Author: Kompas.com

RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja Nasional 27 Juli 2025

RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah anggota DPR mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam meredakan ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang belakangan memanas di kawasan perbatasan kedua negara.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua negara tersebut dan karenanya memiliki posisi yang strategis untuk bertindak sebagai penengah.
“Untuk urusan Kamboja dan Thailand, saya pikir hubungan Indonesia terhadap dua negara itu cukup baik. Mudah-mudahan Kementerian Luar Negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, menyampaikan pandangan senada.
Ia menilai posisi strategis Indonesia sebagai negara besar di ASEAN dapat digunakan untuk meredakan konflik yang berpotensi mengganggu
stabilitas kawasan
.
“Sebagai negara besar dan berpengaruh di ASEAN, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara Kamboja dan Thailand,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan resmi, Sabtu (26/7/2025).
“Baik melalui diplomasi bilateral maupun dalam kerangka ASEAN,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, menyatakan bahwa hubungan baik Indonesia dengan Thailand dan Kamboja bisa dimanfaatkan untuk mendorong proses perdamaian, bahkan jika perlu dengan menyelenggarakan forum ASEAN khusus.
KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (6/7/2025).

“Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja,” papar Sukamta, Sabtu.
Sementara itu, pemerintah menyatakan keprihatinannya atas konflik yang meningkat dan berharap ketegangan tidak berujung pada eskalasi yang lebih besar.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia memantau perkembangan situasi secara cermat dan mengantisipasi dampaknya terhadap kawasan, termasuk Indonesia sendiri.
“Tentunya kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk akan berdampak ke negara kita,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian damai dan kepercayaan pada mekanisme diplomasi di tingkat regional.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengungkapkan optimisme bahwa kedua negara bertetangga itu dapat mengatasi perbedaan secara damai.
“Kami yakin sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tecermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama,” tulis Kemenlu RI dalam pernyataan resminya.
AFP Tentara Kamboja mengisi ulang peluncur roket BM-21 di Provinsi Preah Vihear ketika pertempuran berkecamuk melawan Thailand pada Kamis, 24 Juli 2025. Kamboja mendesak gencatan senjata tanpa syarat dengan Thailand usai bentrokan mematikan di perbatasan yang menewaskan belasan orang.

Ketegangan terbaru antara Thailand dan Kamboja dipicu oleh insiden bentrokan bersenjata di wilayah sengketa perbatasan.
Laporan media menyebutkan adanya korban jiwa dan warga sipil yang mengungsi, serta potensi meningkatnya ketegangan militer di kawasan.
Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad.
Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.
Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan kekuatan berlebihan.
Masing-masing negara telah meminta warganya yang tinggal dekat perbatasan untuk mengungsi dari wilayah tersebut.
Kondisi ini pun menimbulkan keprihatinan luas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/07/2025 06:25
BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji Nasional 27 Juli 2025

BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf berharap keberadaan panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun 2025 tidak mengganggu rencana pengesahan Undang-Undang (UU) Haji.
Hal ini menyusul usulan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang menyarankan pembentukan
Pansus Haji
untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
Meski hingga kini, usulan masih dikaji dan Pansus belum dibentuk.
“Untuk Pansus, itu bukan domain kita. Tapi saya berharap apapun itu, Pansus atau bukan, tidak berpengaruh pada
schedule
pengesahan RUU perubahan tentang Undang-Undang Haji ini,” kata Irfan usai acara Milad ke-50 MUI di Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).
Pria yang karib disapa Gus Irfan ini menuturkan, pengesahan revisi UU tersebut perlu tepat waktu lantaran BP Haji mulai menjadi tulang punggung penyelenggaraan haji di Indonesia tahun depan.
Bahkan di akhir Juli ini, BP Haji sudah mulai harus memesan tempat untuk jemaah wukuf di Arafah.
“Pertengahan Agustus, mulai pembayaran uang muka beberapa tempat, sehingga itu bukan domain kita untuk bicara tentang Pansus. Tapi domain kita hanya ingin revisian segera terlaksana,” ucap dia.
Ia pun berharap RUU itu segera dibahas DPR RI bersama pemerintah melalui rapat kerja.
“Nanti masuk ke pemerintah, akan segera dibentuk panja pemerintah. Kemudian kembali ke DPR. Dan kita harapkan Agustus sudah bisa disahkan sebagai Undang-Undang,” jelasnya.
Sebagai informasi, Badan Penyelenggara (BP) Haji akan mulai menyelenggarakan ibadah haji pada tahun 2026, menggantikan tugas Kemenag selama ini.
Sebelumnya, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
“Timwas Haji DPR RI akan menindaklanjuti hasil kerja dengan merekomendasikan untuk membentuk Pansus Haji 2025, mengingat dalam melakukan evaluasi menyeluruh akan melibatkan lintas komisi di DPR RI,” ujar Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Cucun menjelaskan bahwa pembentukan Pansus diperlukan karena Timwas menemukan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Permasalahan tersebut mencakup kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan ketentuan, pelaksanaan layanan yang tidak sesuai perjanjian, hingga belum terpenuhinya hak-hak jemaah yang dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Selain itu, Timwas Haji DPR RI merekomendasikan agar jemaah yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan diberikan kompensasi oleh penyedia layanan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu berpandangan bahwa kompensasi tersebut menjadi bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap hak-hak jemaah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/07/2025 06:14
2 Viral Rumahnya Digunduli Penyewa, Masih Berduka, Tumpal Simbolon Segera Lapor Polisi Medan

