Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Tolak Usul Gerbong Khusus Merokok, Penumpang: Mending Khusus Ibu Menyusui dan Anak-anak Megapolitan 22 Agustus 2025

    Tolak Usul Gerbong Khusus Merokok, Penumpang: Mending Khusus Ibu Menyusui dan Anak-anak Megapolitan 22 Agustus 2025

    Tolak Usul Gerbong Khusus Merokok, Penumpang: Mending Khusus Ibu Menyusui dan Anak-anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Sejumlah penumpang kereta api menolak usulan anggota DPR terkait penyediaan gerbong khusus merokok.
    Gale (32), salah satu penumpang kereta, menilai keberadaan gerbong khusus seharusnya diprioritaskan untuk kelompok yang membutuhkan ruang aman.
    “Kalau ada gerbong tambahan, mending khusus ibu menyusui atau anak-anak. Itu lebih bermanfaat karena sering kali ada penumpang yang enggak mau mengalah, padahal ada ibu hamil atau menyusui,” ujar Gale saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    “Jadi kalau ada gerbong khusus buat mereka, kenapa enggak,” lanjutnya.
    Menurut Gale, argumen sebagian anggota DPR yang menyebut penumpang bisa bosan dalam perjalanan panjang lalu butuh merokok tidak masuk akal.
    “Ya kalau bosan di kereta 5–6 jam kan bisa diisi dengan hal lain. Lagipula buat apa juga merokok di kereta, kenapa enggak bisa tahan sampai tujuan,” ujarnya.
    Ia pun berharap PT KAI tidak mengikuti usulan tersebut. Menurut dia, peningkatan pelayanan dan sosialisasi kepada penumpang justru lebih mendesak ketimbang memikirkan gerbong merokok.
    Sementara itu, Wiwien (40), seorang pekerja swasta, juga menyayangkan usulan wakil rakyat yang menormalisasi kebiasaan merokok di transportasi umum.
    Ia menilai hal tersebut memberi contoh yang keliru bagi masyarakat.
    “Itu sangat disayangkan ya, rokok itu kan jelas bisa menyebabkan penyakit. Kalau bosan di kereta, ya diisi dengan membaca berita atau melakukan hal lain yang bermanfaat, bukan dengan merokok. Usulan seperti itu malah menjerumuskan rakyat,” kata Wiwien.
    Meski menolak gerbong merokok, Wiwien mendukung jika ada inovasi berupa gerbong ramah anak atau ruang khusus ibu menyusui.
    Ia mencontohkan pengalaman di Jepang yang memiliki gerbong bertema ramah keluarga.
    “Kalau ada gerbong khusus ibu menyusui atau anak-anak, saya senang sekali. Apalagi anak-anak biasanya cepat bosan, jadi kalau ada ruang yang dibuat lebih menarik itu sangat membantu orangtua,” tambahnya.
    Menurut Wiwien, PT KAI sejauh ini sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan meski ia berharap ada program tambahan berupa promo tiket untuk keluarga agar perjalanan semakin terjangkau.
    Adapun wacana gerbong merokok sebelumnya dilontarkan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, dalam rapat bersama jajaran Direksi KAI di Senayan, Rabu (20/8/2025).
    “Karena perjalanan bisa sampai 8 jam, masa kereta tidak ada ruang untuk
    smoking

    area
    . Saya yakin satu gerbong bisa. Ini aspirasi masyarakat,” kata Nasim.
    Sebelumnya, Vice President Public Relations PT KAI Anne Purba menegaskan bahwa hingga kini seluruh rangkaian kereta api adalah kawasan bebas asap rokok.
    “KAI menerima masukan, kritik, dan
    feedback
    , tapi sampai saat ini kereta api bebas asap rokok,” kata Anne kepada Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
    Anne menambahkan, keselamatan dan kenyamanan penumpang tetap menjadi prioritas utama KAI dalam penyelenggaraan layanan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kritik Wacana Gerbong Merokok, Penumpang: Justru Insentif untuk Kebiasaan Buruk Megapolitan 22 Agustus 2025

