Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Tuberkulosis (TBC) bukan lagi sekadar masalah kesehatan. Dengan status Indonesia sebagai negara peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, delapan gubernur dari provinsi dengan beban kasus tertinggi menyatakan perang.
Salah satunya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, yang secara resmi menandatangani Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia.
Dia menegaskan, komitmen tersebut merupakan pekerjaan kolektif yang membutuhkan kerja sama cepat dan masif dari semua pihak, terutama bupati dan wali kota.
“Saya dengan tujuh gubernur lainnya berkomitmen kuat untuk mengeliminasi TBC,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
Bobby mengatakan itu usai menghadiri Forum Delapan Gubernur Penuntasan Tuberkulosis di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa.
Ada delapan komitmen yang ditandatangani delapan gubernur terkait pengendalian TBC, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI.
Poin pertama, memasukkan indikator TBC ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lalu mengoordinasikan kegiatan penanggulangan TBC, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) TBC, menemukan kasus, melakukan pendataan, memberikan pengobatan dan pencegahan, hingga membuat kebijakan serta mencapai target indikator.
Bobby mengatakan, dari komitmen tersebut terdapat target indikator yang harus dicapai, seperti menemukan 90 persen kasus, SPM 100 persen, penanganan kasus sensitif obat, kasus resisten obat, hingga terapi pencegahan dan target lainnya.
“Ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi, ini harus kami kerjakan bersama, dengan teliti dan cepat,” kata menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu.
Adapun komitmen itu disepakati delapan gubernur, yakni dari Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, hingga Sulawesi Selatan.
Tindakan itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rata-rata kasus kematian TBC di Indonesia adalah dua orang dalam lima menit.
Oleh karena itu, tugas utama dalam penanganan TBC adalah menemukan orang yang terinfeksi secepatnya.
Budi mengatakan, seperti halnya Covid-19, pemerintah perlu menemukan kasus sedini mungkin dan memberikan penanganan yang tepat karena TBC adalah penyakit menular.
“Ini agar dia tidak nularin dulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan enam bulan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan TBC di Indonesia.
“Kalau di delapan provinsi ini bisa kita tekan, angkanya (kasus TBC Indonesia) akan berkurang jauh. Jadi, siap-siap nanti akan kami tagih pada waktu pertemuan selanjutnya,” katanya.
Sebagai informasi, pertemuan itu juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala Staf Presiden AM Putranto, serta jajaran kementerian terkait.
Hadir pula kedelapan gubernur yang menandatangani komitmen bersama dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara virtual dari seluruh Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/08/25/68ac3a4194583.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bantah Abaikan Surat Perbaikan Jalan, Lurah Pakualam: Setiap Keluhan Selalu Direspons Megapolitan 26 Agustus 2025
Bantah Abaikan Surat Perbaikan Jalan, Lurah Pakualam: Setiap Keluhan Selalu Direspons
Tim Redaksi
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Lurah Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sukron Makmun, membantah telah mengabaikan surat permohonan perbaikan jalan dari warga sejak 10 tahun lalu.
Ia mengaku, pihaknya selalu merespons setiap keluhan maupun surat yang masuk dari warga terkait jalan rusak di wilayah perbatasan Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang.
“Setiap keluhan selalu ditanggapi dan direspons. Tanah tersebut masih milik pengembang dan berbatasan dengan Kota Tangerang,” ujar Sukron saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
Sukron menjelaskan, jalan sepanjang 297 meter yang kini diperbaiki warga secara swadaya itu hingga saat ini masih berstatus aset pengembang di kawasan Alam Sutera.
Tentunya dengan status tersebut, pemerintah daerah tidak bisa melakukan perbaikan infrastruktur apapun di lokasi itu.
“Setiap pengerjaan pemerintah harus jelas status haknya. Selain bukan aset pemerintah, tidak bisa dilakukan,” kata dia.
Ia menambahkan, pihak kelurahan juga sudah menyampaikan persoalan itu kepada Pemerintah Kota Tangerang.
Namun, hingga kini belum ada tanggapan apapun dan masih menunggu tindak lanjutnya.
“Secara hukum, jalan tersebut bukan aset Pemkot Tangsel. Jalur akses menuju Kampung Kandang Sapi berada di atas lahan milik pengembang dan masuk wilayah administrasi Kota Tangerang,” jelas dia.
Sebelumnya, Ketua RT 01 RW 03 Pakualam, Damsik (50), mengatakan, warga terpaksa patungan untuk memperbaiki jalan tersebut karena permohonan perbaikan yang diajukan ke kelurahan tak kunjung ditanggapi.
