Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pemeriksaan Pajak di Jakut

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pemeriksaan Pajak di Jakut

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Suap Pemeriksaan Pajak di Jakut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan lima orang tersangka suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026.
    Penetapan ini dilakukan usai lembaga antirasuah itu mengamankan delapan orang dalam Operasi Tangkap Tangan (
    OTT
    ) di
    Jakarta Utara
    pada Jumat (9/1/2026).
    “Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam hal ini ada paling tidak ada 2 alat bukti, kami menetapkan 5 orang tersebut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi
    KPK
    , Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Minggu (11/1/2026).
    Mereka adalah DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara; ASB selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara; ABD selaku Konsultan Pajak; serta EY selaku Staf PT WP.
    Asep menyampaikan, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 sampai 30 Januari 2026.
    “Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ucap Asep.
    Adapun atas perbuatannya, ABD dan EY selaku pihak pemberi, disangkakan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    Sementara terhadap DWB, AGS, dan ASB selaku pihak penerima, disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pegawai pajak di Jakarta Utara dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1/2026).
    Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Sabtu (10/1/2026).
    “Iya benar (OTT), Jakarta Utara. Benar, pegawai pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Sabtu.
    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, dari 8 orang tersebut, sebanyak 4 di antaranya adalah pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Sementara empat lainnya adalah pihak swasta termasuk pihak perusahaan tambang.
    Modus yang dijalani adalah pengaturan berupa pengurangan pajak di sektor pertambangan.
    “Terkait dengan pengurangan nilai pajak. Nanti kami akan sampaikan terkait detailnya ya, perusahaan-perusahaannya,” jelas Budi, Sabtu malam.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Megawati Kalungkan Medali Kehormatan kepada 6 Kader PDI-P, Ada Fx Rudy dan Ribka Nasional

    9 Megawati Kalungkan Medali Kehormatan kepada 6 Kader PDI-P, Ada Fx Rudy dan Ribka Nasional

    Megawati Kalungkan Medali Kehormatan kepada 6 Kader PDI-P, Ada Fx Rudy dan Ribka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri memberikan medali dan penghargaan kehormatan bertajuk
    Leit Star
    kepada enam tokoh senior partai yang dinilai berjasa dan berkontribusi besar bagi perjuangan partai.
    Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian peringatan HUT ke-53
    PDI-P
    dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
    Enam tokoh yang menerima penghargaan sebagai Kader Pelopor itu adalah Ketua DPD PDI-P Nusa Tenggara Barat Rachmat Hidayat; Ketua DPP PDI-P Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning Proletariyati; mantan Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo; Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Adi Wijaya; Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun; serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.
    Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat dan disambut tepuk tangan meriah dari ribuan kader yang memadati arena Rakernas.
    Megawati secara langsung mengalungkan medali kehormatan kepada keenam tokoh tersebut satu per satu.
    Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, M. Prananda Prabowo, menyematkan pin Kader Pelopor didampingi jajaran pengurus DPP PDI-P lainnya.
    Ribuan kader yang hadir memberikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para tokoh senior tersebut.
    Sebab mereka dinilai konsisten menjaga nilai-nilai perjuangan partai sejak masa-masa sulit.
    Dalam pidatonya, Megawati menyinggung momen pemberian penghargaan tersebut.
    Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para kader yang telah setia berjuang bersama PDI-P, termasuk mereka yang mendampinginya di masa-masa penuh tantangan.
    Sebagai informasi, peringatan HUT ke-53 PDI-P dan Rakernas I tahun ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate” dengan subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya”.
    Satyam Eva Jayate merupakan semboyan berbahasa Sanskerta yang berarti “Kebenaran akan Menang”.
    Adapun subtema diambil dari lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman, yang merefleksikan keteguhan dan daya tahan dalam memperjuangkan kebenaran.
    Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan HUT ke-53 PDI-P pada 10 Januari 2026 dan dilanjutkan dengan Rakernas hingga 12 Januari 2026.
    Agenda tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat dan daerah PDI-P, anggota DPR RI Fraksi PDI-P, anggota DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI-P.
    Rakernas I ini juga menjadi tindak lanjut strategis atas hasil Kongres VI PDI-P yang digelar pada Agustus 2025 lalu.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Akan “Bypass” Kendala Cukai saat Pinjam Alat Berat untuk Sumatera

