Author: Kompas.com

Kemen HAM Tindak Lanjuti Penutupan Rumah Doa Kristen di Garut Bandung 14 Agustus 2025

Kemen HAM Tindak Lanjuti Penutupan Rumah Doa Kristen di Garut
Tim Redaksi
GARUT, KOMPAS.com
– Kasus penutupan rumah doa di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, yang dilakukan oleh Forkopimcam Caringin pada 2 Agustus 2025, menarik perhatian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen HAM).
Untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut, Kemen HAM telah menurunkan tim untuk mengumpulkan informasi, fakta, dan data terkait kejadian tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (14/08/2025), mengungkapkan bahwa tim pengumpul data yang dipimpin langsung olehnya telah dikerahkan ke Kecamatan Caringin.
“Penanganannya meliputi kunjungan lokasi, permintaan klarifikasi pada Forkopimcam, warga sekitar, Ketua FKUB, pemerintah daerah, dan pengumpulan dokumen terkait,” jelas Hasbullah.
Lebih lanjut, Hasbullah menyatakan, Kemen HAM akan segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.
Selain itu, mereka juga akan menghadiri pertemuan dengan pemilik rumah doa dan penjaganya yang dijadwalkan pada 19 Agustus mendatang untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Dari hasil penanganan yang dilakukan, Hasbullah mengungkapkan bahwa rumah doa yang kegiatannya dihentikan sebenarnya telah mengantongi Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang dikeluarkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.
Namun, ia mencatat bahwa warga, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, FKUB, dan polsek setempat tidak mengetahui kegiatan di rumah doa tersebut. Sebab pemiliknya tidak melapor kepada Forkopimcam.
“Argumentasi dari Forkopimcam, penutupan dilakukan sebagai upaya untuk meredam potensi konflik sosial yang mulai bergejolak,” tambah Hasbullah.
Ia juga menjelaskan, Forkopimcam telah berupaya memastikan keamanan penghuni rumah doa dan bangunan tersebut dengan melakukan pengamanan sementara.
“Ini dilakukan sebagai upaya menyelamatkan penghuni rumah doa dan bangunan yang ditempatinya,” katanya.
Data yang diperoleh Kemen HAM dari pemerintahan desa setempat menunjukkan bahwa tidak ada warga yang beragama Kristen di desa tersebut.
Kemen HAM pun berencana melakukan upaya persuasif untuk meredam konflik dan memastikan kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Caringin tetap kondusif.
“Kemen HAM akan melakukan pertemuan dengan FKUB se-Jawa Barat bersama Gubernur sebagai upaya memastikan kerukunan umat beragama di Jawa Barat,” tutup Hasbullah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 22:01
Dapat Sembako Jelang HUT RI, Warga Perbatasan: Lumayan Bisa Hemat Pengeluaran Megapolitan 14 Agustus 2025

Dapat Sembako Jelang HUT RI, Warga Perbatasan: Lumayan Bisa Hemat Pengeluaran
Tim Redaksi
BELU, KOMPAS.com
– Ratusan warga Desa Dirun, Kecamatan Lakmanen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan paket sembako dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Kamis (14/8/2025).
Paket sembako itu diberikan BNPP RI dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.
Pengamatan
Kompas.com
, pemberian paket sembako dilakukan sekitar di sebuah rest area tempat wisata yang dikenal bernama Fulan Fehan.
Fulan Fehan merupakan tempat wisata alam yang menyajikan lanskap pemandangan sabana sepanjang mata memandang.
Warga Desa Dirun sendiri terpantau mulai memadati rest area Fulan Fehan sejak pagi.
Mayoritas warga Desa Dirun yang datang lebih dulu adalah para ibu-ibu. Mereka bahkan sampai bersolek meski acaranya sebatas pemberian sembako saja.
Ketika rombongan BNPP RI tiba, mereka lalu berbaris dengan rapi saat diminta protokoler.
Tidak ada desak-desakan, tak ada pula yang merasa diselak meski beberapa orang yang datang belakangan berbaris di depan.
Kaum laki-laki juga memiliki inisiatif tinggi di sini. Mereka membantu menurunkan ratusan paket sembako dari dalam mobil tanpa banyak basa-basi.
