Sebab Padel Jadi Tren Olahraga di Kota-kota Besar
Tim Redaksi
KOMPAS.com
–
Padel
adalah olahraga raket yang menggabungkan elemen teknis dan squash, dimainkan di lapangan lebih kecil dari lapangan tenis serta dikelilingi dinding kaca atau kawat.
Olahraga
padel
berasal dari Meksiko tahun 1969 ketika Enrique Corcuera di Acapulco, Meksiko, memodifikasi lapangan squash miliknya memasukkan elemen olahraga tenis.
Olahraga padel
kini jadi
booming
di kota-kota besar, seperti Jakarta dan
Bandung
, tak kenal usia mulai muda hingga lanjut usia.
Pada era Generasi Z (Gen Z) yang ambil peran di tengah-tengah kehidupan masyarakat,
olahraga padel
disebut olahraga Fomo.
Fomo adalah singkatan dari Fear of Missing Out “takut ketinggalan”, adalah situasi seseorang yang akan merasakan kecemasan jika tidak mengikuti tren terkini atau sedang
booming
di tengah kehidupan sosial.
Ini mendorong seseorang untuk terus-menerus terhubung dengan media sosial atau acara-acara tertentu agar tidak merasa tertinggal.
Pegiat olahraga padel di Kota Bandung, Hartono Soekwanto, mengamati sebab mengapa olahraga padel kini sedang digandrungi kalangan muda bahkan lanjut usia.
Mulai dari mudah dimainkan, sosialisasi, hingga ajang berkeringat, sebab padel juga bisa membakar kardio meningkatkan kesehatan jantung.
“Perkembangan padel ini memang luar biasa karena memang mudah untuk dimainkan siapa pun. Mulai dari anak-anak hingga orang tua,” kata Hartono saat ditemui di Lapangan PadelPlush, Jl Cihampelas Bandung, Rabu (23/7/2025).
“Tak hanya keluar keringat saja dan bikin badan lebih bugar,
main padel
ini bisa stabilkan gula darah saya. Jadi, olahraga ini bagus buat penderita diabetes,” tuturnya.
“Tidak terlalu banyak lari, kardionya dapat banyak, dan tidak terlalu memaksa jantung kerja lebih keras,” paparnya.
Ya ukuran lapangan padel adalah dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter membuat siapa pun tidak merasa
ngos-ngosan
, berbeda dengan ukuran lapangan tenis yang lebih besar.
Ukuran lapangan yang lebih kecil, padel aman dimainkan oleh semua kalangan usia.
“Lantai lapangan padel lebih aman karena tidak sekeras lapangan tenis, apalagi sol untuk sepatu khusus padel lebih empuk dan ini lebih aman bagi mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun karena biasanya suka bermasalah di persendian,” terang Hartono menjelaskan.
Kendati begitu, ia mengamanatkan agar tidak asal main sembarangan memainkan olahraga yang sedang tren saat ini.
Pemanasan tetap harus diperhatikan, terutama pada bagian persendian tangan dan siku, pasalnya raket yang digunakan lebih berat dari raket tenis.
“Terutama di persendian tangan, siku, hingga bahu karena raket yang digunakan lebih berat dibanding raket tenis,” sebutnya.
“Raket untuk pemula di olahraga tenis itu beratnya sekitar 225 sampai 260 gram, sedangkan di olahraga padel itu sekitar 335 sampai 355 gram dan itu hampir sama beratnya dengan raket yang digunakan atlet tenis profesional Novak Djokovic,” terangnya.
Booming
-nya
olahraga Padel
juga didukung dengan pembangunan fasilitas lapangan yang masif di Kota Bandung, salah satunya di PadelPlush Jl Cihampelas.
Sebagai pegiat yang sudah lama menekuni padel, pelaku bisnis penyedia lapangan tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata, namun juga kualitas keamanan.
“Jangan sampai karena sedang
booming
, pemilik lapangan padel hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan
safety
dari pemain,” tuturnya.
Hartono dulunya sering berkegiatan di lapangan tenis, namun kini ia memutuskan untuk beralih ke lapangan padel mengingat usianya yang sudah 53 tahun.
Tak menyangka justru padel kini menjadi olahraga beken juga di kalangan anak-anak muda, fomo mereka menyebutnya.
