Rekening Dormant Dibuka Lagi, Anggota Komisi III: PPATK Jangan Umbar Polemik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem,
Rudianto Lallo
, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
PPATK
) lebih hati-hati dalam menyampaikan kebijakan kepada publik, seperti polemik pemblokiran rekening tidak aktif atau
dormant
yang akhirnya dibuka lagi.
“Jangan mengumbar sesuatu yang ujungnya hanya polemik, akhirnya polemik. Begitu berpolemik, masyarakat jadi was-was dan sebagainya,” kata Rudianto saat dihubungi
Kompas.com
, Kamis (31/7/2025).
Polemik ini akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat Komisi III DPR dengan PPATK.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi kebijakan yang menimbulkan keresahan publik akibat kurangnya komunikasi yang jelas.
Rudi menilai kebijakan tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak, khususnya warga berpenghasilan rendah seperti petani dan nelayan.
“Harus hati-hati mengeluarkan sebuah kebijakan, yang kebijakan tersebut menyangkut orang banyak ya, karena pembukaan rekening itu kan sebenarnya tujuannya adalah tabungan, kan, tabungan itu tabungan untuk masa depan,” ujar Rudi.
Dia menyayangkan apabila kebijakan seperti pemblokiran dilakukan tanpa pemberitahuan jelas kepada nasabah, karena bisa memunculkan kegaduhan publik.
Menurut dia, langkah yang tidak tepat justru akan menuai protes dan polemik yang menyita energi.
“Kalau seperti itu kan bagus, kalau perlu PPATK menginformasikan ke seluruh bank, nanti bank yang menyampaikan ke seluruh nasabahnya. Nanti pihak bank yang verifikasi validasi, termasuk keaktifan rekening itu,” tuturnya.
Ia mencontohkan saat PPATK sempat merilis temuan jutaan rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang disebut terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.
Pernyataan tersebut, menurutnya, justru membuat gaduh dan meresahkan masyarakat.
“Saya kira PPATK fokus saja pada tugasnya, itu kan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Fokus saja pada transaksi-transaksi mencurigakan, yang terindikasi adalah tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris, fokus di situ saja,” katanya.
“Kalau ada pelanggaran, ada transaksi mencurigakan terhadap rekening-rekening tertentu, itu langsung dilaporkan ke para aparat penegak hukum kita, jangan langsung menginformasikan ke publik tapi bikin gaduh,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, PPATK mengumumkan telah membuka kembali lebih dari 28 juta rekening dormant yang sebelumnya dibekukan sementara.
Rekening dormant adalah rekening bank yang tidak aktif dalam jangka waktu lama, biasanya sekitar 3 hingga 12 bulan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pembukaan kembali dilakukan sejak bulan lalu, segera setelah proses pemeriksaan terhadap rekening-rekening tersebut rampung.
“Ada prosedur pengkinian data yang harus dilakukan nasabah. Pastinya tidak akan menyulitkan, 28 juta rekening lebih kami buka kembali sejak bulan lalu,” ujar Ivan kepada
Kompas.com
, Kamis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/01/31/679c570d46038.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Rekening Dormant Dibuka Lagi, Anggota Komisi III: PPATK Jangan Umbar Polemik Nasional 31 Juli 2025
-
/data/photo/2025/07/31/688b5dd51a7dd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hasil Otopsi Penagih Kredit Dibunuh, Dokter Forensik Temukan Luka Trauma Tajam di Leher Regional 31 Juli 2025
Hasil Otopsi Penagih Kredit Dibunuh, Dokter Forensik Temukan Luka Trauma Tajam di Leher
Tim Redaksi
LAMPUNG, KOMPAS.com
– Jenazah Pandra Apriliandi (21),
penagih kredit
koperasi, diduga tewas akibat pendarahan masif di leher.
Dokter spesialis forensik Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, I Putu Swartama, mengatakan otopsi terhadap jenazah korban dilakukan selama hampir 4 jam, sejak pukul 14.15 hingga 18.00 WIB, Kamis (31/7/2025).
“Kami lakukan pemeriksaan luar dan dalam. Jadi temuan yang penting adalah luka terbuka di leher,” katanya di RS Bhayangkara, Kamis malam.
Putu menjelaskan, dari hasil otopsi jenazah korban yang ditemukan mengapung di
Sungai Natar
, terdapat adanya trauma tajam.
Luka itu terjadi dengan dua sudut tajam sampai memotong pembuluh darah besar di sisi kanan dan kiri serta tenggorokan hingga menyayat tulang leher ketiga.
“Untuk luka lain, trauma tumpul yaitu pada kepala, pelipis kanan, lengan kanan, punggung tangan kanan dan kiri, serta kaki kanan dan kiri,” jelasnya.
Selain itu, di tubuh korban juga ditemukan luka sayat di rahang kiri bawah dan dada kiri atas.
“Jadi, sementara penyebab kematian adalah akibat pendarahan masif yang memotong pembuluh darah di leher,” kata dia.
