Author: Kompas.com

Menkum Tegaskan Pengunjung Restoran Tak Akan Dibebani Royalti Nasional 13 Agustus 2025

Menkum Tegaskan Pengunjung Restoran Tak Akan Dibebani Royalti
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengunjung tempat-tempat komersial seperti kafe dan restoran tidak dibebani kewajiban membayar royalti untuk musik yang diputar.
Supratman meminta pengunjung tidak merasa resah karena kebijakan penarikan royalti hanya untuk pemilik atau pengelola tempat usaha.
“Yang lebih penting, bagi pengunjung nih, yang bukan pelaku usaha, enggak usah resah karena tidak dikenakan royalti,” tegas Supratman saat ditemui di Kantor Smesco Indonesia, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2025).
Supratman tidak menampik kalau ia mendapatkan kritikan dari pengunjung yang mempersoalkan masalah penarikan royalti di kafe atau restoran.
Ia menanggapi kritikan tersebut sebagai risiko dari kebijakan penarikan royalti yang saat ini sedang diperkuat untuk melindungi hak pencipta dan penghargaan atas sebuah karya.
“Saya terima konsekuensinya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya tidak menghindar dari risiko itu,” imbuhnya.
Supratman menegaskan, saat ini pemerintah tengah berusaha membangun kepercayaan masyarakat yang rontok akibat kelalaian pengelolaan royalti.
“Sekarang kita sudah mulai bagus, karena semua orang kan ada, penciptanya ada, musisinya ada, pihak terkait ada, ahli hukum ada, ahli kekayaan intelektual ada, ini dalam rangka membangun trust yang mungkin rontok,” ucapnya.
Kelalaian ini, kata Supratman, membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan royalti musik di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
Ia menuturkan, LMKN kini memiliki komisioner baru yang diharapkan mampu bekerja secara transparan dalam mengumpulkan royalti.
“Mulai dari pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak terkait. Menyangkut soal bagaimana cara mengumpulkannya, dan juga bagaimana mendistribusikannya itu menjadi pekerjaan sekarang yang harus dilakukan oleh komisioner yang baru,” jelas dia.
Sebelumnya, isu royalti ini mencuat setelah adanya konflik sengketa hukum antara PT Mitra Bali Sukses atau Mie Gacoan dan SELMI terkait pembayaran royalti musik yang dimainkan di gerai-gerai Mie Gacoan.
Polemik sengketa hukum tersebut kini telah mencapai kesepakatan damai.
Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira, dan Sekjen SELMI, Ramsudin Manullang, menandatangani surat perjanjian perdamaian di Kanwil Kementerian Hukum Bali, Jumat (8/8/2025).
Pihak Mie Gacoan bersedia membayar royalti sebesar Rp 2,2 miliar untuk penggunaan musik atau lagu selama periode tahun 2022 hingga Desember 2025.
Ramsudin Manullang menjelaskan bahwa perhitungan angka Rp 2,2 miliar untuk pembayaran royalti dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 16:37
9 Laporkan Keluarga Pasien ke Polisi karena Paksa Buka Masker, dr Syahpri: Jangan Sampai Ada Syahpri yang Lain Regional

