Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • 7 Dilema Investasi Rp 10 T di Jepara: Ditolak Warga, Diharamkan MUI, Pemerintah Cari Jalan Tengah Regional

    7 Dilema Investasi Rp 10 T di Jepara: Ditolak Warga, Diharamkan MUI, Pemerintah Cari Jalan Tengah Regional

    Dilema Investasi Rp 10 T di Jepara: Ditolak Warga, Diharamkan MUI, Pemerintah Cari Jalan Tengah
    Editor
    JEPARA, KOMPAS.com –
    Rencana investasi jumbo untuk pendirian peternakan babi skala besar di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kini menjadi sorotan utama setelah memicu kontroversi berlapis.
    Potensi ekonomi senilai Rp 10 triliun harus berhadapan langsung dengan penolakan kuat dari masyarakat yang berujung pada keluarnya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), memaksa pemerintah daerah dan perwakilan di tingkat pusat untuk angkat bicara.
    Berikut rangkuman duduk perkara polemik investasi peternakan babi di Jepara berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com.
    Di balik kontroversi yang ada, nilai investasi yang direncanakan untuk proyek ini tidak main-main. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengungkap bahwa nilai investasi yang akan ditanamkan oleh perusahaan, yang diketahui adalah PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, mencapai Rp 10 triliun.
    Perusahaan tersebut telah melakukan riset dan kajian mandiri, serta menilai Jepara sangat strategis untuk bisnis mereka. Lokasi yang diincar adalah Desa Jugo, Kecamatan Donorojo.
    “Perusahaan tertarik untuk membangun peternakan babi di Desa Jugo, Kecamatan Donorojo. Karena geografisnya. Mereka juga ingin yang ada pelabuhan dan juga ketersediaan pakan jagung yang melimpah. Sehingga mereka tertarik Jepara,” ungkap Bupati yang akrab disapa Wiwit itu, Selasa (5/8/2025).
    Perusahaan tersebut awalnya mengajukan surat permohonan ke MUI, namun karena warga setempat menolak, fatwa pun dikeluarkan.
    Rencana besar tersebut langsung berbenturan dengan kultur masyarakat Jepara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penolakan dari warga menjadi alasan utama di balik gejolak yang terjadi.
    Ketua MUI Jawa Tengah, Ahmad Darodji, membenarkan bahwa fatwa yang mereka keluarkan merupakan tindak lanjut setelah menerima banyak laporan dari warga yang merasa keberatan.
    Bupati Wiwit juga menegaskan bahwa pertimbangan utama pemerintah adalah nilai-nilai keagamaan masyarakat.
    “Kalau ini yang ditabrak nilai-nilai syariat keagamaan islam yang sebagian besar dianut masyarakat Jepara. Sehingga ini menjadi pertimbangan lain dari pemerintah mau mengizinkan atau tidak,” tegas Wiwit.
    Puncak dari penolakan warga adalah keluarnya fatwa dari MUI Jawa Tengah dengan Nomor: Kep.FW.01/DP-P.XII/SK/VIII/2025 pada Jumat, 1 Agustus 2025.
    Fatwa tersebut tidak hanya mengharamkan pendirian peternakan, tetapi juga semua bentuk keterlibatan di dalamnya.
    Ketua MUI Jateng Ahmad Darodji menjelaskan jangkauan fatwa tersebut secara tegas berdasarkan pertimbangan Al-Quran dan hadis.
    “Kemudian yang di Jawa Tengah persidangan Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa bahwa peternakan babi di Jawa Tengah hukumnya haram. Mereka yang membantu hukumnya haram. Mereka yang bekerja di sana hukumnya haram. Ini pertimbangannya sesuai dengan pertimbangan MUI selalu dari ayat Quran. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi,” ujar Darodji, Senin (4/8/2025).
    Menghadapi situasi ini, berbagai level pemerintahan memberikan respons yang beragam namun senada dalam menghormati aspirasi masyarakat.
    Bupati Jepara Witiarso Utomo berada di posisi dilematis. Di satu sisi, ia menyatakan pemerintah pada prinsipnya terbuka untuk investasi, namun ia menegaskan akan patuh pada arahan lembaga keagamaan.
    “Kami mengikuti arahan MUI, maupun Bahtsul Masail NU yang merekomendasikan untuk tidak memberikan izin,” katanya.
    Di tingkat provinsi, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menyarankan agar dicarikan solusi lain, termasuk kemungkinan relokasi.
    “Kalau saran kami ya nanti bisa dibicarakan lagi, kita cari tempat yang lain kalau masih memungkinkan,” ungkapnya.
    Sementara itu, Anggota DPD RI perwakilan Jawa Tengah, Abdul Kholik, mendorong pemerintah untuk mencari solusi aktif, bukan sekadar menolak. Ia mengusulkan agar orientasi pasar diarahkan untuk ekspor atau segmen non-muslim, serta mencari lokasi yang lebih tepat.
    “Sebagai investasi, tentu ada efek terhadap perekonomian Jawa Tengah. Tapi kalau masyarakat keberatan, harus dicarikan solusi, misalnya lokasi yang steril dari keberatan warga,” ujar Kholik.
    SUMBER: KOMPAS.com
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Prabowo Disebut Tak Masalah dengan Bendera "One Piece", tapi… Nasional

