Rencana Demo Pelaku Pariwisata Besok, Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Tak Akan Dicabut
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghormati rencana unjuk rasa yang akan digelar pada Senin (25/8/2025) oleh para pelaku jasa pariwisata terkait penolakan larangan study tour.
“Kita menghormati aksi yang dilaksanakan,” ujarnya dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (24/8/2025).
Meski demikian, ia menegaskan, bahwa keputusannya tidak akan berubah. Dedi menyebut, kebijakan pelarangan study tour untuk melindungi orangtua murid.
Ia menilai, kegiatan tersebut selama ini telah menyimpang dari makna sebenarnya. Pendidikan seharusnya melahirkan kebaikan, bukan menambah beban.
“Saya tidak akan pernah berubah, saya tetap mengatakan bahwa study tour dilarang di seluruh Provinsi Jawa Barat,” ucap Dedi.
Diketahui, rencana unjuk rasa yang rencananya akan berlangsung besok, merupakan aksi kedua dari para pelaku jasa pariwisata.
Sebelumnya, para pekerja sektor jasa pariwisata mulai dari pemandu wisata, sopir bus hingga pelaku UMKM menggeruduk Gedung Sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (21/7/2025).
Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour. Larangan itu dinilai mematikan sektor pariwisata.
“Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” ujar Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdis Subarja.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/08/23/68a9ae587f9d3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
DPRD Blora Minta Tragedi Sumur Minyak Diusut Tuntas: Harus Ada yang Bertanggung Jawab Regional 24 Agustus 2025
DPRD Blora Minta Tragedi Sumur Minyak Diusut Tuntas: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Tim Redaksi
BLORA, KOMPAS.com –
Setelah api yang membakar sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Blora, berhasil padam, kini muncul desakan keras agar tragedi yang menewaskan empat warga itu diusut tuntas.
Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi, menegaskan bahwa harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum atas insiden tersebut.
Petugas gabungan membutuhkan waktu tujuh hari untuk memadamkan kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Kebakaran yang terjadi sejak Minggu, 17 Agustus 2025 akhirnya padam Sabtu (23/8/2025) malam.
Perjuangan tujuh hari tujuh malam untuk memadamkan si jago merah, tentu saja mengorbankan banyak tenaga, pikiran, waktu, logistik hingga materi.
Bahkan, akibat kebakaran sumur minyak tersebut, empat warga tewas, satu balita dirawat di rumah sakit dan ratusan warga memilih untuk mengungsi.
Keberadaan sumur minyak belum berizin yang berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk dan terletak di lereng perbukitan tersebut tentu menimbulkan problematika.
Lalu, siapa kiranya pihak yang bertanggung jawab terkait keberadaan sumur minyak ilegal yang berada di tengah-tengah pemukiman itu?
Ketua Komisi A, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Supardi mengatakan kebakaran sumur minyak yang menewaskan empat warga tersebut harus diusut tuntas.
“Tidak mengurangi rasa hormat terhadap siapapun, jadi memang itu kan ilegal, mestinya dengan adanya kejadian seperti itu, saya kira harus ada yang bertanggung jawab, ada korban meninggal,” ucap Supardi saat ditemui wartawan di Blora, Sabtu (23/8/2025) malam.
Supardi menjelaskan, Desa Gandu yang merupakan daerah pemilihannya, memang memiliki banyak sumur minyak rakyat yang selama ini pengelolaannya dikelola oleh paguyuban.
Menurutnya, para investor yang ingin berinvestasi melakukan pengeboran sumur minyak di desa tersebut harus sepengetahuan paguyuban.
“Saya menilai di Dusun Gendono, Desa Gandu itu kan ada paguyubannya, ya itu paguyubannya seperti apa, kemudian pak kadesnya seperti apa, kemudian yang yang melakukan pengeboran sampai flowing dan terbakar ini kan juga juga mestinya dari paguyuban kan pintu keluar masuknya,” terang dia.
Selanjutnya, sumur minyak yang terbakar tersebut diduga berada di lahan milik mantan kepala desa setempat.