Viral Rumahnya Digunduli Penyewa, Masih Berduka, Tumpal Simbolon Segera Lapor Polisi
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
–
Tumpal Simbolon
segera membuat laporan ke Polsek
Medan Tembung
setelah rumahnya digunduli penyewa berinisial MT.
Rumah Tumpal yang ada di Dusun XI, Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara
, hanya tersisa tembok batu bata setelah seng, pintu, hingga jendela hilang.
“Rencana mau melapor. Saya masih sibuk dan baru berduka, kan. Sudah jumpa orang Polsek. Disarankan melapor dan buat laporan kerugian dulu ke desa,” ucap pria berusia 60 tahun itu saat diwawancarai wartawan, Sabtu (26/7/2025).
Tumpal juga mengatakan sudah bertemu dengan kepala lingkungan setempat. Dia berharap pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.
Dia mengatakan, ini bukan soal status rumah, melainkan mengenai persoalan dirugikan.
Jika hal tersebut dipersoalkan, ia akan memberikan surat-surat yang dari notaris.
Berdasarkan surat-surat, mulanya rumah ini dibeli MT pada tahun 2014. Sudah 11 tahun dia menempati rumah tersebut.
Lalu pada tanggal 30 Juli 2024, Tumpal membeli rumah itu dari MT dan lengkap dengan surat-suratnya resmi.
Sebelumnya diberitakan, rumah milik Tumpal Simbolon terlihat berantakan setelah mengalami pembongkaran.
Kejadian tersebut pada Sabtu (26/7/2025) ketika Tumpal mendapati seng, pintu, dan jendela rumahnya hilang.
Pria berusia 60 tahun tersebut menduga penyewa rumahnya, yang berinisial MT, adalah pelaku utama dalam pembongkaran ini.
Tumpal meyakini bahwa MT tidak melakukannya sendiri, melainkan dibantu oleh tiga orang lainnya.
“Dibongkar pada tanggal 5 Juli,” kata Tumpal saat diwawancarai.
Dalam kesepakatan, MT meminta untuk mengontrak rumah itu selama satu tahun.
“Boleh, saya bilang,” ungkap Tumpal.
Namun, pada 29 Juni 2025, Tumpal mendatangi rumah tersebut untuk mengingatkan MT tentang jatuh tempo pembayaran sewa.
Ia juga ingin memastikan apakah MT dan istrinya masih tinggal di rumah tersebut.
“Ya udah Pak kan bulan 7, masih ada dua hari lagi. Nanti bulan 7 ya pak,” ujar Tumpal menirukan ucapan MT.
Sayangnya, Tumpal tidak bisa kembali ke rumah itu karena pada 30 Juni 2025, ia pergi ke Jakarta untuk membawa anaknya yang ketiga berobat.
“Saya ke Jakarta bawa anak berobat cangkok ginjal. Rupanya kami belum beruntung, tanggal 2 Juli dia (sang anak) meninggal,” ujar Tumpal.
Setelah membawa anaknya kembali ke Medan, Tumpal melaksanakan acara adat sebelum pemakaman pada hari Sabtu, 5 Juli 2025.
Ia menduga bahwa pelaku mengetahui adanya acara tersebut dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan pembongkaran.
“Diangkati atap, broti, kusen, daun pintu, daun jendela, habis semua,” tuturnya.
Tetangga di sekitar rumah sewa tidak mengetahui tempat tinggal dan nomor telepon Tumpal sehingga tidak dapat memberikan informasi padanya.
“Kemudian Rabu, 23 Juli 2025, saya ke sana, ya maksud saya mau menagih, kan. Rupanya seperti itulah keadaannya. Sudah gundul rumah saya,” ungkap Tumpal.
Sebelumnya, video mengenai kondisi rumah tersebut telah dibagikan di media sosial Instagram @tkpmedan pada Jumat (25/7/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/07/2025 06:05
7 Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM Nasional

Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)
Natalius Pigai
menegaskan, kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terkait
pertukaran data
tidaklah bertentangan dengan HAM.
Pasalnya, pertukaran data itu disebutkan sesuai dengan hukum Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan
Data Pribadi
(PDP).
“Dalam klausul kan disebutkan bahwa pertukaran data tersebut dilakukan berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini tentunya rujukan kita adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),” ujar Natalius dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/7/2025), dilansir dari ANTARA.
Pemerintah Indonesia, kata Pigai, juga pasti menjamin kesepakatan pertukaran data itu dilakukan dengan bertanggung jawab, hati-hati, dan memastikan aspek keamanan.
Ia melanjutkan, bentuk penyerahan
data pribadi
tidak dilakukan secara bebas, tetapi berdasarkan pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.
“Artinya kalau itu yang dilakukan, sekali lagi tidak melanggar HAM atau tidak bertentangan dengan prinsip HAM apapun,” ujar Pigai.
Diketahui, AS yang membantu perlindungan data pribadi warga negara Indonesia menjadi salah satu poin kesepakatan tarif antara negeri Paman Sam itu dengan Indonesia.
“Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan pemindahan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data memadai berdasarkan hukum Indonesia,” demikian tulis ketentuan tersebut dilansir laman resmi Gedung Putih, Rabu (23/7/2025).
Pihak Istana pun telah angkat bicara soal kerja sama antara Indonesia dengan AS terkait
transfer data
. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjamin, pemerintah akan memastikan data pribadi masyarakat aman.
“Justru di situlah kerja sama kita itu adalah untuk memastikan bahwa data-data tersebut aman dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal tidak semestinya,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Ia menjelaskan, Indonesia telah memiliki UU PDP. Sedangkan kesepakatan dengan AS merupakan bagian dari perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.
“Kita sendiri kan juga punya undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi data-data pasti pemerintah berusaha keras menjamin itu, itu bagian dari yang dibicarakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat,” ujat Prasetyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 23:05
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja Nasional 26 Juli 2025

Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua
Komisi I
DPR
Sukamta
berharap pemerintah
Indonesia
proaktif untuk mendorong proses perdamaian antara
Thailand
dan
Kamboja
, baik melalui hubungan diplomatik dengan kedua belah negara maupun lewat ASEAN.
“Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
Ia menilai, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja tidak akan berdampak langsung terhadap Indonesia. Karena, Indonesia tidak berbatasan langsung dengan kedua negara.
Namun jika konflik semakin membesar, tentu akan berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas di kawasan ASEAN, mengingat Asia Tenggara merupakan wilayah yang strategis di mata dunia.
“Dalam situasi global yang sedang rentan konflik dan mengalami tekanan ekonomi, kerja sama kawasan regional sangat penting untuk dikuatkan. Kawasan ASEAN merupakan wilayah yang sangat strategis dan banyak dilirik oleh kekuatan dunia karena potensi ekonomi dan sumber daya alamnya. Jika hubungan antara negara ASEAN rapuh, akan rentan kepada konflik proxy,” ujar Sukamta.
Pasalnya, ia khawatir jika konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja akan melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap kedua pihak segera melaksanakan gencatan senjata. Hal tersebut perlu dilakukan Thailand maupun Kamboja demi mencegah bertambahnya korban jiwa.
“Tentu kita harapkan tidak ada eskalasi konflik dan kedua belah pihak bisa segera melaksanakan gencatan senjata. Meski konflik di wilayah perbatasan ini sudah berulang terjadi, selama ini juga cepat dilakukan de-eskalasi dan perdamaian,” ujar Sukamta.
“Saya optimis proses perdamaian untuk konflik saat ini juga akan mudah diwujudkan. Baik Thailand maupun Kamboja tentu tidak ingin ada korban jiwa bertambah juga sektor ekonomi terpukul akibat perang,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, pertempuran antara tentara Thailand dan Kamboja terjadi di wilayah perbatasan yang disengketakan pada Kamis (24/7/2025).
Aksi saling serang ini menunjukkan eskalasi sengketa antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama satu abad. Thailand telah menutup wilayah perbatasannya dengan Kamboja.
Sementara itu, Kamboja telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Thailand seraya menuduh negara tetangganya itu menggunakan kekuatan berlebihan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 22:42
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah Nasional 26 Juli 2025

Maruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin meminta
Majelis Ulama Indonesia
(
MUI
) dan seluruh masyarakat untuk tidak pernah berhenti mendoakan
pemerintah
.
Pasalnya, pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang kebijakannya mampu mengubah banyak hal.
“Jadi MUI jangan berhenti berdoa kepada pemerintah, supaya bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk rakyat dan mendukung,” kata Ma’ruf dalam Tasyakuran
Milad ke-50 MUI
di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).
Ma’ruf lantas menceritakan kisah seorang ulama, Sayyid Hasan al-Basri. Hasan mengatakan, jika memiliki doa yang diijabah oleh Allah, doa tersebut akan diberikan kepada penguasa.
Hasan, kata Ma’ruf, menyadari besarnya kekuasaan pembuat kebijakan sehingga perlu didoakan.
“Doanya kok untuk penguasa? Apa katanya Sayyid Hasan al-Basri? Karena penguasa itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dia bisa mengubah banyak hal. Memperbaiki banyak hal,” ucap Ma’ruf.
“Karena itu, kalau saya punya doa, saya butuh penguasa, supaya dia bisa mengubah banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa,” sambungnya.
Ma’ruf mengungkapkan, hal itu bukan berarti MUI tidak bisa mengkritik pemerintah. Menurutnya, kritik itu perlu, tetapi disampaikan tanpa nyinyir.
MUI sebagai mitra pemerintah atau shodiqul hukumah justru memiliki peran untuk membantu dan meluruskan pemerintah.
Kritik disampaikan melalui pemberian nasihat, sebagaimana nasihat dari orang yang dicintai kepada yang dicintai (tausiyah).
“Jadi orang yang saling mencintai bentuknya adalah tausiyah, bukan kritik, bukan nyinyir. Artinya apa? Kalau MUI memberikan tausiyah kepada pemerintah, artinya MUI mencintai pemerintah. Jadi bahasanya bahasa tausiyah,” beber Ma’ruf.
Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, tausiyah itu bisa beragam bentuknya, baik melalui pernyataan, doa, maupun dengan beragam kegiatan.
Ma’ruf menyampaikan, doa begitu penting lantaran penguasa mampu mengubah banyak hal dengan kebijakannya.
“Penguasa itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dia bisa mengubah banyak hal, memperbaiki banyak hal. Karena itu, kalau saya (Hassan Al Basri -red) punya doa, saya butuh penguasa, supaya dia bisa mengubah banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa,” tandas Ma’ruf.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 22:33
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir Nasional 26 Juli 2025

Maruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyinggung pernyataan Presiden
Prabowo Subianto
yang bersedia menerima kritik, asal jangan nyinyir.
Menurutnya, pernyataan itu sama dengan ucapan salah satu sahabat nabi, Abu Bakar As-Shidiq, ketika memimpin umat Islam.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden bilang, ‘saya siap dikritik asal jangan nyinyir’. Jadi sekali lagi, itu namanya ini apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo sama dengan dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radiyallahu (anhu), (seorang) khalifah,” kata Ma’ruf Amin dalam acara Tasyakuran Milad ke-50
Majelis Ulama Indonesia
(
MUI
) di Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (26/7/2025).
Ma’ruf mengungkapkan, kala itu Abu Bakar menyampaikan bahwa ia diserahi segala urusan terkait umat Islam demi kemaslahatannya.
Namun Abu Bakar menyatakan, dirinya bukan berarti yang terbaik di antara umat, meskipun didapuk sebagai pemegang mandat untuk umat Islam.
Oleh karenanya, Abu Bakar meminta umat untuk membantunya agar segala kebijakannya tidak melenceng dari ajaran agama Islam dan kepentingan masyarakat.
Hal ini kata Ma’ruf, sesuai dengan esensi yang disampaikan Prabowo bahwa kritik sangat boleh disampaikan.
“Oleh karena itu, ‘saya (Abu Bakar -red) harus menjalankan tugas ini. Walaupun saya bukan orang yang terbaik dari kalian. Kalau saya benar, baik, bantu saya. Dan kalau saya tidak baik, luruskan saya’,” kata Ma’ruf mencontohkan ucapan Abu Bakar.
Ma’ruf menuturkan, MUI sebagai mitra pemerintah atau shodiqul hukumah juga memiliki peran itu, yakni membantu dan meluruskan pemerintah.
Kritik disampaikan tidak melalui nyinyiran, tetapi melalui pemberian nasihat sebagaimana nasihat dari orang yang dicintai kepada yang dicintai (tausiyah).
“Jadi orang yang saling mencintai bentuknya adalah tausiyah, bukan kritik, bukan nyinyir. Artinya apa? Kalau MUI memberikan tausiyah kepada pemerintah, artinya MUI mencintai pemerintah. Jadi bahasanya bahasa tausiyah,” beber Ma’ruf.
Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, tausiyah itu bisa beragam bentuknya, baik melalui pernyataan, doa, maupun dengan beragam kegiatan.
Ma’ruf menyampaikan, doa begitu penting lantaran penguasa mampu mengubah banyak hal dengan kebijakannya.
“Penguasa itu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dia bisa mengubah banyak hal, memperbaiki banyak hal. Karena itu, kalau saya (Hassan Al Basri -red) punya doa, saya butuh penguasa, supaya dia bisa mengubah banyak hal untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa,” tandas Ma’ruf.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 22:11
Mengurai Misteri Kematian Diplomat Kemlu: Isi Tas, Ponsel, dan Kunci Kamar Kos Megapolitan 26 Juli 2025