Mereka juga mengalah dengan kaum perempuan saat bantuan diberikan. Mereka membiarkan kaum perempuan menerima sembako lebih dulu tanpa takut kehabisan.
Seorang warga bernama Mathius merasa terbantu dengan pemberian sembako ini.
Mathius mengungkapkan, paket sembako yang diberikan BNPP RI bisa menghemat pengeluaran sehari-hari mereka.
Sebab, dia tak harus membeli beras atau minyak goreng untuk kebutuhan rumah.
“Tentu bisa menghemat pengeluaran kami untuk membeli bahan pokok. Jadi uang kami bisa disimpan untuk hal lain,” ujar Mathius.
Sementara itu, Andreas, warga Desa Dirun lainnya, turut mengungkapkan hal serupa.
Andreas bahkan mulanya tak tahu ada acara ramai-ramai apa di desanya. Ternyata setelah didekati, ada pemberian paket sembako gratis.
“Sejujurnya saya tidak tahu ada acara apa ini dan membagikan apa. Ternyata ada pemberian sembako gratis. Jadi saya ucapkan terima kasih,” ucap dia.
Di lain sisi, Sekretaris BNPP RI Komjen (Pol) Makhruzi Rahman mengatakan, pemberian paket sembako sengaja diberikan kepada warga Desa Dirun sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di perbatasan.
Total ada 100 paket sembako berisi sembilan bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat. Antara lain beras, minyak goreng, tepung, gula, dan kopi.
“Ini merupakan bakti sosial kami, khususnya menjelang HUT ke-80 RI. Jadi kegiatan ini rangkaian agenda sebelum pelaksanaan upacara 17 Agustus,” ungkap Makhruzi.
Lebih lanjut, Makhruzi mengatakan, pihaknya telah berdiskusi lebih jauh dengan Pemerintah Kabupaten Belu untuk memajukan Desa Dirun.
Salah satunya memajukan wisata Fulan Fehan yang saat ini pengembangannya masih terbatas karena belum banyak uluran tangan.
“Jadi ada teman-teman pengusaha yang nanti akan membuat resort di sini. Harapannya bisa membantu perekonomian warga berputar,” ucap Makhruzi.
Sebagai informasi, pemberian 100 paket sembako dilakukan langsung oleh Makhruzi yang didampingi Kelompok Ahli BNPP RI, Nurkholis; Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Fauzan Hasan; Sekretaris Utama LAN RI, Andi Taufik; serta Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves.
Ekspedisi wilayah perbatasan ini merupakan kerjasama redaksi Kompas.com dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Selain PLBN Motaain, ekspedisi serupa juga dilaksanakan di PLBN Motamasin dan PLBN Aruk. Anda dapat mengikuti kisah perjalanan kami beserta liputan perayaan ulang tahun Indonesia di topik pilihan
HUT ke-80 RI 2025
.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 21:59
Polres Ngawi Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi Ilegal, 7 Orang Jadi Tersangka Surabaya 14 Agustus 2025

Polres Ngawi Tangkap Mafia Pupuk Bersubsidi Ilegal, 7 Orang Jadi Tersangka
Tim Redaksi
NGAWI, KOMPAS.com
– Satreskrim Polres Ngawi menangkap mafia pupuk bersubsidi ilegal yang sudah beroperasi 2 tahun di wilayah Jawa Timur.
Dari penyidikan kasus itu, polisi menahan dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka.
Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon yang dikonfirmasi Kamis (14/8/2025) menyatakan 7 tersangka yang ditangkap memiliki peran berbeda-beda.
Ketujuh tersangka ditahan setelah polisi berhasil mengamankan 2 truk berisi 356 sak atau 17,8 ton pupuk subsidi ilegal di Kabupaten Ngawi.
“7 tersangka yang ditangkap yakni inisial MR dan AF sebagai sopir truk, ZH dan AM sebagai pengecer kios pupuk bersubsidi, ZA dan NH sebagai perantara dan B sebagai pemilik pupuk,” ujar Charles.
Charles mengatakan kasus itu terungkap saat tim Satreskrim Polres Ngawi mendapatkan informasi pengiriman pupuk bersubsidi ilegal dari Madura yang masuk ke Kabupaten Ngawi pada akhir Juli 2025.
