namun ternyata di aplikasi SMPB Online nama siswa itu tidak masuk. Pasalnya siswa itu sudah merasa menyerahkan pada pendaftaran kolektif sekolahnya.
    Setelah masa pendaftaran dimulai kartu keluarga dan persyaratan lain siswa itu tidak ada . Dengan demikain siswa itu tidak masuk dalam SPMB online.
    Pada waktu SPMB selesai, lanjut Hasan, siswa itu bersama siswa lainnya yang masih satu desa mengikuti kegiatan pra-MPLS. Pada waktu pra-MPLS dari 64 siswa yang diterima di SMPN 2 Dagangan ada satu yang tidak hadir.
    “Ternyata ketambahan anak itu. Dan sekolah mengira sudah lengkap jumlah siswanya,” ujar Hasan.
    Setelah MPLS, kemudian dibagi kelas dan dicek satu per satu lalu ketahuan kalau anak itu tidak terdaftar diterima SMPN 2 Dagangan. Saat ini siswa itu sudah diterima di SMPN 1 Dagangan.
    “Kami sudah silaturahmi ke rumah orang tuanya. Kami meminta maaf dan menyakinkan bahwa walaupun cukup jauh dari rumah tetapi di SMPN 1 Dagangan pembelajaran juga bagus,” tutur Hasan.
    Ia mengatakan SMPN 1 masih menerima siswa baru lantaran pagunya masih kurang. Dari pagu 256 siswa, SMPN 1 Dagangan baru mendapatkan 214 siswa.
    Untuk sanksi yang diberikan kepada SMPN 2 Dagangan, Hasan menyatakan masih menunggu perintah dari Kepala DInas Perndidikan dan Kebudayaan, Siti Zubaidah.
    Hasan mengharapkan kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali.
    “Sekolah harus cek dan verifikasi lebih awal jangan sampai siswa tidak diterima tetapi ikuti MPLS. Selain itu koordinasi SMP dan SD haru ditingkatkan semisal kekurangan persyaratan harus disampaikan ke guru atau kepsek,” ungkap Hasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Depok Punya Rumah Kreatif untuk Anak Disabilitas, Ini Deretan Layanan di Dalamnya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Depok Punya Rumah Kreatif untuk Anak Disabilitas, Ini Deretan Layanan di Dalamnya Megapolitan 25 Juli 2025

    Depok Punya Rumah Kreatif untuk Anak Disabilitas, Ini Deretan Layanan di Dalamnya
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com —
    Pemerintah Kota
    Depok
    meresmikan
    Rumah Kreatif Anak Istimewa
    (RKAI) sebagai ruang khusus untuk anak-
    anak disabilitas
    , Kamis (24/7/2025).
    Peresmian dilakukan di Aula Perpustakaan Balai Kota Depok secara simbolis melalui prosesi pemotongan pita bersama anak-anak disabilitas.
    Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan, RKAI dihadirkan sebagai wadah bagi anak disabilitas untuk menyalurkan bakat dan kreativitas mereka.
    “Hari ini resmi kami launching, kami resmikan sebagai wadah media buat anak-anak kita menunjukkan talenta, kreativitas, sehingga harapan kita ya Depok adalah milik bersama dan kita maju bersama,” ucap Supian di lokasi.
    Peresmian RKAI bertepatan dengan momen peringatan Hari Anak Nasional, sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan seluruh warganya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.
    Ia mengharapkan agar anak disabilitas juga memperoleh ruangnya secara khusus untuk melatih kreativitasnya.
    “Visi pertama kami tadi, semua punya harapan untuk masa depan, termasuk anak-anak istimewa,” ujar Supian.
    RKAI menyediakan beragam layanan, mulai dari layanan kesehatan hingga pengembangan keterampilan. Pada layanan kesehatan, tersedia, klinik gigi, fisioterapi, akupuntur, skrining kesehatan, dan konseling.
    Sementara itu, layanan keterampilan meliputi pelatihan bahasa isyarat, hafalan Al-Qur’an, menari, pelatihan barista, kerajinan tangan, pelatihan konten dan desain grafis, pelatihan musik dan
    content creator
    , serta konseling untuk orang tua anak disabilitas.
    “Pokoknya termasuk juga ada konseling untuk orangtua yang memiliki anak-anak istimewa,” ujar Supian.
    Hingga saat ini, RKAI telah menerima sebanyak 29 anak disabilitas yang telah lolos asesmen awal. Jumlah peserta masih dapat bertambah seiring proses pendataan lanjutan.
    “Saat ini yang lolos (
    assessment
    ) ada 29 anak,” tuturnya.
    RKAI direncanakan akan memiliki gedung permanen sendiri yang akan memanfaatkan eks bangunan SDN Pondok Cina 1. Proses pembangunan direncanakan dimulai pada 2026, sementara penggunaan gedung ditargetkan awal 2027.
    “Mohon doanya, mudah-mudahan awal 2027 Rumah Kreatif Anak Istimewa yang menggunakan atau memanfaatkan eks SDN Pondok Cina 1 ini benar-benar sudah bisa dimanfaatkan,” jelas Supian.
    Pemerintah Kota Depok
    saat ini tengah menyiapkan
    Detail Engineering Design
    (DED) untuk pembangunan gedung tersebut.

