Author: Kompas.com

Fakta-Fakta Penumpang Lion Air Teriak Bom di Pesawat: Kesal Soal Bagasi Megapolitan 5 Agustus 2025

Fakta-Fakta Penumpang Lion Air Teriak Bom di Pesawat: Kesal Soal Bagasi
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
Seorang penumpang pria berinisial H (42) membuat kehebohan di dalam kabin pesawat Lion Air JT-308 rute Jakarta (CGK) menuju Kualanamu, Sumatera Utara (KNO) lantaran berteriak ada bom saat pesawat tengah bersiap mengudara dari Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Sabtu (2/8/2025).
Akibat insiden tersebut, seluruh penumpang harus dievakuasi, penerbangan tertunda, sampai akhirnya H ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.
Kejadian bermula dari laporan salah satu penumpang pesawat yang duduk di kursi 6D dan 6E. Mereka mengaku mendengar H menyebut kata bom sambil memainkan pemantik api.
Merasa tidak nyaman, mereka melaporkan peristiwa tersebut kepada pramugari. Setelah itu, pramugari memeriksa H dan meminta klarifikasi hingga tiga kali sebelum melapor ke Senior Flight Attendant (SFA).
Informasi kemudian diteruskan kepada kapten penerbangan yang memutuskan kembali ke apron dan menurunkan semua penumpang.
“Dalam rekaman itu bisa kita lihat tersangka menyampaikan kata bom sampai tiga kali. Itu membuat kegaduhan di dalam pesawat dan juga di masyarakat,” ujar Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Ronald Sipayung, Senin (4/8/2025).
Sempat beredar kabar bahwa kemarahan H dipicu keterlambatan penerbangan. Namun, Ronald menegaskan, keterlambatan bukan pemicu utama.
Sejak awal H tidak mempermasalahkan terkait penerbangan yang mengalami keterlambatan atau
delay
. Namun, sejak turun dari Merauke, dia terus-menerus menanyakan soal bagasinya kepada kru.
“Saat di Jakarta, dia sempat emosi kepada kru saat kembali bertanya soal bagasi. Di situlah emosinya tersulut,” kata Ronald.
Padahal, berdasarkan pengecekan, bagasi milik H sebenarnya sudah berada di pesawat yang sama menuju Kualanamu.
Akibat pernyataan H, penerbangan Lion Air JT-308 harus ditunda sekitar tiga jam. Seluruh penumpang di dalam pesawat tersebut diturunkan
untuk pemeriksaan ulang bersama seluruh bagasi.
Dengan adanya insiden itu, pihak Lion Air pun mengganti pesawat dari Boeing 737-900 MAX PK-LRG ke Boeing 737-900ER PK-LSW demi menjamin keamanan penumpang.
“Jadi pesawatnya benar-benar baru, penumpangnya dipindahkan semua. Ini untuk menjamin kenyamanan dan keamanan,” ujar Corporate Lawyer Lion Air, Yuridio Tirta.
Polisi menetapkan H sebagai tersangka berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Selain itu, polisi juga telah memeriksa delapan saksi, menyita rekaman video, CCTV, serta barang bukti lainnya.
“Kami sudah lakukan pengecekan ataupun pemeriksaan urine. Hasilnya negatif terhadap zat berbahaya, kemudian pemeriksaan alkohol juga negatif,” kata dia.
Meskipun begitu, polisi menduga ada gangguan emosional terhadap H.
“Ada pertanyaan yang dijawab, tapi ada juga yang jawabannya tidak nyambung,” imbuh dia.
Oleh sebab itu, polisi akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap H yang akan dilakukan di RS Polri dengan melibatkan tim ahli.
Meski sempat membuat heboh, polisi memastikan insiden ini tidak berkaitan dengan aksi terorisme.
“Tidak ditemukan indikasi keterkaitan dengan organisasi teroris. Bagasinya juga hanya berisi pakaian, tidak ada barang ilegal,” ucap Ronald.
Keluarga dari H pun telah dipanggil dari Sumatera Utara untuk memberikan keterangan tambahan.
Polisi akan terus mendalami motif pribadi dan kondisi psikologis H sebelum melanjutkan proses hukum lebih lanjut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 08:42
Pemkot Bekasi Tetapkan Siaga Darurat Banjir hingga Longsor, Warga Diimbau Waspada Megapolitan 5 Agustus 2025

Pemkot Bekasi Tetapkan Siaga Darurat Banjir hingga Longsor, Warga Diimbau Waspada
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menetapkan status siaga darurat bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor hingga akhir Agustus 2025.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi Priadi Santoso membenarkan penetapan status siaga darurat tersebut.
“Benar,” kata Priadi kepada
Kompas.com
, Selasa (5/8/2025).
Penetapan tersebut merujuk pada Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 400.9.10/Kep.448-BPBD/VII/2025 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem, dan Tanah Longsor di Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.
Pertimbangan penetapan status siaga darurat merujuk hasil curah hujan Badan Meterologi, Klimatalogi, dan Geofisika (BMKG) di sebagian wilayah Jawa Barat.
BMKG memprediksi terjadi hujan tingg, dan sangat tinggi yang berpotensi menimbulkan bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, dan tanah longsor, termasuk di wilayah Kota Bekasi.
Menindaklanjuti penetapan status siaga darurat, BPBD Kota Bekasi mengimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, angin kencang, dan longsor.
Warga juga diminta menjaga kebersihan saluran air dan lingkungan, menyimpan dokumen penting di tempat aman, serta diimbau melapor ke BPBD jika terjadi situasi darurat dengan menghubungi
call center
: 0821-2349-9719.
”
Status siaga darurat ini ditetapkan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi besar, seperti banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor yang masih dapat terjadi di tengah kemarau yang mundur dan cenderung bersifat basah,”
tulis BPBD Kota Bekasi dalam unggahan Instagram-nya, @bpbd.kotabekasi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 08:17
Cerita Keluarga di Bekasi Hidup Terimpit di Rumah yang "Ditelan Bumi" dan Diselimuti Ancaman Megapolitan 5 Agustus 2025

