Author: Kompas.com

  • Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        24 Agustus 2025

    Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut Bandung 24 Agustus 2025

    Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghormati rencana unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (25/8/2025) oleh para pelaku jasa pariwisata terkait penolakan larangan study tour.
    “Kita menghormati aksi yang dilaksanakan,” ujarnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Meski demikian, ia menegaskan, bahwa keputusannya tidak akan berubah. Dedi menyebut, kebijakan pelarangan study tour untuk melindungi orangtua murid.
    Ia menilai, kegiatan tersebut selama ini telah menyimpang dari makna sebenarnya. Pendidikan seharusnya melahirkan kebaikan, bukan menambah beban.
    “Saya tidak akan pernah berubah, saya tetap mengatakan bahwa study tour dilarang di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ucap Dedi.
    Diketahui, rencana unjuk rasa yang rencananya akan berlangsung besok, merupakan aksi kedua dari para pelaku jasa pariwisata.
    Sebelumnya, para pekerja sektor jasa pariwisata mulai dari pemandu wisata, sopir bus hingga pelaku UMKM menggeruduk Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (21/7/2025).
    Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour. Larangan itu dinilai mematikan sektor pariwisata.
    “Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” ujar Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Blora Minta Tragedi Sumur Minyak Diusut Tuntas: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 Agustus 2025

    DPRD Blora Minta Tragedi Sumur Minyak Diusut Tuntas: Harus Ada yang Bertanggung Jawab Regional 24 Agustus 2025

    DPRD Blora Minta Tragedi Sumur Minyak Diusut Tuntas: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com –
    Setelah api yang membakar sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Blora, berhasil padam, kini muncul desakan keras agar tragedi yang menewaskan empat warga itu diusut tuntas.
    Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, menegaskan bahwa harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum atas insiden tersebut.
    Petugas gabungan membutuhkan waktu tujuh hari untuk memadamkan kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
    Kebakaran yang terjadi sejak Minggu, 17 Agustus 2025 akhirnya padam Sabtu (23/8/2025) malam.
    Perjuangan tujuh hari tujuh malam untuk memadamkan si jago merah, tentu saja mengorbankan banyak tenaga, pikiran, waktu, logistik hingga materi.
    Bahkan, akibat kebakaran sumur minyak tersebut, empat warga tewas, satu balita dirawat di rumah sakit dan ratusan warga memilih untuk mengungsi.
    Keberadaan sumur minyak belum berizin yang berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk dan terletak di lereng perbukitan tersebut tentu menimbulkan problematika.
    Lalu, siapa kiranya pihak yang bertanggung jawab terkait keberadaan sumur minyak ilegal yang berada di tengah-tengah pemukiman itu?
    Ketua Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Supardi mengatakan kebakaran sumur minyak yang menewaskan empat warga tersebut harus diusut tuntas.
    “Tidak mengurangi rasa hormat terhadap siapapun, jadi memang itu kan ilegal, mestinya dengan adanya kejadian seperti itu, saya kira harus ada yang bertanggung jawab, ada korban meninggal,” ucap Supardi saat ditemui wartawan di Blora, Sabtu (23/8/2025) malam.
    Supardi menjelaskan, Desa Gandu yang merupakan daerah pemilihannya, memang memiliki banyak sumur minyak rakyat yang selama ini pengelolaannya dikelola oleh paguyuban.
    Menurutnya, para investor yang ingin berinvestasi melakukan pengeboran sumur minyak di desa tersebut harus sepengetahuan paguyuban.
    “Saya menilai di Dusun Gendono, Desa Gandu itu kan ada paguyubannya, ya itu paguyubannya seperti apa, kemudian pak kadesnya seperti apa, kemudian yang yang melakukan pengeboran sampai flowing dan terbakar ini kan juga juga mestinya dari paguyuban kan pintu keluar masuknya,” terang dia.
    Selanjutnya, sumur minyak yang terbakar tersebut diduga berada di lahan milik mantan kepala desa setempat.
    “Saya pikir untuk pembelajaran ya penyidik yang komprehensif, harus ada yang bertanggung jawab, harus tuntas. Kalau enggak tuntas itu nanti juga kendala untuk berikutnya. Intinya hukum tetap berjalan, dan harus ada yang bertanggung jawab. Saya pikir APH (aparat penegak hukum) lebih jeli lah dengan hal ini,” kata dia.
    Selain itu, munculnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, dianggap memicu masyarakat untuk melakukan pengeboran minyak secara ugal-ugalan.
    Berdasarkan usulan atau hasil inventarisasi oleh Blora Patra Energi (BPE) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Blora, tercatat 245 titik sumur minyak yang berada di Desa Gandu tersebut.
    Supardi menerangkan pengeboran sumur minyak rakyat di Desa Gandu juga tidak sesuai standar prosedur operasional yang berlaku.
    “Intinya kejadian itu saya pikir juga kesembronoan. Karena satu di tengah pemukiman, Kedua SOP AMDAL-nya tidak ada, ini flowing lantungnya (minyak mentah) melebar ke mana-mana, pencemaran lingkungan, juga pencemaran udara. Makanya saya juga berharap dengan adanya kejadian sumur yang terbakar kemarin sudah padam tapi tidak mengurangi dari pada gerak langkah APH untuk mengusut tuntas itu,” jelas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panen Tembakau Belum Capai 10 Persen dari 31.356 Hektar di Pamekasan
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        24 Agustus 2025

