Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo, belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran.
Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi tapi Sudewo justru menantang warga Pati.
“Siapa yang akan melakukan penolakan, Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun suruh kerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan itu, tetap maju,” kata Sudewo dalam video yang beredar di media sosial.
Gayung bersambut, warga Pati datang ke Kantor Sudewo.
Koordinator aksi, Ahmad Husein, menyebut, pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan.
Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang.
Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Husein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka.
Usai digeruduk masa, Sudewo mawas diri. Dia meminta maaf kepada masyarakat karena tantangannya memperuncing kmasalah kenaikan PBB P2 yang dia berlakukan.
Dia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Pemerintah Pati juga tidak akan menghalangi kelompok masyarakat yang menggelar upaya penggalangan dana.
“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud untuk melakukan perampasan barang-barang tersebut,” kata Sudewo, Kamis (7/8/2025) lalu.
Sudewo juga mengklarifikasi terkait video pernyataan dirinya yang viral karena dinilai menantang rakyat.
“Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang (Masak rakyatku kutantang). Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditunggangi pihak-pihak tertentu,” jelas Sudewo.
Sudewo menjelaskan, kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen merupakan kenaikan maksimal dan tidak berlaku untuk semua tanah dan bangunan. Menurutnya, masih banyak tanah dan bangunan di Pati dengan kenaikan PBB-P2 di bawah 100 persen, bahkan di bawah 50 persen.
Meski pada akhirnya Sudewo membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen, namun aksi massa tak terbendung.
Rabu (13/8/2025) demonstran melempari Sudewo yang muncul dari kendaraan aparat keamanan. Sandal dan botol air mineral melayang ke arahnya.
Demonstran mendesak Sudewo mundur dari jabatannya. DPRD Kabupaten Pati bahkan membentuk panitia khusus hak angket. Wacana pemakzulan Sudewo bergulir.
Ribut ini pun sampai ke telinga pejabat teras Partai Gerindra, partai yang mengusung Sudewo.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, partainya telah memberikan teguran keras kepada Bupati Pati yang baru menjabat itu.
Atensi terkait keributan itu juga sampai ke telingan Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
“Beliau sudah diberikan teguran dengan keras. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP partai juga sudah memberikan teguran,” ucap Budi Djiwandono.
Keseriusan Gerindra memperbaiki kadernya yang sudah keder ditegur sana-sini juga ditandai dengan pengawalan dampak dari demo di Pati.
“Kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat. Jangan kita-kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik,” imbuh Budi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/08/09/6896d09ed99db.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo Nasional
-
/data/photo/2025/08/15/689ef387b7272.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 10 Fakta Kasus Tamu Diusir dari Hotel di Pekalongan, Pintu Diketuk Malam Lalu Diiusir Regional
10 Fakta Kasus Tamu Diusir dari Hotel di Pekalongan, Pintu Diketuk Malam Lalu Diiusir
Penulis
KOMPAS.com –
Kasus Muhammad Sahid Ramadhan atau Rama yang mengaku diusir dari Hotel Indonesia Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi viral setelah Rama membagikan pengalamannya melalui video di TikTok.
Awal mula kasus ini bermula saat Rama menggunakan tiket promo Rp 10.244. Namun, pihak hotel bersikeras bahwa terdapat aturan tarif minimal sebesar Rp 150.000 per malam.
Berikut 10 fakta lengkap kasus tamu diusir dari hotel gara-gara tiket promo murah:
1. Video Pertama Ceritakan Pengalaman Buruk
Akun TikTok @ramasahid mengunggah video pada 13 Agustus 2025, menceritakan pengalaman tidak menyenangkan saat menginap di Hotel Indonesia Pekalongan.
“Saya merasa diperlakukan tidak adil dan diminta membayar biaya tambahan padahal sudah bayar penuh di aplikasi,” keluh Rama dalam video tersebut.
Video ini langsung viral dan menjadi bahan perdebatan hangat warganet.
2. Pesan Hotel dengan Harga Promo dari Traveloka
Rama mengaku memesan kamar melalui aplikasi Traveloka dengan harga promo sekitar Rp 130 ribuan per malam.