Cerita Keluarga di Bekasi Hidup Terimpit di Rumah yang “Ditelan Bumi” dan Diselimuti Ancaman
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 01/RW 08, Kampung Sawah, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam kondisi memprihatinkan.
Bangunan berdiameter lebar 10 meter dan panjang 60 meter itu ambles bak ditelan bumi dalam beberapa tahun terakhir.
Penurunan tanah diperkirakan mencapai satu meter, membuat jarak plafon rumah menjadi sangat rendah, hanya sekitar 180 sentimeter dari permukaan tanah.
Meski tak layak, rumah kontrakan tersebut tetap dihuni oleh dua keluarga yang mengisi dua sekat ruangan berbeda.
Salah satu penyewa rumah tersebut adalah Maryani (39) yang tinggal bersama sang suami, Wismo (45), dan dua putrinya, Siska Setiangingsih (13) dan Mutia Azahra Salsabila (11).
Yani, sapaan akrab Maryani, mengaku sudah menyewa rumah kontrakan milik Wahidun, warga asal Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sejak 2007.
Saat itu, kondisi bangunan rumah masih normal dan belum “tenggelam” akibat kontur tanah yang tak stabil.
“Saya di sini sejak 2007, sebelum suami menikah sudah di sini, ketinggian rumah dua meter lebih,” ujar Yani saat ditemui di lokasi, Senin (4/8/2025).
Yani menyebut, rumah kontrakannya mengalami penurunan secara perlahan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan atap rumah sangat dekat dengan permukaan tanah.
Saking rendahnya atap, Yani harus menundukkan kepalanya setiap hendak memasuki halaman rumah agar tidak terbentur plafon.
Selain itu, bangunan rumah juga mulai rapuh. Hal ini disebabkan karena rumah tesebut terus-menerus tergerus tanah hingga membuat kondisi bangunan tak lagi kokoh.
“Makanya kalau buka pintu enggak bisa kencang, kalau buka pintu kencang takutnya roboh. Jadinya, kita pelan-pelan nutup pintu karena sudah pada rapuh,” kata Yani.
Kondisi bangunan yang rapuh membuat Yani dan keluarganya dihantui ketakutan setiap hari.
Saat malam tiba, mereka tak bisa beristirahat dengan tenang karena khawatir rumahnya tiba-tiba ambruk akibat diterjang hujan dan angin kencang.
“Bahkan kemarin di dapur balok sempat jatuh,” katanya.
Posisi lantai yang rendah membuat rumah kontrakan yang ditempati Yani sering kebanjiran, bahkan hampir setiap bulan.
Hal ini membuat mereka selalu ketar-ketir setiap hujan deras mengguyur.
“Bisa sebulan sekali (kebanjiran), tapi paling parah yang dulu sampai tiang enggak kelihatan, itu kita ngungsi,” ucap dia.
Meski demikian, keluarga Yani memilih bertahan di rumah tersebut. Faktor biaya sewa yang murah menjadi alasannya bertahan.
“Di sini Rp 200.000 per bulan,” kata Yani.
Selain itu, kata Yani, pendapatan suaminya dari bekerja sebagai kuli bangunan tak memungkinkan ia dan keluarga menyewa rumah di lokasi lain.
Karena itu, Yani dan keluarga memilih bertahan dan berharap pemerintah membantu merelokasi mereka.
“Kalau harapan ada dari dulu, kalau seandainya kita dapat bantuan, ibaratnya pindah kontrakan yang layak. Paling itu, tapi sampai sekarang belum ada,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 08:10
Jalan Alternatif Baru ke Puncak Terus Dirampungkan, Bisa Hindari Macet di Pusat Kota Bogor Megapolitan 5 Agustus 2025

Jalan Alternatif Baru ke Puncak Terus Dirampungkan, Bisa Hindari Macet di Pusat Kota Bogor
Penulis

