Author: Kompas.com

  • Asyik, Diskon Pajak BBM 80 Persen di Jakarta Berlaku hingga Agustus
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Asyik, Diskon Pajak BBM 80 Persen di Jakarta Berlaku hingga Agustus Megapolitan 25 Juli 2025

    Asyik, Diskon Pajak BBM 80 Persen di Jakarta Berlaku hingga Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
    menyatakan keringanan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) bagi warga Jakarta berlaku hingga Agustus 2025.
    Kebijakan ini diambil dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 DKI Jakarta dan HUT ke-80 Republik Indonesia.
    “Yang pertama dalam rangka hari ulang tahun Jakarta dan juga menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Keringanan diberikan sampai dengan tanggal 31 Agustus,” ungkap Pramono saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Pramono menjelaskan, keputusan ini juga diambil berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi Jakarta yang terus menunjukkan tren positif.
    “Jakarta sekarang ini di bulan Juli ini sudah penerimaannya mencapai lebih dari 53 persen dan untuk itu menunjukkan bahwa Jakarta secara ekonomi memang tetap tumbuh,” kata dia.
    Adapun, kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025 dan mulai berlaku sejak 22 Juli 2025.
    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyatakan bahwa insentif ini bertujuan untuk menekan inflasi dan membantu stabilitas ekonomi daerah.
    “Harapannya, hal ini turut menjaga daya beli masyarakat dan mendorong efisiensi operasional di berbagai sektor,” ujar Lusiana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/7/2025).
    Dalam keputusan tersebut, terdapat tiga skema pengurangan pajak yang diberikan kepada pengguna bahan bakar kendaraan:
    1. Pengurangan 50 persen untuk kendaraan pribadi.
    2. Pengurangan 50 persen untuk kendaraan umum.
    3. Pengurangan 80 persen untuk kendaraan pertahanan dan keamanan, termasuk tank, panser, kendaraan taktis, pesawat, ambulans, dan kapal rumah sakit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Ungkap Akun LinkedIn Bodong, Modusnya Pakai Data Pribadi Orang dari SIM Card
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Polisi Ungkap Akun LinkedIn Bodong, Modusnya Pakai Data Pribadi Orang dari SIM Card Megapolitan 25 Juli 2025

    Polisi Ungkap Akun LinkedIn Bodong, Modusnya Pakai Data Pribadi Orang dari SIM Card
    Tim Redaksi
    Polisi Ungkap Akun LinkedIn Bodong, Modusnya Pakai
    Data Pribadi
    Orang dari SIM Card
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Polda Metro Jaya
    mengungkap praktik jual beli kartu SIM yang sudah teregistrasi menggunakan
    data pribadi
    orang lain.
    Modus ini dimanfaatkan oleh empat pelaku berinisial IER, KK, F dan FRR untuk melakukan penipuan daring tanpa perlu menggunakan identitas aslinya.
    “Setelah kami selidiki, ditemukan (modus) adanya nomor telepon yang tidak sesuai dengan identitas di akun tersebut,” ujar Kasubdit III Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Rafles Langgak Putra Marpaung, Jumat (25/7/2025).
    Kasus ini terbongkar setelah Direktorat Siber Polda Metro Jaya menerima laporan dari warga yang mengaku data pribadinya, termasuk foto, digunakan untuk membuat
    akun palsu
    di LinkedIn.
    Polisi kemudian menemukan bahwa data tiga orang berasal dari Banyumas, Kendal, dan Bogor telah disalahgunakan untuk registrasi kartu SIM yang digunakan oleh pelaku berinisial IER.
    “IER menggunakan data pribadi orang lain lewat SIM card yang sudah teregistrasi dengan NIK tiga korban. Dia beli dalam kondisi siap pakai untuk dipakai menipu masyarakat,” kata Rafles.
    IER kemudian menggunakan kartu itu untuk menipu masyarakat melalui platform daring.
    Polisi kemudian menangkap penjual kartu berinisial KK, pemilik konter di pusat perbelanjaan.
    Dari konter KK, polisi menyita 130 kartu XL dan 24 kartu Axis yang semuanya sudah teregistrasi.
    Namun, KK mengaku hanya menjual dan tidak melakukan pendaftaran kartu.
    Rantai distribusi terus ditelusuri. Polisi lalu menangkap F, sales kartu SIM dari PT M, yang menyebut kartu itu didapat dari sesama sales berinisial FRR.
    “FRR ini yang mendaftarkan sendiri kartu-kartu tersebut dengan data pribadi yang dia temukan di internet. Dia cari data NIK dan KK di Google, lalu registrasi ke SIM card,” kata Rafles.
    Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, antara lain Pasal 51 ayat 1 UU ITE tentang manipulasi data otentik, serta Pasal 65 dan 67 UU Perlindungan Data Pribadi. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp12 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan KUR dan BLU untuk Pelatihan Pekerja Migran
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 Juli 2025

