Author: Kompas.com

TNI di 2025: Beli Alutsista hingga Tambah Batalyon
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sepanjang tahun ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah alat utama sistem persenjataan atau alutsista hingga menambah batalion.
Pemerintah bersama
TNI
mendorong pembaruan menyeluruh, tidak hanya melalui rencana pengadaan
alutsista
baru dan kedatangan sejumlah platform strategis, tetapi juga lewat penataan organisasi dan penguatan struktur teritorial.
Langkah modernisasi itu tercermin dari penambahan batalion teritorial di berbagai wilayah, penguatan satuan-satuan khusus yang kini dipimpin perwira tinggi bintang tiga, hingga penyesuaian dan pembentukan organisasi baru di tiga matra TNI.
Di saat yang sama, wacana penambahan komando daerah militer (kodam) kembali mengemuka.
Berbagai kebijakan dan rencana tersebut mewarnai perjalanan TNI sepanjang 2025 ini.
Penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dilakukan di setiap matra, mulai dari darat, laut, hingga udara.
Di matra darat, Indonesia membeli rudal balistik jarak pendek atau short-range ballistic missile (SRBM) KHAN buatan Roketsan, Turki.
Kehadiran sistem rudal ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna asing pertama KHAN sekaligus negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik.
Rudal KHAN ditempatkan di markas Batalyon Artileri Medan ke-18 di Kalimantan Timur.
Namun, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat saat itu, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa pengiriman masih terbatas pada angkatan atau
batch
pertama dan belum diserahterimakan secara resmi kepada TNI AD.
“Artinya, rudal KHAN ini pengirimannya baru
batch
pertama. Jadi, belum diserahterimakan kepada TNI AD,” ujarnya.
Penyerahan resmi sistem rudal KHAN dijadwalkan berlangsung pada awal 2026 bersamaan dengan kedatangan
batch
kedua.
Indonesia sendiri memesan rudal balistik tersebut sejak 2022. Sistem KHAN disebut mampu menghancurkan berbagai target permukaan hingga jarak 280 kilometer.
Di matra laut, modernisasi armada TNI AL ditandai dengan kehadiran kapal fregat hasil kerja sama Indonesia dan Italia.
KRI Prabu Siliwangi dijadwalkan memperkuat jajaran armada pada awal 2026, menyusul kapal kembarannya, KRI Brawijaya-320, yang lebih dahulu tiba di Indonesia pada 8 September 2025.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan, pengiriman kru KRI Prabu Siliwangi ke Italia dimulai pada Oktober 2025. Proses delivery kapal direncanakan pada 17 Desember 2025, sehingga kapal dapat segera bergabung dengan armada pada awal tahun berikutnya.
KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya-320 merupakan kapal jenis Offshore Patrol Vessel atau Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) buatan galangan Fincantieri, Italia. Kedua kapal ini memiliki panjang 143 meter, kecepatan maksimum 32 knot, serta daya jelajah 5.000 mil laut.
Sebagai Multi Purpose Combat Ship, kapal ini dilengkapi kemampuan peperangan empat dimensi: anti-udara, anti-kapal permukaan, anti-kapal selam, dan peperangan elektronika.
Persenjataannya mencakup sistem peluncur vertikal (VLS) SYLVER A50 dengan rudal ASTER 15/30, meriam 127 mm dan 76 mm, rudal anti-kapal Teseo Mk-2, serta sistem torpedo. Kehadiran kedua kapal ini menjadi bagian penting dalam penguatan pertahanan maritim dan implementasi kebijakan Perisai Trisula Nusantara.
Di matra udara, penguatan TNI AU berlangsung melalui pengadaan pesawat angkut berat dan pesawat tempur generasi terbaru.
Airbus Defence and Space telah menyerahkan pesawat angkut berat A400M pertama kepada Kementerian Pertahanan RI di Lanud Halim Perdanakusuma pada 3 November 2025.
Pesawat A400M merupakan satu dari dua unit yang dipesan Indonesia pada 2021, dengan unit kedua dijadwalkan tiba pada 2026.
Dirancang sebagai pesawat multiperan, A400M mampu menjalankan misi angkutan kargo, transportasi pasukan, evakuasi medis, hingga operasi kemanusiaan dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Dengan daya angkut hingga 37 ton dan kemampuan beroperasi di landasan pendek atau tidak beraspal, A400M memperluas jangkauan operasi TNI AU di seluruh wilayah Nusantara.
