Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Pemerintah Targetkan 629.000 Guru Agama Tersertifikasi di 2027 Nasional 4 Agustus 2025

    Pemerintah Targetkan 629.000 Guru Agama Tersertifikasi di 2027 Nasional 4 Agustus 2025

    Pemerintah Targetkan 629.000 Guru Agama Tersertifikasi di 2027
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah melalui Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) menargetkan 629.000
    guru agama
    di seluruh Indonesia sudah tersertifikasi pada 2027.
    Saat memberikan pembinaan di MTsN 2 Sidoarjo, Wakil Menteri Agama (Wamenag)
    Muhammad Syafii
    menuturkan, 629.000 guru tersebut terdiri dari guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
    “Insya Allah di Kementerian Agama kita sudah skemakan,
    PPG
    (Pendidikan Profesi Guru) ini berakhir 2026. Dari 629.000 guru agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, separuhnya tahun ini PPG. Separuhnya lagi nanti 2026,” ujar Syafii, dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).
    PPG adalah program pendidikan lanjutan yang dirancang bagi calon guru atau guru yang sudah mengajar untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik.
    Program ini memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan untuk menjadi guru yang kompeten serta mempengaruhi besaran pendapatan guru melalui skema tunjangan.
    Syafii mengatakan, guru yang mengikuti PPG pada 2025 akan tersertifikasi pada 2026.
    Sementara yang mengikuti PPG pada 2026 akan tersertifikasi di tahun 2027.
    “Berarti yang 2025 PPG, kan sertifikasi 2026. Masuk APBN dulu kan gajinya. Lalu yang 2026 PPG, 2027 sertifikasi,” kata dia.
    Syafii menuturkan, tidak boleh ada lagi guru agama di Indonesia yang menerima gaji di bawah Rp 2 juta pada 2027.
    Kebijakan ini berlaku untuk guru di sekolah negeri maupun swasta, dan mencakup seluruh agama.
    “2027 enggak ada lagi gaji guru agama negeri ataupun swasta, guru agama apa pun itu yang boleh di bawah dua juta rupiah. Kalau masih ada, yang salah kepala sekolah sama kepala kantor Kemenag. Akan kita ganti kepala kantor Kemenagnya,” ujar dia.
    Karena itu, Syafii meminta kepala kantor Kementerian Agama di daerah untuk segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh guru yang belum masuk ke dalam skema PPG.
    “Jadi, kepala kantor Kemenag harus mendata semua guru yang ada di sini. Semuanya harus terdaftar untuk ikut PPG. Tahun ini masih angkatan kedua,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung: Silfester Matutina Harus Segera Ditahan karena Kasus Sudah Inkrah Nasional 4 Agustus 2025

    Kejagung: Silfester Matutina Harus Segera Ditahan karena Kasus Sudah Inkrah Nasional 4 Agustus 2025

    Kejagung: Silfester Matutina Harus Segera Ditahan karena Kasus Sudah Inkrah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (
    Kejagung
    ) menyatakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet),
    Silfester Matutina
    , yang sudah divonis 1,5 tahun penjara harus segera ditahan.
    “Harus dieksekusi, harus segera (ditahan), kan sudah inkrah. Kita enggak ada masalah semua,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025) siang.
    Anang Supriatna merespons pertanyaan awak media soal kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI,
    Jusuf Kalla
    (JK) yang menjerat Silfester.
     
    Silfester Matutina telah diagendakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan diperiksa hari ini.
    “Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, diundang yang bersangkutan. Kalau enggak diundang ya silakan (datang),” kata Anang.
    Anang menegaskan, putusan pengadilan terhadap perkara Silfester sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
    Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk menunda penahanan terhadap pimpinan organ relawan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
     
    Diketahui, Silfester Matutina dilaporkan oleh kuasa hukum Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 silam. Ia dianggap telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap JK melalui sebuah orasi.
    Namun, Silfester saat itu membantah tudingan tersebut. Ia menyebut ucapannya tidak bertujuan untuk memfitnah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi bangsa.
    “Saya merasa tidak memfitnah JK, tapi adalah bentuk anak bangsa menyikapi masalah bangsa kita,” kata Silfester kepada
    Kompas.com
    , Senin (29/5/2017) silam.
    Pada 2019, Silfester divonis 1,5 tahun penjara atas perbuatannya. Namun hingga kini, ia belum menjalani hukuman tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung: Silfester Matutina Harus Segera Ditahan karena Kasus Sudah Inkrah Nasional 4 Agustus 2025

