Author: Kompas.com

  • 8
                    
                        Warga di Bogor Kaget Ada Sayap Bangkai Pesawat Nyangkut di Rumahnya, Terbawa Puting Beliung
                        Bandung

    8 Warga di Bogor Kaget Ada Sayap Bangkai Pesawat Nyangkut di Rumahnya, Terbawa Puting Beliung Bandung

    Warga di Bogor Kaget Ada Sayap Bangkai Pesawat Nyangkut di Rumahnya, Terbawa Puting Beliung
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Angin puting beliung menerjang Kampung Babakan, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
    Beberapa bangunan mengalami kerusakan disapu angin, hingga tertimpa sayap bangkai pesawat.
    Salah satu warga, Yani (43) mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.
    Angin
    puting beliung
    membuatnya lari ketakutan menyelamatkan diri.
    “Saya lagi posisi di rumah semua. Anginnya cuma adanya di depan rumah, muter semua anginnya. Lari saya ke sini ketakutan,” kata Yani saat ditemui
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (29/12/2025).
    Angin tersebut tidak berlangsung lama kurang dari 2 menit.
    Usai mereda, ia baru menyadari sayap dari bangkai pesawat yang menimpa rumahnya.
    “Tahu-tahu sudah di sini, ambruk saja di sini. Gak tahu (pastinya) saking paniknya kan bang,” ungkapnya.
    Sayap itu tertiup angin dari sebuah lapak bangkai pesawat di pinggir Jalan Raya Parung-Bogor.
    Jarak lapak tersebut ke rumahnya lebih dari 100 meter.
    “Terbang kebawa
    angin puting beliung
    itu. Sekitar segitu lah (100 meter),” ungkapnya.
    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
    Hanya saja, bagian atap rumahnya rusak tersapu angin dan tertimpa sayap pesawat tersebut.
    “Gak ada (korban), Alhamdulillah. Rusak yang di atas saja gudang, sama di atas sedikit kepentok sayap pesawat,” pungkasnya.
    Warga lainnya, Santi (35) mengaku terkejut ada sayap pesawat yang tersangkut atau menimpa atap rumahnya.
    “Itu awalnya angin dulu belum ujan, panik keluar kan. Beres itu balik ke rumah kaget lihat ada sayap pesawat (tersangkut),” ucap Santi di lokasi.
    Dalam kejadian ini, rumahnya juga terdampak mengalami kerusakan karena disapu angin beliung dan terkena bagian sayap bangkai pesawat.
    “Kalau luka Alhamdulilah sih gak ada, cuma rumah saja rusak,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan Lapas Baru di Nusakambangan, Bisa Tampung 1.500 Napi Beresiko Tinggi

    Pemerintah Siapkan Lapas Baru di Nusakambangan, Bisa Tampung 1.500 Napi Beresiko Tinggi

    Pemerintah Siapkan Lapas Baru di Nusakambangan, Bisa Tampung 1.500 Napi Beresiko Tinggi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto mengatakan, pihaknya masih menyelesaikan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kumbang di Nusakambangan.
    Lapas dengan kategori
    super maximum security
    ini bisa menampung 1.500 warga binaan atau narapidana berisiko tinggi.
    “Kita akan terus lakukan pemindahan. Kita sekarang masih lagi menyelesaikan pembangunan 1.500 ruang lagi untuk yang
    super maximum security
    ,” kata Agus di kantor Kementerian Imigrasi, Jakarta, Senin (29/12/2025).
    Agus berharap pembangunan lapas baru itu dapat rampung sehingga warga binaan yang bermasalah dapat segera dipindahkan.
    “Kalau memang mereka masih akan melakukan itu, ya kita akan terus melakukan tindakan, termasuk pegawai yang menyimpang,” ujarnya.
    Dalam kesempatan itu, Agus juga mengatakan, sebanyak 1.880 warga binaan atau narapidana yang dipindahkan ke Lapas
    Nusakambangan
    selama 2025.
    Dia mengatakan, narapidana yang dipindahkan adalah mereka yang berisiko tinggi terkait peredaran narkotika dan pelaku penipuan.
    “Lebih 1.880 orang kami pindahkan ke Nusakambangan ini mereka-mereka yang berisiko tinggi menjadi bagian yang peredaran narkotika dari dalam Lapas, termasuk pelaku-pelaku penipuan yang di Lapas,” tuturnya.
    Agus mengatakan, kementeriannya berkomitmen untuk terus melakukan penindakan bagi narapidana dan pegawai yang melakukan penyimpangan di Lapas.
    “Ini mudah-mudahan ini akan mengurangi. Saya yakin ini juga sudah banyak berkurangkah,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        TNI Bakal Cetak Lebih Banyak Perwira, Menhan Ungkap Alasannya
                        Nasional