    Panen Tembakau Belum Capai 10 Persen dari 31.356 Hektar di Pamekasan Surabaya 24 Agustus 2025

    Panen Tembakau Belum Capai 10 Persen dari 31.356 Hektar di Pamekasan
    Tim Redaksi
    PAMEKASAN, KOMPAS.com –
    Fenomena kemarau basah atau hujan yang masih turun di musim kering menjadi penyebab utama terhambatnya masa panen tembakau di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
    Akibat anomali cuaca ini, banyak petani yang mengalami gagal tanam sehingga jadwal panen mundur signifikan.
    Hingga saat ini, panen tembakau belum mencapai 10 persen dari total lahan tembakau seluas 31.356 hektar di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.
    Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan Indah Kurnia Sulistiorini.
    “Sampai saat ini masih dibawah 10 persen petani yang sudah panen,” katanya.
    Dia mengatakan, hal itu akibat kemarau basah sejak awal masa tanam. Banyak petani yang sempat gagal tanam dan berakibat masa panen lebih lambat.
    Sebab masa panen tergantung masa tanam yang dilakukan oleh petani.
    Ia memprediksi, dari 31.356 hektar akan menghasilkan sebanyak 29 ribu ton tembakau dari semua kecamatan.
    Dari 31.356 hektar terdiri dari lahan gunung seluas 3.440 hektar, lahan sawah 8.973 hektar dan lahan tegal seluas 18.943.
    “Dari tiga jenis ini yang paling banyak panen adalah tembakau gunung,” katanya.
    Sebab masa tanam di wilayah pegunungan lebih awal dan lebih sedikit resiko gagal tanam.
    Indah Kurnia Sulistiorini juga mengimbau agar petani selalu waspada hujan datang.
    Salah satunya dengan mengantisipasi dan menyiapkan drainase yang baik.
    Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi genangan air yang bisa merusak pohon tembakau.
    “Terutama tembakau yang masih kecil, resikonya lebih besar dibanding pohon yang sudah siap panen,” imbuhnya.
    Pihaknya mengaku DKPP terus melakukan pembinaan dan pemantauan oleh para penyuluh di lapangan.
    “Petani sudah bisa mandiri membuat drainase yang baik agar tembakau tetap tumbuh dengan baik,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kesehatan Jemaah Asal Indonesia Jadi Tantangan Ibadah Haji 2026
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    Kesehatan Jemaah Asal Indonesia Jadi Tantangan Ibadah Haji 2026 Nasional 24 Agustus 2025

