Author: Kompas.com

  • Kematian Sopir Truk Sampah Usai Jam Kerja Panjang Picu Evaluasi Menyeluruh DLH DKI
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Kematian Sopir Truk Sampah Usai Jam Kerja Panjang Picu Evaluasi Menyeluruh DLH DKI Megapolitan 9 Desember 2025

    Kematian Sopir Truk Sampah Usai Jam Kerja Panjang Picu Evaluasi Menyeluruh DLH DKI
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Meninggalnya seorang sopir truk sampah usai menjalani jadwal kerja panjang memicu evaluasi besar-besaran di tubuh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.
    Peristiwa ini dianggap sebagai alarm serius mengenai kondisi kerja para sopir yang setiap hari menjadi ujung tombak pengelolaan sampah Ibu Kota.
    Kepala DLH Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, instansinya melakukan evaluasi internal terhadap pola
    penanganan sampah
    secara menyeluruh setelah satu
    sopir truk sampah meninggal
    dunia di Jakarta Selatan usai bekerja.
    Termasuk di dalamnya evaluasi terhadap antrean panjang truk di TPST Bantargebang, Bekasi, yang meningkatkan risiko kelelahan pengemudi.
    “Pembenahan sistem harus mampu mengurangi waktu tunggu di lapangan. Semakin lama truk menunggu, semakin tinggi risiko keselamatan karena faktor kelelahan pengemudi,” ujar Asep dalam keterangan resminya, Selasa (9/12/2025).
    “Karena itu, aspek keselamatan harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan operasional,” katanya.
    Asep menyampaikan, DLH juga akan menata ulang pola dan jadwal pengangkutan sampah dari lima wilayah kota Jakarta untuk menghindari penumpukan pada jam-jam tertentu.
    Penataan tersebut diharapkan dapat menciptakan arus pembuangan yang lebih stabil dan kondisi kerja yang lebih manusiawi.
    “Dengan distribusi yang lebih merata dan dukungan sistem informasi yang mumpuni, waktu tunggu dapat ditekan dan beban kerja lebih terukur,” ungkap Asep.
    Asep menyampaikan, perbaikan tersebut dilakukan agar sistem pengelolaan sampah di Jakarta semakin efisien, aman, dan manusiawi. Ia menegaskan bahwa perlindungan bagi para pekerja yang menjadi tulang punggung kebersihan kota merupakan prioritas DLH.
    Sebagai bagian dari pembenahan jangka panjang, DLH akan menerapkan pembagian jadwal pengiriman truk sampah dari tiap wilayah menuju TPST Bantargebang. Namun, Asep menegaskan bahwa langkah situasional saja tidak akan cukup.
    Pemprov DKI memastikan akan melakukan penataan menyeluruh terhadap pola pembuangan dan operasional TPST Bantargebang—mulai dari manajemen antrean, pengaturan ritase, peningkatan fasilitas pendukung, hingga penguatan standar keselamatan dan kesehatan kerja bagi pengemudi truk sampah.
    “Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa operasional harus dikelola secara sistemik dan terintegrasi,” tegasnya.
    Asep juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga almarhum sopir truk, Yudi. DLH memastikan seluruh hak dan santunan bagi keluarga sedang diproses, termasuk percepatan administrasi BPJS Ketenagakerjaan.
    Sebelumnya, seorang sopir truk sampah asal Jakarta Selatan, Yudi (51), meninggal pada Jumat (5/12/2025) usai menjalani jadwal kerja yang disebut rekan-rekannya berlangsung jauh melebihi jam kontrak.
    Teman sesama sopir, Fauzan (bukan nama sebenarnya) (46), menjelaskan Yudi sudah mengalami kelelahan berat akibat jam kerja yang terus melampaui batas waktu normal.
    “Jadi itu dia akumulasi kelelahan karena waktu kerjanya bisa lebih dari yang dikontrakkan 8 jam,” kata Fauzan kepada
    Kompas.com
    di Jakarta Selatan, Minggu (7/12/2025).
    Sehari sebelum meninggal, Yudi memulai pekerjaannya pukul 05.00 WIB untuk menjemput sampah di wilayah tugasnya hingga sekitar pukul 10.00 WIB.
    Setelah truk penuh, ia menuju TPST Bantargebang untuk mengantre bersama deretan truk lain. Antrean tersebut menghabiskan waktu sekitar delapan jam hingga truknya selesai dikosongkan. Yudi baru keluar dari area pembuangan pada pukul 19.04 WIB, sesuai struk yang diberikan petugas.
    “Dari sini ke Bantargebang itu kira-kira satu jam. Sampai sana 11.24 WIB, baru keluar jam 19.04 WIB, kurang lebih 8 jam,” jelas Fauzan.
    Meski sudah tiba di Bantargebang malam hari, Yudi tidak langsung pulang ke rumahnya di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur.
    Ia mengisi bensin terlebih dahulu lalu beristirahat di sebuah warung nasi hingga pagi karena keesokan harinya ia kembali bekerja.
    Fauzan menyebut pola itu sudah sering dilakukan Yudi, sebagaimana sopir lain yang harus mengembalikan truk ke pos Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan sebelum pulang.
    “Tiga hari nongkrong di sana sambil nunggu bertugas lagi, untuk recovery, memanfaatkan waktu lah untuk istirahat,” ujar dia.
    Sekitar pukul 03.00 WIB, saat masih berada di warung tersebut, Yudi mendadak mengalami sesak napas dan kejang. Rekan yang bersamanya segera membawa Yudi ke RS Karya Medika menggunakan angkot.
    Namun tidak lama setelah mendapat penanganan dokter, ia dinyatakan meninggal akibat gangguan pada jantung. Menurut Fauzan, kondisi itu dipicu oleh pola makan dan istirahat Yudi yang tidak seimbang selama bekerja.
    “Kalau kami orang awam bilangnya itu angin duduk. Asam lambung naik, pernapasan terganggu, yang memicu kerja jantung jadi enggak normal,” terang Fauzan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan

    Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan

    Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Ketika sebagian besar warga Menganti masih terlelap, lampu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Darul Ihsan sudah menyala terang.
    Waktu baru menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Dari balik pintu dapur, suara gemericik air, denting wajan, dan langkah cepat para petugas menandai dimulainya rangkaian panjang penyediaan
    Makan Bergizi
    Gratis (
    MBG
    ) untuk ribuan siswa di sekitar Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur.
    Sembilan anggota tim masak yang dipimpin satu juru masak telah mengenakan apron, masker, penutup kepala, dan baju kerja steril.
    Mereka bergerak lincah dalam rutinitas yang telah tertanam kuat dalam ingatan dan memastikan 2.111 porsi makanan siap dikirim tepat waktu setiap Senin hingga Sabtu.
    Ribuan porsi makanan itu menyasar siswa taman kanak-kanak (TK), termasuk kelompok bermain (KB) dan raudatul atfal (RA), sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah sanawiah (MTs), hingga sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan madrasah aliah (MA).
    Jumlah itu akan terus bertambah seiring peningkatan penerima manfaat. Namun, beban produksi bukan satu-satunya tantangan. Ada satu lagi tantangan yang tidak kalah besar, yakni menjaga kualitas pangan sekaligus merespons selera anak-anak.
    “Kami menerima masukan dari anak-anak, mau menu seperti apa. Lalu, kami koordinasikan dengan ahli gizi. Jadi, menu kekinian juga bisa dimasak dengan gizi cukup,” ujar Kepala
    SPPG
    Darul Ihsan Monica Kopda Sari.
    Dari sinilah, SPPG Darul Ihsan mengambil tempat yang berbeda. Dapur ini bukan sekadar fasilitas penyedia makanan, melainkan ruang dialog, yakni dapur yang mendengarkan.
    Di ruang lain, ahli gizi SPPG Darul Ihsan Indri Dewi Listiani menyiapkan perencanaan menu harian. Semua menu disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang dan mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ).
    “Anak TK perlu sekitar 200 kalori sekali makan. Anak SD 300–400 kalori, SMP sekitar 500 kalori, dan SMK lebih dari 700. Kalori ini harus dipenuhi dengan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Susu pun kami berikan setiap Jumat,” tutur Indri.
    Penentuan menu dilakukan sehari sebelumnya serta melibatkan juru masak dan akuntan agar rencana tidak hanya tepat gizi, tetapi juga efisien dalam anggaran. Variasi dibuat sedemikian rupa agar anak-anak merasa tertarik.
    “Biar anak-anak tertarik, nasinya bisa dibuat nasi kuning atau ayamnya dimasak krispi. Pokoknya tetap kekinian, tapi gizinya harus cukup,” kata Indri.
    Karbohidrat tak selalu hadir dalam bentuk nasi. Sesekali roti, jagung manis, atau ketela menjadi pengganti.
    Lauk pun divariasikan menjadi lebih renyah, seperti ayam krispi atau tahu krispi. Semua dilakukan agar makanan sehat terasa lebih dekat dengan dunia anak-anak. Menu ini diharapkan tidak hadir sebagai penggugur kewajiban, tetapi juga memberikan kenikmatan.
    Penjagaan kualitas dimulai bahkan sebelum bahan makanan masuk ke dapur. Setiap barang datang, Monica dan tim akan memeriksanya secara ketat.
    “Kami pastikan bahan baku masih segar dan berkualitas bagus,” ujarnya.
    Setelah lolos pengecekan, bahan ditimbang sesuai nota, lalu diserahkan kepada tim persiapan untuk dicuci dan dibersihkan.
    Pukul 02.00–04.00 menjadi waktu tersibuk. Mereka memotong sayur, menggoreng menu batch pertama, merebus sop, serta mematangkan protein hewani.
    Pukul 04.00, pengemasan pun dimulai. Porsi untuk TK dan MI kelas 1–3 dikerjakan lebih dulu karena jadwal pulang mereka lebih pagi. Tepat pukul 07.00, kotak-kotak makanan itu diantar ke sekolah-sekolah.
    Salah satu contoh menu sederhana yang diolah adalah nasi, telur mata sapi, sop, tahu krispi, dan jeruk. Terlihat biasa, tetapi setiap porsinya sudah dihitung secara cermat agar memenuhi standar gizi.
    Di balik alur yang tampak mulus itu, kebersihan menjadi prinsip tak tergantikan. Petugas tidak boleh membawa baju kerja dari rumah. Masker, sarung tangan, dan penutup kepala wajib dikenakan. Higienitas bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari komitmen moral.
    “Seluruh aktivitas dipantau agar tetap steril, meski volume pekerjaan tinggi,” tutur Monica.
    Dia merinci, SPPG Darul Ihsan digerakkan 40 petugas yang terbagi dalam tiga tim besar, yakni tim sayur, tim masak, dan tim pengemasan. Mereka bekerja layaknya roda-roda dapur industri yang padat dan cepat, tetapi rapi.
    Dampak program MBG terasa langsung di sekolah. Banyak orangtua menyampaikan bahwa anak-anak makin terbiasa makan sayur dan buah serta lebih berani mencoba menu baru.
    Bagi sebagian siswa yang sering melewatkan sarapan di rumah, MBG juga memberi energi yang cukup untuk memulai pelajaran.
    “Respons orangtua positif karena program ini meningkatkan kebiasaan makan sehat,” kata Monica.
    Namun, hal paling menarik adalah cara SPPG Darul Ihsan membuka ruang bagi anak-anak untuk bersuara.
    Setiap permintaan menu dicatat, dirapatkan, lalu dipikirkan kemungkinan penerapannya. Masukan tersebut memang tidak semua bisa diwujudkan seketika. Akan tetapi, SPPG Darul Ihsan selalu berupaya untuk memasukkannya ke perencanaan menu berikutnya selama tetap memenuhi standar gizi.
    Bagi Monica, mendengarkan anak-anak berarti memberikan mereka peran dalam pengalaman makan sehat. Dengan begitu, program tersebut bukan hanya layanan, melainkan pendidikan rasa.
    “Menu kekinian yang dibuat lebih padat gizi tidak hanya meningkatkan minat makan, tetapi juga menjadi media edukasi bahwa makanan sehat bisa tetap lezat dan menyenangkan,” ujarnya.
    Di dapur yang hidup sejak dini hari itu, program MBG tidak sekadar menyiapkan ribuan kotak makanan.
    Program tersebut turut menanamkan kebiasaan, membuka ruang partisipasi, dan mengajarkan bahwa perhatian dapat hadir dalam bentuk paling sederhana, yakni seporsi makanan bergizi yang dibuat dengan sungguh-sungguh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dugaan Bullying di SMPN Tangsel, Polisi Libatkan Ahli Pidana hingga Forensik
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Dugaan Bullying di SMPN Tangsel, Polisi Libatkan Ahli Pidana hingga Forensik Megapolitan 9 Desember 2025