Terkait waktu kematian korban, berdasarkan tanda-tanda di tubuh, korban diperkirakan tewas sekitar 2 – 3 jam sebelum waktu otopsi.
Diberitakan sebelumnya, identitas mayat yang ditemukan terapung di Sungai Natar, Lampung Selatan, diketahui.
Korban adalah penagih kredit koperasi yang dilaporkan hilang.
Identitas korban diverifikasi oleh pihak keluarga yang datang ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara dan mengenali pakaian yang dikenakan oleh korban.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/31/688b63e1440d4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Besok Seleksi Sekda Surabaya Disiarkan di YouTube, Eri Cahyadi: Agar Warga Bisa Ikut Pantau Surabaya 31 Juli 2025
Besok Seleksi Sekda Surabaya Disiarkan di YouTube, Eri Cahyadi: Agar Warga Bisa Ikut Pantau
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menggelar seleksi untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Masyarakat dapat menyaksikan proses seleksi tersebut melalui
siaran langsung
di platform YouTube.
Wali Kota Surabaya,
Eri Cahyadi
, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan proses seleksi dengan transparan.
“Kami akan menyiarkan secara langsung di akun YouTube BanggaSurabaya, pukul 09.00 WIB, agar masyarakat bisa mengetahui siapa saja kandidat yang mengikuti seleksi ini,” ujarnya di Balai Kota Surabaya, Kamis (31/7/2025).
Eri menambahkan, tujuan siaran langsung tersebut adalah agar masyarakat dapat memantau jalannya seleksi dan memastikan objektivitas dalam proses penilaian.
“Ini supaya masyarakat dapat ikut memantau jalannya seleksi dan memastikan objektivitas proses penilaian,” tegasnya.
Berdasarkan berita acara seleksi administrasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kota Surabaya, terdapat empat nama yang akan mengikuti seleksi.
Mereka adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Lilik Arijanto.
Kemudian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Eddy Christijanto dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rachmad Basari.
Proses seleksi
Sekda Surabaya
akan dimulai dengan pemaparan singkat mengenai gagasan dan visi dari setiap peserta, yang akan berlangsung selama 10 menit.
Selanjutnya, akan ada sesi tanya jawab dengan tim penguji.
“Kami bekerja sama dengan tim penguji yang terdiri dari tiga akademisi dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) dan Unair (Universitas Airlangga), serta dua orang dari Kementerian dan Provinsi Jawa Timur,” tambah Eri.
Peserta yang menyampaikan data atau informasi yang tidak benar, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, atau ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana akan dinyatakan gugur dari seleksi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/31/688b65c1dc799.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Salurkan Beragam Bansos ke Warga Jember, Gubernur Jatim Ingatkan Jangan Dipakai untuk Judol Surabaya 31 Juli 2025
Salurkan Beragam Bansos ke Warga Jember, Gubernur Jatim Ingatkan Jangan Dipakai untuk Judol
Tim Redaksi
JEMBER, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Timur,
Khofifah Indar Parawansa
, mengingatkan warga
Jember
agar tidak menyalahgunakan uang bantuan sosial (bansos) untuk
judi online
.
Peringatan tersebut disampaikan usai pembagian berbagai jenis
bansos
kepada masyarakat di Pendapa Wahyawibawagraha Jember pada Kamis (31/7/2025).
“Bantuan sosial jangan dipakai judi online,” seru Khofifah dalam pidatonya di hadapan para penerima bansos.
Khofifah menjelaskan bahwa dia telah mengecek informasi mengenai deposit untuk judi online yang ternyata tidak memerlukan nominal besar, bahkan bisa dimulai dari Rp 1.000.
Dia juga mengonfirmasi pernyataan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai hal ini.
“Jadi memang kata PPATK itu benar, karena Rp 1.000, Rp 5.000, Rp 10.000 (sudah bisa deposit). Saya itu sampai kecep (diam),” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menekankan kepada Bupati Jember, Muhammad Fawait, tentang kemudahan akses judi online saat ini.
Dia mengingatkan bahwa situs judi online sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, meskipun dioperasikan dari luar negeri, sehingga lebih mudah dipahami masyarakat.
“Saya mohon jangan sampai bank trus dipakai judi online,” tambahnya.
Pemprov Jatim menyalurkan beberapa jenis bansos melalui rekening bank kepada penerima manfaat secara langsung, sebagai langkah antisipasi agar dana tersebut tidak disalahgunakan.
Bantuan yang disalurkan meliputi bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok lintas wilayah, program keluarga harapan plus, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, KIP PPKS Jawara, alat bantu mobilitas untuk lansia dan penyandang disabilitas, serta BOP dan taliasih bagi pilar-pilar sosial.