    Purbaya Akan “Bypass” Kendala Cukai saat Pinjam Alat Berat untuk Sumatera

    Purbaya Akan “Bypass” Kendala Cukai saat Pinjam Alat Berat untuk Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melapor kepadanya jika alat-alat yang dibutuhkan untuk pemulihan bencana Sumatera terkendala pembayaran cukai.
    “Jadi nanti kalau Pak Tito mau pinjam dari tempat-tempat lain yang sejenis yang ada kendala seperti itu, harus bayar
    cukai
    segala macam lapor ke kita, langsung kita
    bypass
    , nanti itunya (kapalnya) kita pakai,” kata Purbaya dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Sabtu (10/1/2026).
    Hal ini dikatakannya menyusul kejadian penagihan cukai Rp 30 miliar atas pengeluaran kapal keruk dari wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
    Kapal keruk itu dibutuhkan untuk mengeruk lumpur di area jalan dan rumah warga, serta yang berubah menjadi sedimentasi di sungai.
    “Kita juga membantu beberapa
    case
    di mana, kan tadi Pak Tito bilang kita perlu kapal keruk, ya,” tutur Purbanya.
    “Itu ada perusahaan rupanya yang dipinjam kapal keruknya lewat TNI lewat Menhan tapi ada isu bea cukai katanya, karena itu ditarik dari KEK dimasukin ke sini harus bayar cukai Rp 30 miliar,” sambungnya.
    Purbaya juga mengaku heran dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, pemajakan kapal keruk yang digunakan untuk membantu warga terdampak bencana sudah keterlaluan.
    “Kan keterlaluan orang mau bantu aja kita pajakin. Begitu laporan sampai saya, langsung saya bilang, udah abolish (hapus -red) saja. Jadi kapalnya sudah jalan ke sini nggak usah bayar cukai. Nanti kalau sudah selesai nanti dibalikin ke sana lagi. Saya bingung mau bantu saja mesti bayar,” tandas Purbaya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    )
    Tito Karnavian
    mengusulkan pembersihan sungai di Aceh dan Sumatera pasca bencana tidak hanya menggunakan alat berat, melainkan juga kapal pengangkut.
    Hal ini menyusul adanya penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita untuk menormalisasi aliran sungai yang terdampak banjir.
    “Saya mengusulkan, waktu rapat kita di Tamiang, tidak hanya menggunakan peralatan, yang berat biasa, tapi adalah kapal. Kapal yang biasa, yang biasa untuk menarik, mengeruk gitu. Menteri PU sudah sangat, sangat paham mengenai itu, saya kira,” ucap Tito dalam rapat yang sama.
    Nantinya, pihaknya akan mendata sungai-sungai yang perlu dinormalisasi.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Modus Baru Mafia Perdagangan Manusia di NTT, Penangkapan Dipamerkan tapi Kasus Dihentikan Regional 10 Januari 2026

    Ada Modus Baru Mafia Perdagangan Manusia di NTT, Penangkapan Dipamerkan tapi Kasus Dihentikan Regional 10 Januari 2026

