Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Kelompok Tani Kampung Bayam Belum Pindah ke Rusun Samping JIS Megapolitan 15 Agustus 2025

    Kelompok Tani Kampung Bayam Belum Pindah ke Rusun Samping JIS Megapolitan 15 Agustus 2025

    Kelompok Tani Kampung Bayam Belum Pindah ke Rusun Samping JIS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kelompok Tani Madani Kampung Bayam belum pindah ke rumah susun (rusun) samping Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, meski sudah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan pihak pengelola PT Jakarta Propertindo (JakPro).
    Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Furqon, mengatakan, salah satu alasan mereka belum pindah ke rusun samping JIS, karena harus memindahkan ribuan tanamannya terlebih dahulu.
    “Pertama, kalau Kelompok Tani kan berbeda dengan taman-teman lain, tinggal bawa perabotan, namun ini kan kita kemarin aja ribuan tanaman harus benar-benar kita rapihkan, kita tata, kita enggak bisa asal selesai aja,” ujar Furqon saat diwawancarai di rusun samping JIS, Jumat (14/8/2025).
    Sebab Furqon dan warga lainnya ingin ketika pindah ke rusun, pertanian yang akan menjadi sumber penghasilannya sudah selesai ditata.
    “Bukan enggak koperatif tapi bagaimana jaminan dari JakPro dan pemerintah menanamkan rasa aman dan nyaman buat kami,” ucap Furqon.
    Selain itu, penyebab Furqon belum pindah ke rusun karena masih ada delapan Kepala Keluarga (KK) dari Kelompok Tani Kampung Bayam belum bisa pindah, karena masalah administrasi.
    “Memang ada hal administrasi delapan KK harus selesai karena mereka walau gimana pun memiliki hak. Mudah-mudahan ini PT Jakpro bisa menyesuaikan instruksi Pak Gubernur, yang saya dengan sebelum tanggal 17 Agustus kami harus segera pindah,” kata dia.
    Furqon akan pindah apabila 35 KK dari Kelompok Tani Kampung Bayam bisa semuanya mendapatkan unit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan Megapolitan 15 Agustus 2025

    Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan Megapolitan 15 Agustus 2025

    Jejak Langkah Siswa Sekolah Rakyat 33 Tangsel Melanjutkan Pendidikan
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
     
    Bagi sebagian remaja, perjalanan menuju bangku sekolah menengah atas (SMA) biasanya berjalan mulus.
    Namun, hal itu berbeda bagi sejumlah siswa di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Tangerang Selatan (Tangsel).
    Perjuangan mereka untuk melanjutkan pendidikan SMA diwarnai berbagai keterbatasan, yang terutama adalah masalah biaya.
    Hal yang demikian dialami oleh Dewi Astini (15), siswi asal Serang, Banten, yang kini menempuh pendidikan di SRMA 33 Tangsel.
    Dewi bercerita, sebelumnya ia pernah menempuh  pendidikan di pesantren. Namun, ia terpaksa berhenti karena kendala biaya.
    “Sebelumnya aku pernah di pondok pesantren tapi berhenti,” ujar Dewi saat ditemui
    Kompas.com
    di SRMA 33, Jumat (15/8/2025).
    Tak lama setelah berhenti menimba ilmu di pesantren, putri pasangan Subhan dan Sofiah itu kemudian mengutarakan keinginannya untuk kembali bersekolah.
    Sebagai anak keempat dari lima bersaudara, ia ingin mengikuti jejak tiga kakaknya yang sudah lulus sekolah.
    “Pengen sekolah tapi enggak bisa karena masalah biaya,” kata dia.
    Beberapa waktu kemudian, orangtua Dewi menawarkannya untuk masuk ke sebuah sekolah rakyat yang tidak memungut biaya. 
    Meski sempat ragu, Dewi akhirnya menerima tawaran itu. 
    Cita-citanya pun kembali tumbuh meski sempat menganggap hal itu mustahil karena faktor ekonomi.

