Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Menkes soal Iuran BPJS Bakal Naik: Sedang Didiskusikan Nasional 26 Agustus 2025

    Menkes soal Iuran BPJS Bakal Naik: Sedang Didiskusikan Nasional 26 Agustus 2025

    Menkes soal Iuran BPJS Bakal Naik: Sedang Didiskusikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, wacana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan masih didiskusikan di internal pemerintah.
    “Itu nanti sedang didiskusikan, tunggu ininya,” kata Budi di RSPON Dr. Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).
    Ia menyampaikan, kenaikan ini juga harus dibicarakan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
    Budi enggan berbicara lebih banyak lantaran hal ini juga perlu didiskusikan lebih dulu bersama DPR RI dalam rapat kerja.
    “Itu mesti dibicarakan sama Ibu Menkeu, yang lebih berwenang di Ibu Menkeu. Saya nggak enak melampaui, kan mesti juga diselesaikan sama teman-teman di DPR, karena nanti akan ada rakernya,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 mendatang.
    Klaim pemerintah, kebijakan ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
    Meski begitu, pemerintah menyadari tidak semua peserta mampu menanggung kenaikan iuran.
    Oleh karena itu, akan disiapkan skema subsidi khusus bagi peserta mandiri agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan.
    Kebijakan iuran BPJS Kesehatan naik sejatinya bukan hal baru karena pemerintah beberapa kali melakukan penyesuaian tarif sejak program JKN digulirkan.
    Bahkan, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengatur bahwa evaluasi dan penyesuaian iuran dapat dilakukan setiap dua tahun sekali.
    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, disebutkan bahwa iuran BPJS Kesehatan naik bertahap pada tahun depan.
    Pemerintah juga tetap akan memberikan subsidi bagi sebagian masyarakat yang berhak.
    “Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kewajiban antara tiga pilar utama: (1) masyarakat/peserta, (2) pemerintah pusat, dan (3) pemerintah daerah,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.
    “Untuk itu, penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Pendekatan bertahap ini penting untuk meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program,” bunyi Bab 6 Risiko Fiskal buku tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Vaksinasi Campak di Sumenep Targetkan 3.346 Anak Per Hari Surabaya 26 Agustus 2025

    Vaksinasi Campak di Sumenep Targetkan 3.346 Anak Per Hari Surabaya 26 Agustus 2025

    Vaksinasi Campak di Sumenep Targetkan 3.346 Anak Per Hari
    Tim Redaksi
    SUMENEP, KOMPAS.com
    – Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep, Jawa Timur merilis data resmi sasaran vaksinasi campak setelah dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB) per Agustus 2025.
    “Penetapan status KLB membuat kami harus bergerak cepat. Vaksinasi massal ini langkah utama untuk menekan penularan,” kata Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes P2KB Sumenep, Achmad Syamsuri, Senin (25/8/2025).
    Sebanyak 73.969 anak, lanjut Syamsuri, tercatat menjadi sasaran program imunisasi massal campak atau outbreak response immunization (ORI).
    “Iya. Program ini mulai digelar hari ini, Senin,” ucap dia.
    “Semua anak usia sasaran akan kita kejar agar bisa terlayani, baik yang di daratan maupun di kepulauan,” kata Syamsuri.
    Ia juga mengatakan, vaksinasi massal akan berlangsung selama 21 hari.
    Target capaian yang ditetapkan sebesar 95 persen atau setara dengan 70.271 anak.
    “Target 95 persen itu, itu standar minimal agar kekebalan kelompok terbentuk,” ucapnya.
    Setiap harinya, Dinkes P2KB menargetkan capaian vaksinasi sekitar 4,8 persen dari total sasaran.
    Jumlah itu setara dengan 3.346 anak per hari.
    Selain menetapkan target vaksinasi, Dinkes P2KB juga melaporkan adanya tambahan kasus campak di Sumenep.
    Jumlah kasus terus bertambah dari waktu ke waktu. Hingga 24 Agustus 2025, kasus campak tercatat naik menjadi 2.105.
    Sebelumnya, jumlah kasus masih di kisaran 2.035.
    “Kenaikan kasus ini yang membuat vaksinasi harus dilakukan segera. Tanpa itu, risiko penyebaran bisa makin luas,” ujar Syamsuri.
    Pelaksanaan vaksinasi massal digelar serentak di 26 puskesmas.
    Layanan mencakup wilayah daratan maupun kepulauan Sumenep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6.000 Ton Gula Menumpuk Tak Laku, Petani di Madiun Menjerit Surabaya 26 Agustus 2025

