Author: Kompas.com

Pembebasan Lahan Jalan Enggram untuk Atasi Macet Sawangan Depok Dimulai Tahun Ini Megapolitan 6 Agustus 2025

Pembebasan Lahan Jalan Enggram untuk Atasi Macet Sawangan Depok Dimulai Tahun Ini
Penulis

DEPOK, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera memulai tahapan awal proyek pelebaran Jalan Enggram di Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, sebagai bagian dari upaya menanggulangi kemacetan di wilayah selatan Depok.
Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan bahwa proses pembebasan lahan dimulai tahun ini, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70 miliar.
Dana tersebut terbagi dalam dua tahap, yakni Rp 40 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp 30 miliar untuk pembangunan fisik jalan yang akan dimulai tahun 2026.
“Direncanakan pembebasan lahannya dilakukan tahun ini, sementara pembangunan fisik akan dimulai tahun depan,” kata Supian Suri usai melakukan peninjauan lapangan ke Jalan Enggram, Selasa (5/8/2025), dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.
Peninjauan tersebut juga bertujuan memastikan kesiapan seluruh pihak yang terlibat, termasuk koordinasi antarperangkat daerah dan dukungan dari masyarakat sekitar.
“Kami ingin memastikan semua pihak siap mendukung agar persoalan kemacetan di Jalan Raya Sawangan dapat segera teratasi,” ujarnya.
Jalan Enggram dan Jalan Pemuda telah ditetapkan sebagai dua jalur alternatif utama untuk menghindari kemacetan kronis di kawasan Simpang Tugu Batu dan Parung Bingung.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Depok, Teguh Iswahyudi, menyebut pemilihan dua ruas jalan itu didasarkan pada hasil tinjauan langsung dan analisis peta digital.
“Untuk menghindari Tugu Batu itu, kita pakai Jalan Enggram sama Jalan Pemuda,” kata Teguh, Rabu (2/7/2025).
Keduanya berlokasi strategis karena terhubung langsung ke Jalan Raya Muchtar, dan hanya berjarak sekitar 350 meter dari simpang Tugu Batu.
Ini membuatnya ideal untuk menjadi pintu keluar arus lalu lintas yang biasanya menumpuk di titik-titik rawan macet.
Panjang gabungan dua ruas jalan ini diperkirakan mencapai 873 meter, dengan rencana pelebaran hingga 10 meter.
Untuk Jalan Enggram sendiri, lebar eksisting yang hanya sekitar tiga meter akan ditambah tujuh meter lagi.
Pemkot juga memproyeksikan kebutuhan lahan sekitar 6.700 meter persegi untuk kedua jalur tersebut.
Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty, menjelaskan bahwa pekerjaan pelebaran akan dibarengi dengan pembangunan turap di beberapa titik lokasi yang curam.
“Tinggi elevasi di lapangan bervariasi, antara lima hingga sepuluh meter, dengan kondisi yang cukup curam. Maka dari itu, selain pelebaran jalan, pekerjaan penurapan juga akan dilakukan,” ungkap Citra.
Pemkot Depok menekankan bahwa pelebaran Jalan Enggram dan Jalan Pemuda merupakan tahap awal proyek strategis penanganan kemacetan di kawasan Sawangan.
Lokasi lain seperti Simpang Arco Keadilan dan Simpang Tugu Batu juga masuk dalam rencana jangka menengah, namun menunggu skala prioritas dan kesiapan anggaran.
“Kalau semua dikerjakan sekaligus tentu berat, makanya kami skala prioritas dulu yang paling macet. Setelah itu berkelanjutan,” kata Teguh.
Untuk mendukung perluasan ini, Pemkot telah menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 80 miliar yang masih menunggu hasil appraisal dan kelengkapan administrasi. Targetnya, seluruh pembebasan lahan dapat diselesaikan pada tahun 2026.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 11:34
Kemenag Dukung Densus 88 Tangkap ASN-nya yang Diduga Terlibat Terorisme Nasional 6 Agustus 2025