    Kritik Wacana Gerbong Merokok, Penumpang: Justru Insentif untuk Kebiasaan Buruk Megapolitan 22 Agustus 2025

    Kritik Wacana Gerbong Merokok, Penumpang: Justru Insentif untuk Kebiasaan Buruk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wacana anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai gerbong khusus untuk orang merokok di kereta api jarak jauh menuai protes dari sejumlah penumpang.
    Mereka menilai ide tersebut tidak mencerminkan fungsi wakil rakyat yang seharusnya mengusulkan kebijakan bermanfaat bagi masyarakat luas.
    Wiwien (40), pekerja swasta, menyebut usulan itu sangat disayangkan karena justru seolah memberi ruang bagi perilaku yang terbukti merusak kesehatan.
    “Sebagai wakil rakyat kok bisa punya opini seperti itu. Kita semua kan sama-sama tahu kalau rokok itu bisa menyebabkan penyakit, kanker, dan lain-lain,” kata Wiwien saat ditemui di Stasiun Gambir, Jumat (22/8/2025).
    Menurut Wiwien, waktu perjalanan panjang di kereta seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat.
    “Kalau bosan di kereta 5–6 jam, bisa diisi dengan hal lain yang lebih bermanfaat, bukan dengan merokok,” lanjutnya.
    Ia menilai, keberadaan gerbong khusus merokok justru kontraproduktif terhadap upaya menjaga kesehatan masyarakat.
    “Seolah-olah diberi insentif, padahal itu merusak tubuh sendiri. Jadi sangat tidak setuju,” ujarnya.
    Wiwien menambahkan, akan lebih baik bila DPR mendorong fasilitas yang benar-benar mendukung kenyamanan penumpang.
    “Saya akan senang sekali kalau ada gerbong ibu menyusui atau anak-anak. Di Jepang misalnya, ada gerbong bertema Hello Kitty, lebih ramah untuk anak. Itu jelas lebih bermanfaat,” kata dia.
    Pendapat senada juga disampaikan Gale (32), penumpang lainnya. Ia menilai usulan gerbong merokok tidak sejalan dengan kebutuhan utama pengguna kereta.
    “Kalau dipikir, ada baiknya dipisahkan, tapi di sisi lain itu buang-buang anggaran. Lagi pula buat apa juga merokok di kereta, kalau ada gerbong tambahan, ya mending untuk ibu menyusui atau anak-anak,” ucap Gale.
    Sementara itu, Ratih (42), pekerja swasta, menilai wacana tersebut masih bisa dipertimbangkan dengan syarat ada aturan yang jelas agar tidak mengganggu penumpang lain.
    “Enggak masalah sih kalau ada gerbong merokok, karena saya juga sering pulang-pergi Jakarta–Bandung sama suami yang perokok,” ujar Ratih.
    “Kadang kasihan juga kalau dia kepingin merokok di perjalanan. Tapi tentu harus ada aturan khusus biar enggak ganggu penumpang lain,” lanjutnya.
    Meski berbeda pandangan, para penumpang sepakat bahwa PT KAI sebaiknya fokus meningkatkan pelayanan.
    Jika ada tambahan fasilitas, mereka berharap hal itu diarahkan untuk mendukung kenyamanan bersama, bukan sekadar memenuhi kebiasaan merokok.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yenny Wahid Temui Pramono, Bahas Kerja Sama Lingkungan dan Pemberdayaan Perempuan Megapolitan 22 Agustus 2025

    Yenny Wahid Temui Pramono, Bahas Kerja Sama Lingkungan dan Pemberdayaan Perempuan Megapolitan 22 Agustus 2025