    4 TNI Bakal Cetak Lebih Banyak Perwira, Menhan Ungkap Alasannya Nasional

    TNI Bakal Cetak Lebih Banyak Perwira, Menhan Ungkap Alasannya
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mencetak perwira yang lebih banyak untuk ke depannya.
    Hal tersebut dia sampaikan usai meresmikan Sekolah Perwira Prajurit Karier Kodiklat
    TNI
    di Serpong, Tangerang Selatan, Senin (29/12/2025).
    “Jadi ke depan ini, Tentara Nasional Indonesia akan membentuk jumlah perwira yang lebih banyak,” ungkap Sjafrie.
    Alasan utamanya adalah kebutuhan kepemimpinan di lingkungan TNI sangat besar, baik di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun TNI Angkatan Udara.
    Dia pun mengajak para pemuda dan pemudi di Indonesia yang memenuhi syarat segera mendaftarkan diri untuk membangun negeri.
    “Apabila pemuda dan pemudi kita itu lulus, khususnya lulus menjadi seorang perwira, maka dia berhak untuk bersaing dengan sesamanya perwira untuk mencapai titik keberhasilan yang tertinggi sekalipun,” tegasnya.
    Dalam hal ini dia menekankan, kepemimpinan di lingkungan TNI memiliki makna strategis.
    “Karena TNI adalah tulang punggung pengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Sjafrie.
    Oleh karena itu, perwira menjadi unsur terdepan yang memimpin dan menjadi panutan bagi para prajurit, khususnya yang bertugas di lapangan.
    “Sesuai dengan arahan Bapak Presiden sebagai Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia, saya dan Panglima bertugas untuk meningkatkan kualitas pembentukan perwira,” ucap dia.
    “Kita tidak membeda-bedakan asal-usul dari pembentukan perwira, apakah lulusan akademi, maupun lulusan perwira prajurit karier, ataupun dari sekolah calon perwira,” jelas dia.
    Sebab, prinsip dari pembinaan prajurit TNI adalah meritokrasi atau kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.
    “Kita tidak perlu melihat bagaimana mereka mempunyai latar belakang pendidikan, tetapi yang paling penting adalah setelah mereka menyelesaikan pendidikan, maka yang paling penting adalah prestasi di lapangan,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jeritan Buruh soal UMP DKI: Kalau Enggak Bisa Naikkan Upah, Turunkan Harga
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Desember 2025

    Jeritan Buruh soal UMP DKI: Kalau Enggak Bisa Naikkan Upah, Turunkan Harga Megapolitan 29 Desember 2025

    Jeritan Buruh soal UMP DKI: Kalau Enggak Bisa Naikkan Upah, Turunkan Harga
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kenaikan upah pekerja di Jakarta dinilai tidak sebanding dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok dan berbagai beban hidup di Ibu Kota.
    Keluhan ini kembali mengemuka di tengah aksi unjuk rasa buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026.
    Adul (37), buruh di sebuah perusahaan logistik di Cakung, Jakarta Timur, menilai penetapan
    UMP DKI Jakarta 2026
    sebesar Rp 5,73 juta tidak memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan pekerja, mengingat biaya hidup di Jakarta terus meningkat.
    “Kalau dilihat angkanya doang mungkin gede. Tapi namanya di Jakarta mah lewat doang itu,” kata Adul saat ditemui
    Kompas.com
    di sela-sela demonstrasi, Senin (29/12/2025).
    Menurut Adul,
    kenaikan harga kebutuhan pokok
    justru terjadi lebih dulu sebelum upah resmi disesuaikan. Kondisi itu membuat tambahan penghasilan dari kenaikan UMP terasa cepat habis.
    “Lah harga beras aja naik mulu, telur, minyak, cabai, semuanya kan,” keluh Adul.
    Beban ekonomi Adul semakin berat dengan rencana kenaikan biaya tempat tinggal yang akan ia hadapi tahun depan.
    “Kontrakan saya tahun depan udah bilang mau naik sewa Rp 200.000 per bulan. Belum token (listrik), kuota buat anak, bensin motor coba itu,” tambahnya.
    Adul mengaku sudah berupaya menambah penghasilan dengan mengambil lembur. Namun, langkah itu tetap belum mampu menutup seluruh kebutuhan bulanan.
    “Ujung-ujungnya kalau gaji doang mah paling tanggal tua juga udah kering lagi,” ucapnya.
    Ia pun meminta pemerintah daerah tidak hanya menghitung upah secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas harga kebutuhan di lapangan.
    Menurut Adul, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung perlu melihat langsung kondisi pasar dan beban hidup buruh.
    “Sekarang kalau kata saya mah gini aja. Pak Gubernur tolonglah dilihat gitu, kan anak buahnya banyak. Lihat harga di pasar, semuanya naik,” kata dia.
    Adul menilai, apabila pemerintah belum mampu menaikkan UMP sesuai angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disurvei Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 5,89 juta, maka langkah lain yang harus ditempuh adalah pengendalian harga kebutuhan pokok.
    “Kalau misal enggak sanggup naikin upah, ya turunkan harga. Itu aja kan enak kita juga,” tutur Adul.
    Sebelumnya diberitakan, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (29/12/2025).
    Aksi tersebut menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi penetapan UMP DKI Jakarta 2026 menjadi Rp 5,89 juta, sesuai dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan Badan Pusat Statistik.
    “Tolak UMP DKI Jakarta 2026 yang nilainya di bawah 100 persen KHL (Rp 5,89 juta) dan di bawah UMK Bekasi dan Karawang,” ucap Said.
    Selain menolak besaran UMP, Partai Buruh juga menyuarakan tuntutan terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026.
    “Putuskan UMSP DKI Jakarta Tahun 2026 dengan nilai di atas 100 persen KHL DKI ditambah 5 persen,” kata Said.
    Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, Said menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
    “KSPI akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita akan gugat dan nanti akan ada sidang-sidang. Dan ini kami ingin meluruskan, jadi tidak benar hanya sekelompok buruh yang menolak, ini seluruh buruh DKI,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Laga Persija vs Bhayangkara FC di GBK, 1.295 Personel Pengamanan Diterjunkan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Desember 2025