Kunjungan Khofifah ke Jember juga bertujuan meninjau situasi Kota Suwar Suwir yang sempat dilanda krisis BBM.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/31/688b62bb733bb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Lindungi Petani Lokal, Pemkab Jembrana Salurkan Pinjaman Rp 2,9 Miliar ke KUD untuk Serap Gabah Regional 31 Juli 2025
Lindungi Petani Lokal, Pemkab Jembrana Salurkan Pinjaman Rp 2,9 Miliar ke KUD untuk Serap Gabah
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Jembrana (
Pemkab Jembrana
) menunjukkan keberpihakan nyata kepada
petani lokal
melalui penyaluran pinjaman daerah kepada enam
Koperasi Unit Desa
(KUD) di wilayah Jembrana.
Dana pinjaman tersebut ditujukan untuk membeli gabah langsung dari petani guna melindungi mereka dari permainan harga oleh oknum tengkulak.
Gabah yang dibeli KUD dari petani diolah menjadi beras dan dijual ke aparatur sipil negara (
ASN
) di lingkungan Pemkab Jembrana.
Melalui skema ini, terbentuk siklus ekonomi lokal dari petani untuk rakyat dan dari rakyat kembali ke petani. Inisiatif ini diharapkan dapat menggerakkan koperasi, membantu petani, serta mendukung ASN, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Inisiatif tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara enam KUD dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jembrana terkait penyaluran beras kepada ASN.
Kegiatan penandatanganan digelar di KUD Catur Guna Amertha, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kamis (31/7/2025).
Keenam KUD yang menandatangani PKS, yakni KUD Surya Mertha, KUD Sapta Werdhi, KUD Catur Guna Amertha, KUD Tamblang, KUD Amertha Buana, dan KUD Catur Karya Usaha.
KUD tersebut akan menyalurkan beras kepada 31 OPD dengan target sebanyak 4.262 ASN sebagai pembeli.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana pinjaman daerah senilai Rp 2,9 miliar untuk membantu KUD membeli gabah dari petani lokal.
Hingga saat ini, total dana yang telah tersalurkan kepada KUD mencapai Rp 1,9 miliar.
Kembang berpesan agar KUD membeli gabah dari petani, terutama yang berada di sekitar lokasi koperasi, agar tidak terjadi permainan harga saat panen raya.
“Belilah gabah petani, terutama yang berada di sekeliling KUD. Harapan kami, tidak ada lagi cerita dari petani bahwa tidak ada yang menyerap hasil pertaniannya, terutama gabahnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Kembang meminta agar pengolahan gabah dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya koperasi yang ada. Setelah diproses, beras tersebut akan disalurkan ke ASN di lingkungan Pemkab Jembrana.
“Setelah gabah petani dibeli, KUD diharapkan mengolah dan memproduksi sendiri dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian, hasil dari KUD akan dibeli oleh pegawai negeri sipil (PNS),” jelasnya.
Kembang juga mendorong KUD untuk terus meningkatkan kualitas produk agar pemasaran beras petani lokal dapat diperluas, tidak hanya terbatas pada ASN di lingkungan Pemkab Jembrana.
“Harapan saya tidak hanya PNS, tetapi masyarakat umum lainnya. Kemudian di internal, dipastikan semua menggunakan produk KUD, termasuk staf desa,” ujarnya.
Koordinator KUD Jembrana, I Gede Nastra, menyampaikan bahwa keenam KUD telah memiliki semangat yang sama dalam menyerap gabah petani dan menyalurkan hasilnya kepada ASN melalui OPD.
Ia mengapresiasi dukungan dari Pemkab Jembrana melalui penyaluran dana pinjaman yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
“Kami berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati karena program ini merupakan kerja nyata yang berpihak pada petani. Program ini melindungi petani dari pembelian gabah dengan harga yang asal-asalan saat panen raya,” tegas Nastra.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/31/688b673b1fe12.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemkab Sikka Segera Tutup Pasar Wuring, Pedagang Bakal Direlokasi Regional 31 Juli 2025
Pemkab Sikka Segera Tutup Pasar Wuring, Pedagang Bakal Direlokasi
Tim Redaksi
SIKKA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan segera menutup
Pasar Wuring
di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat.
Penutupan ini menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa aktivitas di pasar tersebut ilegal.
Menurut Wakil Bupati Sikka,
Simon Subandi Supriadi
, penutupan itu akan dilakukan setelah rapat koordinasi dengan pihak terkait.
“Setelah keluarnya putusan kasasi, Pemda Sikka akan segera mengeksekusi putusan ini,” ujar Simon di Maumere, Kamis (31/7/2025).
Ia menyampaikan bahwa para pedagang dari Pasar Wuring akan direlokasi ke
Pasar Alok
.
Menurut Simon, selama ini para pedagang sering berpindah-pindah lokasi.
Pada pagi hari, mereka berjualan di TPI, lalu siangnya di Pasar Alok. “Kemudian, di Pasar Wuring pada sore hari,” ucapnya.
Simon meyakini, setelah pedagang direlokasi, Pasar Alok akan kembali ramai hingga malam hari.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi keberadaan pasar ilegal, apalagi tanpa kajian analisis mengenai dampak lingkungan serta dimiliki perorangan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/01/05/677a0400d90a6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/31/688b52d6c3880.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/31/688b677a4a0e0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/07/31/688b671db2023.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)