Laporkan Keluarga Pasien ke Polisi karena Paksa Buka Masker, dr Syahpri: Jangan Sampai Ada Syahpri yang Lain
Tim Redaksi
MUBA, KOMPAS.com
– Dokter spesialis ginjal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Syahpri Putra Wangsa, mengaku mengambil langkah hukum dengan melaporkan keluarga pasien ke Polres Muba untuk mencegah aksi kekerasan terhadap tenaga kesehatan yang lain saat bertugas.
Syahpri sebelumnya mengalami kejadian yang kurang mengenakkan setelah dipaksa oleh keluarga pasien untuk membuka masker ketika sedang melakukan visit di ruang VIP RSUD Sekayu pada Selasa (12/8/2025) kemarin.
“Yang jelas saya mewakili seluruh nakes di Indonesia, jangan sampai terjadi Syahpri-Syahpri yang lain. Jadi, kita harus menentukan sikap, harus tegas,” kata Syahpri kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).
Menurut Syahpri, peristiwa yang dialaminya itu dapat membahayakan para perawat hingga dokter, di mana saat bertugas mereka diintimidasi oleh keluarga pasien.
Padahal, hal tersebut bisa mengganggu kinerja nakes ketika merawat pasien.
“Kalau terjadi lagi seperti ini akan membahayakan nakes. Mulai dari perawat, dokter umum, bukan hanya spesialis saja. Nakes adalah garda terdepan, kalau mereka terancam
gimana
?” ujarnya.
Menjadi seorang dokter yang bertugas untuk merawat pasien, menurut Syahpri, adalah hal yang tidak mudah.
Mereka pun harus menempuh jenjang pendidikan panjang yang menguras banyak uang hingga waktu sebelum akhirnya terjun ke masyarakat.
“Untuk sekolah menjadi dokter itu tidak mudah. Dari biaya yang dikeluarkan luar biasa, dari waktu yang harus dibuang. Meninggalkan istri, anak untuk sekolah, itu luar biasa,” jelasnya.
Setelah membuat laporan, Syahpri pun kini masih menunggu proses lanjutan.
Namun, hingga kini ia mengaku pihak keluarga pasien belum menyampaikan permohonan maaf.
“Tadi karena sudah kami laporkan, kita tunggu saja proses selanjutnya. Belum (minta maaf),” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, dokter spesialis ginjal yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, dicaci maki keluarga pasien hingga dipaksa mencopot masker saat sedang melakukan kunjungan.
Dokter tersebut diketahui bernama Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD-KGH, FiNASIM, yang merupakan dokter konsultan di bidang nefrologi.
Aksi yang tidak mengenakkan itu menimpa dokter Syahpri diketahui berlangsung pada Selasa (12/8/2025), di mana mulanya ia sedang melakukan visit untuk melihat kondisi pasien lansia perempuan yang berada di ruang VIP RSUD Sekayu.
Dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram @perawat_peduli_palembang, dokter Syahpri masih terlihat tenang meskipun keluarga pasien itu memaksanya membuka masker secara paksa.
”
Jadi ibunya ke rumah sakit dengan kondisi tidak sadar, dengan gula darah yang sangat rendah, kemudian tekanan darahnya tidak terkontrol. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, didapatkan rontgen dan adanya gambaran indu trek atau gambaran pecah di paru-paru kanan
,” jelas dokter Syahpri dalam rekaman video yang dilihat Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
Namun, keluarga pasien yang merekam pun tampaknya masih kurang puas dengan pernyataan dokter Syahpri.
”
Kamu tahu indu trak itu apa?
” tanya perekam.
”
Gambaran khas dari penyakit TBC
,” jawab dokter Syahpri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 16:24
Permendes 10/2025 Terbit, Atur Mekanisme Pembiayaan Kopdes Merah Putih Nasional 13 Agustus 2025

Permendes 10/2025 Terbit, Atur Mekanisme Pembiayaan Kopdes Merah Putih
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto resmi meluncurkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 10 Tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Yandri menjelaskan, aturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat 5, yang mewajibkan Kementerian Desa menyusun regulasi terkait.
“Alhamdulillah setelah harmonisasi, Permendes ini telah diundangkan dalam Lembaran Negara dan Berita Negara Nomor 593 tanggal 12 Agustus 2025,” kata Yandri di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Permendes Nomor 10 Tahun 2025 memuat sejumlah ketentuan penting, di antaranya, kepala desa berwenang memberikan persetujuan pembiayaan berupa dukungan pengembalian pinjaman berdasarkan hasil musyawarah desa atau musyawarah desa khusus.
Kemudian, kepala desa wajib melakukan kajian proposal rencana bisnis KDMP.
Lalu, mengoordinasikan kewajiban pembayaran angsuran, serta memberikan surat kuasa kepada KPA BUN untuk menempatkan dana desa pada rekening pembayaran pinjaman jika dana koperasi tidak mencukupi.
Selanjutnya, aturan tersebut juga menegaskan bahwa dana desa tidak menjadi jaminan pinjaman, namun dapat digunakan untuk membayar angsuran bulan berjalan apabila dana di rekening KDMP tidak mencukupi.
“Dana desa dalam Koperasi Desa Merah Putih tidak menjadi jaminan, tapi dana desa akan digunakan bila mana angsuran Koperasi Desa Merah Putih di bulan berjalan, dananya tidak mencukupi di rekening Koperasi Desa Merah Putih, baru dana desa dipakai,” ujar Yandri.
“Kalau jaminan kan diambil dulu di bank, ditaruh di bank, baru mereka bisa mengajukan pinjaman. Dana desa tetap berjalan, tapi bila mana nanti tidak mampu bayar, bulan yang tidak mampu bayar itu, Kementerian Keuangan langsung memotong dana desa sesuai dengan berapa angsurannya di bulan berjalan,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 15:26
1 Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur: Saya Kan Dipilih Rakyat Secara Konstitusional Regional

Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur: Saya Kan Dipilih Rakyat Secara Konstitusional
Penulis
PATI, KOMPAS.com
– Bupati Pati Sudewo menolak memenuhi tuntutan demonstran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Hal itu disampaikan Sudewo kepada wartawan di kantornya, di sela-sela aksi demonstrasi yang tengah berlangsung pada Rabu (13/8/2025).
“Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” kata Sudewo, dilansir dari Kompas TV.
Saat ditanya wartawan lagi, apakah artinya tuntutan demonstran tak bisa dipenuhi, Sudewo menjawab singkat.
“Kan sudah saya sampaikan tadi,” ujarnya.
Sejak pagi, puluhan ribu orang dari Pati dan daerah sekitarnya memadati alun-alun untuk menuntut Sudewo mundur, memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen.
Hingga pukul 11.00 WIB, Sudewo belum juga menemui massa, memicu aksi lempar botol dan gelas plastik, perusakan baliho, pemecahan kaca kantor bupati, dan upaya merobohkan gerbang pendapa.
Kericuhan memuncak saat massa membakar mobil provos milik Polres Grobogan.
Polisi membalas dengan tembakan gas air mata dan penyemprotan water cannon, membuat massa terpencar dan sebagian berlindung di Masjid Agung Baitunnur.
Sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo akhirnya keluar menemui massa dengan pengawalan ketat dari mobil rantis polisi.
Ia menyampaikan permohonan maaf singkat sebelum kembali masuk karena situasi tidak kondusif.
Saat keluar, ia sempat dilempari air minum kemasan dan sandal oleh pendemo.
Protes besar-besaran ini dipicu kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak sebesar 250 persen.
Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang tak terima dengan kenaikan itu untuk demo besar-besaran.
Belakangan, Sudewo sudah meminta maaf soal pernyataannya itu serta membatalkan kenaikan PBB. Namun, massa tetap menggelar demonstrasi.
Massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang meneriakkan yel “Bupati harus lengser” dan “Turun Sudewo sekarang juga.”
Bupati Sudewo baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.
Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 15:09
7 Surat Pengunduran Diri Atas Nama Sudewo Dibacakan Pendemo, Ini Faktanya Regional