“Kalau kerusakan jalan itu sudah lama sekali, lebih dari 15 tahun. Kami sudah sering menyurati, bahkan sejak 10 tahun lalu lewat musrenbang maupun proposal, tapi tidak ada tanggapan,” ujar Damsik saat ditemui Kompas.com, Senin (25/8/2025).
Karena tak ada tanggapan dari pemerintah, akhirnya warga memutuskan mengumpulkan dana swadaya dengan nominal seikhlasnya.
Bahkan, kata Damsik, pihaknya juga mendapatkan donatur yang enggan disebutkan namanya.
Setelah dana terkumpul, warga mulai bergotong royong untuk memperbaiki jalanan sepanjang 297 meter.
Sekitar 50 meter jalan masuk wilayah Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, sedangkan sisanya berada di wilayah Tangsel.
Kegiatan gotong royong dimulai pada Sabtu (23/8/2025) pagi hingga malam hari.
“Jadi Sabtu pagi kami bergerak, siangnya kami pengecoran sampai malam,” imbuh dia.
Dana yang dikucurkan untuk perbaikan akses utama Kampung Kandang Sapi itu mencapai sekitar Rp 50 juta.
“Daripada menunggu ke APBD yang enggak ada keluar-keluar, ya sudah patungan saja,” jelas Damsik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/26/68adb444b363b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Viral Pedemo Ditangkap di Gerai Mie Gacoan, Polisi: Mereka Rusak Fasum dan Lawan Petugas Megapolitan 26 Agustus 2025
Viral Pedemo Ditangkap di Gerai Mie Gacoan, Polisi: Mereka Rusak Fasum dan Lawan Petugas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Keributan terjadi di restoran Mie Gacoan, Jalan KS Tubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025) malam.
Insiden terjadi saat polisi masuk ke restoran untuk menangkap massa demo 25 Agustus yang bersembunyi setelah dipukul mundur dari area DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.
Berdasarkan unggahan video di akun Instagram @lbj_jakarta, para pedemo yang ditangkap hanya bisa tertunduk.
Saat digiring, polisi sempat diadang sejumlah pegawai restoran tersebut dan pengunjung sampai akhirnya terjadi cekcok.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi membenarkan penangkapan itu.
Sebuah kiriman dibagikan oleh Lensa Berita Jakarta (@lbj_jakarta)
Dia mengatakan, para pedemo diduga merusak fasilitas umum dan menyerang petugas kepolisian saat diminta membubarkan diri.
“Itu adalah orang yang diduga melakukan aksi perusakan secara masif, melawan petugas, melakukan perusakan fasum, sebelumnya sudah dilakukan pendorong oleh petugas, akhirnya mereka lari ke sana, kemudian diamankan,” kata dia di Polda Metro Jaya pada Selasa (26/8/2025).
Ade Ary tidak merinci jumlah pedemo yang ditangkap di restoran itu, tetapi memastikan mereka termasuk dalam total 351 orang yang diamankan.
“Kami membenarkan bahwa orang-orang yang diamankan adalah bagian dari 300 sekian tadi,” ujar dia.
Untuk diketahui, 351 orang yang ditangkap dalam demo 25 Agustus terdiri atas 155 orang dewasa dan 196 anak di bawah umur.
Kini, 196 anak di bawah umur itu telah dipulangkan usai para orangtua membuat surat pernyataan.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan, sebanyak 155 dari total 351 orang dewasa yang ditangkap masih diperiksa secara intensif.
“Saat ini masih berjalan proses pendalaman untuk mengetahui peran mereka masing-masing,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/05/27/6835befc720bc.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kejagung Bentuk Tim untuk Klarifikasi Eks Kajati Sumut soal Korupsi Proyek Jalan Nasional 26 Agustus 2025
Kejagung Bentuk Tim untuk Klarifikasi Eks Kajati Sumut soal Korupsi Proyek Jalan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim pengawasan (timwas) untuk melakukan klarifikasi terhadap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Idianto, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.
“Benar, memang timwas Kejagung telah membentuk tim untuk melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dan beberapa pihak yang dianggap mengetahui peristiwa itu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Selasa (19/8/2025).
Anang mengatakan, Timwas Kejagung juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, KPK telah memeriksa Idianto sebagai saksi dalam perkara korupsi yang tengah didalami.
“Prinsipnya masih proses klarifikasi dan kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Itu saja, sifatnya masih tertutup,” kata Anang.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Idianto di Kantor Kejagung.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan Idianto terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumut.
“Dalam proses penyidikan ini, keterangan dari setiap saksi tentu penting untuk mencari petunjuk dan bukti-bukti yang dibutuhkan penyidik untuk membuat terang perkaranya,” ucap Budi.