“Saya pikir untuk pembelajaran ya penyidik yang komprehensif, harus ada yang bertanggung jawab, harus tuntas. Kalau enggak tuntas itu nanti juga kendala untuk berikutnya. Intinya hukum tetap berjalan, dan harus ada yang bertanggung jawab. Saya pikir APH (aparat penegak hukum) lebih jeli lah dengan hal ini,” kata dia.
Selain itu, munculnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, dianggap memicu masyarakat untuk melakukan pengeboran minyak secara ugal-ugalan.
Berdasarkan usulan atau hasil inventarisasi oleh Blora Patra Energi (BPE) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Blora, tercatat 245 titik sumur minyak yang berada di Desa Gandu tersebut.
Supardi menerangkan pengeboran sumur minyak rakyat di Desa Gandu juga tidak sesuai standar prosedur operasional yang berlaku.
“Intinya kejadian itu saya pikir juga kesembronoan. Karena satu di tengah pemukiman, Kedua SOP AMDAL-nya tidak ada, ini flowing lantungnya (minyak mentah) melebar ke mana-mana, pencemaran lingkungan, juga pencemaran udara. Makanya saya juga berharap dengan adanya kejadian sumur yang terbakar kemarin sudah padam tapi tidak mengurangi dari pada gerak langkah APH untuk mengusut tuntas itu,” jelas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/24/68aa64d289ab4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Panen Tembakau Belum Capai 10 Persen dari 31.356 Hektar di Pamekasan Surabaya 24 Agustus 2025
Panen Tembakau Belum Capai 10 Persen dari 31.356 Hektar di Pamekasan
Tim Redaksi
PAMEKASAN, KOMPAS.com –
Fenomena kemarau basah atau hujan yang masih turun di musim kering menjadi penyebab utama terhambatnya masa panen tembakau di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Akibat anomali cuaca ini, banyak petani yang mengalami gagal tanam sehingga jadwal panen mundur signifikan.
Hingga saat ini, panen tembakau belum mencapai 10 persen dari total lahan tembakau seluas 31.356 hektar di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.
Hal ini diungkap oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan Indah Kurnia Sulistiorini.
“Sampai saat ini masih dibawah 10 persen petani yang sudah panen,” katanya.
Dia mengatakan, hal itu akibat kemarau basah sejak awal masa tanam. Banyak petani yang sempat gagal tanam dan berakibat masa panen lebih lambat.
Sebab masa panen tergantung masa tanam yang dilakukan oleh petani.
Ia memprediksi, dari 31.356 hektar akan menghasilkan sebanyak 29 ribu ton tembakau dari semua kecamatan.
Dari 31.356 hektar terdiri dari lahan gunung seluas 3.440 hektar, lahan sawah 8.973 hektar dan lahan tegal seluas 18.943.
“Dari tiga jenis ini yang paling banyak panen adalah tembakau gunung,” katanya.
Sebab masa tanam di wilayah pegunungan lebih awal dan lebih sedikit resiko gagal tanam.
Indah Kurnia Sulistiorini juga mengimbau agar petani selalu waspada hujan datang.
Salah satunya dengan mengantisipasi dan menyiapkan drainase yang baik.
Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi genangan air yang bisa merusak pohon tembakau.
“Terutama tembakau yang masih kecil, resikonya lebih besar dibanding pohon yang sudah siap panen,” imbuhnya.
Pihaknya mengaku DKPP terus melakukan pembinaan dan pemantauan oleh para penyuluh di lapangan.
“Petani sudah bisa mandiri membuat drainase yang baik agar tembakau tetap tumbuh dengan baik,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/05/10/663d5afc34698.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kesehatan Jemaah Asal Indonesia Jadi Tantangan Ibadah Haji 2026 Nasional 24 Agustus 2025
Kesehatan Jemaah Asal Indonesia Jadi Tantangan Ibadah Haji 2026
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kesehatan jemaah asal Indonesia diperkirakan menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Badan Penyelenggara (BP) Haji mengaku mendapat teguran dari Pemerintah Arab Saudi terkait tingginya angka kematian jemaah, serta masih adanya calon haji yang berangkat meski tidak memenuhi syarat istithaah atau kemampuan fisik.
Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menuturkan, peringatan itu disampaikan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi beberapa hari setelah puncak ibadah haji di Arafah.
“Kami bertemu setelah musim haji kira-kira hari keempat atau kelima setelah Arafah. Sekali lagi kita ditegur soal kematian (jemaah). Apa yang mereka sampaikan, ‘Tolonglah Indonesia, kesehatannya diperhatikan. Haji ini adalah proses yang dilihat seluruh dunia. Kami tidak ingin haji ini dilihat sebagai ladang kematian oleh dunia’,” ujar Gus Irfan di Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
Menurut dia, teguran serupa juga disampaikan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto.
“Ketika saya mendampingi Presiden Prabowo bertemu Prince MBS, sama, disinggung lagi, Indonesia menjadi penyumbang separuh dari kematian selama musim haji,” katanya.
Gus Irfan menyebut, Pemerintah Arab Saudi hanya mentolerir sekitar 60 jemaah Indonesia meninggal dunia setiap musim haji.
Namun, pada 2025, jumlahnya mencapai 470 orang atau delapan kali lipat dari batas yang ditentukan.
“Seharusnya angka kematian yang ditolerir sekitar 60. Sementara kita tahun ini 470-an. Berarti delapan kali lipat dari angka yang ditolerir pemerintah Saudi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemerintah Arab Saudi juga menyoroti adanya jemaah asal Indonesia yang tetap diberangkatkan meski memiliki kondisi medis serius.
“Saya ditegur oleh Kementerian Saudi, ini ada yang sudah (rentan) tiap bulan harus cuci darah 2-3 kali masih diberangkatkan, ‘ini gimana Indonesia?’,” ucapnya.
Bahkan, lanjut Gus Irfan, ada jemaah yang tetap berangkat meski sudah mengalami komplikasi berat.
“Bagaimana dia menemukan jemaah yang punggungnya sudah bolong karena diabetes, masih bisa berangkat,” ujarnya.
Berkaca dari evaluasi haji 2025, BP Haji berkomitmen memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam menetapkan syarat istithaah.
Namun, kebijakan ini berpotensi membuat jemaah yang telah mengantre batal berangkat karena tak lolos skrining kesehatan.
“Akibatnya kami tahu, efeknya kami tahu. Akan banyak orang-orang yang sudah puluhan tahun menunggu antrean, ketika mendapatkan kesempatan berangkat, tidak bisa berangkat karena faktor kesehatan,” kata Gus Irfan.
Meski demikian, dia menegaskan, keselamatan jemaah harus lebih diutamakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Yang penting bagi kami, kami bisa menyelamatkan para calon jemaah haji kita. Kita bisa menyelamatkan nama baik Indonesia di mata dunia, menyelamatkan nama baik di mata tuan rumah Arab Saudi,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi, BP Haji akan mempercepat tes kesehatan calon jemaah agar tersedia waktu cukup panjang bagi yang membutuhkan perbaikan kondisi.
“Masih ada jangka waktu cukup panjang antara tes awal dan rencana keberangkatan. Sehingga jika ada yang sakit, tentu saat dites tidak layak, masih ada perbaikan masa mungkin 8-10 bulan,” jelasnya.
BP Haji juga menggandeng Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) dalam program Manasik Kesehatan.
Program ini mewajibkan calon jemaah menjalani pembinaan kesehatan sejak setahun sebelum keberangkatan.
“Kita berharap tahun ini benar-benar memaksimalkan SOP kesehatan kita. Bukan berarti selama ini tidak punya standar, tapi standar kita selama ini mungkin belum maksimal,” ucap Gus Irfan.
Ketua Dewan Pembina PP Perdokhi, Muchtaruddin Mansyur, mengatakan pihaknya menyiapkan 16 rekomendasi untuk memperkuat kebijakan istithaah.
Rekomendasi itu mencakup penambahan vaksin influenza berbasis sel, vaksin pneumonia, hingga pemberian imunomodulator asli Indonesia seperti ekstrak Phyllanthus Niruri yang dikombinasikan dengan multivitamin.