Berdasarkan pengamatannya meski saat ini padel disebut olahraga fomo, namun perlahan seleksi alam akan terjadi.
Justru akan terlihat nantinya mereka yang melakoni olahraga ini secara konsisten hingga atlet-atlet padel nantinya bermunculan.
“Padel ini sudah diakui sebagai olahraga prestasi dan menjadi anggota KONI. Meski saat ini masih menjadi olahraga tren musiman, tapi saya yakin ke depan akan terjadi seleksi alam,” bebernya.
“Mana yang memang benar-benar serius menggeluti olahraga ini, mana yang hanya untuk ikut tren saja,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/07/25/68839970848f6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jari Bengkak dan Luka gara-gara Cincin Tak Bisa Dilepas, Warga Nganjuk Minta Bantuan ke Damkar Surabaya 25 Juli 2025
Jari Bengkak dan Luka gara-gara Cincin Tak Bisa Dilepas, Warga Nganjuk Minta Bantuan ke Damkar
Tim Redaksi
NGANJUK, KOMPAS.com
– Jari manis tangan kiri Anggoro (39), warga Desa Sonopatik, Kecamatan Bagor, Kabupaten
Nganjuk
, Jawa Timur, membengkak dan mulai luka.
Gara-garanya,
cincin
yang terpasang di jari manis tersebut tak bisa dilepas.
Karena bingung, Anggoro lantas mendatangi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Nganjuk pada Jumat (25/7/2025) sore untuk meminta pertolongan.
Kepala Disdamkarmat Kabupaten Nganjuk, Sujito, menjelaskan bahwa saat datang ke Kantor Disdamkarmat, jari manis tangan kiri Anggoro kondisinya sudah bengkak.
Awalnya, kata Sujito, Anggoro sempat berupaya melepaskan cincinnya secara mandiri, namun tidak membuahkan hasil.
“Awal mula cincin tersebut sudah berusaha dilepas, dan sudah dipotong, namun karena terlanjur bengkak terpaksa dihentikan upaya pemotongan cincin tersebut,” tutur Sujito.
Setelah beberapa hari, lanjut Sujito, pembengkakan pada jari manis tangan kiri Anggoro tidak kunjung mengecil.
Bahkan, timbul luka dan rasa sakit yang membuat Anggoro akhirnya berinisiatif mencari bantuan ke Kantor Disdamkarmat Kabupaten Nganjuk.
“Ia kemudian berinisiatif untuk melakukan pelepasan cincin ke kantor Disdamkarmat Kabupaten Nganjuk,” jelas Sujito.
Proses evakuasi cincin yang terpasang di jari manis tangan kiri Anggoro dimulai pukul 15.15 WIB, dan melibatkan personel Siaga 1 Mako Disdamkarmat Kabupaten Nganjuk.
Dengan peralatan khusus, tim Disdamkarmat Kabupaten Nganjuk berhasil melepaskan cincin tersebut dengan aman, tanpa menambah luka pada jari Anggoro.
Disdamkarmat Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat untuk tidak ragu meminta bantuan jika mengalami kejadian serupa atau insiden lain yang memerlukan pertolongan darurat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/25/68837cc753126.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pegelaran Sabang Merauke 2025 Libatkan 351 Penari, Angkat Cerita Rakyat Nusantara Yogyakarta 25 Juli 2025
Pegelaran Sabang Merauke 2025 Libatkan 351 Penari, Angkat Cerita Rakyat Nusantara
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
–
Pagelaran Sabang Merauke
kembali digelar, kali ini dengan tema ”
Hikayat Nusantara
“. Pagelaran tari kolosal ini dijadwalkan berlangsung pada 23-24 Agustus 2025 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta.
Untuk mempersiapkan gelaran tersebut, ratusan penari menjalani latihan di Graha Wana Bhakti Yasa, Kota
Yogyakarta
, pada Jumat (25/7/2025).
Dalam latihan tersebut, para penari tampak antusias dan serius mengikuti instruksi dari koreografer, menyelaraskan gerakan tari dengan musik pengiring.
Latihan dimulai siang hari dan berakhir pada pukul 22.00 WIB.
Penari yang terlibat dalam pagelaran ini berasal dari berbagai daerah dan berbagai usia.
Sutradara Teater Musikal Hikayat Nusantara, Rusmedie Agus, menjelaskan bahwa meskipun teater musikal ini telah digelar beberapa kali sebelumnya, kali ini melibatkan lebih banyak penari.