    Kesehatan Jemaah Asal Indonesia Jadi Tantangan Ibadah Haji 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kesehatan jemaah asal Indonesia diperkirakan menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.
    Badan Penyelenggara (BP) Haji mengaku mendapat teguran dari Pemerintah Arab Saudi terkait tingginya angka kematian jemaah, serta masih adanya calon haji yang berangkat meski tidak memenuhi syarat istithaah atau kemampuan fisik.
    Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menuturkan, peringatan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi beberapa hari setelah puncak ibadah haji di Arafah.
    “Kami bertemu setelah musim haji kira-kira hari keempat atau kelima setelah Arafah. Sekali lagi kita ditegur soal kematian (jemaah). Apa yang mereka sampaikan, ‘Tolonglah Indonesia, kesehatannya diperhatikan. Haji ini adalah proses yang dilihat seluruh dunia. Kami tidak ingin haji ini dilihat sebagai ladang kematian oleh dunia’,” ujar Gus Irfan di Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
    Menurut dia, teguran serupa juga disampaikan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto.
    “Ketika saya mendampingi Presiden Prabowo bertemu Prince MBS, sama, disinggung lagi, Indonesia menjadi penyumbang separuh dari kematian selama musim haji,” katanya.
    Gus Irfan menyebut, Pemerintah Arab Saudi hanya mentolerir sekitar 60 jemaah Indonesia meninggal dunia setiap musim haji.
    Namun, pada 2025, jumlahnya mencapai 470 orang atau delapan kali lipat dari batas yang ditentukan.
    “Seharusnya angka kematian yang ditolerir sekitar 60. Sementara kita tahun ini 470-an. Berarti delapan kali lipat dari angka yang ditolerir pemerintah Saudi,” ungkapnya.
    Tak hanya itu, Pemerintah Arab Saudi juga menyoroti adanya jemaah asal Indonesia yang tetap diberangkatkan meski memiliki kondisi medis serius.
    “Saya ditegur oleh Kementerian Saudi, ini ada yang sudah (rentan) tiap bulan harus cuci darah 2-3 kali masih diberangkatkan, ‘ini gimana Indonesia?’,” ucapnya.
    Bahkan, lanjut Gus Irfan, ada jemaah yang tetap berangkat meski sudah mengalami komplikasi berat.
    “Bagaimana dia menemukan jemaah yang punggungnya sudah bolong karena diabetes, masih bisa berangkat,” ujarnya.
    Berkaca dari evaluasi haji 2025, BP Haji berkomitmen memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam menetapkan syarat istithaah.
    Namun, kebijakan ini berpotensi membuat jemaah yang telah mengantre batal berangkat karena tak lolos skrining kesehatan.
    “Akibatnya kami tahu, efeknya kami tahu. Akan banyak orang-orang yang sudah puluhan tahun menunggu antrean, ketika mendapatkan kesempatan berangkat, tidak bisa berangkat karena faktor kesehatan,” kata Gus Irfan.
    Meski demikian, dia menegaskan, keselamatan jemaah harus lebih diutamakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    “Yang penting bagi kami, kami bisa menyelamatkan para calon jemaah haji kita. Kita bisa menyelamatkan nama baik Indonesia di mata dunia, menyelamatkan nama baik di mata tuan rumah Arab Saudi,” ujarnya.
    Untuk mengantisipasi, BP Haji akan mempercepat tes kesehatan calon jemaah agar tersedia waktu cukup panjang bagi yang membutuhkan perbaikan kondisi.
    “Masih ada jangka waktu cukup panjang antara tes awal dan rencana keberangkatan. Sehingga jika ada yang sakit, tentu saat dites tidak layak, masih ada perbaikan masa mungkin 8-10 bulan,” jelasnya.
    BP Haji juga menggandeng Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) dalam program Manasik Kesehatan.
    Program ini mewajibkan calon jemaah menjalani pembinaan kesehatan sejak setahun sebelum keberangkatan.
    “Kita berharap tahun ini benar-benar memaksimalkan SOP kesehatan kita. Bukan berarti selama ini tidak punya standar, tapi standar kita selama ini mungkin belum maksimal,” ucap Gus Irfan.
    Ketua Dewan Pembina PP Perdokhi, Muchtaruddin Mansyur, mengatakan pihaknya menyiapkan 16 rekomendasi untuk memperkuat kebijakan istithaah.
    Rekomendasi itu mencakup penambahan vaksin influenza berbasis sel, vaksin pneumonia, hingga pemberian imunomodulator asli Indonesia seperti ekstrak Phyllanthus Niruri yang dikombinasikan dengan multivitamin.
    “Kalau dari pengajuan, kami berharap dalam satu tahun teridentifikasi itu ada pembinaan-pembinaan untuk pemeliharaan istithaah. Pak Dahnil sudah sampaikan minimal dua kali pemeriksaan,” kata Mansyur.
    Sementara itu, Ketua Umum PP Perdokhi Syarief Hasan Lutfie menekankan perlunya vaksin influenza diberikan sebulan sebelum keberangkatan, serta imunomodulator dikonsumsi rutin tiga bulan sebelumnya.
    “Entah itu Covid-19, entah itu pneumonia, itu akan menjadi isu-isu yang selalu ada setiap tahun. Karena
    mass gathering
    itu
    infectious
    ,” ucapnya.
    Dia juga menambahkan pentingnya penggunaan ekstrak Phyllanthus Niruri sejak dari Tanah Air untuk memperkuat daya tahan tubuh.
    “Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menghadapi risiko infeksi yang meningkat. Perlu adanya stimulasi, perlu ada doping itu meningkatkan imunomodulator supaya nantinya daya tahan kardiovaskuler lebih bagus,” ujarnya.
    Sebagai informasi, sejak 1950 penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas Kementerian Agama.
    Namun, sesuai Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024, kewenangan itu resmi beralih ke BP Haji mulai 2026.
    DPR RI bersama pemerintah kini tengah menuntaskan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menegaskan haji menjadi kewenangan penuh BP Haji.
    Dalam beleid tersebut, BP Haji juga berpotensi ditingkatkan statusnya menjadi kementerian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya terkait larangan kegiatan study tour bagi pelajar, meskipun mendapat penolakan dari para pelaku industri pariwisata.
    Ia menyebut, kebijakan tersebut justru berpihak kepada orangtua murid yang selama ini mereka kerap terbebani biaya kegiatan tersebut.
    “Saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orangtua,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Sebelumnya, Dedi telah menerima rombongan koordinator aksi yang menolak larangan study tour.
    Mereka mengaku, kebijakan pelarangan tersebut memberi dampak langsung pada agen perjalanan, pengusaha bus, sopir di sektor pariwisata.
    Namun, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tetap pada pendiriannya tidak akan mengubah aturan tersebut.
    “Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetapi anak-anak kalau temannya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orangtuanya,” kata Dedi.
    Ia menilai, kegiatan study tour yang selama ini berjalan telah menyimpang dari makna sebenarnya.
    Menurut Dedi, pendidikan tidak boleh mengabaikan substansi dan seharusnya mampu melahirkan kebaikan.
    “Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri,” ucap Dedi.
    Dedi menyebut, pembangunan sektor pariwisata Jawa Barat perlu dilakukan dengan cara yang baik, mulai dari pentingnya pembangunan infrastruktur, kebersihan, hingga pelayanan wisata.
    “Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun, lampu-lampu jalan harus kita pasang merata di Jawa Barat, harus bebas pungli, ramah pada wisawatan harus diberantas, warung-warung dan toko tidak boleh getok harga. Itu cara terbaik membangun pariwisata kita,” katanya.
    Ia mengaku, optimistis bila upaya-upaya tersebut dilakukan maka pariwisata Jawa Barat akan terus tumbuh tanpa harus menjadikan pelajar sebagai objek kunjungan wisata.
    “Insyaallah, Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya, dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan pariwisata,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku Bandung 24 Agustus 2025

