Author: Kompas.com

Situasi Demo di DPR Sore Ini: Ricuh, Tol Dalam Kota dan KRL Palmerah Lumpuh Megapolitan 28 Agustus 2025

Situasi Demo di DPR Sore Ini: Ricuh, Tol Dalam Kota dan KRL Palmerah Lumpuh
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com
– Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025), berujung ricuh dan berdampak luas terhadap lalu lintas dan perjalanan KRL.
Kericuhan pecah sejak pukul 14.20 WIB, saat massa mulai melempari pagar DPR dengan botol, kayu, hingga bambu runcing.
Situasi semakin panas setelah sejumlah mahasiswa membakar sampah di depan gerbang utama, menimbulkan asap pekat, serta merusak kamera CCTV untuk menghindari identifikasi.
Akibatnya, dua ruas tol lumpuh total. PT Jasa Marga menyatakan pengalihan lalu lintas dilakukan atas diskresi kepolisian.
Kendaraan dari arah Cawang diminta putar balik di KM 08+100 dan KM 09+600.
Kendaraan dari arah Slipi diarahkan putar balik di KM 12+400.
“Pukul 15.00 WIB, massa semakin tidak terkendali dan mulai memasuki area jalan tol, sehingga dilakukan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan,” ujar Ginanjar Rakhmanto, Senior Manager Representative Office 2 Jasa Marga Metropolitan Tollroad.
Jl. Gatot Subroto (Semanggi atas) arah DPR dialihkan ke Jl. Jend. Sudirman arah Bundaran HI.
Jl. Jend. Sudirman dari Bundaran Senayan ke arah DPR dialihkan lurus ke Bendungan Hilir menuju Bundaran HI.
Kondisi di sekitar Jalan Gatot Subroto, Senayan, dan Pejompongan hingga pukul 16.30 WIB masih mencekam.
Aparat gabungan dengan kendaraan taktis, water cannon, dan gas air mata terus berusaha memukul mundur massa ke arah Jalan Gerbang Pemuda dan Asia Afrika.
PT KAI Commuter melalui akun resmi X @
CommuterLine
menyebut perjalanan rute Rangkasbitung/Parung Panjang/Serpong–Tanah Abang hanya bisa beroperasi sampai Stasiun Kebayoran dan Palmerah.
Dari sana, rangkaian kembali menuju Serpong/Rangkasbitung.
Penumpang dari Bogor/Cikarang/Tangerang yang menuju Serpong diminta turun di Stasiun Karet dan melanjutkan perjalanan dengan transportasi alternatif.
Sebaliknya, penumpang dari Serpong ke arah Tangerang/Bogor diminta turun di Kebayoran atau Palmerah sebelum melanjutkan ke Karet.
“Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami imbau pengguna mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama,” tulis KAI Commuter.
Polisi merespons dengan menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata.
Dari mobil komando, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro berulang kali memerintahkan pasukan untuk mendorong mundur mahasiswa.
Hingga sore, massa terpecah di kawasan Jalan Asia Afrika dan Pintu Satu Senayan.
Aparat gabungan terus melanjutkan upaya membubarkan kerumunan demi mengembalikan keamanan dan kelancaran lalu lintas.
Polda Metro Jaya dan PT Jasa Marga mengimbau masyarakat untuk sementara waktu menghindari kawasan DPR, Senayan, Gatot Subroto, hingga Tol Dalam Kota.
Pengendara disarankan mencari jalur alternatif, sementara pengguna KRL diminta menyesuaikan perjalanan.
Situasi di sekitar DPR RI masih dalam pemantauan aparat, dan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional hingga massa benar-benar membubarkan diri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 17:28
Stasiun Palmerah Sepi Imbas Demo Ricuh di DPR, KRL Hanya Layani Rute Rangkasbitung Megapolitan 28 Agustus 2025

Stasiun Palmerah Sepi Imbas Demo Ricuh di DPR, KRL Hanya Layani Rute Rangkasbitung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kondisi Stasiun Palmerah terpantau sepi dari kepadatan penumpang imbas bentrok aparat dengan aksi massa di depan Gedung DPR pada Kamis (28/8/2025).