    Laga Persija vs Bhayangkara FC di GBK, 1.295 Personel Pengamanan Diterjunkan Megapolitan 29 Desember 2025

    Laga Persija vs Bhayangkara FC di GBK, 1.295 Personel Pengamanan Diterjunkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan 1.295 personel gabungan untuk mengamankan jalannya pertandingan lanjutan kompetisi BRI Super League 2025/2026 antara Persija Jakarta melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.
    Laga pekan ke-8 ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan,
    Jakarta
    Pusat, pada Senin (29/12/2025) pukul 19.00 WIB.
    “Untuk mendukung kelancaran jalannya pertandingan, sebanyak 1.295 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diterjunkan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para suporter,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri dalam keterangan tertulisnya, Senin.
    Erlyn menjelaskan, ribuan personel tersebut disebar mulai dari area dalam stadion hingga ke seluruh area lingkar luar
    GBK
    .
    Sebelum pengamanan dimulai, aparat gabungan telah melaksanakan Tactical Wall Game (TWG) dan Apel Pelayanan pada pukul 13.30 WIB di Pintu Kuning SUGBK.
    Pengamanan ini akqn dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis.
    “Kami melaksanakan TWG dan apel pelayanan sejak pukul 13.30 WIB agar seluruh personel memahami peran dan tanggung jawabnya. Pelayanan dilakukan secara humanis, santun, dan profesional,” ucap Erlyn.
    Dalam pengamanan ini, Erlyn memastikan seluruh petugas yang berjaga tidak membawa senjata api.
    Pihak kepolisian juga meminta para koordinator lapangan (korlap) suporter untuk berperan aktif menjaga ketertiban guna mencegah gesekan antarsuporter.
    Erlyn mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana kondusif agar pertandingan dapat dinikmati dengan aman.
    “Kami mengajak seluruh suporter untuk menjaga kedamaian, menjunjung sportivitas, dan menikmati pertandingan yang dimulai pukul 19.00 WIB hingga selesai dengan tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya.
    Sejumlah barang dilarang keras dibawa masuk ke dalam stadion, yakni senjata tajam, flare, petasan, kembang api, minuman keras, serta bambu atau kayu yang biasa digunakan sebagai tiang bendera.
    “Kami akan bertindak tegas namun tetap profesional apabila ditemukan suporter yang anarkis atau membawa barang terlarang ke dalam stadion,” kata dia.
    Selain itu, para penonton diimbau untuk menjaga barang bawaan pribadi dan mewaspadai aksi kejahatan di lokasi pertandingan.
    “Amankan barang-barang pribadi seperti ponsel, dompet, dan perhiasan. Suporter juga diimbau tidak merusak fasilitas umum dan tetap waspada terhadap potensi kejahatan seperti copet dan jambret,” sambung dia.
    Terkait arus lalu lintas di sekitar kawasan Senayan, Erlyn mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan untuk menghindari kawasan GBK untuk mencegah terjadinya kemacetan.
    Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional, melihat kondisi kepadatan di lapangan.
    “Masyarakat yang melintas di sekitar kawasan GBK Senayan Jakarta Pusat diimbau untuk mencari jalur alternatif selama pertandingan berlangsung guna mengurangi kepadatan lalu lintas,” kata Erlyn.
    Ia berharap sinergi antara aparat dan masyarakat dapat menciptakan suasana pertandingan yang aman.
    “Kami berharap kerja sama seluruh pihak agar pertandingan ini berjalan lancar dan dapat dinikmati bersama dalam suasana aman dan kondusif,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gerindra Nilai Pilkada Langsung Banyak Sisi Negatif, Harus Berani Ubah Sistem