    Yenny Wahid Temui Pramono, Bahas Kerja Sama Lingkungan dan Pemberdayaan Perempuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Putri Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama dalam program pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir Ibu Kota.
    “Kita mau kerja sama untuk kesadaran iklim. Untuk SDG’s dan kesadaran iklim dan macam-macam,” ucap Pramono, Jumat.
    Yenny menjelaskan, Wahid Foundation bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggagas program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan di daerah pesisir seperti Kepulauan Seribu.
    Program itu berfokus pada pengelolaan sampah yang berkelanjutan, circular economy, hingga green economy.
    “Kita akan melakukan pelatihan penyadaran tentang kebutuhan mempertahankan lingkungan hidup, pengolahan sampah secara benar, dan memberdayakan perempuan di pesisir. Sampah plastik tidak jadi masalah besar, tapi bisa diolah dengan baik,” ujar Yenny.
    Menurut Yenny, konsep green economy yang ditawarkan bukan hanya menekan dampak lingkungan, tetapi juga memberi peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
    “Ada green economy, di mana perempuan bisa mendapatkan keuntungan dari sampah yang dihasilkan. Itu yang kita sedang gagas,” lanjutnya.
    Yenny menambahkan, salah satu lokasi awal program akan dilaksanakan di Kepulauan Seribu.
    Yenny menyebut, Pramono menyambut positif inisiatif tersebut.
    Ia menegaskan bahwa isu lingkungan sudah menjadi salah satu prioritas Jakarta di mata dunia.
    “Beliau (Pramono) sudah menjadi ketua kota-kota besar di dunia, dan salah satu program utama yang dilihat adalah keberhasilan DKI dalam program lingkungan hidup. Jadi memang sudah pas kita bergerak ke arah sana,” tutur Yenny.
    Wahid Foundation sendiri diketahui telah bermitra dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan sejumlah program, termasuk yang akan dilaksanakan bersama Pemprov DKI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka Nasional 22 Agustus 2025

    KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka Nasional 22 Agustus 2025

    KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.
    “KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
    Setyo menyebutkan, dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar.
    Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , Wamenaker Noel sudah mengenakan rompi tahanan dan ditampilkan di ruang jumpa pers KPK bersama para tersangka lainnya.
    Selain itu, kedua tangan Noel terlihat sudah diborgol penyidik.
    KPK menangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel dalam OTT di Jakarta pada Rabu (20/8/2025) malam kemarin.
    Total ada 14 orang yang terjarring dalam operasi tersebut.
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebutkan, KPK menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati dalam operasi tersebut.
    Selain itu, salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah disegel oleh KPK.
    Fitroh mengatakan, OTT ini digelar terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum terhadap Noel.
    “(Karena ini) ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025)
    Pemerintah, kata dia, mengaku prihatin karena ada anggota Kabinet Merah Putih yang ditangkap KPK
    Sebab, selama ini, Presiden Prabowo telah mengingatkan kepada para jajaran di bawahnya untuk berhati-hati dalam bekerja dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan. 
    “Berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh, terutama anggota kabinet, untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya,” kata Prasetyo. 
    Politikus Partai Gerindra ini tidak memungkiri bahwa OTT terhadap Noel akan menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk menjauhi korupsi.
    “Ya tentu justru dengan kejadian ini akan, barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Pagar Beton Pesisir Cilincing, Nelayan Cuma Dapat Rp 50.000 Usai Melaut Seharian Megapolitan 22 Agustus 2025

    Imbas Pagar Beton Pesisir Cilincing, Nelayan Cuma Dapat Rp 50.000 Usai Melaut Seharian Megapolitan 22 Agustus 2025