“Pendukung jauh lebih banyak daripada sebelumnya, tahun ini penari kita 351 tersebar dari Aceh hingga Papua,” ujarnya.
Agus menambahkan bahwa tema pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena mengangkat cerita-cerita rakyat yang ada di Nusantara.
“Tema Hikayat Nusantara, pada tahun ini mengangkat cerita rakyat Nusantara, sebagai benang merah penyambung kesenian tradisi dari Sabang hingga Merauke,” ungkapnya.
Perbedaan lain dalam pagelaran ini adalah keterlibatan kelompok barongsai pemenang kejuaraan dunia dan marching band.
Agus menjelaskan bahwa penentuan cerita rakyat yang akan ditampilkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memilih sosok-sosok yang tepat mewakili daerah tertentu.
Beberapa cerita rakyat yang akan ditampilkan antara lain Malin Kundang, Sangkuriang dengan perspektif dari tokoh Tumang, serta Calon Arang yang dilihat dari sudut pandang keibuannya.
“Juga ada tokoh Mahadewi yang akan diperankan Yura Yunita,” tambahnya.
Yogyakarta dipilih sebagai lokasi latihan para penari karena dianggap sebagai kota budaya yang nyaman, sehingga para penari dapat fokus berlatih.
“Energi selalu terbarukan dengan Kota Yogyakarta yang sangat nyaman. Saya berharap setiap tahunnya Yogyakarta menjadi basecamp untuk
pagelaran Sabang Merauke
,” kata Agus.
Sementara itu, salah satu artis yang turut berpartisipasi dalam Pagelaran Sabang Merauke,
Indra Bekti
, menyatakan bahwa ia akan berperan sebagai Bagong.
“Aku jadi Bagong dimake up full, mungkin anak-anak enggak ngenalin aku. Enggak kelihatan Indra Bekti, aku harus mendalami peran itu. Kalau orang enggak tahu itu aku, berarti sukses,” katanya.
Indra juga mengungkapkan pentingnya menjaga stamina fisik selama latihan, mengingat pagelaran ini menguras kekuatan.
“Penting ya menjaga asupan makanan, asupan vitamin. Dari iForte juga menyediakan dokter dan suntik vitamin,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/25/688397cdde02b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025
Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
— Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
Komisi V DPR RI
.
Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
“Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa alokasi
anggaran infrastruktur
di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/25/688397cdde02b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya? Regional 25 Juli 2025
Ahmad Luthfi Usulkan Rp 73 Triliun ke DPR untuk Pembangunan Infrastruktur Jateng, Apa Saja Rinciannya?
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
— Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajukan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 73,1 triliun kepada pemerintah pusat melalui
Komisi V DPR RI
.
Usulan tersebut disampaikan secara simbolis kepada Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dalam forum kunjungan kerja masa reses DPR di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat (25/7/2025).
Usulan anggaran ini mencakup 80 kegiatan prioritas yang terbagi dalam empat sektor utama, yaitu 44 kegiatan di sektor jalan dan jembatan, 28 kegiatan di sektor sumber daya air, 6 kegiatan penyediaan air minum, dan 2 kegiatan di sektor sanitasi dan limbah.
“Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.
Beberapa proyek besar yang diusulkan antara lain penanganan rob dan banjir di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa, dengan total nilai sekitar Rp 1,7 triliun.
Selain itu, terdapat juga usulan peninggian Jalan Kaligawe Semarang sepanjang 5 km menuju kawasan industri PT Polytron dengan estimasi anggaran Rp 139 miliar untuk periode 2025–2027.
Proyek lainnya termasuk pengendalian banjir rob di Sungai Bermi–Meduri Pekalongan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 785 miliar, serta penanganan rob di Kabupaten Pemalang senilai Rp 105,5 miliar.
Luthfi menegaskan bahwa pengajuan anggaran ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jateng dalam menangani berbagai persoalan infrastruktur yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa alokasi
anggaran infrastruktur
di Jawa Tengah hanya sekitar 15 persen dari total APBD, sehingga keterlibatan pemerintah pusat sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang kolaboratif lintas sektor dan kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh usulan telah disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.