KPK telah menetapkan lima orang tersangka pada 28 Juni 2025, yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga Pejabat Pembuat Komitmen, Rasuli Efendi Siregar; Pejabat Pembuat Komitmen di Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto; Direktur Utama PT DNG Akhirun Efendi Siregar; dan Direktur PT RN Rayhan Dulasmi Pilang.
Kasus ini terungkap melalui dua operasi tangkap tangan (OTT).
Total nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai Rp 231,8 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/26/68ad9a0cebf42.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketua RW di Jakut Bantah Pungli Pemasangan Tiang Internet: Biar Alam yang Bekerja Megapolitan 26 Agustus 2025
Ketua RW di Jakut Bantah Pungli Pemasangan Tiang Internet: Biar Alam yang Bekerja
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua RW 01, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, R Bagus Kusumo Hardoyo membantah melakukan pungutan liar (pungli) karena mengizinkan pemasangan tiang internet di wilayahnya. Tuduhan itu datang dari Ketua RT 01, RW 01, Sujarwo.
“Biar alam saja yang bekerja,” ucap Bagus saat diwawancarai Kompas.com di Jalan Gorontalo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (26/8/2025).
Bagus memang mengaku menerima uang Rp 6 juta dari pihak provider sebagai bentuk kompensasi ke RW.
Namun, ia memastikan bahwa dana tersebut bukanlah pungli. Sebab, pihak provider meminta izin ke 14 RW yang ada di Warakas.
Tapi, hanya ada empat RW yang memberikan izin, sementara 10 RW lagi menolak.
Alasan Bagus mengizinkan pemasangan tiang internet itu karena dianggap bisa membantu warganya.
“Karena tawarannya Rp 100.000 untuk 200 MBPS sebulan, ada pemasangan internet gratis, kenapa kita enggak diterima,” ungkap Bagus.
Bagus pun memastikan, uang Rp 6 juta itu tidak masuk ke kantong pribadinya, melainkan digunakan untuk operasional RW.
“Pertama, kan di RW ada yang aktif piket, itu yang piket saya berikan baju, sama pengurus RW, dan sisanya untuk mendukung operasional RW,” kata Bagus.
Untuk diketahui, Sujarwo melaporkan Bagus ke polisi atas tudingan pencemaran nama baik dan pungli.
Sebab, Sujarwo tak terima namanya disebut ikut menerima uang Rp 6 juta dari pihak provider atas perizinan pemasangan tiang internet.
Sujarwo sendiri mengaku sama sekali tidak mengetahui soal pemasangan tiang itu, karena tak mendapat sosialisasi dari pihak RW.
Akhirnya, Sujarwo membuat surat delik laporan ke polisi untuk mengetahui apakah tindakan Bagus termasuk pungli atau tidak.
Jika termasuk pungli, maka Sujarwo akan melanjutkan laporannya itu ke polisi.
“Iya akan saya lanjutkan delik laporan ini. Tapi, saya kan harus ada jawaban dari surat yang saya ajukan apakah masuk pungli atau tidak,” ucap Sujarwo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/26/68ada294ca758.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo: Kesehatan-Pendidikan yang Baik Hanya Bisa Terwujud kalau Tak Ada Korupsi Nasional 26 Agustus 2025
Prabowo: Kesehatan-Pendidikan yang Baik Hanya Bisa Terwujud kalau Tak Ada Korupsi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah wajib memperjuangkan pendidikan dan kesehatan yang terbaik terlepas dari siapapun pemimpinnya.
Ia menyebutkan, kesehatan dan pendidikan yang baik tersebut bisa diwujudkan jika tidak ada korupsi dan manipulasi.
“Kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi. Kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran,” kata Prabowo saat meresmikan gedung layanan terpadu dan Institut Neurosains Nasional RSPON Dr. Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).
Prabowo menekankan, pendidikan dan kesehatan adalah wujud dari demokrasi yang sebenarnya.
Menurut dia, Negara yang berhasil dalam demokrasi adalah negara yang bisa memberi pendidikan terbaik dan pelayanan kesehatan terbaik.
“Pendidikan dan kesehatan adalah demokratisasi. Itu saudara-saudara,” ucap Prabowo.
Oleh karena itu, ia mewanti-wanti bahwa setiap rupiah yang digelontorkan untuk pendidikan dan kesehatan harus kembali dinikmati oleh rakyat.
Prabowo juga menegaskan, kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan yang merupakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang miskin dan tinggal di daerah terpencil.
“Setiap rupiah yang membeli alat-alat yang terbaik di dunia harus sampai ke rakyat. Dan tidak boleh ada yang merasa di atas golongan lain,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/08/26/68adaf65873e6.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/26/68ad53896cc76.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/26/68ad94bf3150e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/26/68ad995eb0d5d.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/11/12/67331b1f3b4ed.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)