    10 Terancam Ditahan Kejari di Kasus Fitnah Jusuf Kalla, Silfester Matutina: Enggak Masalah… Megapolitan

    Terancam Ditahan Kejari di Kasus Fitnah Jusuf Kalla, Silfester Matutina: Enggak Masalah…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina mengaku siap jika nantinya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla.
    Pernyataan tersebut disampaikan Silfester usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7, Joko Widodo, di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).
    “Enggak ada masalah. Intinya, kan saya sudah menjalankan proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimanakah prosesnya,” ujar Silfester Matutina.
    Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, relawan Jokowi itu mengaku tidak langsung bertolak ke Kejari Jaksel.
    “Oh enggak, belum ya. Nanti kita atur dulu,” tutur dia.
    Dalam kesempatan ini, rekan Silfester sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradi), Ade Darmawan, mengonfirmasi bahwa Silfester belum menerima surat eksekusi dari Kejari Jaksel.
    “Belum ada suratnya,” tegas Ade Darmawan.
    Dilansir dari
    Tribunnews.com
    , Kejaksaan Agung (Kejagung) buka suara terkait belum ditahannya Silfester Matutina dalam kasus fitnah terhadap Jusuf Kalla, padahal sudah divonis sejak 2019 lalu.
    Solmet sendiri merupakan organisasi relawan Jokowi pada masa pemilu yang lalu.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, mengungkapkan, Silfester bakal diperiksa oleh Kejari Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).
    Dia mengatakan, jika Silfester tidak memenuhi panggilan, dipastikan akan ditahan.
    “Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, diundang yang bersangkutan. Kalau enggak diundang ya silakan (dieksekusi atau ditahan). Harus dieksekusi,” katanya di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin siang.
    Anang menegaskan, karena vonis telah inkrah, maka tidak ada alasan untuk tidak menahan Silfester.
    “Harus segera (ditahan) kan sudah inkrah. Kita nggak ada masalah semua,” ujarnya.
    Adapun Silfester dilaporkan kuasa hukum Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri pada Mei 2017.
    Silfester dianggap melontarkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Kalla atas orasinya. Namun, Silfester menganggap ucapannya itu tak bermaksud memfitnah Kalla.
    “Saya merasa tidak memfitnah JK, tapi adalah bentuk anak bangsa menyikapi masalah bangsa kita,” ujar Silfester kepada Kompas.com, Senin (29/5/2017).
    Dua tahun berselang atau pada 2019, Silfester divonis 1,5 tahun penjara atas kasus tersebut. Namun, sampai saat ini Silfester belum menjalani vonis hukumannya yang diterimanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Nur Terdakwa Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dapat Amnesti Prabowo Nasional 4 Agustus 2025

    Gus Nur Terdakwa Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dapat Amnesti Prabowo Nasional 4 Agustus 2025

    Gus Nur Terdakwa Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Dapat Amnesti Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan
    amnesti
    untuk Sugi Nur Raharja alias
    Gus Nur
    , selaku terpidana kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan
    ijazah palsu
    Presiden Ke-6 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Hal itu termuat dalam salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian
    Amnesti
    kepada 1.178 terpidana/narapidana tanggal 1 Agustus 2025.
    “SUGI NUR RAHARJA ALS
    GUS NUR
    ,” demikian dilansir dari Keppres tersebut, dikutip Senin (4/8/2025).
    Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana.
    Amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuatan badan-badan perwakilan.
    Hak prerogatif presiden terdapat dalam Pasal 14 UUD 1945.
    Gus Nur bersama Bambang Tri Mulyono kena kasus setelah membuat podcast yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi di kanal YouTube.
    Podcast itu berjudul “Gus Nur: Mubahalah Bambang Tri di Bawah Al-Qur’an”, diunggah di kanal YouTube Gus Nur 13 Official pada 26 September 2022 dan 27 September 2022.
    Sebagaimana pleidoinya, Gus Nur menyatakan dirinya tidak bersalah karena dalam podcast tersebut Gus Nur bertindak sebagai tuan rumah sedangkan Bambang Tri adalah narasumber podcast.
    Pda 18 April 2023, Gus Nur atau Sugi Nur Raharja divonis hakim Pengadilan negeri Kota Surakarta dengan hukuman 6 tahun penjara.
    Pasal yang dikenakan adalah Pasal 14 Ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 berisi berita bohong yang membuat keonaran, jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana.
    5 Mei 2023 lalu, Gus Nur yang kena kasus ujaran kebencian, penistaan agama, dan UU ITE ini mengajukan memori banding atas vonisnya.
    Pihak Gus Nur menolak vonis hakim yakni 6 tahun penjara yang disamakan dengan terdakwa lainnya, yakni Bambang Tri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kronologi Salah Isi BBM di SPBU Kembangan, 8.000 Kiloliter Solar Masuk Tangki Pertalite Megapolitan