    3 Prabowo Disebut Tak Masalah dengan Bendera "One Piece", tapi… Nasional

    Prabowo Disebut Tak Masalah dengan Bendera “One Piece”, tapi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto disebut tidak masalah soal bendera bajak laut di anime One Piece, Jolly Roger, apabila itu menjadi wujud ekspresi masyarakat.
    Hal ini diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ketika ditanyakan bagaimana respons Presiden Prabowo soal adanya pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus.
    “Kalau sebagai bentuk ekspresi,
    it’s okay
    , enggak ada masalah,” kata Prasetyo, di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
    Akan tetapi, menurut Prasetyo, Presiden tidak ingin jika bendera One Piece itu disandingkan dengan Bendera Merah Putih.
    “Tapi, jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih,” tegas dia.
    Terlebih, seharusnya Bendera Merah Putih menjadi satu-satunya bagi anak bangsa menjelang Hari Kemerdekaan.
    “Enggak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” tegas dia.
    Dia mengingatkan agar jangan ada pihak yang menghasut agar warga lebih memilih mengibarkan bendera One Piece daripada Bendera Merah Putih.
    Sebab, kemerdekaan bangsa Indonesia itu diraih dan hasil perjuangan para pahlawan, bukan hadiah.
    Oleh karenanya, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai bangsa Indonesia apapun kondisinya.
    “Membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik menggibarkan bendera ini daripada Bendera Merah Putih. Itu kan enggak bener gitu, enggak boleh seperti itu. Itu seperti anak bangsa,” imbuh dia.
    Politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan, pemerintah tak masalah jika makna bendera One Piece hanya sebagai wujud ekspresi atau kritik.
    “Enggak ada masalah. Kalau makna kritikan kita sangat terbuka, pemerintah sangat terbuka,” ucap dia.
    Dia menambahkan, pemerintah juga mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan.
    “Dan kita menyadari kok, kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah. Masih banyak yang harus kita perbaiki,” ungkap Prasetyo.
    Sebagai informasi, pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus menjadi sorotan.
    Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami itu digunakan sebagai simbol protes warga.
    Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece memiliki konsekuensi pidana karena mencederai kehormatan Sang Merah Putih.
    “Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera Merah Putih,” kata Budi, dikutip dari KompasTV.
    Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkes: Prabowo Akan Luncurkan Langsung Tunjangan Dokter Daerah Tertinggal Nasional 5 Agustus 2025

    Menkes: Prabowo Akan Luncurkan Langsung Tunjangan Dokter Daerah Tertinggal Nasional 5 Agustus 2025