    Insya Allah
    tahun perubahan anggaran ini kami  buat Detail Engineering Design (DED), 2026 Insya Allah sudah mulai kami bangun,” tutur Supian.
    Sebagai bagian dari fasilitas penunjang, pemerintah juga berencana menyediakan mushala di area tersebut yang bisa dimanfaatkan masyarakat umum, khususnya pengguna jalan yang melintas di sekitar Jalan Margonda Raya.
    “Terkait dengan masjid, sudah banyak masjid di sekitaran Margonda untuk digunakan salat Jumat kalau memang digunakan untuk salat Jumat,” ujar Supian.
    “Untuk itu, mohon izin kepada warga Depok saya memutuskan untuk menggunakan eks SDN Pondok Cina 1 sebagai tempat RKAI,” sambungnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tunggakan Miliaran Rupiah, Dua Rumah di Tarumajaya Bekasi Dikosongkan Pengembang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Tunggakan Miliaran Rupiah, Dua Rumah di Tarumajaya Bekasi Dikosongkan Pengembang Megapolitan 25 Juli 2025

    Tunggakan Miliaran Rupiah, Dua Rumah di Tarumajaya Bekasi Dikosongkan Pengembang
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Dua rumah di kawasan Tarumajaya, Kabupaten
    Bekasi
    , dikosongkan oleh pihak pengembang PT Hasana Damai Putra (HDP) pada Kamis (24/7/2025), lantaran pemiliknya menunggak cicilan rumah dengan total nilai mencapai miliaran rupiah.
    Dua rumah tersebut masing-masing berlokasi di Blok HY.1-95 Cluster Ifolia dan Blok SA16.6-01 Cluster Ebony.
    Legal Division Head PT HDP, Nimin Putri Safira, menyebutkan penghuni kedua rumah tersebut telah menunggak cicilan selama bertahun-tahun, bahkan sejak 2010.
    “Mereka gagal membayar cicilan rumahnya sejak lama, sejak 2010, tetapi sampai saat ini mereka masih menghuni unit tersebut,” ujar Nimin di lokasi, Kamis.
    Nimin menjelaskan, rumah di Cluster Ifolia milik warga berinisial LME tercatat memiliki tunggakan sebesar Rp 4,8 miliar, yang terdiri dari utang pokok dan denda akibat keterlambatan pembayaran selama lebih dari satu dekade.
    Sementara itu, rumah di Cluster Ebony yang dihuni warga berinisial Y dan SB, memiliki tunggakan senilai Rp 1,4 miliar.
    Menurut Nimin, pihak pengembang telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada kedua pemilik rumah, namun tidak ada tindak lanjut dari mereka.
    “Oleh karena itu kami bertindak secara tegas kepada para konsumen yang dianggap telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya,” tegas Nimin.
    Barang-barang milik penghuni rumah yang dikosongkan telah dipindahkan ke lokasi penampungan. Pemilik rumah masih diberi kesempatan untuk mengambil barang-barang mereka secara langsung ke tempat tersebut.
    Nimin juga menegaskan, pihak pengembang siap menghadapi konsekuensi hukum jika para pemilik rumah mengajukan keberatan atas eksekusi pengosongan ini.
    “Sebelum eksekusi kami sudah memikirkan 10 langkah ke depan, itu sudah diantisipasi secara hukum,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beredar Klaim Hasil Otopsi Diplomat Kemlu di Medsos, Polisi Pastikan Hasil Resmi Belum Keluar
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Beredar Klaim Hasil Otopsi Diplomat Kemlu di Medsos, Polisi Pastikan Hasil Resmi Belum Keluar Megapolitan 25 Juli 2025

