Author: Kompas.com

Dirut Food Station Tersangka Beras Oplosan, Ini Respons Pemprov DKI Megapolitan 1 Agustus 2025

Dirut Food Station Tersangka Beras Oplosan, Ini Respons Pemprov DKI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (PT FS) Karyawan Gunarso resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus
beras oplosan
oleh Satgas Pangan Polri.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan akan menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang kini tengah berjalan di Bareskrim Polri.
“Iya ikut (proses hukum). Tapi nanti ada yang lebih seru. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur juga sudah update situasi sekarang,” ucap Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim saat dikonfirmasi, Jumat (1/8/2025).
Meski demikian, Pemprov memastikan bahwa distribusi bahan pangan, khususnya beras melalui Food Station, tidak akan terganggu akibat kasus hukum yang menjerat pucuk pimpinan BUMD pangan tersebut.
“Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta (Asperkeu), kepala BUMD sedang intens melakukan ini apa, dan tentunya yang diutamakan oleh Pemprov skrng adalah pendistribusian bahan makanan, yang menjadi tanggung jawab Food Station itu tidak terganggu,” kata Chico.
Satgas Pangan Polri menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus beras yang tidak sesuai mutu standar pada klaim kemasan atau beras oplosan, Jumat (1/8/2025).
“Meningkatkan status 3 orang karyawan PT Food Station Tjipinang Jaya (PT FS) sebagai tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (1/8/2025).
Mereka yang dijadikan tersangka ini adalah KG selaku Direktur Utama PT Food Station; RL selaku Direktur Operasional PT FS, dan RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang menyebutkan ketiganya dengan sengaja menurunkan kualitas mutu beras meski kemasan masih menyebutkan kualitas premium.
Dalam konferensi pers, penyidik juga menampilkan sejumlah karung beras sebagai barang bukti.
Beberapa yang ditampilkan merupakan produksi dari PT Food Station Tjipinang Jaya, yaitu Setrawangi, Setra Ramos Merah Premium, Setra Ramos Biru Beras Umum Beras Sosoh, dan Resik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 14:56
Diskon hingga 80 Persen di Berbagai Pusat Perbelanjaan Diberikan Sepanjang Agustus 2025 Megapolitan 1 Agustus 2025

Diskon hingga 80 Persen di Berbagai Pusat Perbelanjaan Diberikan Sepanjang Agustus 2025
Penulis

KOMPAS.com –
Program diskon nasional hingga 80 persen akan diberikan selama bulan Agustus 2025 sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Diskon besar-besaran ini merupakan hasil inisiatif para pelaku usaha ritel, pusat perbelanjaan modern, dan berbagai merchant di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan bahwa program ini tidak hanya bertujuan menyemarakkan kemerdekaan, tetapi juga memperkuat semangat nasionalisme sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Jadi, akan ada diskon nasional hingga 80 persen yang diinisiasi oleh pelaku usaha ritel, modern, dan pusat perbelanjaan,” kata Juri dalam konferensi pers Bulan Kemerdekaan RI 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/8/2025), dikutip dari
Antara
.
Pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebagai bagian dari semangat merayakan delapan dekade kemerdekaan, sekaligus mendukung aktivitas perdagangan nasional.
Selain diskon belanja, pemerintah juga memberikan tarif khusus Rp 80 untuk semua layanan transportasi umum massal di Jakarta pada 17 Agustus 2025.
Tarif ini berlaku untuk Transjakarta, Jaklingko, MRT, LRT, hingga KRL.
“Jadi, mau menggunakan angkutan publik di Jakarta, apa saja, tarifnya hanya Rp80,” ujar Juri.
Kebijakan ini diharapkan memudahkan mobilitas warga untuk berpartisipasi dalam berbagai perayaan kemerdekaan yang digelar di Ibu Kota.
Perayaan juga akan diramaikan dengan ajang Merdeka Run 8.0K pada 24 Agustus 2025.
Kegiatan ini mengambil angka simbolik “8.0” sebagai penanda delapan dekade Indonesia merdeka.
“Angka 8.0 dipilih sesuai dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia,” tambah Juri.
Sebagai hadiah tambahan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional.
Hari libur ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki waktu untuk menyelenggarakan lomba-lomba dan berbagai kegiatan kreatif di lingkungan masing-masing.
Melalui serangkaian program tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan kemerdekaan dengan penuh semangat, kebersamaan, dan inovasi.
Momentum ini diharapkan membangun semangat kebersamaan, menumbuhkan optimisme, dan mendorong kreativitas demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 14:36
Korban Jual Beli Vespa Fiktif di Bekasi Akan Diperiksa Polisi Malam Ini Megapolitan 1 Agustus 2025