    Menkes: Prabowo Akan Luncurkan Langsung Tunjangan Dokter Daerah Tertinggal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan meluncurkan langsung tunjangan untuk dokter spesialis yang ada di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga menyebut tunjangan ini adalah inisiatif Presiden Prabowo.
    “Itu nanti beliau yang akan luncurkan. Karena itu idenya beliau ya,” tegas Budi usai bertemu Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
    Bahkan, menurutnya, sudah ada aturan soal ini yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025.
    Namun, ia tak detil mengungkap kapan tunjangan ini resmi diluncurkan Kepala Negara.
    Budi mengatakan, peluncuran kemungkinan bertepatan saat peresmian Rumah Sakit (RS) PON pada bulan ini.
    “Beliau bilang mungkin pada saat Rumah Sakit PON,” ungkapnya.
    Dalam pertemuan yang sama, Menkes juga melaporkan rencana peresmian tiga rumah sakit besar oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.
    Ketiga rumah sakit tersebut termasuk RS PON di Jakarta. Kedua, rumah sakit Kemenkes yang berlokasi di Jayapura.
    Lalu, ada rumah sakit jantung khusus di Solo yang merupakan hibah dari Raja Uni Arab Emirat di Solo.
    “Kita juga bahas tentang peresmian tiga rumah sakit,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Kepala Negara meminta Budi agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai.
    Presiden RI pun memberi arahan agar penugasan dokter dan penyediaan alat kesehatan berjalan beriringan.
    “Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten dan kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini kalau sudah ada alat-alatnya akan butuh SDM dan butuh pembiayaan,” tambahnya.
    Tak cuma itu, Prabowo juga menargetkan Menkes soal jumlah capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) mencapai 20 juta orang pada 17 Agustus nanti.
    Sebab, ia melaporkan per tanggal 4 Agustus kemarin, jumlah pengguna CKG sudah 17 juta orang.
    “Dan beliau ingin kalau bisa nanti 17 Agustus bisa nggak 20 juta supaya bisa ada pencapaian yang baik di sana,” ujar Menteri Kesehatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Dorong Perusahaan Buka Magang dan Pelatihan Nasional 5 Agustus 2025

    Cak Imin Dorong Perusahaan Buka Magang dan Pelatihan Nasional 5 Agustus 2025

    Cak Imin Dorong Perusahaan Buka Magang dan Pelatihan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menghadapi tantangan tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan pemuda, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin punya strateginya memperluas akses pemagangan dengan menggandeng dunia industri dan BUMN.
    “Ada gap antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri, bisnis, dan ekonomi. Ini yang sedang kita jembatani,” ujar Cak Imin di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
    Hal ini diungkapkan Cak Imin dalam dialog bersama organisasi kepemudaan Cipayung Plus seperti HMI, PMII, GMNI, IMM, dan PMKRI.
    Cak Imin mengungkapkan langkah utama yang tengah dirancang untuk memperkuat peran pemuda dan menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja.
    Berikut “jurus” Cak Imin:
    Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah penyelenggaraan Perkemahan Kader Bangsa, yang akan mempertemukan pemuda-pemudi potensial dari seluruh kabupaten di Jawa Timur dengan pelaku dunia usaha, industri, hingga proyek sosial.
    “Kita ingin pemimpin sosial, politik, dan ekonomi dari organisasi-organisasi ini bisa terkoneksi dengan kebutuhan nyata masyarakat,” jelasnya.
    Menghadapi bonus demografi yang hanya tersisa sekitar tujuh tahun lagi, Cak Imin menekankan pentingnya pemanfaatan potensi generasi muda melalui pelatihan langsung di dunia kerja.
    “Kami sedang mendorong agar perusahaan-perusahaan membuka ruang pelatihan melalui program pemagangan. Kemarin kami sudah rapat dengan 10 besar industri nasional dan BUMN,” katanya.
    Pemagangan ini diharapkan menjadi jembatan antara lulusan pendidikan tinggi yang terampil dengan kebutuhan nyata dunia industri yang masih kekurangan tenaga kerja siap pakai.
    “Waktunya tinggal tujuh tahun. Kita tidak bisa lagi
    business as usual
    . Harus luar biasa. Kita harus pastikan bonus demografi ini produktif,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Berencana Tambah Kuota Upacara HUT Ke-80 RI untuk Warga