Kemenag Dukung Densus 88 Tangkap ASN-nya yang Diduga Terlibat Terorisme
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Kamaruddin Amin mendukung langkah Densus 88 untuk menangkap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag yang diduga terlibat terorisme.
ASN tersebut diketahui merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kanwil Kemenag Aceh.
“Kami dukung langkah Densus 88 menangkap ASN yang diduga terlibat terorisme, tentu dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” ujar Kamaruddin dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).
Kamaruddin menuturkan, ia telah menerima laporan dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terkait adanya ASN-nya yang ditangkap Densus 88.
“Saya sudah menerima laporan dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terkait adanya ASN dengan inisial MZ yang ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat dalam gerakan terorisme,” tuturnya.
Kamaruddin juga telah membaca surat pemberitahuan penangkapan dari Densus 88 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh.
Saat ini, Kemenag masih menunggu keterangan resmi dari Densus 88 terkait dugaan keterlibatan ASN Kemenag dalam gerakan terorisme.
Kamaruddin menegaskan bahwa pihaknya juga akan kooperatif jika pihak Densus 88 membutuhkan keterangan dari Kemenag.
“Kementerian Agama adalah
leading sector
penguatan moderasi beragama. Tentu keterlibatan ASN Kemenag dalam gerakan terorisme tidak bisa kita toleransi,” tegasnya.
Sebelumnya, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap dua orang terduga teroris berinisial ZA (47) dan M (40) dalam sebuah operasi penegakan hukum di Banda Aceh, Selasa (5/8/2025) pukul 09.00 WIB.
Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana mengatakan, penangkapan ini merupakan pengembangan operasi jaringan terorisme yang telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.
“Menurut keterangan awal, ZA diduga terlibat dalam pendanaan kegiatan salah satu organisasi teror,” kata Mayndra dalam keterangan tertulis, Selasa.
ZA, kata Mayndra, diduga mengelola aliran dana yang digunakan untuk mendukung logistik dan aktivitas kelompok tersebut.

Sementara itu, M ditangkap lantaran diduga memiliki peran strategis sebagai salah satu petinggi jaringan teror di wilayah Aceh, yang bertugas melakukan perekrutan dalam rangka kaderisasi.
Ia mengatakan, tim penyidik menduga barang bukti ini memuat bukti penting berupa data-data kelompok, jaringan pendukung, serta dokumen terkait aktivitas kelompok.
Mayndra menyebut, penangkapan ini adalah bagian dari pengembangan operasi penanggulangan teror yang terus dilakukan oleh Densus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 11:25
Tergiur Lowongan ABK dari Facebook, Tiga Pemuda Majalengka Disekap di Muara Baru Megapolitan 6 Agustus 2025