    3 Kronologi Salah Isi BBM di SPBU Kembangan, 8.000 Kiloliter Solar Masuk Tangki Pertalite Megapolitan

    Kronologi Salah Isi BBM di SPBU Kembangan, 8.000 Liter Solar Masuk Tangki Pertalite
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kesalahan terjadi di SPBU 34.116.12 Kembangan, Jakarta Barat, Senin (4/8/2025), ketika tangki penyimpanan Pertalite tercampur Bio Solar akibat kelalaian teknis saat pembongkaran BBM dari mobil tangki.
    Manajer SPBU, Ramses Sitorus, menjelaskan, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11.49 WIB, saat pengawas SPBU melakukan pembongkaran isi mobil tangki ke tangki timbun.
    “Mobil tangki itu berisi Bio Solar, tapi pengawas salah memasang pia. Selangnya justru disambungkan ke tangki Pertalite, sehingga tangki Pertalite tercemar,” ujar Ramses, dikutip dari tayangan YouTube
    Kompas.com Reporter On Location
    , Senin. 
    Akibat kelalaian tersebut, sebanyak 8.000 liter Bio Solar tercampur ke dalam tangki penyimpanan Pertalite dan didistribusikan ke kendaraan konsumen.
    Pihak SPBU menyatakan telah menutup sementara penjualan Pertalite dan melakukan pengosongan (vakum) tangki guna mencegah kerusakan lebih lanjut.
    “Kami sudah lapor ke Pertamina dan lakukan penanganan. Konsumen yang sudah datang kami ganti biaya bengkel dan beri kompensasi. Kalau masih ada yang merasa dirugikan, kami tetap terbuka,” tutur Ramses.
    Ia menegaskan, insiden ini bukan disengaja, melainkan murni kesalahan prosedur internal.
    SPBU juga menyatakan tetap bertanggung jawab atas kerusakan motor yang terjadi maksimal tujuh hari setelah pengisian BBM tercemar.
    Sejumlah pengendara mengeluhkan motornya mogok tak lama setelah pengisian BBM. Salah satunya Anto, warga Kembangan, yang mengisi Pertalite senilai Rp 25.000.
    “Baru jalan belum 10 meter, motor brebet. Saya bawa ke bengkel, dicek ternyata isinya Solar. Langsung saya balik ke SPBU dan mereka tanggung jawab,” ujar Anto.
    Kasus serupa juga dialami Pisondiwan, pengemudi ojek online. Sepeda motornya mogok setelah 100 meter meninggalkan SPBU Kembangan.
    “Isi Pertalite jam 11 siang, tapi motor cuma jalan 100 meter langsung mati. Knalpot ngebul dan motor nggak bisa nyala lagi,” kata Pisondiwan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pedagang Pasar Barito Tolak Relokasi, Teriak Minta Pramono Turun Tangan