Rangkaian kereta juga hanya beroperasi melayani rute Serpong/Rangkasbitung.
“Untuk saat ini kereta tidak bisa melintas ke arah Tanah Abang. Jadi enggak ada kereta ke Tanah Abang, yang masih dilayani rute arah Serpong atau Rangkasbitung,” ujar Imam, salah seorang petugas stasiun kepada Kompas.com.
Saat memasuki Stasiun Palmerah pukul 16.40, tampak puluhan aparat kepolisian maupun TNI menjaga berbagai sisi stasiun. Di bagian depan loket masuk, puluhan pemuda berjaket hitam tampak diamankan kepolisian.
Mereka dicek satu per satu oleh petugas sejak pagi hingga sore hari ini. Diduga, mereka adalah para pelajar yang hendak bergabung demo di depan DPR. Namun, niat mereka langsung dicegat polisi sejak area Stasiun Palmerah.
Sementara itu, kondisi lalu lintas di sekitar Stasiun Palmerah baik dari arah Tanah Abang maupun menuju Tanah Abang tampak lengang. Hal ini karena akses lalu lintas dari Tanah Abang tak bisa dilalui karena ada bentrok aparat dengan massa di jemabatan Slipi.
Sementara akses dari Permata Hijau menuju Tanah Abang juga ditutup mulai dari depan Apartemen Permata Senayan. Hanya kendaraan roda dua yang boleh melintas, sedangkan mobil diminta memutar di Pasar Palmerah.
Perkantoran yang ada di sekitar Senayan dan Palmerah juga mulai mengimbau karyawannya untuk bekerja dari rumah atau pulang lebih dulu untuk menghindari demo hari ini.
Sebelumnya diberitakan, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/8/2025), berujung ricuh pada sore hari.
Aparat kepolisian terpaksa menembakkan water cannon untuk mendorong mundur massa yang bertahan di depan pagar utama.
Massa mahasiswa yang sejak siang berorasi menolak tunjangan dan gaji DPR naik ini mulai melemparkan batu, botol, hingga bambu runcing ke arah barikade polisi.
Sejumlah petasan juga dinyalakan massa dan dilemparkan ke kerumunan aparat kepolisian menimbulkan suara ledakan yang membuat suasana semakin tegang.
Aparat yang berjaga di balik kawat berduri kemudian mengerahkan mobil water cannon untuk mengurai massa.
Semburan air bertekanan tinggi diarahkan langsung ke barisan mahasiswa yang berdiri di depan pintu gerbang DPR. Mereka dipukul mundur oleh polisi ke arah Jalan Asia Afrika, Senayan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 17:26
Diduga Sopir Mengantuk, Mobil Oleng Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Jatinegara Megapolitan 28 Agustus 2025

Diduga Sopir Mengantuk, Mobil Oleng Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Jatinegara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2025) siang.
Insiden bermula ketika sebuah mobil oleng dan menabrak separator jalan, hingga akhirnya melibatkan bajaj dan sepeda motor.
Sopir bajaj bernama Dedi (35) yang menjadi salah satu korban mengatakan, mobil tersebut diduga dikemudikan dalam kondisi mengantuk.
“Mobil sudah oleng, sopir itu mengantuk. Tadi dia sudah ngakui kalau memang ngantuk, lalu kaget banting setir ke kiri langsung nabrak separator,” tutur Dedi saat ditemui, Kamis.
Setelah menabrak separator, mobil itu melintang di tengah jalan. Bajaj yang dikendarai Dedi pun tidak sempat menghindar dan menabrak mobil tersebut.
Tak lama kemudian, sepeda motor Yamaha Aerox datang dari belakang dan menabrak bajaj Dedi. Akibat peristiwa itu, Dedi mengalami luka ringan.
“Luka ringan, hidung berdarah kena kaca tadi. Posisi keceng bawa barang dari Jatinegara ke Gembrong,” ujarnya.
Sementara pengendara motor mengalami luka lebih serius dan langsung dilarikan ke puskesmas dengan menggunakan ambulans.