    Temui Pengusaha Pariwisata, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Berubah, Larangan Study Tour Tetap Berlaku
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan tidak akan mundur dari keputusannya terkait larangan kegiatan study tour bagi pelajar, meskipun mendapat penolakan dari para pelaku industri pariwisata.
    Ia menyebut, kebijakan tersebut justru berpihak kepada orangtua murid yang selama ini mereka kerap terbebani biaya kegiatan tersebut.
    “Saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orangtua,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
    Sebelumnya, Dedi telah menerima rombongan koordinator aksi yang menolak larangan study tour.
    Mereka mengaku, kebijakan pelarangan tersebut memberi dampak langsung pada agen perjalanan, pengusaha bus, sopir di sektor pariwisata.
    Namun, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tetap pada pendiriannya tidak akan mengubah aturan tersebut.
    “Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetapi anak-anak kalau temannya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orangtuanya,” kata Dedi.
    Ia menilai, kegiatan study tour yang selama ini berjalan telah menyimpang dari makna sebenarnya.
    Menurut Dedi, pendidikan tidak boleh mengabaikan substansi dan seharusnya mampu melahirkan kebaikan.
    “Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri,” ucap Dedi.
    Dedi menyebut, pembangunan sektor pariwisata Jawa Barat perlu dilakukan dengan cara yang baik, mulai dari pentingnya pembangunan infrastruktur, kebersihan, hingga pelayanan wisata.
    “Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun, lampu-lampu jalan harus kita pasang merata di Jawa Barat, harus bebas pungli, ramah pada wisawatan harus diberantas, warung-warung dan toko tidak boleh getok harga. Itu cara terbaik membangun pariwisata kita,” katanya.
    Ia mengaku, optimistis bila upaya-upaya tersebut dilakukan maka pariwisata Jawa Barat akan terus tumbuh tanpa harus menjadikan pelajar sebagai objek kunjungan wisata.
    “Insyaallah, Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya, dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan pariwisata,” pungkas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 138 Warga di Sukabumi Diduga Keracunan Usai Santap Menu Pengajian
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        24 Agustus 2025

    138 Warga di Sukabumi Diduga Keracunan Usai Santap Menu Pengajian Bandung 24 Agustus 2025

    138 Warga di Sukabumi Diduga Keracunan Usai Santap Menu Pengajian
    Tim Redaksi
    SUKABUMI,KOMPAS.com –
    Sebanyak 138 warga di Kampung Tugu, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban dugaan keracunan massal setelah menyantap makanan dari sebuah acara pengajian.
    Akibat peristiwa ini, puluhan orang harus dirawat intensif di puskesmas dan rumah sakit hingga Minggu (24/8/2025).
    Tatang Suratman, Kepala Tim Kerja Surveilans Imunisasi Dinas kesehatan Kabupaten Sukabumi mengungkap dugaan keracunan itu berawal dari warga yang mengkonsumsi makanan acara pengajian.
    “Pasien diduga keracunan makanan. Sampai hari Minggu ada 138 orang,” kata Tatang dalam keterangannya kepada Kompas.com.
    Dari 138 orang yang alami keracunan itu, 35 orang dirawat di Puskesmas, 102 orang hanya dilakukan tindakan observasi, dan 9 orang harus dirujuk ke RSUD Sekarwangi Cibadak.
    Tim penanganan kemudian turut mengamankan sampel sisa makanan berupa nasi,sambal,ayam bakar,lalapan, bumbu, hingga beberapa jenis kue.
    “Sisa sample makanan yang dikonsumsi akan dikirim untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Labkesda provinsi,” tutur Tatang.
    Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, pengajian 4 bulanan tersebut dilakukan pada Jumat (22/8/2025) malam, hingga kemudian pada dini hari sebagian masyarakat mengalami dugaan keracunan makanan itu.
    Masyarakat yang mengalami gejala keracunan berupa muntah, mual, pusing, diare, hingga badan lemas.
    Akhirnya pada Sabtu (23/8/2025) pagi, masyarakat yang merasakan gejala itu melakukan pemeriksaan di Puskesmas setempat.
    Hingga Minggu pada sebagian masyarakat masih mendapatkan perawatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3
                    