    6.000 Ton Gula Menumpuk Tak Laku, Petani di Madiun Menjerit Surabaya 26 Agustus 2025

    6.000 Ton Gula Menumpuk Tak Laku, Petani di Madiun Menjerit
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Ribuan petani tebu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sedang berada di ujung tanduk.
    Sebanyak 6.000 ton gula hasil panen senilai Rp 87 miliar menumpuk di gudang Pabrik Gula (PG) Pagotan, tak laku di pasaran.
    Penyebabnya, gula produksi petani kalah bersaing dengan gula rafinasi impor yang membanjiri pasar dengan harga lebih murah.
    Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Madiun, Mujiono, mengungkapkan keprihatinannya tentang kondisi ini.
    “Sudah lebih dari dua bulan gula petani tidak terjual. Sekitar 300 petani tebu kini menjerit. Bertahan hidup saja sulit.”
    “Apalagi banyak yang mengandalkan pinjaman bank untuk operasional tanam. Jika gula tidak laku, utang mereka terancam tak terbayar,” ujar Mujiono, di Madiun, Selasa (26/8/2025).
    Menurut Mujiono, gula rafinasi impor menjadi biang keladi yang memicu keadaan ini.
    Harganya yang lebih murah, berkisar antara Rp 15.000-Rp 16.000 per kilogram di pasar dan mal, membuat konsumen beralih dari gula petani.
     
    “Kami sudah menurunkan harga hingga Rp 14.500 per kilogram, tapi investor tetap ogah beli. Mereka beralasan gula petani tidak laku di pasaran karena kalah bersaing dengan rafinasi,” kata dia.
    Biasanya, gula produksi Jawa Timur, termasuk dari Madiun, dipasarkan ke luar pulau seperti Kalimantan dan Sulawesi, yang minim pabrik gula.
    Namun, kini permintaan dari wilayah tersebut merosot tajam karena pasar sudah dibanjiri gula rafinasi impor.
    “Pemerintah terlalu membiarkan mafia rafinasi. Akibatnya, gula petani tidak terserap. Ini bukan lagi soal rugi, tapi hidup segan mati tak mau,” ungkap Mujiono.
    Kondisi ini juga mengancam ambisi Pemerintah untuk mencapai swasembada gula. Mujiono menegaskan, tanpa intervensi cepat, banyak petani yang terpaksa berhenti menanam tebu.
    “Kalau petani dibiarkan merana, swasembada gula hanya akan jadi omong kosong. Tahun ini saja, jika tidak segera ditolong, banyak petani yang akan menyerah,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dilema Sopir Selama Jalur Gumitir Tutup, Keluhkan Keamanan di Area Hutan Baluran Surabaya 26 Agustus 2025

    Dilema Sopir Selama Jalur Gumitir Tutup, Keluhkan Keamanan di Area Hutan Baluran Surabaya 26 Agustus 2025

    Dilema Sopir Selama Jalur Gumitir Tutup, Keluhkan Keamanan di Area Hutan Baluran
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember ditutup untuk sementara waktu guna perbaikan jalur, dan rencananya akan dibuka kembali awal September.
    Sopir antusias dan menyambut gembira pembukaan jalur lebih awal, sebab mereka yang biasanya dari Banyuwangi menuju Jember lalu ke Surabaya, harus memutar lewat Situbondo dan Bondowoso.
    Namun selain meningkatnya pengeluaran, waktu serta tenaga yang dibutuhkan untuk perjalanan yang lebih panjang, terdapat hal krusial lain yang dikeluhkan sopir.
    “Di Situbondo terutama Karang tekok (wilayah hutan Baluran, Kecamatan Asembagus) bolak balik laka lantas,” kata Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Slamet Barokah, Selasa (26/8/2025).
    Intensitas kecelakaan yang terjadi di wilayah tersebut bisa berkisar 2 hingga 3 hari sekali, yang disebutnya menghambat operasional kendaraan lainnya.
    Pihaknya pun sudah berkirim surat ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, namun hingga berita ini ditulis, Slamet mengaku protesnya belum pernah ditanggapi.
    “Tidak pernah ada tanggapan. Saya minta penerangan di alas Baluran,” urainya.
    Dia juga mengungkap bahwa pihaknya berharap ada pemasangan pita kejut di titik-titik tertentu. Slamet menuntut perhatian Pemprov Jawa Timur.
    “Keamanan kurang,” tambahnya melalui sambungan telepon.
    Kini, dengan percepatan pembukaan jalur Gumitir, Slamet mengaku lega dan mengapresiasi langkah tersebut sebab selama ini ia mengaku merasakan kesulitan dan kerugian.
    Biaya operasional menjadi jauh lebih besar dan penerimaan barang hingga ke tangan pelanggan juga lebih lama dan dia sering mendapatkan keluhan.
    “Memberatkan armada, pelaku usaha juga. Barang rata-rata jadi naik,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana soal Ompreng MBG Diduga Kandung Minyak Babi: Kalau Ada Kekhawatiran, Uji Saja Nasional 26 Agustus 2025