BOGOR, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengebut pembangunan Jalan R3 sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan parah di pusat kota Bogor, seperti kawasan Tajur.
Jalan ini diproyeksikan menjadi rute alternatif penting bagi kendaraan dari arah Puncak dan Sukabumi yang selama ini harus melintasi titik-titik padat seperti Tajur dan Pajajaran.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa betonisasi tahap lanjutan sepanjang 350 meter dari Katulampa Bulet ke Katulampa Ciliwung akan dilaksanakan tahun ini.
“Tahun ini kami lanjutkan betonisasinya kurang lebih 350 meter. Kemudian tahun depan kami upayakan sampai dengan batas jembatan Ciliwung,” ujarnya, dikutip dari Tribun Bogor, Sabtu (2/8/2025).
Dedie menegaskan bahwa Jalan R3 bukan sekadar proyek jalan biasa, melainkan bagian dari infrastruktur strategis yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kota Bogor.
Rute ini diharapkan bisa langsung menghubungkan kendaraan dari arah Puncak dan Sukabumi ke kawasan Warung Jambu, tanpa harus masuk ke kawasan Sisesa atau pusat kota.
“Kalau ini terwujud, maka beban Jalan Tajur yang selama ini langsung menusuk ke Pajajaran bisa diurai. Masyarakat yang datang dari wilayah Puncak, Sukabumi tidak perlu masuk ke Sisesa, tapi bisa langsung ke Warung Jambu,” jelas Dedie.
Meski beberapa segmen telah selesai dibangun, Pemkot Bogor masih menghadapi tantangan dalam pembebasan lahan, terutama di ruas Sindangrasa–Wangun.
Menurut Dedie, masih ada sekitar 1,47 hektar lahan yang belum dibebaskan, terdiri dari beberapa bidang milik warga.
“Secara keseluruhan, kalau yang di Katulampa Bulet sampai batas Katulampa Ciliwung itu sudah selesai. Yang belum itu dari Sindangrasa sampai Wangun, sekitar 1,47 hektar. Mudah-mudahan keuangan daerahnya sehat dan bisa kita alokasikan untuk pembebasan lahannya,” ungkapnya.
Salah satu bagian paling krusial dari proyek Jalan R3 adalah pembangunan jembatan dua jalur di atas Sungai Ciliwung.
Jembatan ini dirancang dengan spesifikasi lebar 32 meter dan bentangan lebih dari 60 meter, menjadikannya salah satu konstruksi besar dalam proyek ini.
“Tantangan kami adalah membangun jembatan dengan lebar 32 meter dan bentangan lebih dari 60 meter. Itu tentunya butuh anggaran yang tidak sedikit. Maka kita sedang review DED-nya,” kata Dedie.
Ia menambahkan, Pemkot akan segera menyelesaikan dokumen perencanaan teknis (DED) dan meminta rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR.
Ini menjadi prasyarat sebelum pengajuan pembiayaan ke pemerintah pusat.
Dalam menghadapi tantangan anggaran, Dedie membuka peluang untuk mengusulkan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Namun, ia menekankan bahwa semua proses administratif dan teknis harus diselesaikan terlebih dahulu.
“Kami mencari peruntungan, siapa tahu pemerintah pusat bisa membiayai. Tapi yang penting, seluruh proses administrasi dan syarat teknis kita selesaikan lebih dulu. Setelah itu baru kita ajukan untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pusat,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 08:08
Republik Srimulat

Republik Srimulat
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
LANGIT
boleh kelabu, jalan boleh berlubang, tetapi tawa masih memantul dari dinding—seolah menolak retak.
Di sudut-sudut kota, radio tua kadang memutar lakon
Srimulat
: ledakan guyon, jeda, tepuk tangan palsu yang terasa sungguh.
Ironisnya, riuh gelak itu kini seperti gema republik—yang di panggungnya pemerintah bergincu, oposisi berkumis palsu, dan khalayak menanti lucu.
Kita menatapnya, kadang malu, kadang maklum, sebab lelucon kerap lebih jujur daripada pidato kenegaraan.
Negara selalu membutuhkan teater. Ia membangun set: gedung parlemen bergaya futuristik dengan cat yang terkelupas; baliho berisi janji yang diulang sampai pudar; konferensi pers yang mengkilap, namun kata-katanya serupa suara gamelan patah.
Di panggung ini para aktor—menteri, juru bicara, influencer bersertifikat—menambahkan “selo” dan “cis” sebagai efek tertawa.