    Pemerintah Siapkan KUR dan BLU untuk Pelatihan Pekerja Migran Nasional 25 Juli 2025

    Pemerintah Siapkan KUR dan BLU untuk Pelatihan Pekerja Migran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Kementerian Pelindungan
    Pekerja Migran
    (P2MI) akan menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu para calon
    pekerja migran
    Indonesia (PMI) mengikuti pelatihan sebelum terbang ke luar negeri.
    Menteri P2MI
    Abdul Kadir Karding
    , menyebutkan, salah satu skema yang disiapkan adalah fasilitas pembiayaan melalui
    Kredit Usaha Rakyat
    (KUR) tanpa agunan dengan bunga maksimum 6 persen dan plafon hingga Rp 100 juta.
    “Biaya kita sedang (usahakan), sekarang sudah ada namanya fasilitas KUR. KUR tanpa agunan, nilainya Rp 100 juta maksimum,” kata Karding di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
    “Dengan (bunga) 6 persen maksimum, dan ini kita sedang negosiasi sama bank atau memberi kredit,” ujar dia.
    Kementerian P2MI juga tengah memproses BLU (Badan Layanan Umum) migran yang nantinya akan dibuat untuk membantu pembiayaan, pelatihan, hingga proses keberangkatan.
    “BLU nanti akan menjadi, kita akan buat semacam
    migrant fund
    .
    Migrant fund
    itu untuk membantu membiayai. Salah satunya adalah pelatihan, hingga pemberangkatan,” kata dia.
    Selain itu, Karding jug ingin agar proses rekrutmen pekerja migran lebih efisien melakukan reformasi terhadap tahapan-tahapan yang dinilai tidak krusial.
    “Kita berusaha memangkas yang tidak penting-penting. Misalnya siap kerja, kayak kita satukan tempatnya menjadi
    migrant center
    ,” kata Karding.
    “Jadi sertifikasinya di situ semua.
    Skill
    -nya, latihannya, sertifikasinya, informasinya di situ,” imbuh dia.
    Ia mengatakan, dalam sistem lama, proses pelatihan, sertifikasi, dan pembelajaran bahasa dilakukan di lokasi berbeda sehingga mahal dan menyulitkan.
    “Jadi kalau sekarang ini kan orang latihannya di mana, sertifikasinya di mana, bahasanya di mana. Mahal, jauh, buang. Jadi sekarang kita jadi bersama,” kata Karding.
    Menurut Karding, sistem baru ini sudah mulai diterapkan di beberapa lokasi, seperti Universitas Diponegoro (Undip) dan Padang, melalui kerja sama dengan universitas setempat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Curi Motor dengan Modus Tawarkan Lowongan Kerja, Pria di Jaksel Ditangkap Polisi
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Curi Motor dengan Modus Tawarkan Lowongan Kerja, Pria di Jaksel Ditangkap Polisi Megapolitan 25 Juli 2025