Dari informasi itu, tim berhasil mengamankan 2 truk membawa muatan pupuk bersubsidi jenis NPK Merk Phonska dari Probolinggo untuk dikirim ke Kabupaten Ngawi.
Dari keterangan sopir truk tersebut, polisi mendapatkan informasi pupuk subsidi ilegal itu diperoleh dari pengecer (kios) resmi penyalur pupuk subsidi yang berada di Kabupaten Probolinggo.
Selanjutnya Unit Pidsus Satrekrim Polres Ngawi melakukan pengembangan ke Probolinggo hingga akhirnya menangkap 3 orang pengecer (kios), 2 orang selaku perantara dan seorang pemilik pupuk.
“Jadi pupuk subsidi tersebut merupakan sisa jatah gapoktan yang tidak diambil oleh petani di pengecer (kios) penyalur pupuk subsidi lalu dijual ke Kabupaten Ngawi,” ungkap Charles.
Charles mengatakan para tersangka menjual pupuk subsidi ilegal dengan lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).
Satu sak pupuk NPK merk Phonska seberat 50 kilogram dijual Rp 180.000.
Padahal HET satu sak pupuk NPK merk Phonska hanya Rp 115.000.
Ia menambahkan tersangka NH sudah dua tahun menjual pupuk subsidi di luar RDKK dan di atas HET kepada petani disekitar rumahnya di Kabupaten Probolinggo.
Sementara mata rantai mafia penjualan pupuk bersubsidi ilegal dimulai dari pengecer (kios) yang menjual di atas HET menjadi Rp 120.000.
Selanjutnya dijual oleh tersangka NH, warga Kabupaten Probolinggo kepada B, warga Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dengan harga Rp 135.000.
Terakhir tersangka B menjual pupuk bersubsidi ilegal itu di Kabupaten Ngawi dengan harga Rp 180.000 per sak.
Terhadap kasus itu, para tersangka dijerat dengan pasal 110 juncto Pasal 35 (2), Pasal 36 UU RI Nomor 7/2014 tentang Perdagangan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 21:57
HUT RI, Tarif Parkir Resmi di Surabaya Jadi Rp 80 jika Bayar Pakai QRIS Surabaya 14 Agustus 2025

HUT RI, Tarif Parkir Resmi di Surabaya Jadi Rp 80 jika Bayar Pakai QRIS
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan diskon tarif parkir menjadi Rp 80 dengan metode pembayaran QRIS di sejumlah lokasi.
Kebijakan itu berlaku sampai Minggu (17/8/2025).
Kepala UPTD Parkir TJU Dishub Surabaya, Jeane Mariane Taroreh mengatakan, tarif parkir sebesar Rp 80 tersebut untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI).
“Tarif khusus ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, yang parkir di area yang telah ditentukan,” kata Jeane saat dikonfirmasi, Kamis (14/8/2025).
Tarif tersebut berlaku di titik parkir yang dikelola oleh Dishub Surabaya, yakni tepi jalan umum (TJU), seperti di kawasan Balai Kota Surabaya serta Taman Bungkul.
“Tarif Rp 80 juga berlaku di tempat khusus parkir non-progresif, di Lapangan THOR, Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, THP Kenjeran, Taman Bulak, RSUD Eka Candrarini, UPTSA Siola,” ujarnya.
Kemudian, untuk tempat parkir dengan tarif progresif yang menerapkan tarif khusus, seperti di Balai Pemuda, Lapangan Hoki, PTK Gentengkali, PTK Pasar Karah, dan UPTSA Siola.
Selanjutnya, di Convention Hall Adityawarman, Park and Ride Mayjen Sungkono, Tugu Pahlawan, Park and Ride Adityawarman, serta Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran sisi selatan.
“Khusus di lokasi dengan tarif progresif, tarif Rp 80 ini hanya berlaku untuk dua jam pertama. Setelah melewati durasi itu, tarif parkir akan kembali dihitung secara normal,” ucapnya.
Jeane berharap kebijakan tarif khusus tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama para wisatawan dan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi-lokasi tersebut.