Tergiur Lowongan ABK dari Facebook, Tiga Pemuda Majalengka Disekap di Muara Baru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tiga pemuda asal Majalengka, Jawa Barat, disekap di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, setelah melamar kerja sebagai calon anak buah kapal (ABK).
Salah satu korban berinisial RA (20) menceritakan, peristiwa itu bermula ketika ia dan dua rekannya, AS (18) dan RH (20), tergiur lowongan kerja sebagai ABK yang mereka temukan di Facebook.
“Awalnya, dari Facebook diajak sama teman. Disamper di rumah, diajak katanya mau ikut enggak kerja di Jakarta jadi ABK di Muara Baru. Katanya kontrak empat bulan,” jelas RA saat ditemui di kawasan Muara Baru, Rabu (6/8/2025).
Dalam lowongan tersebut, tiga pemuda itu dijanjikan gaji sekitar Rp 6 juta untuk masa kerja empat bulan.
Merasa lelah menjadi pengamen di Majalengka dan ingin memperbaiki nasib, ketiganya memutuskan berangkat ke Jakarta.
Namun, sesampainya di lokasi, mereka justru ditempatkan di sebuah mess berukuran sekitar tiga meter yang dihuni belasan calon ABK lainnya.
“Waktu pertama datang itu sih 15 orang di kamar,” kata RA.
Selama tinggal di mess, pergerakan mereka dibatasi dan terus diawasi. Bahkan untuk sekadar pergi ke warung, mereka harus dikawal oleh penjaga mess.
“Disekapnya di mes, enggak boleh keluar, ke warung aja diikutin. Kurang lebih empat hari disekap,” ucap RA.
Menurut RA, ada sekitar empat orang yang selalu berjaga di sekitar mess. Mereka membawa celurit untuk mengintimidasi para calon ABK.
Di hari kedua, para korban mulai diminta bekerja, yakni menyiapkan perbekalan untuk kapal yang akan berangkat.
Namun sebelum naik ke kapal, RA, AS, dan RH diwanti-wanti oleh calo yang membawa mereka agar tidak bertanya apa pun kepada para pekerja kapal.
Karena penasaran, RH akhirnya memberanikan diri bertanya kepada salah satu ABK terkait kontrak kerja mereka.
“Pas di kapal, saya tanya, ‘Bang, ini kontrak yang berapa bulan?’ Ternyata dia bilang ini kontrak yang satu tahun,” kata RH.
Pernyataan itu mengejutkan RH karena sebelumnya mereka dijanjikan kontrak hanya empat bulan.
Lebih lanjut, RH mengungkapkan, dari gaji Rp 6 juta yang dijanjikan, Rp 3 juta akan langsung dipotong untuk jasa calo. Sisa uang pun masih harus digunakan untuk membeli alat pancing secara mandiri.
“Jadi, dia (ABK) di atas kapal itu bilang, enggak tahu kalian pulang bisa bawa duit atau enggak, karena kan buat beli alat pancing aja masih kurang Rp 3 juta,” ujar RH.
Saat mencoba meminta kejelasan dari calo terkait kontrak kerja, RH hanya mendapat jawaban samar.
Si calo enggan menjelaskan detail dan menyuruh RH untuk tetap mengikuti proses kerja di kapal sebagai bentuk “pengalaman”.
Ia juga mengancam, jika mereka memutuskan batal berangkat, maka harus membayar denda sebesar Rp 2 juta.
Merasa pekerjaan tersebut tidak jelas dan penuh tipu daya, RA, AS, dan RH akhirnya memutuskan kabur.
Mereka melarikan diri melalui bagian belakang mess yang langsung menghadap ke Waduk Pluit.
“Pengawas ada di depan, kalau lewat depan susah, satu-satunya lewat kali langsung terjun lewat pinggir, pas di pinggir udah mentok, ya, udah lewat kali,” ungkap RH.
Ketiganya berenang menyusuri waduk hingga menemukan sebuah bangunan di tepi danau. Salah satu dari mereka naik dan meminta pertolongan.
Kebetulan saat itu Wakil RT 19 RW 17 Muara Baru, Hindun, sedang duduk di sekitar lokasi. Ia kaget ketika mendengar suara orang minta tolong dari bawah waduk.
Hindun lalu memanggil warga sekitar untuk membantu RA, AS, dan RH naik ke daratan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 11:22
Mengapa Eks PJ Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Food Station? Megapolitan 6 Agustus 2025