    Gerindra Nilai Pilkada Langsung Banyak Sisi Negatif, Harus Berani Ubah Sistem

    Gerindra Nilai Pilkada Langsung Banyak Sisi Negatif, Harus Berani Ubah Sistem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyebut Indonesia harus berani memperbaiki sistem pilkada yang berlangsung selama ini, yakni dipilih langsung oleh rakyat.
    Prasetyo menjelaskan,
    sistem pilkada
    langsung oleh rakyat memiliki banyak sisi negatif.
    “Kami berpendapat memang kita harus berani. Harus berani untuk melakukan perubahan dari sistem, manakala kita mendapati bahwa sistem yang kita jalankan sekarang itu banyak juga sisi negatifnya,” ujar Prasetyo di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
    Prasetyo menjelaskan, semua pihak boleh menyampaikan pendapat dan pandangannya mengenai apakah pilkada sebaiknya dipilih DPRD atau rakyat.
    Prasetyo mencontohkan, jika pilkada dipilih rakyat, para calon kepala daerah sangat terbebani oleh
    ongkos politik
    .
    “Kita semua sekarang tahu bahwa untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, itu ongkosnya sangat besar. Belum dari sisi negara, ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” jelasnya.
    Maka dari itu, Prasetyo menegaskan, Gerindra mengusulkan agar pilkada dipilih oleh DPRD saja.
    “Nah inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kita berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” imbuh Prasetyo.
    Diketahui, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat, kembali disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.
    Usulan itu dia sampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
    Bahlil menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan.
    Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.
    “RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia.
    Meskipun begitu, Bahlil turut mengungkapkan kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dapat membatalkan beleid tersebut meskipun sudah melalui kajian mendalam.
    “Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” kata Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diduga Copet, Dua Penonton Diamuk Massa saat Acara Konser di Tanah Abang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Desember 2025

    Diduga Copet, Dua Penonton Diamuk Massa saat Acara Konser di Tanah Abang Megapolitan 29 Desember 2025

    Diduga Copet, Dua Penonton Diamuk Massa saat Acara Konser di Tanah Abang
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kericuhan terjadi di sekitar area TVRI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat sebuah konser berlangsung pada Senin (29/12/2025) dini hari. Insiden tersebut diduga dipicu oleh pencopetan yang berujung pada
    penghakiman massa
    .
    Kapolsek Tanah Abang Komisaris Haris Akhmad Basuki mengatakan, dua orang yang dicurigai sebagai copet sempat diamuk massa sebelum akhirnya diamankan oleh petugas dan diserahkan ke
    Polsek Tanah Abang
    untuk pemeriksaan lebih lanjut.
    “Mungkin tepatnya terduga pelaku copet. Sudah diamankan, baik oleh polisi yang berjaga di acara tersebut maupun oleh sekuriti, kemudian diserahkan ke Polsek Tanah Abang,” ujar Haris saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Senin.
    Haris menjelaskan, peristiwa itu terjadi di tengah keramaian konser ketika sejumlah penonton mencurigai dua orang tersebut sebagai copet. Kecurigaan itu kemudian memicu penghakiman dan pemukulan oleh massa.
    “Copet di tengah keramaian, seperti biasa. Kemudian ada penghakiman, pemukulan, itu langsung direlai dan diamankan untuk menghindari masalah yang lebih lanjut,” kata dia.
    Menurut Haris, laporan terkait kejadian tersebut diterima polisi sekitar pukul 01.30 WIB. Kericuhan sempat terjadi, meskipun aparat kepolisian dan petugas keamanan sebenarnya sudah melakukan pengamanan selama konser berlangsung.
    “Memang pengamanan dari Polda, Polres, Polsek, dan sekuriti ada di lokasi,” ujar Haris.
    Setelah kedua terduga pelaku diamankan, konser tetap dilanjutkan hingga selesai.
    “Masih berlanjut, tidak lama setelah itu selesai,” kata Haris.
    Terkait
    dugaan pencopetan
    , Haris menyebut polisi belum menemukan barang bukti saat kedua terduga diserahkan ke Polsek Tanah Abang. Selain itu, keduanya juga belum mengakui perbuatannya.
    “Untuk saat ini, pada saat diserahkan ke kami, tidak ada barang bukti pada yang bersangkutan dan dia tidak mengakui. Sementara ini baru dugaan dari orang-orang yang menilai dan menghakimi dia sebagai copet,” jelas Haris.
    Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana dalam peristiwa tersebut, termasuk menelusuri informasi yang beredar mengenai adanya korban meninggal dunia.
    “Untuk info yang beredar itu, kami masih belum bisa memastikan kebenarannya. Pelaku yang diserahkan ke kami masih dalam kondisi hidup sampai sekarang,” ucap Haris.
    Saat ini, kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polsek Tanah Abang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gedung-gedung di Jakarta Akan Diaudit Serentak Mulai Januari 2026
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Desember 2025

    Gedung-gedung di Jakarta Akan Diaudit Serentak Mulai Januari 2026 Megapolitan 29 Desember 2025