Mengurai Misteri Kematian Diplomat Kemlu: Isi Tas, Ponsel, dan Kunci Kamar Kos
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Sosiolog Kriminalitas
Soeprapto mengungkapkan kepingan pekerjaan rumah (PR) bagi kepolisian terkait kematian ADP (39), diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang ditemukan tewas di kamar kosnya, Menteng,
Jakarta
Pusat, Selasa (8/7/2025) pagi.
Sebab, peristiwa kematian ADP ini masih menjadi tanda tanya besar mengingat kepolisian belum mengumumkan penyebab kematian korban.
Soeprapto menjelaskan, temuan ADP sempat naik ke lantai 12 atau rooftop gedung Kemlu pada Senin (7/7/2025) pukul 21.43 WIB hingga 23.09 WIB atau selama 1 jam 26 menit ini patut ditelusuri lebih dalam.
Penulusuran ini bertujuan agar membuat terang arah kasus tersebut, apakah bunuh diri atau pembunuhan.
“Dengan melihat dan mengkaji isi tas plastik dan tas punggungnya apa saja? Apakah hanya dokumen atau hanya pakaian? Atau keduanya?” kata Soeprapto saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (26/7/2025).
“Juga perlu dikaji jika pakaian laki-laki kira-kira untuk apa? Dan jika pakaian perempuan, untuk apa? Dan siapa?” tambah dia.
Dosen purna tugas Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menjelaskan bahwa jika isi tas ADP yang dibawa korban ke rooftop gedung Kemlu adalah sebuah dokumen, maka kematiannya kemungkinan berkaitan dengan pihak-pihak yang disebut dalam dokumen tersebut.
“Jika hanya pakaian laki-laki, maka sulit ditebak apa motif naik ke rooftop. Jika baju perempuan, perlu didalami itu pakaian siapa,” tegas dia.
Untuk diketahui, ADP saat naik ke rooftop gedung Kemlu membawa tas belanja dan tas gendong. Namun setelah turun, ia tidak membawanya.
Selain itu, kepolisian disarankan untuk mendalami apakah korban berada seorang diri, atau sempat bertemu maupun berkomunikasi dengan seseorang saat menuju rooftop tersebut.
Soeprapto berujar, fakta baru tentang kepala korban terbungkus plastik putih sebelum terlilit lakban kuning juga patut ditelusuri oleh kepolisian untuk mengungkap tabir apakah bunuh diri atau pembunuhan.
“Jika dilakukan sendiri, perlu didalami atas tekanan dari siapa? Dan ini bisa juga dilacak melalui bungkusan plastik yang dibuang sebelum ditemukan meninggal,” tegas Soeprapto.
Sebagai informasi, berdasarkan rekaman CCTV, ADP sempat keluar dari kamar kos 105 dengan membawa kantong plastik hitam pada Senin (7/7/2025) pukul 23.24 WIB.
Namun, korban terlihat tidak lagi membawa kantong plastik saat kembali ke kamar kos pada pukul 23.26 WIB.
“Apakah ada tanda-tanda obat bius atau zat yang berfungsi untuk melumpuhkan korban agar tidak melakukan perlawanan saat dieksekusi, kemudian disinkronkan dengan hasil otopsi,” jelas dia.
Soeprapto menegaskan, akses masuk kamar ADP yang memiliki slot pengunci dari dalam juga belum dapat dipastikan telah dislot oleh korban pada saat kejadian.
“Bisa jadi korban belum sempat menguncinya keburu ada yang masuk, dan orang tersebut bisa keluar lewat jendela,” tegas dia.
“Kemudian jendela juga bisa menjadi akses keluar bagi orang lain dengan mengembalikan posisi slot terkunci jika slotnya vertikal,” kata dia.
Sejauh ini, kepolisian belum menemukan satu barang bukti digital yakni ponsel milik ADP.
Soeprapto berpendapat, ponsel yang hilang merupakan sebuah pertanda buruk dalam kasus ini.
“(Jika ponsel hilang) bahwa ada orang lain yang mengusik kehidupan korban di malam nahas itu. Kita tidak tahu handphone itu diambil siapa, tapi jelas tentang adanya pihak luar yang terlibat, terutama yang berkepentingan agar isi handphone tidak terbaca siapapun,” tegas dia.
Diketahui,
diplomat Kemlu
berinisial ADP ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7/2025).
Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di atas kasur.
Kepalanya terlilit lakban kuning, sementara tubuhnya tertutup selimut biru.
Dari hasil olah TKP, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya gulungan lakban, kantong plastik, dompet, bantal, sarung celana, dan pakaian milik korban.
Selain itu, turut ditemukan obat sakit kepala dan obat lambung, meskipun belum dipastikan kaitannya dengan penyebab kematian.
Penyidik juga menemukan sidik jari ADP pada permukaan lakban yang melilit kepalanya.
Namun, hingga kini polisi masih menyelidiki apakah lakban tersebut dipasang oleh korban sendiri atau oleh orang lain.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 21:19
Tujuh Pencuri Buka Kulit Kabel PJU di Koja untuk Dijual Megapolitan 26 Juli 2025

Tujuh Pencuri Buka Kulit Kabel PJU di Koja untuk Dijual
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Polisi menangkap tujuh pelaku
pencurian kabel