Surat Pengunduran Diri Atas Nama Sudewo Dibacakan Pendemo, Ini Faktanya
Penulis
PATI, KOMPAS.com –
Seorang perwakilan demonstran membacakan dokumen pernyataan pengunduran diri atas nama Bupati Pati, Haji Sudewo ST MT, di tengah aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, pada Rabu (13/8/2025). Video tersebut viral.
Dalam video tersebut, terlihat seorang pria berpakaian kemeja putih lengan panjang, mengenakan sarung ungu dan peci hitam, membacakan pernyataan tertulis yang mengatasnamakan Sudewo, disaksikan massa pedemo yang memadati lokasi.
“Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah, nama, Haji Sudewo ST.MT, jenis kelamin laki-laki. Agama Islam, pekerjaan jabatan Bupati Pati peridoe 2024-2029. Alamat Jalan Tombronegoro nomor 1, Kaborongan, Desa Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Dengan ini menyatakan sebagai berikut, satu, bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025, saya mengundurkan diri dari jabatan saya, sebagai Bupati Pati,” ucap pria tersebut.
“Karena telah gagal menjadi pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pati dan menjalankan kekuasaan, saya tidak menjunjung supremasi hukum,” sambung pernyataan pria tersebut.
Dari pantauan wartawan
Tribun Jateng,
diketahui bahwa dokumen pernyataan tersebut disusun oleh massa pedemo, bukan surat resmi dari Bupati Pati, Sudewo.
Massa menuntut agar Sudewo menandatangani dokumen tersebut dan benar-benar mundur dari jabatannya.
Rapat paripurna DPRD Pati masih berlangsung dan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah daerah terkait posisi Bupati.
Aksi unjuk rasa yang menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo berlangsung ricuh.
Massa yang memadati halaman Kantor Bupati memaksa masuk dengan mendorong pagar dan melempari aparat dengan air minum kemasan, bahkan membakar satu unit mobil provos milik Polres Grobogan.
Dalam upaya meredam amarah warga, Bupati Sudewo sempat keluar menemui massa menggunakan mobil rantis polisi.
Namun saat mencoba menyampaikan permintaan maaf, ia justru dilempari sandal dan botol air oleh demonstran.
“Assalamualaikum wr wb. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” ucap Sudewo, yang kemudian kembali masuk ke dalam mobil setelah situasi tak terkendali.
Demo besar-besaran ini dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang sempat diberlakukan oleh Sudewo. Meskipun kebijakan tersebut sudah dicabut, massa tetap menuntut Sudewo mundur.
“Bupati harus lengser, bupati lengser,” teriak perwakilan massa dari atas panggung.
“Turun, turun, turun Sudewo, turun Sudewo sekarang juga,” seru massa lainnya.
“Kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo, kita datang 50.000 orang bahkan lebih, tapi kenapa Sudewo tidak menampakkan diri. Bupati pengecut,” tambah orator aksi.
Sebagai informasi, Haji Sudewo baru dilantik sebagai Bupati Pati pada 18 Juli 2025, dan kini baru satu bulan menjabat, ia telah menghadapi gelombang desakan untuk mundur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 15:05
Masyarakat Bisa Tukar Undangan Upacara HUT Ke-80 RI Mulai Hari Ini Nasional 13 Agustus 2025

Masyarakat Bisa Tukar Undangan Upacara HUT Ke-80 RI Mulai Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Masyarakat yang sudah mendapatkan kuota untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, sudah dapat menukarkan undangan mulai Rabu (13/8/2025) hari ini.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta masyarakat untuk taat menukar undangan sesuai dengan jadwal yang ada karena penukaran akan berlangsung hingga Sabtu (16/8/2025) mendatang..
“Jadi, yang bisa menukarkan tiket berkesempatan hadir hari ini, minta tolong untuk hari ini. Yang luang waktu esok hari, minta tolong esok hari untuk ditukar itu dengan undangan fisik,” kata Prasetyo di Istana, Rabu.
Prasetyo mengatakan, penukaran itu perlu dilakukan bergantian untuk menghindari penumpukan.
“Kami juga memohon kerjasamanya kepada seluruh masyarakat yang alhamdulillah kemudian dinyatakan mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan di Istana Merdeka untuk memohon kerjasamanya,” kata Prasetyo.
Informasi soal akses masuk dan detail undangan sudah dimuat dalam situs serta email masing-masing peserta, termasuk jadwal untuk bisa menukar undangan secara fisik.
Prasetyo berharap masyarakat yang mendapat kuota bisa menyesuaikan waktu mereka untuk menukar undangan fisik ke Istana Kepresidenan Jakarta.
Prasetyo juga berupaya melakukan koordinasi agar seluruh proses berjalan dengan mudah.
“Jadi, ini kami mengerti bahwa masing-masing punya kegiatan, punya kesulitan untuk mengatur. Nah, di situlah kita mencoba memberikan ruang supaya semua masyarakat bisa dengan mudah,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 14:38
4 Temui Massa Demo, Bupati Pati Sudewo Dilempari Sandal Regional