Mengapa Eks PJ Gubernur DKI Jakarta Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Food Station?
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengangkat mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, sebagai Komisaris Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).
Keputusan ini diambil di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan beras oplosan yang menjerat tiga petinggi BUMD pangan tersebut.
“Pak Teguh ini, saya dan Bang Doel yang memutuskan. Kenapa Pak Teguh? Memang dibutuhkan orang dengan kredibilitas dan track record yang mumpuni,” ujar Pramono saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).
Pengangkatan Teguh Setyabudi dinilai sebagai bagian dari upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Food Station.
Dengan pengalaman birokrasi dan rekam jejaknya yang panjang, Teguh diharapkan mampu menata ulang manajemen serta menjamin distribusi pangan tetap stabil.
Penunjukan Teguh Setyabudi dilakukan di tengah sorotan terhadap PT Food Station setelah tiga karyawannya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan oleh Satgas Pangan Polri.
Tiga pejabat teras perusahaan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri dalam kasus dugaan pengoplosan beras.
Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka antara lain:
Ketiganya diduga dengan sengaja menurunkan kualitas beras namun tetap memasarkannya menggunakan label beras premium.
“Persoalan FS Cipinang ini di luar dugaan saya dan Pak Wagub. Maka dari itu kami langsung ambil langkah,” ujar Pramono.
Pramono menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi prioritas utama, disertai langkah cepat untuk melakukan pembenahan internal di tubuh perusahaan.
“Kami sudah lakukan pembenahan, termasuk mengangkat PLT Direktur Utama, PLT Direktur Operasi, dan PLT Direktur Keuangan,” lanjutnya.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan sepenuhnya mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
Namun, ia juga memastikan bahwa distribusi pangan, terutama beras, tidak akan terganggu.
“Yang diutamakan oleh Pemprov sekarang adalah pendistribusian bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Station tetap berjalan,” jelas Chico.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 11:05
Tembok Dua Rumah Warga di Bogor Ambruk Imbas Hujan Deras Megapolitan 6 Agustus 2025

Tembok Dua Rumah Warga di Bogor Ambruk Imbas Hujan Deras
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Hujan deras yang melanda Kota Bogor menyebabkan tembok dua rumah warga ambruk pada Selasa (5/8/2025)
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, mengatakan pertama tembok rumah ambruk di Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa.
“Penyebabnya karena hujan serta struktur dinding rumah yang sudah lapuk,” kata Dimas, dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).
Dimas menuturkan, bagian dinding rumah yang ambruk berada di area dapur.
Akibat kejadian itu, sebanyak lima orang penghuni rumah terdampak.
“Assessment sudah selesai dilakukan termasuk pemasangan terpal di lokasi kejadian,” tuturnya.
Dimas menyebut, bencana serupa juga terjadi di Kampung Margabakhti, Kelurahan Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan.
Di lokasi tersebut, tembok dapur serta kamar mandi rumah warga ambruk setelah tanah sepanjang dua meter dan lebar tiga meter amblas.
Dimas mengungkapkan, faktor penyebabnya karena hujan ditambah rembesan air dari atap rumah yang sudah lapuk.
“Ada tiga kepala keluarga (KK) di dalam satu rumah yang terdampak. Petugas juga sudah selesai melakukan assessment dan memberikan bantuan terpal serta natura,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 10:48
Hindari Bayar Royalti, Kafe di Solo Pilih Undang DJ Ketimbang Band Cover Regional 6 Agustus 2025