    Dugaan Bullying di SMPN Tangsel, Polisi Libatkan Ahli Pidana hingga Forensik
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Polres Tangerang Selatan (Tangsel) masih menyelidiki kasus dugaan perundungan terhadap siswa SMPN Tangsel, MH (13), yang meninggal dunia pada Minggu (16/11/2025).
    Dalam penyelidikan tersebut, polisi melibatkan sejumlah ahli untuk memastikan penyebab kematian korban secara objektif dan berbasis data medis.
    “Kita sedang memeriksa para ahli, ahlinya ahli pidana yang kita ambil dari universitas, abis itu dari kementerian PPA, dan juga dengan ahli forensik,” ujar Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Wira Graha Setiawan saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).
    Dasar analisis para ahli tersebut mengacu pada rekam medis korban.
    Oleh karena itu, dokter dilibatkan untuk membaca serta menyimpulkan temuan dari rekam medis tersebut.
    “Inikan
    basic
    -nya kita hanya berdasarkan dari rekam medis nih. Kemarin saya minta PPA buat cari ahli dokter yang bisa membaca rekam medis dan menyimpulkan itu,” kata dia.
    Selain itu, penyidik juga masih melanjutkan pemeriksaan terhadap keluarga korban untuk memperdalam keterangan terkait kondisi korban sebelum meninggal.
    “Yang kita lakukan adalah tetap pemeriksaan terhadap keluarga korban,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Polisi telah memeriksa enam saksi terkait dugaan perundungan yang dialami MH.
    Saksi yang dimintai keterangan termasuk sejumlah guru di sekolah korban.
    MH diduga menjadi korban perundungan pada 20 Oktober 2025, ketika kepalanya dihantam kursi besi oleh teman sekelasnya.
    Ia mengalami luka serius dan sempat dirawat di rumah sakit swasta di Tangerang Selatan, sebelum dirujuk ke RS Fatmawati pada 9 November 2025.
    Kondisinya terus menurun dan ia masuk ICU dengan intubasi sejak 11 November, hingga meninggal pada Minggu pagi.
    Kabar duka itu pertama kali dibagikan LBH Korban yang mendampingi keluarga.
    “Korban sudah tidak ada. Ini saya lagi otw RS,” kata Alvian, pendamping LBH Korban, yang menerima kabar sekitar pukul 06.00 WIB.
    Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, Deden Deni, turut membenarkan informasi tersebut.
    Polisi juga memastikan penyelidikan akan terus berjalan, termasuk pendalaman terhadap enam saksi yang telah diperiksa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko Megapolitan 9 Desember 2025