Seperti di Srimulat, kejanggalan sengaja dipelihara: logika dibalik, kesalahan dilupakan, dan penonton digiring percaya bahwa kekonyolan adalah takdir yang mempersatukan.
Tahun-tahun belakangan, parodi tak lagi sekadar cermin; ia menjadi alat
kekuasaan
. Satire diproduksi resmi—varietas “lucu tapi patuh”—agar kritik kehilangan gigi.
Ketika parlemen tergopoh mengejar tenggat undang-undang, publik disodori drama komedi: akrobat kursi rapat yang kosong, adu pantun di rapat pansus, selebgram diundang untuk “sosialisasi”.
Srimulat pernah membuat kita tertawa karena jarak antara panggung dan realitas; kini republik membuat kita khawatir karena jarak itu menghilang.
Di belakang lakon selalu ada sutradara. Ia tak tertawa; ia menghitung durasi, mengatur lampu, memutus siapa boleh bicara.
Kuasa di republik ini cenderung memilih mode lawak: menutup blunder dengan musik organ tunggal, mengganti skandal dengan gimik kuliner, atau mencuri fokus menggunakan topik “guyon” tentang penasihat spiritual presiden.
Kini, kekuasaan itu juga menghibur dengan hukum. Di tengah vonis yang baru saja dijatuhkan kepada seorang terdakwa korupsi, Istana menggelar pertunjukan lain: pemberian amnesti dan abolisi.
Bukan untuk para penyair pengkritik, bukan bagi aktivis pembela lingkungan, tetapi kepada mereka yang jejak pidananya terekam dalam gegap gempita persidangan.
Hukum dijahit ulang di ruang belakang, diserahkan dengan senyum. Bukan keadilan yang mengantar pulang, melainkan kuasa yang membebaskan.
Satu tanda tangan mengalahkan ribuan lembar berkas dakwaan. Seperti guyon Srimulat: salah bukan soal bukti, tapi siapa yang pegang mikrofon.
Dalam hening, korupsi berganti kostum menjadi amal, nepotisme menyerupai “legacy”, dan sensor dikemas sebagai “moderasi konten”.
Namun, panggung hidup karena penonton. Kita, para pembayar tiket yang dipungut lewat pajak, kerap tergoda ikut tertawa.
Ada rasa lega ketika komedi menanggalkan kemarahan. Tapi di antara derai tawa itu, ada sepasang mata anak muda yang baru di-PHK—dari 9,9 juta pengangguran terbuka menurut data BPS (Mei 2025); ada petani yang benihnya tergadai—di tengah utang sektor pertanian yang menembus Rp 82 triliun; ada perawat kontrak yang gagal jadi ASN—dari 160.000 tenaga kesehatan non-ASN yang masih menunggu kepastian.
Mereka ikut menepuk tangan, meski dalam hati penuh denting cemas.
Republik Srimulat membuat rakyat terhibur sesaat, lalu pulang membawa keresahan yang dilipat rapi di saku.
Srimulat lahir di era yang serba sumbing—masa ketika tertawa menjadi bentuk perlawanan halus.
Dalam desingan kontrol politik, mereka menyelipkan sindiran pada hegemoni feodal dan represi militer.
Kini, kita mewarisi memori itu, tapi lupa menggigit. Lelucon dibiarkan tanpa dendam: ia menguap sebagai hiburan
streaming
, bukan pengingat luka.
Padahal humor sejatinya tajam, seperti pisau dapur yang sanggup mengupas kesewenang-wenangan. Tanpa ingatan, tawa meluruh jadi tepuk tangan otomatis, kehilangan subversi.
Kebijakan hari ini kerap dibungkus kosa kata lucu: “pemutihan lahan”, “penataan ulang tarif”, “relaksasi pajak dosa”, “digitalisasi santai”. Bahasa meninabobokkan akal.
Seperti pernah disindir Goenawan Mohamad, kata-kata dapat membentuk pagar tak kasatmata yang membatasi cara kita melihat kenyataan.

Republik Srimulat mengganti debat serius dengan lelucon berbumbu slogan. Percakapan publik menari di atas jargon, sementara detail pasal diselipkan sunyi di lembar penjelasan. Ketika kata kehilangan beban, hukum pun kehilangan gravitasinya.
Ada ironi besar: semakin banyak panggung humor, semakin tipis ruang tertawa bebas. Komika dipanggil polisi—seperti Mamat Alkatiri yang dilaporkan karena materi lawaknya soal “polisi dan candaan narkoba” (Mei 2023); karikaturis ditangkap—seperti kasus “Putik” di Pamekasan (Januari 2024) yang sketsanya dianggap menghina tokoh publik; warga dituntut UU ITE karena unggahan meme.
Negara memproduksi candaan, tapi takut pada tawa yang tak ia kendalikan. Di sini, gelak tawa resmi adalah tanda kesetiaan; tawa liar dianggap makar.
Maka republik ini bagai badut yang melarang lelucon. Kita dipaksa tertawa pada waktu yang tepat, dengan volume yang diukur, demi menjaga kesepakatan sandiwara.
Meski begitu, harap berderak seperti kayu panggung tua. Di sela skenario, muncul generasi yang menyusun satire baru: kanal YouTube investigatif, puisi di media sosial, film indie yang menggulung fakta dalam absurditas.
Mereka mengembalikan fungsi humor sebagai lampu sorot, bukan sekadar kembang api. Dalam naskah baru itu, rakyat bukan hanya penonton; mereka penulis, sutradara, sekaligus auditor kebenaran.
Jika panggung resmi terus mengulang kelakar usang, publik akan menciptakan teater alternatif—tanpa gincu palsu dan tawa kalengan.
Republik Srimulat mungkin tak bisa menghapus derita, tetapi ia mengingatkan: ketawa adalah hak politik, dan guyon bisa lebih dalam dari pidato.
Ketika lakon kekuasaan semakin menyerupai dagelan, cara paling waras adalah menertawakan sekaligus menelanjangi.
Namun hari-hari ini, panggung itu menawarkan pertunjukan baru yang getir: seseorang divonis, dan tak lama kemudian dihapuskan oleh surat sakti dari Istana.
Abolisi tak pernah dibahas publik, amnesti tak sempat ditimbang publik. Dalihnya hukum, tapi lakonnya guyon. Seolah negara ini bersandiwara sampai akhir babak.
Lelucon yang baik tak berhenti pada
punchline
; ia mendorong kita bangkit, menata ulang panggung, menulis dialog yang lebih jujur.
Suatu hari, barangkali, kita menyaksikan pertunjukan baru—di mana tawa bukan kamuflase, melainkan tanda bahwa pemerintah dan rakyat sama-sama manusia. Dan ketika tirai tertutup, kita pulang tanpa rasa diperdaya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 08:04
Serba-serbi Cek Kesehatan Gratis di SMKN 26 Jakarta, Dihadiri Menpora dan Disambut Baik Siswa Megapolitan 5 Agustus 2025