    Imbas Pagar Beton Pesisir Cilincing, Nelayan Cuma Dapat Rp 50.000 Usai Melaut Seharian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah nelayan mengeluhkan pendapatannya menurun dratis imbas aktivitas bongkar muat batu bara curah di pagar beton pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara.
    Salah seorang nelayan, Boy (30), bukan nama sebenarnya, mengatakan, sebelum ada pagar beton, pendapatannya bisa mencapai Rp 3-5 juta per hari.
    Namun, kini, penghasilannya dari melaut seharian hanya dihargai sekitar Rp 50.000.
    “Dampaknya, penghasilan berkurang, tadinya penghasilan cukup, jadinya tidak cukup,” ujar Boy saat diwawancarai di Cilincing, Jumat (22/8/2025).
    Boy menyebut, kini ia hanya mampu menangkap ikan beseng yang harganya cuma sekitar Rp 1.000 per kilogram.
    “Sebelum adanya dermaga (pagar beton) ini, bisa dapat ikan cekong, tembang putih, teri, cumi, banyak macam-macam,” kata Boy.
    Boy mengatakan, akibat aktivitas bongkar muat batu bara itu, air laut di sekitar pesisir perairan Cilincing disebut tercemar limbah. Apalagi, sebagian area pagar beton juga dijadikan tempat penampungan pasir.
    Alhasil, air laut di sekitar tempat penampungan batu bara menjadi berminyak.
    Padahal, terdapat bagan atau alat penangkapan ikan milik nelayan di sekitar pagar beton tersebut.
    Sebelumnya, pada Mei 2025,
    Kompas.com
    telah mengamati pembangunan pagar beton di lokasi.
    Saat itu, dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilincing terlihat pagar beton masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
    Kini, pembangunan pagar beton itu diperkirakan telah mencapai panjang tiga kilometer, menjorok dari daratan ke tengah laut.
    Terdapat tiga pagar beton dengan panjang yang sama. Ketiganya beroperasi sebagai tempat penampungan batu bara curah.
    Adapun Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono sebelumnya mengatakan, pagar beton di perairan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara sudah memiliki izin lengkap.
    Sehingga, KKP tidak melakukan tindakan penanganan dengan adanya pagar di perairan tersebut.
    “Perizinan sudah lengkap semuanya, dalam hal ini karena sudah lengkap semuanya, KKP tidak bisa ambil tindakan,” ujar Pung dalam konferensi pers penanganan ilegal fishing yang disiarkan daring pada Selasa (20/5/2025).
    “Jadi kita pastikan ketika mereka ilegal, tidak ada izin, baru kita bisa masuk, kita lakukan tindak lanjut,” tegasnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto mengatakan, aduan masyarakat soal pagar di perairan Marunda tersebut sudah direspons.
    Tim dari KKP sudah turun ke lapangan untuk memeriksa secara langsung seperti apa pagar beton yang dimaksud beserta perizinannya.
    Dari hasil pemeriksaan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang benar ada pagar beton di perairan Marunda.
    “Dan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh perizinan-perizinan yang ada,” tutur Sumono.
    “Jadi bisa kami sampaikan bahwa untuk kegiatan tersebut sudah dilengkapi oleh izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dari KKP, sudah juga ada nomor izin perusahaannya, sudah ada Amdal dan izin lingkungan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Adakah Kosan Rp 3 Juta per Hari di Jakarta? Ini Hasil Penelusurannya Megapolitan