    “Akhirnya masuk ke sini. Cita-cita saya mau jadi dokter,” jawab dia sambil tersenyum.
    Cerita lainnya datang dari anak bernama Zaki (15), siswa asal Tanah Tinggi, Kota Tangerang.
     
    Setelah lulus SMP, ia sempat bingung hendak melanjutkan sekolah ke mana karena biaya yang terbatas
    . Ia bingung mencari sekolah dengan biasa yang murah agar tidak membebani orangtuanya.
    “Saya dimasukin ke sini karena saya bingung mau sekolah di mana,” kata Zaki.
    Namun, selang beberapa lama kemudian, anggota dari Program Keluarga Harapan (PKH) mendatangi keluarga Zaki dan menawarkan kesempatan bersekolah di sekolah rakyat.
    Akhirnya, orangtua Zaki menyampaikan kabar tersebut dan langsung disetujui oleh Zaki.
    “Saya dikasih tahu orangtua kalau sekolah di sini. Terus saya bilang ‘iya mau’,” kata dia.
    Diketahui, 150 siswa yang diterima di SRMA 33 Tangsel merupakan rekrutmen oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
    Mereka diterima dengan syarat, yakni berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
    Adapun para siswa tersebut berasal dari tujuh kabupaten/kota di Banten, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Proyek Relokasi Kabel, Jalan Pemuda Depok Akan Terganggu hingga Desember 2025 Megapolitan 15 Agustus 2025

    Ada Proyek Relokasi Kabel, Jalan Pemuda Depok Akan Terganggu hingga Desember 2025 Megapolitan 15 Agustus 2025

    Ada Proyek Relokasi Kabel, Jalan Pemuda Depok Akan Terganggu hingga Desember 2025
    Penulis

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi memulai proyek relokasi kabel udara di Jalan Pemuda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas.
    Groundbreaking kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, pada Jumat (15/8/2025).
    Proyek ini menjadi bagian dari penataan infrastruktur kota, khususnya untuk merapikan kabel udara yang selama ini terlihat semrawut di kawasan tersebut.
    “Pemerintah Kota Depok berkomitmen menata kabel udara di sepanjang Jalan Pemuda. Hari ini prosesnya resmi dimulai,” ujar Supian di sela kegiatan.
    Supian menjelaskan, relokasi kabel dari udara ke jalur bawah tanah bertujuan meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan memperbaiki estetika kota.
    Menurutnya, kabel udara yang berseliweran tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga berpotensi membahayakan warga.
    “Dengan memindahkannya ke bawah tanah, lingkungan akan menjadi lebih rapi dan aman,” terangnya.
    Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Denny Setiawan, menyebutkan proyek ini mencakup jalur sepanjang 1,2 kilometer, mulai dari Puskesmas Pancoran Mas hingga Simpang Siliwangi.
    Pengerjaan dilakukan bertahap dengan sistem penggalian dan penutupan berurutan.
    “Mekanisme penggalian dilakukan secara bertahap. Misalnya, 200 meter pertama diselesaikan dan langsung ditutup, lalu dilanjutkan 200 meter berikutnya,” jelas Denny.
    Denny menargetkan relokasi kabel udara ini rampung pada Desember 2025. Ia mengakui pekerjaan akan menimbulkan gangguan lalu lintas, sehingga Pemkot Depok meminta pengertian masyarakat.
    Untuk mengurangi kemacetan, Pemkot bekerja sama dengan Polres Metro Depok dan Dinas Perhubungan dalam pengaturan arus lalu lintas.
    “Dengan dukungan masyarakat, diharapkan pekerjaan ini selesai tepat waktu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Depok,” tandas Denny.
    Proyek relokasi kabel udara ini diharapkan menjadi langkah awal penataan infrastruktur kota yang lebih modern dan tertib, sekaligus memberikan wajah baru bagi Jalan Pemuda sebagai salah satu jalur utama di Depok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kebayoran Lama Selatan Tolak Penggusuran, Komnas HAM Surati Kostrad Megapolitan 15 Agustus 2025