Serba-serbi Cek Kesehatan Gratis di SMKN 26 Jakarta, Dihadiri Menpora dan Disambut Baik Siswa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo meninjau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi pelajar di SMK Negeri 26 Jakarta, Senin (4/8/2025).
Politikus Partai Golkar itu datang didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kunta Wibawa, serta Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto.
Setibanya di lokasi, Dito langsung memantau pelaksanaan tes kebugaran, salah satu rangkaian kegiatan dalam program CKG di sekolah.
Dalam tes tersebut, para siswa diminta berlari sejauh 1,6 kilometer untuk mengukur tingkat kebugaran mereka. Rute lari dalam tes kebugaran ini dilakukan dengan mengelilingi lapangan sekolah.
Setelah itu, para siswa menjalani pemeriksaan fisik yang meliputi tekanan darah, kesehatan mata, tinggi dan berat badan, kesehatan gigi, telinga, serta kadar gula darah.
Usai meninjau tes kebugaran, Menpora melanjutkan kunjungannya ke aula sekolah untuk menyaksikan langsung proses pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta.
Dito menegaskan pentingnya pelaksanaan CKG di sekolah sebagai sarana untuk penjaringan bibit atlet muda.
“Deteksi dininya dari fisik dan sampai kejiwaan. Kita juga bisa mengetahui antropometri nantinya
landscape
anak muda Indonesia,” ucap Dito, Senin.
Menurut dia, pemeriksaan kesehatan sejak dini diharapkan dapat memudahkan pencarian calon atlet potensial.
“Ini sesuai dengan yang kita harapkan dan ini sangat berguna untuk
scouting
juga. Jadi kita memiliki data potensi-potensi anak muda yang mungkin memiliki kemampuan fisik untuk menjadi atlet,” ungkap Dito.
Meski begitu, Dito menegaskan tujuan utama CKG adalah mendeteksi penyakit sejak dini agar dapat segera ditangani.
Kepala Puskesmas Kecamatan Pulogadung Titta Gusni Salim mengatakan, siswa-siswi SMK Negeri 26 Jakarta menjalani 14 jenis pemeriksaan dalam program CKG.
“Jadi diawal tadi pasti ada tes, jadi ada 14 pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan. Semua peserta didik itu dari SD, SMP, SMA itu akan dilakukan skrining kesehatan,” ungkap Titta.
Pemeriksaan diawali dengan tes kebugaran, yakni lari mengelilingi lapangan sekolah sejauh 1,6 kilometer menggunakan metode
Rockport
.
Setelah tes kebugaran, para siswa menjalani sejumlah pemeriksaan lanjutan di aula sekolah. Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi fisik dan mental.
“Kemudian juga ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan untuk melihat status gizi, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tuberkulosis,” jelas Titta.
Selain itu, terdapat pemeriksaan mata, telinga, gigi, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi, serta pemeriksaan fungsi hati (liver) dan
thalassemia
.
Guru Pendidikan Jasmani SMK Negeri 26 Jakarta, Nursiswanto,
menilai CKG sangat penting bagi siswa SMK yang dipersiapkan untuk masuk dunia industri setelah
lulus.
“Karena mereka disiapkan untuk masuk industri. Jadi, untuk menuju ke sana saja banyak tes kebugaran yang harus dilalui. Makanya bagi anak SMK, kebugaran itu vital,” ujar Nursiswanto.
Ia mengatakan, pendidikan jasmani di sekolah memang bertujuan menjaga kebugaran siswa. A
danya CKG dinilai semakin melengkapi upaya tersebut.
“Apalagi ini dibarengi dengan cek kesehatan secara menyeluruh, jadi lebih mantap, lebih keren, dan benar-benar melengkapi, inilah SMK,” katanya.
Menurut Nursiswanto, siswa di SMKN 26 Jakarta sudah terbiasa menjalani tes kebugaran berupa lari dengan jarak tertentu.
Oleh karena itu, para siswa tidak kaget ketika Dinas Kesehatan meminta mereka lari sejauh 1,6 kilometer.
“Tadinya kita tesnya bentuknya bukan tes 1,6 kilometer, bukan, tapi
bleep test
, itu yang lebih untuk mengukur kemampuan CO2max, (mengukur kapasitas maksimal oksigen) kita ingin tahu,” jelasnya.
Sejumlah siswa SMK Negeri 26 Jakarta menyambut baik pelaksanaan program CKG yang diadakan di sekolahnya.
Faisal (16), siswa kelas X jurusan Teknik Bodi Otomotif, mengaku baru pertama kali mengikuti pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh di sekolah.
Ia menilai program CKG sangat bermanfaat, terutama bagi siswa SMK yang bersiap memasuki dunia kerja.
“Bagus banget ini. Jadi kami enggak harus ribet-ribet ke puskesmas, bisa di sini langsung gratis, terus ini kan juga penting untuk besok magang atau kerja,” ungkap Faisal.
Ia berharap ke depannya fasilitas pemeriksaan di sekolah bisa semakin lengkap, termasuk untuk mendeteksi kondisi organ dalam.
“Semoga ke depannya bisa dikembangkan lagi tesnya. Ada alat-alatnya makin canggih gitu buat ngetes tubuh dalam,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 07:45
Akhir Pelarian Penipu Jual Beli Vespa Fiktif di Bekasi yang Rugikan Korban Rp 1,5 Miliar Megapolitan 5 Agustus 2025