Hingga berita ini ditulis,
Kompas.com
masih berupaya meminta keterangan dari Kanit Laka Lantas Satlantas Jakarta Timur, AKP Darwi, terkait kecelakaan tersebut.
Pantauan di lokasi, mobil Daihatsu Sigra yang melintang di jalan mengalami kerusakan pada bumper depan dan sisi kanan belakang.
Kendaraan itu sempat menyebabkan kemacetan sebelum akhirnya dipindahkan ke tepi jalan dan dibawa ke Unit Laka Lantas.
Adapun bajaj dan sepeda motor juga mengalami kerusakan pada bagian depan, termasuk bodi yang lepas dan lampu pecah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 17:21
Modus Korupsi di Taspen: Aset Dijual ke Broker dan "Diputar-putar" Nasional 28 Agustus 2025

Modus Korupsi di Taspen: Aset Dijual ke Broker dan “Diputar-putar”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Teguh Siswanto, mengungkapkan bahwa aset PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dijual melalui broker terlebih dahulu untuk mengakali ketentuan hukum.
Informasi ini disampaikan Teguh saat dihadirkan sebagai ahli perhitungan kerugian negara dalam sidang dugaan korupsi investasi fiktif yang menjerat eks Direktur Utama PT Taspen, Antonius Kosasih, dan Direktur Utama Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto.
Teguh menjelaskan bahwa aset PT Taspen itu berupa Sukuk Ijarah TPS Food II atau SIAISA 02 senilai Rp200 miliar.
Penjualan dilatarbelakangi oleh kondisi TPS Food II, perusahaan makanan, yang terancam pailit dan keputusan pimpinan PT Taspen untuk menginvestasikan uang pada reksadana I-Next G2 yang dikelola PT IIM senilai Rp1 triliun.
“Jadi Taspen itu akan menginjek dana Rp1 triliun untuk melakukan
subscription
di mana nanti oleh reksadana akan digunakan untuk membeli SIAISA 02 dari Taspen,” ujar Teguh di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
Adapun investasi Rp1 triliun itu terdiri dari nilai sukuk Rp 230 miliar dan dana dari Taspen Rp 770 miliar.
Namun, Direktur Keuangan PT Taspen, Helmi Imam Satriyono, meminta sukuk tidak menjadi bagian
underlying
reksadana karena akan mempengaruhi laporan keuangan.
Permintaan Helmi itu terhalang oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melarang perusahaan manajer investasi membeli efek dari pemegang unit penyertaan kecuali pada harga wajar.
Aturan tersebut membuat PT IIM harus membeli SIAISA 02 di bawah harga Rp 230 miliar yang terdiri dari Rp 200 miliar nilai aset dan Rp 30 miliar bunga.
Sementara, harga pasar berada di bawah nilai tersebut.
PT IIM ingin membeli dengan harga pasar, sementara PT Taspen tidak mau dengan harga pasar karena selisihnya akan dihitung sebagai kerugian negara.
“Maka yang ditempuh bagaimana? Di situ pihak IIM bekerja sama dengan beberapa broker,” kata Teguh.
Sejumlah broker itu adalah Sinarmas Sekuritas, Valbury Sekuritas, dan Pacific Sekuritas.
Mulanya, PT Taspen menjual sukuk SIAISA 02 pada PT Sinarmas Sekuritas dengan harga Rp228 miliar.
Kemudian, Sinarmas Sekuritas menjual sukuk itu ke lima reksadana yang dikelola PT IIM.
Selanjutnya, PT IIM menjual sukuk itu ke Pacific Sekuritas senilai Rp229 miliar.
Pacific Sekuritas lalu menjual SIAISA 02 itu ke Valbury Sekuritas seharga Rp 229 miliar.
“Dari Valbury baru dibeli Insight (PT IIM) tentu di harga Rp142 (miliar) atau di bawah harga pasar dari sukuk tersebut di tanggal 11 Juni, Rp142 miliar,” tutur Teguh.
Dalam transaksi itu, Valbury tampak mengalami kerugian Rp 87 miliar karena membeli sukuk Rp 229 miliar dan menjualnya di harga Rp 142 miliar.