Ia memilih hotel ini karena label “syariah” yang membuatnya merasa lebih aman dan sesuai prinsip. Rama juga menyebut telah beberapa kali menginap di hotel lain tanpa masalah serupa.
3. Diminta Bayar Tambahan Saat Check-in
Setibanya di hotel, Rama diminta menambah biaya sebesar Rp 10.224 oleh pihak front office. Alasannya karena tarif yang dibayarnya di aplikasi tidak memenuhi tarif minimal hotel, yang ditetapkan sebesar Rp150.000 per malam.
4. Rama Menolak Membayar Biaya Tambahan
Rama menolak membayar biaya tambahan tersebut karena merasa akad pembelian sudah sah dilakukan di aplikasi.
“Saya sudah sering menginap dan tidak pernah ada biaya tambahan saat check-in. Apalagi ini hotel syariah, harusnya akad jelas dari awal,” tegas Rama.
5. Diketuk Tengah Malam dan Diusir
Dalam video lanjutan, Rama merekam momen seorang pegawai hotel mengetuk pintu kamarnya sekitar pukul 23.00 WIB.
“Astaghfirullah, saya diusir jam 11 malam. Padahal saya sudah lelah setelah perjalanan jauh,” ungkap Rama dengan nada kecewa.
6. Pihak Hotel Jelaskan Ada Kebijakan Tarif Minimal
Ariyesti, perwakilan manajemen Hotel Indonesia Pekalongan, menyatakan bahwa hotel memiliki kebijakan tarif minimal Rp150.000 yang berlaku untuk semua tamu.
“Kebijakan tarif minimal berlaku meski pemesanan lewat aplikasi pihak ketiga,” jelas Ariyesti.
7. Harga Promo Picu Selisih Biaya
Harga promo yang diterapkan oleh aplikasi berada di bawah tarif minimal hotel. Selisih inilah yang kemudian menyebabkan permintaan penambahan biaya kepada Rama.
8. Status Check-in Belum Resmi
Menurut Ariyesti, status check-in Rama belum tercatat resmi dalam sistem, meskipun sudah diberi kunci kamar.
Petugas front office disebut merasa tertekan saat itu, sehingga memberikan kunci kamar sebelum proses resmi selesai.
9. Permintaan Refund Tunai Ditolak
Rama sempat meminta pengembalian uang secara tunai. Namun, pihak hotel menolak karena transaksi dilakukan melalui aplikasi Traveloka.
“Beliau juga meminta pengembalian uang secara tunai, padahal pemesanan lewat aplikasi. Kami tidak bisa mengembalikan uang cash,” jelas Ariyesti.
10. Netizen Terbelah Tanggapi Kasus Ini
Setelah video viral, warganet terbagi dua. Sebagian membela Rama, menyebut hotel harus menghormati harga promo.
Sebagian lagi mendukung pihak hotel dengan alasan bahwa kebijakan tarif minimal adalah hak manajemen demi menjaga standar layanan.
Kasus ini memunculkan perdebatan tentang transparansi harga, kejelasan akad, dan sinergi antara hotel dan platform online.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/15/689ecf4b888f8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025
Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
“Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
“Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
“Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
“Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
“Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
“Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/15/689ee4f2ddd7c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
1 Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi Nasional
Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ada sejumlah momen yang menjadi sorotan dalam pidato kenegaraan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025) kemarin.
Beberapa momen dalam acara tersebut di antaranya pakaian Prabowo hingga adanya acungan jempol Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Di acara kemarin, hampir seluruh anggota dewan hadir langsung ke lokasi. Tepatnya, 604 anggota dari total 732 anggota MPR RI yang hadir.
Dengan demikian, terdapat 128 anggota MPR yang absen dalam sidang tahunan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI Ke-80.
Sidang tahunan ini turut dihadiri banyak tokoh nasional, termasuk para mantan presiden dan mantan wakil presiden.
Jajaran Kabinet Merah Putih juga tampak duduk mengisi kursi-kursi di ruang sidang.
