Author: Kompas.com

Anggota DPR Soroti Ganjilnya Polisi Tangkap Orang yang Rugikan Bandar Judol Nasional 8 Agustus 2025

Anggota DPR Soroti Ganjilnya Polisi Tangkap Orang yang Rugikan Bandar Judol
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menilai penangkapan lima orang pemain judi online (judol) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ganjil luar biasa karena seharusnya kasus itu menjadi pintu masuk bagi polisi untuk memburu bandar judol.
“Ada keganjilan yang tidak bisa diabaikan,” ujar Sudding dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/8/2025).
Menurut Sudding, langkah Polda DIY yang bergerak cepat menangkap para pelaku justru menimbulkan tanda tanya publik.
Sebab, bandar judi online yang disebut-sebut dirugikan oleh kelima pemain tersebut justru tak tersentuh.
“Seharusnya yang disikat polisi, ya bandarnya, dan kasus ini pintu masuknya. Kalau yang melapor bandarnya, kenapa polisi enggak tangkap? Dan kalaupun bukan, kenapa polisi tak tangkap bandarnya?” kata Sudding.
Sudding menilai kasus ini menjadi ironi karena aparat begitu sigap menindak warga yang merugikan situs judi online, tetapi lambat menangkap bandar yang jelas-jelas merugikan masyarakat.
“Polisi bergerak cepat menangkap warga yang disebut merugikan situs judi online, namun keberadaan bandar yang jelas-jelas merupakan pelaku utama justru tak tersentuh. Ini seperti membiarkan akar kejahatan tetap tumbuh dan hanya memangkas rantingnya. Kan ironis,” kata Sudding.
Dia mengingatkan, aparat penegak hukum tidak boleh diskriminatif dalam menangani kasus judi online yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, Sudding mendesak Polda DIY bersikap profesional, transparan, dan akuntabel.
Dia juga meminta polisi membuka ke publik siapa aktor besar di balik operasi situs judi online tersebut.
“Jangan sampai penegakan hukum ini digunakan untuk mengamankan kepentingan para bandar,” tegas Sudding.
Sudding menegaskan, Komisi III DPR akan melakukan supervisi ketat terhadap aparat penegak hukum, termasuk dalam penanganan kasus-kasus judi online, untuk memastikan hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, Polda DIY menangkap lima orang yang diduga mengakali sistem di situs judol hingga merugikan bandar.
Mereka adalah RDS (32), EN (31), dan DA (22) warga Bantul, NF (25) warga Kebumen, serta PA (24) warga Magelang.
Pengungkapan kasus ini dilakukan lewat penggerebekan di sebuah rumah di Banguntapan, Bantul, pada Kamis (10/7/2025).
RDS disebut sebagai koordinator, sedangkan empat lainnya bertindak sebagai operator.
Para tersangka memanfaatkan celah pada promo situs judi online dengan memainkan hingga 10 akun per perangkat komputer setiap hari.
Aksi ini dilakukan selama setahun di Yogyakarta dengan keuntungan mencapai Rp 50 juta per bulan untuk RDS, sementara empat operator dibayar Rp 1,5 juta per minggu.
Polisi mengeklaim bahwa kasus ini diungkap berdasarkan laporan masyarakat.
Namun, publik mempertanyakan siapa pelapor tersebut dan menduga laporan datang dari pihak bandar yang merasa dirugikan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda DIY, AKBP Saprodin, menegaskan pihaknya tidak pernah menerima “titipan” dari bandar judi online dalam penanganan kasus tersebut.
“Yang jelas, kami tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar.
Nik
(kalau) saya kena (main judol), harus ditangkap. Tidak ada satu pun bandar yang kenal saya. (Laporan) bukan dari bandar,” kata Saprodin, Kamis (7/8/2025), dikutip dari
TribunJogja.com
.

Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Slamet Riyanto, menjelaskan informasi terkait aktivitas para pelaku berasal dari masyarakat sekitar lokasi kejadian.
“Informasi awal berasal dari warga yang melihat dan mendengar ada aktivitas mencurigakan dari para pelaku. Informasi itu kami kembangkan bersama intelijen dan ditindaklanjuti secara profesional,” tutur Slamet, Rabu (6/8/2025) malam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 20:45
Kepala BNN Asahan Dinonaktifkan Usai Anggotanya Terlibat Perampokan Megapolitan 8 Agustus 2025

Kepala BNN Asahan Dinonaktifkan Usai Anggotanya Terlibat Perampokan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom menonaktifkan Kepala BNN Kota Asahan Andrea Retha, buntut keterlibatan salah satu anggotanya dalam aksi perampokan bersenjata.
“Tapi sementara saat ini atas kejadian tersebut, kepala BNN telah mengambil sikap menonaktifkan juga Kepala BNN Kota Asahan,” ucap Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Brigadir Jenderal Polisi Sulistyo Pudjo, di kantornya, Jumat (8/8/2025).
Pudjo mengatakan, Adrea Retha dicopot dari jabatannya karena lalai dalam menjalankan tugasnya. Terutama terkait fungsi pengawasannya terhadap gudang senjata milik BNN Asahan.
Akibat kelalaian itu, ASN BNN Asahan bernama Haidar Rizal Fikri (36), mengambil senjata dari gudang dan menggunakannya untuk menjalankan aksi perampokan.
“Kami sudah sangat ketat, memang karena kelalaian dari kepala BNN Asahan, karena harusnya mengeluarkan senjata tidak boleh sendirian,” kata Pudjo.
Dalam peristiwa perampokan yang melibatkan ASN BNN Asahan bernama Haidar Rizal Fikri (36)
Haidar yang bekerja di bagian logistik memiliki akses terhadap penyimpanan senjata.
“Karena yang bersangkutan tugas utama memegang logistik, akhirnya juga dia mendapatkan akses untuk penyimpanan senjata,” ucap dia.
Tak hanya Andrea Retha, Haidar akan dipecat setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Dalam aksinya, Haidar bersama dua rekannya berpura-pura melakukan penggerebekan kasus narkoba menggunakan senjata api. Namun, mereka justru mengambil sepeda motor milik warga.
“Dia dengan kawannya melakukan penggerebekan lokasi narkoba ternyata mengambil motor orang. Sedang dilakukan pendalaman, apakah itu lokasi narkoba atau enggak,” ungkap dia.
Ia menduga motif terduga pelaku melakukan perampokan karena alasan ekonomi.
“Motifnya ekonomi. Dia ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Mengambil motor orang, kemudian dijual ya,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ditangkap polisi karena diduga terlibat aksi perampokan bersenjata bersama dua warga sipil.
ASN tersebut bernama Haidar Rizki Fikri (36), sedangkan dua pelaku lainnya yakni Zaki (32) dan Cucur (19). Dalam aksinya, mereka disebut menggunakan senjata api.
Dikutip dari Tribun Medan, perampokan terjadi di Kelurahan Aek Loba Pekan, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, Jumat (18/7/2025). Ketiga pelaku berpura-pura sebagai petugas BNN yang tengah melakukan razia narkoba.
Mereka menghentikan pengendara sepeda motor sambil membawa senjata. Salah satu korban tertipu dan sepeda motornya, Honda Vixion, dibawa kabur oleh ketiga pelaku.
Informasi lain menyebutkan ketiganya sudah beraksi di empat lokasi berbeda. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan senjata laras panjang, puluhan peluru 9 mm, dan dua pucuk pistol otomatis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 20:35
Raih Gold di Youth Choice Award 2025, Le Minerale Unggul Jadi AMDK Terfavorit Pilihan Gen Z Nasional 8 Agustus 2025