                        Tiada Tawa Tanpa Noel
                        Nasional

    3 Tiada Tawa Tanpa Noel Nasional

    Tiada Tawa Tanpa Noel
    Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

    Humor adalah senjata orang-orang yang tidak bersenjata. Humor membantu orang-orang tertindas untuk tersenyum pada situasi mereka terluka
    ”. – Simon Wiesenthal.
    BAGI
    penyintas kekejaman holocaust Nazi, Simon merasakan betul kekuatan dari humor. Setelah lulus dari Universitas Teknik Praha di 1932, hidupnya bahagia usai menikahi Cyla Muller.
    Namun, kebahagian singkat yang dirasakan Simon segera sirna setelah ditangkap tentara Nazi yang merebut Kota Lwow di Polandia.
    Nasib Simon seperti “dipermainkan” keadaan, dirinya lolos dari eksekusi di kamp konsentrasi Mauthasen, tapi orangtua beserta 89 orang kerabatnya tewas meregang nyawa. Sedih berlarut-larut bagi Simon harus berganti menjadi “humor” yang menyembuhkan.
    Berkat caranya, Simon berhasil membangun jaringan intelijen internasional untuk memburu penjahat-penjahat Nazi yang masih buron.
    Ratusan orang yang diduga penjahat perang berhasil ditangkap, di antaranya Adolf Eichmann – arsitek genosida Hitler untuk memusnahkan orang Yahudi.
    Berkat Simon pula, Karl Jose Silberbauer yang bertanggung jawab atas penangkapan remaja putri Belanda, Anne Frank berhasil dicokok.
    Kisah Anne Frank yang “ngumpet” di belakang rak buku rumah di Amsterdam selama pendudukan Nazi menjadi buku harian legendaris yang mengungkap deritanya sebagai buronan Nazi.
    Mungkin Simon Wiesenthal lekat dengan humor, bahkan pernah terlanjur mengungkapkan kisah bualannya.
     