Korban Jual Beli Vespa Fiktif di Bekasi Akan Diperiksa Polisi Malam Ini
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Penyidik Polres Metro
Bekasi
Kota dijadwalkan memeriksa sejumlah korban dugaan penipuan
jual beli Vespa fiktif
pada Jumat (1/8/2025) malam.
Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang diajukan oleh para korban terhadap AWP, pemilik bengkel Vespa ternama yang berlokasi di Jalan Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi.
“Iya nanti malam saya diperiksa sekitar jam 20.00 WIB–21.00 WIB,” kata salah satu korban, Andree Noviar Pradana (32), kepada
Kompas.com.
Andree menyebutkan, dirinya akan mendatangi
Polres Metro Bekasi
Kota bersama tujuh korban lainnya yang berasal dari Bogor dan Jakarta.
“Iya sekitar tujuh orang, mereka dari Bogor dan Jakarta, yang Bekasi paling dua orang,” ujar dia.
Ia berharap pemeriksaan ini dapat menjadi langkah awal pengungkapan kasus dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh AWP.
“Harapannya ini menjadi titik terang, menjadi pintu awal agar pelaku ditangkap dan dimintai pertanggungjawabannya,” imbuh Andree.
Kompas.com
telah menghubungi pihak kepolisian untuk mengonfirmasi jadwal pemeriksaan tersebut, namun hingga berita ini ditulis belum mendapat respons.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 63 orang menjadi korban dugaan penipuan jual beli Vespa oleh AWP, pemilik bengkel di Jalan Cipendawa, Rawalumbu.
Modus yang digunakan beragam, mulai dari jual beli Vespa, jasa servis dan restorasi, hingga penjualan suku cadang dan aksesori Vespa.
Korban berasal dari berbagai daerah, seperti Kota Bekasi, Jakarta, Bogor, Palembang, Riau, Karawang, Cikarang, Subang, Wonosobo, hingga Makassar.
Para korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi Kota pada 17 Juli 2025, yang teregistrasi dengan nomor laporan: LP/B/1.722/VII/2025/SPKT.SAT RESKRIM/
POLRES METRO BEKASI
KOTA/PMJ.
Kompas.com
juga telah mencoba mengonfirmasi laporan tersebut kepada Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, namun belum mendapatkan tanggapan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 14:36
PT MRT Jakarta Ubah Susunan Komisaris dan Direksi, Ini Daftarnya Megapolitan 1 Agustus 2025

PT MRT Jakarta Ubah Susunan Komisaris dan Direksi, Ini Daftarnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

PT MRT Jakarta
(Perseroda) resmi mengubah susunan dewan komisaris dan direksi.
Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, mengatakan, keputusan ini ditetapkan para pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 Juli 2025.
Dalam perombakan ini, Sudarmanto diangkat menjadi komisaris, menggantikan Bambang Kristiyono.
“Sebelum ditugaskan di PT MRT Jakarta, Sudarmanto memiliki pengalaman sebagai akademisi dan eksekutif senior selama lebih dari 25 tahun serta aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil,” ujar Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/8/2025).
Selain itu, para pemilik saham juga memutuskan untuk mengangkat Ahmad Yani sebagai Komisaris PT MRT Jakarta, menggantikan Jujun Endah Wahjuningrum.
“Ahmad Yani adalah birokrat Kementerian Perhubungan RI yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan,” lanjut dia.
Selain itu, Risa Olivia ditunjuk sebagai direktur baru menggantikan posisi yang ditinggalkan.
Risa merupakan praktisi perbankan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, terakhir menjabat Managing Director Japanese Corporate Business Management Department di MUFG Bank, Jakarta Branch.
“(Perseroda) menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan kontribusi selama menjabat dan menjalankan tugas sebagai pengurus PT MRT Jakarta,” ujar Ahmad.
Berikut susunan pengurus PT MRT Jakarta saat ini:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 14:36
PHRI DKI Dukung Royalti Musik, tapi Minta Skema Pembayaran Tak Beratkan Hotel Kecil Megapolitan 1 Agustus 2025