Raih Gold di Youth Choice Award 2025, Le Minerale Unggul Jadi AMDK Terfavorit Pilihan Gen Z
Tim Redaksi
KOMPAS.com –
Merek air minum dalam kemasan (AMDK) asli Indonesia, Le Minerale, berhasil memperoleh penghargaan Gold untuk kategori “Mineral Water Brand” dalam ajang Marketeers Youth Choice Award 2025.
Pencapaian tersebut menegaskan posisi Le Minerale sebagai brand AMDK terfavorit Gen Z berdasarkan survei yang dilakukan Marketeers. Survei ini dilakukan untuk menentukan
brand
pilihan generasi muda Indonesia.
Dalam survei tersebut, Le Minerale berhasil mengungguli beberapa merek AMDK lainnya, baik sebagai produk yang direkomendasikan maupun dikonsumsi Gen Z.
Chief Executive Officer (CEO) Marketeers Iwan Setiawan mengatakan, Le Minerale berhasil memperoleh indeks tertinggi dalam survei
online
melalui voting.
Penilaian tersebut mengacu pada kebiasaan Gen Z mengonsumsi sebuah produk dan preferensi mereka jika suatu saat membutuhkan produk di kategori tersebut.
“Metode tersebut membuktikan bahwa responden sudah memiliki merek pilihan. Le Minerale menjadi yang teratas,” ujar Iwan dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (8/8/2025).
Ia menjelaskan penilaian yang dilakukan Marketeers dalam melakukan survei dengan metode
online voting
pada Juni 2025. Survei ini melibatkan 1.183 mahasiswa dari 44 universitas di seluruh Indonesia. Hasilnya, 31 persen responden memilih Le Minerale, diikuti Aqua (24 persen), Nestle Pure Life (21 persen), Cleo (16 persen), dan Pristine (8 persen).
“Segmen Gen Z penting bagi
brand
karena mereka adalah
trendsetter
. Bahkan, banyak keputusan konsumsi dalam keluarga yang dipengaruhi atau dilakukan langsung oleh Gen Z,” tuturnya.
Gen Z, kata Iwan, memiliki perbedaan karakter yang signifikan dengan milenial. Generasi yang tumbuh di era digital ini cenderung mencari hal-hal autentik, fokus pada manfaat produk, dan peduli pada keberlanjutan.
Untuk menjangkau Gen Z, Iwan menilai brand perlu menyesuaikan gaya komunikasi dari konvensional ke fungsional. Jangan sampai merasa sudah berkomunikasi dengan
tone
anak muda, tetapi ternyata yang dipakai justru gaya komunikasi untuk milenial.
“Kami berharap, Le Minerale terus berinovasi, memahami karakter generasi muda, dan menjaga kualitas produknya,” ucap Iwan.
Melalui penghargaan tersebut, Le Minerale kembali membuktikan diri sebagai air mineral berkualitas yang relevan dengan kebutuhan generasi muda. Pengakuan ini juga menjadi bukti konsistensi Le Minerale dalam menghadirkan produk dengan kandungan mineral esensial
Hal itu sekaligus menjadi komitmen Le Minerale sebagai brand asli Indonesia yang terus berinovasi dan mendukung gaya hidup sehat masyarakat.
Head of Public Relations and Digital Le Minerale mengatakan, penghargaan dari Marketeers Youth Choice Award 2025 sangat berarti bagi pihaknya. Ini menjadi bukti komitmen Le Minerale sebagai air mineral berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan Gen Z.
“Terlebih, (posisi) Gen Z kini menjadi pionir tren sekaligus pembentuk opini,” kata Yuna.
Yuna menambahkan bahwa Gen Z adalah generasi yang kritis, sadar kesehatan, dan sangat selektif dalam memilih produk.
Untuk menjawab kebutuhan mereka yang teliti saat memilih produk, Le Minerale hadir sebagai satu-satunya AMDK yang mencantumkan kandungan mineral di kemasannya.
“Kami percaya, inisiatif tersebut menjadi salah satu keunggulan kami dan menjadi alasan Le Minerale menjadi AMDK pilihan utama Gen Z,” tuturnya.
“Kami bangga bisa menjadi bagian dari keseharian mereka dengan menghadirkan air mineral berkualitas yang mengandung mineral esensial. Merek kami juga memiliki nilai lebih sebagai brand kebanggaan asli Indonesia,” kata Yuna.
Capaian tersebut semakin memperkuat posisi Le Minerale sebagai brand air minum dalam kemasan pilihan generasi muda Indonesia.
Ke depan, Le Minerale berkomitmen untuk berinovasi dan mendekatkan diri dengan konsumen, terutama Gen Z. Dengan demikian, merek air minum kebanggan Indonesia ini dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat mereka.
Sebagai informasi, Marketeers Youth Choice Award merupakan ajang penghargaan tahunan bergengsi yang memberikan apresiasi kepada merek favorit Gen Z.
Tahun ini, ajang penghargaan tersebut memasuki penyelenggaraan kelima. Ini menunjukkan konsistensi Marketeers dalam mendorong kesadaran merek untuk memaksimalkan potensi pasar anak muda Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 20:30
Fakta Keributan Pegawai Kejagung dan Warga: Ngaku Aparat, Bawa Pistol Dinas Megapolitan 8 Agustus 2025