    Gedung-gedung di Jakarta Akan Diaudit Serentak Mulai Januari 2026
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memulai audit kelaikan bangunan gedung secara serentak mulai Januari 2026.
    Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan bangunan di Jakarta memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat.
    Audit tersebut juga menjadi bagian dari upaya pencegahan risiko
    kebakaran
    dan kegagalan struktur bangunan.
    Seluruh bangunan umum, baik milik pemerintah maupun swasta, akan masuk dalam skema pemeriksaan ini.
    Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta menjelaskan audit ini ditujukan sebagai langkah preventif sekaligus mitigasi risiko.
    Pemerintah daerah ingin memastikan setiap bangunan berfungsi sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
    “Kami ingin memastikan seluruh bangunan di Jakarta, baik milik pemerintah maupun swasta, benar-benar layak fungsi dan memenuhi standar keselamatan, terutama dari risiko kebakaran dan kegagalan struktur,” ujar Kepala DCKTRP DKI Jakarta, Vera Revina Sari, dikutip dari
    Antara
    .
    Audit kelaikan bangunan akan menyasar seluruh bangunan umum di Jakarta, baik yang dikelola pihak swasta atau komersial maupun yang menjadi aset pemerintah daerah.
    Pada tahap awal, audit dilakukan dengan metode pengambilan sampel.
    Pemeriksaan perdana akan difokuskan pada gedung bertingkat lima hingga delapan lantai serta sejumlah bangunan dengan ketinggian lebih dari delapan lantai.
    Sebagai bagian dari tahapan audit, Pemprov DKI akan mendistribusikan daftar periksa kelaikan bangunan kepada pemilik atau pengelola gedung.
    Daftar periksa tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi mandiri sebelum audit lapangan dilaksanakan.
    “Langkah ini diharapkan dapat membantu pemilik gedung memahami kondisi bangunannya sejak dini serta mempercepat proses audit,” kata Vera.
    Dalam pelaksanaannya, audit kelaikan bangunan akan melibatkan sejumlah instansi terkait.
    DCKTRP akan berkoordinasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) beserta suku dinasnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (TKTE) beserta jajarannya, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) hingga tingkat unit kota.
    Selain itu, unsur wali kota di lima wilayah administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan audit.
    Pemprov DKI meminta dukungan aktif dari seluruh pemilik dan pengelola gedung agar pelaksanaan audit berjalan optimal dan sesuai tujuan yang ditetapkan.
    “Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan perkotaan yang lebih aman, tertib dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta,” ujar Vera Revina Sari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Majelis Hakim Walk Out Saat Sidang Delpedro dkk
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Desember 2025