    Istana soal Ompreng MBG Diduga Kandung Minyak Babi: Kalau Ada Kekhawatiran, Uji Saja Nasional 26 Agustus 2025

    Istana soal Ompreng MBG Diduga Kandung Minyak Babi: Kalau Ada Kekhawatiran, Uji Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan, belum ada temuan bahwa
    food tray
    atau ompreng untuk menyajikan menu makan bergizi gratis (MBG) mengandung minyak babi.
    Hasan mempersilakan ada uji terhadap dugaan kandungan minyak babi di nampan MBG bila terdapat kekhawatiran publik.
    “Sejauh ini kita tidak menemukan. Tetapi kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita uji saja,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2025).
    Hasan menuturkan, pengujian bisa dilakukan di laboratorium maupun di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
    Ia sendiri mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala BPOM mengenai masalah itu.
    “Bisa diuji di BPOM. Tadi saya sudah koordinasi bersama Bapak Kepala BPOM, Kepala BPOM bilang kita bisa ujikan untuk membuktikan itu tadi,” ucap Hasan.
    Hasan juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan isu, terutama jika isu tersebut sensitif.
    “Jadi itu pentingnya kita tidak gampang termakan oleh isu-isu, apalagi isu-isu yang sangat sensitif, dan itu kan memang harus diperiksa, kira-kira begitu,” kata dia.
    Ia memastikan bahwa pemeirntah akan terus memastikan keamanan dan keselamatan rakyat.
    “Apalagi ini penerima manfaat MBG, pemerintah pasti akan mengutamakan keamanan, termasuk juga yang tadi soal isu-isu itu terhadap penerima manfaat ini,” ujar Hasan.
    Sebelumnya diberitakan, nampan dapur yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikabarkan mengandung minyak babi atau lard oil.
    Isu ini mencuat setelah hasil investigasi yang dilakukan Indonesia Business Product (IBP).
    Kabar tersebut langsung menimbulkan kekhawatiran publik, terutama terkait aspek kehalalan peralatan makan dalam program MBG yang menyasar jutaan pelajar di Indonesia.
    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan pihaknya belum dapat memastikan kebenaran kabar tersebut.
    “Sedang
    cek and recheck
    ,” kata Dadan, dikutip dari
    Tribunnews
    , Selasa (26/8/2025).
    Namun, dia belum merinci langkah teknis yang sedang dilakukan BGN dalam menelusuri dugaan kandungan minyak babi pada peralatan MBG tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejari Bekasi Periksa 5 Anggota DPRD Bekasi dan Jabar Terkait Korupsi Alat Olahraga Megapolitan 26 Agustus 2025

    Kejari Bekasi Periksa 5 Anggota DPRD Bekasi dan Jabar Terkait Korupsi Alat Olahraga Megapolitan 26 Agustus 2025