    Pedagang Pasar Barito Tolak Relokasi, Teriak Minta Pramono Turun Tangan

    Pedagang Pasar Barito Tolak Relokasi, Teriak Minta Pramono Turun Tangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah petugas Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan, mendatangi
    Pasar Burung Barito
    untuk menempelkan surat pernyataan persetujuan pengosongan kios dan relokasi pedagang pada Senin (4/8/2025) siang.
    Lurah Kramat Pela, Achmad Syarief, juga ikut dalam kegiatan tersebut.
    Adapun surat itu berisi pernyataan pengosongan kios secara sukarela. Tidak ada tenggat waktu kapan para pedagang harus mengosongkan kios.
    Di bagian akhir surat, terdapat kalimat yang berbunyi rencana pembongkaran pasar oleh pihak kecamatan.
    Mulanya, dua orang petugas kelurahan mendatangi kios-kios di deretan depan yang mayoritas merupakan warung makan. Petugas menempel surat itu ke kios-kios yang kosong. 
    Mereka meminta Gubernur Jakarta, Pramono Anung, datang langsung ke Pasar Burung Barito dan berdiskusi bersama pedagang terkait rencana relokasi ini.
    “Gubernur belum turun di sini, Pak! Peduliin masyarakat, Pak! Kami UMKM juga!” teriak salah satu pedagang.
    Baru menempel surat ke beberapa kios, Tim Advokasi Solidaritas Pemasok dan Pedagang Pasar (SP3) Barito mendatangi para petugas kelurahan.
    Mewakili pedagang, tim advokasi menyerukan penolakan pengosongan kios. Tak lama, petugas kelurahan meninggalkan lokasi. 
    “Intimidasi terjadi sebelum tim advokasi mengetahui. Setelah para advokasi tahu, dari kelurahan dan kecamatan mundur dan pulang secara perlahan-lahan,” kata Doly Daely, salah satu kuasa hukum dari Tim Advokasi SP3 saat dikonfirmasi.
    Sementara, surat berisi pernyataan pengosongan kios dan pembongkaran pasar yang sempat ditempel ke kios-kios pedagang langsung dicopot oleh tim kuasa hukum.
    “(Surat) akan kami laporkan ke Ombudsman,” kata Doly.
    Selain menempel surat ke kios kosong, petugas kelurahan juga disebut meminta tanda tangan persetujuan pengosongan kios dan pembongkaran pasar langsung ke para pedagang yang datang ke lokasi. Sedikitnya ada 11 pedagang yang telah memberikan tanda tangan.
    Yati (60), salah satu pedagang, mengaku diminta membubuhkan tanda tangannya di selembar kertas kosong. Menurut Yati, petugas meminta tanda tangan untuk mendata pedagang.
    “Dia bilangnya buat pendataan pedagang, bukan buat mengosongkan (kios),” kata Yati kepada
    Kompas.com
    , Senin (4/8/2025).
    Yati mengaku terpaksa membubuhkan tanda tangannya lantaran petugas kelurahan yang mendatanginya bukan cuma satu orang. Selain itu, sebelum Yati, ada pedagang lain yang sudah dimintai tanda tangan.
    “Tadinya cuma dua, terus tiba-tiba dikerubungin warung saya, ya jadinya kan enggak nyaman,” ujarnya.
    Yati baru menyadari tanda tangan itu ia bubuhkan sebagai persetujuan pengosongan kios dan pembongkaran pasar ketika ia membaca surat yang ditempel di kios lain yang sudah kosong.
    “Pas saya baca isi suratnya, saya kaget,” ungkap dia.
    Sementara, Kepala Paguyuban Pedagang
    Pasar Barito
    , Karno (64), berharap pengosongan kios dan pembongkaran pasar ditunda. Pasalnya, Pasar Burung Barito menjadi tempat bagi banyak pedagang menggantungkan hidup. 
    “Kalau hasilnya hasilnya ditangguhkan, ini kawan-kawan pedagang bakal syukuran, potong kambing. Mudah-mudahan ditangguhkan ya Pak Gubernur ada ya hati nuraninya,” ucap Karno.
    Sebagai informasi, rencana pembongkaran Pasar Burung Barito berkaitan dengan proyek pembangunan Taman Bendera Pusaka di wilayah tersebut. Rencananya, pedagang bakal direlokasi ke wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
    Adapun proyek relokasi ini merupakan bagian dari rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas ruang terbuka hijau (RTH).
    Taman Bendera Pusaka nantinya akan menggabungkan tiga taman yang sudah ada sebelumnya, yakni Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Proyek taman Bendera Pusaka tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2025.
    Pemerintah menyebut taman ini akan menjadi ruang publik baru yang ikonik. Saat Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara, Taman Bendera Pusaka diharapkan menjadi simbol identitas baru Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN, mengingat gedung Sekretariat ASEAN berada di kawasan tersebut.
    “Jadi, ini adalah untuk menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat transportasi dan perbelanjaan, dan yang kedua sebagai City ASEAN. Jadi, rencananya taman itu akan menunjang taman-taman di ASEAN yang ada di wilayah Jakarta Selatan,” kata Walikota Jakarta Selatan, M. Anwar, di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Targetkan 53 Juta Siswa Ikut Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Megapolitan 4 Agustus 2025