Tokoh bangsa yang hadir mulai dari Presien ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Hadir juga istri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah Wahid.
Tak hanya itu, sejumlah wakil presiden terdahulu juga terlihat hadir seperti Try Sutrisno, Jusuf Kalla (JK), Boediono, hingga Ma’ruf Amin.
Sementara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak terlihat di lokasi acara.
Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati mengatakan ibunya tidak bisa hadir karena alasan kondisi kesehatan.
“Kurang sehat,” ujar Puan saat ditanya alasan khusus ketidakhadiran ibunya di Sidang Tahunan, Jumat (15/8/2025).
Meski begitu, Puan dalam pidatonya menekankan bahwa dirinya juga mewakili Ketua Umum PDI-P itu.
Pakaian Prabowo dan Gibran juga menjadi salah satu sorotan lantaran keduanya kompak memakai setelan jas.
Hal ini disorot karena pakaian kedua pemimpin negara dinilai berbeda dari tradisi rutin dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Sebab, Presiden sebelumnya yaitu Jokowi, kerap memakai baju adat setiap kali menghadiri acara tahunan tersebut.
Prabowo tampil di MPR tanpa mengenakan busana adat melainkan setelan jas dan peci.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan, Prabowo tidak mengenakan baju adat karena undangan dari MPR tidak mewajibkan busana ini.
Prasetyo menegaskan bahwa keputusan Prabowo mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL) tidak mengurangi penghormatan terhadap budaya daerah.
“Substansinya bukan di situ ya, bukan berarti tidak menghormati, tidak. Ini hanya masalah kebiasaan dan berdasarkan undangan dari pihak MPR juga di situ tidak mewajibkan untuk mengenakan pakaian adat,” ujar Prasetyo.
Selain itu, Wapres Gibran tiba-tiba mengganti dasinya dalam Sidang Tahunan MPR kemarin.
Berdasarkan pantauan
Kompas.com,
ketika tiba di Kompleks Parlemen, Gibran mengenakan setelan jas warna hitam dengan dasi warna merah.
Gibran tiba lebih awal sebelum Presiden RI yang datang beberapa saat setelahnya dengan setelan jas abu-abu dengan dasi biru muda serta peci hitam.
Saat Prabowo tiba, ia langsung masuk dan berfoto bersama dengan deretan pimpinan DPR, DPD, dan MPR.
Awalnya, Gibran belum terlihat dalam barisan foto bersama tersebut.
Beberapa saat kemudian, Gibran tiba-tiba muncul dengan setengah berlari.
Ketika Gibran menghadap ke kamera, dasi yang dikenakannya pun sudah berubah warna menjadi biru muda, senada dengan Prabowo.
Momen unik lainnya ketika Jokowi memberikan acungan dua jempol untuk Prabowo.
Dua jempol Jokowi ini diberikan kepada Prabowo di akhir acara Sidang Tahunan MPR RI, tepatnya ketika Kepala Negara menyapa para tamu undangan.
Pantauan dari YouTube TV Parlemen, Prabowo sempat menyapa sejumlah anggota Dewan serta para tokoh yang hadir, termasuk Jokowi.
Ketika Prabowo berpapasan dengan Jokowi, keduanya tampak berbincang sebentar.
Di momen ini, terlihat juga Jokowi memberikan acungan jempol di kedua tangannya.
Selain menyapa Jokowi, Prabowo juga menyapa dan berbicara dengan SBY.
Keduanya tampak serius berbicara sembari memegang tangan satu sama lain seraya memberi semangat dan dukungan.
Tampak jugaSBY sempat memegang bahu Prabowo sambil berbicara.
Selain itu, Prabowo juga menyapa tamu lainnya seperti istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid.
Kepala Negara juga memberikan salam hormat kepada Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.
Tepat sebelum Prabowo memberikan pidato dalam acara tahunan MPR RI, Presiden RI terlihat sempat membungkukan badannya di hadapan anggota Dewan.
Ketika Prabowo terlihat berjalan dari kursinya menuju podium yang disediakan, ia membalikan badan ke arah pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI untuk memberi salam.