    Kejari Bekasi Periksa 5 Anggota DPRD Bekasi dan Jabar Terkait Korupsi Alat Olahraga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi memeriksa lima anggota DPRD Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat dalam dugaan korupsi alat olahraga.
    Adapun lima saksi yang diperiksa yakni empat anggota DPRD Arif Rahman, Nuryadi Darmawan, Muhammad Kamil dan Oloan Nababan serta Ahmad Faisyal Hermawan, DPRD Jabar. 
    Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugerah mengatakan hasil pemeriksaan, para saksi mengakui adanya pembagian alat olahraga untuk warga.
    “Kalau hasil pemeriksaan tadi mengakui ya, ada pembagian alat olahraga itu,” ucap Ryan di kantornya, Bekasi Selasa (26/8/2025).
    Ryan menyampaikan penyidik akan meneliti lebih lanjut hasil pemeriksaan para saksi. 
    “Nanti penyidik juga kan pasti akan meneliti hasil pemeriksaan ini seperti apa nanti berkaitan dengan alat bukti untuk konstruksi perkaranya,” kata dia.
    Diketahui, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih sebagai tersangka dugaan korupsi alat olahraga periode 2023 senilai Rp 4,7 miliar. 
    Selain Ahmad Zarkasih, Kejari Kota Bekasi juga menetapkan mantan aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi, MAR, dan pihak ketiga, M.
    Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan adanya kelebihan pengadaan sejumlah alat olahraga tahap 1 dan tahap 2 sebesar Rp 4,7 miliar di lingkungan Dispora Kota Bekasi pada periode 2023.
    Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan wali kota Bekasi memproses kelebihan pembayaran belanja alat olahraga. Dana lebih tersebut juga wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Subsidi Trans Jogja Disunat Rp 6,8 Miliar, DPRD: Kita Harus Kencangkan Ikat Pinggang Yogyakarta 26 Agustus 2025

    Subsidi Trans Jogja Disunat Rp 6,8 Miliar, DPRD: Kita Harus Kencangkan Ikat Pinggang Yogyakarta 26 Agustus 2025

    Subsidi Trans Jogja Disunat Rp 6,8 Miliar, DPRD: Kita Harus Kencangkan Ikat Pinggang
    Editor
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Subsidi untuk Trans Jogja tahun 2026 dipastikan berkurang sekitar Rp 6,8 miliar.
    Pemangkasan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prioritas lain, seperti pemeliharaan jalan dan penerangan jalan umum (PJU).
    Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, menegaskan bahwa subsidi Trans Jogja tidak dipangkas habis, melainkan hanya berkurang sedikit.
    “Kami hanya meluruskan saja, jadi kita itu tidak ada pemangkasan. Jadi kan sekarang ini kondisi keuangan sedang ada kebijakan pergeseran di skala prioritas kegiatan,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
    Menurut Nur, subsidi untuk Trans Jogja di APBD murni 2026 semula sebesar Rp 87 miliar. Setelah pergeseran, nilainya turun menjadi sekitar Rp 80-an miliar.
    “Itu dari awalnya Rp 87 miliar, itu ada pergeseran Rp 6 sekian miliar. Angkanya masih gede. Masih di angka Rp 80-an miliar (subsidi),” jelasnya.
    Dana sebesar Rp 6,8 miliar ini dialihkan untuk pemeliharaan jalan provinsi, perbaikan irigasi, dan PJU.
    “Subsidi tarif untuk Trans Jogja, Pemda selama 17 tahun kan selalu mensubsidi. Berapapun kita loloskan, kemarin di dinamika pembahasan APBD murni 2026 itu kita harus mengencangkan ikat pinggang semua,” kata Nur.
    Nur berharap pengelola Trans Jogja berinovasi agar layanan tetap berjalan optimal, misalnya dengan menggandeng pihak ketiga untuk pendapatan tambahan.
    “Kita harapkan pengelola ada kreasi baru, misalnya kerja sama dengan pihak periklanan, artinya ada pendapatan pemasukan biar mengurangi APBD,” ujarnya.
    Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa pergeseran anggaran tidak ada kaitannya dengan Dana Keistimewaan, melainkan keterbatasan APBD.
    “Enggak karena subsidinya kan ambilnya dari pajak. Sebenarnya balik lagi, karena pajak kendaraan bermotor baliknya untuk jalan, untuk transportasi,” ujarnya.
    Made berharap pergeseran ini tidak menurunkan kualitas layanan.
    “Trans Jogja punya ruang yang cukup banyak untuk dikelola untuk bisa menjadi pemasukan,” kata Made.
    (Penulis: Wisang Seto Pangaribowo)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dianggap Provokasi, Patung Tikus Berdasi di Bangkalan Dilarang Ikut Karnaval Surabaya 26 Agustus 2025