    Beredar Klaim Hasil Otopsi Diplomat Kemlu di Medsos, Polisi Pastikan Hasil Resmi Belum Keluar
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polda Metro Jaya menanggapi beredarnya unggahan di media sosial yang mengklaim hasil otopsi diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39).
    Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa ADP tewas bukan karena bunuh diri, melainkan akibat pembunuhan terencana dan sistematis.
    Klaim tersebut viral setelah diunggah oleh akun Instagram yang menamakan diri National Security Agency of Republic Indonesia.
    Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut bukanlah informasi resmi dari kepolisian.
    “Yang menyampaikan itu siapa?” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7/2025), menanggapi pertanyaan mengenai unggahan yang menyebut ADP dibunuh.
    Ade Ary juga mengimbau masyarakat dan media untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
    Ia menegaskan pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial, terutama dalam kasus sensitif seperti ini.
    “Kami berpesan kepada masyarakat, mohon disampaikan ya rekan-rekan media, agar bijak bermedsos,” ujarnya.
    Meskipun begitu, polisi tetap membuka ruang bagi setiap informasi yang muncul di masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyelidikan.
    “Namun setiap informasi sekecil apa pun itu akan menjadi bahan pertimbangan penyelidik untuk melengkapi fakta dalam mengungkap peristiwa ini,” tambah Ade Ary.
    Saat ditanya apakah unggahan Instagram tersebut tergolong hoaks, Ade Ary enggan memberikan penilaian langsung. Ia menyebut hal itu akan menjadi bagian yang turut didalami oleh penyelidik.
    “Saya tidak bisa menyampaikan atau mengomentari. Yang jelas itu adalah bagian yang akan didalami nanti oleh penyelidik ya,” ucapnya.
    Ade Ary menekankan bahwa penyelidikan masih berjalan dan belum semua hasil pemeriksaan selesai.
    Polisi masih menunggu laporan lengkap dari berbagai tim ahli yang dilibatkan dalam otopsi dan analisis forensik kematian ADP.
    “Beberapa hasil sudah ada di tangan penyelidik, beberapa belum. Nanti setelah lengkap semua akan dijelaskan semuanya,” kata Ade Ary.
    Dalam pengungkapan kasus ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya pada prinsip scientific crime investigation, dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu mulai dari kedokteran forensik hingga psikologi forensik.
    Polisi berkomitmen bahwa setelah seluruh hasil otopsi dan penyelidikan rampung, publik akan diberikan penjelasan terbuka dan transparan.
    “Kami tidak boleh lari dari prinsip pengungkapan berbasis ilmiah. Pengumpulan fakta dan metode pembuktiannya kami pedomani betul. Kami harus rigid, harus hati-hati, agar proses ini dapat kami pertanggungjawabkan,” tegas Ade Ary.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi yang Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Jalan: Eks Kapolres Tapsel
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 Juli 2025