    Curi Motor dengan Modus Tawarkan Lowongan Kerja, Pria di Jaksel Ditangkap Polisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Seorang pria berinisial FB (49) ditangkap polisi setelah mencuri sepeda motor seorang wanita berinisial FEN dengan modus menawarkan lowongan kerja.
    Peristiwa bermula saat saksi berinisial S ditawari sebuah pekerjaan oleh pelaku dengan gaji Rp 2.500.000 per bulan ditambah uang makan Rp 50.000 per hari.
    Pelaku kemudian meminta S untuk membawa teman-temannya yang belum memiliki pekerjaan untuk mengikuti wawancara pekerjaan tersebut di KFC Plaza Festival, Setiabudi,
    Jakarta
    Selatan, pada Senin (21/7/2025).
    “Saksi S ditawari pekerjaan untuk menjaga
    counter

    handphone
    milik pelaku dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 2.500.000,” ungkap Kasi Humas Polres Jakarta Selatan Kompol Murodih kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).
    FB meminta para calon pekerja untuk membawa kendaraan bermotor dan dokumen penting keesokan harinya. Pada hari yang dijanjikan, FB meminta FEN mengantarnya ke sebuah toko fotokopi di Jalan Raya Kasablanka.
    Sampai di toko fotokopi, FEN diberikan uang Rp 50.000 untuk membeli sejumlah peralatan kerja berupa kwitansi, nota, dan buku. Namun, saat FEN masuk ke toko, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban.
    “Pada saat korban berjalan menuju
    fotocopy
    dan membeli perlengkapan, pelaku membawa kabur satu unit sepeda motornya,” kata Murodih.
    Saat itu lah korban baru menyadari bahwa ia baru saja ditipu oleh pelaku. Ia pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan langsung ditindak.
    Malam harinya, pelaku langsung ditangkap di kediamannya di rumah indekos Jalan Balap Sepeda IV, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur.
    Kanit Ranmor Satreskrim Polres Jakarta Selatan, Iptu Teddy Rohandi mengatakan, pelaku adalah seorang residivis yang baru menyelesaikan hukumannya dua bulan lalu.
    “Kebetulan pelaku ini adalah residivis. Dan dia baru keluar sekitar bulan Mei 2025,” ungkap Teddy.
    Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan terancam hukuman pidana penjara 4 tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertanyakan Angka Kemiskinan Naik, Pramono: Karena Warga Lokal atau Pendatang?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Pertanyakan Angka Kemiskinan Naik, Pramono: Karena Warga Lokal atau Pendatang? Megapolitan 25 Juli 2025

    Pertanyakan Angka Kemiskinan Naik, Pramono: Karena Warga Lokal atau Pendatang?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI
    Jakarta

    Pramono Anung
    menyatakan akan mempelajari lebih lanjut penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Jakarta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.
    Pramono mempertanyakan, apakah peningkatan tersebut benar-benar berasal dari warga Jakarta atau justru dipengaruhi oleh tingginya jumlah pendatang baru yang datang ke Jakarta untuk mencari penghidupan.
    “Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata warga yang ada di Jakarta atau memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang di Jakarta dan itu datang dari berbagai daerah,” ucap Pramono saat ditemui di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
    Menurut dia, saat ini jumlah pencari kerja di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
    Pramono menilai kondisi ini bisa saja berpengaruh pada data kemiskinan yang dikeluarkan BPS.
    “Maka orang yang mencari pekerjaan di Jakarta sekarang ini naik secara signifikan,” kata Pramono, lanjut dia.
    Adapun, BPS Provinsi Jakarta mencatat, tingkat kemiskinan di Jakarta mengalami kenaikan pada Maret 2025.
    Kepala
    BPS Jakarta
    Nurul Hasanudin menyampaikan, persentase penduduk miskin mencapai 4,28 persen, meningkat 0,14 persen poin dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14 persen.
    “Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 464,87 ribu orang. Naik sekitar 15.800 orang dibandingkan enam bulan sebelumnya,” kata Nurul dalam rilis data resmi di Kantor BPS Jakarta, Jumat.
    Meski begitu, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2024), persentase kemiskinan di Jakarta sedikit menurun dari 4,30 persen menjadi 4,28 persen.
    Kenaikan jumlah penduduk miskin salah satunya dipengaruhi oleh naiknya garis kemiskinan.
    Pada Maret 2025, garis
    kemiskinan Jakarta
    tercatat sebesar Rp 852.798 per kapita per bulan, atau naik 6,79 persen dari September 2024.
    “Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin,” kata Nurul.
    Komoditas penyumbang terbesar dari sisi makanan adalah beras (16,65 persen), rokok kretek filter (9,53 persen), daging ayam ras (5,06 persen), telur ayam ras (4,87 persen), serta sayur dan bawang merah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Ungkap Akun LinkedIn Bodong, Modusnya Pakai Data Pribadi Orang dari SIM Card
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Polisi Ungkap Akun LinkedIn Bodong, Pakai Data Pribadi dan Foto Orang untuk Menipu Megapolitan 25 Juli 2025