Fakta Keributan Pegawai Kejagung dan Warga: Ngaku Aparat, Bawa Pistol Dinas
Editor
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
— Seorang pria yang terlibat cekcok dengan warga di Jalan Jombang Raya, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, ternyata merupakan pegawai aktif di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dalam insiden itu, pria berinisial S membawa senjata api yang belakangan dipastikan sebagai senjata dinas.
Kapolsek Pondok Aren, Kompol Anne Rose Asrippina, menyampaikan bahwa pria tersebut berdinas di Kejaksaan Agung.
“Saudara S juga di sini saya menyampaikan bahwa statusnya berdinas di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa disampaikan oleh dari pihak Kejaksaan,” ujar Anne saat ditemui di Mapolsek Pondok Aren, Kamis (7/8/2025).
Keributan bermula pada Kamis (31/7/2025) sekitar pukul 20.00 WIB.
Saat itu, mobil S berhenti di pinggir jalan namun memakan sebagian badan jalan.
Kondisi ini menghambat arus lalu lintas di jalur sempit tersebut, termasuk kendaraan yang dikemudikan Aldo (24), warga yang kemudian terlibat cekcok dengannya.
“Pemicunya karena jalan sempit, lalu ada mobil yang berhenti agak ke badan jalan, bukan di bahu jalan. Itu menyebabkan pengguna jalan lain merasa terhalang,” kata Anne.
Aldo lantas membunyikan klakson agar kendaraan S bergeser.
Namun, teguran itu tak direspons dan justru memicu perdebatan.
Dalam video yang kemudian beredar di media sosial, S terlihat mengaku sebagai aparat dan membawa pistol.
“Pegang pistol ya, pegang pistol,” ujar perekam video.
“Iya, saya aparat,” jawab pria tersebut.
Setelah kejadian viral di media sosial, polisi memanggil kedua pihak yang berselisih untuk dimintai klarifikasi dan dimediasi.
“Kami dari Polsek Pondok Aren melakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, klarifikasi,” kata Anne.
Polisi memastikan bahwa senjata yang dibawa S adalah senjata dinas resmi.
“Terkait senjata api, dari hasil penyelidikan kami pastikan itu adalah senjata api dinas,” ujar Anne.
Ia juga menegaskan bahwa dalam peristiwa tersebut tidak ditemukan unsur penodongan.
“Tidak ada penodongan yang dilakukan,” tambahnya.
Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.
“Alhamdulillah, kedua belah pihak sepakat berdamai secara musyawarah dan kekeluargaan,” kata Anne.
(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 20:30
Maling Ban Serep Truk Dibunuh Temannya Usai Cekcok Masalah Pembagian Uang Megapolitan 8 Agustus 2025

