Author: Kompas.com

Ada Demo Buruh, Lalu Lintas Jalan Merdeka Selatan Sempat Tersendat Megapolitan 29 Desember 2025

Ada Demo Buruh, Lalu Lintas Jalan Merdeka Selatan Sempat Tersendat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Demo penolakan nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang digelar oleh buruh sempat membuat lalu lintas di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, tersendat pada Senin (29/12/2025) siang.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi pada pukul 13.30 WIB, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa dan memblokade sisi utara Jalan Merdeka Selatan, tepat di depan BSI Tower.
Barisan buruh menutup badan jalan, sementara di depannya, barikade polisi juga menutup seluruh lajur. Akibatnya, kendaraan dari arah Balai Kota Jakarta tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Patung Kuda di area Monas.
Kendaraan yang ingin menuju Bundaran Air Mancur Thamrin terpaksa dialihkan, belok kiri di depan Menara Danareksa menuju Jalan H. Agus Salim, kemudian ke kawasan Kebon Sirih. Arus lalu lintas tersendat karena
bottleneck
atau penyempitan jalur di arah Kebon Sirih.
Motor, mobil, hingga bus Transjakarta pun sempat terjebak dalam kemacetan yang mengular sekitar 700 meter hingga area pintu masuk Balai Kota Jakarta.
Kemacetan juga terjadi di persimpangan Jalan H. Agus Salim menuju Jalan Kebon Sirih, baik yang akan lurus ke Gondangdia maupun yang belok ke Jalan MH Thamrin.
Beberapa kali terdengar suara klakson bersahutan dengan orasi dari mobil komando massa aksi. Beberapa orator juga meminta pengendara memaklumi gelaran aksi yang menuntut kenaikan UMP Jakarta 2026.
“Kami juga memperjuangkan upah kalian, upah kita semua warga Jakarta agar bisa naik menjadi lebih layak,” seru salah satu massa aksi menggunakan pengeras suara.
Adapun, arus lalu lintas di arah sebaliknya, yaitu dari Jalan MH Thamrin menuju ke Jalan Merdeka Selatan arah Balai Kota, terpantau lancar.
Tepat di area depan BSI Tower, polisi meletakkan barikade yang hanya menyisakan satu lajur paling kanan untuk digunakan pengendara melintas.
Kasi Humas Polres Metro Jakarta Iptu Erlyn Sumantri mengatakan bahwa rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional, apabila dibutuhkan sesuai kondisi lapangan selama aksi.
“Penyesuaian arus lalu lintas secara situasional, akan mengikuti situasi di lapangan,” kata Erlyn saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Senin.
Sekitar pukul 14.35 WIB, massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membubarkan diri.
Pembubaran massa diawali dengan menyanyikan lagu Internasionale dan Mars Partai Buruh yang dipimpin koordinator aksi dari mobil komando.
Hal ini membuat arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan kembali normal dan hanya ada sejumlah petugas kebersihan yang membersihkan sampah sisa demonstrasi.
Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh dan KSPI menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (29/12/2025).
Unjuk rasa tersebut menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk merevisi UMP 2026 menjadi Rp 5,89 juta sesuai angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tolak UMP DKI Jakarta 2026 yang nilainya di bawah 100 persen KHL (Rp 5,89 juta) dan di bawah UMK Bekasi dan Karawang,” ucap Said.
Selain menolak UMP yang rendah, Partai Buruh juga membawa tuntutan terkait Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Jakarta.
“Putuskan UMSP DKI Jakarta Tahun 2026 dengan nilai di atas 100 persen KHL DKI ditambah 5 persen,” kata Said.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Said mengklaim pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat dan nanti akan ada sidang-sidang. Dan ini kami ingin meluruskan, jadi tidak benar hanya sekelompok buruh yang menolak, ini seluruh buruh DKI,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:53
Legislator Desak Dosen UIM yang Ludahi Kasir Disanksi Tegas: Dia ASN!

Legislator Desak Dosen UIM yang Ludahi Kasir Disanksi Tegas: Dia ASN!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani (Ari) meminta agar dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar (UIM) Amal Said (AS) disanksi tegas usai viral meludahi kasir swalayan.