Temui Massa Demo, Bupati Pati Sudewo Dilempari Sandal
Editor
PATI, KOMPAS.com
– Bupati Pati, Sudewo, akhirnya menemui massa aksi yang menuntut dirinya mundur pada Rabu (13/8/2025).
Mengenakan kemeja putih lengan panjang, kacamata, dan peci hitam, Sudewo keluar dari mobil rantis polisi sekitar pukul 12.16 WIB untuk menyapa pengunjuk rasa.
“Assalamualaikum wr wb. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” ucap Sudewo dilansir dari Tribun Jateng.
Polisi sempat meminta massa untuk tertib. Namun, saat menyapa dari mobil, Sudewo justru dilempari air minum kemasan dan sandal oleh massa.
Ajudan dan anggota Brimob yang berada di dekatnya segera melindungi Sudewo menggunakan tameng.
Lemparan dari massa terus mengarah hingga Sudewo terpaksa kembali masuk ke dalam mobil rantis.
Aksi unjuk rasa yang menuntut Sudewo mundur itu pun berlangsung ricuh.
Massa melempar air minum, memaksa menerobos gerbang kantor bupati, dan membakar satu unit mobil provos milik Polres Grobogan.
Untuk mengurai kericuhan, polisi menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata.
Protes ini dipicu kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak sebesar 250 persen.
Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang tak terima dengan kenaikan itu untuk demo besar-besaran.
Belakangan, Sudewo sudah meminta maaf soal pernyataannya itu serta membatalkan kenaikan PBB. Namun, massa tetap menggelar demonstrasi.
Massa yang mengeklaim hadir lebih dari 50.000 orang meneriakkan yel-yel “Bupati harus lengser” dan “Turun Sudewo sekarang juga.”
Bupati Sudewo baru menjabat sejak dilantik pada 18 Juli 2025.
Namun, kurang dari sebulan memimpin, ia sudah menghadapi gelombang penolakan besar yang mendesaknya mengundurkan diri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 13:47
Gibran Sowan ke Rumah Try Sutrisno, Antar Undangan HUT ke-80 RI Nasional 13 Agustus 2025

Gibran Sowan ke Rumah Try Sutrisno, Antar Undangan HUT ke-80 RI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menyampaikan undangan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyambangi kediaman Wapres ke-6 RI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, di Jakarta pada Rabu (13/08/2025).
Dari rilis yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, undangan diterima dengan penuh perhatian oleh Try Sutrisno yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri rangkaian acara peringatan Hari Veteran Nasional.
Kehadiran Gibran tersebut menarik perhatian karena Try Sutrisno termasuk dalam Jenderal (Purn) yang menandatangani deklarasi Forum Purnawirawan TNI-Polri yang salah satu poinnya adalah usul pergantian Wapres.
Dari foto yang dibagikan Setwapres RI, Gibran disambut langsung oleh Try Sutrisno dan istri, Tuti Try Sutrisno, serta putri pertamanya, Nora Tristyana Try Sutrisno.
Gibran terlihat mengenakan kemeja berwarna putih dan celana hitam. Sedangkan Try Sutrisno memakai seragam cokelat khas Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
Kemudian, dari salah satu foto yang diterima, ada momen saat Gibran dan Try Sutrisno saling berjabat tangan.
Pertemuan tersebut pun digelar dalam suasana yang hangat dan penuh rasa hormat.
Dari keterangan resmi Setwapres RI, keduanya juga berdiskusi membahas banyak hal, mulai dari pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global.
Pada kesempatan itu, Try Sutrisno juga memberikan wejangan kepada Gibran terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.
Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat semakin mempererat jalinan silaturahmi antargenerasi pemimpin bangsa, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam mengawal agenda strategis pembangunan nasional.
Adapun kehadiran Wapres Gibran di kediaman Try Sutrisno mencerminkan sikap menghargai jasa para pendahulu serta komitmen untuk terus berdialog demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat.
Selain itu, kunjungan ini disebut menjadi wujud nyata pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi yang erat dengan para senior, demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional.
Untuk diketahui, upacara peringatan detik-detik proklamasi atau HUT ke-80 RI bakal digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2025.
Upacara tersebut bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.
Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR RI untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan.
“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (
impeachment
) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut.
Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.
Menurut dia, surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin, 2 Juni 2025.
“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi pada 3 Juni 2025.
Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.
Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahas usulan tersebut.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 13:13
3 Saat Try Sutrisno Tegur Ajudan karena Gibran Lepas Sepatu di Dalam Rumahnya Nasional