    Warga Kebayoran Lama Selatan Tolak Penggusuran, Komnas HAM Surati Kostrad
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah warga RW 007 merasa keberatan atas rencana pengosongan rumah di lingkungan RW 007, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
    Mereka menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi dasar Surat Peringatan (SP) 1 bukan merupakan putusan yang
    condemnatoir
    , sehingga tidak dapat dieksekusi.
    Sebanyak 15 keluarga kemudian mengadukan rencana penggusuran itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
    Lembaga ini kemudian turun tangan dan meminta Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menunda pengosongan rumah yang diklaim warga bukan aset negara.
    Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan telah menindaklanjuti laporan tersebut, lalu mengirim surat kepada Pangkostrad, yang disebut warga sebagai pihak yang memerintahkan pengosongan.
    “Komnas HAM sudah mengirimkan surat ke Pangkostrad terkait dengan kasus aduan penggusuran terhadap warga,” kata Anis saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (15/8/2025).
    Melalui surat bernomor 625/PM.00/SPK.02/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025, Komnas HAM meminta agar penggusuran tersebut ditunda sementara.
    Anis menegaskan, Pangkostrad juga diminta memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan terkait rencana penggusuran.
    “Nah, dalam surat kami menyampaikan agar penggusuran itu ditunda, dan kami meminta keterangan dari Pangkoestrad atau yang mewakili untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan,” jelasnya.
    Anis menekankan, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dengan rasa aman di tempat tinggalnya, termasuk kepastian hukum.
    “Kami meng-
    highlight
    bahwa setiap warga negara itu berhak atas rasa aman, berhak atas kepastian hukum, dan berhak atas tempat tinggal yang aman dan nyaman,” ujarnya.
    Dalam laporan yang diterima Komnas HAM, warga mengaku penggusuran dilakukan karena pihak Kostrad mengeklaim rumah mereka sebagai rumah dinas.
    “Pada pokoknya pengadu menyampaikan keberatan atas rencana pengosongan rumah negara sebagaimana surat dari Asisten Logistik Kostrad pada 14 Juli 2025,” demikian isi pernyataan pelapor yang diwakilkan warga bernama Deni.
    Deni menambahkan, keberatan tersebut diajukan karena rumah yang mereka tempati tidak tercatat sebagai aset milik negara. Atas dasar itu, warga menilai Kostrad tidak memiliki hak untuk menggusur.
    Meski surat permintaan penundaan dari Komnas HAM telah dikirim pada 11 Agustus 2025, warga mengaku tetap menerima surat perintah ketiga (SP-3) untuk mengosongkan rumah.
    “Padahal kan sudah disurat Komnas HAM, tapi tadi pagi kami dapat SP-3,” ungkap salah satu warga terdampak, Dewi, saat ditemui di lokasi, Jumat.
    Warga pertama kali menerima SP-1 pada 14 Juli 2025, dengan tenggat waktu dua minggu untuk mengosongkan rumah. Penolakan warga berlanjut dengan diterimanya SP-2 pada 28 Juli 2025.
    Sebagai bentuk perlawanan, warga menggelar aksi di sekitar tempat tinggal mereka di Jalan Kompleks Kostrad pada Kamis (14/8/2025), sehari sebelum mereka menerima SP-3. Aksi tersebut dilakukan karena masa tenggat SP-2 telah berakhir.
    Kompas.com
    sudah berupaya menghubungi Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Choiril Anwar untuk mengonfirmasi surat pemanggilan dari Komnas HAM, tetapi belum ada jawaban hingga berita ini ditayangkan. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan Sebelum Menembak Terduga Pelaku Tawuran di Depok Megapolitan 15 Agustus 2025

    Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan Sebelum Menembak Terduga Pelaku Tawuran di Depok Megapolitan 15 Agustus 2025

    Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan Sebelum Menembak Terduga Pelaku Tawuran di Depok
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok diduga menembak seorang pelaku tawuran di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (9/8/2025) dini hari.
    Tindakan itu dilakukan setelah polisi sebelumnya melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan para pelaku.
    “Sudah ada, sudah ada upaya dari tim melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan mereka sebanyak tiga kali ke arah udara,” ujar Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, Jumat (15/8/2025), dikutip
    Tribundepok.com
    .
    Peristiwa terjadi ketika Tim Perintis Presisi melakukan patroli setelah menerima laporan warga soal maraknya aksi kejahatan jalanan, termasuk tawuran dan begal.
    Saat patroli, tim menemukan sekelompok remaja membawa senjata tajam.
    Ketika polisi meminta para remaja pelaku tawuran berhenti, mereka tetap memacu kendaraan sehingga membahayakan keselamatan anggota tim.
    Polisi akhirnya menembak terduga pelaku. Akibatnya, dua orang mengalami luka.
    Satu terduga pelaku tawuran yang tertembak berinisial R (20), sedangkan satu korban lainnya belum disebut identitasnya.
    “Korban dirawat di rumah sakit Kramat Jati dan Mitra Keluarga (Depok),” ujar Made.
    Polres Metro Depok hingga saat ini masih melakukan pendalaman terkait insiden penembakan tersebut.
    Artikel ini telah tayang di Tribundepok.com dengan judul
     
    “Alasan Polisi Tembak Terduga Pelaku Tawuran di Depok, Sudah Diberi Tembakan Peringatan”
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan JAK Gandaria, Jembatan Angkat Pertama di Jakarta Megapolitan 15 Agustus 2025

    Penampakan JAK Gandaria, Jembatan Angkat Pertama di Jakarta Megapolitan 15 Agustus 2025

    Penampakan JAK Gandaria, Jembatan Angkat Pertama di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Pemerintah Kota Jakarta Selatan, membangun jembatan yang bisa diangkat di wilayah Jalan Gandaria, Kebayoran Baru. Jembatan ini dijuluki Jembatan Antar Kampung (JAK) Gandaria.
    Kompas.com mendatangi jembatan angkat pertama di Jakarta itu pada Jumat (15/8/2025). 
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, JAK Gandaria itu dibangun sepanjang 9 meter dengan lebar 1,5 meter.
    Jak Gandaria Menghubungkan Jalan Gandaria I, RT.001/RW. Keramat Pela, Kebayoran Baru ke Jalan Mulia 1, RT. 001/RW. 005, Kebayoran Lama Utara.
    Jembatan ini memiliki pagar pembatas setinggi kurang lebih satu meter yang dicat dengan warna putih-biru.
    Pijakannya menggunakan sejumlah plat besi yang dicat berwarna abu-abu. Sementara pegangan tangan (handrail) perak terpasang rapi tanpa dicat.
    Jembatan itu hanya bisa dilintasi satu sepeda motor jika bersamaan dengan menyisakan ruang kecil di kiri kanannya.
    Pada kedua ujung jembatan, terdapat tuas yang dapat diputar supaya jembatan terangkat. Nantinya, jembatan hanya akan diangkat dalam proses pengerukan atau pembersihan sungai saja.
    Tuas itu juga dikunci agar tidak sembarangan orang bisa memainkan jembatan dan mengganggu mobilitas warga.
    Saat Kompas.com mencoba berjalan di atasnya, terasa sedikit goyangan karena tidak ada tumpuan di bawah jembatan.
    Sekretaris RT 001 RW 05 Gandaria, Syapari (50), mengatakan, jembatan ini sengaja dibuat tanpa pilar penumpu di tengahnya. Tujuannya, agar sampah yang mengalir di sungai tidak tersangkut.
    Sebab, saat jembatan lama yang terbuat dari beton masih berdiri, banyak sampah yang tersangkut di bawahnya.
    “Sebelumnya terbuat dari beton. Nah, ada beberapa sampah yang nyangkut di tengah-tengah besinya, jadi mampet dan berakibat banjir,” ungkap Syapari (50), warga sekaligus Sekretaris RT 001 RW 005, saat ditemui di lokasi, Jumat (15/8/2025).
    Selain menghindari tumpukan sampah, hadirnya jembatan angkut ini juga diperuntukkan kepada kemudahan akses alat berat ketika pengerukan sungai.
    Menurut warga bernama Wati (35), semenjak adanya jembatan itu wilayahnya tak pernah kebanjiran. Sebab, tidak ada lagi sampah yang menyangkut di bawah jembatan hingga menyebabkan aliran air tersendat hingga akhirnya meluap.
    “Karena kan agak tinggian jembatannya, jadi enggak masuk kalau banjir,” ujar Wati (35).
    Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan selesai merevitalisasi jembatan angkat pertama di Jakarta.
    Jembatan ini selesai dikerjakan setelah dikerjakan selama tiga bulan dan baru diresmikan Agustus 2025 ini.
    Ini jembatan pertama dengan model yang bisa diangkat di Jakarta dan dikerjakan oleh kami. Tujuannya untuk memudahkan pembersihan saluran drainase Kali Grogol yang ada di bawahnya,” ujar Kepala Dinas Bina Marga Jakarta, Heru Suwondo di lokasi, Kamis (14/8/2025), dikutip Antara.
    Jembatan ini memiliki panjang sembilan meter dengan lebar 1,5 meter dan menghabiskan dana Rp 600 juta dalam pembangunannya.
    Heru berharap agar warga dapat menjaga jembatan itu dari tangan nakal yang dikhawatirkan mencuri besinya.
    “Kami berharap warga menjaga dan merawatnya. Karena ini jembatan besi, yang kita khawatirkan kalau ada yang memotong untuk dijual kiloan,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap Harga Fantastis Rumah Nikita Mirzani di BSD dan Hubungannya dengan Reza Gladys Megapolitan 15 Agustus 2025