    Dianggap Provokasi, Patung Tikus Berdasi di Bangkalan Dilarang Ikut Karnaval Surabaya 26 Agustus 2025

    Dianggap Provokasi, Patung Tikus Berdasi di Bangkalan Dilarang Ikut Karnaval
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Patung tikus berdasi milik warga Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur tak jadi ditampilkan di karnaval kecamatan.
    Diduga, salah satu anggota polsek setempat melarang patung tersebut tampil.
    Camat Tanjung Bumi, Imam Mahfud mengatakan, salah satu anggota kepolisian setempat meminta agar patung tersebut tidak tampil.
    Alasannya, patung berbentuk tikus berdasi itu dinilai mengandung unsur provokasi.
    “Ya tadi malam itu kami kedatangan salah satu anggota (polisi) dan minta ke panitia agar patung itu (tikus berdasi) tidak ditampilkan saat karnaval untuk mencegah provokasi dan di juknis juga ada,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).
    Menurut Imam, dalam aturan pelaksanaan karnaval juga terdapat ketentuan agar peserta karnaval tidak menampilkan hal yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pornografi, dan juga provokasi.
    “Dan peserta tersebut juga tidak datang saat
    technical meeting,
    jadi mungkin tidak tahu ada aturan itu. Saya pun tidak tahu kalau ada warga yang buat itu. Kami diwanti-wanti oleh anggota agar patung tidak ditampilkan,” ujarnya. 
    Akibatnya, patung tersebut batal tampil dalam acara karnaval.
    Imam juga mengaku acara karnaval itu murni dibuat untuk menghibur masyarakat tanpa tendensi.
    “Ya niat kami, karnaval ini hanya untuk menghibur masyarakat,” ucapnya. 
    Sementara itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono mengaku tak ada larangan patung tersebut tampil selama tidak mencantumkan nama perorangan.
    “Tidak apa-apa (tampil di karnaval), apa dasar larangannya. Asal tidak mencantumkan nama perorangan, karena nanti bisa pencemaran nama baik,” kata dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Minta Jalan Utama Kandang Sapi Tangsel Jadi Fasum, Ternyata Masih Milik Pengembang Megapolitan 26 Agustus 2025

    Warga Minta Jalan Utama Kandang Sapi Tangsel Jadi Fasum, Ternyata Masih Milik Pengembang Megapolitan 26 Agustus 2025

    Warga Minta Jalan Utama Kandang Sapi Tangsel Jadi Fasum, Ternyata Masih Milik Pengembang
    Tim Redaksi

    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
     Warga RW 03 Kampung Kandang Sapi, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berharap jalan utama yang rusak selama lebih dari 15 tahun bisa segera diperbaiki.
    Mereka meminta agar akses tersebut ditetapkan sebagai fasilitas umum (fasum) sehingga perbaikannya dapat dilakukan oleh pemerintah.
    Ketua RT 01 RW 03 Pakualam, Damsik (50), mengatakan warga selama ini hanya bisa melakukan perbaikan secara swadaya karena jalan sepanjang 297 meter itu belum berstatus fasum.
    “Mudah-mudahan ke depan tanahnya bisa jadi fasum. Kami juga berharap pemerintah bisa menetapkan itu,” ujar Damsik, Senin (25/8/2025).
    Menurutnya, status jalan masih menjadi persoalan karena hingga kini belum diserahkan oleh pihak pengembang kepada pemerintah.
    Akibatnya, kerusakan yang terjadi bertahun-tahun tidak bisa ditangani melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
    Lurah Pakualam, Sukron Makmun, menegaskan jalan utama tersebut masih tercatat sebagai aset pengembang kawasan Alam Sutera, PT Alfa Golden Realty.
    “Setiap pengerjaan pemerintah harus jelas status haknya,” kata Sukron saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2025).
    Ia menjelaskan, sebelum ada serah terima dari pihak pengembang, pemerintah baik dari Kota Tangerang Selatan maupun Kota Tangerang tidak bisa melakukan pembangunan ataupun perbaikan.
    “Selain bukan aset pemerintah, tidak bisa dilakukan,” ujar Sukron.
    Lantaran tidak kunjung ada perbaikan resmi, warga akhirnya melakukan kerja bakti pada Sabtu (23/8/2025).
    Jalan sepanjang 297 meter tersebut dicor beton dalam satu hari dengan biaya sekitar Rp 50 juta. Dana itu dikumpulkan secara patungan dari warga dan sejumlah donatur.
    Warga berharap langkah swadaya ini bisa menjadi perhatian pemerintah sekaligus mendorong pengembang segera menyerahkan jalan tersebut agar statusnya jelas.
    Dengan begitu, perawatan dan pembangunan bisa dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme resmi pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Kolong Flyover Grogol yang Bakal Jadi Ruang Publik: Dihuni Sejumlah Orang Megapolitan 26 Agustus 2025