Saat Try Sutrisno Tegur Ajudan karena Gibran Lepas Sepatu di Dalam Rumahnya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI, Try Sutrisno, sempat menegur ajudan pribadi dari Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, saat sedang bertamu ke kediamannya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Momen ini terjadi di akhir kunjungan Gibran di kediaman Try Sutrisno karena Gibran melepas sepatu saat masuk ke dalam rumah.
Dari video yang dibagikan, Gibran terlihat melepaskan sepatu saat masuk ke rumah Try Sutrisno.
Saat melihat Try Sutrisno, Gibran langsung memberi sikap hormat dan mencium tangan Wapres ke-6 RI itu.
“Sehat, Pak?” tanya Gibran.
“Alhamdulillah sehat,” ujar Try Sutrisno.
Keduanya saling mengucapkan terima kasih kepada satu sama lain.
Setelahnya, Gibran menyalami istri Wapres ke-6 RI, Tuti Try Sutrisno, dan putri pertamanya, Nora Tristyana Try Sutrisno.
Mereka kemudian duduk bersama dan berdiskusi.
Gibran juga sempat memberikan bingkisan kepada Try Sutrisno.
Ketika Gibran hendak berpamitan, istri Try Sutrisno menunjuk ke arah kaki Gibran sembari menanyakan sepatunya yang dilepas.
Gibran pun mengatakan sepatunya kotor.
“Itu sepatunya,” ucap Tuti sambil menunjuk arah kaki Gibran.
“Oh jangan, jangan sepatunya kotor,” jawab Gibran.
Gibran lantas memberi sikap hormat ke arah Try Sutrisno dan keluarga.
Lalu, Try Sutrisno mengantar Gibran ke teras rumahnya.
Terlihat Gibran menggandeng tangan eks wakil presiden itu.
Di situ, Try Sutrisno memberi gestur ke arah ajudan Gibran dan menegurnya.
Terlihat, Gibran sempat tersenyum saat Try Sutrisno menegur ajudannya.
Sedangkan ajudannya mengangguk dan menundukkan badan saat merespons Try Sutrisno.
“Ini bukan masjid. Ini rumah. Tidak boleh buka sepatu,” ujar Try Sutrisno ke arah sespri Gibran.
“Kita enggak enak,” ujar Gibran singkat.
Kemudian, Gibran kembali memberi salam hormat dan ajudannya menyalami tangan Try Sutrisno.
Gibran kemudian masuk ke mobilnya dan meninggalkan kediaman Try Sutrisno.
Adapun pertemuan ini terlihat berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh rasa hormat.
Dari rilis yang dibagikan, keduanya banyak membicarakan sejumlah hal, mulai dari membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global.
Try Sutrisno juga memberikan wejangan berharga terkait pentingnya pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 12:57
8 Video Call Dedi Mulyadi soal Keramba Jaring Apung Pangandaran, Susi: Pak Gubernur Tolak 100 Persen Bandung

Video Call Dedi Mulyadi soal Keramba Jaring Apung Pangandaran, Susi: Pak Gubernur Tolak 100 Persen
Tim Redaksi
PANGANDARAN, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, melaksanakan
video call
dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat deklarasi Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran yang menolak adanya keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran di Susi International Beach Strip Pamugaran, Rabu (13/8/2025).
Saat Ketua HNSI Pangandaran, Jeje Wiradinata, sedang menyampaikan sambutan, tiba-tiba Susi menimpali, “Ini Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) menyapa kalian semua,” kata Susi sembari menunjukkan layar
handphone
-nya kepada peserta deklarasi.
Salah seorang peserta deklarasi lantas berteriak, “Tolak keramba jaring apung, bapa aing,” tegasnya.
Susi kemudian bertanya kepada Dedi, ”
Kumaha Pak (apakah mendukung penolakan keramba jaring apung)? Tolak cenah tolak
(warga minta ditolak),” tanya dia.
Pada komunikasi tersebut, Dedi menegaskan menolak keberadaan keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran.
“Ini Pak Gubernur sudah menolak 100 persen.
Hatur nuhun
, Pak Gubernur,” kata Susi yang disambut meriah oleh para peserta deklarasi forum pelaku wisata.
Sebelumnya, sebanyak 19 komunitas pelaku wisata di Pangandaran deklarasi menolak keberadaan keramba jaring apung.
Mereka mengatakan, keramba jaring apung akan mengganggu pariwisata Pangandaran dan mengganggu ekosistem laut.

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/08/2025 12:53