    Ada Modus Baru Mafia Perdagangan Manusia di NTT, Penangkapan Dipamerkan tapi Kasus Dihentikan
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Dugaan praktik mafia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengemuka.
    Penggiat anti-human trafficking Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (JNAPO) sekaligus Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM Bidang Instrumen Internasional HAM, Gabriel Goa, mengungkap adanya modus baru mafia TPPO yang dinilai memanfaatkan
    penegakan hukum
    sebagai alat pencitraan.
    Gabriel menyoroti keras penanganan kasus TPPO di NTT yang kerap berhenti di tengah jalan.
    Ia menilai, sejumlah kasus yang sempat dipublikasikan secara masif justru berakhir dengan penghentian penyidikan (SP3), meski sebelumnya penyidik telah menetapkan tersangka dan bahkan mendapat penghargaan.
    “Ini aneh dan sangat mencurigakan. Menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak mudah. Penyidik wajib memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan kuat.”
    “Kalau sudah tersangka lalu dilepas begitu saja, publik patut bertanya: ada apa?” tegas Gabriel, kepada sejumlah wartawan, Sabtu (10/1/2026) malam.
    Ia mencontohkan sejumlah kasus TPPO yang sempat menjadi sorotan media.
    Penangkapan dilakukan terbuka, konferensi pers digelar dan aparat dipuji. Namun, proses hukum tidak berlanjut ke tahap pelimpahan berkas ke kejaksaan.
    “Pola ini berulang. Tangkap, rilis ke media, dapat reward atau promosi, lalu kasusnya perlahan menghilang. Ujung-ujungnya SP3. Ini seperti sandiwara hukum,” ungkapnya.
    Gabriel menilai lemahnya penegakan hukum tersebut menunjukkan negara belum maksimal menjalankan mandat pencegahan dan pemberantasan TPPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2003.
    Aturan itu menempatkan Kapolri sebagai ketua harian gugus tugas nasional TPPO serta Kapolda sebagai ketua harian di daerah.
    “Regulasinya bagus, tetapi implementasinya lemah. Pencegahan dari tingkat desa hingga penyiapan sumber daya manusia agar tidak bermigrasi secara ilegal belum berjalan serius. Akibatnya, NTT terus menjadi daerah rawan TPPO,” kata Gabriel.
    Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat, iklim kering berkepanjangan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan membuat warga NTT mudah tergiur tawaran kerja nonprosedural yang berujung pada eksploitasi dan perdagangan manusia.
    Sebagai contoh, Gabriel menyinggung kasus jaringan TPPO asal Kalimantan Barat yang ditangkap pada 2 Juli 2025, namun dilepaskan hanya enam hari kemudian, tepatnya pada 8 Juli 2025.
    Setelah publikasi awal yang masif, kasus tersebut nyaris tidak lagi terdengar.
    “Ini TPPO, kejahatan luar biasa dan
    pelanggaran HAM berat
    . Bagaimana mungkin tersangka dilepas hanya dalam hitungan hari? Proses hukum seperti ini harus dibuka secara transparan,” tegasnya.
    Gabriel mendesak kapolda baru NTT agar berani mengambil langkah tegas terhadap oknum aparat penegak hukum yang diduga melindungi jaringan mafia TPPO.
    “Zero TPPO itu bukan slogan. Harus dimulai dari integritas aparat. Jika ada penyidik yang diduga bermain mata, harus diganti dan diproses hukum. Kejahatan ini tidak boleh ditoleransi,” ujarnya.
    Ia menegaskan, TPPO merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus diproses hingga pengadilan, bahkan sampai Mahkamah Agung, guna memberikan efek jera dan memutus mata rantai perdagangan orang.
    “Kalau hukum ditegakkan setengah-setengah, mafia TPPO akan terus hidup. Ini bukan sekadar soal penegakan hukum, tetapi soal menyelamatkan martabat dan nyawa manusia,” pungkas Gabriel.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penumpang asal Jawa Barat Tewas Akibat Tabrakan Minibus Vs Truk Sawit di Bangka Barat Regional 10 Januari 2026

    Penumpang asal Jawa Barat Tewas Akibat Tabrakan Minibus Vs Truk Sawit di Bangka Barat Regional 10 Januari 2026