“Dengan adanya event-event seperti Artsub di Balai Pemuda, kami berharap pengguna jasa parkir bisa memanfaatkan program (Rp 80) ini untuk merayakan kemerdekaan bersama,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 21:57
Ratusan Ekor Burung Asal Thailand Gagal Diselundupkan ke Medan, 1 Orang Kabur, 2 Ditangkap Medan 14 Agustus 2025

Ratusan Ekor Burung Asal Thailand Gagal Diselundupkan ke Medan, 1 Orang Kabur, 2 Ditangkap
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Karantina Sumatera Utara bekerja sama dengan Bea Cukai Langsa menggagalkan penyelundupan ratusan ekor burung ilegal asal Thailand.
Burung-burung tersebut terdiri dari 138 ekor jenis Poksay Hongkong dan 141 ekor jenis Cica Daun.
Dalam pemeriksaan awal, sebagian burung ditemukan sudah mati dan terindikasi tidak sehat.
Kepala Karantina Sumatera Utara, Prayatno Ginting menegaskan, risiko penyebaran penyakit dapat sangat tinggi jika burung-burung tersebut lolos ke peredaran.
“Kami akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan wilayah Indonesia tetap aman dari ancaman itu,” kata Prayatno dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (14/8/2025).
Penindakan ini bermula ketika tim P2 Bea Cukai Langsa menerima informasi dari intelijen mengenai adanya pemasukan barang impor ilegal pada Sabtu (9/8/2025).
Penyelundupan tersebut diduga menggunakan speedboat dari Thailand menuju Aceh Tamiang, dengan rencana selanjutnya untuk diangkut menggunakan mobil menuju Medan, Sumatera Utara.
Tim kemudian bergerak ke Aceh Tamiang pada pukul 18.00 WIB untuk melakukan patroli dan pemantauan di jalur lintas yang dicurigai.
Pada pukul 21.50 WIB, petugas menghentikan mobil dengan nomor polisi BK 1592 ACO yang menuju Medan dan melakukan penangkapan.
Sementara seorang penumpang mobil melarikan diri ke hutan sawit, dua orang lainnya berhasil ditangkap.
“Kedua pelaku berinisial RY dan RN. Muatan dan kendaraan dibawa untuk pemeriksaan lebih mendalam. Ini adalah upaya pemberantasan penyelundupan satwa yang marak terjadi,” ujar Prayatno.
Dalam pemeriksaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Langsa, ditemukan tujuh koli berisi burung yang diduga hasil impor ilegal.
Prayatno menambahkan, ratusan burung ilegal tersebut telah dimusnahkan sebagai langkah menjaga wilayah Indonesia dari masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 21:53
Bunuh Keponakannya yang Berumur 3 Tahun, Pelaku Mengaku Dapat Bisikan Gaib Surabaya 14 Agustus 2025

Bunuh Keponakannya yang Berumur 3 Tahun, Pelaku Mengaku Dapat Bisikan Gaib
Tim Redaksi
BANGKALAN, KOMPAS.com
– Pembunuhan sadis dilakukan oleh Cholil (35), warga Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, terhadap keponakannya sendiri.
Di hadapan polisi, pelaku mengaku aksi kejinya itu berlangsung begitu cepat.
Bahkan, ia mengaku mendapatkan bisikan untuk membunuh keponakannya tersebut.
“Saya enggak niat bunuh, tiba-tiba ada bisikan dan terjadi seperti itu,” ucap Cholil saat di Mapolres Bangkalan, Kamis (14/8/2025).
Pelaku mengaku menyesal membunuh keponakannya secara membabi buta.
Bahkan, ia ingin meminta maaf pada keluarga korban.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi mengaku belum mengetahui kondisi kejiwaan pelaku.
Pihaknya akan melibatkan dokter spesialis jiwa untuk memastikan kondisi pelaku.
“Untuk mengetahui kondisi kejiwaannya, perlu adanya pemeriksaan dari dokter,” katanya.
Sebelumnya, pelaku mendadak marah tanpa sebab dan datang ke rumah korban untuk mencari istrinya.
Pelaku lalu mendobrak dan memecahkan kaca rumah korban untuk masuk ke dalam.
Di dalam rumah itu, terdapat lima orang, yakni Putri (istri pelaku), Sarifah, Sumarti, Gideh, dan MKY (3).