    Penampakan Kolong Flyover Grogol yang Bakal Jadi Ruang Publik: Dihuni Sejumlah Orang Megapolitan 26 Agustus 2025

    Penampakan Kolong Flyover Grogol yang Bakal Jadi Ruang Publik: Dihuni Sejumlah Orang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menata kolong jalan layang (
    flyover
    ) Grogol, Jakarta Barat, sebagai ruang publik.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025), kolong
    flyover
    tersebut berada di persimpangan Jalan Dr. Makaliwe dan Jalan Raya Kyai Tapa, tepat di seberang Halte Grogol dan Universitas Trisakti.
    Area yang tertutup dua jalan layang umum dan dua jalur tol itu terbagi menjadi dua bagian: satu sisi dimanfaatkan warga dan pedagang, sementara sisi lainnya digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.
    Bagian yang ditempati pedagang memiliki luas sekitar 30×40 meter dengan empat tiang besar penyangga tol di bagian tengah.
    Adapun area parkir kendaraan Unit Peralatan dan Perbekalan (Alkal) Dinas SDA DKI Jakarta berada di seberang jalan putar balik dari Jalan Dr. Makaliwe menuju Jalan Satria.
    Tiang penyangga tol sebelumnya sudah dicat dengan motif abstrak warna-warni untuk mempercantik area dan mengurangi kesan kumuh.
    Ketika
    Kompas.com
    di lokasi, terdapat sejumlah pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman menggelar lapak di kolong
    flyover
    .
    Beberapa motor milik pengemudi ojek
    online
    yang sedang beristirahat juga terlihat diparkir di trotoar. Selain itu, terdapat tempat tidur sederhana milik warga yang tidak memiliki tempat tinggal.
     
    Mereka menggunakan kardus, kain, serta tas sebagai alas dan bantal untuk beristirahat.
    Rukiman (46), seorang pria tua asal Jepara, Jawa Tengah, adalah salah satu orang yang tinggal di kolong
    Flyover
    Grogol.
    Ia mengaku sudah sekitar delapan bulan tinggal di kolong
    flyover
    tersebut sambil bekerja serabutan di Jakarta.
    Meski dihuni sejumlah warga, kondisi kolong
    flyover
    terlihat cukup bersih dan terawat meski ada sejumlah karung dan kardus yang digunakan oleh warga yang tinggal di sana.
    Beberapa tanaman hijau juga tumbuh di sisi yang berdempetan dengan jalan raya, membuat area ini tidak tampak terlalu kumuh.
    Saat ditanya perihal rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menata ulang kolong
    flyover
    , pedagang maupun warga mengaku belum mengetahui hal tersebut.
    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat berencana menata dua kolong
    flyover
    yang berlokasi di Grogol dan Rawa Buaya untuk dijadikan sebagai ruang publik.
    “Kita meneruskan arahan dari Pak Gubernur sehubungan dengan kunjungan beliau pada Kamis yang lalu ke kolong
    Flyover
    Slipi terkait dengan kondisinya yang sudah tertata,” ujar Imron dilansir dari
    Antara
    , Jumat (22/8/2025).
    Pramono menginginkan kolong
    flyover
    yang cukup luas di wilayah Jakarta Barat untuk ditata menjadi ruang publik.
    “Pak Gubernur menginginkan kolong flyover yang memang medianya agak luas untuk dilakukan penataan supaya lebih baik, lebih tertata, lebih indah, apalagi kalau bisa dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat,” kata Imron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.