PHRI DKI Dukung Royalti Musik, tapi Minta Skema Pembayaran Tak Beratkan Hotel Kecil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (
PHRI
) DKI Jakarta mendukung aturan pembayaran
royalti musik
yang diputar di ruang publik, termasuk restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, hingga hotel.
Namun, PHRI meminta agar skema pembayaran tidak membebani pelaku usaha, khususnya hotel kecil dan menengah.
“Jangan sampai niat baik untuk melindungi hak cipta justru meruntuhkan daya saing sektor lain, terutama hotel-hotel kecil dan menengah yang sedang berjuang untuk bertahan sekedar hidup,” ujar Ketua PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono saat dikonfirmasi, Jumat (1/8/2025).
PHRI menilai kondisi perhotelan saat ini masih sulit.
Setelah terpukul pandemi, industri hotel harus menghadapi kenaikan biaya listrik, air, pajak, dan beban operasional lain.
Sementara itu, tingkat hunian tamu disebut masih rendah, bahkan cenderung menurun dalam beberapa bulan terakhir.
Karena itu, PHRI berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa menjadi penengah antara pelaku usaha dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menerapkan aturan pembayaran royalti.
Menurut mereka, aturan royalti perlu dibuat transparan, adil, dan proporsional.
“Kami juga berharap ada sosialisasi yang masif dan mekanisme yang akuntabel dalam penarikan maupun penggunaan dana royalti tersebut,” kata dia.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik, termasuk restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel, wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkum Agung Damarsasongko mengatakan, aturan tersebut berlaku meskipun pelaku usaha telah berlangganan layanan seperti Spotify, YouTube Premium, Apple Music, atau layanan streaming lainnya.
Pasalnya, langganan pribadi seperti Spotify dan YouTube Premium tidak mencakup hak pemutaran musik untuk tujuan komersial di ruang publik.
“Layanan streaming bersifat personal. Ketika musik diperdengarkan kepada publik di ruang usaha, itu sudah masuk kategori penggunaan komersial, sehingga dibutuhkan lisensi tambahan melalui mekanisme yang sah,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Senin (28/7/2025).
Agung mengatakan, pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
LMKN bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait.
Skema ini memastikan transparansi dan keadilan bagi seluruh pelaku industri musik, serta memudahkan pelaku usaha karena tidak perlu mengurus lisensi satu per satu dari setiap pencipta lagu.
“Hal ini memberikan keseimbangan agar pencipta atau pemilik hak terkait musik/lagu mendapatkan hak ekonominya, serta pengguna merasa nyaman dalam berusaha atau menggunakan lagu,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 14:33
Penampakan Tumpukan Sampah yang Sempat Tutup Akses Jalan di Penggilingan Jaktim Megapolitan 1 Agustus 2025