    Istana Berencana Tambah Kuota Upacara HUT Ke-80 RI untuk Warga

    Istana Berencana Tambah Kuota Upacara HUT Ke-80 RI untuk Warga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pihak Istana berencana menambah kuota undangan untuk masyarakat yang hadir ke Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 2025.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi memperkirakan kuota tambahan itu mencapai 1.000 sampai 2.000 undangan.
    “Jadi, hari ini nanti minta tolong sabar dulu. Kami dua hari sedang memverifikasi, dan insya Allah mungkin malam ini atau paling lambat besok kami akan mengumumkan kembali bahwa yang tadi saya sampaikan ada rencana penambahan kuota, baik untuk acara di pagi maupun di acara di sore hari,” kata Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).
    Penambahan kuota ini dilakukan lantaran 8.000 undangan untuk warga yang sebelumnya telah dibuka secara
    online
    sudah habis.
    Pendaftaran 8.000 undangan itu telah dibuka sejak 4 Agustus 2024 lewat situs pandang.istanapresiden.go.id.
    Prasetyo mengucapkan terima kasih atas antusias warga yang mau hadir dalam upacara Hari Kemerdekaan ini.
    Dia juga meminta maaf karena jumlah kursi di Istana terbatas.
    “Memang kami juga mohon maaf karena ketersediaan tempat yang sangat terbatas, dan ternyata dari data yang masuk, animo masyarakat luar biasa, yang tidak mungkin semua juga tertampung,” ujar dia.
    “Sehingga, kami dari kemarin sampai hari ini sedang memproses sesuai dengan ketentuan yang kita persyaratkan untuk sesegera mungkin nanti kita putuskan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan undangan,” tambah Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua PBNU Dukung Usulan Natalius Pigai soal RUU Kebebasan Beragama

    Ketua PBNU Dukung Usulan Natalius Pigai soal RUU Kebebasan Beragama

    Ketua PBNU Dukung Usulan Natalius Pigai soal RUU Kebebasan Beragama
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad mendukung usulan Menteri Hak Asasi dan Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menyuarakan pentingnya pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
    “Menteri Hak Asasi Manusia, beberapa waktu yang lalu misalnya, Menteri Natalius Pigai misalnya pernah melontarkan wacana untuk melakukan pentingnya untuk menyusun RUU Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, barangkali bisa direspons dan kemudian dibicarakan,” kata Rumadi dalam konferensi pers di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Selasa (5/8/2025).
    Ide Natalius Pigai, menurut Rumadi, sebagai respons terhadap maraknya tindakan intoleransi yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
    Rumadi juga menyoroti regulasi soal pendirian rumah ibadah yang dinilai masih membuka celah terjadinya tindakan intoleran.
    Ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang Peraturan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.
    Menurutnya, kasus-kasus penolakan atau gangguan terhadap kegiatan doa dan ibadah yang terjadi di beberapa daerah tidak boleh dianggap sebagai hal biasa.
    “Pernyataan seperti ini sangat diperlukan untuk menghadang persepsi bahwa intoleransi, sikap untuk
    ngerecokin
    cara beragamanya orang lain itu dianggap sebagai sesuatu yang normal,” ujarnya.