Untuk menutupi kerugian ini, PT IIM melakukan jual beli saham melalui reksadana atas nama saham yang tidak dimiliki sebesar Rp89 miliar.
Tindakan ini juga melanggar ketentuan OJK. “Digunakan sebagai untuk transaksi jual beli dalam rangka mengganti kerugian Valbury,” ujar Teguh.
Namun, karena terdapat pembatasan kepemilikan instrumen, pada 2019 sukuk itu dibeli
nominee
(perusahaan atau nama yang dipinjam) yakni PT ARA atas nama Andi Asmoro.
Setelah itu, SIAISA 02 dijual kembali oleh PT ARA ke TPS Food, tempat asal mula sukuk tersebut.
“PT TPSF (TPS Food) itu melakukan
buy-back
atau dibeli kembali SIAISA 02 itu dari
nominee
PT IIM tadi, dari PT ARA dan saudara Andi Asmoro,” jelas Teguh.
“Para nominee itu menerima dana sebesar Rp69,4 miliar,” tambahnya.
Dalam perkara ini, Kosasih diduga berkongsi dengan Ekiawan dan kawan-kawan.
Perbuatan mereka diduga merugikan negara Rp1 triliun dan memperkaya Kosasih Rp34 miliar, Ekiawan 242.390 dollar Amerika Serikat (AS), eks Dirut PT Taspen Patar Sitanggang Rp200 miliar, PT IIM Rp44,2 miliar
Lalu, PT KB Valbury Sekuritas Indonesia Rp2,465 miliar, PT Pacific Sekuritas Indonesia Rp108 juta, PT Sinarmas Sekuritas Rp40 juta, dan PT TPS Food Rp150 miliar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 17:19
Massa Demo 28 Agustus di DPR Dipukul Mundur hingga Jalan Pintu Satu Senayan Megapolitan 28 Agustus 2025

Massa Demo 28 Agustus di DPR Dipukul Mundur hingga Jalan Pintu Satu Senayan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Massa demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, dipukul mundur oleh aparat gabungan usai terjadi kericuhan, Kamis (28/8/2025).
Pantauan
Kompas.com
di lokasi sekitar pukul 16.30 WIB, massa dipukul mundur hingga menuju Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat.
Akibatnya, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Gerbang Pemuda hingga arah Jalan Asia Afrika menjadi lumpuh dan tak bisa dilewati kendaraan.
Awalnya, massa yang melarikan diri dari depan Gedung DPR RI sempat bertahan dan berkumpul di depan Gedung TVRI, Jalan Gerbang Pemuda. Namun, seluruh titik jalur sudah dijaga ketat aparat gabungan.
Flyover
Ladokgi juga sudah ditutup total oleh pasukan Brimob yang berjaga dan memantau dari atas.
Sementara itu, jalur kiri setelah tikungan dari arah Semanggi dipenuhi kendaraan taktis milik polisi, termasuk mobil
water cannon
dan kendaraan gas air mata.
Dari mobil komando, terdengar instruksi aparat untuk terus maju mendorong massa agar membubarkan diri.
“Anggota maju! Anggota maju! Ingat formasi, ingat formasi!” terdengar suara dari mobil komando polisi.
“Sudah sudah, bubar kalian mahasiswa. Sudah jangan melawan,” lanjut suara itu.
Water cannon
ditembakkan tanpa henti untuk memastikan massa mundur ke arah yang ditentukan polisi.
Hingga kini, massa masih bertahan di Jalan Asia Afrika. Mereka kembali melakukan aksi bakar sampah yang memunculkan asap hitam pekat ke udara. Sejumlah suara ledakan petasan juga masih terdengar dari arah kerumunan.
Namun, polisi terus melaju untuk memukul mundur massa dan membubarkan mereka hingga ke arah Jalan Pintu Satu Senayan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 17:14
3 Eks Kepala BIN Ungkap Dalang di Balik Demo di DPR: Dari Luar, Non-State Actor Nasional

Eks Kepala BIN Ungkap Dalang di Balik Demo di DPR: Dari Luar, Non-State Actor
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono mengaku tahu dalang di balik demo di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Hendro bilang, ada pihak-pihak yang “bermain” menunggangi demo tersebut.