Penampakan Tumpukan Sampah yang Sempat Tutup Akses Jalan di Penggilingan Jaktim
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebuah video beredar luas di media sosial yang menampilkan tumpukan
sampah
menutup jalan di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.
Video tersebut diunggah akun Instagram @infopenggilingan. Dalam video yang beredar, terlihat jalan akses warga tertutup sampah yang meluber dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
“Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa minggu terakhir dan belum ada penanganan serius.
Sampah
yang menumpuk menyebabkan sebagian jalan tertutup dan mengganggu aktivitas warga sekitar,” tulis keterangan video yang diunggah @infopenggilingan.
Berdasarkan pengamatan Kompas.com pada Jumat (1/8/2025) di lokasi, tumpukan sampah yang sebelumnya menutup jalan di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur mulai diangkut menggunakan truk dan alat berat.
Sejumlah truk sampah tampak terparkir dan menunggu giliran untuk mengangkut sampah di ujung jalan.
Jalan yang sebelumnya tertutup sepenuhnya kini mulai terbuka sebagian, dengan lebar sekitar dua hingga empat meter. Kendaraan roda dua dan roda empat sudah bisa melintas secara bergantian.
Namun, kondisi jalan masih dipenuhi sisa-sia sampah dan belum sepenuhnya bersih seperti sedia kala.
Sedangkan, Ketinggian tumpukan sampah di lokasi diperkirakan mencapai satu meter.
Mayoritas sampah yang dibuang di TPS tersebut berupa plastik, daun, dan sisa sayuran. Kondisi ini menyebabkan aroma menyengat di sekitar lokasi.
Bau tersebut diperparah oleh kondisi sampah yang basah akibat tercampur air di sekitar lokasi TPS Penggilingan.
Bayu (30), warga sekitar, mengatakan, kondisi ini sudah terjadi dalam tiga minggu terakhir.
Penumpukan sampah terjadi karena banyak warga dari luar wilayah yang membuang sampah di TPS tersebut.
“Kira-kira dua sampai tiga mingguan lah. TPS enggak dijaga setiap malam, nah itu banyak yang buang ke sini di luar wilayah, kebanyakan pedagang, jadi ya membludak,” ujar Bayu saat ditemui, Jumat.
Imron (41), warga lainnya, mengatakan, penutupan jalan akibat sampah menyebabkan kemacetan parah.
“Sudah tiga mingguan ini, ganggu banget sih, karena macet parah. Sekarang sudah agak terbuka, lebih mendingan dibanding kemarin,” kata Imron.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 14:32
Rekening Tabungan Nikah Diblokir, Alief Sebut Pemerintah Gagal Berantas Judol Megapolitan 1 Agustus 2025

Rekening Tabungan Nikah Diblokir, Alief Sebut Pemerintah Gagal Berantas Judol
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah dinilai gagal memberantas judi
online
(judol) menyusul kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
PPATK
) memblokir rekening yang tidak aktif (dormant) selama tiga bulan.
Hal itu disampaikan oleh warga bernama Alief (28). Alief kesal lantaran rekeningnya yang berisi tabungan menikah kena blokir PPATK.
“Sependapat banget (pemerintah gagal berantas judol). Garis besarnya adalah, kalau alasan diblokirnya itu masalah judol, saya rasa mereka enggak tepat sasaran dan menyusahkan warga,” kata Alief kepada
Kompas.com,
Jumat (1/8/2025).
“Kayak asal tarik gitu. Saya membayangkan kayak orang yang lagi butuh banget, harus tunggu kejelasan tanpa ada
rules
yang jelas,” tambah dia.
Alief menilai, langkah PPATK memblokir rekening secara masif sangat menyusahkan nasabah bank. Apalagi, Alief dan kekasih membutuhkan uang dari rekening tersebut untuk berbagai keperluan pernikahan.
“Setiap bulan kami ada masuk uang ke rekening tersebut dan ada juga uang keluar dari rekening tersebut. Itu sangat merepotkan karena di hari itu kami mau membayar uang gedung untuk acara nikah,” ujar Alief.
Alief pun telah menghubungi pihak bank dan menggali informasi melalui media sosial terkait pemblokiran ini. Ia tak sempat datang langsung ke bank karena keterbatasan waktu.
Melalui sambung telepon pertama kali, pihak bank meminta Alief menunggu informasi lebih lanjut.
“Jawabannya dan alasannya (terblokir) katanya rekening terindikasi rekening judol. Padahal ini rekening buat nabung hanya bisa dipakai buat nabung. Dia minta kami menunggu, katanya akan dibantu,” ujar dia.
Sambil menunggu, Alief juga menghubungi PPATK melalui WhatsApp dan surel. Sayangnya, tidak ada tanggapan.
“Kejadian itu sangat menyulitkan kami karna 80 persen uang kami ada di rekening itu yang akan dipergunakan untuk nikah,” kata Alief.
Usai lima hari rekening terblokir dan tak kunjung ada kabar, Alief kembali menghubungi pihak bank untuk kedua kalinya. Pada hari itu juga, rekening Alief kembali bisa digunakan.
Alief berpendapat, kebijakan ini sangat tidak tepat sasaran. Sebab, rekeningnya ini hanya bisa digunakan melalui ATM, bukan
mobile banking.
“Dan satu lagi, ternyata penyelesaian
case
tiap orang beda-beda. Ada yang harus sampai ke kantor PPATK di lempar disuruh ke bank. Dari bank dilempar lagi ke PPATK. Jadi kayak lempar-lemparan,” ujar dia.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat, Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menjelaskan bahwa sebagian besar rekening dormant yang sebelumnya diblokir kini sudah dibuka kembali.
“Sudah puluhan juta rekening yang dihentikan dibuka oleh PPATK,” kata Natsir kepada
Kompas.com
, Kamis (31/7/2025).
Ia meminta masyarakat tidak panik. Untuk membuka blokir, nasabah dapat mengisi formulir keberatan dan melakukan proses Customer Due Diligence (CDD) di bank terkait dengan membawa KTP, buku tabungan, dan dokumen pendukung lainnya.
“Setelah semua proses selesai dan datanya sinkron, bank akan reaktivasi rekening tersebut,” jelas Natsir.
Masyarakat juga bisa menghubungi WhatsApp resmi PPATK di nomor 0821-1212-0195 atau melalui email ke call195@
ppatk
.go.id untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
PPATK sebelumnya menyatakan bahwa pemblokiran rekening tidak aktif dilakukan untuk mencegah kejahatan keuangan, seperti jual beli rekening, judi
online
, dan pencucian uang.
Kebijakan ini merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Ini bagian dari upaya kami menekan aktivitas ilegal yang menggunakan rekening-rekening tidak aktif,” tulis PPATK dalam keterangannya.
Sepanjang 2024, PPATK mencatat lebih dari 28.000 rekening digunakan untuk aktivitas mencurigakan, termasuk oleh jaringan sindikat judi online.
PPATK menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban menjaga keamanan sistem dan rekening nasabah, termasuk menonaktifkan rekening yang tidak wajar secara preventif.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 14:27
Cerita Pedagang Generasi Ketiga di Pasar Barito yang Berat Hati Direlokasi Megapolitan 1 Agustus 2025