    Terungkap Harga Fantastis Rumah Nikita Mirzani di BSD dan Hubungannya dengan Reza Gladys Megapolitan 15 Agustus 2025

    Terungkap Harga Fantastis Rumah Nikita Mirzani di BSD dan Hubungannya dengan Reza Gladys
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Artis Nikita Mirzani diketahui membeli rumah mewah di kawasan eksklusif Nava Park, BSD, Tangerang Selatan pada 2023 lalu.
    Harga rumah Nikita Mirzani di BSD tersebut mencapai Rp 33,5 miliar dengan skema pembayaran 17 kali cicilan.
    Informasi ini terungkap dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Nikita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).
    Bambang Sumanto, tim marketing PT Bumi Parama Wisesa selaku pengembang Nava Park, menyatakan harga asli rumah tersebut sebenarnya Rp 40 miliar. Namun, pihaknya memberikan diskon sekitar Rp 10 miliar.
    “Sebenarnya itu harga persis Rp 40 miliar lebih. Iya, karena waktu itu ada diskon kurang lebih Rp 10 miliar,” ujar Bambang saat bersaksi.
    Diskon tersebut diberikan setelah Bambang melihat Nikita sedang makan bersama keluarganya di sekitar Nava Park, lalu mengajaknya melihat unit yang baru diluncurkan.
    Menurut Bambang, pengurangan harga juga dipengaruhi promosi yang dilakukan Nikita di kanal YouTube-nya.
    “Iya, ada (promosi) diposting di YouTube. Terus, karena masih baru launching, didiskon kurang lebih sekitar Rp 10 miliar,” ungkap Bambang.
    Nikita sendiri mengonfirmasi hal tersebut di persidangan. Ia menilai diskon yang didapat setara tarif jasa promosi di media sosial miliknya.
    “Terima kasih Nava Park. Berarti harga, karena saya sudah memposting di sosial media saya, akhirnya saya mendapatkan diskon kurang lebih hampir 10 miliar. Ya, begitulah bayaran saya mahalnya,” kata Nikita.
    Bambang juga mengungkap fakta lain, yakni adanya satu kali cicilan rumah Nikita yang dibayar oleh dokter kecantikan Reza Gladys, yang kini tengah berseteru dengan Nikita.
    “Waktu itu disampaikan bahwa akan ada pembayaran dari salah satu temannya Ibu Nikita. Ada nama pengirimnya, Reza Gladys, jumlah uangnya Rp 2 miliar,” jelas Bambang.
    Pembayaran itu, menurut Bambang, dilakukan setelah Nikita memberi tahu bahwa cicilan akan dibayarkan oleh temannya dan menyertakan informasi unit rumah yang dibeli.
    Pembelian rumah mewah ini mencuat ke publik bersamaan dengan kasus hukum yang melibatkan Nikita dan Reza Gladys.
    Nikita didakwa melakukan pemerasan dan TPPU terkait bisnis kecantikan milik Reza.
    Jaksa menilai Nikita meminta uang tutup mulut sebesar Rp 5 miliar, yang akhirnya diberikan Rp 4 miliar, agar tidak lagi menjelek-jelekkan produk Reza di media sosial.
    Kasus ini berawal dari ulasan negatif di TikTok terhadap produk Glafidsya milik Reza, yang memicu perdebatan publik dan aksi saling serang di media sosial hingga berujung laporan polisi.
    Kini, selain menghadapi tuntutan hukum, pembelian rumah Nikita Mirzani di Nava Park dengan nilai puluhan miliar dan keterlibatan pembayaran oleh Reza Gladys menjadi salah satu sorotan utama dalam persidangan.
    (Reporter: Hanifah Salsabila | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif Nasional 15 Agustus 2025

    Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif Nasional 15 Agustus 2025

    Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada DPR. 
    Nota itu diserahkan langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada DPR dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 
    Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, postur anggaran kali ini menunjukkan strategi menggenjot pendapatan negara setinggi mungkin, sembari mengerem laju belanja agar defisit tetap terkendali.
    Pemerintah memasang target tinggi untuk pendapatan negara, yaitu sebesar Rp 3.147,7 triliun. Sebaliknya, untuk belanja negara, pemerintah lebih berhati-hati dengan target Rp 3.786,5 triliun, angka yang moderat atau berada di titik tengah.
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menilai, rancangan yang dipilih pemerintah merupakan batas tertinggi dari yang dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).
    “Untuk belanja negara, target menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni angka moderat dari batas bawah dan atas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (15/8/2025). 
    Dengan pilihan tersebut, defisit RAPBN 2026 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2025, yakni sebesar 2,48 persen atau setara Rp 638,8 triliun.
    Terkait hal itu, Said mendukung target pendapatan negara, tetapi meminta pemerintah berhati-hati, terutama dalam menyusun kebijakan perpajakan, baik dalam perluasan, kenaikan tarif pajak, maupun upaya mengejar target pendapatan.
    “Saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah-tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus-ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemerintah daerah (pemda),” katanya. 
    Sebagai gantinya, Said menyarankan pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak.
    Ia juga meminta pemerintah memanfaatkan peluang dari perpajakan global pascapesepakatan di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terutama terkait beroperasinya layanan perusahaan multinasional lintas negara.
    “Pemerintah juga bisa melakukan optimalisasi pajak karbon. Upaya ini sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan,” jelas Said.
    Tak hanya itu, pendapatan negara juga bisa ditingkatkan dengan memperbesar investasi di sektor sumber daya alam, sehingga penerimaan negara dari bagi hasil sektor tersebut semakin besar.
    Dari sisi belanja negara, pemerintah mengambil posisi angka tengah dari pembahasan KEM PPKF. Strategi ini dinilai mampu menekan defisit APBN di bawah 2,5 persen produk domestik bruto (PDB) sehingga kebutuhan pembiayaan tidak terlalu besar.
    Said menyebut alokasi belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan desa.
    Rancangan belanja pusat sebesar Rp 3.136,5 triliun, naik Rp 435,1 triliun dari APBN 2025 yang sebesar Rp 2.701,4 triliun.
    Sebaliknya, alokasi transfer ke daerah dan desa justru turun menjadi Rp 650 triliun dari APBN 2025 yang sebesar Rp 919,9 triliun atau berkurang Rp 269,9 triliun.
    “Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu dipertimbangkan ulang pemerintah. Pada saat yang sama, kewenangan pemda juga semakin mengecil pasca-UU Cipta Kerja,” kata Said. 
    Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, situasi tersebut membuat fiskal daerahm semakin melemah sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat.
    Meski demikian, Said menilai target pemerintah dalam RAPBN 2026 tergolong moderat dan realistis.
    Hal itu terlihat dari sejumlah indikator asumsi ekonomi makro 2026, yakni pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, yield Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan 6,9 persen, dan kurs rupiah Rp 16.500 per dollar AS.
    Sementara itu, harga Indonesian Crude Price (ICP) dipatok 70 dollar AS per barel,
    lifting
    minyak bumi 610.000 barel per hari, dan
    lifting
    gas bumi 984.000 setara barel per hari.
    “Usulan angka-angka ekonomi makro ini menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat, atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas yang disepakati antara Banggar DPR dengan pemerintah pada kesepakatan Kem PPKF,” jelas Said. 
    Said menilai, pilihan angka moderat itu menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan 2026 yang tidak mudah.
    “Ini akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden AS Donald Trump, efek rambatan konflik gepolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya
    lay off
    pada sektor manufaktur,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bakal Beroperasi Lagi, Biskita Koridor 6 Diperpanjang sampai Stasiun Bogor Megapolitan 15 Agustus 2025