Selain pesawat angkut, kekuatan udara tempur Indonesia juga akan diperkuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale buatan Prancis.
Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale yang akan datang secara bertahap mulai awal 2026.
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono memastikan, tiga unit pertama Rafale akan tiba di Indonesia sekitar Februari–Maret 2026, seiring dengan berlangsungnya pelatihan pilot dan teknisi TNI AU di Prancis.
Rafale dikenal sebagai pesawat tempur multirole berkecepatan hingga 1,8 Mach, dengan radius tempur 1.850 kilometer dan daya jelajah 3.700 kilometer. Pesawat ini dilengkapi berbagai persenjataan canggih, termasuk rudal udara-ke-udara, udara-ke-darat, hingga rudal jelajah SCALP berjangkauan lebih dari 300 kilometer.
Presiden
Prabowo Subianto
meresmikan pembentukan sejumlah satuan baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengumumkan pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) serta 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) saat itu, Brigjen Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa prajurit yang tergabung dalam batalyon tersebut tidak disiapkan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.
“Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana membentuk
Batalyon Teritorial Pembangunan
yang tersebar di seluruh Indonesia guna mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota,” ujar Wahyu kepada
Kompas.com
, 3 Juni 2025.
Ia menambahkan, setiap batalyon akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 30 hektar dan dilengkapi dengan kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan bahwa terdapat empat kompi utama yang akan diterjunkan.
Pertama, Kompi Pertanian yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan swasembada nasional.
Kedua, Kompi Peternakan untuk mendukung penyediaan protein hewani.
Ketiga, Kompi Medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta penanganan bencana.
Keempat, Kompi Zeni yang akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah tertinggal dan daerah rawan bencana.
Tiga pasukan elite Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, mengalami perubahan dalam struktur kepemimpinan.
Untuk pertama kalinya, satuan tempur elite dari tiga matra TNI tersebut dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat jenderal bintang tiga, yakni letnan jenderal, letnan jenderal (marinir), dan marsekal madya.
Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025.
Melalui aturan tersebut, jabatan pimpinan yang sebelumnya menggunakan sebutan “Komandan” resmi diubah menjadi “Panglima”.
Dengan demikian, pucuk pimpinan ketiga satuan elite tersebut kini masing-masing menyandang jabatan Panglima Komando Pasukan Khusus (Pangkopassus), Panglima Korps Marinir (Pangkormar), dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Pangkorpasgat).
Perubahan nomenklatur ini menjadi simbol penguatan organisasi sekaligus peningkatan status ketiga pasukan elite tersebut dalam struktur komando TNI.
Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo secara resmi melantik tiga panglima pasukan elite TNI tersebut.
Adapun perwira yang dilantik adalah Mayjen TNI Djon Afriadi sebagai Pangkopassus, Marsda TNI Deny Muis sebagai Pangkorpasgat, dan Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Pangkormar.
Dalam upacara pelantikan tersebut, Presiden Prabowo juga memasangkan tanda pangkat jenderal bintang tiga, pistol, serta tongkat komando kepada ketiganya.
Dengan pelantikan ini, tiga pasukan elite TNI resmi dipimpin oleh seorang panglima, bukan lagi komandan.
Presiden Prabowo juga meresmikan 6 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), 3 Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), 1 Komando Operasi Udara, serta 6 Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Prabowo turut meresmikan satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat), lima Batalyon Infanteri Marinir, serta lima Batalyon Komando Kopasgat.
Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan bahwa para panglima pasukan elite TNI hingga komandan brigade harus senantiasa memimpin dari garis terdepan, khususnya di wilayah yang paling berbahaya dan kritis. Sebab, seorang pemimpin tidak boleh memimpin dari belakang.
“Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang,” kata Prabowo.
Sebaran Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan meliputi Pulau Sumatera sebanyak enam satuan, Pulau Jawa tiga satuan, Pulau Kalimantan tiga satuan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara satu satuan, Pulau Sulawesi dua satuan, Pulau Maluku satu satuan, serta Pulau Papua empat satuan.
Jumlah Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan mencakup Pulau Sumatera sebanyak 31 satuan, Pulau Jawa 14 satuan, Pulau Kalimantan 15 satuan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara lima satuan, Pulau Sulawesi 10 satuan, Pulau Maluku lima satuan, serta Pulau Papua 25 satuan.
TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).
Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), pada Rabu (29/10/2025).
“Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).
TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.
Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.
Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
Mabes TNI menilai rencana penambahan kekuatan di tiga matra akan berdampak positif bagi militer Indonesia.
“Pembentukan satuan-satuan baru tersebut tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas tugas-tugas Mabes TNI, khususnya di bidang operasi dan kesiapsiagaan,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi, Senin (3/11/2025).
Selain itu, peningkatan jumlah dan kemampuan satuan akan memperkuat daya tangkal sekaligus memperluas kemampuan proyeksi kekuatan TNI di seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Meski begitu, perwira tinggi (Pati) TNI berpangkat bintang dua itu menekankan bahwa penambahan ini masih dalam tahap perencanaan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kebijakan pertahanan nasional.
“Seluruh kekuatan TNI tersebut akan tetap berada dalam sistem komando dan kendali Mabes TNI sebagai organisasi induk yang mengkoordinasikan ketiga matra secara terpadu,” tegas dia.
Rrencana pembangunan kekuatan TNI hingga 2029 disebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan postur ideal TNI sesuai arah kebijakan pertahanan negara.
“Pembangunan tersebut disusun secara bertahap, terukur, dan realistis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, kemampuan anggaran, serta perkembangan teknologi pertahanan,” jelasnya.
Sementara itu, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menegaskan bahwa target pembangunan 250 batalion hingga 2029 bukan didorong oleh adanya ancaman asing.
“Mengenai alasan kebutuhan hingga 750 batalion, kebijakan ini bukan karena adanya ancaman asing tertentu yang bersifat langsung,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Inf Donny Pramono, kepada
Kompas.com
, Rabu (19/11/2025).
Perwira tinggi (Pati) TNI itu menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembangunan kekuatan jangka panjang melalui konsep Optimum Essential Force (OEF).
Program ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan teritorial di seluruh kabupaten serta meningkatkan kesiapsiagaan negara.
“Jadi, orientasinya adalah penguatan struktur pertahanan negara secara menyeluruh, bukan respons atas situasi tertentu,” ujar dia.
Dengan demikian, TNI Angkatan Darat mendukung penuh kebijakan tersebut, dan proses pembentukan satuan baru saat ini berjalan secara bertahap sesuai perencanaan serta arahan pemerintah.
Sebanyak dua Komando Armada (Koarmada) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) akan dibangun di Kalimantan Timur dan Ambon.
“Untuk lokasi, Koarmada IV direncanakan di Kalimantan Timur dan Koarmada V di Ambon,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI AL Laksamana Pertama (Laksma) TNI Tunggul, saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Selasa (4/11/2025).
Sejauh ini, TNI AL sudah memiliki tiga Koarmada yang meliputi Koarmada I Tanjungpinang, Koarmada II Surabaya, dan Koarmada III Sorong.
“Pembentukan (dua Koarmada tambahan) sesuai dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis,” tegas dia.
Aster KSAU Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan, rencana penambahan 33 satuan radar (Satrad) TNI Angkatan Udara hingga tahun 2029 tidak dilakukan secara sembarangan dalam penempatannya.
“Jadi, untuk menetapkan posisi radar itu juga tidak sembarangan,” kata Palito, saat ditemui di Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
Menurut dia, penempatan Satrad harus melalui perhitungan khusus, termasuk analisis ancaman serta kajian terhadap lokasi yang akan dipilih.
Namun, perwira tinggi (Pati) bintang dua itu menuturkan, penempatan Satrad sudah dipersiapkan oleh matranya.
“Sementara sudah mulai dipersiapkan satuan radar atau mungkin ditempatkan yang untuk mengganti radar baru ataupun ada juga yang lokasi yang baru yang baru dibuat,” kata dia.
Saat ditanya apakah penempatan Satrad tersebut termasuk center of gravity, ia membenarkannya.
Rencana penambahan prajurit TNI memang akan difokuskan pada tiga provinsi yang disebut sebagai titik berat nasional atau
center of gravity
, yakni Aceh, Papua, dan Jakarta.
“Betul. Jadi, semua yang menjadi arahan-arahan dari pada pimpinan, presiden dan sebagainya itu kita akomodasi dan kita sesuaikan dengan lokasi-lokasi yang memang betul-betul tempat strategis yang harus kita
back up
,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.