Massa Demo “Indonesia Sold Out” Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah mahasiswa yang menggelar demo bertajuk “Indonesia Sold Out” di depan Gedung DPR/MPR RI menuntut berbagai hal kepada pemerintah, mulai dari penolakan militerisasi hingga desakan agar negara mewujudkan pendidikan gratis.
Fadli, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himmapol) Indonesia, mengatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap militerisme, kapitalisme, imperialisme, dan oligarki.
“Pada Kamis 21 Agustus setelah peringatan 80 tahun kemerdekaan, kami aksi dan membawa tajuk melawan militerisme, tolak kapitalisme imperialisme, dan ganyang oligarki,” kata Fadli di lokasi, Kamis.
Ia menjelaskan, tuntutan mahasiswa terbagi dalam dua kategori besar, yakni isu sipil-politik dan isu ekonomi-sosial budaya.
“Dalam isu sipil dan politik, kami menuntut negara untuk menolak undang-undang bermasalah, tolak RUU bermasalah, tolak pasal bermasalah dalam RUU penyiaran, kemudian tolak militerisasi di ranah sipil. Lalu hentikan intimidasi, kriminalisasi, dan teror terhadap gerakan rakyat. Yang terakhir adalah tolak pembangunan batalion baru di Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, untuk isu ekonomi, sosial, dan budaya, mahasiswa menyoroti kebijakan negara yang dinilai merugikan rakyat.
“Kemudian terkait isu ekonomi sosial budaya, kami mengamankan tuntutan pertama, penolakan penulisan ulang sejarah, kemudian tolak gelar pahlawan untuk Soeharto, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan sejumlah penolakan lain yang berkaitan dengan kondisi buruh, kebijakan tenaga kerja, hingga proyek pembangunan yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat.
“Kemudian tolak fleksibilitas tenaga kerja dan buruh upah murah. Kemudian tolak tarif resiprokal AFK Indonesia, lalu tolak proyek strategis nasional yang merampas ruang hidup serta tolak revisi undang-undang pokok agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” tambah dia.
Fadli menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia seharusnya tidak hanya diperingati secara seremonial.
“Kemerdekaan itu direpresentasikan dengan kedaulatan rakyat atas tanah, air, udara, dan masa depannya,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) mulai memadati depan pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025) sore.
Pengamatan
Kompas.com
, massa mulai datang ke lokasi sekitar pukul 16.02 WIB. Terpantau satu mobil komando telah berada di lokasi bersama dengan sejumlah mahasiswa yang mengenakan ragam almamater.
Para mahasiswa itu terlihat membawa spanduk besar bertuliskan “Indonesia Sold Out” yang tulisannya berwarna putih dan merah.
Mereka membentangkan spanduk itu tepat di depan pintu gerbang Gedung DPR RI.
Selain itu, massa juga ada yang membawa bendera Merah Putih dan One Piece. Bendera itu diikatkan di satu batang kayu yang sama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/08/21/68a70dd3bdaa3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Massa Demo "Indonesia Sold Out" Serukan Penolakan Militerisme hingga Desak Pendidikan Gratis Megapolitan 21 Agustus 2025
-
/data/photo/2025/08/21/68a6c693ebc47.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Malam Mencekam di Semanan, Api Membaka 2 Rumah dan Merenggut Nyawa Remaja Megapolitan 21 Agustus 2025
Malam Mencekam di Semanan, Api Membaka 2 Rumah dan Merenggut Nyawa Remaja
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Suasana malam di Jalan Masjid Al Husna, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, mendadak mencekam.
Sekitar pukul 22.35 WIB, Rabu (20/8/2025), kobaran api muncul dari sebuah rumah dua lantai.
Dalam hitungan menit, api merambat ke rumah lain yang berdempetan.
Ahmudi (46), salah satu warga, masih ingat jelas bagaimana kepanikan pecah saat itu.