Akhir Pelarian Penipu Jual Beli Vespa Fiktif di Bekasi yang Rugikan Korban Rp 1,5 Miliar
Tim Redaksi
BEKASI, KOMPAS.com –
Pelarian AWP, pemilik bengkel Vespa ternama di Jalan Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi, berakhir.
AWP yang dilaporkan atas dugaan kasus jual beli Vespa fiktif ditangkap petugas di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Senin (4/8/2025) sore.
“Pelaku AWP sudah kita tangkap sore ini di daerah Cikarang,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi saat dikonfirmasi.
Saat ini, pelaku sudah dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Kita bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut,” imbuh dia.
Penangkapan AWP berangkat dari laporan seorang warga bernama Andree Noviar Pradana terkait penipuan jual beli Vespa pada 17 Juli 2025.
Laporan tersebut teregistrasi bernomor: LP/B/1.722/VII/2025/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/PMJ.
Andree mengaku turut menjadi korban penipuan saat pelaku menawarkannya kerja sama jual beli Vespa dengan pihak ketiga senilai Rp 26 juta pada Januari 2025.
Tawaran tersebut membuat Andree kaget karena pelaku memiliki relasi luas di kalangan komunitas Vespa, tetapi justru memilih dirinya sebagai rekan dalam jual beli unit Vespa.
Karena hal ini, akhirnya korban kepincut. Ia kemudian mengirim uang sebesar Rp 25,5 juta ke nomor rekening pelaku.
Namun, setelah uang diserahkan, korban tak kunjung mendapatkan kepastian mengenai unit Vespa tersebut.
Andree lantas berupaya mencari keberadaan pelaku. Namun, ia kehilangan jejak setelah pelaku diduga kabur ke Jawa Tengah.
“Dia bilangnya pergi ke luar kota, ke Jawa Tengah,” ucap dia.
Andree semakin kesulitan mencari persembunyian pelaku setelah bengkel Vespa miliknya tiba-tiba tutup mendadak pada Maret 2025.
Kondisi ini membuat Andree curiga. Akhirnya, ia mencari informasi mengenai sosok pelaku ke sesama komunitas Vespa.
Dari pendalaman ini, terungkap fakta bahwa pelaku juga menipu puluhan orang lain dengan berbagai modus.
Modus tersebut mulai dari jual beli Vespa, servis, restorasi, hingga jual beli
spare part
atau aksesori Vespa.
Bahkan, beberapa unit Vespa milik konsumen diduga dijual pelaku.
“Jadi modusnya itu, ada jual beli, servis, restorasi, sama investasi
spare part
,” tutur warga Jatibening, Pondok Gede itu.
Total terdapat 63 orang yang menjadi korban. Seluruh korban berasal dari berbagai daerah di Tanah Air dengan total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
“Korbannya ada dari Jakarta, Bogor, Palembang, Riau, Karawang, Cikarang, Subang, Wonosobo, Makassar, dengan kerugian Rp 1,5 miliar,” ungkap Andree.
Setelah berbulan-bulan mencari, Andree akhirnya mendapatkan alamat persembunyian pelaku, yakni di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Andree lantas menemui pelaku pada 29 Juni 2025.
Dalam pertemuan ini, pelaku berdalih belum bisa mengembalikan uang lantaran tengah menghadapi permasalahan ekonomi.
Pelaku juga disebut mengakui kesalahannya yang membuat puluhan korban menelan kerugian miliaran rupiah.
“Dia mengaku salah, bahkan dia ngaku siap dipenjara,” ucap Andree.
Tak puas dengan jawaban tersebut, ia pun mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban pelaku.
Saat itu, menurut Andree, pelaku mengaku hendak menjual ruko bengkel berlantai dua miliknya senilai Rp 1,7 miliar.
Setelah ditelusuri, ternyata sertifikat hak milik (SHM) bengkelnya telah dijaminkan ke sebuah bank senilai Rp 1,2 miliar.
Merasa penjualan ruko tak bisa menutupi seluruh kerugian, Andree dan belasan korban lainnya akhirnya melaporkan pelaku ke Polres Metro Bekasi Kota.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 07:18
48 Jet Tempur KAAN Bakal Mengudara di Tanah Air, Pesawat Canggih Asal Turki untuk Segala Cuaca