    Polisi Ungkap Akun LinkedIn Bodong, Pakai Data Pribadi dan Foto Orang untuk Menipu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus)
    Polda Metro Jaya
    mengungkap kasus
    penyalahgunaan data pribadi
    yang digunakan untuk membuat akun palsu di LinkedIn.
    Kasus ini terbongkar setelah ada masyarakat yang melapor karena identitas dan fotonya digunakan tanpa izin oleh keempat pelaku berinisial IER, KK, F dan FRR.
    “Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mengaku data pribadinya, termasuk foto, digunakan di akun LinkedIn. Setelah kami selidiki, ditemukan adanya nomor telepon yang tidak sesuai dengan identitas di akun tersebut,” kata Kasubdit III Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Rafles Langgak Putra Marpaung di Polda Merto Jaya, Jumat (25/7/2025).
    Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahwa data pribadi tiga orang, masing-masing dari Banyumas, Kendal, dan Bogor telah digunakan tanpa izin.
    Ketiganya mengaku tidak pernah memberikan data pribadinya kepada siapa pun.
    Polisi kemudian menangkap pria berinisial IER yang membeli kartu SIM yang sudah terdaftar menggunakan NIK milik tiga korban tersebut.
    Kartu itu kemudian dipakai untuk melakukan penipuan secara online.
    “Motif IER membeli SIM card yang sudah teregistrasi adalah untuk melakukan penipuan. Ia membeli dalam kondisi ‘terima beres’,” ujar Rafles.
    Dari pengembangan kasus, polisi menangkap KK, seorang pemilik konter handphone di pusat perbelanjaan.
    Dari tangan KK, ditemukan 130 kartu perdana XL dan 24 kartu perdana Axis yang semuanya sudah teregistrasi.
    Namun, KK ternyata bukan pelaku yang melakukan registrasi.
    Polisi lalu menangkap F, sales kartu SIM yang bekerja di PT M.
    F mengaku mendapat kartu tersebut dari FRR, yang juga sales di perusahaan yang sama.
    FRR lah yang meregistrasi kartu-kartu tersebut menggunakan data pribadi yang ia dapatkan dari Google.
    Ia sengaja meregistrasi kartu agar mudah dijual ke masyarakat.
    “Menurut FRR, kartu SIM yang sudah terdaftar lebih diminati karena pembeli tidak perlu repot mengisi NIK dan KK sendiri,” jelas Rafles.
    Keempat pelaku kini dijerat Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang manipulasi data, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 65 dan 67. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp12 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pencari Kerja Tagih Janji Gibran soal 19 Juta Lapangan Pekerjaan: Kami Semua Butuh!
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Juli 2025

    Pencari Kerja Tagih Janji Gibran soal 19 Juta Lapangan Pekerjaan: Kami Semua Butuh! Megapolitan 25 Juli 2025