    Rumadi mengatakan, Indonesia selama ini dipandang sebagai negara dengan wajah toleransi dan moderasi beragama yang kuat di mata internasional.
    Citra itu, menurut dia, menjadi modal penting dalam diplomasi global Indonesia.
    Namun ia mengingatkan, jika anomali dalam bentuk intoleransi terus dibiarkan, maka kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang damai dan terbuka bisa tergerus.
    “Jadi peristiwa-peristiwa intoleransi itu kalau kita biarkan, lama-lama itu juga bisa mengganggu pilar-pilar kebangsaan kita,” nilai Rumadi.
    Ia mengakui bahwa berdasarkan sejumlah kajian, tren kasus intoleransi sempat menurun hingga tahun 2024.
    Namun belakangan, insiden seperti yang terjadi di Sukabumi, Padang, dan sejumlah daerah lain kembali mencuat.
    Rumadi menekankan pentingnya melihat fenomena intoleransi secara lebih dalam, bukan hanya dari permukaannya.
    “Mungkin ke depan kita juga perlu memikirkan bahwa setiap fenomena-fenomena di permukaan itu ada layer-layer persoalan yang ikut mendukung fenomena yang ada di permukaan ini,” pungkas dia.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan adanya Undang-Undang Kebebasan Beragama.
    Menurut Pigai, UU itu perlu dibuat untuk memperbolehkan warga memeluk kepercayaan di luar agama-agama yang telah diakui negara.
    “Misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi. Kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Ini sikap kementerian ya,” kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
    Pigai mengatakan, UU Kebebasan Beragama berbeda dengan UU Perlindungan Umat Beragama.
    Pasalnya, kata dia, UU Perlindungan Umat Beragama terkesan memaksa warga negara memilih salah satu agama yang diakui negara.
    “Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama. Karena itu harus menghadirkan, harus ada undang-undang yang memproteksi. Itu tidak boleh,” ujar Pigai.
    Ia pun menegaskan, rencana membentuk UU Kebebasan Beragama masih sekadar wacana sehingga ia membuka diskusi bagi mereka yang pro dan kontra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti Jadi Kadivhubinter Polri

    Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti Jadi Kadivhubinter Polri

    Brigjen Amur Chandra Gantikan Irjen Krishna Murti Jadi Kadivhubinter Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengangkat Brigjen Pol. Amur Chandra Juli Buana sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri.
    Ia akan menggantikan Irjen Pol Krishna Murti yang dimutasi menjadi Sahlijemen Kapolri.
    Mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Surat Telegram Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 yang diteken pada 5 Agustus 2025.
    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, secara keseluruhan ada 61 personel yang dimutasi dalam rotasi kali ini.
    “Jumlah personel yang dimutasi sebanyak 61, dengan rincian promosi atau flat 34 personel, penugasan khusus (Gassus) 4 personel, dan pensiun 23 personel,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).
    Pengangkatan Amur dilakukan bersamaan dengan tujuh pejabat utama (PJU) Mabes Polri lainnya:
    1. Wakapolri: Komjen Pol. Dedi Prasetyo
    2. Irwasum Polri: Komjen Pol. Wahyu Widada
    3. Kabareskrim Polri: Komjen Pol. Syahardiantono
    4. Kabaintelkam Polri: Komjen Pol. Akhmad Wiyagus
    5. Astamaops Kapolri: Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran
    6. Kabaharkam Polri: Irjen Pol. Karyoto
    7. Kadivhubinter Polri: Brigjen Pol. Amur Chandra Juli Buana,
    8.Kapusjarah Polri: Kombes Pol. V. Bagas Uji Nugroho
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Ini Daftar Mutasi Polri Terbaru: Ada Wakapolri hingga 7 Kapolda Nasional

    2 Ini Daftar Mutasi Polri Terbaru: Ada Wakapolri hingga 7 Kapolda Nasional

    Ini Daftar Mutasi Polri Terbaru: Ada Wakapolri hingga 7 Kapolda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 61 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada Agustus 2025.
    Mutasi ini tertuang dalam dua surat, yakni Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025, yang diterbitkan pada 5 Agustus 2025.
    “Secara keseluruhan terdapat 61 personel yang dimutasi, dengan rincian 34 personel promosi/flat, 4 personel penugasan khusus (Gassus), dan 23 personel pensiun,” kata Kadiv Humas Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).
    Salah satunya adalah penunjukan Komjen Dedi Prasetyo menjadi Wakapolri, menggantikan Ahmad Dofiri yang pensiun pada akhir Juni lalu.
    Kemudian ada nama Komjen Syahardiantono yang ditunjuk sebagai Kabareskrim Polri. Lalu ada Komjen Akhmad Wiyagus yang ditunjuk sebagai Kabaintelkam Polri.
    Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga melakukan mutasi terhadap kapolda di tujuh daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Dipromosikan Jadi Kabaharkam Polri Nasional