Namun, ia belum mau mengungkap siapa orangnya.
“Karena saya tahu, saya enggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana,” kata Hendropriyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
Guru besar di bidang ilmu intelijen itu menyebut bahwa dalang dalam demo tersebut berasal dari luar.
Ia menggerakkan kaki tangannya yang kini berada di dalam negeri.
Ia bahkan meyakini bahwa kaki tangan atau pembantu dalang itu tidak mengetahui bahwa mereka tengah dimanfaatkan.
“(Dalangnya) Dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka,” tuturnya.
Tokoh tersebut, lanjut Hendropriyono, bukan seorang negarawan (non-state actor).
Namun, pengaruhnya sangat besar terhadap kebijakan negara tempat tinggalnya.
Ia yang merupakan intel sempat membaca bahwa segala kebijakan negara itu selalu senada dengan usulan dari sang aktor.
“Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari
non-state. Non-state
tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah, kaum kapitalis begitu. Itu yang usul,” tuturnya.
Ia lantas mengungkapkan tujuan aktor tersebut hingga menyebabkan demokrasi kian kacau.
Dari dulu, kata dia, mereka memang bertujuan kembali menjajah dengan cara yang berbeda.
“Tujuannya kan sama saja. Dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya habis kita,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus 2025 ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari isu RUU Perampasan Aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR.
Aksi kemudian berlanjut pada Kamis (28/8/2025).
Massa kembali “mengepung” gedung DPR RI sejak siang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 17:09
Prabowo ke Bupati: Saudara Paling Dekat dengan Rakyat, Harusnya Paling Peka Nasional 28 Agustus 2025

Prabowo ke Bupati: Saudara Paling Dekat dengan Rakyat, Harusnya Paling Peka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, para bupati adalah yang paling dekat dengan masyarakat.
Seharusnya, daerah di tingkat itu lebih peka terhadap kebutuhan rakyat.
Hal ini dikatakannya kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam peresmian pembukaan Apkasi Otonomi Expo di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).
“Saudara-saudara adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, bersama camat, bersama kepala desa. Saudara-saudara adalah yang paling dekat dengan rakyat. Saudara yang seharusnya paling tahu denyut nadi rakyat, saudara yang seharusnya paling peka terhadap kesulitan rakyat,” kata Prabowo, Kamis.
Ia meminta kepala daerah hadir dan melakukan tugasnya dengan baik.
Terlebih, masyarakat sudah pintar menilai mana yang berkinerja baik dan buruk.
Informasi pun bisa cepat tersampaikan di era digitalisasi.
“Hati-hati lho, rakyat kita ini sekarang pintar semua, rakyat kita punya
gadget
semua. Anda paling dekat sama rakyat, Anda harus peka sama rakyat, sosialisasi, dengarkan rakyat,” ucapnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini menjabarkan kunci pembangunan bangsa Indonesia.
Kuncinya adalah pemerintahan yang baik hingga sebuah negara bisa bertahan sekitar ratusan hingga ribuan tahun.
Pemerintahan yang baik ini sempat dikaji sekitar 27 tahun yang lalu oleh Universitas Harvard di Amerika Serikat (AS).
Setidaknya, kata Prabowo, ada tiga kunci, yaitu tentara yang unggul, polisi dan keamanan yang unggul, dan pemerintahan yang unggul atau biasa disebut
excellent civil service.
“Peradaban Tiongkok, ribuan tahun. India ribuan tahun, Persia yang sekarang Iran itu ribuan tahun, di Amerika Serikat (AS), (suku) Maya dan Inka, kemudian ada kekaisaran Romawi, kemudian ada peradaban kekaisaran Islam kalau tidak salah 900 tahun lebih,” ucap dia.
“Peradaban Rusia juga mendekati 900 tahun. Kekaisaran Inggris kalau tidak salah 400 tahun. Amerika Serikat mungkin baru 100 tahun. Intinya adalah bahwa suatu negara yang berhasil sebetulnya sangat sederhana, pelajarannya sangat sederhana,” tutur dia.