    Polisi yang Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Jalan: Eks Kapolres Tapsel Nasional 25 Juli 2025

    Polisi yang Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Jalan: Eks Kapolres Tapsel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) mengungkapkan identitas polisi yang diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan
    korupsi

    proyek jalan
    di
    Sumatera Utara
    (Sumut).
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyidik telah memeriksa mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi.
    “Itu mantan Kapolres Tapanuli Selatan. AKBP YA (Yasir Ahmadi) mantan Kapolres Tapanuli Selatan,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta, dikutip Jumat (25/7/2025).
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penyidik memeriksa anggota kepolisian sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap anggota polisi itu dilakukan di Polda Sumut.
    “KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu anggota kepolisian dan sudah dilakukan, berjalan dengan baik,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).
    Budi mengatakan, KPK mengapresiasi pihak kepolisian atas dukungan sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.
    Meski demikian, KPK belum mengungkap identitas anggota polisi yang diperiksa pada hari itu. Kini terungkap sudah identitas polisi itu.
    Saat itu, Budi hanya mengatakan, anggota polisi itu didalami keterangannya terkait adanya aliran uang dalam proyek jalan tersebut.
    “Tentu bagaimana proses pengadaannya, kemudian aliran uangnya ke pihak mana saja, itu semua ditelusuri oleh penyidik sehingga dalam perkembangannya tidak hanya terkait dengan proyek-proyek di Balai Besar PJN 1 Wilayah Sumut dan juga di PUPR Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.
    Budi mengatakan, penyidik juga menemukan petunjuk terkait proyek yang dikerjakan oleh salah satu tersangka dalam kasus proyek jalan tersebut.
    “Terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh tersangka KIR di beberapa kabupaten/kota lainnya, itu kemudian yang penyidik terus lakukan penelusuran,” ujarnya.
    Dalam perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) pada 28 Juni 2025.
    Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP); Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Rasuli Efendi Siregar (RES); Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto (HEL); Direktur Utama PT DNG, M Akhirun Efendi Siregar (KIR); serta Direktur PT RN, M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY).
    Penindakan ini menyeret pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
    KPK sebelumnya menggelar dua operasi tangkap tangan (OTT) terkait proyek jalan di Sumatera Utara.
    Dari hasil penelusuran, total nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai Rp 231,8 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Bermimpi Layanan Jakarta Serba "Satset" Lewat Pemanfaatan AI
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Pramono Bermimpi Layanan Jakarta Serba "Satset" Lewat Pemanfaatan AI Megapolitan 25 Juli 2025

    Pramono Bermimpi Layanan Jakarta Serba “Satset” Lewat Pemanfaatan AI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Jakarta