    Pencari Kerja Tagih Janji Gibran soal 19 Juta Lapangan Pekerjaan: Kami Semua Butuh!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ihsan (21), salah satu
    pencari kerja
    yang menghadiri bursa kerja (
    job fair
    ) di SMKN 57 Jakarta Selatan tak segan menyuarakan kritik sekaligus harapannya kepada pemerintah mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan.
    Pria lulusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang (Unnes) itu menagih janji Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    yang sebelumnya menyebut akan membuka
    19 juta lapangan pekerjaan
    bagi masyarakat Indonesia.
    “Ya itu sih saya sebenarnya nunggu dari janjinya Wakil Presiden, katanya 19 juta (lapangan) pekerjaan. Saya tunggu itu semoga benar-benar ada gitu. Jangan cuma temen-temennya aja yang dikasih makan kan, kita semua juga butuh,” kata Ihsan di SMKN 57 Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025).
    Sebagai seorang
    fresh graduate
    , Ihsan mengaku datang ke job fair bukan semata ingin langsung melamar kerja.
    Ia ingin memahami tren dan struktur
    lowongan kerja
    yang tersedia bagi
    fresh graduate
    seperti dirinya.
    “Sebenarnya saya ke
    job fair
    ini untuk melihat sebenarnya gimana sih lowongan pekerjaan untuk tahun-tahun mendatang gitu untuk saya,” ucapnya.
    Ihsan mengakui sempat merasa pesimistis di awal mencari kerja di
    job fair
    . Ia menilai bursa kerja sering kali hanya bersifat formalitas.
    Namun setelah menelusuri berbagai platform daring, ia mulai merasa lebih optimis.
    “Awal-awal ada sih rasa pesimisnya, tapi setelah saya cari nih apalagi di
    platform-platform

    online
    , di
    website
    resmi dari perusahaan-perusahaan, ternyata banyak banget gitu untuk kualifikasi pekerjaan dari semua jurusan,” ungkapnya.
    Meski begitu, Ihsan tetap mengkritik syarat pengalaman kerja minimal yang masih menjadi kendala utama bagi para lulusan baru.
    Ia menilai perusahaan seharusnya mulai mempertimbangkan pengalaman organisasi atau kegiatan selama kuliah sebagai bentuk kesiapan kerja.
    “Yang bikin saya janggal sampai saat ini harus ada minimal pengalaman itu sih. Gimana kita bisa dapat pengalaman sedangkan kita belum bisa bekerja? ‘Minimal pengalaman dua tahun’, ‘minimal pengalaman satu tahun’, kalau kita
    fresh graduate
    gimana cara dapatnya gitu?” ujarnya.
    Ihsan berharap perusahaan bisa memberi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa langsung terpengaruh oleh stereotip Gen Z.
    “Harapan saya sih dari perusahaan itu kasih kesempatan, terutama saya nih di generasi Z, dikasih kesempatan untuk menunjukkan gitu skill sama pengetahuannya, jangan langsung menutup,” tutup Ihsan.
    Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka berjanji hendak membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Dalam debat keempat Pilpres 2024, di Jakarta, 21 Januari 2024, Gibran menyebut 19 juta lapangan kerja akan terbuka lebar.
     
    Hal ini bisa direalisasikan jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi, serta ekonomi kreatif dan UMKM dapat dikawal. Dari jumlah tersebut, 5 juta lapangan kerja ialah green jobs.
    “Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan, 5 juta di anatranya adalah green jobs,” ujar Gibran saat debat Pilpres 2024.
    Ia bilang,
    green jobs
    adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Menurut dia,
    green jobs
    adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Bakal Pangkas Proses Sertifikasi Pekerja Migran yang Tidak Penting
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 Juli 2025

    Pemerintah Bakal Pangkas Proses Sertifikasi Pekerja Migran yang Tidak Penting Nasional 25 Juli 2025

    Pemerintah Bakal Pangkas Proses Sertifikasi Pekerja Migran yang Tidak Penting
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengakui bahwa proses
    sertifikasi

    pekerja migran
    masih lamban, sehingga banyak dari mereka akhirnya memilih
    jalur ilegal
    .
    “Ya, sebenarnya syarat yang mereka harus supaya aman memang agak ketat ya. Jadi misalnya harus punya hasil pemeriksaan cek kesehatan fisik, mental, harus ada sertifikasi,” kata Karding di Kemensos, Jumat (25/7/2025).