    3 Adakah Kosan Rp 3 Juta per Hari di Jakarta? Ini Hasil Penelusurannya Megapolitan

    Adakah Kosan Rp 3 Juta per Hari di Jakarta? Ini Hasil Penelusurannya
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kosan sudah lama menjadi pilihan hunian utama, khususnya bagi para perantau dari luar daerah yang bekerja di Jakarta.
    Dari yang sederhana hingga berfasilitas lengkap, harganya pun beragam sesuai lokasi dan kenyamanan yang ditawarkan.
    Belakangan publik dihebohkan oleh pernyataan seorang anggota DPR RI yang menyebut tunjangan hunian Rp 50 juta digunakan untuk membayar kosan seharga Rp 3 juta selama 26 hari kerja, atau total Rp 76 juta per bulan.
    Pernyataan tersebut pun memunculkan pertanyaan, adakah kosan dengan harga Rp 3 juta per hari di Jakarta?
    Kompas.com
    mencoba menelusurinya dengan membuka berbagai situs penyedia informasi hunian kosan, mulai dari
    mamikos.com
    ,
    99.co
    ,
    rukita.co
    ,
    cove.id
    , hingga
    lamudi.co.id
    .
    – Tanah Abang: Kosan Rp 15 Juta per Bulan
    Meski disebut kosan, tampilan ruangannya terbilang mewah. Kosan ini bahkan bisa diisi hingga tiga orang.
    Fasilitasnya meliputi kasur, kamar mandi dalam dengan shower dan air hangat, kloset duduk, wastafel, AC, dispenser, televisi, lemari pakaian, kulkas, meja rias, hingga ventilasi yang cukup baik.
    Jika dihitung per hari, biaya sewanya sekitar Rp 500.000. Jelas masih jauh dari Rp3 juta per hari.
    – Menteng: Kosan Strategis Rp 20 Juta per Bulan
    Luas kamar mencapai 36 meter persegi dengan kondisi full furnished, meski listrik belum termasuk.
    Fasilitasnya antara lain kasur, lemari, meja, cermin, televisi, AC, kamar mandi dalam dengan pemanas air, serta shower dan kloset duduk. Berada di pusat kota membuat kosan ini cukup prestisius.
    Namun, jika dihitung per hari, biaya sewa sekitar Rp 670.000. Masih belum mendekati angka Rp 3 juta per hari.
    – Mampang Prapatan: Elegan Rp 9 Juta per Bulan
    Desain kamarnya elegan dan nyaman, cocok untuk pekerja muda dengan mobilitas tinggi. Dibagi rata per 30 hari, biayanya sekitar Rp 300 ribu per hari.
    Jika menaikkan kisaran harga, pilihan yang ditawarkan di website ini justru sudah tidak lagi kos-kosan, namun masuk ke kategori apartemen.
    Misalnya apartemen di Menteng Atas, Setiabudi, dengan harga Rp 16 juta per bulan atau apartemen di Karet Semanggi, Setiabudi, seharga Rp 20 juta per bulan.
    Itu pun per harinya hanya Rp 540.000 hingga Rp 670.000 jika dibagi 30 hari dalam satu bulan.
    – Cipete Utara: Kosan Mewah Rp 10 Juta per Bulan
    Lokasinya strategis, dekat Stasiun MRT Blok A, dan didesain bergaya klasik modern.
    Fasilitas gedungnya terbilang lengkap, seperti lift, ruang makan, lobi, ruang bersama, gym, kolam renang, parkir mobil dan motor, dispenser, hingga keamanan 24 jam.
    Dengan fasilitas mewah seperti itu, harga sewanya jika dibagi 30 hari hanya sekitar Rp 334.000.
    – Cipete: Paviliun Rp 11 Juta per Bulan
    Luas bangunannya mencapai 96 meter persegi dengan dua kamar.
    Jika dihitung per hari, biayanya hanya sekitar Rp 370.000. Lagi-lagi, jauh dari Rp 3 juta.
    Dari penelusuran di berbagai situs tersebut, tidak ditemukan kosan dengan harga Rp 3 juta per hari atau Rp 76 juta per bulan.
    Untuk angka sebesar itu, yang bisa didapatkan bukan lagi kosan, melainkan rumah kontrakan mewah atau hunian eksklusif lainnya.
    Seiring ramainya perbincangan publik, anggota DPR yang sebelumnya melontarkan pernyataan itu akhirnya meralat.
    Ia menjelaskan bahwa maksudnya adalah kosan di sekitar Senayan dengan rata-rata harga Rp 3 juta per bulan, bukan per hari.
    Dengan tunjangan hunian Rp 50 juta, banyak anggota DPR pun lebih memilih menyewa rumah ketimbang kosan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP: Bambang Pacul Sang Komandan Korea Dibutuhkan di Skala Nasional Nasional 22 Agustus 2025