    Simon pernah menyatakan kalau tentara Nazi membuat sup dari mayat orang Yahudi di kamp konsentrasi. Bertahun-tahun kemudian pengakuan ini dibantahnya.
    Dalam sepuluh bulan terakhir ini pun, kita telah “dihibur” dengan aksi-aksi mirip Dedi Mizwar dalam film komedi “Jenderal Nagabonar”.
    Lengkap dengan baju kebesarannya bertabur empat bintang di pundaknya. Dirinya selalu mengenalkan dengan lantang: “Saya Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer!”
    Lagak dan gayanya membuat ciut nyali pengusaha yang menahan ijazah para karyawannya. Kerap gayanya menggebrak meja, duduk “ngglosor“ di lantai, bahkan secara berulang-ulang menyebut dirinya mendukung hukuman mati untuk koruptor bajingan.
    Di berbagai panggung media, entah di studio televisi atau di program siniar, komentarnya begitu galak dan menciutkan nyali koruptor.
    Tekadnya begitu keras, tidak lembek dan garang terhadap penyelewengan yang dilakukan orang-orang di lingkar kekuasaan presiden.
    Noel menangis dan ciut nyalinya saat ditampilkan di depan para pewarta yang memadati kantor KPK, Jumat (22 Agustus 2025).
    Noel tidak lagi mengenakan seragam kebesarannya berbintang empat. Noel merajuk saat mengenakan rompi orange KPK dengan tangan terborgol.
    Tidak ada lagi geratakan garang atau perkenalan nama dan jabatannya di awal pertemuan. Noel malah meminta amnesti kepada Presiden Prabowo.
    Kali ini, Noel pasti melawak. Sidang kasusnya pun belum digelar dan vonis hakim pun belum inkrah.
    Maraknya fenomena humor satir yang membungkus persoalan politik dan sosial sekarang ini seperti menunjukkan dua sisi sikap publik: antara kedewasaan sekaligus keletihan.
    Bayangkan, di saat masyarakat di Sumenep, Madura, masih dicekam wabah campak dan pemerintah provinsinya tidak berdaya, kita masih harus menelan kegeraman dengan ulah pejabat-pejabat ‘tengik’ di Kementerian Ketenagakerjaan yang memalak calon tenaga kerja yang butuh sertifikasi K-3.
    Di saat ada balita dari keluarga miskin bernama Raya asal Sukabumi yang meninggal karena ada kiloan cacing bersemayam di tubuhnya, masih ada anggota Dewan yang terhormat menyebut tunjangan Rp 50 juta per bulan untuk tempat tinggal adalah kewajaran.
    Kemiskinan ada di mana-mana, sementara ada ketimpangan pendapatan dan pemerintah begitu abai.
    Di saat guru dan dosen masih menggugat rendahnya pendapatan dan tunjangan, menteri keuangan malah melontarkan wacana pembiayaan dari partisipasi mayarakat.
    Saya pun yakin dengan Anda, para pembaca, kalau Sri Mulyani kali ini tidak sedang membuat humor. Di saat semua peluang pajak dijajaki pemerintah dan ketika efisiensi anggaran berimbas ke semua lini kehidupan, maka dipastikan beban rakyat akan semakin berat.
    Sekali lagi, kita semua tidak yakin kalau Sri Mulyani paham dengan urusan dapur di rumah-rumah di pinggir Kali Code di Yogyakarta atau di Kampung Keling di Medan, Sumatera Utara.
    Jangan salahkan publik yang menyikapinya dengan rasa humor ketika ada pejabat terjerat kasus korupsi.
    Kekecewaan sekaligus melihat kemunafikan para pejabat kita, dialihkan publik dengan humor. Publik secara sadar menyikapi setiap kejadian politik di negeri ini, dengan “menyalurkannya” dalam humor-humor satir.
    Melalui humor, publik juga memperlihatkan ketidakberdayaannya atau rasa letihnya. Rasa tidak ada harapan melihat karut-marut program kerja yang dijalankan pemerintah.
    Mereka menuangkannya dalam humor satir, bahkan cenderung sarkastis. Bagaimana Program Makan Bergizi Gratis yang semula dianggap membantu kehidupan rakyat miskin karena anak-anaknya sudah ditanggung makan siang gratis, kini menimbulkan tanya.
    Orangtua mulai sadar, di saat ada program makan gratis untuk anak-anaknya, tetapi lapangan kerja mulai susah didapat dan pemerintah malah mengurangi program bantuan sosial.
    Banyak orang yang mem-
    posting
    dan me-
    reposting
    untuk mengungkapkan humor politik di berbagai linimasa. 
    Usai Noel dicokok KPK, bertaburan “humor” tentang Ketua Umum Relawan Jokowi Mania itu seperti; “Di dalam hartamu yang sedikit, ada hak para pejabat”; “Imanuel artinya Tuhan Beserta Kita. Ebenezer artinya Tuhan Menolong Kita. Tapi KPK tidak melindunginya”.
    Patut disadari, humor itu merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Orang bisa menolak perbedaan agama, budaya, bahasa atau apapun, tetapi tidak ada yang bisa menolak humor.
    Segala sesuatu yang disampaikan dengan humor, meskipun menyakitkan, publik bisa menerimanya. Ada yang bisa membuat publik tersenyum senang, tetapi ada juga yang memang pahit dan tetap bisa ditelan karena humor.
    Humor adalah kekuatan yang tajam untuk mengkritisi apapun tanpa membuat orang menjadi marah.
    Penelitian di Towson University Maryland tahun 2011, menyimpulkan bahwa humor satir dan komedi politik merupakan faktor penting dalam demokrasi.
    Bahkan bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau kebijakan pemerintah selain menambah kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Tentu saja akhirnya adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
    Jadi publik seharusnya menanggapinya dengan humor ketika Noel “petantang-petenteng” dengan seragam berbintang 4. Toh baru 4, belum 5.
    Sekali lagi, humor bisa berfungsi sebagai terapi untuk mengatasi ketidakwarasan dengan cara yang positif secara mental dan fisik. Bahkan melalui terapi tertawa yang menyehatkan bisa mengurangi stres dan melepaskan hormon endorfin.
    Dengan tertawa, tubuh bisa melepaskan energi negatif dan menghasilkan energi positif, sehingga meningkatkan kualitas hidup seseorang.
    Ketika besaran gaji, tunjangan serta penggantian biaya perumahan bagi anggota DPR-RI mencuat ke publik, masyarakat menanggapinya dengan humor satir.
    Meme anggota Dewan yang terhormat menunjukkan pesona Rp 3 juta sehari, maka rakyat miskin pun juga menampilkan pesona “Rp 100.000 siang malam, kadang dapat kadang tidak”, sontak tersebar.
    Sahdan ada kisah mengenai anggota DPR yang mendapat pesan
    chat
    dari seorang perempuan. Perempuan ini minta segera ditransfer Rp 10 juta ke rekeningnya.
    Si anggota Dewan bertanya buat apa harus transfer segera? Balas perempuan tersebut, dia ingin kasus tidur barengnya bersama anggota Dewan tidak tersebar ke publik, apalagi bocor ke media online.
    Tanpa banyak pertimbangan, si anggota Dewan tersebut segera mengirim uang sejumlah yang diminta perempuan tersebut.
    Dirinya khawatir perempuan yang pernah tidur bareng tersebut membocorkan rahasianya. Apalagi anggota Dewan tersebut sampai lupa berapa banyak perempuan yang pernah diajaknya “bobo” bareng selama reses dan studi banding bersama mitra kerja.
    Toh, dengan gajinya yang Rp 100 juta lebih per bulannya masih berlebih. Apalah arti uang Rp 10 juta.
    Dasar perempuan lihai, dia mengirim kembali pesan
    chat
    agar anggota Dewan tersebut segera mentransfer lagi sebanyak Rp 25 juta.
     