    Pemerintah Targetkan 53 Juta Siswa Ikut Cek Kesehatan Gratis di Sekolah Megapolitan 4 Agustus 2025

    Pemerintah Targetkan 53 Juta Siswa Ikut Cek Kesehatan Gratis di Sekolah
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Sebanyak 53 juta siswa ditargetkan sebagai penerima manfaat program
    Cek Kesehatan Gratis
    (CKG) yang digelar di sekolah-sekolah.
    Kepala Komunikasi Kepresidenan RI,
    Hasan Nasbi
    menjelaskan, program ini menyasar para pelajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan sederajat. Tujuannya sebaga deteksi dini terkait masalah kesehatan.
    “Pemerintah jemput bola, datang ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kesehatan anak-anak sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan yang sederajat,” ujar Hasan Nasbi di SMAN 6 Tangsel, Pamulang, Tangsel, Senin (4/8/2025).
    Hasan menjelaskan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mencakup sejumlah aspek, antara lain uji kebugaran hingga pemeriksaan darah dan gigi.
    Awalnya, para siswa diminta untuk cek kebugaran dengan lari sejauh 1,6 kilometer. Kemudian, dilanjutkan dengan
    screening
    seperti absensi, cek berat badan, tinggi badan, lingkar perut, dan tensi.
    Kemudian, siswa yang sudah melewati
    screening
    , diarahkan ke ruangan kedua, yaitu pemeriksaan darah.
    Di ruangan ini, para siswa dicek terkait gula darah, kadar hemoglobin, gizi, mata, gigi, dan telinga. Terakhir, para siswa diminta input data.
    Adapun pengecekan kesehatan di SMAN 6 Tangsel melibatkan dokter dari Puskesmas Pamulang.
    “Kita ingin membentuk kebiasaan baru dan anak-anak tahu menjaga kebuagaran sehingga nanti kita datang ke fasilitas kesehatan itu tidak lagi ketika sakit tapi ketika sehat,” kata dia.
    Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kementerian Kesehatan, Asnawi menambahkan, program ini juga bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat soal pelayanan kesehatan.
    “Kita ingin masyarakat tahu sejak awal apakah memiliki faktor risiko terhadap penyakit. Kalau ditemukan sedini mungkin, bisa segera diintervensi dan tidak berkembang menjadi lebih parah,” ujar Asnawi.
    Jika ditemukan indikasi gangguan kesehatan, siswa akan dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit, tergantung pada tingkat kebutuhan penanganan.
    Adapun pemeriksaan di puskesmas bersifat gratis, sementara rujukan ke rumah sakit akan difasilitasi menggunakan BPJS.
    Sebagai informasi, program CKG di sekolah akan berlangsung hingga akhir Desember 2025, dengan pelaksanaan dilakukan secara bergilir oleh petugas kesehatan dari dinas kesehatan masing-masing daerah.
    “Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar,” jelas Hasan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kronologi Salah Isi BBM di SPBU Kembangan, 8.000 Kiloliter Solar Masuk Tangki Pertalite Megapolitan

    Tangki Pertalite Tercemar Solar, SPBU Kembangan Tutup Penjualan dan Ganti Rugi Megapolitan 4 Agustus 2025