    PDIP: Bambang Pacul Sang Komandan Korea Dibutuhkan di Skala Nasional Nasional 22 Agustus 2025

    PDIP: Bambang Pacul Sang Komandan Korea Dibutuhkan di Skala Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, menyebut politikus senior Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dicopot dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Tengah karena dibutuhkan di skala nasional.
    Guntur menyebut, saat ini Bambang Pacul dipercaya oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bidang Pemenangan Pemilu Legislatif.
    PDI-P memandang Pemilu 2029 memiliki tantangan tersendiri, sehingga partai membutuhkan pengurus yang fokus di tingkat nasional.
    “Mas Pacul adalah kader senior, dikenal sebagai ‘Komandan Korea’, dibutuhkan pengalaman dan keahliannya untuk fokus skala nasional dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2029,” kata Guntur kepada
    Kompas.com
    , Jumat (22/8/2025).
    Dilansir akun Instagram PDIP Jateng, istilah “korea” bukan bermakna nama negara di Asia Timur, namun merupakan sebutan untuk golongan masyarakat.
    Korea-korea, demikian PDIP Jateng menulis, adalah mereka yang berupaya mencapai lapisan sosial yang lebih tinggi dengan lompatan signifikan, dan terus bergerak menuju peningkatan status sosial.
    Menurut Guntur, karena perlu fokus skala nasional, maka pengurus DPP PDI-P tidak boleh merangkap jabatan.
    Sejumlah pengurus DPP dicopot dari jabatan pimpinan DPD dan digantikan dengan pelaksana tugas (Plt).
    “Karena itulah beliau ditarik dan difokuskan ke pusat untuk benar-benar merancang strategi pemenangan pemilu 2029,” ujar Guntur.
    Lebih lanjut, Guntur menyebut Megawati telah menunjuk FX Hadi Rudyatmo menjadi Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.
    “Keduanya sama-sama kader senior, loyalis partai, loyalis Bu Mega, dan murid Bung Karno,” tutur Guntur.
     
    Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan dasar pencopotan Bambang dari Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah.
    Menurutnya, pencopotan itu berdasar pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PDI-P.
    “Pertimbangannya dijelaskan dalam Surat DPP Nomor 16 Tahun 2025 tentang Instruksi Pelaksanaan PLT. Berdasarkan AD/ART 2025 dan Peraturan Partai No. 1/2025, dalam rangka konsolidasi struktural untuk pelaksanaan Konferensi Daerah, Konferensi Cabang Partai,” ujar Hugo, Kamis (21/8/2025).
    Dilansir akun Instagram PDIP Jateng, istilah “korea” bukan bermakna nama negara di Asia Timur, namun merupakan sebutan untuk golongan masyarakat.
    Korea-korea, demikian PDIP Jateng menulis, adalah mereka yang berupaya mencapai lapisan sosial yang lebih tinggi dengan lompatan signifikan, dan terus bergerak menuju peningkatan status sosial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi: Tidak Ada Persatuan Tanpa Pelibatan Teman-teman Disabilitas Nasional 22 Agustus 2025

    Menkomdigi: Tidak Ada Persatuan Tanpa Pelibatan Teman-teman Disabilitas Nasional 22 Agustus 2025