Forum ini dihadiri oleh pejabat dari kementerian teknis mitra Komisi V, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, serta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/03/18/67d926cbba3da.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Anggota DPR Usul Guru Berkualitas Diberi Insentif Khusus agar Mau Dikirim ke Daerah Tertinggal Nasional 25 Juli 2025
Anggota DPR Usul Guru Berkualitas Diberi Insentif Khusus agar Mau Dikirim ke Daerah Tertinggal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi X DPR Fraksi Golkar M. Nur Purnamasidi mengusulkan agar guru berkualitas diberikan insentif khusus, tunjangan, hingga tempat tinggal supaya mereka mau mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).
Purnamasidi menyampaikan, Komisi X DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Pendidikan untuk
Daerah 3T
serta Daerah Marginal berkomitmen memastikan akses dan kualitas pendidikan sampai ke pelosok Tanah Air.
“Kesejahteraan guru, khususnya di wilayah 3T dan marginal, masih menjadi pekerjaan rumah. Diperlukan insentif khusus, tunjangan lebih tinggi, jaminan keamanan, tempat tinggal, hingga akses layanan kesehatan agar guru berkualitas mau mengabdi di sana,” ujar Purnamasidi dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Purnamasidi menjelaskan, salah satu tantangan utama di
daerah 3T
dan marginal adalah ketimpangan tenaga kependidikan.
Ia menyebut, persoalan guru sebagai masalah multidimensi, bukan hanya soal jumlah yang terbatas, tetapi juga menyangkut kualitas, distribusi yang tidak merata, hingga kesejahteraan yang belum memadai.
Maka dari itu, Purnamasidi menyatakan bahwa keberadaan
Panja Pendidikan
untuk Daerah 3T dan Marginal memiliki tujuan strategis, seperti mengidentifikasi berbagai permasalahan pendidikan, merumuskan kebijakan yang efektif, serta memastikan implementasi program-program pemerintah di bidang pendidikan berjalan optimal di wilayah tersebut.
“Panja ini dibentuk sebagai wujud komitmen DPR untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa, termasuk yang berada di daerah paling terpencil,” tuturnya.
Lalu, dia juga menyinggung perlunya reformasi kebijakan anggaran pendidikan, mengingat ketimpangan di wilayah 3T bersifat struktural dan multidimensional.
Purnamasidi mendorong adanya penataan ulang distribusi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD agar lebih tepat sasaran.
“Selain
mandatory spending
anggaran pendidikan 20 persen, diperlukan alokasi anggaran afirmatif dan berkelanjutan untuk benar-benar memutus mata rantai ketertinggalan pendidikan di daerah 3T dan marginal,” jelas Purnamasidi.
Sementara itu, Purnamasidi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, termasuk aktor non-pemerintah.
Dia menilai bahwa komitmen politik yang kuat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang afirmatif, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan lokal.
“Pendidikan di wilayah 3T dan marginal bukan hanya soal infrastruktur dan guru, tetapi juga harus disertai kurikulum yang adaptif terhadap realitas lokal masyarakat setempat,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/25/6883a3029868c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Salahi Aturan, 18 Truk Sound Horeg Batal "Check Sound" di Tulungagung Surabaya 25 Juli 2025
Salahi Aturan, 18 Truk Sound Horeg Batal “Check Sound” di Tulungagung
Editor
TULUNGAGUNG, KOMPAS.com
– Sebanyak 18 truk
sound horeg
batal
check sound
di
Tulungagung
, Jawa Timur, pada Jumat (25/7/2025). Sebab, sound horeg itu menyalahi aturan dimensi kendaraan.
Sedianya, 18 truk sound horeg itu akan
check sound
di Kawasan Wisata Kuliner Mbalong Kawuk di Desa Sumberejo Kulon, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.
Keesokan harinya, pada Sabtu (26/7/2025), 18 sound horeg itu akan keliling mengikuti pawai di desa.
Berdasarkan aturan, kendaraan tidak boleh over dimensi atau muatan tidak boleh melebihi dimensi kendaraan. Dengan begitu, perangkat sound horeg tidak boleh melebihi ukuran kendaraan, baik tinggi maupun lebar.
Akibatnya, seluruh piranti sound system harus masuk ke dalam bak kendaraan.
Para pemilik sound horeg pun harus membongkar muatannya, mengatur ulang posisi perangkat pengeras suara supaya tidak melebihi dimensi kendaraan.