Prabowo terlihat mengatupkan tangannya ke depan dada serta menundukkan kepalanya ke arah mereka.
Para pimpinan Dewan itu juga memberikan gestur serupa dan membungkukkan badan.
Setelahnya, Kepala Negara membalikkan badan dan berdiri mengarah ratusan anggota Dewan di lokasi acara.
Kemudian, Prabowo menundukkan badan sebanyak tiga kali ke arah tengah, sisi kiri, dan sisi kanan.
Hal serupa juga dilakukan Prabowo ketika selesai berpidato dan hendak menuju tempat duduknya.
Adapun dalam pidatonya di acara perdana yang dihadirinya kemarin, Prabowo menyorot soal berbagai hal terkait program prioritas dan pencapaiannya.
Dia juga membahas soal pencapaian presiden terdahulu, serta berjanji soal pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Di awal pidatonya, Prabowo menyebut bahwa transisi pemerintahan di Indonesia sangat baik.
Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menilai transisi kepemimpinan dari era Jokowi ke dirinya berjalan dalam persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik.
Suksesi kepemimpinan di Indonesia diakui dunia sebagai suksesi yang baik.
“Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat,” ungkapnya.
Prabowo menceritakan banyak negara tetangga yang memuji transisi kepemimpinan di Indonesia.
Menurutnya, setiap kali dirinya ke luar negeri, banyak petinggi negara setempat yang menanyakan hal itu.
Sebab, menurut Prabowo, tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti Indonesia.
“Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, ‘How did you do it? How did Indonesia manage?’,” bebernya.
Setiap kali ditanya itu, ia selalu menjawab bahwa Indonesia menganut demokrasi yang khas Tanah Air.
“Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/15/689f1e105b461.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Dapat 3 Kali "Standing Applause" dan Berkali-kali Tepuk Tangan Saat Perdana Pidato Kenegaraan Nasional 16 Agustus 2025
Prabowo Dapat 3 Kali “Standing Applause” dan Berkali-kali Tepuk Tangan Saat Perdana Pidato Kenegaraan
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Prabowo Subianto tiga kali mendapatkan
standing applause
dari anggota MPR/DPR RI saat menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).
Penghormatan tersebut diberikan para wakil rakyat saat Prabowo menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpinnya tidak akan ragu membela kepentingan Rakyat Indonesia.
“Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang sudah sangat jelas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” kata Prabowo yang disambut
standing applause
sejumlah anggota dewan.
Komitmen itu disampaikan Prabowo saat berbicara mengenai kecurangan-kecurangan dari pelaku usaha di bidang pangan.
Kepala Negara lantas menegaskan, pemerintahannya tidak akan ragu menindak siapa pun yang melanggar aturan guna memastikan tidak ada masyarakat yang menjadi korban dari
serakahnomic
.
“Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapa pun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, kami akan sita yang bisa kami sita,” ujarnya.
“Selama saya menjabat Presiden di Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia,” kata Prabowo lagi disambut gemuruh tepuk tangan para wakil rakyat.
Kemudian, semua anggota dewan memberikan
standing applause
saat Prabowo mengatakan, bakal menindak orang-orang kuat di balik praktik tambang ilegal di Tanah Air.
“Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun? Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
Menurut mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini, pemerintahannya akan menertibkan 1.063 tambang ilegal yang dilaporkan berpotensi merugikan negara minimal Rp 300 triliun.
Untuk itu, Prabowo meminta dukungan MPR dan partai politik. Dia juga menyebut, telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas tambang-tambang ilegal tersebut.
“Kalau ada yang berani, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” katanya.
“Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan sebenarnya, benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Apalagi saya ini senior, mantan tentara jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu,” ujar Prabowo lagi disambut tepuk tangan anggota MPR/DPR RI.
Terakhir, sebanyak 604 anggota MPR/DPR RI yang hadir memberikan
standing applause
saat Prabowo menyelesaikan pidato kenegaraannya.
“Merdeka, Merdeka, Merdeka!” kata Prabowo disambut teriakan merdeka sambil berdiri dari para wakil rakyat.