Ari turut mengungkit status Amal Said yang merupakan aparatur sipil negara (ASN).
“Karena yang bersangkutan berstatus ASN, sanksi harus ditegakkan secara tegas dan proporsional sesuai peraturan, mulai dari sanksi disiplin ASN, sanksi etik oleh perguruan tinggi, hingga permintaan maaf terbuka, agar menimbulkan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bahwa ruang publik dan dunia akademik menuntut sikap beradab, bukan arogansi,” ujar Ari kepada
Kompas.com
, Senin (29/12/2025).
Ia menegaskan, sikap meludahi tersebut merupakan tindakan yang tidak beradab, merendahkan martabat kemanusiaan, dan sama sekali tidak dapat ditoleransi dalam kehidupan sosial mana pun.
Dia berpandangan bahwa peristiwa tersebut sangat disayangkan dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
“Dosen adalah pendidik sekaligus teladan moral di ruang publik, sehingga sikap arogan, apalagi tindakan meludah kepada pekerja layanan, jelas bertentangan dengan nilai etika akademik, adab sosial, dan martabat profesi pendidik,” jelasnya.
Maka dari itu, Ari menyebutkan, alasan emosi tidak dapat menjadi pembenaran bagi Amal Said.
“Alasan emosi tidak bisa dijadikan pembenaran, karena pengendalian diri justru menjadi bagian dari integritas seorang dosen,” imbuh Ari.
Sebelumnya, Amal Said yang viral usai meludahi kasir swalayan meminta agar kasus bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
Amal menyampaikan, setelah videonya tersebut viral di berbagai platform media sosial, nama baiknya pun tercoreng hingga karirnya sebagai dosen terancam.
“Sekarang ini sudah rusak nama saya, bahkan mungkin juga berakibat ke tempat kerja saya ini. Rusak sekali saya ini. Satu detik saya berbuat itu, 33 tahun saya pegawai, mengajar, ribuan mahasiswa saya selesaikan, masa sedetik itu rusak segalanya, tidak sebanding,” kata Amal dikonfirmasi
Kompas.com
, Minggu (28/12/2025).
Amal juga berharap kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Dia juga menyampaikan, agar kasir wanita berinisial N (21) juga mengakui kesalahannya sehingga masalah tersebut tidak berlarut-larut.
“Harapan saya, orang itu juga harus sadar, mengakui juga dirinya punya kekhilafan, kita kan manusia bisa saling khilaf dalam kondisi tertentu. Saya tidak mau kasih panjang masalah, kalau bisa diselesaikan baik-baik saja, dosa-dosa saya tanggung sendiri,” ujar Amal.
Amal menganggap saat peristiwa itu terjadi dirinya sama sekali tidak menyerobot antrean.
“Awalnya memang saya singgah untuk membeli camilan, setelah saya ambil belanjaan, turunlah saya ke kasir, saya antre di situ, saya sama sekali tidak menyerobot, saya ikut antrean,” ucap Amal.
Saat tengah mengantre, kasir yang tidak berada jauh darinya sudah kosong. Dia pun berinisiatif untuk pindah ke kasir tersebut.
“Saya lihat ada kasir yang sudah kosong antreannya, jadi maksud saya supaya lebih ringkas apalagi masih ada orang di belakang saya, akhirnya saya ke sebelah ke kasir yang sudah kosong antreannya,” jelas dia.
Amal mengaku, cara menegur kasir tersebut seakan-akan tidak menghargai dirinya hingga akhirnya dia tersinggung dan spontan meludahi petugas wanita itu.
“Setelah saya ditegur itu saya merasa dilecehkan, merasa dihina, saya ini orang tua, masa saya diperlakukan seperti itu. Kalau orang Bugis-Makassar diperbuat begitu kayak seperti tidak hargai, dihinakan, begitu saya rasakan saat itu,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:42
Ada Rekayasa Lalin Malam Tahun Baru di Jakarta, Ini Skema Pengalihan Arusnya Megapolitan 29 Desember 2025

Ada Rekayasa Lalin Malam Tahun Baru di Jakarta, Ini Skema Pengalihan Arusnya
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pusat Jakarta saat malam pergantian tahun 2025–2026.