48 Jet Tempur KAAN Bakal Mengudara di Tanah Air, Pesawat Canggih Asal Turki untuk Segala Cuaca
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 48 unit jet tempur generasi kelima KAAN buatan
Turkish Aerospace Industries
(TAI), Turki.
Memorandum of Understanding (MoU) awal ditandatangani pada 11 Juni 2025 di Jakarta, saat Indo Defence 2025, dan pada 26 Juli 2025 dilanjutkan dengan kontrak implementasi di Istanbul, saat pameran pertahanan IDEF 2025.
Dengan nilai diperkirakan mencapai 10 miliar dollar AS atau sekitar Rp162 triliun, KAAN akan menjadi armada baru TNI Angkatan Udara (AU) yang lengkap, mampu beroperasi di segala kondisi cuaca, dan dilengkapi teknologi siluman generasi terbaru.
Pesawat ini diharapkan menjadi bagian penting dari modernisasi kekuatan udara Indonesia ke depan.
Pembelian 48 unit KAAN diposisikan sebagai bagian dari strategi modernisasi alutsista Indonesia yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir.
Kesepakatan Government-to-Government (G2G) antara Indonesia dan Turki menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya soal akuisisi, tetapi juga transfer teknologi, yang mencakup pembangunan fasilitas produksi dan pemeliharaan di Indonesia bersama PT Dirgantara Indonesia dan mitra lokal lainnya.
“Basis industri lokal yang akan dibentuk di Indonesia diharapkan menjadi bukti nyata dari kemitraan yang saling menguntungkan dan berlandaskan pada persahabatan,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Setjen Kemenhan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).
Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian pertahanan nasional sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Turki.
Indonesia sebelumnya juga memperbarui armadanya dengan pembelian pesawat Rafale asal Perancis serta membahas jet J-10 dari China dan F-15EX dari AS.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa meskipun anggaran negara tengah di bawah tekanan efisiensi, pembelian pesawat ini tetap didukung melalui realokasi anggaran dari pos yang kurang produktif ke sektor strategis.
Menurutnya, efisiensi bukan berarti tidak belanja sama sekali.
Efisiensi merupakan relokasi untuk belanja hal yang lebih penting.
“Makanya efisiensi, maknanya bisa dibilang ini sesuatu yang lebih baik,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Salah satu pos pengeluaran yang bisa diefisiensi adalah kegiatan tidak produksi seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
Anggaran ini digunakan untuk membeli kebutuhan lain, tidak terkecuali di bidang pertahanan negara.
“Misalnya anggaran perjalanan dinas ke luar negeri. Kita merasa perlu untuk dikurangi supaya bisa dibagi untuk apa. Contoh tadi memperkuat pertahanan dengan kita menggunakan alutsista-alutsista yang memang itu kita butuhkan, kita perlukan,” ujar dia.
Prasetyo mengungkapkan, pembelian 48 unit
pesawat tempur KAAN
dari Turki bertujuan untuk memperkuat pertahanan.
Sebab, wilayah Indonesia luas dan dihuni oleh lebih dari 300 juta penduduk.
Ia menyatakan, pembelian bukan berarti Indonesia ikut andil dalam perang yang berkecamuk di berbagai negara.
“Bukan kita dalam rangka mau berperang, tapi sebagai sebuah negara besar, 300 juta penduduk dengan luas sebesar Eropa, kita harus memiliki pertahanan yang kuat,” kata Prasetyo.
Senada, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembelian tersebut memang didasari kebutuhan Indonesia meski saat ini ada efisiensi anggaran.
“Pembelian-pembelian pesawat yang dimaksud dan sudah direncanakan itu, menurut saya dalam situasi dan kondisi pada saat ini yang kemudian tidak menentu, kita perlu juga memperkuat pertahanan kita,” kata Dasco di lokasi yang sama, Senin.
Menurut Dasco, pesawat tempur penting di tengah situasi yang tidak menentu.
Hal ini disampaikan untuk menjawab terkait pembelian puluhan unit pesawat tersebut di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lagipula, kata Dasco, efisiensi APBN bukan berarti Indonesia tidak memiliki dana.
Efisiensi dilakukan untuk mengalihkan belanja ke pos-pos yang lebih penting.
“Berulang kali disampaikan bahwa efisiensi APBN itu bukan karena kita tidak ada dana. Tapi efisiensi APBN itu dilakukan untuk melakukan relokasi. Dari anggaran yang kemudian diefisiensikan, kemudian dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat,” ucapnya.
KAAN diklaim memiliki kemampuan jet tempur generasi kelima, berkemampuan siluman, daya manuver tinggi, supercruise, visibilitas radar rendah, arsitektur avionik yang dapat beradaptasi, peningkatan kesadaran situasional, penargetan presisi, dan interoperabilitas.
Jet tempur yang diproduksi oleh industri pertahanan Turkiye, Turkish Aerospace Industries ini disebut bisa digunakan di segala cuaca, bermesin ganda, dan generasi kelima yang dirancang untuk menjadi andalan armada penerbangan taktis Angkatan Udara Turkiye.
KAAN dibuat dengan rangka pesawat yang tidak dapat diamati dengan jelas, menggunakan material penyerap radar canggih, dan memiliki permukaan bersudut yang meminimalkan penampang radar di beberapa pita frekuensi.
Untuk sistem persenjataan, KAAN dilengkapi Bozdogan (Merlin), peluru kendali inframerah jarak pendek yang dirancang dalam pertempuran jarak jauh dan pertempuran udara jarak dekat, Gökdogan (Peregrine), peluru kendali radar jarak jauh yang dimaksudkan untuk misi pencegatan jarak jauh dan misi keunggulan udara.
KAAN bisa membawa berbagai jenis peralatan mutakhir.
Contohnya, dapat membawa rudal jelajah TUBITAK SAGE SOM-J yang awalnya dirancang untuk dibawa secara internal oleh F-35A.
Dalam konfigurasi non-siluman, pesawat ini memiliki enam external hardpoints dan mampu membawa muatan bom yang jauh lebih berat.
External hardpoints adalah titik-titik di sayap atau badan pesawat yang digunakan untuk membawa senjata, bom, roket, atau tangki bahan bakar tambahan.
Jet tempur KAAN
juga bisa membawa rudal jelajah Satha Atilan Orta Menzilli Muhimmat (SOM), termasuk SOM-B1 dengan pencocokan terminal inframerah dan SOM-B2 dengan hulu ledak penetrator dua tahap.
Selain itu, pesawat tempur ini juga kompatibel dengan rudal MBDA Meteor yang menawarkan jangkauan luas dan panduan radar aktif dengan sistem propulsi ramjet.
Sehingga, memiliki kemampuan menangani serangan yang hebat terhadap target yang lincah dan berkecepatan tinggi.
Sistem pendorong
jet tempur KAAN
terdiri dari mesin turbofan afterburner kembar, dengan prototipe awal yang ditenagai oleh mesin General Electric F110-GE-129.
Setiap mesin memberikan output daya dorong sekitar 29.000 pound-force (lbf), memfasilitasi kinerja kecepatan tinggi, akselerasi cepat, dan pelayaran supersonik yang berkelanjutan tanpa afterburner—fitur yang dikenal sebagai supercruise.
Mesin ganda tersebut juga disebut masing-masing menghasilkan daya dorong 13.000 kilogram dan mencapai kecepatan maksimal 2.222 kilometer per jam.
Kecepatan tersebut lebih dari satu kali kecepatan suara, atau tepatnya Mach 1,8.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 06:23
7 Kronologi Kasus Silfester Matutina: Divonis sejak 2019 karena Fitnah Jusuf Kalla, tetapi Belum Ditahan Nasional