Lebih lanjut, Prabowo berkali-kali mendapatkan tepuk tangan dari para wakil rakyat saat menyampaikan pidato perdana kenegaraannya tersebut.
Kepala Negara mendapat tepuk tangan saat dengan berani menyampaikan soal penyelewengan di lingkungan pemerintahannya kepada para wakil rakyat.
“Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia,” kata Prabowo disambut tepuk tangan.
Tepuk tangan kembali bergemuruh saat Prabowo mengatakan, bakal memimpin upaya pemberantasan korupsi untuk mengatasi masalah penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah tersebut.
Para wakil rakyat lalu kembali bertepuk tangan saat Prabowo sampaikan berhasil selamatkan Rp 300 triliun, yang merupakan anggaran rawan diselewengkan.
“Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah Identifikasi dan telah diselamatkan Rp 300 triliun uang dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan, di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar dan berbagi anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacakan,” ujar Prabowo.
Kemudian, tepuk tangan diberikan ketika Prabowo menyinggung soal
serakahnomic
saat membahas kelangkaan minyak goreng padahal Indonesia produsen kelapa sawit terbesar di dunia
Kepala Negara pun menyebut, telah terjadi distorsi ekonomi. Dia pun mengingatkan bahwa Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bukan konglomerasi.
Selanjutnya, para anggota dewan bertepuk tangan saat mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh di atas lima persen di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, dan perang tarif ekonomi.
Lalu, apresiasi juga diberikan saat jumlah penyerapan tenaga kerja disebut mencapai 1,2 juta orang.
“Di tengah dunia yang pernah penuh gonjang-ganjing, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai Rp 942 triliun naik 13,6 persen dari tahun lalu. Telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berhasil dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang,” kata Prabowo.
Masih terkait capaian kinerja pemerintah, apresiasi diberikan anggota dewan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil menjangkau 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Padahal, program itu baru berjalan selama hampir delapan bulan.
“Makan Bergizi Gratis bukan semata program sosial melainkan pondasi untuk menciptakan generasi yang sehat cerdas dan produktif. PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan.
Kemudian, capaian stok cadangan beras nasional yang surplus lebih dari 4 juta ton diberikan apresiasi. Apalagi, petani disebut bahagia karena harga gabah yang stabil.
“Hari ini, kita surplus produksi beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” kata Prabowo.
Saat Prabowo dengan berani mengatakan bakal menindak tegas para pengusaha pangan yang nakal juga disambut meriah.
Kepala Negara tegaskan bahwa selama dirinya menjadi Presiden Indonesia maka yang kaya dan besar tidak pernah bisa bertindak seenaknya. Sebab, dia tak akan gentar lantaran kekayaan pengusaha itu berasal dari rakyat Indonesia.
“Hidup Prabowo,” sambut salah seorang wakil rakyat menanggapi keberanian Prabowo.
Selanjutnya, capaian pemerintah yang berhasil membentuk sistem data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) juga mendapat dukungan anggota dewan.
Sebab, DTSEN itu dijanjikan bakal membuat program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran karena menjaring siapa yang berhak menerima manfaat.
Tepuk tangan juga bergema ketika Prabowo menyebut bahwa tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Meskipun, tidak disebut pasti tingkat penurunannya.
Lalu, terkait kebijakan luar negeri juga mendapat dukungan dari para wakil rakyat. Di antaranya, kebijakan Indonesia bergabung dengan BRICS dan aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara. Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan.
Ketika Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia adalah sahabat Malaysia juga mendapat apresiasi. Sebab, dia menyebut soal upaya membenturkan Indonesia dengan Malaysia.
“Kami terutama dengan tetangga-tetangga kita, kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah,” ujar Prabowo.
“Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis seenak jidatnya dia bikin garis. Yang repot kita sekarang, kita mau ditabrakan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia. Kita satu rumpun tapi politik
devide et impera
itu selalu ada. Janganlah kita naif. Janganlah kita terus-menerus mau diadu domba,” katanya lagi.