Maling Ban Serep Truk Dibunuh Temannya Usai Cekcok Masalah Pembagian Uang
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
– TH (46), ditemukan tewas di lahan kosong, Kampung Pos Bitung, Desa Kadul, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Rabu (30/7/2025).
TH diduga dibunuh temannya usai berselisih soal pembagian uang hasil pencurian ban serep truk yang dianggap tidak adil.
Saat pertama kali ditemukan, jasad TH dalam posisi tertelungkup tanpa menggunakan baju.
“Kami mendapatkan adanya laporan bahwa adanya seorang laki-laki yang tewas di lahan kosong dari laporan masyarakat pada hari Rabu 30 juli 2025 pukul 23.30 WIB,” ujar Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Ingkiriwang di Mapolres Tangerang Selatan, Jumat (8/8/2025).
Usai menerima laporan tersebut, polisi langsung menuju lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan ditemukan adanya luka di bagian kepala korban.
Tidak hanya itu, polisi juga menemukan batu berukuran besar yang sudah terbelah menjadi tiga bagian di dekat jasad korban.
“Dugaan awal korban meninggal akibat pukulan benda tumpul. Batu itu berada sangat dekat dengan korban,” kata Victor.
Berdasarkan dugaan awal itu, polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sembilan saksi dan diketahui, pelakunya melarikan diri ke Purwakarta, Jawa Barat.
Lalu, empat hari kemudian, yaitu Rabu (3/8/2025), pelaku berinisial BT ditangkap di Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Wira Graha Setiawan menjelaskan, pembunuhan berawal dari cekcok antara korban dan pelaku pada pagi hari sebelum kejadian.
“Tersangka mendapatkan hasil pembagian yang lebih sedikit. Pada malam harinya tersangka BT membawa korban ke bagian TKP yang agak gelap, di sana tersangka BT memukulkan sebongkah batu ke kepala korban yang selanjutnya korban langsung tergeletak,” kata Wira.
Adapun korban dan pelaku diketahui merupakan bagian dari komplotan spesialis pencuri ban serep truk di sekitar Jalan Tol Bitung–Merak.
Mereka biasa beraksi saat truk terparkir di pinggir tol ketika sopir sedang beristirahat.
Atas perbuatannya, BT dijerat Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan atau Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 20:22
Panglima TNI Tunjuk 3 Jenderal Bintang Dua Pimpin Tiga Badan Baru Kemenhan Nasional 8 Agustus 2025

Panglima TNI Tunjuk 3 Jenderal Bintang Dua Pimpin Tiga Badan Baru Kemenhan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk tiga jenderal bintang dua untuk mengisi tiga posisi pimpinan badan baru di Kementerian Pertahanan.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan, ada enam badan baru di Kemenhan. Dari keenamnya, hanya dua yang benar-benar baru, sementara empat lainnya menggantikan badan eksisting.
Adapun ketiga jenderal bintang dua itu yakni Mayjen TNI Gabriel Lema yang tadinya menjabat Asops Panglima TNI, kini dipercaya menjadi Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemenhan.
Kemudian, Laksda TNI Supo Dwi Diantara yang sebelumnya menjabat Dirjen Renhan Kemhan, kini menjadi Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan (Kabaharwatan) Kemenhan.
Adapun Bacadnas dan Baharwatan merupakan dua badan baru di Kemenhan.
Sementara itu, Marsdya TNI Yusuf Jauhari yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemenhan ditunjuk sebagai Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemenhan.
Penunjukkan ketiganya berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1033/VIII/2025 yang ditetapkan pada 6 Agustus 2025.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi membenarkan surat keputusan tersebut.
“Iya benar,” ujar Kristomei kepada Kompas.com, Jumat (8/8/2025).
Selain ketiga badan itu, tiga badan baru yang menggantikan badan eksisting berdasarkan Perpres 85/2025, yaitu Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan) yang menggantikan Badan Pengembangan Kebijakan dan Tekonologi Pertahanan (BPKTP).
Kemudian, Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (Ba IKIP) menggantikan Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan (Bainfokomhan).
Lalu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (Ba PSDM) menggantikan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menambah badan baru di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan yang diteken pada 5 Agustus 2025.
Perpres 85/2025 ini menggantikan Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kemenhan yang diteken Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen Frega Wenas Inkiriwang juga telah membenarkan Perpres 85/2025 ini.
Lebih detail, Badan Logistik Pertahanan dalam Pasal 33 Perpres 85/2025 bertugas menyelenggarakan pengelolaan logistik pertahanan dan sarana pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Badan Logistik Pertahanan akan dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
Selanjutnya, Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan diatur dalam Pasal 35B Perpres 85/2025, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian Badan Cadangan Nasional, “Mempunyai tugas menyelenggarakan pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta penataan dan pembinaan bela negara dan kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 35F Perpres 85/2025.
Lalu, Badan Teknologi Pertahanan dalam Pasal 37 Perpres 85/2025, yang bertugas menyelenggarakan pengembangan teknologi pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setelah itu adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan.
Dalam Pasal 41 Perpres 85/2025, badan ini mempunyai tugas sumber daya manusia di bidang pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terakhir, Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi intelijen pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 19:55
9 Kagetnya Ismanto Buruh Jahit di Pekalongan Dapat Tagihan Pajak Rp 2,8 Miliar, Begini Kata Kantor Pajak Regional