Prabowo memerinci maksud tiga kunci itu.
Kunci pertama, tidak ada negara tanpa tentaranya yang kuat.
Kemudian, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, tidak ada uang tanpa kemakmuran, dan tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera.
Lalu, tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil.
“Ini pelajaran sejarah. Kalau saudara mau menjadi bupati yang benar dan baik, kalau saudara mau menjadi bupati yang dicintai rakyat, kalau saudara mau menjadi bupati yang setia kepada Tanah Air, yang setia kepada para pendiri bangsa, yang setia kepada merah putih, saudara harus belajar ini, saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih dan adil,” tandas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 16:09
MK Nyatakan Gugatan Rangkap Jabatan Wamen Tidak Dapat Diterima Nasional 28 Agustus 2025

MK Nyatakan Gugatan Rangkap Jabatan Wamen Tidak Dapat Diterima
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan perkara 118/PUU-XXIII/2025 terkait Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Kementerian Negara 39 Tahun 2008 terkait rangkap jabatan wakil menteri tidak dapat diterima.
“Menyatakan tidak dapat diterima,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno 1 MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
Dalam pertimbangannya, Suhartoyo mengatakan, tidak digunakannya kritik gagasan para pemohon terkait rangkap jabatan oleh pemerintah, tak lantas membuat pemohon merugi secara spesifik dan aktual sebagaimana gugatan yang disampaikan.
“Karena substansi yang disampaikan dalam tulisannya tidak digunakan oleh pemerintah dalam kebijakan rangkap jabatan wamen, bukan berarti hak konstitusional para pemohon serta merta mengalami kerugian spesifik, aktual, ataupun setidak-tidaknya potensial,” ucap Suhartoyo.
Karena menurut Mahkamah, karya tulis tersebut tetap diakui, dijamin, dan dilindungi serta diperlakukan sama di hadapan hukum para pemohon dengan pihak lain yang juga memberikan kritik terhadap kebijakan rangkap jabatan wakil menteri.
Selain itu, alasan kerugian konstitusional yang menyebut adanya efisiensi anggaran di bidang pendidikan dinilai tidak bisa dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual.
“Bahkan bukan juga sebagai kerugian yang bersifat potensial. Karena kerugian yang bersifat potensial haruslah dimaknai sebagai kerugian yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi atau akan terjadi, bukan hanya sebagai bentuk hak kekhawatiran semata,” ucap Suhartoyo.
“Terlebih dalam menguraikan kerugian konstitusional, para pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat atau kausal perban antara anggapan potensi kerugian konstitusional para pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya,” tandasnya.
Sebagai informasi, para pemohon perkara ini adalah Ilham Fariduz Zaman (Pemohon I) dan A. Fahrur Rozi (Pemohon II) yang dikenal sebagai aktivis hukum.
Pemohon menilai Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Mereka beralasan bahwa meskipun Mahkamah dalam Putusan 80/PUU-XVII/2019 menyatakan menteri dan wakil menteri merupakan satu entitas, namun kenyataan di lapangan menunjukkan tidak adanya implementasi larangan rangkap jabatan terhadap Wakil Menteri secara eksplisit.
Para Pemohon menekankan perlunya penafsiran hukum yang memperjelas bahwa larangan rangkap jabatan juga berlaku bagi Wakil Menteri.
Para Pemohon menilai, ketidakhadiran norma eksplisit tersebut memberikan legitimasi terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan merugikan keuangan negara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 15:22
MA Tegaskan Itong Isnaeni Sudah Dipecat Tidak Hormat Sebagai Hakim dan PNS Nasional 28 Agustus 2025

MA Tegaskan Itong Isnaeni Sudah Dipecat Tidak Hormat Sebagai Hakim dan PNS
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Yanto menegaskan bahwa terpidana kasus korupsi, Itong Isnaeni telah diberhentikan tidak hormat sebagai Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jadi betul, jadi yang bersangkutan sudah diberhentikan, baik sebagai hakim maupun PNS,” tegas Yanto dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
Yanto lalu menjelaskan bahwa terdapat syarat untuk bisa memberhentikan Itong sebagai PNS melalui mekanisme dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang.