Kemudian, tepuk tangan sangat bergemuruh saat Prabowo menegaskan bakal menindak tambang ilegal sehingga meminta dukungan MPR dan partai politik.
Bahkan, dalam pidatonya, Prabowo memberi peringatan kepada orang-orang kuat yang berada di balik tambang ilegal tersebut.
Menariknya, Jenderal (Purn) bintang empat kehormatan TNI ini menyebut, orang-orang kuat mungkin jenderal aktif atau purnawirawan dari TNI atau Polri.
Masih terkait tambang ilegal tersebut, peringatan Prabowo kepada kader Partai Gerindra juga disambut riuh para anggota dewan.
“Sebagai sesama pimpinan partai sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, anda jadi
justice collaborator
, anda laporkan saja karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” ujar Prabowo.
Bicara soal politik, Prabowo mendapat apresiasi saat meminta semua yang berada di luar pemerintahannya melakukan pengawasan dan memberikan kritik. Sebab, dalam pandangannya, butuh kerja sama guna mewujudkan negara dan rakyat yang sejahtera.
Bahkan, Prabowo meminta partai politik yang masuk dalam koalisi pendukung pemerintah juga berani mengawasi kinerja dari pemerintahan yang dipimpinnya.
“Saya juga minta dari Koalisi kita. Tetap, di dalam koalisi, harus berani mengawasi, harus berani mengoreksi, tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum, tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat di periksa,” katanya.
Namun, tawa dari 604 anggota MPR/DPR RI pecah saat Prabowo jujur mengatakan bahwa kritik kadang terasa menyesakkan.
“Kita akan berhasil sebagai negara merdeka kalau rakyat kita sejahtera. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh tapi satu tujuan kita, silahkan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah, terima kasih, kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakan juga tapi enggak ada masalah. Jangan berhenti ktirik,” ujar Prabowo disambut tawa.
Kemudian, tawa kembali bergemuruh ketika Prabowo mengatakan bahwa dirinya adalah bukti nyata demokrasi di Indonesia berjalan. Sebab, dia sudah mengikuti lima kali pemilihan umum (pemilu) dan empat kali mengalami kekalahan.
“Saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan karena saya ikut pemilu lima kali, alhamdulillah empat kali kalah. Tapi, hari ini, saya berdiri di depan majelis ini,” kata Prabowo.
Terakhir, dalam pidato kenegaraan perdananya, Prabowo berbicara mengenai takdir bahwa dirinya adalah Presiden ke-8 RI yang akan memimpin perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-8 dasawarsa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/07/689495c24bbe6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dorong Kolaborasi Entaskan Kemiskinan, Gubernur Jateng: Kita Tidak One Man Show Regional 15 Agustus 2025
Dorong Kolaborasi Entaskan Kemiskinan, Gubernur Jateng: Kita Tidak One Man Show
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
Luthfi menegaskan bahwa sebagai gubernur, ia tidak dapat menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan sendirian.
“Ini adalah tugas dan tantangan kita bersama. Kita punya moto bahwa kerja kita bukan superman, bukan one man show, tetapi super team, bersama-sama,” kata Luthfi usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Gedung Berlian, Kompleks Gubernuran Jateng, Semarang, pada Jumat (15/8/2025), seperti dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa berbagai indikator kemiskinan, seperti pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, dan kesehatan, harus ditangani secara kolektif oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, serta pengusaha.
“Artinya, program-program yang tepat sasaran harus langsung bersentuhan dengan masyarakat dan berdaya guna. Setiap triwulan kami evaluasi, apakah dari miskin P1 bisa meningkat ke P2, dan jika memungkinkan menjadi P3 atau potensi miskin,” tambahnya.
Luthfi juga mengungkapkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif.
Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah per Maret 2025 tercatat sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar 9,58 persen.
Ia juga menyebutkan bahwa graduasi masyarakat miskin ekstrem sudah dilakukan, salah satunya di Kabupaten Brebes, di mana masyarakat yang diwisuda dinyatakan telah “naik kelas” dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Nanti akan kita teruskan kepada bupati-bupati lain agar segera dilakukan graduasi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Sumanto, menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan kemiskinan.
“Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur Jateng, penanganan kemiskinan akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Namun, ini harus kita laksanakan,” kata Sumanto.
Ia menambahkan bahwa salah satu fokus dalam pidato Presiden adalah mengurangi angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi nol persen sebagai tantangan yang harus diperjuangkan bersama.
“Karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif agar warga yang masuk kategori miskin dapat terentaskan.
“Ini yang menjadi tantangan seluruh pihak, mulai Gubernur, DPRD, aparatur sipil negara, masyarakat, dan pengusaha untuk bekerja sama. Ini harus betul-betul kita lakukan, kita betul-betul perjuangkan, supaya kehidupan lebih layak lagi,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/14/689d562a331d7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kejati Jateng Tahan Dosen UGM Terkait Korupsi Pengadaan Biji Kakao Regional 15 Agustus 2025
Kejati Jateng Tahan Dosen UGM Terkait Korupsi Pengadaan Biji Kakao
Penulis
KOMPAS.com –
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah resmi menahan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berinisial HU.
HU menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan fiktif biji kakao senilai Rp 7 miliar oleh PT Pagilaran pada tahun 2019.
Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Lukas Alexander Sinuraya, penahanan dilakukan pada Rabu (tanggal sesuai konteks), setelah penyidik menemukan bukti keterlibatan HU yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM.
“PT Pagilaran mengajukan pencairan atas pengadaan kakao, sementara tersangka tanpa melakukan pengecekan telah menyetujui dan memproses pembayaran tersebut,” katanya di Semarang.
Kejaksaan menjelaskan bahwa dugaan korupsi bermula dari kerja sama antara UGM Yogyakarta melalui unit Pengembangan Usaha dan Inkubasi dengan PT Pagilaran untuk membentuk proyek Cocoa Teaching and Learning Industry (CTLI).
PT Pagilaran merupakan anak perusahaan milik UGM yang mengelola pabrik dan perkebunan teh di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Dalam proyek tersebut, PT Pagilaran mengajukan pencairan dana pengadaan biji kakao, namun menggunakan dokumen yang tidak sesuai fakta.
“Biji kakao yang dibeli tersebut ternyata tidak pernah dikirim ke CTLI UGM,” tambah Lukas.
Tersangka Ditahan di Rutan Semarang
Untuk kepentingan penyidikan, HU ditahan di Rutan Semarang selama 20 hari ke depan.
Dalam perkara ini, kejaksaan juga telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Pagilaran berinisial RG sebagai tersangka.
Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/15/689f1ca3abdc5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sekolah Rakyat Dimulai di Pamekasan, Bupati: Kami Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo Surabaya 15 Agustus 2025
Sekolah Rakyat Dimulai di Pamekasan, Bupati: Kami Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo
Tim Redaksi
PAMEKASAN, KOMPAS.com
– Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 29 Pamekasan resmi dibuka.
Bupati Pamekasan Kholilurrahman berjanji mendukung penuh kegiatan sekolah sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
SRMP dibuka langsung oleh Bupati Pamekasan dan ditandai dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan pertama kepada Kepala SRMP Aisyah Minarni Mukti.
Bupati Pamekasan Kholilurrahman berharap, dimulainya SRMP ini didukung semua pihak.
“Kami mendukung program prioritas Presiden Prabowo dan saya yakin di Pamekasan sukses,” katanya.
Dia yakin pengelolaan
boarding school
ini akan sukses.
Sebab, manajemennya mirip dengan pesantren. Siswa dan siswi dipondokkan, ada pengurus, tenaga pendidik, bahkan fasilitas yang lengkap.
“Saya berharap akan melahirkan banyak siswa berprestasi di sekolah ini nantinya,” katanya.
Bahkan, pihaknya akan mendukung sarana dan prasarana sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah nantinya.
“Ini kan baru mulai, nanti bisa diajukan selama tidak melanggar regulasi dan kami fasilitasi,” ucapnya.
Kepala SRMP 29 Pamekasan Aisyah Minarni Mukti mengatakan, kesiapan sekolah sudah seratus persen.