Penutupan jalan dilakukan seiring pelaksanaan
Car Free Night
di koridor utama Sudirman–Thamrin hingga Merdeka Barat.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menegaskan seluruh kendaraan pribadi tidak dapat melintas di kawasan tersebut mulai sore hari.
Sejumlah rute alternatif disiapkan untuk mengakomodasi mobilitas warga yang tetap harus melintas di Jakarta Pusat.
Dishub DKI Jakarta memastikan
rekayasa lalu lintas
akan diberlakukan di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin pada malam pergantian
tahun baru
, Rabu (31/12/2025).
Kebijakan ini diterapkan karena adanya perayaan malam tahun baru atau
Car Free Night
.
“Jadi, dalam rangka malam pergantian tahun 2025-2026, kami akan melaksanakan rekayasa lalu lintas berupa penerapan
Car Free Night
di sepanjang Sudirman sampai dengan MH Thamrin, kemudian lanjut ke Merdeka Barat,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.
Penutupan seluruh kendaraan akan diberlakukan mulai pukul 18.00 WIB dan dibuka kembali secara bertahap sekitar pukul 01.00 WIB atau bersifat situasional.
“Nah, seluruh kendaraan akan dilakukan penutupan mulai pukul 18.00 dan kemudian baru secara bertahap akan dibuka pada pukul 01.00 atau situasional, melihat situasi dan kondisi warga yang ada di area-area Jalan Sudirman-Thamrin,” tutur Syafrin.
Sehubungan dengan penutupan jalur protokol, Dishub DKI menyiapkan sejumlah rute alternatif dan pengalihan arus lalu lintas sebagai berikut:
Dishub DKI mengimbau masyarakat memprioritaskan penggunaan angkutan umum selama malam pergantian tahun.
Sejumlah rute Transjakarta akan disesuaikan akibat adanya panggung hiburan di beberapa titik.
“Tentu dalam pelaksanaannya nanti terdapat 31 rute Transjakarta yang nantinya akan disesuaikan. Karena di beberapa titik seperti contoh di Lapangan Banteng juga ada kegiatan panggung di sana, kemudian sepanjang Sudirman-Thamrin,” ujar Syafrin.
Meski penutupan jalan dimulai pukul 18.00 WIB, Transjakarta masih diizinkan melintas secara situasional pada awal penutupan.
“Layanan Transjakarta tentu pukul 18.00 masih bisa melintas di kawasan Sudirman-Thamrin, dan situasional akan mulai ditutup mungkin pada pukul 19.00 atau 20.00 melihat perkembangan di lapangan,” kata Syafrin.
Jam operasional MRT dan LRT juga akan diperpanjang hingga pukul 01.00 WIB, dengan
headway
lima menit pada pukul 00.00–01.00 WIB untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
Selain itu, Dishub DKI menyiapkan kantong parkir di sejumlah titik seperti Wisma Nusantara, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Gedung BNI Dukuh Atas, FX Sudirman, kawasan GBK, serta IRTI Monas.
Untuk mengawal pelaksanaan rekayasa lalu lintas, sekitar 2.000 personel Dishub DKI akan dikerahkan.
(Reporter: Ridho Danu Prasetyo | Editor: Faieq Hidayat)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:38
Inkoppas Harap Perda KTR di Jakarta Tak Sulitkan Pedagang Pasar Megapolitan 29 Desember 2025

Inkoppas Harap Perda KTR di Jakarta Tak Sulitkan Pedagang Pasar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) meminta agar penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak menyulitkan pedagang di pasar.
Sekretaris Umum
Inkoppas
Andrian Lamemuhar menjelaskan, dalam aturan KTR terdapat larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
“Jangan sampai
Perda KTR
yang disahkan jadi peraturan yang konyol. Jika tetap ada larangan penjualan dan larangan pemajangan sama saja dengan membebani dan mengurangi pendapatan pedagang pasar, juga pedagang kelontong,” ucap Andrian dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan KTR yang justru memicu keresahan di kalangan pedagang pasar.
“Larangan-larangan tersebut efeknya akan terasa langsung pada ekonomi pedagang karena pasti mengurangi penghasilan. Sekali lagi, jangan sampai pemerintah membuat Perda KTR ini, tetapi mengorbankan pedagang pasar,” ungkap Andrian.