    Wajah Gelap Praktik Bank Keliling: Terjerat Pinjaman, Terbentur Risiko
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Profesi
    bank keliling
    kerap dipandang negatif karena erat dengan kegiatan penagihan utang. Namun, bagi sebagian orang, pekerjaan ini dijalani karena keterbatasan pilihan.
    Carlos (38), warga asal Medan yang kini tinggal di Cilincing, Jakarta Utara, merupakan salah satu orang yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut.
    Menjalani pekerjaan sebagai bank keliling mungkin bukan impian banyak orang. Pekerjaan ini acap kali mendapat stigma buruk karena berkaitan dengan penagihan utang yang kerap memicu konflik.
    Namun bagi sebagian warga, pekerjaan ini tetap dijalani karena keterbatasan peluang kerja. Carlos mengaku sudah terjun ke bisnis bank keliling sejak 2011.  Ia menjelaskan, usaha ini bisa dijalankan oleh individu maupun kantor tertentu, meski tidak beroperasi sebagai lembaga resmi.
    Awalnya, Carlos bekerja sebagai petugas bank keliling di sebuah kantor. Tugasnya mendatangi permukiman padat untuk menawarkan pinjaman dari rumah ke rumah. Semakin banyak nasabah yang didapat, semakin besar pula penghasilan bulanannya.
    “Dulu zaman saya itu delapan persen, tergantung lihat drop atau nagihnya. Kalau saya bisa nerima minimal Rp 4 juta dan ada targetnya,” ucap Carlos ketika diwawancarai
    Kompas.com
    di kawasan Cilincing, Senin (8/12/2025).
    Setelah bertahun-tahun bekerja pada orang lain, Carlos akhirnya memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan modal sendiri.
    Dengan modal awal sekitar Rp 10 juta, ia mulai menawarkan pinjaman kepada nasabah setianya. Saat ini, Carlos memiliki sekitar 90 nasabah yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Utan Kayu, Kenari, Kramat, Djuanda, dan Pasar Baru.
    Kebanyakan nasabahnya adalah ibu rumah tangga dan pedagang kaki lima yang membutuhkan tambahan modal usaha. Carlos menyebutkan, ia tidak menentukan batasan pinjaman bagi nasabah.
    “Itu mah enggak dibatasi, tergantung nasabahnya bagus atau tidak kita nilai. Nilainya pertama kami  kenal dia kasih secukupnya dulu kayak awal Rp 500.000,” ucap dia.
    Jika pembayaran lancar, ia tidak ragu meningkatkan nominal pinjaman. Besaran pinjaman terbesar yang pernah ia berikan mencapai Rp 50 juta.
    “Kalau benar bayarnya nambah, enggak ada maksimalnya, paling gede bisa mencapai Rp 50 juta. Kalau kayak begitu bayarnya mingguan sekitar Rp 2,5 juta,” tuturnya.
    Meski nominal besar, bunga yang dikenakan tetap sama, yaitu sekitar 20 persen.
    Dengan banyaknya nasabah, Carlos bisa meraup keuntungan besar setiap bulan.
    “Kalau untung sebenarnya susah dihitungnya. Tapi, kalau sebulan Rp 25 juta–30 juta,” ungkapnya.
    Sebagian besar keuntungan berasal dari nasabah pedagang di sekitar Stasiun Gambir yang meminjam dalam jumlah besar. Namun, jumlah nasabah di kawasan itu menurun seiring persaingan ketat dengan bisnis
    online
    .
    Akibatnya, banyak pedagang takut mengambil pinjaman karena khawatir tidak mampu mencicil saat usaha sedang sepi.
    Meski sempat berjaya, Carlos mengakui bahwa profesi ini berisiko tinggi. Konflik dengan nasabah kerap terjadi, mulai dari adu mulut hingga bentrok fisik. 
    “Ya, ribut berantam mulut maki-makian dan baku hantam pernah karena dia ditagihnya enggak benar dan dia lebih galak,” ungkapnya.
    Carlos bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah setiap bulannya saat itu. Namun, keuntungan besar yang ia peroleh juga sempat membuatnya terlena dan habis sia-sia.
    “Itu untungnya bisa menggelapkan mata karena kan penyakitnya di situ juga, main judi, mabuk, perempuan, duit yang kita pegang jadi bawaannya panas habis lah tuh modalnya,” kata Carlos.
    Kini, tanpa modal, Carlos tak bisa lagi menjalankan bisnis bank keliling dan beralih menjadi tukang tambal ban. Meski demikian, ia tidak menyesal pernah menjalani profesi itu selama belasan tahun.
    Selain Carlos, ada pula Roni (bukan nama sebenarnya), pemuda asal Medan berusia 24 tahun yang memilih menjadi bank keliling setelah lulus SMA. Ia merantau ke Jakarta mengikuti saudaranya yang lebih dulu menjalani bisnis tersebut.
    “Ya, saya karena ikut saudara ini bisnis saudara dan saya belum pernah coba kerjaan lain,” tuturnya.
    Meski bukan impiannya, Roni tetap menjalani pekerjaan itu. Ia berharap bisa berhenti setelah menikah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak tanpa
    stigma negatif
    .
    Menurut Roni, menjalani profesi ini lebih banyak dukanya ketimbang suka.
    “Enggak ada sukanya. Kalau dukanya banyak dimarahin nasabah adu mulut tapi enggak terlalu parah,” jelasnya.
    Roni kini memiliki sekitar 80 nasabah yang tersebar di Warakas, Koja, dan Cilincing. Gajinya dihitung berdasarkan total pinjaman nasabah dikali lima persen. Semakin sedikit nasabah, semakin kecil gaji yang diterima.
    Selain itu, gajinya bisa dipotong jika ada nasabah menunggak. Ia bahkan memiliki nasabah yang menunggak hingga tiga tahun.
    “Kalau nunggak berbulan-bulan ada, ya, kami kan tahu usahanya dia apa, kalau udah surut usahanya kami juga enggak tega nagihnya, kalau udah normal lagi usahanya baru ditagih lagi,” ujarnya.
    Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menjelaskan metode jemput bola menjadi daya tarik utama bank keliling. Mereka hadir langsung di depan rumah warga yang sedang terdesak kebutuhan.
    Teknik ini membuat masyarakat mudah terjerat pinjaman dengan bunga tinggi, apalagi petugas bank keliling bekerja keras membujuk pelanggan karena pendapatan mereka bergantung pada jumlah nasabah.
    Tak heran jika banyak sekali orang yang mudah terbujuk rayuan para bank keliling karena desakan ekonomi. Bagi Rakhmat, masyarakat yang terjerat bank keliling merupakan korban sehingga tidak bisa disalahkan.
    “Ya, masyarakat merupakan individu yang tak berdaya, karena mereka korban dari kebijakan ekonomi yang menyebabkan mereka itu mengalami kemiskinan, mengalami kondisi secara terpuruk di sosial ekonominya, jadi mereka pada posisi yang lemah, enggak berdaya untuk mengatasi iming-iming tersebut,” jelasnya.
    Kondisi ini membuat warga mudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.
    Rakhmat menegaskan, pemerintah perlu turun tangan mengatur praktik bank keliling agar tidak merugikan warga.
    “Pemerintah enggak boleh tinggal diam, karena ini menyangkut faktor ekonomi masyarakat sebagai bagian negara harus hadir tidak boleh dibiarkan,” katanya.
    Ia menyarankan pemerintah memperkuat
    literasi keuangan
    masyarakat dengan menggandeng Bank Indonesia dalam program edukasi di tingkat RT/RW dan RPTRA.
    “Mereka bikin forum acara di kampung di RT dan RW, RPTRA di Jakarta untuk melakukan literasi, finansial, apa itu bank keliling, risikonya apa,” ujar Rakhmat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemilik WO Ayu Puspita Ditahan, Ada 4 Tersangka Lain
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Pemilik WO Ayu Puspita Ditahan, Ada 4 Tersangka Lain Megapolitan 9 Desember 2025