Saat pelaku datang, empat orang dewasa itu lari keluar rumah, sehingga tersisa MKY yang menjadi sasaran amukan pelaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 21:51
Nikita Mirzani Sebut Rp 4 Miliar "Kecil’", Siap Tambah Rp 1 Miliar untuk Reza Gladys Megapolitan 14 Agustus 2025

Nikita Mirzani Sebut Rp 4 Miliar “Kecil’”, Siap Tambah Rp 1 Miliar untuk Reza Gladys
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Terdakwa dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nikita Mirzani mengaku tidak ingin memperpanjang persoalan terkait pemerasan senilai Rp 4 miliar terhadap pemilik produk kecantikan, Reza Gladys.
Nikita bahkan menyatakan bersedia mengembalikan uang tersebut kepada Reza, dan menambahkan Rp 1 miliar jika diperlukan.
“Saya punya uang, buat saya Rp 4 miliar itu kecil untuk saya. Kalau Reza miskin enggak punya uang, nanti Rp 4 miliar saya tambahin Rp1 miliar ya,” kata Nikita usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).
Menurut Nikita, jumlah Rp 4 miliar bukanlah nominal besar, sehingga ia tidak mau kasus ini berlarut-larut. Ia juga mengaku malu karena perkara ini menjadi sorotan publik.
“Jadi jangan terlalu
digimanain
begitu kasus ini. Saya malu ngurus Rp 4 miliar sampai satu Indonesia gaduh,” ujarnya.
Berbeda dari dua sidang sebelumnya, kali ini Nikita bisa memberikan pernyataan setelah sidang. Ia mengaku puas dengan pemeriksaan lima saksi yang menurut dia meringankan posisinya sebagai terdakwa.
“Alhamdulillah saksi hari ini semuanya baik ya, meringankan semua. Sesuai dengan faktanya memang seperti itu,” ungkapnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima saksi, yakni Samira atau Dokter Detektif, Ati Sumiati (suster sekaligus asisten rumah tangga Nikita), Bambang Sumanto (Marketing PT Bumi Parama Wisesa), Dicky Andhika (teman Ismail Marzuki), dan Ilham Putra Susanto (Associate Legal Officer Bank BCA).
Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys bersama asistennya, Ismail Marzuki.
Kasus ini bermula dari unggahan video TikTok akun @dokterdetektif pada Rabu (9/10/2024) yang mengulas produk kecantikan Glafidsya milik Reza.
Menurut Samira, pemilik akun tersebut, kandungan serum vitamin C booster pada produk tidak sesuai dengan klaim, dan harganya tidak sebanding dengan kualitasnya.
Dua hari kemudian, Samira kembali mengulas lima produk Glafidsya lainnya, termasuk sabun cuci muka, serum, dan krim malam, yang juga disebut tidak sesuai klaim.
Ia mengajak warganet untuk tidak membeli produk tersebut, serta meminta Reza meminta maaf ke publik dan menghentikan penjualannya sementara.
Reza kemudian memenuhi permintaan tersebut dengan mengunggah video permintaan maaf.
Setelah itu, Nikita melakukan siaran langsung di TikTok melalui akun @nikihuruhara dan berulang kali menjelek-jelekkan Reza serta produknya.
Ia menuding kandungan produk kecantikan tersebut berpotensi menyebabkan kanker kulit, dan mengajak warganet berhenti menggunakan produk Glafidsya.
Sekitar satu minggu kemudian, seorang dokter bernama Oky memprovokasi Reza untuk memberikan uang kepada Nikita agar berhenti menghina produknya. Namun, melalui Ismail, Nikita justru mengancam akan menghancurkan bisnis Reza, dan meminta uang tutup mulut sebesar Rp 5 miliar.
Merasa terancam, Reza akhirnya memberikan Rp 4 miliar. Ia melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya pada Selasa (3/12/2024).
Atas perbuatannya, Nikita dan Ismail dijerat Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 21:50
Orangtua Siswa Sekolah Rakyat di Tuban Menangis Lepas Anaknya Hidup di Asrama Surabaya 14 Agustus 2025

Orangtua Siswa Sekolah Rakyat di Tuban Menangis Lepas Anaknya Hidup di Asrama
Tim Redaksi
TUBAN, KOMPAS.com
– Sejumlah orangtua siswa Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menangis haru saat melepas anaknya yang akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).