Ia menambahkan, Rancangan Perda (Ranperda) KTR DKI Jakarta sudah melalui serangkaian proses, termasuk difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri).
Ia menyebutkan, hasil fasilitasi Ditjen Otda Kemendagri terhadap Raperda tersebut dapat diakses secara publik dan memuat sejumlah arahan.
“Antara lain, penghapusan pasal pelarangan pemajangan rokok dan penetapan pengecualian
kawasan tanpa rokok
bagi pasar dan tempat umum lainnya yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, hasil fasilitasi ini wajib diikuti oleh Pemerintah Daerah sebagai syarat agar dapat ditetapkan dan diundangkan,” ungkapnya.
Andrian berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta dapat mengeluarkan regulasi yang adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi.
“Sekali lagi, jangan sampai lahir Perda KTR yang mempersulit pedagang pasar. Jika sampai pendapatan pedagang kurang, kami tidak bisa membayar retribusi dan nafkah keluarga tidak terpenuhi,” jelasnya.
“Seharusnya pemerintah tergerak untuk membuat peraturan yang bisa memberdayakan pedagang dan meramaikan pasar. Kami berharap pemerintah bisa membuat Perda yang dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah sehingga ekonomi tetap berjalan baik,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:36
Suami di Depok Positif Narkoba Saat Aniaya Istri hingga Luka Parah Megapolitan 29 Desember 2025

Suami di Depok Positif Narkoba Saat Aniaya Istri hingga Luka Parah
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Pria bernama Rifqi Aditya (20) positif narkoba jenis ganja dan sabu saat menganiaya istrinya, AA (19), di Bedahan, Sawangan, Kota Depok.
“Saat kejadian, pelaku sudah positif menggunakan dua zat terlarang (ganja dan sabu) tersebut,” ucap Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi saat ditemui di Polres Depok, Senin (29/12/2025).
Temuan itu berasal dari pemeriksaan polisi usai menemukan alat isap di salah satu boks ponsel di tempat kejadian perkara (TKP).
Saat dites urine, pelaku terkonfirmasi positif untuk narkoba jenis ganja dan sabu.
Insiden yang terjadi pada Selasa (23/12/2025) siang bermula saat Rifqi meninggalkan ponselnya sebab sedang mengisi daya.
Lalu, pelaku meraih ponsel korban untuk bisa bermain gim online. Namun, korban menolak.
“Dikarenakan cekcok ketika pelaku meminjam
handphone
milik istrinya, namun tidak diperkenankan sehingga korban merasa marah,” ujar Made.
“Kemudian terjadilah beberapa kali tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku,” sambung dia.
Rifqi memukul wajah korban dengan tangan, lalu melempar ponselnya ke wajah kiri hingga mata korban terluka.
Tak hanya itu, paha korban juga sempat diinjak pelaku.
“Ketika pelemparan tersebut, korban dengan serta merta meringis kesakitan dan kemudian segera dilakukan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit,” kata Made.
Saat ini, korban baru saja selesai menjalankan operasi untuk mata kirinya dan masih menerima perawatan intensif.
“Kondisi korban terakhir kami dapatkan informasi sudah dalam perawatan, namun tidak bisa diminta keterangan lebih lanjut,” jelas Made.
Pelaku mengaku penganiayaan baru pertama kali dilakukan setelah sebelumnya sudah sering terjadi cekcok permasalahan rumah tangga.
Rifqi ditangkap pada Jumat (26/12/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka. Adapun barang bukti yang diamankan berupa alat isap sabu dalam boks ponsel.
Pelaku dikenakan Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:27
Demo Buruh Hari Ini Sepi, Said Iqbal: Sengaja untuk Buka Negosiasi Megapolitan 29 Desember 2025

Demo Buruh Hari Ini Sepi, Said Iqbal: Sengaja untuk Buka Negosiasi
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Unjuk rasa buruh yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025), terpantau tidak seramai aksi-aksi sebelumnya yang kerap memadati jalan protokol di sekitar Monumen Nasional (Monas).