    Pemilik WO Ayu Puspita Ditahan, Ada 4 Tersangka Lain
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polisi menetapkan lima tersangka dalam kasus penipuan oleh wedding organizer di wilayah Cipayung, Jakarta Timur.
    Dalam kasus ini, pemilik WO bernama
    Ayu Puspita
    dan seseorang berinisial D telah ditahan.
    “Tersangka A dan D, ditahan di Polres Metro Jakarta Utara,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bhudi Hermanto saat dikonfirmasi, Selasa (9/10/2025).
    Sementara tiga tersangka lainnya ditangani oleh Polda Metro Jaya karena lokasinya berada di luar Jakarta Utara. Belum diketahui identitas dan peranan para tersangka tersebut.
    Sebelumnya, 87 orang melaporkan Ayu Puspita atas dugaan penipuan dan penggelapan biaya resepsi pernikahan.
    Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Komisaris Onkoseno Grandiarso mengatakan, laporan terus masuk sejak dugaan penipuan ini mencuat beberapa hari terakhir.
    Pola penipuan yang dialami korban berkaitan dengan paket pernikahan yang dijanjikan pihak WO, tetapi tidak direalisasikan.
    “Dia (WO) menawarkan paket pernikahan, pada kenyataannya dia tidak memenuhi ketentuan itu,” kata Onkoseno.
    Terkait dugaan bahwa pihak WO sempat menghilang dan sulit dihubungi, polisi masih mendalaminya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Desember 2025

    Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh Megapolitan 9 Desember 2025

    Di Tengah Akses Terputus, Relawan Nagan Raya Berhasil Salurkan 2 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh
    Editor