    10 Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Dipromosikan Jadi Kabaharkam Polri Nasional

    Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Dipromosikan Jadi Kabaharkam Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Irjen Pol Karyoto resmi dipromosikan menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
    Promosi ini berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Surat Telegram Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tertanggal 5 Agustus 2025.
    Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menjelaskan, pengangkatan Karyoto sebagai Kabaharkam merupakan bagian dari mutasi terhadap 61 personel perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Polri.
    “Secara keseluruhan terdapat 61 personel yang dimutasi, dengan rincian: promosi atau flat sebanyak 34 personel, penugasan khusus (Gassus) 4 personel, dan pensiun 23 personel,” kata Sandi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).
    Irjen Karyoto bukan nama baru di lingkaran elite Polri.
    Saat ini, menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan dikenal publik saat dipercaya sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Kariernya melesat karena dianggap berhasil memimpin penanganan berbagai kasus korupsi besar di KPK sebelum kembali ke institusi Polri.
    Kini, sebagai Kabaharkam, Karyoto bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara nasional, termasuk pengamanan obyek vital dan operasional satuan wilayah.
    Selain Karyoto, mutasi juga mencakup sejumlah jabatan strategis lain, termasuk Wakapolri yang kini dijabat Komjen Pol. Dedi Prasetyo, serta Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.
    Delapan nama yang mengisi posisi PJU Mabes Polri antara lain:
    1. Wakapolri: Komjen Pol. Dedi Prasetyo
    2. Irwasum Polri: Komjen Pol. Wahyu Widada
    3. Kabareskrim Polri: Komjen Pol. Syahardiantono
    4. Kabaintelkam Polri: Komjen Pol. Akhmad Wiyagus
    5. Astamaops Kapolri: Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran
    6. Kabaharkam Polri: Irjen Pol. Karyoto
    7. Kadivhubinter Polri: Brigjen Pol. Amur Chandra Juli Buana,
    8.Kapusjarah Polri: Kombes Pol. V. Bagas Uji Nugroho
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kapolri Tunjuk Komjen Syahardiantono Jadi Kabareskrim Polri yang Baru Nasional

    3 Kapolri Tunjuk Komjen Syahardiantono Jadi Kabareskrim Polri yang Baru Nasional

    Kapolri Tunjuk Komjen Syahardiantono Jadi Kabareskrim Polri yang Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Pol Syahardiantono sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) menggantikan Komjen Pol Wahyu Widada.
    Hal tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri yakni Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025, yang diterbitkan pada 5 Agustus 2025.
    “Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabareskrim Polri,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Selasa (5/8/2025).
    Syahardiantono sebelumnya merupakan Kabaintelkam Polri.
     
    Posisi Kabaintelkam yang ditinggalkan Syahardiantono kini dijabat oleh Komjen Pol Akhmad Wiyagus, yang sebelumnya menjabat Astamaops Kapolri.
    Sementara itu, Komjen Wahyu Widada menempati jabatan barunya sebagai Irwasum Polri. 
    Sebelumnya, Polri melakukan mutasi terhadap 61 personel perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pada awal Agustus 2025.
    Mutasi ini tertuang dalam dua surat, yakni Nomor Kep/1186/VIII/2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025, yang diterbitkan pada 5 Agustus 2025.
    Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho menjelaskan, mutasi ini mencakup sejumlah promosi, penugasan khusus, hingga masa pensiun personel.
    “Secara keseluruhan terdapat 61 personel yang dimutasi, dengan rincian 34 personel promosi/flat, 4 personel penugasan khusus (Gassus), dan 23 personel pensiun,” kata Sandi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.