    Bakal Beroperasi Lagi, Biskita Koridor 6 Diperpanjang sampai Stasiun Bogor Megapolitan 15 Agustus 2025

    Bakal Beroperasi Lagi, Biskita Koridor 6 Diperpanjang sampai Stasiun Bogor
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jawa Barat, dalam waktu dekat akan kembali membuka layanan Biskita Trans Pakuan koridor 6 yang sebelumnya sempat dihentikan akibat persoalan anggaran subsidi dari pemerintah pusat.
    Rute perjalanan koridor 6 ini juga akan mengalami perubahan dengan tujuan baru, yaitu Parung Banteng-Stasiun Bogor.
    Sebelumnya, rute koridor 6 hanya melayani perjalanan dari Parung Banteng sampai dengan Air Mancur.
    Kepala Dishub Kota Bogor Sujatmiko Baliarto berharap, dengan diperpanjangnya rute Biskita Trans Pakuan koridor 6 ini dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang ingin menuju Stasiun Bogor dari wilayah Katulampa.
    “Mudah-mudahan bulan September 2025 sudah bisa dilelangkan. Kemudian, bulan Oktober 2025 sudah beroperasi,” ungkap Sujatmiko, Jumat (15/8/2025).
    “Saat ini, semua sedang dipersiapkan untuk aktivasi koridor 5 dan 6 sesuai perencanaan dan untuk memenuhi keinginan masyarakat terkait angkutan massal,” tambah dia.
    Diperpanjangnya rute perjalanan koridor 6 ini juga merupakan masukan dari masyarakat setempat yang menginginkan adanya jangkauan transportasi massal hingga ke Stasiun Bogor.
    Biskita Trans Pakuan koridor 6 nantinya akan melintas mulai dari Parung Banteng-Warung Jambu-Air Mancur-Jalan RE Martadinata-Stasiun Bogor.
    Jalur perlintasan koridor 6 Parung Banteng-Stasiun Bogor tidak akan menggunakan jalur feeder yang selama ini menjadi mata pencaharian para sopir angkutan perkotaan (angkot) trayek 07.
    “Jadi lintasan rutenya menggunakan jalur utama dari Air Mancur tekuk ke kanan, lalu ke jalan RE Martadinata, kemudian ke Stasiun Bogor. Tidak menggunakan jalur feeder,” ujar dia.
    “Itu sudah sesuai dengan kesepakatan. Jalur yang digunakan seperti itu. Nantinya di Stasiun Bogor, koridor 6 akan bertemu dengan koridor 5. Kita memenuhi keinginan masyarakat bahwa mereka ingin rute Biskita dari Parung Banteng sampai Stasiun Bogor,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika Satu Posisi Damkar DKI Diperebutkan 24 Orang Lulusan SMK hingga Sarjana Megapolitan 15 Agustus 2025