Kagetnya Ismanto Buruh Jahit Pekalongan Dapat Tagihan Pajak Karena Transaksi Rp 2,9 Miliar, Begini Kata Kantor Pajak
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ismanto (32), seorang buruh jahit lepas asal Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Pekalongan, terkejut ketika menerima tagihan pajak sebesar Rp 2,8 miliar dari petugas pajak pada Rabu (6/8/2025). Ia kaget bukan kepalang.
“Saya kaget, karena saya cuma buruh jahit lepas,” ungkap Ismanto, yang didampingi istrinya, Ulfa (27), dalam keterangannya yang dikutip dari
Tribunjateng.co
m, Jumat (8/8/2025).
“Tidak pernah punya usaha besar, apalagi sampai transaksi beli kain dalam jumlah besar seperti itu,” lanjutnya.
Ismanto hidup sederhana. Ia mengaku bukan pengusaha yang nilai transaksinya miliaran rupiah.
Rumahnya terletak di ujung gang sempit yang hanya dapat dilalui sepeda motor dengan lebar gang hanya 1 meter.
Saat petugas pajak mendatangi rumahnya, ia langsung menyampaikan keberatan dan menolak tagihan tersebut.
“Saya sudah bilang, saya tidak pernah melakukan transaksi pembelian kain, pinjaman online, atau pinjaman lain apa pun,” tegasnya.
Ismanto meyakini bahwa identitasnya telah disalahgunakan.
Ia menyatakan bahwa petugas pajak yang mengantarkan tagihan juga tampak bingung.
“Kok rumah saya yang seperti ini bisa kena tagihan pajak miliaran rupiah,” tambahnya.
Setelah menerima tagihan tersebut, Ismanto pun mendatangi kantor pajak di Pekalongan untuk melakukan klarifikasi dan menegaskan bahwa ia bukan pihak yang melakukan transaksi pembelian tersebut.
Ternyata, penjelasan dari kantor pajak, diduga identitasnya disalagunakan.
Ia berharap tak ada lagi kasus seperti yang dialaminya. Identitasnya juga tak lagi disalahgunakan.