    Sertifikasi
    kan berarti harus pelatihan berapa bulan, kalau untuk bahasa ke Jepang apa semua. Terus juga harus ada, misalnya BPJS. Kalau itu sih (BPJS) bisa cepat,” lanjut Karding.
    Ia mengatakan, yang sering menjadi kendala adalah proses pengurusan visa kerja. Menurutnya, durasi pengurusan sangat tergantung pada negara tujuan.
    Ia mencontohkan proses ke Malaysia bisa memakan waktu hingga enam bulan. Namun, saat kunjungan ke negara jiran tersebut dia meminta agar proses bisa dipercepat.
    “Nah ini kemarin saya lobi ke sana, dia jamin maksimum 15 hari. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu nggak bisa kita hindari,” kata dia.
    “Yang bisa kita lakukan adalah memastikan semuanya agar dia berangkat untuk betul-betul punya sertifikasi, memahami bahasa dan juga sehat secara fisik dan mental,” tegasnya.
    Seperti diketahui proses perekrutan pekerja migran prosedural memakan waktu yang tidak sebentar.
    Berbeda halnya dengan pekerja ilegal yang dalam kurun waktu lebih cepat bisa langsung berangkat ke negara tujuan. Namun tentunya hal ini penuh dengan risiko.
    Sebelumnya, Kanit 2 Subdit III Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri, AKBP Berry mengatakan bahwa ada banyak modus dari perdagangan orang, utamanya pengiriman pekerja migran non-prosedural.
    “Jadi berangkatnya tidak melalui jalur yang sudah ditentukan, tidak melalui ada BP2MI. Berangkatnya melalui jalur-jalur tikus, jalur-jalur ilegal. Misalnya di wilayah Riau, di wilayah Batam, menyebrang tanpa dilengkapi dengan dokumen,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Raup Rp 4,15 Miliar, Penipu Kontrakan Fiktif di Bekasi Langsung Beli Motor-Mobil
                        Megapolitan

    6 Raup Rp 4,15 Miliar, Penipu Kontrakan Fiktif di Bekasi Langsung Beli Motor-Mobil Megapolitan

    Raup Rp 4,15 Miliar, Penipu Kontrakan Fiktif di Bekasi Langsung Beli Motor-Mobil
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Karsih (48), salah satu pelaku penipuan jual beli
    kontrakan fiktif
    di Kota
    Bekasi
    menggunakan uang hasil kejahatannya sebesar Rp 4,15 miliar untuk membeli kendaraan. 
    “Ada motor, terus juga membeli mobil,” ujar Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025).
    Selain kendaraan, Karsih juga membeli 27 tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram dari uang hasil kejahatannya. Namun kepolisian tak menjelaskan peruntukkan tabung gas tersebut.
    Saat menangkap Karsih, polisi turut menyita uang Rp 45 juta yang diduga sisa hasil penipuan.
    Karsih juga disebut menyerahkan sejumlah uang ke pelaku lain bernama Yurike (54). Dalam kasus ini, Yurike berperan sebagai pengiklan unit kontrakan milik Karsih.
    Uang tersebut kemudian digunakan Yurike untuk biaya sehari-hari dan membayar utang.
    “Ya dia pakai buat kebutuhan dan informasi ada yang memiliki utang,” ucap Kusumo. 
    Karsih dan Yurike saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, polisi tetap mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
    Adapun Karsih dan Yurike ditangkap polisi setelah kabur sejak 30 Juni 2025. Karsih ditangkap ketika melarikan diri ke Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (19/7/2025).
    Sedangkan Yurike ditangkap di Bekasi pada Kamis (24/7/2025).
    Saat ini, kedua pelaku mendekam di rumah tahanan sementara Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat Pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara.
    Sebelumnya diberitakan, puluhan orang diduga tertipu jual beli kontrakan di Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi.
    Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai miliaran rupiah.
    Adapun dugaan penipuan ini berawal ketika para korban tertarik membeli unit kontrakan yang ditawarkan pengguna Facebook berinisial Yurike dengan nilai bervariasi.
    Setelah terjadi kesepakatan awal, para korban kemudian diarahkan menemui perempuan berinisial Karsih selaku pemilik kontrakan.
    Dalam pertemuan itu, pihak Karsih mengeklaim unit kontrakan yang hendak dilepasnya hanya dilengkapi dokumen girik.
    Meski demikian, para korban tetap kepincut dan sepakat dengan nilai yang ditawarkan.
    Setelah nilai disepakati, Karsih kemudian mempertemukan para korbannya dengan seorang yang mengaku notaris di sebuah rumah di kawasan Jakasampurna.
    Transaksi jual beli unit kontrakan pun terjadi. Namun para pembeli hanya mendapatkan dokumen berupa kuitansi.
    Belakangan para korban mengetahui bahwa unit kontrakan tersebut ternyata juga dijual ke puluhan orang lainnya. Mereka pun sadar telah menjadi korban penipuan.
    Para korban kemudian melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya Laporan tersebut diterima kepolisian dengan Nomor: STTLP/B/4651/VII/2025SPKT/POLDA METRO JAYA.
    Selain itu, para korban juga melaporkan Karsih dan Yurike ke Polres Metro Bekasi Kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensos: Tak Ada Lagi Orang Seumur Hidup Terima Bansos, Hanya 5 Tahun
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        25 Juli 2025