    Kali ini, anggota Dewan mulai berpikir siapa sebetulnya sosok perempuan itu. Anggota Dewan pun mengancam tidak akan mengirim uang yang diminta sebelum perempuan tersebut menyebutkan nama, mengirim foto dan menyebut lokasi tempat tidur bareng.
    Hanya saja, perempuan tersebut lebih gigih memintanya. Karena penasaran, akhirnya anggota Dewan itu mengirim Rp 25 juta ke rekening yang dipilih perempuan itu.
    Perempuan itupun akhirnya membocorkan jati dirinya usai menerima transfer ke dua sebesar Rp 25 juta, kalau dirinya adalah sama-sama yang “bobo” bareng di gedung parlemen saat Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan kemarin.
    Pidato kenegaraan Presiden Prabowo di sidang tahunan MPR tanggal 15 Agustus 2025 kemarin, berlangsung selama 1 jam 15 menit. Ada 6.000 kata yang disampaikan Prabowo atau rata-rata 80 kata setiap menit yang diucapkan Prabowo.
    Sekali lagi, cerita perempuan yang tidur bareng dengan anggota Dewan di atas adalah cerita fiktif dan inilah humor politik.
    “Selain kekuasaan tanpa kehormatan, sesuatu yang paling berbahaya di dunia adalah kekuasaan tanpa humor”. – Eric Sevareid (1912 – 1992), jurnalis senior di Amerika Serikat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat Nasional 24 Agustus 2025

    Kunker Gibran ke Kalimantan: Jamin IKN Selesai dan Sosialisasi Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    MEMPAWAH, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Sabtu (23/8/2025).
    Kunjungannya ini digelar dalam rangka menghadiri undangan ulang tahun Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Pangalangok Jilah, di Patih Patinggi, Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (23/8/2025).
    Gibran datang ke lokasi menggunakan helikopter dari Kota Pontianak. Kedatangan Gibran disambut antusias meriah oleh masyarakat setempat yang mayoritasnya suku Dayak.
    Setiap langkah Gibran di lokasi selalu diikuti puluhan warga yang mengerumuninya untuk foto atau sekadar bersalaman.
    Pantauan dari lokasi, Gibran dikalungkan syal serta dipakaikan rompi tradisional khas suku Dayak oleh pasukan merah TBBR.
    Sejumlah tari-tarian seperti tari Jubata juga dipersembahkan untuk menyambut Gibran.
    Sejumlah pejabat daerah hingga aparat penegak hukum juga hadir di lokasi bersama Gibran di antaranya Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
    Di hadapan ribuan warga suku Dayak, Gibran menyatakan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak ingin pembangunan di Tanah Air bersifat Jawa sentris.
    “Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden Prabowo ini berkomitmen untuk yang namanya pembangunan itu tidak lagi Jawa sentris,” kata Gibran, Sabtu.
    Gibran berjanji, pemerintahan Presiden Prabowo akan membangun daerah lainnya, termasuk Kalimantan.
    Oleh karena itu, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dibangun di Pulau Kalimantan.
    “Jadi daerah-daerah lain nanti akan dibangun juga sesuai kekuatan fiskal yang ada. Itulah kenapa ada IKN,” ucap Gibran.
    Bukan hanya itu, Gibran menegaskan kepada masyarakat di Mempawah bahwa pembangunan IKN akan diselesaikan.
    “Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” tegasnya.
    Menurut Gibran, pembangunan di IKN yang kini berjalan sudah sesuai rencana.
    Dia berpandangan IKN adalah simbol pemerataan di Indonesia.
    “Baru sebulan yang lalu saya mampir ke IKN. Pembangunannya sudah baik, on progress semua, tinggal nanti membangun kawasan yudikatif dan legislatif,” ungkapnya.
    “Jadi IKN ini bukan hanya sekadar membangun Istana, tetapi juga simbol, sekali lagi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris,” lanjut dia.
    Selain itu, Gibran meminta semua masyarakat adat Dayak, khususnya pasukan merah yang dipimpin Panglima Jilah mendukung pembangunan IKN.
    Dia mengimbau jangan sampai ada masyarakat yang termakan oleh hoaks soal IKN.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini memastikan IKN tidak mangkrak dan pembangunannya akan diselesaikan.
    “Jangan sampai Bapak Ibu termakan oleh hoaks, katanya IKN mangkrak, katanya IKN tidak dilanjutkan,” tuturnya.
    Selain IKN, Gibran juga melakukan sosialisasi terkait program pemerintah Sekolah Rakyat.
    Gibran turut melakukan sosialisasi soal program Sekolah Rakyat kepada warga suku Dayak di Mempawah.
    Menurutnya, sekolah rakyat akan beroperasi seperti asrama atau boarding school.
    “Anaknya nanti menginap di sekolah, makan tiga kali sehari plus snack, semua seragam, sepatu, tas, alat sekolah disediakan dan ini nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk warga, terutama di area-area yang terluar dan terpencil,” jelas Gibran.
    Gibran mengungkap bahwa mulai tahun depan Sekolah Rakyat akan dibangun di Kabupaten Mempawah.
    Bapak dua anak ini tidak ingin ada jarak atau gap antara pendidikan anak-anak di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.
    “Karena kita ingin pendidikan di Jawa dan di Kalimantan ini tidak ada gap. Semuanya bisa menikmati program-program dari pemerintah pusat,” tegas dia.
    Lebih lanjut, Gibran pun meminta doa masyarakat suku Dayak agar program-program dari pemerintah bisa berjalan semua.
    Kemudian, Wakil Presiden RI ini mengajak masyarakat di Kalimantan mendoakan Presiden RI Prabowo Subianto agar selalu sehat.
    “Dan Bapak Ibu salam hangat dari Bapak Presiden, semoga Bapak Ibu sehat semua dan kita doakan juga Bapak Presiden sehat selalu untuk menjalankan tugas-tugasnya,” tutur Gibran.
    Di hadapan Gibran, Panglima Jilah mengaku bersyukur daerahnya kedatangan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming.
    Bahkan, ia turut menyampaikan permintaan agar dibuatkan rumah adat. Sebab, sudah sejak lama, masyarakat Dayak di Kecamatan Toho tidak punya rumah adat.
    “Karena ini masih ada hutan besar. Tempat ini indah sekali. Jika ini dibangun sebagai rumah adat, saya pastikan ini sangat menyenangkan, Pak,” ungkapnya.
    Selain itu, pemimpin besar pasukan merah TBBR dari suku Dayak Kanayatn meminta Gibran mengikuti jejak ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Panglima Jilah meminta agar Gibran melanjutkan pembangunan yang dilakukan Jokowi di daerahnya.
    “Dulu dimulai dari ayahanda bapak, beliau banyak membangun daerah kami, terutama di perbatasan,” bebernya.
    Menurutnya, pembangunan di daerah juga merupakan tugas Gibran sebagai Wapres RI.
    “Jalan yang bapak lewati, besar juga harapan kami, bapak bisa melanjutkan pembangunan wilayah kami karena itu adalah tugas bagian bapak juga sebagai wapres, dan bisa menyampaikan ke pak presiden, karena kami semua pasukan merah mendukung mas Gibran dan Pak Prabowo,” tuturnya.
    Hal yang sama juga dimintakan oleh Panglima Jilah kepada kepala daerah setempat.
    “Kami bersyukur mempunyai Wakil Presiden yang mau mengunjungi kami masyarakat di pedalaman Kalimantan ini. Besar harapan kami Pak, Bapak bisa membangun daerah kami, terutama di sini,” tuturnya di hadapan Gibran.
    Salah seorang warga suku Dayak bernama Yato juga menyorot soal pembangunan di Kalimantan.
    Sebagai warga setempat, Yato ingin di desanya ada rumah adat serta pembangunan di Kalimantan diutamakan.
    “Ya, kami dari khususnya Pasukan Merah dari Bapak Wakil Presiden sangat mengharapkan pembangunan yang terutama di Pulau Kalimantan ini dan untuk rumah adat yang diminta oleh Pemimpin besar kami, Pangalangok Jilah,” ungkap dia.
    Anggota Pasukan Merah ini juga sangat mengapresiasi Wapres RI mau datang ke daerahnya.
    “Kami sangat mengapresiasi sekali atas kedatangan beliau dan kami sangat bangga beliau bisa hadir,” ungkap Yato.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sumur Minyak di Blora Padam, Pertamina Masih Lakukan Observasi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 Agustus 2025