“Tengah malam itu tiba-tiba warga melihat asap lumayan tebal, terus mulai teriak kebakaran. Manggilin yang di dalam biar cepat-cepat keluar,” jelasnya kepada Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
Menurut Ahmudi, rumah tersebut dihuni seorang anak muda bernama F (19) yang tinggal seorang diri setelah ibunya meninggal.
Malam itu, F bersama beberapa temannya tengah berkumpul.
“Rumah ini sebenarnya cuma satu orang yang tinggal, anak muda. Dia sendirian karena ibunya sudah meninggal. Tapi, memang tempatnya sering dipakai buat kumpul sama teman-temannya,” ujar Ahmudi.
Saat api semakin membesar, para remaja berhamburan keluar.
“Langsung berhamburan keluar. Ada satu orang bahkan loncat dari lantai dua, saking paniknya,” tambahnya.
Namun, tidak semua berhasil selamat. IZ (18), teman F yang tengah tertidur di lantai dua, gagal menyelamatkan diri.
“Warga sempet bingung juga waktu denger suara minta tolong. Soalnya api udah makin gede, asap juga udah tebal karena banyak (material bangunan) dari kayu,” kata Ahmudi.
Salah satu remaja sempat membangunkan IZ, tapi ia tak segera merespons.
Warga yang mencoba membantu pun tak mampu menembus kobaran api.
“Pas proses setelahnya itu (pendinginan), petugas damkarnya baru ngeliat jenazahnya, kayanya ketimpa reruntuhan atap,” lanjut Ahmudi.
Kepanikan semakin menjadi ketika terdengar suara ledakan.
Yulia (42), pemilik rumah yang ikut terbakar, merasakan sendiri detik-detik itu.
“Abis saya menggendong anak saya yang kecil buat keluar, enggak lama ada suara meledak, entah dari listrik atau apa, tapi meledaknya,” ucapnya.
Ledakan itu membuat api kian membesar dan asap makin pekat.
“Api-nya itu Ya Allah, gede banget, saya sampai gemeteran melihat itu api meledak, nggak tahu berapa kali meledak gitu. Abis itu makin gede terus aja apinya,” lanjut Yulia.
Warga berusaha keras memadamkan api dengan ember berisi air yang diambil dari rumah sekitar maupun kali terdekat.
Namun, akses mobil pemadam kebakaran terhambat karena lokasi rumah berada di gang sempit.
“Akhirnya pemadam sama warga, sekitar 20 orang itu estafet selang aja, ngambil airnya dari luar gang,” kata Ahmudi.
Empat remaja termasuk F berhasil selamat, sementara IZ tak terselamatkan.
Jenazah siswa kelas 3 SMK itu ditemukan setelah api berhasil dipadamkan.
Ia baru saja pulang dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan malam itu bermalam di rumah F yang jaraknya hanya sekitar 100 meter dari rumahnya.
Lurah Semanan, Danur, mengatakan jenazah IZ dimakamkan pada Kamis pagi sekitar pukul 10.30 WIB di Kampung Gaga, Kalideres.
Dugaan korsleting listrik dan kerugian ratusan juta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyebut kebakaran diduga akibat korsleting listrik.
Sebanyak 7 orang korban selamat yang terdiri dari 3 Kartu Keluarga kini mengungsi di Masjid Kantor Kelurahan Semanan.
Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai Rp 539 juta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/21/68a6d849ef470.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Usai Rapat di DPR, Dasco Sebut Ariel, Piyu, dan LMKN Sepakat Akhiri Konflik Royalti Nasional 21 Agustus 2025
Usai Rapat di DPR, Dasco Sebut Ariel, Piyu, dan LMKN Sepakat Akhiri Konflik Royalti
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut, musisi tanah air seperti Nazril Irham alias Ariel hingga Satriyo Yudi Wahono alias Piyu, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sepakat mengakhiri konflik royalti.
Pernyataan ini Dasco sampaikan setelah pihaknya menggelar rapat konsultasi royalti lagu bersama Komisi III DPR RI, Kementerian Hukum, LMKN, LMK, dan sejumlah musisi.
“Dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri, dan kita akan jaga suasana supaya tetap kondusif,” kata Dasco di Ruang Kerja Komisi III, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Dasco mengatakan, para pihak yang selama ini bersitegang terkait masalah pembayaran royalti telah bersepakat untuk menjaga iklim dunia musik bisa sejuk dan damai.
Forum itu juga menyepakati, dalam dua bulan ke depan, para pihak terkait itu fokus menyelesaikan Revisi Undang-Undang Hak Cipta.
Selama proses tersebut, dilakukan pula audit terhadap sejumlah LMK yang menarik royalti lagu.
“Untuk itu kepada masyarakat luas, diharapkan untuk tetap tenang, untuk dapat kembali seperti sediakala, memutar lagu tanpa takut, untuk kemudian menyanyi juga tanpa takut,” ujar Dasco.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengatakan, rapat tersebut menjadi komitmen pemerintah dan DPR menangani keributan agar cepat selesai.
“Biar kemudian kekisruhan-kekisruhan ini cepat diselesaikan, yang ditandaskan Pak Sufmi Dasco tadi, ini bukan barang baru, ini sudah lama sudah masuk prolegnas juga tapi mencuat hari ini,” kata Willy.
Adapun rapat dihadiri sejumlah LSM dan organisasi musisi seperti, Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang diwakili Nazril Irham alias Ariel, Federasi Serikat Musisi Indonesia (Fesmi) diwakili Cholil Mahmud, hingga Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/20/68a57bd36743a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Respons Pemkot Tangsel Soal Warga Pandeglang Tolak Buangan Sampah Megapolitan 21 Agustus 2025
Respons Pemkot Tangsel Soal Warga Pandeglang Tolak Buangan Sampah
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan tanggapan terkait aksi warga Pandeglang yang menolak pembuangan sampah dari Tangsel ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel Bani Khosyatullah mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan konsultasi internal untuk membicarakan permasalahan tersebut.
“Kita pasti konsultasi dulu dengan pimpinan dan jajaran seperti apa,” ujar Bani saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).
Bani berujar, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut di internal Pemkot Tangsel mengenai gelombang penolakan tersebut.
Apalagi, Bani mengaku tidak menerima surat resmi terkait penolakan warga Pandeglang terhadap rencana pengiriman sampah dari Tangsel ke daerah tersebut.
“Belum, karena belum tahu kan belum ada surat. Kita selama ini nyerahin ke sana, kan yang didemo sana. Kita enggak ikut-ikutan lah istilahnya,” kata dia.
Adapun rencana pembuangan sampah dari Tangsel ke Pandeglang sebenarnya dijadwalkan pada Rabu (20/8/2025).
Namun, hal itu belum terlaksana karena belum ada pihak ketiga atau jasa pengangkutan sampah (transporter) yang bersedia melaksanakan tugas tersebut.
“Belum, karena untuk sarana nya transporternya belum ada, lagi proses,” jelas dia.
Sebelumnya, ratusan warga yang tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol menggelar aksi protes di depan kantor Bupati Pandeglang pada Rabu (20/8/2025).
Mereka menolak pembuangan sampah dari Tangerang Selatan (Tangsel) ke daerah mereka.
Dalam aksi tersebut, warga membawa satu truk berisi sampah dan menumpahkannya di halaman kantor bupati.
Aksi ini dilakukan karena tidak ada bupati maupun wakil bupati yang menemui mereka, seperti yang diharapkan.
“Karena bupati yang cantik maupun wakil bupati yang ganteng tidak hadir, kita tumpahkan sampahnya di sini,” ujar orator aksi dari atas mobil.
Adapun aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya, yang bertujuan untuk menolak kerja sama pembuangan sampah Tangsel ke Pandeglang.
Koordinator aksi, Ahmad Yani menegaskan, kerja sama tersebut harus dihentikan karena merugikan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar TPA, dengan dampak bau dan potensi penyakit.
Dia juga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika kerja sama tetap dilanjutkan.