Cerita Pedagang Generasi Ketiga di Pasar Barito yang Berat Hati Direlokasi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Riko
(27) hanya bisa pasrah. Pedagang alat perawatan hewan ini telah mewarisi usaha keluarganya di Pasar Hewan
Barito
, Jakarta Selatan, selama puluhan tahun.
Riko merasa sedih harus angkat kaki dari tempat yang telah menjadi sumber penghidupan keluarganya selama puluhan tahun.
“Sedih pasti, bingung juga mau ke mana. Dagangan akhirnya mau dibawa pulang ke rumah dulu,” kata Riko kepada
Kompas.com
saat ditemui di
Pasar Barito
, Jumat (1/8/2025).
Relokasi
seluruh pedagang Pasar Barito dijadwalkan pada Sabtu (3/8/2025), menyusul proyek pembangunan
Taman ASEAN
yang akan menggantikan lahan pasar yang ada sekarang.
Namun, Riko menilai tempat
relokasi
belum siap dan lokasinya terlalu jauh dari domisili para pedagang.
Riko bukan pedagang baru. Ia merupakan generasi ketiga dari keluarga yang sudah berjualan di Pasar Barito selama lebih dari 20 tahun. Ia kini meneruskan usaha yang dulu dikelola oleh sang ibu dan kakaknya.
“Ini tempat punya ibu saya, masih dalam keluarga. Kami enggak sewa, cuma bayar retribusi ke pemerintah,” kata Riko.
Ia mengatakan, usaha yang dijalankannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan untuk menafkahi seluruh keluarga.
Saat ini, ia tinggal bersama keluarga besar dan menggantungkan hidup dari berjualan. Meski berat hati, Riko mengaku tidak punya banyak pilihan.
Ia dan keluarganya telah menandatangani kesepakatan relokasi dan harus mengosongkan lapak per 3 Agustus.
“Siap enggak siap ya harus siap. Kalau enggak, kan nanti gimana juga. Sekarang sudah mulai beres-beres, minggu ini,” ujarnya.
Ia pun belum tahu pasti akan pindah ke mana. Tempat relokasi di Lenteng Agung dianggap terlalu jauh dan belum siap sepenuhnya.
“Kalau benar dipindahkan, ya ikut saja. Tapi kami sih inginnya waktu dipundurin, kalau bisa sampai Lebaran,” katanya.
Riko tak menolak relokasi, tetapi berharap ada bantuan nyata dari pemerintah. Ia mengaku khawatir jika tiba-tiba tidak bisa lagi berjualan setelah tanggal 3.
“Kalau bisa ada sedikit bantuan lah. Karena jujur, takut juga nanti kalau tanggal 3 kenapa-kenapa,” ujarnya.
Pelanggan setianya pun menyayangkan rencana pemindahan ini. Beberapa dari mereka, menurut Riko, mulai mengeluh karena lokasi relokasi lebih sulit dijangkau.
“Kalau pakai ojek
online
juga keluar ongkos tambahan. Ada yang bilang nanti jadi jarang ke sana,” kata dia.
Diketahui, Proyek Taman ASEAN yang menggantikan Pasar Barito merupakan bagian dari rencana Pemerintah Provinsi Jakarta untuk memperluas ruang terbuka hijau di Jakarta.
Taman ini akan menggabungkan tiga taman eksisting, Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat, dan ditargetkan rampung pada Desember 2025.
Pemerintah menyebut taman ini akan menjadi ruang publik baru yang ikonik. Namun, bagi Riko dan puluhan pedagang lainnya, yang ikonik justru sudah ada, yaitu Barito itu sendiri.
Tempat yang bukan hanya jadi pusat jual beli hewan dan perlengkapan, tetapi juga ruang sosial, warisan, dan tumpuan hidup banyak keluarga.
“Harapannya ke depan rezekinya lebih baik. Tapi pemerintah juga semoga lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan,” tutup Riko.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 14:25
Tarif Spesial Rp 80 untuk Semua Transportasi Publik Jakarta di Hari Kemerdekaan RI Megapolitan 1 Agustus 2025