    Sumur Minyak di Blora Padam, Pertamina Masih Lakukan Observasi Regional 24 Agustus 2025

    Sumur Minyak di Blora Padam, Pertamina Masih Lakukan Observasi
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com –
    Kobaran api yang membakar sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, Sabtu (23/8/2025) malam.
    Tim gabungan yang terdiri dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, Pertamina, TNI, Polri, hingga para relawan berhasil memadamkan api, pada Sabtu (23/8/2025) sekitar pukul 18.35 WIB.
    Untuk memadamkan api tersebut, tim gabungan membutuhkan waktu seminggu karena lokasi kobaran api yang berada di tengah pemukiman dan lereng perbukitan.
    Selain itu, terdapat juga sejumlah material yang belum dapat ditarik dari titik semburan sumur minyak.
    “Pemadaman yang kita lakukan hari ini telah berhasil telah kita selesaikan dengan baik tanpa ada kecelakaan juga terhadap teman-teman yang siap melakukan pemadaman,” ucap Superintendent HSSE (Health, Safety, Security, and Enviroment) Pertamina EP Field Cepu, Indra Firmanuddin usai pemadaman.
    “Kita pastikan insyaallah area sekitarnya gas-gas yang masih ada sudah kita cek masih di bawah nol. Artinya tidak ada insyaallah, tidak ada gas yang membahayakan,” imbuh dia.
    Meskipun saat ini api berhasil dipadamkan, namun Pertamina masih melakukan observasi di sekitar area kebakaran.
    “Ke depan kami masih melakukan observasi karena masih ada beberapa hal hal yang cukup kita khawatirkan karena ada potensi-potensi gas gas lainnya. Karena ada beberapa sumur sumur yang memang diindikasikan mengalami bubble ya, sehingga harus kita pastikan kembali,” terang dia.
    Dengan peristiwa kebakaran maut yang menewaskan empat warga setempat, dapat menjadikan peringatan agar kejadian serupa tidak boleh lagi dilakukan.
    “Semoga dengan adanya kejadian ini memberikan kebaikan dan juga contoh yang baik untuk kita semua untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita diinginkan yaitu melakukan kegiatan yang tidak standar juga tidak legal ya,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.