penerangan jalan
di Jalan Jampea, tepatnya samping Tol Koja,
Jakarta
Utara pada Rabu (23/7/2025).
Tujuh pelaku yang ditangkap yakni MFA (29), IS (28), MY (34), A (36), JA (21), SB (26) dan S (51).
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz mengatakan pelaku mencuri kabel tersebut untuk dijual. Namun ia tidak menyebut harga kabel yang dijual oleh pelaku.
“Modusnya, mereka memotong kabel penerangan jalan, kemudian membuka kulit kabel tersebut untuk nantinya dijual,” ujar Erick Frendriz saat konferensi pers di Kantor
Polres Metro Jakarta Utara
, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (26/7/2025).
Menurut Erick, pihak Dinas Binamarga Walikota Jakarta Utara, melaporkan sudah ada 2.732 meter kabel yang hilang.
Namun para pelaku mengaku belum sempat menjual kabel hasil curian tersebut.
“Pengakuannya mereka belum pernah menjual, tapi bagi kami ini tidak masuk akal karena dari data Dinas Bina Marga sudah melaporkan kehilangan sekitar 2.732 meter kabel,” kata dia.
Pencurian kabel
PJU menyebabkan ruas jalan Koja hingga Cilincing menjadi gelap.
Tentunya, kondisi ini memicu keluhan dari warga yang terganggu dengan minimnya pencahayaan di malam hari.
“Ini menimbulkan komplen dari masyarakat kenapa lampu mati. Ternyata penyebabnya adalah adanya pencurian kabel,” jelas dia.
Kelima pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polres Metro Jakarta Utara. Mereka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian.
Sementara itu, polisi masih menyelidiki jaringan lain dalam kasus ini, termasuk pihak yang menjadi penadah kabel curian.
“Untuk Pasal 480 atau penadahnya masih kami dalami. Keterangan para pelaku saat ini masih kami gali lebih lanjut,” kata Erick.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 21:01
Khofifah Sidak Gedung SR, Bupati Ponorogo Pastikan Akhir Bulan Sudah Finishing Surabaya 26 Juli 2025

Khofifah Sidak Gedung SR, Bupati Ponorogo Pastikan Akhir Bulan Sudah Finishing
Tim Redaksi
PONOROGO, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten
Ponorogo
untuk meninjau
renovasi Gedung Sentra Industri
(GSI) yang akan difungsikan sebagai Gedung Kelurahan
Sekolah Rakyat
.
Lokasi gedung ini terletak di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo.
Dalam kunjungannya, Khofifah mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo termasuk dalam kategori 1B. Rencana pembelajaran dimulai pada 1 Agustus 2025.
“Sekolah Rakyat Ponorogo ini masuk kategori 1B. 1A sudah mulai pembelajaran 14 Juli yang lalu di mana ada 12 titik. Yang B ini ada 7 titik, Ponorogo jauh di luar bayangan saya yang sudah keliling di berbagai Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Khofifah didampingi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, serta jajaran forkopimda, melakukan peninjauan langsung ke berbagai fasilitas di gedung tersebut, termasuk ruang asrama, ruang kelas, laboratorium IPA, toilet, hingga dapur.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga membagikan perlengkapan sekolah secara simbolis kepada siswa program Sekolah Rakyat.
“Ponorogo ini di luar dari bayangan saya yang sudah keliling di berbagai SR. Di Ponorogo ini ada gedung yang luar biasa, bahkan di sini pendidikannya langsung terintegrasi ada SD, SMP, SMA. Tidak semua SR di Jatim seperti Ponorogo ini,” imbuhnya.
Sekolah Rakyat di Ponorogo akan menampung 125 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang terbagi menjadi 5 rombongan belajar (rombel).
Rombongan belajar untuk jenjang SD terdiri dari 1 rombel dengan 25 siswa, sementara SMP dan SMA masing-masing memiliki 2 rombel yang berisi 50 siswa per rombel.
Sarana asrama juga disediakan, terbagi menjadi asrama laki-laki dan perempuan.
Menurut Khofifah, Sekolah Rakyat di Ponorogo bisa menjadi referensi bagi daerah lain.
“Di Ponorogo ini keren sekali, dan ini sangat-sangat bagus, halamannya luar biasa luas.”
“Ada lapangan basket, voli, dikasih jogging track, rasanya ini bisa menjadi referensi bagi SR yang lain dan ide besar pak Presiden Prabowo bisa diterjemahkan oleh pak Bupati Ponorogo,” tuturnya.
Sugiri Sancoko menyampaikan bahwa renovasi Sekolah Rakyat sudah mencapai deviasi 40 persen dan dipastikan akan selesai sesuai dengan rencana pada akhir bulan Juli.
Pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan seluas 6,2 hektar di Kelurahan Setono untuk mendukung rintisan Sekolah Rakyat.
“31 Juli sudah selesai, tinggal finishing. Untuk Sekolah Rakyat di Ponorogo ini kami menyiapkan lahan 6,2 hektar, yang berlokasi di Kelurahan Setono.”
“Nantinya akan menjadi tempat permanen dan berbagai fasilitas pendukung, seperti asrama, ruang belajar, dapur, hingga sarana olahraga,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/07/2025 20:30