    Pramono Anung
    menilai teknologi kecerdasan buatan atau
    artificial intelligence
    (AI) dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan publik dan memangkas birokrasi yang berbelit di Jakarta.
    Hal itu ia sampaikan saat membuka Workshop Penyusunan Roadmap Implementasi AI di Ruang Pola Balai Kota Jakarta, Kamis (24/7/2025).
    “Birokrasi kita harus bisa mampu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman ini. Dengan
    artificial intelligenc
    e ini. Jangan kemudian bermain
    Artificial Intelligence
    hanya wajahnya Pramono Anung bisa ditempelin untuk acara-acara apa saja,” kata Pramono.
    Pramono menegaskan, seluruh aparatur Pemprov Jakarta harus siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ia meyakini banyak urusan warga yang bisa diselesaikan lebih cepat melalui sistem berbasis AI.
    Teknologi ini, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk berbagai layanan, mulai dari pembuatan KTP, SIM, paspor, hingga pengajuan bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
    Termasuk pula dalam proses perizinan yang selama ini dikenal rumit dan lambat, seperti izin mendirikan bangunan (IMB).
    Pramono mencontohkan pengalaman seorang warga yang harus menunggu 12 tahun untuk memperoleh izin bangunan.
    Namun setelah ditangani dengan sistem yang lebih efisien, izin tersebut bisa keluar hanya dalam dua minggu.
    “Kenapa ini saya sampaikan? Di era
    artificial intelligence
    masih ada ngurus perizinan sampai 12 tahun. Saya bilang stop,” ujar dia.
    Pramono juga menyampaikan, Pemprov Jakarta sudah mulai menerapkan teknologi AI dalam sektor transportasi, salah satunya melalui
    Intelligent Traffic Control Syste
    m atau sistem pengatur lalu lintas pintar.
    Saat ini, tercatat ada 65 titik lampu lalu lintas di Jakarta yang telah menggunakan teknologi tersebut. Namun, menurut Pramono, jumlah itu belum ideal.
    “Ini saja secara signifikan dari survei-survei yang ada, tidak menempatkan Jakarta menjadi kota termacet di Indonesia. Sekarang sudah nomor lima,” ujarnya.
    Ia mengatakan, jumlah titik yang ideal untuk penerapan sistem ini agar berdampak maksimal adalah sekitar 300 titik.
    Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengungkapkan dirinya banyak belajar mengenai AI dari putrinya yang merupakan lulusan program master bidang AI di Columbia University, Amerika Serikat.
    “Dia menyampaikan begini. Prinsipnya dari
    artificial intelligence
    itu, satu data, kedua pola, ketiga ada mesin yang bisa menangkap itu. Dan kemudian inilah yang disarankan atau dilakukan yang bisa secara publik bermanfaat bagi masyarakat,” kata Pramono.
    Pramono berharap, pemanfaatan AI dapat mempercepat transformasi
    layanan publik
    di Jakarta menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak menyulitkan warga.
    “Inilah yang menurut saya akan menjadi masa depan pemerintahan di republik ini. Kalau kita mau maju, maka kita harus membuka diri terhadap itu,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Toksikologi dan Histopatologi Dilakukan dalam Otopsi Jenazah Diplomat Kemlu ADP
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Toksikologi dan Histopatologi Dilakukan dalam Otopsi Jenazah Diplomat Kemlu ADP Megapolitan 25 Juli 2025

    Toksikologi dan Histopatologi Dilakukan dalam Otopsi Jenazah Diplomat Kemlu ADP
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepolisian terus menyelidiki kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39) yang ditemukan meninggal dunia di kamar indekos kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
    Dalam penyelidikan ini, Polda Metro Jaya menekankan penggunaan metode ilmiah (scientific investigation) melalui berbagai pendekatan forensik, termasuk analisis toksikologi dan histopatologi terhadap jenazah korban.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa autopsi terhadap ADP sedang dilakukan oleh Tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
    Pemeriksaan toksikologi menjadi langkah awal untuk memastikan apakah ada zat kimia atau racun yang menyebabkan kematian korban.
    “Toksikologi untuk dilakukan pemeriksaan apakah dalam jenazah ini ada kandungan-kandungan zat kimia, racun, dan sebagainya,” kata Ade Ary di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7/2025).
    Selain itu, tim forensik juga melakukan pemeriksaan histopatologi, yakni analisis mikroskopis terhadap jaringan tubuh korban untuk mendeteksi kemungkinan penyakit dalam yang mungkin berkontribusi pada kematian ADP.
    “Pemeriksaan lanjutan dilakukan dengan mengambil beberapa sampel organ dalam korban,” jelas Ade Ary.
    Dalam olah tempat kejadian perkara (TKP), Tim Inafis Bareskrim Polri mengambil sejumlah sampel sidik jari dan DNA dari barang-barang yang ditemukan di kamar korban.
    Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari jejak siapa saja yang berinteraksi dengan lingkungan tempat korban ditemukan.
    Polda Metro Jaya juga melibatkan tim ahli psikologi forensik guna menelusuri latar belakang pribadi dan kondisi psikologis korban menjelang kematian.
    Langkah ini diambil untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait kemungkinan motivasi atau tekanan yang dialami ADP.
    “Penyelidik juga melakukan pendalaman terhadap latar belakang korban dengan melibatkan tim ahli dari psikologi forensik,” tambah Ade Ary.
    Dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi, penyelidik juga melakukan audiensi dengan lembaga-lembaga pengawas, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Selain itu, koordinasi juga dijalin dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
    “Audiensi juga pernah dilakukan penyelidik bersama Kemenko Polhukam,” ujar Ade Ary.
    Meski hasil akhir dari otopsi dan penyelidikan masih ditunggu, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara terbuka dan berbasis sains.
    “Kami tetap berkomitmen akan mengungkap kasus ini secara terang benderang dan transparan, sebagai wujud pelaksanaan tugas yang profesional dan proporsional,” pungkas Ade Ary.
    (Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Larissa Huda, Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Pungli Jukir Liar di Bundaran HI Viral, Pramono Segera Kerahkan Satpol PP
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Video Pungli Jukir Liar di Bundaran HI Viral, Pramono Segera Kerahkan Satpol PP Megapolitan 25 Juli 2025