    Menkomdigi: Tidak Ada Persatuan Tanpa Pelibatan Teman-teman Disabilitas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan peran penting para penyandang disabilitas dalam mempersatukan masyarakat. 
    Dalam sambutannya dalam acara Penganugerahan Kompetisi Nasional Inklusi Digital 2025, Meutya menyampaikan makna kemerdekaan ke-80 RI, yakni Bersatu, Berdaulat, Sejahtera.
    “Tidak ada persatuan tanpa pelibatan teman-teman atau keluarga kita, para penyandang disabilitas,” ujar Meutya dalam pidatonya di Sari Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).
    Meutya mengatakan, makna Bersatu mengartikan bahwa seluruh elemen bangsa bergantian tangan membuka ruang bagi para penyandang disabilitas.
    “Saudara-saudari kita yang mungkin memiliki kesulitan-kesulitan atau keterbatasan akses ruang, yaitu para penyandang disabilitas,” kata dia.
    Kemudian, Berdaulat, kata Meutya, hanya bisa terwujud jika teknologi tidak hanya dikuasai oleh sebagian masyarakat.
    “Tetapi teknologi juga menjadi hak semua orang tanpa terkecuali, termasuk saudara-saudari kita yang hadir hari ini (penyandang disabilitas),” ucap dia.
    Sementara, Sejahtera akan tercapai ketika kompetisi memberikan kemandirian dan juga kesempatan bagi teman penyandang disabilitas.
    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berupaya menghadirkan solusi yang inklusif dan berkelanjutan lewat pelatihan dan kompetisi TIK 2025.
    “Idealnya adalah mereka yang ikut serta hari ini, nanti juga memiliki ruang dan juga akses kesempatan yang baik, sehingga dapat berkarya, memajukan bangsanya di berbagai bidang,” ucap Meutya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Gibran Hormati Independensi KPK Nasional 22 Agustus 2025

    Soal OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Gibran Hormati Independensi KPK Nasional 22 Agustus 2025

    Soal OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, Gibran Hormati Independensi KPK
    Tim Redaksi
    POSO, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Noel sebelumnya ditangkap KPK dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta. 
    Gibran menegaskan, dirinya menghormati independensi KPK.
    “Kita hormati proses yang sudah berjalan. Kita hormati independensi KPK,” kata Gibran, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (22/8/2025).
    Gibran selaku pembantu presiden menegaskan dukungannya terhadap komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.
    “Yang jelas saya sebagai pembantu presiden, mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini,” ujar dia.
    KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Rabu (20/8/2025) malam.
    Informasi penangkapan Noel dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/8/2025).
    “Benar,” kata Fitroh.
    Tak hanya Noel, KPK turut menangkap 14 orang dalam rangkaian operasi senyap tersebut.
    Fitroh menyebutkan, Noel dan belasan orang lainnya menjalani pemeriksaan intensif usai ditangkap dalam OTT tersebut.
    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker Noel dan 14 orang lainnya setelah ditangkap dalam OTT.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Viral Foto Immanuel Ebenezer Terbaring dengan Alat Medis, Ini Kata KPK Nasional

    8 Viral Foto Immanuel Ebenezer Terbaring dengan Alat Medis, Ini Kata KPK Nasional

    Viral Foto Immanuel Ebenezer Terbaring dengan Alat Medis, Ini Kata KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan foto Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang terbaring dengan peralatan medis tidak terjadi di kantor KPK.
    “Foto tersebut kami pastikan bukan di KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).
    Budi juga memastikan Noel yang saat ini ada di Gedung KPK dalam keadaan sehat.
    “Kondisi yang bersangkutan saat ini dinyatakan sehat,” ujarnya.
    Saat ini, Noel sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.
    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker Noel dan 10 orang lainnya usai ditangkap dalam OTT.
    Adapun KPK akan mengumumkan status hukum Noel pada hari ini, Jumat (23/8/2025).
    Noel ditangkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama 14 orang lainnya pada Rabu, 20 Agustus 2025, malam.
    KPK belum secara terperinci mengungkapkan perkara Noel dan menjanjikan penjelasan lebih lanjut untuk disampaikan segera.
    “Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insya Allah besok (hari ini) siang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025) malam.
    Namun demikian, KPK menyatakan, kasus Noel adalah kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebutkan, KPK menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati dalam operasi tersebut.
    Selain itu, salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah disegel oleh KPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.