“Kita sudah ultimatum sejak awal, bahwa aksi ini akan semakin besar. Kami pastikan ‘September Gelap’ itu akan terjadi, dan jika hari ini pun kami tak diindahkan, kami akan bawa massa lebih banyak,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menyepakati kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Dalam kesepakatan tersebut, sampah dari Tangsel akan dibuang ke TPA Bangkonol, dengan Pemkab Pandeglang menerima bantuan keuangan khusus dari Pemkot Tangsel sebesar Rp 40 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/21/68a6a8bf47181.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketua Komisi III Pesimistis RKUHAP Disahkan Masa Sidang Ini Nasional 21 Agustus 2025
Ketua Komisi III Pesimistis RKUHAP Disahkan Masa Sidang Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman pesimistis Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bisa disahkan pada masa sidang saat ini.
Habiburokhman mengatakan, saat ini agenda DPR begitu padat sehingga tidak mungkin undang-undang terkait hukum acara itu bisa disahkan dalam waktu dekat.
“Kalau saya sih kayak nggak mungkin masa sidang ini, pesimis di masa sidang ini, lihat jadwalnya begitu padat,” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Habiburokhman mengatakan, selama masa sidang Komisi III bisa menggelar rapat hingga pukul 3 sore.
Dalam rapat sebelumnya, pihaknya bahkan memutuskan menghentikan rapat saat penyusunan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
Sementara itu, Komisi III saat ini kembali menerima masukan masyarakat terkait RKUHAP.
“Kalau misalnya Timus Timsin lagi ya Timus Timsin lagi, lalu rapat panja (panitia kerja) lagi menerima masukan tim lagi dari anggota, kayaknya enggak cukup kalau di masa sidang yang sekarang ini,” ujar Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut, pembahasan RKUHAP bisa semakin lama jika semakin banyak pihak yang menolak.
Komisi III, kata dia, mengundang semua pihak yang menolak RKUHAP, apapun organisasinya.
Pihaknya merasa perlu mengetahui apa alasan pihak-pihak yang menolak RKUHAP.
“Kan kita tahu KUHAP ’81 ini kan KUHAP yang paling zalim, undang-undang yang paling zalim sehingga memberikan keadilan kepada para pencari keadilan,” ujar Habiburokhman.
“Mau kita ganti dengan KUHAP yang baru loh, kok enggak mau nih maksudnya seperti apa? Kita harus berkomunikasi,” tambahnya.
Sebagai informasi, draf RKUHAP menuai banyak kritikan dari masyarakat.
Di antaranya karena dikhawatirkan bisa membuat Polri menjadi lembaga super body.
Selain itu, RKUHAP juga dikhawatirkan bisa melemahkan pemberantasan korupsi karena terdapat pasal yang mengabaikan asas lex specialis Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menyikapi hal itu, Komisi III telah mengundang berbagai kelompok masyarakat yang menolak, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Terbaru, Komisi III mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/21/68a70807316d6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Piyu Padi Ungkap Sistem Tak Adil, LMK Masih Tarik Royalti meski Musisi Sudah Bebaskan Nasional 21 Agustus 2025
Piyu Padi Ungkap Sistem Tak Adil, LMK Masih Tarik Royalti meski Musisi Sudah Bebaskan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Musisi Satriyo Yudi Wahono, atau lebih dikenal sebagai Piyu Padi Reborn, mempermasalahkan sistem penarikan royalti yang berlaku di Indonesia, yakni
Extended Collective License.
Ia menilai sistem itu tidak adil bagi para musisi dan pencipta lagu.
Pasalnya, lewat sistem itu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) tetap menarik royalti, meski pencipta lagu sudah membebaskan lagunya untuk dimainkan.
Hal ini dikatakannya dalam rapat konsultasi soal royalti hak cipta bersama pimpinan DPR RI, para musisi, serta LMK dan LMKN di ruang Komisi XIII DPR RI, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).