“Kalau dari pengajuan, kami berharap dalam satu tahun teridentifikasi itu ada pembinaan-pembinaan untuk pemeliharaan istithaah. Pak Dahnil sudah sampaikan minimal dua kali pemeriksaan,” kata Mansyur.
Sementara itu, Ketua Umum PP Perdokhi Syarief Hasan Lutfie menekankan perlunya vaksin influenza diberikan sebulan sebelum keberangkatan, serta imunomodulator dikonsumsi rutin tiga bulan sebelumnya.
“Entah itu Covid-19, entah itu pneumonia, itu akan menjadi isu-isu yang selalu ada setiap tahun. Karena
mass gathering
itu
infectious
,” ucapnya.
Dia juga menambahkan pentingnya penggunaan ekstrak Phyllanthus Niruri sejak dari Tanah Air untuk memperkuat daya tahan tubuh.
“Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menghadapi risiko infeksi yang meningkat. Perlu adanya stimulasi, perlu ada doping itu meningkatkan imunomodulator supaya nantinya daya tahan kardiovaskuler lebih bagus,” ujarnya.
Sebagai informasi, sejak 1950 penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas Kementerian Agama.
Namun, sesuai Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024, kewenangan itu resmi beralih ke BP Haji mulai 2026.
DPR RI bersama pemerintah kini tengah menuntaskan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menegaskan haji menjadi kewenangan penuh BP Haji.
Dalam beleid tersebut, BP Haji juga berpotensi ditingkatkan statusnya menjadi kementerian.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/23/68a9bf0f6e9f3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sumur Minyak di Blora Padam, Pertamina Masih Lakukan Observasi Regional 24 Agustus 2025
Sumur Minyak di Blora Padam, Pertamina Masih Lakukan Observasi
Tim Redaksi
BLORA, KOMPAS.com –
Kobaran api yang membakar sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, Sabtu (23/8/2025) malam.
Tim gabungan yang terdiri dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, Pertamina, TNI, Polri, hingga para relawan berhasil memadamkan api, pada Sabtu (23/8/2025) sekitar pukul 18.35 WIB.
Untuk memadamkan api tersebut, tim gabungan membutuhkan waktu seminggu karena lokasi kobaran api yang berada di tengah pemukiman dan lereng perbukitan.
Selain itu, terdapat juga sejumlah material yang belum dapat ditarik dari titik semburan sumur minyak.
“Pemadaman yang kita lakukan hari ini telah berhasil telah kita selesaikan dengan baik tanpa ada kecelakaan juga terhadap teman-teman yang siap melakukan pemadaman,” ucap Superintendent HSSE (Health, Safety, Security, and Enviroment) Pertamina EP Field Cepu, Indra Firmanuddin usai pemadaman.
“Kita pastikan insyaallah area sekitarnya gas-gas yang masih ada sudah kita cek masih di bawah nol. Artinya tidak ada insyaallah, tidak ada gas yang membahayakan,” imbuh dia.
Meskipun saat ini api berhasil dipadamkan, namun Pertamina masih melakukan observasi di sekitar area kebakaran.
“Ke depan kami masih melakukan observasi karena masih ada beberapa hal hal yang cukup kita khawatirkan karena ada potensi-potensi gas gas lainnya. Karena ada beberapa sumur sumur yang memang diindikasikan mengalami bubble ya, sehingga harus kita pastikan kembali,” terang dia.
Dengan peristiwa kebakaran maut yang menewaskan empat warga setempat, dapat menjadikan peringatan agar kejadian serupa tidak boleh lagi dilakukan.
“Semoga dengan adanya kejadian ini memberikan kebaikan dan juga contoh yang baik untuk kita semua untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita diinginkan yaitu melakukan kegiatan yang tidak standar juga tidak legal ya,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/08/22/68a85428d894d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/22/68a8542b19410.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/24/68aa67f0a4145.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/22/68a84dde5f62b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/23/68a9717f8196b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)