    Majelis Hakim Walk Out Saat Sidang Delpedro dkk Megapolitan 29 Desember 2025

    Majelis Hakim Walk Out Saat Sidang Delpedro dkk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
    walk out
    atau meninggalkan ruang sidang tanpa menutup persidangan kasus Delpedro Marhaen dan kawan-kawan, Senin (29/12/2025).
    Peristiwa tersebut bermula ketika Delpedro meminta kesempatan kepada majelis hakim untuk menanggapi tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi yang diajukannya.
    “Majelis, apa diperkenankan saya untuk menyampaikan sedikit pernyataan? Sebentar saja, Majelis, ingin menyampaikan setelah mendengar tanggapan dari Jaksa, tiga menit” kata Delpedro dengan mikrofon di tangannya.
    Ia menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan majelis hakim yang akan dibacakan pekan depan, melainkan untuk meyakinkan publik.
    Menurut dia, perkara yang menjerat dirinya berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, khususnya mengenai kebebasan menyampaikan pendapat.
    Namun, majelis hakim menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “Cukup ya, Delpedro. Kami sudah mendengar di awal, dan juga kami akan mempertimbangkan, nanti pada saat putusan sela. Apakah akan menjadi putusan akhir atau putusan sela, lihat nanti perkembangannya ketika Majelis sudah mempertimbangkannya,” tegas Hakim Ketua.
    Namun, Delpedro tetap bersikeras meminta kesempatan berbicara. Ia juga mempertanyakan kelanjutan permohonan penangguhan penahanan yang telah diajukan sejak proses penyidikan di Polda Metro Jaya, tahap penuntutan di kejaksaan, hingga persidangan.
    Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut masih dalam proses. Delpedro kemudian mendesak agar majelis segera memberikan kejelasan.
    “Maaf, Majelis, perkenankan itu juga, kiranya kapan jawaban itu akan tiba? Pasalnya sejak di Polda, di Kejaksaan, hingga di Pengadilan saat ini, kami tidak pernah menerima jawaban apa pun,” kata dia.
    “Setiap harinya saya hanya berbicara dengan tembok, izinkan saya berbicara di hadapan publik,” tambah Delpedro.
    Majelis hakim lalu meminta petugas keamanan mengambil mikrofon dari tangan Delpedro.
    Namun, Delpedro tetap memegang mikrofon tersebut, sementara petugas tidak mengambilnya secara paksa selama ia masih berbicara.
    Melihat situasi tersebut, majelis hakim membereskan barang-barang mereka dan meninggalkan ruang sidang, diikuti oleh JPU. Tindakan itu memicu seruan dari pengunjung sidang.
    “Huu, hakim kabur! Hakim takut!” seru pengunjung.
    Setelah majelis hakim dan JPU keluar, Delpedro bersama tiga terdakwa lainnya membalikkan kursi tempat mereka duduk. Syahdan Husein kemudian mengambil alih mikrofon dan mendekat ke pagar pembatas ruang sidang.
    “Baiklah. Jika Majelis tidak ingin mendengar, biarkan rakyat yang banyak yang akan mendengar,” kata Syahdan dengan suara lantang.
    Keempat terdakwa lalu secara bergantian menyampaikan pendapat masing-masing. Aksi tersebut ditutup dengan menyanyikan lagu ulang tahun untuk Muzaffar Salim yang baru berulang tahun pada 26 Desember 2025.
    Kuasa hukum para terdakwa, Gema Gita Persada, menyayangkan sikap majelis hakim yang dinilainya tidak bijaksana.
    “Jadi tindakan hakim hari ini yang
    walk out
    seperti itu ya, tanpa menutup sidangnya secara patut, itu merupakan bentuk ketidak bijaksanaan yang sangat kami sayangkan. Harapannya ke depannya Hakim dapat lebih bijak lagi,” kata Gema ditemui usai sidang.
    Delpedro Marhaen
    beserta tiga rekannya, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar, didakwa mengunggah 80 konten atau konten kolaborasi bersifat menghasut di media sosial terkait aksi pada akhir Agustus 2025.
    Dakwaan disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan bahwa konten tersebut merupakan hasil patroli siber dan diunggah dalam kurun 24-29 Agustus 2025.
    “(Unggahan dilakukan) Dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian kepada pemerintah pada aplikasi media sosial Instagram oleh para terdakwa,” ujar JPU dalam persidangan. Selain itu, keempat terdakwa juga didakwa mengunggah konten Instagram lain yang bertujuan menimbulkan kerusuhan di masyarakat.
    Unggahan berupa postingan atas nama satu akun atau kolaborasi akun media sosial Instagram
    @
    gejayanmemanggil,
    @
    aliansimahasiswapenggugat,
    @
    blokpolitikpelajar, dan
    @
    lokataru_foundation yang dikelola oleh para terdakwa.
    “(Sehingga) Menciptakan efek jaringan, di mana tingkat interaksi konten atau
    engagement
    dari
    followers
    semua akun tersebut digabungkan,” tutur JPU.
    “Menghasilkan sinyal yang sangat kuat ke algoritma bahwa ini adalah gerakan utama yang harus dipromosikan,” lanjutnya.
    JPU menilai penggunaan tagar konsisten seperti #indonesiagelap dan #bubarkandpr memudahkan algoritma melacaknya sebagai topik utama di media sosial.
    Perbuatan para terdakwa dalam penyebaran konten tersebut bermuatan ajakan kepada pelajar, mayoritas anak, untuk terlibat kerusuhan.
    “Termasuk instruksi untuk meninggalkan sekolah, menutupi identitas, dan menempatkan mereka di garis depan konfrontasi yang membahayakan jiwa anak,” ungkap JPU.
    “Sehingga mengakibatkan anak mengikuti aksi unjuk rasa yang berujung anarkis pada tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025,” tuturnya.
    Akibatnya, kata JPU, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan fasilitas umum rusak, aparat pengamanan terluka, kantor pemerintahan rusak, serta menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat luas.
    Atas rangkaian dakwaan itu, Delpedro dan ketiga rekannya didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) atau Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 160 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 76H juncto Pasal 87 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fenomena Urban Jakarta: Mengapa Banyak yang Bertahan di Gang Sempit Minim Cahaya Matahari?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 Desember 2025

    Fenomena Urban Jakarta: Mengapa Banyak yang Bertahan di Gang Sempit Minim Cahaya Matahari? Megapolitan 29 Desember 2025