    Video Pungli Jukir Liar di Bundaran HI Viral, Pramono Segera Kerahkan Satpol PP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Jakarta
    Pramono Anung menanggapi keluhan warga terkait keberadaan juru parkir (jukir) liar yang melakukan
    pungutan liar
    (pungli) di kawasan
    Bundaran Hotel Indonesia
    (HI), Jakarta Pusat.
    Pramono mengatakan akan mengerahkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menindak para jukir liar yang meresahkan tersebut.
    “Baik, saya segera turunkan Satpol PP di situ,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (24/7/2025).
    Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan praktik pungli atau parkir liar. Pramono menyarankan warga untuk mendokumentasikan kejadian agar bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah.
    “Informasi-informasi seperti ini penting. Kami bukan orang yang menutup diri bahwa Jakarta masih banyak kekurangan, pasti,” katanya.
    Pramono mengakui menata kota sebesar Jakarta dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa bukanlah perkara mudah. Meski demikian, ia memastikan setiap keluhan masyarakat akan ditanggapi.
    “Kalau ada masalah, kami akan bekerja berdasarkan informasi itu. Jadi keresahan yang dicerminkan oleh masyarakat, akan kami tindaklanjuti,” ujar dia.
    Sebuah kiriman dibagikan oleh JAKARTA PUSAT INFO (@jakartapusat.info)
    Sebelumnya, aksi jukir liar yang diduga melakukan pungli terhadap pengendara motor di sekitar Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, sempat viral di media sosial.
    Peristiwa itu terekam dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @jakartapusat.info. Dalam rekaman tersebut, sejumlah pemotor tampak adu mulut dengan seorang pria yang diduga jukir liar karena meminta uang parkir sebesar Rp 10.000 per motor.
    “Kami baru sampai, sudah dimintain duit parkir karena dia mau pulang,” ujar wanita yang merekam kejadian itu.
    “Maksud kami enggak apa-apa bayar parkir, tapi jagain dulu. Kami baru turun motor, masih pakai helm. Baru juga pesan kopi,” lanjutnya.
    Video itu menunjukkan suasana malam di trotoar sekitar Bundaran HI. Sejumlah pengendara motor tampak berdiri, salah satunya masih mengenakan helm.
    Seorang pria berambut gondrong, mengenakan kaus hitam dan celana pendek oranye, terlihat berdiri di dekat tiang rambu lalu lintas.
    Menurut pengunggah video, kejadian berlangsung sekitar pukul 02.30 WIB. Mereka mengaku baru tiba dari Bogor dan hendak beristirahat sejenak sambil membeli kopi.
    Namun belum lima menit berhenti, seorang pria datang dan langsung meminta uang parkir.
    Karena tidak ingin memperpanjang masalah, mereka akhirnya membayar Rp 20.000 untuk empat motor.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.