Hindari Bayar Royalti, Kafe di Solo Pilih Undang DJ Ketimbang Band Cover
Editor
SOLO, KOMPAS.com
– Penerapan aturan pembayaran royalti musik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 mendorong sebagian pelaku usaha kafe di Kota Solo untuk mengubah strategi hiburan mereka.
Salah satunya adalah Sonny, pemilik tiga kafe di Solo.
Kafe milik Sonny kini lebih memilih mengundang DJ ketimbang band cover untuk tampil di tempat usahanya.
Dengan cara itu, Sonny bisa menghindari persoalan royalti musik jika band lokal itu membawakan lagu milik orang lain.
“Memang kami lebih sering mengundang DJ. Itu antisipasi kita karena bentuk musiknya berbeda. Cuma memang kita tidak tahu DJ itu masuk ke aturan royalti atau nggak,” ujar Sonny dilansir dari Tribun Solo, Selasa (5/8/2025).
Menurut Sonny, aturan royalti justru paling membebani para musisi lokal, khususnya band yang biasa mengisi live music di kafe.
“Terutama untuk pemain band itu menurut saya agak repot juga karena bayaran mereka saja dengan bayaran royalti lebih besar royaltinya,” ungkapnya.
Situasi ini membuat banyak kafe berpikir ulang untuk menampilkan pertunjukan musik secara langsung, apalagi jika potensi keuntungannya tidak sebanding dengan tanggung jawab hukum dan biaya royalti.
Sonny mengatakan, sebenarnya tak keberatan jika memang harus membayar royalti. Namun, ia menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait teknis penerapan aturan tersebut.
“Kalau harus membayar royalti, saya kira sampai saat ini sosialisasinya juga belum berjalan maksimal. Bahkan sejak PP belum ada pun, adanya UU Hak Cipta itu pun implementasinya ke kafe dan restoran masih kurang,” jelasnya.
Selama menjalankan usahanya, Sonny mengaku belum pernah diundang sosialisasi langsung dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ataupun instansi terkait.
“Enggak ada, sampai hari ini saya baru mendapat undangan (sosialisasi) itu baru tanggal 8 besok. Kayaknya dari kementerian, saya belum lihat secara detail,” ucapnya.
Sebagai bentuk adaptasi, Sonny menyebut bahwa beberapa kafe di Solo kini memilih tidak memutar musik sama sekali, agar tidak terjerat pelanggaran hak cipta.
“Mungkin kita bisa menyiasati dengan tidak memutar musik atau hening saja. Karena kita lebih kepada makanan dan minumannya,” tambahnya.
Meski demikian, Sonny berharap pemerintah bisa meninjau ulang implementasi PP 56 Tahun 2021, agar tidak merugikan pelaku usaha kecil maupun musisi independen.
“Menurut saya ini perlu dikaji ulang karena dampaknya cukup besar bagi teman-teman terutama band lokal. Walaupun untuk kafe dan restoran bisa mengantisipasi karena fokus bisnisnya bukan di musiknya,” pungkasnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 10:37
Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako… Bandung 6 Agustus 2025

Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako…
Editor
KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa investasi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan kerusakan dan menurunkan kualitas hidup warga.
“Harusnya investasi memberikan manfaat bagi sekitar, dari lingkungan hingga masyarakatnya,” kata Dedi Mulyadi di sela Rapat Kerja Nasional (Rakerkonas) ke-34 Apindo di Bandung, Selasa (5/8/2025), dikutip dari
Antara
.
Dedi Mulyadi menyoroti praktik sejumlah perusahaan yang mencemari lingkungan tanpa memberikan kompensasi yang layak.
“Kalau ada pencemaran, kami (masyarakat) yang pertama keracunan, tetapi ujungnya perusahaan ganti rugi dengan sembako atau susu. Saya menolak itu. Tidak ada kaitannya pencemaran dengan sembako,” ujarnya.
Menurutnya, banyak perusahaan di kawasan industri yang menghasilkan limbah udara, suara, hingga limbah cair yang berdampak langsung pada masyarakat.
Solusi yang dibutuhkan bukanlah kompensasi sesaat, melainkan perbaikan sistem infrastruktur lingkungan.
“Perbaiki sistem limbahnya. Bukan bagi-bagi sembako. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
Selain pencemaran, Dedi Mulyadi juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Banyak juga oknum HRD yang main-main dengan masyarakat sekitar. Rekrutmen kerja, tetapi minta uang. Ini masalah serius. Mulai Agustus, saya akan tangkap dengan berkoordinasi bersama kepolisian,” kata Dedi.
Tak hanya itu, pungli dari pihak luar perusahaan yang kerap memalak perusahaan dengan proposal atau permintaan sumbangan palsu juga akan ditertibkan.
“Perusahaan dipajakin dua kali. Sudah bayar pajak resmi, masih harus dipaksa menyumbang acara tertentu. Tidak dikasih, malah diancam atau dimusuhi. Ini akan kami tertibkan,” tegasnya.
Dedi juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan hasil pajak sektor industri benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Ketika dana bagi hasil dari pajak industri turun, kadang justru tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Uangnya dipakai untuk kunjungan kerja, bukan pembangunan,” ujarnya.
Ia memastikan Pemprov Jabar akan memprioritaskan pembangunan desa-desa sekitar kawasan industri.
“Kalau basis desanya industri, fokus pembangunan kami adalah air bersih, infrastruktur jalan, rumah rakyat miskin, dan sekolah. Semua harus baik,” kata Dedi.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 10:37
Main Layangan di BKT, Cara Orang Dewasa Lepas Penat di Tengah Kesibukan Megapolitan 6 Agustus 2025