Meski demikian, serikat buruh menegaskan aksi tersebut sengaja digelar dengan skala terbatas sebagai langkah awal membuka ruang negosiasi dengan pemerintah.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (
KSPI
)
Said Iqbal
mengakui memang tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar pada aksi hari ini.
“Hari ini KSPI dan Partai Buruh melakukan aksi awalan. Hari ini memang kami sedikit sengaja untuk menunggu respon pemerintah agar terjadi negosiasi terhadap yang dituntut oleh kaum buruh,” ujar Said kepada wartawan di lokasi aksi, Senin.
Senada dengan itu, Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso menyebutan jumlah massa yang hadir dalam aksi hari ini hanya sekitar 500 orang.
Menurut dia, aksi tersebut dirancang sebagai upaya persuasif untuk membuka dialog dengan pemerintah terkait revisi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
“Memang jumlahnya sedikit dibanding biasanya, apalagi mengingat banyak rekan-rekan kita saat ini banyak yang sedang cuti bersama, liburan, dan hari raya Natal ya,” kata Winarso.
Meski aksi tampak lebih sepi, KSPI menegaskan hal tersebut tidak mencerminkan melemahnya gerakan buruh dalam memperjuangkan upah layak.
Said justru memperingatkan bahwa eskalasi aksi akan ditingkatkan jika pemerintah tidak merespons ajakan negosiasi tersebut.
Said menyebut, aksi lanjutan dengan jumlah massa yang jauh lebih besar akan digelar pada Selasa (30/12/2025).
“Besok kalau kami menggunakan datang aksi lagi, rencana kami besok aksi lagi. 10.000 motor, bisa juga berjumlah 20.000 orang akan hadir,” ucapnya.
Ia menjelaskan, massa buruh dari berbagai daerah penyangga di Jawa Barat akan bergerak menuju Jakarta untuk bergabung dalam aksi tersebut.
“Besok 30 Desember 10.000 motor dari Jawa Barat akan masuk Jakarta. Dari mulai Cirebon, dari mulai Cianjur, dari mulai Bandung Raya, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi akan masuk ke Jakarta,” ucapnya.
Bahkan, Said menegaskan buruh memiliki sumber daya dan kekuatan massa yang cukup untuk terus menggelar aksi hingga awal 2026 apabila tuntutan mereka tidak diakomodasi.
“Nanti habis tahun baru kami aksi lagi, lanjut! Buruh aksinya bisa kapan saja. Kami punya iuran, punya kekuatan jumlah massa. Sampai kapan? Sampai Gubernur memutuskan UMP 2026 sebesar Rp 5,89 juta,” tegasnya.
Dalam aksi awalan tersebut, buruh membawa dua tuntutan utama yang diharapkan dapat dinegosiasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Tuntutan pertama adalah menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta dan meminta agar upah minimum dinaikkan menjadi Rp 5,89 juta sesuai dengan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Alasan penolakan
UMP DKI 2026
nilainya menjadi Rp 5,73 juta adalah pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta,” jelas Said.
Tuntutan kedua, buruh mendesak pencabutan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat yang menghapus dan mengurangi nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di 19 daerah.
“Kami minta itu dicabut dan direvisi menjadi SK Gubernur yang baru, UMSK-nya di 19 Kabupaten/Kota dihidupkan kembali sesuai rekomendasi Bupati/Walikota,” ujarnya.
Selain aksi massa, Said memastikan KSPI juga akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan UMP 2026.
“Selain aksi pada hari ini, KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat dan nanti akan ada sidang-sidang,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:23
Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa Antisipasi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun Megapolitan 29 Desember 2025

Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa Antisipasi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiagakan sejumlah pompa untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada akhir tahun 2025.
Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
mengatakan, Pemprov Jakarta memiliki 1.200 unit
pompa
yang terdiri dari pompa
mobile
dan pompa
stasioner
.
“Karena kami mempunyai pompa yang tetap kurang lebih 600 dan pompa stasioner sekarang ini ada 600 juga lebih, ada 1.200 pompa,” ucap Pramono di Monumen Nasional (Monas), Senin (29/12/2025).
Ia menjelaskan, pengalaman menghadapi curah hujan tinggi sebelumnya menjadi dasar kesiapan Pemprov Jakarta saat ini.