Sebanyak 50 siswa yang terdiri dari 25 Siswa Jenjang SMP dan 25 siswa jenjang SMA, mulai tanggal 14 Agustus 2025 sudah mengawali kegiatan belajar mengajar dan tinggal di asrama.
Lasmijah (49), orang tua siswa asal Kecamatan Palang, mengaku sangat terbantu anaknya dapat kembali melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA yang semula sempat terputus lantaran kekurangan biaya.
“Iya, senang anak saya bisa sekolah di Sekolah Rakyat ini, karena saya menyekolahkan tidak ada biaya,” kata Lasmijah, kepada
Kompas.com
, Kamis (14/8/2025).
Lasmijah juga merasa sedih dan terharu harus berpisah dengan anaknya yang mulai hari ini harus tinggal di asrama yang telah disiapkan di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tuban.
Dirinya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan anaknya kelak menjadi orang yang sukses, dan ilmunya bermanfaat bagi masyarakat nantinya, serta bisa membanggakan orang tua.
“Sempat sedih campur bahagia, ya semoga masa depannya sukses,” tutur Lasmijah yang setiap harinya bekerja sebagai buruh tani di kampungnya.
Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos RI, Beni Sujanto menyampaikan, Sekolah Rakyat nantinya juga memberikan penguatan kepada para orang tua, tidak hanya kepada para siswa melalui Family Support Group.
“Sekolah Rakyat ini di asrama, mereka akan didampingi mulai bangun tidur hingga tidur lagi dengan pola yang terstruktur, tapi tidak seperti di sekolah militer,” Kata Beni.
Tujuannya untuk membangun karakter, baik tentang emosional, spiritual, kognitif, psikomotorik dan afeksi tentang pendidikan yang sudah ditetapkan kurikulumnya.
Adapun para orang tua siswa yang akan berkunjung nantinya tidak bisa serta merta langsung bertemu dengan anaknya di asrama.
“Terkait kunjungan orang tua telah diatur dan ada standar operasional prosedurnya agar aktivitas anak-anak di asrama tidak terganggu,” ujarnya.
Dia juga memastikan, untuk kebutuhan tenaga pendidik dan wali asuh atau pendamping sudah tercukupi dengan rinciannya tenaga pendidik 19 guru, pengasuh putra 4 orang, dan pengasuh putri 6 orang.
“Tempatnya di sini masih terbatas dan sementara, ke depan akan pindah ke tempat baru dengan fasilitas yang lebih baik,” jelasnya.
Selain itu, dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban atas berdirinya Sekolah Rakyat di Tuban saat ini sangat luar biasa dan tidak semua kabupaten atau kota sanggup.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 21:46
Merger Puluhan SD, Disdik Kota Bogor Tunggu Perwali Terbit Megapolitan 14 Agustus 2025

Merger Puluhan SD, Disdik Kota Bogor Tunggu Perwali Terbit
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor masih menunggu terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait rencana merger atau penggabungan sekolah.
Kepala Disdik Kota Bogor, Herry Karnadi, mengatakan bahwa setelah Perwali tersebut terbit, pihaknya akan segera menggabungkan 23 sekolah dasar (SD) negeri menjadi 11 sekolah.
Herry menyampaikan, merger sekolah dilakukan untuk mengatasi persoalan krisis tenaga pengajar atau guru yang saat ini tengah melanda dunia pendidikan Kota Bogor.
“Nah, yang pasti tahun depan akan ada yang kami merger supaya mengurangi kekurangan guru. Makin lama, semakin berkurang guru karena ada yang pensiun,” ungkap Herry, Kamis (14/8/2025).
Herry mengungkapkan, saat ini Kota Bogor masih kekurangan banyak guru SD. Selain itu, sebanyak 43 SD di Kota Bogor juga belum memiliki kepala sekolah.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan,ini akan membuat beban guru-guru menjadi makin berat.
“Pak wali kota bilang kekurangan kepala sekolah 43 orang, kekurangan guru SD itu hampir 600 orang. Jadi, bagaimana mau bicara mutu pendidikan kalau pengajarnya saja kurang,” sebutnya.