“Malam ini rencananya hanya
check sound
, tidak mobile (keliling). Jadi yang berlaku 125 desibel,” kata Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdi, seperti dikutip
Surya.co.id
.
Taat Resdi turun langsung ke lokasi untuk mengawasi pergelaran sound horeg tersebut.
Taat Resdi mengaku akan memastikan pergelaran sound horeg itu berjalan sesuai Surat Edaran (SE) Bupati Tulungagung yang mengatur penggunaan sound system berdasarkan hasil rapat koordinasi pada Kamis (24/7/2025).
SE itu mengatur, pengeras suara statis maksimal 125 desibel dan daya listrik maksimal 80.000 watt.
Sementara saat sound horeg itu berkeliling, suara maksimal 80 desibel. Subwoofer delapan dan penggunaan listrik maksimal 10.000 watt.
“Aturan untuk mobile memang lebih ketat” kata Kapolres.
Pihaknya akan mengawasi dengan ketat pergelaran sound horeg itu.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul 18 Sound Horeg Gagal Cek Sound di Mbalong Kawok Tulungagung, Disebut Menyalahi Aturan
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/25/688397cdde02b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025
DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
— Komisi V DPR memberikan dukungan penuh terhadap usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk
penanganan rob
di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Dukungan ini dinilai sebagai hasil dari program Forum Senayan yang digagas oleh Gubernur Luthfi untuk memperkuat sinergi antara eksekutif daerah dan legislatif pusat.
Dalam kunjungan kerja Komisi V di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (25/7/2025), Anggota Komisi V
DPR RI
, Sriyanto Saputro, menegaskan bahwa meskipun ia bukan berasal dari daerah pemilihan Demak, ia tetap merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat Jawa Tengah.
“Dulu saya ikut rapat di sini (Forum Legislatif). Setelah ada banjir rob, Pak Gubernur ajukan anggaran Rp 1,7 triliun. Kami perjuangkan di Komisi V dan juga ke Menteri Pekerjaan Umum,” ujar Sriyanto.
Sriyanto menjelaskan bahwa rob di Sayung telah menjadi perhatian nasional karena sering terjadi meskipun tanpa hujan, yang mengganggu aktivitas warga dan mengancam kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jateng yang menerjunkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara gotong-royong untuk menangani dampak rob, mulai dari penanganan kesehatan, pengaturan lalu lintas, hingga penyedotan air rob dilakukan secara terpadu.
Anggota Komisi V lainnya, Syaiful Huda, juga mendukung pendekatan kolaboratif antar-OPD yang diinisiasi oleh Gubernur Luthfi.
Menurutnya, penanganan rob di Sayung perlu menjadi prioritas nasional.
“Luar biasa. Disukai rakyat. Insya Allah usulan strategis ini akan kami pertimbangkan untuk masuk prioritas pembangunan 2026,” kata Huda.
Ia menambahkan bahwa solusi jangka panjang seperti pembangunan Giant Sea Wall memang memerlukan waktu dan anggaran besar, namun langkah-langkah strategis dari Kementerian PUPR tetap dibutuhkan sebagai solusi sementara.
Sebelumnya,
Gubernur Ahmad Luthfi
telah menginstruksikan seluruh OPD untuk turun langsung ke Sayung.
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya bersama Dinas PUSDATARU bertugas menyedot air rob dan menyalurkannya ke sungai, sementara OPD lain menangani aspek sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan layanan kesehatan warga.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan dukungan DPR, diharapkan permasalahan rob yang telah lama mengganggu masyarakat pesisir Demak dapat segera teratasi secara menyeluruh.
Namun, penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Demak oleh pemerintah pusat sebelumnya menuai kekecewaan warga.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, menyoroti dampak penghapusan anggaran tersebut, yang dianggap sangat mengecewakan bagi warga pesisir Demak yang telah lama terdampak banjir rob, khususnya di kawasan Sayung, Bedono, hingga Bonang.
“Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah di kantornya, Senin (16/6/2025).
Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak menganggap serius persoalan rob yang sudah menahun di pesisir Demak.
Kekecewaan warga pun diluapkan dalam aksi spiritual pada Minggu (15/6/2025) di jalan Pantura, Sayung.
“Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/07/22/687f17713dd34.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/25/68839e8d21301.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/25/688394283cb0d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)