Kepala KPP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan bahwa petugas pajak mendatangi rumah Ismanto pada Rabu (6/8/2025) dengan membawa surat resmi.
Ia menegaskan bahwa kedatangan petugas adalah untuk klarifikasi atas data transaksi yang tercatat dalam sistem administrasi pajak.
“Bukan menagih,” ujar Subandi.
Subandi menjelaskan bahwa dalam data administrasi di kantornya tercatat transaksi atas nama Ismanto senilai Rp 2,9 miliar.
“Itu nilai transaksinya, bukan pajaknya,” tambahnya.
Menurut Subandi, data dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021 menunjukkan bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) milik Ismanto digunakan dalam transaksi dengan salah satu perusahaan, sehingga petugas perlu melakukan verifikasi.
Ia menambahkan bahwa kunjungan ke rumah Wajib Pajak dilakukan oleh empat petugas yang semuanya dibekali surat tugas resmi.
Saat petugas pajak mendatangi rumahnya, Ismanto mengakui bahwa NIK yang tercantum dalam dokumen tersebut memang miliknya.
Namun, ia membantah pernah melakukan transaksi pembelian kain dalam jumlah besar atau memiliki usaha dengan skala miliaran rupiah. Ada dugaan kuat, pihak lain menggunakan NIK Ismanto.
Menanggapi hal ini, Subandi berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga identitas pribadi.
“Jangan sembarangan meminjamkan KTP atau NPWP kepada orang lain. Jika menerima surat dari kantor pajak, segera lakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” pungkasnya.

Catatan redaksi: Artikel ini telah mengalami perbaikan judul demi menghindari mispersepsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 19:19
Panglima TNI Tunjuk 6 Dangrup Kopassus Baru, Siapa Saja? Nasional 8 Agustus 2025

Panglima TNI Tunjuk 6 Dangrup Kopassus Baru, Siapa Saja?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyetujui validasi organisasi pada beberapa jabatan strategis di lingkungan TNI, pada 6 Agustus 2025.
Salah satunya adalah keberadaan enam jabatan Komandan Grup (Dangrup) Kopassus.
Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 tanggal 6 Agustus 2025.
“Iya benar,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi Kompas.com mengenai Surat Keputusan tersebut, Jumat (8/8/2025).
Enam jabatan itu diisi oleh seorang perwira tinggi berpangkat Kolonel Infanteri (Inf). Berikut daftarnya:
1. Kolonel Inf Raden Nashrul Fathurrohman, jabatan sebelumnya Danrindam III/Siliwangi, menjadi Dangrup 1 Kopassus
2. Kolonel Inf Edwin Apria Candra, jabatan sebelumnya Koorsmin Kasum TNI, menjadi Dangrup 2 Kopassus
3. Kolonel Inf Bram Pramudia, jabatan sebelumnya Paban V/Pam Sintel TNI, menjadi Dangrup 3 Kopassus
4. Kolonel Inf Suharma Zunam, jabatan sebelumnya Paban III/Binteman Spersad, menjadi Dangrup 4 Kopassus
5. Kolonel Inf Josep Dat Dariyamanta S, jabatan sebelumnya Paban V/Kermalat Asean Slatad, menjadi Dangrup 5 Kopassus
6. Kolonel Inf Richard Arnold Y. Sangari, jabatan sebelumnya Asintel Kasdam XVII/Cendrawasih, menjadi Dangrup 6 Kopassus
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 18:27
Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan Nasional 8 Agustus 2025

Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat militer dari lembaga swadaya masyarakat Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai hal penting yang perlu dipikirkan dari rencana pembantukan enam komando daerah militer (kodam) adalah soal anggaran dan soal persepsi publik.
“Kita juga perlu menjaga agar langkah ini tidak menimbulkan persepsi militerisasi wilayah. Perlu disampaikan secara terbuka kepada publik bahwa tujuan utama dari pembentukan Kodam adalah untuk memperkuat kehadiran negara dalam konteks pertahanan dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Khairul Fahmi kepada
Kompas.com
, Jumat (8/8/2025).
Soal anggaran, tentunya pembentukan satuan baru butuh duit negara. Komponen yang perlu biaya meliputi pelbagai hal di dalamnya.
“Dari sisi anggaran, pembangunan Kodam baru memerlukan biaya besar, bukan hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk kebutuhan logistik, operasional, dan pengisian personel,” kata Khairul.
Di sisi lain, pemerintah juga berkeinginan untuk meremajakan jajaran alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang tentu butuh anggaran besar.