    Fenomena Urban Jakarta: Mengapa Banyak yang Bertahan di Gang Sempit Minim Cahaya Matahari?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Permukiman padat di Jakarta kerap dipandang sebagai kenyataan yang “sudah dari dulu ada”.
    Gang sempit
    , rumah berhimpitan, minim cahaya matahari, dan buruknya sanitasi seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari wajah kota.
    Salah satunya bisa ditemui di Kampung Rawa, Johar Baru,
    Jakarta
    Pusat.
    Dalam banyak kasus, kondisi tersebut dinormalisasi sebagai konsekuensi urbanisasi dan keterbatasan ruang di ibu kota.
    Kepadatan permukiman di jantung Jakarta bukan sekadar persoalan sempitnya gang atau rapatnya bangunan rumah yang saling berhimpitan.
    Di balik lorong-lorong sempit dan hunian yang tumbuh tanpa pola, tersimpan sejarah panjang tentang bagaimana sebuah wilayah perlahan dipaksa berubah dari kampung menjadi kota, tanpa pernah benar-benar dipersiapkan sebagai ruang hidup yang layak.
    Situasi ini tidak lahir secara tiba-tiba. Itu merupakan akumulasi dari absennya pengaturan tata kota sejak awal, sekaligus respons warga yang berusaha bertahan hidup sedekat mungkin dengan sumber penghidupan mereka.
    Ketika ruang kota tidak disiapkan secara terencana, masyarakat pada akhirnya memanfaatkan celah yang ada, menjadikan kawasan padat sebagai tempat tinggal sekaligus ruang ekonomi, meski dengan risiko yang besar.
    Kondisi tersebut lambat laun dinormalisasi. Kepadatan, ketidakteraturan, dan keterbatasan fasilitas seolah dianggap sebagai keniscayaan kehidupan kota.
    Pengamat sosial Rissalwan Habdy Lubis menjelaskan, urbanisasi sering dipahami sebagai arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.
    Namun, menurut dia, definisi tersebut terlalu sempit untuk menjelaskan apa yang terjadi di kawasan-kawasan padat Jakarta.
    Ia menyebut Johar Baru sebagai contoh nyata urbanisasi dalam makna yang lebih struktural.
    Bukan sekadar orang desa datang ke kota, melainkan wilayah yang awalnya bersifat kampung dipaksa berubah menjadi kawasan urban tanpa kesiapan infrastruktur.
    “Jadi urbanisasi itu bukan berpindahnya orang dari desa ke kota, tapi urbanisasi itu definisinya adalah kondisi di mana satu area yang bersifat rural dipaksa menjadi urban,” kata dia saat dihubungi, Jumat (26/12/2025).
    Proses pemaksaan ini berlangsung cepat dan tanpa perencanaan matang. Jalan sempit, bangunan tak beraturan, serta ketiadaan ruang publik menjadi ciri yang terus bertahan hingga kini.
    “Nah itulah urbanisasi. Apa karakteristiknya? Tidak tertata, kalaupun ini jalannya sempit dan sebagainya,” kata dia.
    Selain faktor pemicu dari atas
    (top-down),
    Rissalwan juga menyoroti faktor kedua yang datang dari bawah
    (bottom-up),
    yakni
    opportunity
    atau peluang ekonomi.
    Warga memilih bertahan di kawasan padat karena lokasinya dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.
    “Nah kemudian penyebab kedua tadi yang saya sebutkan
    opportunity
    atau peluang. Nah ini kalau tadi dari segi
    top-down
    -nya,” kata dia.
    Bagi banyak warga, tinggal di kawasan padat di pusat kota memberikan akses langsung ke pekerjaan informal.
    Mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi besar dan bisa memperoleh penghasilan harian.
    “Fenomena ini itu karena orang-orang pada akhirnya memanfaatkan tempat-tempat atau lokasi yang dekat dengan mereka beraktivitas ekonomi,” ujar dia.
    Bahkan, dalam periode tertentu, kawasan tersebut pernah dimanfaatkan sebagai penginapan murah bagi pekerja sektor informal, meski dengan kondisi yang sangat tidak layak.
    “Penginapan, satu malam Rp 5.000, tapi sangat tidak layak, karena memang bahaya, padat dalam arti orang cuma disusun-susun. Mirip kayak hotel kapsul, tapi ini dalam versi yang lebih murah,” kata dia.
    Kondisi hunian yang sempit, gelap, dan padat bukan berarti tidak disadari oleh penghuninya.
    Namun, bagi banyak warga, kondisi tersebut masih dianggap lebih “menguntungkan” dibandingkan harus kembali ke kampung halaman tanpa kepastian penghasilan.
    “Kenapa mereka bertahan? Terkait dengan
    opportunity
    tadi, bahwa mereka pada akhirnya memang bisa mendapatkan sumber penghidupan di sana,” ujar dia.
    Menurut Rissalwan, sektor jasa di kota memberikan hasil yang instan. Penghasilan bisa diperoleh dalam hitungan jam atau hari, berbeda dengan sektor pertanian di desa yang membutuhkan waktu lebih lama.
    “Jadi kita bekerja hari ini, dapat kerja hasil hari ini. Tapi kalau kembali ke kampungnya, harus bertani misalnya, paling tidak harus menunggu satu bulan, dua bulan, bahkan ada yang mungkin sampai tiga bulan,” ujarnya.
    Kepadatan ruang tidak hanya berdampak pada kualitas hunian, tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosial warga.