    Tangki Pertalite Tercemar Solar, SPBU Kembangan Tutup Penjualan dan Ganti Rugi
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – SPBU 34.116.12 di kawasan
    Kembangan
    ,
    Jakarta Barat
    , menghentikan sementara penjualan bahan bakar jenis Pertalite setelah diketahui tangkinya tercemar Bio Solar.
    Manajer SPBU, Ramses Sitorus, menjelaskan bahwa pencemaran terjadi karena kesalahan teknis saat proses pembongkaran bahan bakar dari mobil tangki.
    “Pukul 11.49 WIB, pengawas kami melaporkan kesalahan saat membongkar mobil tangki berisi Bio Solar,” kata Ramses dikutip dari tayangan
    Kompas.com Reporter On Location
    , Senin (4/8/2025).
    Saat itu, terjadi kesalahan pemasangan selang yang seharusnya disambungkan ke tangki Bio Solar, namun justru terhubung ke tangki Pertalite, sehingga menyebabkan bahan bakar tersebut tercemar.
    Akibat kelalaian tersebut, sekitar 8.000 kiloliter Bio Solar tercampur ke dalam tangki Pertalite.
    Kejadian tersebut menyebabkan sejumlah kendaraan konsumen mogok tak lama setelah pengisian bahan bakar.
    Setelah menerima laporan dari pengendara yang motornya mogok, pihak SPBU segera menghentikan penjualan Pertalite untuk mencegah dampak lebih luas.
    “Kami langsung menutup penjualan Pertalite dan melakukan proses vakum tangki. Kami juga sudah melaporkan kejadian ini ke Pertamina,” ujar Ramses.
    Selain itu, Ramses juga memastikan, pihaknya bertanggung jawab atas insiden tersebut.
    “Bagi konsumen yang sudah datang, kami ganti biaya bengkel. Dan jika masih ada yang merasa dirugikan, kami siap memberikan kompensasi,” tegasnya.
    Beberapa konsumen mengeluhkan kerusakan pada motornya setelah pengisian BBM.
    Seorang warga bernama Anto mengaku, motornya mogok tidak lama setelah mengisi bahan bakar.
    “Baru jalan sekitar 10 meter, motor langsung brebet. Setelah dicek di bengkel, ternyata isi tangki saya Solar, bukan Pertalite,” katanya.
    Pengendara ojek online (ojol) bernama Pisondiwan juga mengalami hal serupa. Motornya mogok setelah 100 meter dari SPBU tempat mengisi BBM.
    “Isi Pertalite, tapi ternyata Solar. Motor saya mati total dan knalpot langsung ngebul,” kata Anto.
    Ia menyebut
    SPBU Kembangan
    bersedia mengganti kerugian termasuk pendapatan hariannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat Nasional 4 Agustus 2025

    Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat Nasional 4 Agustus 2025

    Komdigi Mulai Proses Penyediaan Internet 100 Mbps untuk 200 Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur
    internet
    berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar di 200
    Sekolah Rakyat
    .
    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi Digital (
    Komdigi
    ), Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwa pemasangan jaringan tersebut sudah mulai berjalan.
    “Sudah berproses sekarang. Teman-teman itu sudah berproses. Bahkan teman-teman dari Balmon (Balai Monitoring) sudah meninjau langsung ke sekolah-sekolah yang ada di sekitar Sekolah Rakyat,” ujar Toni usai meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CGK) di SMPK Penabur Gading Serpong Tangerang, Senin (4/7/2025).
    Ia menjelaskan bahwa penyediaan akses internet ini bertujuan agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih lancar dan terjangkau.
    “
    Internet
    100 Mbps ini kapasitas yang diharapkan untuk menunjang pembelajaran,” kata dia.
    “Tujuannya agar internet bisa lebih terjangkau,
    affordable
    dari sisi tarif, dan kapasitasnya memadai,” jelasnya.
    Menurut Toni, tidak menutup kemungkinan bahwa kapasitas internet bisa ditingkatkan lebih dari 100 Mbps, tergantung pada kebutuhan masing-masing sekolah dan masyarakat sekitarnya.
    Pada tahap awal hingga Juli 2025, proyek pengadaan infrastruktur ini akan mencakup 100 Sekolah Rakyat.
    Toni bilang, Balai Monitor (Balmon) telah melakukan pemetaan infrastruktur di lapangan, dan sebagian besar lokasi sekolah sudah berdekatan dengan
    Optical Distribution Point
    (ODP).
    “Paling jauh jaraknya hanya sekitar 400 meter dari titik sekolah ke ODP,” jelasnya.
    Sebagian besar ODP tersebut dimiliki oleh operator telekomunikasi tetap (
    fixed broadband
    ), termasuk Telkom dan operator lainnya, terutama di wilayah perkotaan.
    Toni menambahkan bahwa pembiayaan infrastruktur telah disepakati bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Nanti tinggal Kemensos datang dan koordinasi dengan operator, dan juga dengan Komdigi, lalu akan dipasang,” katanya.
    Untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik, pemerintah menyiapkan solusi melalui teknologi satelit.
    Ia juga memastikan bahwa secara umum, kapasitas dan
    bandwidth
    internet di wilayah perkotaan sudah cukup memadai dan tidak akan menjadi kendala dalam implementasi program ini.
    “Kalau daerah-daerah seperti sekarang perkotaan itu semuanya aman, bagi kapasitas internet dan juga kapasitas bandwidth yang disiapkan oleh para operator,” kata dia.
    “Kalau diukur dari sisi kapasitas, artinya disini sudah mencukupi. Jadi tidak ada isulah untuk internet,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keluarga di Bekasi Tinggal di Rumah Ambles, Hidup dalam Ancaman Roboh dan Banjir Megapolitan 4 Agustus 2025