“Tadi saudara Marcell (Siahaan) menyampaikan bahwa Indonesia menganut sistem
Extended Collective License
, sehingga mengakibatkan pemungutan royalti bisa dilakukan walaupun pencipta lagu sudah menarik haknya, sudah menarik kuasanya,” kata Piyu, Kamis.
Piyu lantas mencontohkan kasus ketika Wahana Musik Indonesia (WAMI) tetap menarik royalti atas lagu-lagu Ari Lasso.
Padahal, Ari Lasso sudah mencabut haknya atas royalti tersebut.
Dia juga mempertanyakan ke mana royalti itu diberikan.
“WAMI tetap pungut royalti meskipun Ari Lasso bebaskan lagunya untuk dinyanyikan oleh penyanyi lain. Saya rasa hal ini sangat tidak adil, tidak
fair
. Ketika seorang pencipta lagu mencabut kuasanya, tapi tetap dipungut,” ucap Piyu.
“Nah, pungutan itu nanti akan diberikan kepada siapa? Itu pertanyaannya,” imbuhnya.
Selain itu, Piyu juga mempermasalahkan royalti yang dibayar usai musisi menyelesaikan konser maupun pertunjukannya.
Menurut Piyu, royalti seharusnya dibayarkan kepada pencipta lagu sebelum penyanyi naik ke atas panggung.
Pembayaran royalti harus selesai bersamaan dengan pembayaran komponen lain, meliputi artis yang membawakan lagu, vendor, sound engineer, hingga sewa alat.
Hal ini, kata dia, sudah lama diterapkan di luar negeri.
Dia juga bertanya-tanya mengapa Indonesia tidak bisa menerapkan hal serupa.
“Sama seperti yang dilakukan ketika seorang artis atau penyanyi akan naik panggung, harus sudah beres dulu.
Fee
-nya harus beres dulu. Dari DP, dari pemenuhan sebelum naik panggung, harus sudah beres. Termasuk dengan
riders-riders
nya,” beber dia.
Lebih lanjut, ia menilai akar dari dua masalah itu sejatinya adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tahun 2016 yang tidak pernah direvisi hingga kini.
Keputusan tersebut menyebutkan bahwa royalti akan dipungut sebesar 2 persen dari tiket penjualan yang dilaksanakan setelah konser.
“Sehingga artinya apa? Pencipta lagu ikut menanggung risiko bersama dengan penyelenggara. Walaupun menurut kami, walaupun persentasenya dinaikkan 5-10 persen, jika itu tetap diambil atau dipungut setelah konser, tidak akan mengubah apa-apa,” tandas Piyu.
Sebelumnya diberitakan, masalah royalti mencuat setelah terjadi serangkaian kasus hukum yang menjerat artis hingga restoran.
Agnez Mo misalnya, diminta membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias karena membawakan lagu “Bilang Saja” dalam tiga konser tanpa izin.
Namun akhirnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Agnez pada Senin (11/8/2025) sehingga tidak perlu lagi membayar ganti rugi.
Selain Agnez Mo, masalah ini juga menjerat salah satu petinggi Mie Gacoan yang menjadi tersangka atas dugaan pelanggaran hak cipta musik.
Masalah ini kemudian melebar hingga terjadi konflik di internal musisi.
Nazril Irham, atau yang lebih dikenal sebagai Ariel Noah, menyampaikan bahwa royalti seharusnya dibayarkan oleh penyelenggara, bukan penyanyi yang membawakan lagu.
Sejumlah musisi pun menggugat sengkarut royalti dan tuntutan pencipta lagu kepada para musisi yang marak terjadi belakangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji materi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra lalu meminta pemerintah menegaskan kembali terkait pihak yang wajib membayarkan royalti dalam pertunjukan seni musik, agar tidak ada lagi musisi yang saling tuntut.
Saldi Isra mengatakan hal ini penting dipertegas agar selain menghentikan pertengkaran, juga menghilangkan rasa ketakutan bagi penyanyi yang pendapatannya tak seberapa, seperti penyanyi di kafe.