    Rissalwan menilai tingkat stres masyarakat di kawasan padat cenderung tinggi.
    “Akibatnya apa? Mereka stressnya tinggi. Tingkat stressnya tinggi masyarakat di situ. Sering sekali terjadi tawuran,” ujar dia.
    Gesekan sosial kerap muncul bukan dalam skala besar, melainkan konflik sehari-hari antarwarga yang dipicu ruang hidup yang terlalu sempit.
    “Mungkin bukan tawuran yang dalam konteks antarkampung, tapi mungkin perkelahian atau pertengkaran antar rumah, antar RT,” kata dia.
    Kampung-kampung padat di Jakarta tidak boleh terus dibiarkan dalam kondisi saat ini.
    Ia mendorong transformasi kawasan menjadi permukiman yang lebih layak dan terencana.
    “Saran saya sih dalam jangka panjang memang kota, kampung-kampung di kota itu harus ditransformasi,” ujar dia.
    Ia menyarankan pendekatan konsolidasi tanah dan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi jangka panjang, agar kawasan tersebut benar-benar menjadi bagian dari kota yang beradab.
    “Saya lebih mendorong dalam tanda kutip kampung-kampung di Jakarta, itu ditransformasi menjadi pemukiman yang lebih layak, yang lebih modern, yang lebih ‘kota’,” kata dia.
    Minah (54) salah seorang warga di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat telah menjalani hidup selam puluhan tahun di permukiman tersebut.
    Hidup Minah tak pernah benar-benar lepas dari gang sempit, sejak kecil hingga kini berusia 54 tahun, ruang hidupnya terus menyempit seiring waktu, sementara bangunan di sekelilingnya tumbuh meninggi.
    Rumah berukuran sekitar 2×4 yang kini ia tempati bukan pilihan ideal, melainkan hasil dari keadaan mendesak yang memaksa keluarganya mengambil keputusan besar puluhan tahun lalu.
    Rumah yang lebih layak terpaksa dilepas demi menyelamatkan nyawa sang ibu yang kala itu harus dirawat di rumah sakit.
    Tanpa jaminan kesehatan dan tanpa pilihan lain, keluarga Minah menjual rumah bagian depan. Sejak saat itu, Minah menempati ruang kecil di belakang yang kemudian menjadi satu-satunya tempat ia bertahan hingga kini.
    “Saya di sini udah dari lahir. Dari rumah saya yang ke depan tuh, ibu kan dirawat di rumah sakit dulu, kan enggak pakai BPJS kan dulu. Jadi itu buat nebus ibu dijual nih rumahnya yang depan. Jadi saya nempatin ini segini sepetak,” ujar dia.
    Saat itu, Minah masih berusia sekitar 20 tahun. Sejak hari itu pula, hidupnya berjalan di ruang yang sama, tanpa banyak perubahan.
    Rumah sepetak tersebut menjadi tempat ia melewati masa dewasa, menikah, membesarkan anak, hingga menua.
    Puluhan tahun berlalu, namun luas ruang tinggalnya tetap, bahkan terasa makin sempit akibat bangunan sekitar yang terus bertambah tinggi.
    “Waktu itu saa masih umur 20 tahun. Berarti udah 34 tahun tahun saya di sini, waktu belum punya suami,” ujarnya.
    Pada awalnya, Minah tinggal bersama kedua orang tuanya. Ia adalah satu-satunya anak yang menetap dan merawat mereka, sementara saudara-saudaranya tinggal terpisah.
    Rumah sempit itu menjadi ruang bersama keluarga kecil yang harus berbagi keterbatasan setiap hari.
    “Dulu Saya di sini sama orangtua, anak satu-satunya. Tadinya tiga cuman di pisah-pisah, jadi saya sendiri ikut orang tua, mas,” ungkapnya.
    Seiring waktu, jumlah penghuni rumah berubah. Minah sempat tinggal bersama suami dan anak-anaknya.
    Namun, beberapa hari sebelum wawancara dilakukan, suaminya meninggal dunia. Kepergian itu kembali menegaskan betapa terbatasnya ruang hidup yang mereka miliki.
    “Kalau sekarang di sini tiga orang. Kemarin ayahnya (suami) baru meninggal, tadinya empat baru 7 hari,” katanya.
    Di dalam rumah, suasana terasa lembap saat hujan dan panas saat siang hari. Sirkulasi udara sangat terbatas. Namun, Minah telah terbiasa dengan kondisi tersebut.
    “Ya begini aja udaranya. Kalau hujan lembap, Kalau misalnya panas ya udaranya agak panas. Agak panas sedikit,” kata dia.
    Meski hidup di lingkungan yang minim cahaya dan udara, Minah tidak mengaitkan kondisi rumahnya dengan masalah kesehatan keluarga.
    Ia menilai sakit yang diderita almarhum suaminya bukan disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal.
    “Cuma ya kita nempatinya sehat-sehat aja sih. Alhamdulillah. Bapaknya aja baru kemarin umur 64 baru kena ginjal Itu pun akibat kurang minum. Bukan gara-gara lingkungan,” ujar dia.
    Karena cahaya matahari hampir tidak pernah masuk ke rumah, lampu menjadi kebutuhan utama. Lampu di rumah Minah menyala selama 24 jam penuh.
    Kondisi gang yang tertutup oleh tembok tinggi membuat rumahnya seperti berada di lorong bawah tanah. Tanpa lampu, rumah akan gelap gulita.
    “Nyala 24 jam, Kalau dimatiin gelap kayak goa sebab kan ini kehalang sama tembok,” ungkap dia.
    “Di atas juga kehalang sama tembok. Ini kan tadinya nggak tinggi,Jadi masih ada sinar matahari Sekarang udah tinggiin semua,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.