    Mensos: Tak Ada Lagi Orang Seumur Hidup Terima Bansos, Hanya 5 Tahun Nasional 25 Juli 2025

    Mensos: Tak Ada Lagi Orang Seumur Hidup Terima Bansos, Hanya 5 Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf
    menegaskan, pemerintah akan mengubah pola penyaluran
    bantuan sosial
    (bansos) dari seumur hidup menjadi dibatasi hanya 5 tahun.
    Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa warga yang selama ini menerima
    bansos
    harus beralih mengikuti program pemberdayaan, tidak boleh terus-teruan menerima bansos.
    “Harus ada keluarga yang pindah dari bansos menjadi program pemberdayaan,” kata Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
    “Tidak akan ada lagi orang yang seumur hidup menerima bansos seperti tahun-tahun sebelumnya,” imbuh dia.
    Gus Ipul mengatakan, saat ini banyak penerima bansos yang suda menerima bansos selama belasan hingga puluhan tahun.
    Bahkan, ia menyebut ada penerima bansos yang sifatnya turun menurun ke anak cucu mereka.
    “Sekarang ini ada orang yang menerima bansos itu 10 tahun, 15 tahun. Dari bapaknya turun ke anaknya, turun ke cucunya,” kata Gus Ipul.
    “Maka ke depan kita targetkan, dan kita ingin hanya 5 tahun, dia sudah pindah lagi ke pemberdayaan,” imbuh dia.
    Kendati demikian, Gus Ipul memastikan bahwa masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas akan tetap mendapatkan bansos dengan evaluasi berkala.
    “Kalau untuk lansia, penyandang disabilitas akan tetap mendapatkan bansos, meskipun tetap kita akan evaluasi ya,” kata Gus Ipul.
    “Tapi, bisa jadi meskipun dia penyandang disabilitas, tapi usahanya sukses sehingga dia tidak perlu bansos lagi,” ujar dia.
    Di sisi lain, Gus Ipul menyebutkan, dana bansos yang mengendap terlalu lama di rekening juga akan menjadi bahan evaluasi.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa langkah ini bukan semata kebijakan
    Kementerian Sosial
    , tetapi bagian dari upaya seleksi penerima bansos agar lebih tepat sasaran.
    “Ini semua bukan maunya Kemensos, tapi ini dalam rangka kita akan terus menyisir, memilih, dan memilah mereka yang memang layak untuk mendapatkan bansos dan layak tidak mendapatkan bansos,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.