Main Layangan di BKT, Cara Orang Dewasa Lepas Penat di Tengah Kesibukan
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Bermain layangan di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Duren Sawit, Jakarta Timur, menjadi cara Rohmad (40), warga Buaran, melepas penat usai seharian bekerja.
Rohmad mengaku baru pertama kali ikut bermain layangan di BKT. Sebelumnya ia hanya menjadi penonton setiap kali berangkat atau pulang kerja.
“Enggak sih, ini baru pertama, kalau kerja atau pulang hanya melihat saja,” ungkap Rohmad saat ditemui, Selasa (5/8/2025).
Berdasarkan pemantauan Kompas.com dari lokasi, sejumlah orang terlihat bermain layangan di beberapa titik sepanjang BKT.
Keramaian terlihat di sekitar Jembatan Jalan Sawah Barat Dalam 1. Di lokasi tersebut tampak banyak warga bermain layangan, sebagian di antaranya mengajak anak-anak mereka.
Beberapa pedagang layangan juga terlihat menjajakan dagangannya di sekitar area jembatan, menambah suasana khas sore hari di lokasi tersebut.
Tidak hanya di sekitar jembatan, aktivitas bermain layangan juga tampak di bawah jembatan dan di sepanjang aliran kanal BKT.
Menurut dia, bermain layangan juga menjadi semacam “balas dendam masa kecil” karena dulu ia hanya mampu membeli satu layangan.
Kini, ia bisa membeli beberapa layangan untuk diadu.
“Dulu waktu kecil cuma satu, kalau putus ya kita cari kejar-kejar layangan, kalau di sini beli empat layangan buat diadu, kalau habis ya pulang,” ucap Rohmad.
Ia menambahkan bahwa terakhir kali bermain layangan saat pulang kampung ke Bandung. Sejak tinggal di Jakarta, ia jarang punya waktu atau kesempatan untuk itu.
Hal senada disampaikan Ridwan (20), warga Penggilingan. Dia mengaku bermain layangan menjadi hiburan melepas stres setelah bekerja seharian di kantor.
“Iya iseng, kalau dibilang sering enggak juga ya paling sebulan 2-3 kali main. Iya hiburan saja, hobi juga ini karena ya buat ngilangin stres kerjaan,” jelas Ridwan.
Dia memilih kawasan BKT karena lokasinya ramai dan aman untuk bermain layangan.
“Ya karena banyak main, jadi ngadunya enak juga. Di sini juga enggak membahayakan karena kalau jatuh ke air, kalau di jalan bahayanya kena kendaraan,” kaya Ridwan.
Ridwan menyebut kali ini pengalaman pertamanya bermain layangan sepulang kerja.
“Kalau biasanya hari libur Sabtu atau Minggu, nah ini baru main pas pulang kerja. Kebetulan tadi kerja bisa balik cepat jadi mampir sebentar ngadu layangan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa ia hanya membawa benang dari rumah, sedangkan layangan dibeli langsung di lokasi.
“Benang bawa sendiri, ini beli empat sampai lima layangan buat diadu, kalau habis pulang, sudah putus dua,” jelasnya.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 10:30
Pencairan Dana KJP Plus Tahap I 2025 Mulai 5 Agustus, Ini Rinciannya Megapolitan 6 Agustus 2025