    KOMPAS.com –
    Bantuan untuk korban banjir bandang di lintas barat Aceh hingga Selasa (9/12/2025) masih bertumpu pada relawan lokal Nagan Raya akibat banyaknya akses jalan dan jembatan yang rusak.
    Meski menghadapi kesulitan di lapangan, relawan dari
    Posko BKM Baburrayan Jeuram Peduli
    telah berhasil menyalurkan sedikitnya dua ton beras ke sejumlah titik terdampak.
    Ketua BKM Baburrayan, Zulkifli Is, menjelaskan bahwa relawan posko sebagian besar berusia paruh baya, namun berpengalaman dalam penanganan bencana.
    “Umumnya sudah berusia 50 tahun. Beberapa sudah pensiun. Namun sebagian mereka adalah veteran relawan tsunami 2004. Jadi dengan pengalaman itu membantu mereka lebih memahami medan dan persoalan, sehingga bantuan itu bisa tersalurkan ke berbagai tempat,” kata Zulkifli, dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa.
    “Soal usia relawan kami bukan persoalan. Mereka sudah terbiasa berkeringat, terlebih untuk saudara kami tertimpa bencana banjir bandang, mereka tetap semangat,” imbuhnya.
    Bendahara BKM Baburrayan, Firdaus Ibar, menyebut medan distribusi sangat rumit karena kerusakan infrastruktur di berbagai lokasi.
    “Sebenarnya bantuan ke Aceh bisa disebut luar biasa banyak. Namun, adanya persoalan banyaknya infrastruktur rusak dan bahkan hancur, jadinya ada kesulitan dari pihak luar untuk mendatangkan bantuan,” ujar Firdaus.
    Menurut data BNPB, puluhan jembatan di wilayah terdampak mengalami kerusakan, termasuk 58 jembatan di Aceh Tengah, 130 di Bener Meriah, 13 di Aceh Barat, dan empat di Aceh Singkil.
    Di Nagan Raya sendiri, kerusakan akses terjadi sedikitnya pada empat jembatan.
    Firdaus menegaskan koordinasi berbagai pihak harus terus diperkuat.
    “Koordinasi intensif dengan berbagai pihak memang dibutuhkan, agar kendala terkait penyaluran bantuan terhadap para korban dapat teratasi,” kata Firdaus.
    “Dari Jakarta ada pihak KitaBisa yang juga sudah mulai membangun komunikasi dengan kami di sini. Di samping juga ada Salam Setara Foundation, yang turut berkomunikasi dengan perwakilan kami di Jakarta, sambungnya”
    Hingga Selasa (9/12), total bantuan yang disalurkan telah mencapai dua ton beras.
    Bantuan terbaru mencakup 500 kg beras, 50 kg gula, 600 butir telur, air kemasan, 54 dus mi instan, pakaian layak pakai, perlengkapan makan, tikar plastik, serta puluhan timba air.
    Bantuan ini diantar ke daerah yang sempat terendam lebih dari dua meter, seperti Kuta Trieng di Darul Makmur, serta Gampong Geulanggang Gajah.
    Perwakilan warga Kuta Trieng, Abdul Kadir (55), menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang disalurkan BKM Baburrayan Peduli.
    “Bantuan disalurkan BKM Baburrayan Peduli ini tentunya sangat berguna di tengah sulitnya distribusi bantuan ke berbagai tempat terdampak banjir,” kata Abdul.
    “Kami pun berharap agar bantuan-bantuan kepada seluruh korban di Aceh dan Sumatera Utara, juga Sumatera Barat, pun bisa lebih leluasa didatangkan,” sambungnya.
    “Posko ini lahir, berangkat dari kondisi faktual bahwa akibat banjir bandang memutus akses ke mana-mana. Juga melihat lagi, pengurus BKM ini banyak berlatar belakang relawan tsunami 2004. Jadi, kami membangun posko ini untuk mewadahi bantuan untuk para penyintas banjir, karena dengan kondisi putusnya akses. Awalnya, kami hanya bisa mengandalkan resource dari kalangan lokal lebih dulu,” ujar Firdaus.
    Sementara itu, perwakilan BKM Baburrayan Jeuram Peduli di Jakarta, Zulfikar Akbar, memastikan koordinasi dengan berbagai lembaga terus dijalin.
    “Pemerintah memang sudah menerjunkan berbagai kekuatan ke sana. Namun banjir di Aceh, dan dua provinsi lainnya di Sumatera, luar biasa besar. Maka itu, terutama di lintas barat Aceh, melalui BKM Baburrayan Jeuram Peduli, kami berupaya dapat menjembatani bantuan ke sana. Termasuk menggunakan platform seperti KitaBisa, agar gerakan kecil ini bisa tetap berdampak besar terhadap korban banjir bandang di Aceh,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Biarkan Bau Bangkai Bicara!

    Jangan Biarkan Bau Bangkai Bicara!