Tarif Spesial Rp 80 untuk Semua Transportasi Publik Jakarta di Hari Kemerdekaan RI
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah mengumumkan kebijakan
tarif
khusus sebesar Rp 80 untuk seluruh layanan
transportasi publik Jakarta
pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2025.
Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam konferensi pers “Bulan Kemerdekaan RI 2025” yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Seluruh moda transportasi massal seperti
Transjakarta
, Jaklingko,
LRT
,
MRT
, hingga
KRL
akan memberlakukan tarif simbolis tersebut hanya pada tanggal 17 Agustus 2025.
“Jadi, mau menggunakan angkutan publik di Jakarta, apa saja, tarifnya hanya Rp80,” kata Juri.
Kebijakan
tarif Rp 80
ini merupakan bagian dari rangkaian program “hadiah istimewa” yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat guna menyemarakkan semangat kemerdekaan sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik yang terintegrasi.
Tak hanya transportasi murah, pemerintah juga menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya sepanjang Agustus 2025.
Salah satunya adalah Merdeka Run 8.0K yang akan digelar pada 24 Agustus di Jakarta. Angka “8.0” dipilih untuk melambangkan delapan dekade Indonesia merdeka.
“Angka 8.0 dipilih sesuai dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia,” jelas Juri.
Selain itu, masyarakat juga akan menikmati program diskon belanja nasional hingga 80 persen, yang digagas oleh para pelaku usaha ritel, pusat perbelanjaan modern, dan berbagai merchant.
Program ini diharapkan menjadi stimulus ekonomi sekaligus bentuk partisipasi sektor swasta dalam memeriahkan HUT RI.
“Jadi, akan ada diskon nasional hingga 80 persen yang diinisiasi oleh pelaku usaha ritel, modern, dan pusat pembelanjaan,” tambahnya.
Sebagai bentuk hadiah tambahan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Senin, 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional.
Tujuannya untuk memberi waktu bagi masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai lomba, kegiatan komunitas, dan perayaan di lingkungan masing-masing.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat semangat gotong royong, mendorong kreativitas warga, dan membangun optimisme menuju Indonesia yang lebih maju.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 14:21
Relokasi Pasar Barito Dinilai Mendadak, Pedagang Bingung dan Minta Ditunda Megapolitan 1 Agustus 2025