“Kemarin kan juga curah hujan tinggi, enggak sampai satu setengah (jam), dua jam sudah kering. Sehingga pengalaman inilah yang nanti akan kami jalankan,” ungkap Pramono.
Ia menyebut pihaknya sudah menerima informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi
cuaca ekstrem
.
Pemprov Jakarta juga telah melakukan modifikasi cuaca sebagai langkah antisipasi terhadap dampak hujan lebat.
“Jadi yang pertama untuk, info BMKG, kami sudah mendapatkan dari 15 hari yang lalu. Dan beberapa kali sebenarnya Pemerintah Jakarta sudah mengadakan modifikasi cuaca,” jelas Pramono.
“Maka kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh BMKG kemarin misalnya curah hujan tinggi, ternyata bisa kita turunkan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 15:15
Mensesneg Minta BMKG Monitor Cuaca dan Iklim Jelang Pergantian Tahun

Mensesneg Minta BMKG Monitor Cuaca dan Iklim Jelang Pergantian Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memonitor kondisi iklim dan cuaca menjelang pergantian tahun.
Pasalnya, curah hujan biasanya meningkat pada bulan Desember dan Januari.
“Kita terus meminta kepada
BMKG
untuk terus memonitor kondisi iklim dan cuaca karena bagaimana pun ini menjelang
pergantian tahun
, biasanya ini curah hujan meningkat di Desember maupun Januari,” kata Prasetyo dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Tak hanya itu, ia juga meminta BMKG melakukan upaya
mitigasi
agar
bencana hidrometeorologi
basah dapat diminimalisir.
Upaya ini perlu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pendataan daerah.
“Kami meminta upaya mitigasi-mitigasi berkoordinasi terus-menerus dengan Kementerian Dalam Negeri supaya daerah-daerah yang memang rawan bencana untuk bisa segera melakukan langkah-langkah antisipatif,” kata Prasetyo.
Lebih lanjut Prasetyo menjabarkan, pihaknya juga berupaya memonitor bencana lain yang terjadi, selain di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Termasuk, bencana banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang cukup besar serta kecelakaan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Ada beberapa desa yang terdampak. Kami sudah minta kepada BNPB untuk juga melakukan monitoring dan tentu saja kalau memerlukan penanganan-penanganan darurat khusus juga ditangani secepat-cepatnya,” beber dia.
Di sisi lain, ia meminta seluruh jajaran TNI/Polri hingga Kementerian Perhubungan bekerja cepat melakukan penanganan.
“Bekerja keras secepat mungkin untuk melakukan penanganan-penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan,” kata Prasetyo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 14:42
7 Sindiran Buruh soal UMP Jakarta: Gaji Pekerja SCBD Kalah dari Buruh Pabrik Karawang Megapolitan

Sindiran Buruh soal UMP Jakarta: Gaji Pekerja SCBD Kalah dari Buruh Pabrik Karawang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Partai Buruh Said Iqbal melontarkan kritik keras terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta.
Ia menilai besaran tersebut ironis bagi Ibu Kota karena membuat upah pekerja kantoran di gedung-gedung pencakar langit justru lebih rendah dibandingkan buruh pabrik di wilayah penyangga.
“Apakah masuk akal pabrik panci di Karawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini?” ujar Said di lokasi aksi, Senin.
Said kemudian menyinggung sejumlah perusahaan besar di sektor perbankan dan migas yang berkantor di pusat bisnis Jakarta, seperti kawasan Sudirman Central Business District (SCBD).
“Standard Chartered, Bank Mandiri, Bank BNI, kantor-kantor pusat perminyakan, SCBD, upahnya lebih rendah dari pabrik panci di Karawang. Upahnya lebih rendah dari pabrik plastik di Bekasi,” kata Said.
Adapun upah minimum di Bekasi dan Karawang pada 2026 saat ini hampir menembus Rp 6 juta.
“Upah minimum di Bekasi dan Karawang kira-kira sekitar Rp 5,95 juta. Jauh lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi Jakarta yang sudah dinaikkan, Rp 5,73 juta. Apakah masuk akal? Harusnya Gubernur melihat itu,” ujar dia.