    Penumpang asal Jawa Barat Tewas Akibat Tabrakan Minibus Vs Truk Sawit di Bangka Barat
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – Seorang warga asal Jawa Barat tewas setelah minibus yang ditumpanginya terlibat tabrakan dengan truk bermuatan kelapa sawit di jalan lintas nasional, Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (10/1/2026).
    Kecelakaan maut terjadi akibat minibus yang melaju dari arah Pangkalpinang tujuan Pelabuhan Tanjung Kalian, gagal menyalip kendaraan di depannya.
    “Satu orang penumpang meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP),” kata Kasie Humas Polres Bangka Barat Iptu Yos Sudarso pada awak media, Sabtu.
    Yos menjelaskan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.30 WIB dengan korban jiwa bernama Muliandy Nasution (32), warga Villa Nusa Indah 5 RT 05, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
    Korban meninggal akibat cedera berat di kepala disertai luka robek di dahi, wajah kanan, kepala bagian samping kanan, telinga kiri, serta bahu kanan.
    “Peristiwa bermula saat mobil penumpang yang melaju dari arah Pangkalpinang berupaya mendahului kendaraan di depannya,” ujar Yos.
    Namun pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk bermuatan sawit sehingga tabrakan tidak dapat dihindari.
    Menerima laporan dari masyarakat, personel Polres Bangka Barat langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan pengamanan TKP, mengevakuasi korban, serta mengatur arus lalu lintas.
    Dalam kecelakaan tersebut, pengemudi truk Mitsubishi Colt Diesel bernama Ishariansyah (46), laki-laki, warga Desa Kacung RT 01 RW 01, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, mengalami luka ringan berupa keseleo pada pergelangan mata kaki kanan.
    Sementara itu, pengemudi mobil penumpang Nissan Serena bernama Anisul Hakimi, warga Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, mengalami luka di kepala, luka robek di bagian belakang kepala, serta patah pada kaki kanan dan kiri.
    Korban dievakuasi oleh personel Polres Bangka Barat untuk mendapatkan perawatan medis.
    “Personel langsung melakukan evakuasi korban, pengamanan TKP, pendataan identitas korban dan saksi, serta koordinasi dengan pihak Puskesmas dan rumah sakit,” kata Yos Sudarso.
    Ia menambahkan, Polres Bangka Barat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut serta mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Percepat Hilirisasi Batu Bara menjadi SNG, Pertamina dan Danantara Perkuat Kolaborasi

    Percepat Hilirisasi Batu Bara menjadi SNG, Pertamina dan Danantara Perkuat Kolaborasi

    Percepat Hilirisasi Batu Bara menjadi SNG, Pertamina dan Danantara Perkuat Kolaborasi
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    –  PT Pertamina (Persero) bersama Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID memperkuat kolaborasi strategis untuk percepatan hilirisasi batu bara menjadi produk energi alternatif pengganti LPG.
    Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi proses gasifikasi yang bisa mengubah
    batu bara
    menjadi
    synthetic natural gas
    (SNG).
    Selanjutnya, SNG menjalani proses pemurnian dan dehidrasi menjadi dimethyl ether (DME) sebagai
    energi
    alternatif pengganti
    LPG
    .
    Inisiatif ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional dalam mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
    Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama antara PT
    Pertamina
    dengan
    MIND ID
    di Jakarta, Jumat (9/1/2026). Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara Sigit Puji Santoso menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama tersebut.
    Inisiatif tersebut menjadi wujud nyata peran aktif kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Energi dan Pertambangan dalam menjalankan mandat yang diberikan pemerintah, yaitu mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi melalui pemanfaatan teknologi gasifikasi batu bara.
    Lebih lanjut, Sigit menyampaikan, kerja sama Pertamina dan MIND ID mencerminkan pendekatan terintegrasi dalam pembangunan sistem energi nasional. Sebagai negara besar, Indonesia sangat membutuhkan diversifikasi energi yang mampu menopang pembangunan.
    Menurutnya, kolaborasi dan sinergi antar-BUMN strategis dapat memperkuat fondasi energi nasional. Hilirisasi berbasis teknologi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya domestik.
    “Ini sekaligus membangun sistem energi yang lebih tangguh, efisien, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Sigit dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/1/2025).
    Dalam kolaborasi tersebut, Pertamina memainkan peran sebagai
    offtaker
    dan agregator infrastruktur distribusi. Dengan keunggulan jaringan distribusi yang dimiliki, Pertamina memastikan hasil hilirisasi batu bara, seperti DME, SNG, dan metanol.
    Selanjutnya, hasil hilirisasi dapat terserap dan tersalurkan secara efektif kepada masyarakat dan industri sebagai substitusi energi yang didapatkan melalui impor.
    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan, kolaborasi ini adalah tonggak sejarah bagi kedaulatan energi Indonesia.
    Sebagai tulang punggung energi nasional, Pertamina berkomitmen mengoptimalkan infrastruktur distribusi Pertamina untuk mendukung hilirisasi ini melalui kerja sama dengan MIND ID.
    “Ini adalah langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memastikan energi yang lebih terjangkau tersedia bagi rakyat. Ini sejalan dengan target swasembada energi pemerintah,” ujar Simon.
    Sementara itu, Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan rantai nilai mineral, batu bara, dan energi di dalam negeri.
    Melalui kerja sama dengan Pertamina, MIND ID berkomitmen mendorong hilirisasi yang memberikan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, serta membuka lapangan kerja baru.
    “Kerja sama ini sekaligus memperkuat
    ketahanan energi nasional
    dalam jangka panjang,” kata Maroef.
    Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan konsumsi LPG nasional akan mencapai 10 juta metrik ton (MT) pada 2026. Sementara itu, produksi domestik baru mencapai 1,3–1,4 juta MT.
    Sinergi Pertamina dan MIND ID melalui pemanfaatan Coal to DME dan Coal to SNG menjadi solusi strategis untuk menutup defisit tersebut.
    Inisiatif ini dilakukan menggunakan kekayaan alam domestik sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian sektor energi nasional.
    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060. Perusahaan terus mendorong program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).
    Upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik serta keberlanjutan usaha dan lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. Inisiatif ini dilakukan berkoordinasi dengan
    https://www.danantaraindonesia.co.id/
    .
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati: Krisis Iklim Paling Mencemaskan Generasi Muda