“Boleh enggak dilakukan seperti itu agar nanti urusan bukan antar penyanyi. Jadi seniman ini jangan dibiarkan berkelahi, biar nanti problemnya itu antara orang yang merasa dirugikan, pemilik hak cipta dengan penyelenggara,” ucapnya.
“Nah itu poin paling penting, kalau ini ada jawaban atau jalan keluar, mungkin sebagian soal ini bisa diselesaikan,” kata Saldi lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/21/68a706aa096ad.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Massa Demo di Depan Gedung DPR Bubarkan Diri, Arus Lalu Lintas Kembali Lancar Megapolitan 21 Agustus 2025
Massa Demo di Depan Gedung DPR Bubarkan Diri, Arus Lalu Lintas Kembali Lancar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Massa demo mahasiswa bertajuk “Indonesia Sold Out” di depan Gedung DPR/MPR RI, membubarkan diri pada Kamis (21/8/2025) sekitar pukul 18.15 WIB.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, massa mulai meninggalkan lokasi demo sesaat setelah perwakilan mahasiswa selesai membacakan rilis pernyataan sikap.
Di tengah orasi, para mahasiswa telah menyampaikan bahwa aksi mereka akan ditutup dengan pembacaan rilis, kemudian dilanjutkan dengan pembubaran massa.
Setelah rilis dibacakan, koordinator aksi mengimbau seluruh peserta untuk meninggalkan lokasi dengan tertib. Imbauan tersebut diikuti mahasiswa yang satu per satu beranjak dari area depan Gedung DPR.
Arus lalu lintas pun berangsur normal. Kendaraan yang sebelumnya dialihkan kembali melintas di Jalan Gatot Subroto. Jalur dari arah Slipi menuju Semanggi yang juga sempat ditutup kembali dibuka dan lancar.
Sementara itu, arus kendaraan dari arah Pancoran menuju Slipi juga mulai normal setelah sempat padat akibat penutupan jalan.
Sekitar lima petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga terlihat membersihkan jalan dari sampah yang ditinggalkan sebelum pembukaan jalan.
Kendati demikian, aparat kepolisian tetap mengawal proses pembubaran hingga situasi benar-benar kondusif. Tidak ada bentrokan lanjutan setelah massa aksi meninggalkan lokasi.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gemarak) mulai memadati depan pintu gerbang Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025) sore.
Pengamatan
Kompas.com
, massa mulai datang ke lokasi sekitar pukul 16.02 WIB. Terpantau satu mobil komando telah berada di lokasi bersama dengan sejumlah mahasiswa yang mengenakan ragam almamater.
Para mahasiswa itu terlihat membawa spanduk besar bertuliskan “Indonesia Sold Out” yang tulisannya berwarna putih dan merah.
Mereka membentangkan spanduk itu tepat di depan pintu gerbang Gedung DPR RI.
Selain itu, massa juga ada yang membawa bendera Merah Putih dan One Piece. Bendera itu diikatkan di satu batang kayu yang sama.
Bendera Merah Putih berada paling atas dan di bawahnya bendera One Piece. Dalam orasinya, salah satu orator menyoroti bagaimana biaya pendidikan yang semakin mahal, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, membuat akses pendidikan menjadi semakin sulit bagi masyarakat.
Dia juga menyuarakan keprihatinan atas penguasaan aset negara oleh para pengusaha yang dinilai menggeser kedaulatan rakyat.
“Pendidikan kita hari ini dikapitalisasi. Setiap pendidikan dikapitalisasi, Negara ini lama-lama bukan lagi di tangan kita. Negara ini lama-lama ada di tangan para penguasa, ada di tangan para pengusaha,” ujar orator di atas mobil komando.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/21/68a706f6242c3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Guru Swasta dan Madrasah di Jakarta Bakal Terima Subsidi dari Pemprov Megapolitan 21 Agustus 2025
Guru Swasta dan Madrasah di Jakarta Bakal Terima Subsidi dari Pemprov
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Guru sekolah swasta, termasuk madrasah di Jakarta, bakal menerima subsidi dana pendidikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Kebijakan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan yang saat ini tengah dibahas DPRD Jakarta.