Pencairan Dana KJP Plus Tahap I 2025 Mulai 5 Agustus, Ini Rinciannya
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui UPT P4OP resmi mengumumkan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2025 untuk bulan Juni akan dilakukan secara bertahap mulai 5 Agustus 2025.
Pencairan ini ditujukan bagi 707.622 peserta didik penerima manfaat dari jenjang SD hingga PKBM.
Dilansir dari Instagram resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, berikut ini rincian lengkap pencairan KJP Plus Tahap I 2025.

– Ketentuan Penggunaan Dana
Penerima baru KJP Plus 2025 harus melalui beberapa tahapan berikut:
Untuk informasi lebih lanjut mengenai bantuan KJP Plus 2025 dapat bisa diakses melalui Instagram @upt.p4op atau website kjp.jakarta.go.id
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 10:15
Konsumen Ngamuk di Minimarket, Merasa Ditipu Pemberian Donasi dan Harga Etalase Tak Sesuai Regional 6 Agustus 2025

Konsumen Ngamuk di Minimarket, Merasa Ditipu Pemberian Donasi dan Harga Etalase Tak Sesuai
Tim Redaksi
POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com
– Seorang pelanggan minimarket di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengamuk saat berbelanja di sebuah minimarket ternama pada Selasa (5/8/2025).
Pelanggan tersebut merasa ditipu karena harga yang tercantum di etalase tidak sesuai saat melakukan pembayaran di kasir.
Warga bernama Ali Jenk meluapkan kemarahannya di depan kasir setelah menemukan perbedaan harga.
Ia mengaku membeli sabun pencuci piring yang tertera seharga Rp 10.000, namun saat membayar, harga barang tersebut berubah menjadi Rp 10.900.
“Saya merasa tertipu karena ada perbedaan harga di rak etalase dan harga di kasir,” ungkap Ali.
Peristiwa tersebut terjadi di sebuah mini market di Jalan Muhammad Yamin Manding, Kabupaten Polewali Mandar, dan langsung diunggah ke media sosial, menjadi viral di Sulbar.
Ali juga menambahkan bahwa insiden serupa bukanlah yang pertama kali ia alami.
Ia pernah menemukan perbedaan harga saat berbelanja di mini market di luar Kabupaten Polewali Mandar, seperti Kabupaten Sidrap dan Bone.
Selain itu, Ali juga memprotes sisa uang belanja yang diklaim disumbangkan ke lembaga zakat.
Ia menganggap mekanisme donasi tersebut tidak transparan.
“Jika memang ingin berdonasi, seharusnya dana tersebut dikelola oleh badan tepercaya agar pertanggungjawabannya jelas,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Corporate Communication Alfamidi Branch Makassar, Rudi Hermawan, menjelaskan bahwa kasir sudah melakukan pengecekan terhadap harga sabun pencuci piring yang dibeli Ali.
Dari hasil pengecekan, diketahui bahwa Ali memilih barang dalam program Tebus Terus Murahnya (TTM), yang syaratnya adalah belanja di atas Rp 50.000.
Namun, nilai belanja Ali hanya Rp 16.000, sehingga harga yang dibayarkan adalah harga normal tanpa promo.
“Jika memenuhi syarat belanja TTM, produk tersebut baru bisa dibeli seharga Rp 10.000, sesuai yang tertera di Point of Purchase (POP) di meja kasir,” jelas Rudi.
Pihak toko berharap penjelasan ini dapat membantu konsumen memahami mekanisme dan syarat berbelanja untuk mendapatkan harga promo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/08/2025 10:12