    Megawati: Krisis Iklim Paling Mencemaskan Generasi Muda

    Megawati: Krisis Iklim Paling Mencemaskan Generasi Muda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyebut pihak yang paling cemas terhadap krisis iklim dan kerusakan lingkungan adalah generasi muda.
    Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
    Mulanya, Megawati menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban, bumi mengalami suhu terpanas dalam lebih dari 100.000 tahun terakhir.
    “Yang paling merasakan kecemasan ini adalah generasi muda. Mereka hidup dalam ketidakpastian, memandang masa depan dengan kegelisahan,” kata Megawati, Sabtu.
    Megawati melanjutkan, dampak dari
    perubahan iklim
    itu antara lain,
    bencana hidrometeorologi
    seperti badai, banjir, kekeringan sampai kebakaran hutan.
    Bencana itu terjadi secara beruntun di berbagai belahan dunia tanpa mengenal batas negara dan kelas sosial.
    “Tahun 2023 mencatatkan diri sebagai salah satu tahun terpanas dalam sejarah umat manusia, diperparah oleh fenomena El Nino yang mengguncang sendi-sendi kehidupan global,” ungkap Megawati.
    Menurut Megawati, kondisi tersebut menimbulkan kecemasan mendalam, terutama di kalangan generasi muda yang harus menghadapi masa depan dalam ketidakpastian.
    Ia menambahkan, berbagai temuan ilmiah menunjukkan umat manusia tengah mendekati titik-titik kritis yang sulit dipulihkan, seperti meningkatnya suhu laut, mencairnya es di kutub ke titik terendah, serta merosotnya keanekaragaman hayati secara tajam.
    “Sebagian ilmuwan bahkan menyebut fase ini sebagai awal keteruraian besar peradaban manusia,” imbuhnya.
    Megawati juga menyinggung bencana ekologis dan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia akibat hujan ekstrem pada 23 November 2025.
    Bencana tersebut melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menewaskan ribuan orang, serta memaksa ratusan ribu warga mengungsi.
    Ia menegaskan, bencana tersebut bukan semata-mata peristiwa alam, melainkan akibat dari ulah manusia yang gagal memperlakukan alam secara adil dan berkelanjutan.
    “Kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan, sebagai spons alam penyerap air telah berubah menjadi ladang eksploitasi. Hutan alam dan wilayah adat dirampas, dibuka secara masif, lalu digantikan oleh tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis,” tutur Presiden ke-5 RI ini.
    Megawati menilai kerusakan lingkungan juga dilembagakan melalui kebijakan dan regulasi yang memberi ruang besar bagi konsesi skala besar, sehingga mendorong deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem.
    “Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” terang Megawati.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati: Undang-undang Beri Karpet Merah Deforestasi