Relokasi Pasar Barito Dinilai Mendadak, Pedagang Bingung dan Minta Ditunda
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menjelang relokasi besar-besaran Pasar Hewan Barito pada Minggu (3/8/2025), para pedagang mengaku bingung dan cemas.
Mereka mengeluhkan pemberitahuan yang mendadak, kesiapan fasilitas relokasi yang belum optimal, serta belum adanya kejelasan teknis dari pemerintah.
Salah satu pedagang, Deni (32), yang telah 16 tahun berjualan burung di
Pasar Barito
, menyampaikan kegelisahannya.
“Semuanya serba mendadak. Tanggal 3 harus kosong, padahal tanggal 1 saja masih banyak yang jualan di sini. Kami kelimpungan. Kalau mau ngontrak, uang dari mana? Kalau pulang kampung, makan apa?” kata Deni saat ditemui
Kompas.com,
Jumat (1/8/2025).
Deni menyebutkan, para pedagang hanya diberi waktu sekitar satu bulan untuk bersiap, tanpa pemberitahuan resmi secara tertulis dari Pemerintah Provinsi
Jakarta
.
“Cuma ada perwakilan dari wali kota datang, bilang ini perintah Gubernur. Tapi dari pihak Gubernur sendiri enggak ada yang datang,” ujarnya.
Deni berharap pemerintah memberikan perpanjangan waktu untuk relokasi agar para pedagang bisa menyesuaikan diri.
“Kami cuma minta waktunya diperpanjang. Idealnya sampai habis Lebaran 2026, biar pelanggan juga bisa menyesuaikan,” lanjutnya.
Menurut mereka, saat ini ada sekitar 135 kios aktif di Pasar Barito. Namun, lokasi relokasi yang disiapkan di kawasan Lenteng Agung hanya menyediakan 66 unit untuk
pedagang burung
—jumlah yang jauh dari memadai.
“
Pedagang burung
saja ada 85. Jadi masih kurang 19 kios. Itu yang bikin gaduh dari kemarin,” kata dia.
Keluhan serupa juga disampaikan Hadi (33), pedagang burung lainnya. Ia kecewa karena lokasi baru belum siap, sementara pedagang sudah diminta angkat kaki dari Barito.
“Sekarang waktunya cari uang, malah disuruh tutup. Sabtu-Minggu itu masa paling rame buat kami,” ujarnya.
Hadi berharap pemerintah benar-benar menyiapkan lokasi relokasi secara matang sebelum meminta pedagang pindah.
Sementara itu, Riko (27), generasi ketiga dari keluarga pedagang alat perawatan hewan di Barito, juga menyampaikan keprihatinan. Ia tak menolak relokasi, namun meminta pemerintah memberi dukungan atau kelonggaran waktu.
“Kalau bisa ya diundur. Minimal ya lima atau enam bulan lah. Kami ini cuma minta dikasih napas sedikit. Jangan tiba-tiba,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho menyampaikan, relokasi dilakukan untuk pembangunan
Taman ASEAN
, proyek penggabungan tiga taman eksisting, yaitu Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat.
Taman ini ditargetkan rampung pada Desember 2025 dan akan diresmikan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung.
“Harapannya lokasi relokasi ini nantinya menjadi tempat ikoniknya Jakarta Selatan,” ujar Ali dalam peninjauan lahan, dikutip dari laman resmi selatan.
jakarta
.go.id, Jumat.
Namun hingga saat ini, para pedagang menyebut belum ada kepastian kapan lokasi pengganti benar-benar siap digunakan. Banyak dari mereka memilih bertahan sambil menunggu perkembangan terakhir.
“Kita tunggu saja. Sebagian sudah mulai nyicil bawa barang ke rumah. Tapi kebanyakan masih bertahan. Kalau tanggal 4 masih ada yang jualan, ya nanti kita musyawarah lagi,” kata Deni.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 14:11