    Jangan Biarkan Bau Bangkai Bicara!
    Saat ini saya bekerja sebagai Dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Aktifitas di luar di kampus, saat ini menjadi Sekjen Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).
    BENCANA
    besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah tragedi kemanusiaan, luka sosial, dan ujian solidaritas bangsa.
    Siapa pun yang berdiri di tengah lokasi terdampak hari ini pasti akan terdiam. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak tahu harus mulai dari mana.
    Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya reruntuhan, lumpur, pepohonan tumbang, kendaraan ringsek, dan rumah-rumah yang berubah menjadi serpihan.
    Jalan-jalan tertutup material longsor. Jembatan patah. Aliran sungai berubah. Dan bau bangkai menyengat menusuk udara—pertanda ancaman penyakit sedang menunggu waktu untuk merebak.
    Pada titik ini, kita harus jujur: pemulihan tidak bisa dilakukan dengan tenaga manual. Tidak dengan tangan kosong, tidak dengan cangkul, tidak dengan skop.
    Kerusakan ini terlalu luas. Terlalu kompleks. Terlalu masif.
    Data terakhir, sudah 961 jiwa tewas. Puluhan ribu lainnya kehilangan rumah. Jutaan orang mengungsi.
    Ini bukan bencana biasa. Ini adalah bencana tingkat nasional, sekalipun belum ditetapkan sebagai demikian.
    Pemerintah tentu punya pertimbangan mengapa belum menyatakannya sebagai bencana nasional. Namun, negara tidak perlu sebuah deklarasi untuk menunjukkan keberpihakan.
    Dan saat ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kehadiran, tetapi penggerahan sumber daya besar-besaran. Karena waktu sedang menjadi musuh.
    Semakin lama puing dan material menumpuk, dampaknya semakin lama mobilitas warga tersendat. Bantuan terhambat. Air kotor meluas. Penyakit menular mengintai. Jenazah sulit ditemukan. Trauma masyarakat mengeras.
    Kita tidak boleh kalah oleh waktu. Intervensi alat berat jalan satu-satunya.
    Kerusakan seluas ini hanya bisa dipulihkan dengan alat berat dalam jumlah yang luar biasa banyak. Tidak cukup 10 unit, 20 unit, bahkan tidak cukup 100 unit.
    Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan ratusan hingga ribuan alat berat untuk bekerja serentak seperti ekskavator, loader, dozer, dump truck, crane, alat sortir sampah dan material.
    Pekerjaan yang biasanya butuh satu tahun, harus dipadatkan menjadi hitungan minggu. Karena setiap hari keterlambatan berarti nyawa dan kesehatan masyarakat menjadi taruhannya.
    Pertama, Kementerian PUPR punya jaringan kontraktor terbesar di republik ini. Punya suplai alat berat berlimpah. Punya pengalaman rekonstruksi cepat pasca-bencana.
    Satu instruksi langsung dapat menggerakkan ratusan unit ke titik terdampak.
    Kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengusaha-pengusaha pemegang konsesi hutan—HTI, HPH, dan pemegang izin lainnya—memiliki alat berat di lapangan.
    Mereka mendapat manfaat dari alam. Kini saatnya mereka berbalas budi pada alam dan pada rakyat.
    Ketiga, Kementerian ESDM dan perusahaan tambang. Industri pertambangan adalah sektor dengan kepemilikan alat berat paling masif. Ekskavator 20 ton, dump truck raksasa, bulldozer—semua ada.
    Untuk bencana sebesar ini, hentikan aktivitas tambang sementara waktu. Kerahkan armada ke Sumatera. Inilah bentuk empati yang nyata.
    Keempat, para pemilik modal dan fasilitas. Tidak semua kontribusi harus dalam bentuk uang. Aset, fasilitas, armada, dan logistik jauh lebih dibutuhkan sekarang.
    Empati bukan hanya tentang memberi; ini tentang hadir dan menolong dengan apa yang kita punya.
    Bencana ini bukan milik Sumatera. Ini milik Indonesia. Jika ribuan orang telah kehilangan rumah, jika anak-anak kehilangan orangtua, jika lansia tak punya tempat tidur, apakah kita masih bisa membiarkan pemulihan bergerak pelan?
    Negara besar diuji bukan pada saat aman, tetapi pada saat warganya berteriak meminta pertolongan.
    Dan hari ini, jeritan itu jelas dan nyaring. Kita hanya perlu mendengarkan.
    Ini soal kemanusiaan, bukan administrasi. Semoga pemerintah pusat, para pengusaha, para pemilik alat berat, para pemilik fasilitas, dan siapa pun yang diberi kemampuan oleh Tuhan, dapat melihat bencana ini dengan hati terbuka.
    Karena rakyat yang tertimbun lumpur, rakyat yang kehilangan keluarga, rakyat yang menunggu bantuan— tidak bertanya apakah ini bencana nasional atau bukan.
    Yang mereka butuhkan adalah: tindakan cepat, kepedulian, dan kehadiran negara.
    Saatnya sumber daya nasional digerakkan secara masif. Saatnya Indonesia menunjukkan bahwa di tengah duka sebesar ini, kita tetap satu bangsa yang tidak membiarkan siapa pun tertinggal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Kemenhut: Kayu Berstiker Kementerian di Lampung Bukan Hanyut dari Banjir Sumatera
                        Nasional

    1 Kemenhut: Kayu Berstiker Kementerian di Lampung Bukan Hanyut dari Banjir Sumatera Nasional

    Kemenhut: Kayu Berstiker Kementerian di Lampung Bukan Hanyut dari Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI mengatakan, kayu gelondongan yang ditemukan di Pesisir Barat, Lampung, tidak berasal dari arus banjir yang melanda di tiga provinsi Sumatera.
    Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
    Kemenhut
    Ade Mukadi menegaskan hal ini berdasarkan pemeriksaan Polda
    Lampung
    dan Balai PHL Lampung.
    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera,” kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).
    Ade menjelaskan, tumpukan kayu dengan stiker Kemenhut yang terdampar di Pesisir Barat itu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu
    PT Minas Pagai Lumber
    .
    Menurutnya, perusahaan itu sudah mengantongi izin Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.
    “Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari PBPH (HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai,” paparnya.
    Ade menjelaskan, mesin kapal yang mengangkut kayu itu mati karena badai pada 6 November 2025. Hal ini membuat banyak potongan kayu dengan stiker kementerian hanyut.
    “Mesin tugboat mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboat tersebut,” ucap dia.
    Ade menegaskan,
    barcode
    di kayu adalah penanda Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dicek keabsahan/asal-usul sumber kayu (
    traceability system
    untuk mencegah illegal logging).
    Ia menyebutkan, penjelasan lebih lanjut soal kayu berlogo Kemenhut itu akan disampaikan dalam konferensi pers di Lampung.
    “Secara detail sore ini Kemenhut dan Kapolda Lampung akan menyelenggarakan
    press conference
    bersama di Bandar Lampung menjelaskan lebih terperinci mengenai hal di atas,” ucapnya.
    Sebelumnya, temuan
    kayu gelondongan
    dengan stiker Kemenhut ditemukan oleh Polda Lampung.
    Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan nomor dan
    barcode
    pada kayu-kayu gelondongan yang terdampar.
    Beberapa di antaranya bahkan dilengkapi dengan stiker
    barcode
    kuning yang mencantumkan kop “Kementerian Kehutanan Republik Indonesia” serta nama perusahaan “PT Minas Pagai Lumber”.
    Stiker tersebut juga mencantumkan nomor seri dan logo lingkaran centang bergambar daun dengan tulisan “SVLK INDONESIA”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa

    Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa

    Hasto Sebut Korupsi Kini Makin Besar, Soroti Lemahnya Etika dan Moral Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyinggung korupsi yang saat ini dianggap kian besar dibandingkan sebelumnya.
    Hal tersebut disampaikan Hasto saat mengisi seminar nasional Refleksi Hari Anti
    Korupsi
    Sedunia, di Sekolah Partai PDI-P, Selasa (9/12/2025).
    “Jadi, kalau kita melihat persoalan-persoalan korupsi sekarang justru makin besar, itu juga tidak bisa terlepas dari potret diri terhadap etika, moral, nilai-nilai yang diyakini oleh suatu bangsa. Korupsi makin membesar, artinya nilai-nilai etika moral itu juga mulai menurun,” kata Hasto, Selasa.
    Hasto menyinggung hal tersebut saat awalnya berbicara mengenai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang ketika menjabat sebagai Presiden ke-5 RI bertindak sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
    “Sebagai Mandataris MPR, Megawati terikat pada seluruh keputusan-keputusan MPR yang harus dijalankan. Dan di situlah bagaimana seluruh TAP MPR pascakejatuhan Soeharto, di situ sangat jelas menggambarkan bahwa apa yang disebut sebagai nepotisme, kolusi, dan korupsi harus, harus, dan harus dihancurkan dari muka Republik ini,” ujar dia.
    Hasto menuturkan, saat itu lahirlah
    Komisi Pemberantasan Korupsi
    (KPK) pada masa awal reformasi.
    Ia menyebut, KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum saat itu, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, dinilai berada di bawah kendali kekuasaan.
    “Maka KPK dibentuk dalam suatu konsideran bahwa ketika aparat penegak hukum masih dikuasai oleh penguasa, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kewenangan yang begitu besar,” ujar dia.
    Ia juga menyinggung Ketua KPK pertama, Taufiequrachman Ruki, yang disebutnya kerap menjadi mitra dialog.
    Hasto kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan pandangan ilmiah dalam buku “How Democracies Die” karya Steven Levitsky, yang menurutnya menggambarkan terbentuknya rezim otoriter, terutama ketika negara mengalami krisis.
    “Di dalam buku itu digambarkan bagaimana rezim otoriter itu terbentuk. Secara empiris sangat jelas, seringkali ada yang diwarnai dengan krisis,” ucap dia.
    Menurut Hasto, fenomena serupa terlihat saat Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, di mana kekuasaan semakin terpusat pada eksekutif dan kemudian tidak dikoreksi saat situasi kembali normal.
    “Di dalam buku itu juga dijelaskan bagaimana negara-negara bisa membentengi terhadap otoriter, termasuk wajahnya yang populis. Itu karena suatu etika, moral, nilai yang menjadi
    values
    dari bangsa itu,” tegas Hasto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hakordia 2025, Pukat UGM: Penanganan Kasus Korupsi Tetap Berjalan tapi Selektif

    Hakordia 2025, Pukat UGM: Penanganan Kasus Korupsi Tetap Berjalan tapi Selektif

    Hakordia 2025, Pukat UGM: Penanganan Kasus Korupsi Tetap Berjalan tapi Selektif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, penindakan kasus korupsi selama 2025 tetap dilakukan aparat penegak hukum, tapi selektif.
    Hal tersebut disampaikan Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman dalam catatannya mengenai
    Hari Antikorupsi Sedunia
    (Hakordia) 2025.
    “Ini 9 Desember 2025, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, dari sisi kasus, saya lihat ada kecenderungan bahwa pemberantasan korupsi itu dari sisi penindakan tetap dilakukan, tetapi selektif,” kata Zaenur saat dihubungi wartawan, Selasa (9/12/2025).
    Zaenur mengatakan, penanganan kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum dalam satu tahun terakhir hanya menyasar pejabat di level menengah dan bawah.
    Kalaupun ada pejabat level atas yang disasar, penanganan kasusnya tidak tuntas.

    “Level atas ada yang disasar, tetapi kasus-kasus yang ditangani itu tidak tuntas. Atau misalnya tunggakan kasus-kasus sebelumnya, misalnya di kasus Timah, itu pelaku-pelaku intelektualnya mereka sebagai beneficial ownership-nya itu tidak disentuh oleh Kejaksaan Agung,” ujarnya.
    Zaenur juga menyinggung kasus korupsi proyek jalan di Medan Sumatera Utara (Sumut) di mana aparat tidak sampai melakukan penyidikan terhadap level pimpinan tertinggi di daerah. Sehingga, penanganan kasusnya tidak tuntas.
    “Jadi tidak melakukan pemberantasan korupsi itu dengan prinsip
    equality before the law
    . Yang saya lihat justru kemudian ada banyak kasus yang terlihat kasus itu tidak tuntas diungkap. Kenapa tidak tuntas? Ya tidak jauh-jauh dari
    intervensi politik
    ,” tuturnya.
    Di sisi lain, Zaenur menyinggung kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) yang hingga saat ini belum menjadi lembaga independen.
    Dia mengatakan, hal ini membuat pemberantasan korupsi di KPK tidak berjalan efektif.
    “Yang juga masih sangat menyedihkan adalah kondisi KPK. Di mana independensi KPK belum pulih, belum dikembalikan sehingga KPK tidak bisa secara efektif melakukan penindakan kasus-kasus korupsi karena terus-menerus mendapatkan intervensi,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.