Kronologi Kasus Silfester Matutina: Divonis sejak 2019 karena Fitnah Jusuf Kalla, tetapi Belum Ditahan
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina kembali mencuat.
Pada 2019, Silfester sebenarnya telah divonis 1,5 tahun penjara. Namun, hingga kini belum ditahan untuk menjalani hukuman tersebut.
Vonis itu terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, putusan pengadilan terhadap perkara Silfester sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk menunda penahanan terhadap pimpinan organ relawan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Harus dieksekusi, harus segera (ditahan), kan sudah inkrah. Kita enggak ada masalah semua,” kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Silfester dituduh memfitnah Jusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei 2017. Pada saat itu, Silfester menyebut JK sebagai akar permasalahan bangsa.
“Jangan kita dibenturkan dengan Presiden Joko Widodo. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Jusuf Kalla,” kata Silfester dalam orasi itu.
Silfester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta saat itu, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dalam Pilkada DKI Jakarta.
Silfester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya.

“Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti JK. Mereka korupsi, nepotisme, hanya perkaya keluarganya saja,” lanjut Silfester dalam orasi.
Orasi itu membuat Silfester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Jusuf Kalla, melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum JK, Muhammad Ihsan, mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Silfester.
Namun, muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Silfester.
“Desakan keluarga membuat pak JK tak bisa menolak. Akhirnya pak JK mengatakan jika langkah hukum dianggap yang terbaik, silakan dilakukan langkah hukum,” kata Ihsan saat itu.
Dua tahun kemudian, Silfester divonis hukuman 1,5 tahun penjara. Namun hingga kini, Silfester belum menjalani hukuman kurungan itu.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan, Silfester telah diundang kembali kemarin terkait kasusnya.
“Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, diundang yang bersangkutan. Kalau enggak diundang ya silakan (datang),” kata Anang.
Sementara itu, Silfester mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan.
“Saya sudah menjalankan prosesnya. Nanti kita lihat lagi seperti apa kelanjutannya,” kata Silfester saat ditemui Kompas.com seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).
Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Silfester menjawab singkat.
“Enggak ada masalah,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi, Ade Darmawan, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel yang menyatakan Silfester akan segera dieksekusi.
“Belum ada suratnya,” ucap Ade.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 05:52
Kementerian Imipas Bakal Ajukan Pemberian Amnesti Lagi ke Presiden

Kementerian Imipas Bakal Ajukan Pemberian Amnesti Lagi ke Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi)
Agus Andrianto
mengatakan akan ada pemberian
amnesti
dari Presiden di tahap berikutnya.
Agus menyatakan kementeriannya masih memungkinkan untuk mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden.
“Ya nanti ada tahap berikutnya. Kemungkinan untuk pengajuan kembali amnesti kepada Bapak Presiden,” kata Agus di Shangri-La Hotel, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Agus menjelaskan bahwa pemberian amnesti merupakan langkah hukum yang luar biasa.
Dia juga menyampaikan bahwa sebanyak 1.178 terpidana yang mendapatkan amnesti sudah bebas pada Sabtu, (2/8/2025).
“Sudah kemarin hari Sabtu (1.178 terpidana bebas). Kita langsung distribusikan ke wilayah dan sudah jalan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sudah meneken Keputusan Presiden (Keppres) soal amnesti dan abolisi yang juga berkaitan dengan Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.
Keppres tersebut berlaku pada 1 Agustus 2025.
“Nama-nama nanti akan kita buka malam ini juga, karena Keppres-nya berlaku sejak 1 Agustus,” kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di kantornya, Jumat (1/8/2025) malam.
Dia memperbarui informasi bahwa jumlah penerima amnesti ada 1.178 orang.
Sebelumnya, pada Kamis (31/7/2025), dia mengatakan jumlah penerima
amnesti adalah
1.116 orang.
“Data terkait dengan amnesti sebagian besar itu berasal dari hampir 99 persen berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata dia.
Banyak nama di dalamnya, termasuk Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang menjadi terdakwa kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Fraksi PDIP terkait Harun Masiku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/08/2025 05:17