“Merger menjadi salah satu untuk menutupi kekurangan itu,”tuturnya.
Herry berujar, dalam waktu dekat beberapa sekolah akan dilakukan merger, di antaranya SD Negeri Semeru 5 dengan SD Negeri Menteng.
Kemudian, SD Negeri Pengadilan 2 dengan SD Negeri Pengadilan 5.
Penggabungan juga akan dilakukan terhadap SD Negeri Polisi 1, SD Negeri Polisi 2, SD Negeri Polisi 4, dan SD Negeri Polisi 5.
“Pembahasan soal merger ini sudah menjadi wacana lama dan tahun ini akan dipercepat,” imbuh dia.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana akan melakukan penggabungan atau merger terhadap 23 sekolah dasar (SD) menjadi 11 sekolah.
Secara teknis, merger akan dilakukan dengan perbandingan dua sekolah menjadi satu sekolah.
Langkah tersebut diambil untuk mengatasi krisis tenaga pengajar atau guru yang saat ini tengah dialami dunia pendidikan di wilayah Kota Bogor.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 21:44
Kanker Serviks Tembus 2.500 Kasus di Jateng, Vaksin HPV Dikebut hingga ke Sekolah Regional 14 Agustus 2025

Kanker Serviks Tembus 2.500 Kasus di Jateng, Vaksin HPV Dikebut hingga ke Sekolah
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Sebanyak 2.515 perempuan di Jawa Tengah terdiagnosis kanker serviks sepanjang tahun 2024, berdasarkan data dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah.
Secara nasional, Kementerian Kesehatan memperkirakan lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks terdeteksi setiap tahun.
Ironisnya, sekitar 70 persen dari kasus tersebut baru diketahui pada stadium lanjut, yang secara signifikan meningkatkan risiko kematian.
“Di Indonesia, kasus kanker serviks cukup tinggi. Ini berada di urutan kedua sebagai penyebab kematian pada perempuan, dan penyebabnya adalah virus HPV yang biasanya menular melalui hubungan seksual,” ujar Kabid P2P Dinkes Jateng, Irma Makiah, saat dikonfirmasi pada Kamis (14/8/2025).
Untuk menanggulangi masalah ini, Dinkes Jateng terus mengejar target vaksinasi Human Papilloma Virus (HPV) bagi pelajar SD kelas 5 dan 6 serta SMP kelas 9 sejak tahun 2023.
Imunisasi dilakukan melalui kerja sama antara Dinkes, Dinas Pendidikan, puskesmas, dan sekolah-sekolah.
“Ini nanti akan diintegrasikan dengan program Bias Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang dilaksanakan pada bulan Agustus dan November,” tambahnya.
Capaian vaksinasi HPV pada tahun 2023 menunjukkan dosis pertama mencapai 106 persen dan dosis kedua 91 persen.
Pada tahun 2024, capaian meningkat menjadi 132 persen untuk dosis pertama dan 90 persen untuk dosis kedua.

“Yang HPV 1 tinggi capaiannya karena imunisasi yang dikejar untuk 9 SMP,” imbuh Irma.
Irma juga menjelaskan bahwa sasaran vaksin HPV untuk perempuan kelas 5 SD di Jawa Tengah sebanyak 267.434 anak.
Sedangkan sasaran vaksinasi bagi perempuan di bawah usia 15 tahun, yaitu kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, mencapai 252.473 anak.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa mulai tahun 2025, layanan skrining HPV DNA akan diintegrasikan dalam program cek kesehatan gratis.
Namun, hingga kini, hal tersebut belum diterapkan dalam pelaksanaan CKG.
“Untuk integrasi dengan CKG, kita masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenkes. HPV DNA baru merupakan proyek percontohan tahun lalu di Dinkes Semarang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irma menambahkan bahwa anak laki-laki juga akan dicanangkan untuk menerima vaksin serupa agar pencegahan dapat lebih efektif.
“Menurut rencana aksi nasional penanggulangan kanker, ini nanti akan berlanjut pada anak laki-laki. Karena penularan melalui hubungan seksual, berarti dari laki-laki juga ada target dalam road map nasional yang sedang diproses,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 21:43