“Peralatan sekolah sampai fasilitas kebersihan semua,” katanya.
Sejak hari pertama, siswa akan didampingi oleh wali asrama dan wali asuh. Selama dua minggu ke depan akan digelar Masa Perkenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Selama MPLS, setelah 17 Agustu, akan ada penambahan tenaga wali asuh dan wali asrama.
“Seminggu fokus MPLS, minggu kedua akan dilanjutkan
talent mapping
,” ujarnya.
Aisyah Minarni Mukti mengakui bahwa pembukaan sekolah sempat diundur, dari semula 30 Juli.
Siswa SRMP Pamekasan sebanyak 50 dibagi dua rombel yang terdiri dari 26 siswa dan 24 siswa.
Para siswa direkrut dari keluarga miskin berdasarkan Data Tinggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) yang dibantu oleh pendamping PKH di Pamekasan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/02/10/67a9fa276888f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Siap Wujudkan LRT Semarang, Wali Kota Agustina: Kalau Lihat Drakor-drakor Kan Enak Sekali Regional 15 Agustus 2025
Siap Wujudkan LRT Semarang, Wali Kota Agustina: Kalau Lihat Drakor-drakor Kan Enak Sekali
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) di Semarang masih dalam tahap proses.
Proyek ini sudah direncanakan sejak pemerintahan sebelumnya dan detail engineering design (DED) telah disusun.
Agustina meyakini bahwa LRT akan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Semarang dan berfungsi sebagai moda transportasi alternatif bagi masyarakat.
Ia percaya bahwa warga akan antusias menyambut rencana pembangunan ini.
“Kami siap dan senang. Kalau ada LRT berarti transportasi publik akan jadi tambah banyak. Anak-anak muda senang. Kalau lihat film-film drakor itu kan enak sekali, orang pada naik LRT bersih, nyaman. Saya kira itu mimpi kita bersama,” ungkapnya saat ditemui di Semarang pada Jumat (15/8/2025), seperti dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Agustina menyatakan bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan kementerian terkait untuk membahas rencana pembangunan LRT.
“Pembangunan LRT itu adalah rencana yang sudah sangat lama dan di periode kepemimpinan sebelumnya sudah ada ‘detail engineering design’ (DED),” tambahnya.
Agustina menjelaskan bahwa pembangunan LRT di Semarang akan menerapkan skema investasi yang memerlukan persetujuan serta dukungan dari pemerintah pusat.
“Sepertinya di tingkat pusat ini ada persiapan yang cukup masif. Kami kemarin mendapatkan pemberitahuan dalam waktu dekat akan ada rapat bersama antara (Kementerian) Perhubungan, PU, dan Pemerintah Kota Semarang,” imbuhnya.
Mengenai rute LRT, Agustina menyebutkan bahwa saat ini masih dalam kajian, namun rutenya akan mencakup Bandara Internasional Ahmad Yani dan jalur dari Mangkang menuju Penggaron.
“Kami minta ada tambahan titik-titiknya sampai ke atas (kawasan Semarang Atas). Sampai sejauh mana bisa mengatasi kemiringan, dan sebagainya, ini sedang dirembuk,” jelasnya.
Agustina juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang tidak akan menanggung biaya pembangunan LRT.
Sebagai gantinya, Pemkot berkewajiban menyediakan lahan untuk rute LRT, terutama dalam hal pembebasan lahan masyarakat.
“Dari jalur (rute LRT, red.) itu ada beberapa tanah warga yang harus terkena. Kalau tanahnya pemkot tentu ini gratis. Tapi, (lahan, red.) yang lainnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota semua,” katanya.
Rencana pembangunan LRT di Kota Semarang pertama kali muncul pada tahun 2028 untuk mengintegrasikan Bandara Internasional Ahmad Yani dengan kawasan perkotaan, termasuk Simpang Lima.
Wacana ini kembali mencuat setelah Agustina menyampaikannya dalam diskusi “Masa Depan Mobilitas Kota” di Jakarta pada 8 Agustus 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/07/18/6879d5bc22a46.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)