“Ini harus dikelola secara bijak agar tidak membebani APBN secara tidak proporsional, apalagi di tengah tuntutan modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” tambahnya.
Ia menambahkan, pembentukan Kodam harus disertai perencanaan operasional yang matang agar tidak sekadar menjadi “struktur di atas kertas.”
Menurutnya, keberadaan satuan teritorial seharusnya benar-benar efektif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan nyata di lapangan.
Khairul menilai, keberadaan Kodam di wilayah strategis akan mempercepat respons terhadap isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga aktivitas ilegal lintas batas.
“Selama ini ada sejumlah wilayah yang secara geografis terlalu luas untuk dijangkau secara optimal oleh Kodam yang ada. Akibatnya, respons terhadap isu-isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga kegiatan ilegal lintas batas menjadi kurang cepat dan tidak kontekstual,” ungkapnya.
Khairul juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik untuk menjelaskan tujuan utama pembentukan Kodam.
Jika dijalankan dengan baik, lanjut Khairul, pemekaran ini bisa memperkuat sinergi pertahanan dan pembangunan, sekaligus mendekatkan TNI AD dengan masyarakat di berbagai daerah.
Rencananya, peresmian enam kodam baru akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025.
Berikut adalah enam kodam baru yang akan diresmikan negara:
1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
3. Kodam XXI/Radin Inten – meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu.
4. Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
5. Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 17:44
Tom Lembong Ceritakan Seminggu Pertamanya Jadi Tahanan Rutan Cipinang Nasional 8 Agustus 2025

Tom Lembong Ceritakan Seminggu Pertamanya Jadi Tahanan Rutan Cipinang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menceritakan hari-hari pertamanya menjadi tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Jakarta Selatan dan Rutan Cipinang Jakarta Timur.
Kesan pertama Tom Lembong saat satu hingga dua hari pertama ditahan adalah tidak nyaman, dengan segala keterbatasan di Rutan Cipinang.
Pengalamannya itu diceritakan dalam live streaming bersama Anies Baswedan di kanal Youtube “Anies Baswedan” pada Kamis (7/8/2025) malam.
“Yang sudah pasti terjadi, malam pertama itu sangat-sangat tidak nyaman, enggak bisa tidur,” ungkap Tom, dikutip Jumat (8/8/2025).
Tom menceritakan bahwa dirinya dari luar mungkin terlihat tenang dan tegar, tetapi perasaan dan psikologisnya sesungguhnya terguncang.
Butuh sekitar satu minggu hingga akhirnya dia bisa mengendalikan emosi dan perasaannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus importasi gula.
“Kelihatannya butuh seminggu untuk emosi, psikologi kita kembali tenang. Bisa menyerap dan memproses semua yang terjadi,” ujar Tom.
Pada momen tersebut, ia pun mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya dan bertemu dengan ribuan tahanan di Rutan Cipinang.
Tom Lembong menceritakan, itu menjadi pengalaman pertamanya dan tidak pernah terbayang sama sekali bertemu dengan orang-orang hidup dari balik jeruji besi.
“Sama sekali enggak ada yang kenal, jadi saling berkenalan sesama tahanan yang latar belakangnya sangat beragam. Berbagai lapisan masyarakat, berbagai latar belakang, berbagai etnis, agama, dan saya sudah bilang itu seperti cerminan masyarakat kita,” ujar Tom Lembong.
Diketahui, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka pada Selasa (29/10/2024) malam. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kemendag periode 2015-2016.
Singkat cerita, majelis hakim memvonis Tom Lembong 4 tahun dan 6 bulan penjara pada Jumat (18/7/2025).
Namun, Presiden Prabowo Subianto memberikannya abolisi yang membuat Tom Lembong resmi bebas dari penjara pada Jumat (1/8/2025) malam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/08/2025 16:44