    Megawati: Undang-undang Beri Karpet Merah Deforestasi

    Megawati: Undang-undang Beri Karpet Merah Deforestasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyoroti peran kebijakan dan undang-undang yang dinilainya memberi “karpet merah” bagi eksploitasi alam, sehingga memicu bencana ekologis dan kemanusiaan di berbagai wilayah Indonesia.
    Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I
    PDI-P
    di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
    “Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi
    deforestasi
    , perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem,” kata Megawati, Sabtu.
    Megawati menegaskan, bencana alam yang terjadi, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tidak bisa semata-mata dianggap sebagai peristiwa alam.
    Menurut dia, kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekologi.
    “Kita harus berani jujur. Kerusakan ini juga dilembagakan oleh kebijakan,” ujarnya.
    Presiden ke-5 RI itu menyebut, atas nama pembangunan, hutan alam dan wilayah adat dirampas lalu digantikan oleh tanaman monokultur yang miskin daya dukung ekologis.
    Akibatnya, kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan kehilangan fungsinya.
    “Ketika hujan turun, air tidak lagi terserap. Air kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan, lalu berubah menjadi kekuatan penghancur,” tutur Megawati.
    Megawati menambahkan, bencana hujan ekstrem yang terjadi pada 23 November 2025 telah melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Sumatera.
    Ribuan orang meninggal, ratusan dinyatakan hilang, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya.
    Menurut Megawati, kondisi tersebut menjadi peringatan keras tentang krisis peradaban ekologis yang sedang dihadapi umat manusia.
    Ia menilai manusia telah menempatkan dirinya sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan.
    Dalam pidatonya, Megawati juga menyinggung krisis iklim global.
    Ia menyebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban, suhu bumi kini lebih panas dibandingkan 100.000 tahun terakhir.
    Bahkan, ambang batas kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius telah terlampaui.
    “Tahun 2023 mencatatkan diri sebagai salah satu tahun terpanas dalam sejarah umat manusia, diperparah oleh fenomena El Nino yang mengguncang sendi-sendi kehidupan global,” ungkapnya.
    “Memasuki tahun 2024, suhu global bahkan telah melampaui ambang satu setengah derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri, sebuah batas kritis yang selama ini diperingatkan oleh ilmu pengetahuan,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • WNA Perancis Ditemukan Meninggal di Depan Kamar Kontrakan di Gili Air Regional 10 Januari 2026

    WNA Perancis Ditemukan Meninggal di Depan Kamar Kontrakan di Gili Air Regional 10 Januari 2026

    WNA Perancis Ditemukan Meninggal di Depan Kamar Kontrakan di Gili Air
    Tim Redaksi
    MATARAM, KOMPAS.com
    – Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Perancis ditemukan meninggal dunia di depan teras rumah kontrakan di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (10/1/2026). 
    Korban atas nama Lyna Normies (35) ditemukan tewas dalam kondisi tergantung di depan teras rumah kontrakan. 
    Kasat Reskrim Polres Lombok Utara IPTU I Komang Wilandra mengatakan, korban diduga tewas gantung diri. 
    “Benar, pagi ini anggota Polsubsektor Gili Indah bersama Polsek Pemenang dan Sat Reskrim Polres Lombok Utara menangani laporan penemuan WNA perempuan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dan diduga akibat gantung diri,” kata IPTU Wilandra dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu. 
    Kejadian berawal sekitar pukul 06.56 Wita, saat saksi bernama Patrick Gatel Pascal Honore seorang warga negara Perancis, menerima telepon dari rekannya yang memintanya untuk melihat kondisi korban di rumah kontrakannya. 
    Saksi lalu pergi ke rumah kontrakan korban dan kaget melihat kondisi korban saat itu dalam posisi tergantung di seutas tali. 
    Saksi kemudian berteriak meminta pertolongan hingga terdengar oleh warga sekitar, yang saat itu sedang bekerja proyek dekat dengan lokasi kejadian. 
    Warga yang mendengar teriakan tersebut lalu datang dan membantu menurunkan korban dengan cara memotong tali menggunakan parang. 
    Kejadian ini lalu dilaporkan kepada kepada aparat desa dan kepolisian setempat. 
    Personel Polsubsektor Gili Indah bersama Unit Reskrim segera mendatangi lokasi dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).
    Polisi juga mengumpulkan barang bukti dan melakukan olah TKP. 
    Wilandra menambahkan, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab pasti kematian korban.
    “Saat ini hasil awal mengarah pada dugaan bunuh diri. Namun, penyidik tetap melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan rangkaian peristiwa dan latar belakangnya,” tutup Wilandra. 
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pasuruan Jadi Penyelamat Jari Manis 2 Orang Surabaya 10 Januari 2026