    Ketika Satu Posisi Damkar DKI Diperebutkan 24 Orang Lulusan SMK hingga Sarjana Megapolitan 15 Agustus 2025

    Ketika Satu Posisi Damkar DKI Diperebutkan 24 Orang Lulusan SMK hingga Sarjana
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Persaingan menjadi petugas pemadam kebakaran (damkar) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun ini terbilang sangat ketat.
    Dengan kuota hanya 1.000 posisi, pendaftar mencapai 24.405 orang selama tiga hari masa pendaftaran, atau rata-rata satu posisi diperebutkan sekitar 24 pelamar.
    Pendaftaran calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2025 resmi ditutup pada Kamis (14/8/2025) pukul 16.00 WIB.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan, angka pendaftar melonjak setiap hari sejak dibuka pada Selasa (12/8/2025).
    “Pada hari pertama ada 7.000 pendaftar, hari kedua naik jadi 9.000, dan menjelang penutupan bertambah lagi 4.000 orang. Total hingga sore ini, 24.405 orang resmi mendaftar,” ujar Pramono di Slipi, Jakarta Pusat.
    Pramono memastikan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka sesuai instruksi yang ia berikan kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara.
    Keputusan final siapa yang diterima akan dibahas dalam rapat yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Rano Karno.
    Formasi dibagi untuk lima wilayah kota administrasi, yakni Jakarta Timur (219 orang), Jakarta Selatan (211 orang), Jakarta Barat (202 orang), Jakarta Pusat (187 orang), dan Jakarta Utara (181 orang).
    Dengan jumlah pendaftar yang 21–25 kali lipat dari kuota, peluang lolos jelas menuntut kompetisi ekstra ketat.
    Antusiasme warga datang dari beragam latar belakang pendidikan, mulai lulusan SMK hingga sarjana.
    Dedi (19), lulusan SMK asal Teluk Gong, Jakarta Utara, mengaku mendaftar karena cita-cita masa kecilnya.
    “Saya lulusan SMK coba daftar di Damkar. Yang pertama karena cita-cita saya sejak kecil,” tuturnya.
    Lingkungan tempat tinggal Dedi sudah tiga kali dilanda kebakaran, membuatnya ingin terjun langsung membantu dan mengedukasi warga soal pencegahan.
    “Saya siap bertaruh nyawa untuk membantu orang banyak karena itu sudah tugas saya menjadi seorang petugas damkar,” ujarnya.
    Dari kalangan perempuan, Salwa (27), lulusan S1 di salah satu universitas di Jakarta, menegaskan bahwa profesi damkar bukan hanya milik laki-laki.
    “Zaman sekarang, kerja apa saja walau perempuan bukan berarti ruang gerak kita terbatas,” katanya.
    Ia menilai proses pendaftaran cukup sederhana, meski hingga siang hari belum menerima email konfirmasi.
    Ilham (28), lulusan S1 tahun 2021, terinspirasi mendaftar setelah sering melihat aksi penyelamatan damkar di media sosial.
    “Semoga saja saya masuk kriteria, walau kerjanya berat saya usahakan bisa,” ujarnya.
    Bagi para pendaftar, menjadi petugas damkar bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga pengabdian dan keberanian.
    Mereka menyadari bahwa tanggung jawab yang diemban besar, termasuk kesiapan fisik dan mental.
    Pemprov DKI Jakarta kini menghadapi tantangan menyeleksi ribuan pelamar dengan latar belakang, motivasi, dan kemampuan yang beragam, untuk memilih mereka yang paling siap menjalankan tugas di lapangan.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Fitria Chusna Farisa, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.