“Pembahasan terkait subsidi tenaga pendidikan bagi guru swasta, termasuk madrasah, melalui skema dana hibah,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta Muhammad Subki, dilansir dari
Antara
, Rabu (20/8/2025).
Menurut Subki, Pansus bersama Dinas Pendidikan Jakarta sedang menggodok pasal demi pasal agar berbagai persoalan di lapangan dapat terakomodasi dalam peraturan baru tersebut. Fokus utama pembahasan adalah peningkatan mutu pendidikan di Jakarta.
“Kami ingin mutu pendidikan semakin baik dan salah satu unsurnya adalah guru serta tenaga kependidikan. Kami sudah menetapkan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan yang akan diselenggarakan Pemprov supaya kualitas ini bisa terus terjaga,” ujar Subki.
Selain pelatihan, subsidi melalui dana hibah juga akan diprioritaskan untuk tenaga pendidik di sekolah swasta dan madrasah.
Terkait mekanisme pengawasan, Subki menegaskan tanggung jawab ada pada Dinas Pendidikan.
Lembaga pendidikan penerima hibah wajib memberikan laporan secara berkala sebagai bentuk transparansi.
“Dinas bisa mengevaluasi setelah pelatihan dan subsidi diberikan. Apa saja tindak lanjutnya harus dilaporkan minimal setahun sekali. Jadi, evaluasi tahunan ini penting agar penggunaan dana terpantau,” kata Subki.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/21/68a6c693ebc47.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Korban Tewas Kebakaran di Kalideres Bukan Penghuni Rumah Megapolitan 21 Agustus 2025
Korban Tewas Kebakaran di Kalideres Bukan Penghuni Rumah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Remaja berinisial IZ (18) yang tewas dalam kebakaran di Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu (20/8/2025) malam, bukan penghuni rumah.
Kerabat pemilik rumah bernama Ahmudi (46) mengatakan bahwa korban IZ memang sering bermain dan menginap di rumah milik F (18).
“Mereka emang suka kumpul aja di sini, nongkrong, main, rame-rame lah temen sekolah,” ucap Ahmudi kepada Kompas.com di Kalideres, Kamis (21/8/2025).
Ahmudi mengatakan pemilik rumah F tinggal sendirian setelah ibunya meninggal dunia.
“Rumah ini sebenernya cuma satu orang yang tinggal, anak muda. Dia sendirian karena ibunya udah meninggal. Tapi, emang tempatnya sering dipakai buat kumpul sama temen-temennya,” katanya.
Sementara kediaman IZ sendiri berjarak hanya sekitar 100 meter dari rumah yang terbakar dan tengah ramai warga melayat.
Saat rumah F terbakar, korban IZ sedang tertidur. Temannya sudah membangun IZ, namun tidak bangun.
“Katanya sih temennya satu udah ngebangunin, tapi nggak bangun-bangun. Kayanya baru bangun pas api mulai gede,” ucapnya.
Ahmudi mengaku sempat mendengar IZ berteriak meminta tolong beberapa kali kepada warga yang sedang mencoba memadamkan api.
Namun, kobaran api yang sudah membesar membuat warga tidak bisa menyelamatkan IZ.
Akibatnya IZ terjebak di dalam rumah dan jasadnya baru ditemukan setelah proses pemadaman selesai.
“Pas proses setelahnya itu (pendinginan), petugas damkarnya baru ngeliat jenazahnya, kayanya ketimpa reruntuhan atap,” kata Ahmudi.
Sebelumnya, kebakaran dua rumah terjadi di Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, pada Rabu diduga akibat korsleting listrik.
“Dugaan penyebab korsleting listrik,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, Mohammad Yohan dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).
Kebakaran tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian material hingga senilai Rp 539.200.000.
Adapun, 7 orang korban selamat dari 3 Kartu Keluarga (KK) saat ini tengah mengungsi di Masjid Kantor Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/08/21/68a6d1bb6f3b1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)