    Keluarga di Bekasi Tinggal di Rumah Ambles, Hidup dalam Ancaman Roboh dan Banjir Megapolitan 4 Agustus 2025

    Keluarga di Bekasi Tinggal di Rumah Ambles, Hidup dalam Ancaman Roboh dan Banjir
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Kecemasan dan rasa takut terus menghantui keluarga Maryani yang menempati sebuah
    rumah kontrakan
    di RT 01 RW 08, Kampung Sawah, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan
    Bekasi
    Barat, Kota Bekasi.
    Rasa waswas itu muncul karena kondisi rumah kontrakan yang mereka huni mengalami penurunan tanah hingga satu meter dalam beberapa tahun terakhir.
    Akibatnya, struktur bangunan menjadi rapuh dan membahayakan keselamatan penghuni.
    “Khawatirnya kalau hujan gede campur angin, takutnya pas tidur tiba-tiba roboh,” ujar Maryani, atau akrab disapa Yani, saat ditemui di rumah kontrakannya, Senin (4/8/2025).
    Rumah berukuran 10 x 60 meter itu terbagi menjadi dua pintu kamar kontrakan. Satu pintu lainnya disewa oleh keluarga lain.
    Salah satu pintunya ditempati keluarga Yani yang tinggal bersama suaminya, Wismo (45), serta dua putrinya, Siska Setiangingsih (13) dan Mutia Azahra Salsabila (11). Mereka telah menempati rumah tersebut sejak 2007.
    Menurut Yani, saat pertama menempati rumah itu, posisi bangunan masih berada sekitar dua meter di atas permukaan tanah.
    Namun seiring waktu, tanah perlahan turun dan membuat jarak antara atap rumah dengan tanah semakin sempit. Saat ini, tinggi plafon rumah hanya sekitar 180 sentimeter dari permukaan tanah.
    Penurunan itu membuat rumah tampak seperti amblas ke dalam tanah bak ditelan bumi.
    Keluarga Yani bahkan harus menundukkan kepala setiap kali hendak masuk ke halaman rumah, agar tidak terbentur plafon halaman yang terlalu rendah.
    Kondisi rumah yang rendah juga membuat mereka rentan terdampak banjir. Hampir setiap bulan rumah mereka tergenang air, terlebih saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
    “Bisa sebulan sekali (
    kebanjiran
    ), tapi paling parah yang dulu sampai tiang enggak kelihatan, itu kami ngungsi,” kata Yani.
    Meski hidup dalam kondisi yang membahayakan, keluarga Yani tetap bertahan.
    Alasannya, biaya sewa rumah kontrakan yang tergolong murah, yakni hanya Rp 200.000 per bulan. Pendapatan suaminya sebagai kuli bangunan pun tidak mencukupi untuk menyewa rumah di tempat lain.
    “Kalau harapan ada dari dulu, kalau seandainya kami dapat bantuan, ibaratnya pindah kontrakan yang layak. Paling itu, tapi sampai sekarang belum ada,” imbuh dia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.