Said juga membandingkan UMP Jakarta dengan upah minimum di Ibu Kota negara tetangga yang dinilainya masih jauh lebih tinggi.
“Kalau kita bandingkan dengan kota-kota internasional lain seperti Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Vietnam itu Hanoi ya, upah Jakarta lebih rendah dari mereka kalau dikonversikan US Dollars. Mereka di atas itu,” paparnya.
Selain itu, Said menampik argumen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyebut telah membantu buruh melalui berbagai insentif, seperti transportasi dan pangan murah.
Menurut dia, insentif tersebut tidak bisa dihitung sebagai komponen penambah upah karena bersifat terbatas dan menggunakan sistem kuota.
Ia mencontohkan sebuah pabrik di kawasan Cilincing dan Pulogadung dengan sekitar 300 karyawan, namun hanya sebagian kecil yang dapat mengakses insentif tersebut.
“Dari 300 orang jumlah karyawan tersebut, hanya yang menerima insentif pangan, yang menerima insentif air bersih, yang menerima insentif transportasi, hanya 15 orang. Berarti hanya 5 persen dari total karyawan yang menerima upah minimum yang menerima insentif,” ungkapnya.
“Jadi insentif bukan menjadi bagian dari upah minimum, dia adalah social assistance, bantuan sosial,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa menuntut Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadi Rp 5,89 juta sesuai angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tolak
UMP DKI
Jakarta 2026 yang nilainya di bawah 100 persen KHL (Rp 5,89 juta) dan di bawah UMK Bekasi dan Karawang,” ucap Said.
Selain menolak besaran UMP, Partai Buruh juga menuntut penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026.
“Putuskan UMSP DKI Jakarta Tahun 2026 dengan nilai di atas 100 persen KHL DKI ditambah lima persen,” kata Said.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Said menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kami akan gugat dan nanti akan ada sidang-sidang. Dan ini kami ingin meluruskan, jadi tidak benar hanya sekelompok buruh yang menolak, ini seluruh buruh DKI,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 13:43
1 Prabowo Perintahkan Beli 100 Jembatan Bailey dari Luar Negeri untuk Sumatera Nasional

Prabowo Perintahkan Beli 100 Jembatan Bailey dari Luar Negeri untuk Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan, pemerintah akan membeli 100 jembatan Bailey dari luar negeri.
Pembelian merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui
Kementerian Pertahanan
(Kemenhan).
“Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 bailey dari luar, untuk mendukung di bencana ini,” kata Maruli dalam konferensi pers
penanganan bencana
di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Jembatan itu nantinya akan dipasang di seluruh daerah Indonesia yang membutuhkan, termasuk di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pascabanjir bandang dan tanah longsor.
Menurut rencana, jembatan akan selesai dipasang pada Februari 2026.
“Dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa Januari ini bisa dirapatkan, saya pikir paling lama Januari, Februari itu bisa terpasang semua,” ujar Maruli.
Maruli menyampaikan, sejauh ini pihaknya telah mendata keperluan 44 jembatan untuk dipasang pascabencana.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 12
jembatan bailey
sudah terbangun, 6 tengah proses pemasangan, dan 15 lainnya dalam perjalanan dari Jakarta ke lokasi bencana.
Di sisi lain, TNI AD juga memasang jembatan American Rolling Mill Company (Armco) dan memasang jembatan gantung untuk memenuhi permintaan masyarakat sekitar.
“Ada juga yang armco terus bertambah. Hari ini sudah 47 titik, 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan, saya pikir udah lumayanlah untuk membawa logistik,” kata Maruli.
Sejauh ini, TNI AD mencatat kebutuhan akan 11 jembatan gantung, dan tiga di antaranya tengah dipasang.
Ia berharap, penanganan bencana ini mampu memperbaiki beragam fasilitas di banyak tempat.
“Jadi nanti setelah bencana ini mungkin daerah yang jembatan-jembatannya nanti yang dulunya ada kayu, sekarang bisa jadi Armco. Dulu daerah-daerah yang memang kampungnya tidak ada air bersih, sekarang ada air bersih. Mudah-mudahan ini banyak peningkatan-peningkatan,” ujar Maruli.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/12/2025 12:52