    Kala Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pasuruan Jadi Penyelamat Jari Manis 2 Orang Surabaya 10 Januari 2026

    Kala Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pasuruan Jadi Penyelamat Jari Manis 2 Orang
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Jumat (9/1/2026) sore itu, suasana di Kantor BPBD Kota Pasuruan di Jalan KH Mansyur tidak sedang sibuk oleh laporan banjir atau pohon tumbang.
    Petugas Pusdalops dan Pemadam Kebakaran (Damkar) saling membantu dan bekerja sama setelah melihat raut kecemasan terpancar dari wajah Mirza Martak (25).
    ​Warga Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo ini datang bukan membawa kabar bencana alam, melainkan membawa beban kecil namun menyiksa di jari manisnya: seuntai cincin yang tak mau lepas.
    ​
    Jari manis
    Mirza sudah memerah, bahkan mulai membiru karena aliran darah yang terhambat.
    Segala cara mandiri, mulai dari sabun hingga pelicin, telah ia coba di rumah, namun nihil. Cincin itu justru terasa semakin mencekik.
    ​”Rasanya sudah nyut-nyutan, Mas. Panik sekali karena jari sudah bengkak dan mulai mati rasa. Saya pikir harus ke rumah sakit, tapi teman menyarankan ke BPBD karena alatnya lengkap,” ujar Mirza dengan napas lega setelah tindakan lepas dengan gerenda mini, Jumat (9/1/2026).
    ​Belum sempat petugas Damkar menghela napas panjang usai menangani Mirza pukul 16.20 WIB, seorang warga lain, Nungky Okta Fadhila (25), Kelurahan Tembokrejo Kecamatan Purworejo datang dengan keluhan serupa sekitar pukul 17.15 WIB.
    Sore itu, kantor BPBD mendadak berubah menjadi ‘bengkel bedah perhiasan’ darurat.
    Tampak dengan sabar, petugas dengan ekstra hati-hati harus melepas cincin dari seorang perempuan itu.
    Setelah hampir memakan waktu 20 menit, Nungky, yang sempat menitikkan air mata karena takut jarinya terluka, mengaku sangat bersyukur atas kesabaran para petugas.
    ​”Tadi sempat takut kalau alatnya kena kulit, tapi petugasnya baik sekali. Mereka terus ajak bicara supaya saya tenang.” 
    “Alhamdulillah, begitu cincinnya terputus, rasanya seperti beban berat langsung hilang,” ungkap Nungky sambil menunjukkan jarinya yang kini bebas dari jeratan logam.
    Usai terlepas, dua warga pulang dengan senyum lebar, meski tanpa cincin di jari mereka.
    Bagi mereka, keselamatan jari jauh lebih berharga daripada segram emas atau perak yang sempat menyiksa.
    ​Kasi Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan, Anang Sururin, menceritakan bagaimana timnya harus menjaga ketenangan korban. Meski yang dihadapi “hanya” sepotong logam kecil, risiko luka permanen pada jari sangatlah nyata.
    ​Petugas menggunakan alat pemotong khusus dengan penyangga tipis untuk melindungi kulit.
    Selama proses pemotongan, air terus diteteskan agar panas dari gesekan logam tidak membakar jari korban.
    “Kami harus sangat tenang. Kalau petugasnya gugup, korbannya makin panik. Ini soal presisi, meleset sedikit saja kulit bisa terluka,” kata Anang, Sabtu (10/1/2026).
    ​Meski terlihat sederhana, kasus cincin macet bisa berujung pada amputasi jika dibiarkan terlalu lama hingga jaringan mati (nekrosis).
    Anang mengimbau warga untuk lebih peka terhadap ukuran perhiasan yang biasa dipakai setiap hari.
    ​”Jangan dipaksa kalau sudah sempit. Kalau jari mulai menunjukkan tanda pembengkakan atau perubahan warna, segera cari bantuan. Kami di BPBD dan Damkar siap 24 jam untuk hal-hal darurat seperti ini,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.