“Secara formal itu harus diaktifkan terlebih dahulu dengan jabatan tadi, kemudian diikuti dengan permohonan pemberhentian dengan tidak hormat, itu syarat yang ditentukan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ucap Yanto.
Karena itu, status ASN Itong di PN Surabaya diaktifkan kembali setelah kasusnya dinyatakan inkract oleh MA, untuk mempercepat proses pemberhentian secara tidak hormat Itong di BKN.
“Sama dengan pemberhentian yang lain, sama sebetulnya. Ya yang hakim-hakim yang lain yang kena masalah hukum sama prosesnya seperti itu,” ucapnya.
Syarat dari BKN, kata Yanto, status PNS Itong harus diaktifkan terlebih dahulu. Saat ini, status PNS eks hakim terpidana korupsi itu telah diberhentikan.
“Diaktifkannya kembali status PNS itu hanya sebagai syarat yang telah ditentukan oleh BKN bahwa untuk memberhentikan tidak dengan hormat, maka diaktifkan kembali dengan jabatan tertentu dan diikuti dengan pemberhentian. Dan sudah diberhentikan ya,” jelasnya.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 PP 11/2017 tentang manajemen PNS pemberhentian Itong sebagai PNS dilakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.
Pemberhentian itu kemudian dilakukan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 24829/SEK/SK.KP 8.4/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 setelah mendapatkan rekomendasi dari BKN tanggal 13 Agustus 2025 dengan nomor surat 1909982/R.AK/ 02/03/SD.F/F.1 2025.
Sebelumnya diberitakan, Itong Isnaeni diangkat kembali menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di PN Surabaya.
Kabar ini juga dibenarkan Humas PN Surabaya, Pujiono.
“Sudah saya tanya ke Pak Wakil Ketua PN Surabaya, yang bersangkutan ditetapkan oleh Mahkamah Agung menjadi ASN di sini (PN Surabaya),” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025).
Itong Isnaeni merupakan terpidana dalam kasus suap pengurusan perkara perdata pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).
Dalam perkara ini, ia divonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya 5 tahun penjara pada 2022.
Itong juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 390 juta subsider 6 bulan.
Meski sempat mengajukan banding dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung menolak upaya hukum tersebut. Dengan demikian, vonis 5 tahun penjara terhadap Itong berkekuatan hukum tetap.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 14:30
Mahfud soal Usulan DPR Dibubarkan: Terlalu Berisiko dan Mengada-ada Nasional 28 Agustus 2025

Mahfud soal Usulan DPR Dibubarkan: Terlalu Berisiko dan Mengada-ada
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengaku tidak setuju dengan usulan pembubaran DPR yang disuarakan masyarakat beberapa waktu belakangan ini.
Diketahui, usulan pembubaran DPR muncul setelah terungkapnya tunjangan-tunjangan besar yang diterima para legislator di tengah perekonomian masyarakat saat ini.
“Isu pembubaran DPR, saya ingin bicara agak serius. Itu terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, yang sudah dikonfirmasi, Kamis (28/8/2025).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, DPR sebagai representasi rakyat merupakan instrumen konstitusi dan negara demokrasi.
Ia sendiri tak menampik, DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran ini memiliki kinerja yang buruk.
Namun Mahfud mengatakan, ketimbang tidak memiliki DPR, lebih baik memiliki parlemen dan partai politik yang buruk.
“Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk. Tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, daripada tidak ada partai dan DPR. Saya selalu katakan gitu. Kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR,” ujar Mahfud.
“Karena suatu negara demokrasi, itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapa pun orang, sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu risikonya tetap ada. Karena kalau penguasa tanpa diimbangi DPR, itu bisa sewenang-wenang,” sambungnya.
Meski DPR saat ini buruk, rakyat disebutnya memiliki waktu untuk mengevaluasi lembaga tersebut. Menurutnya, itu merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang diterapkan Indonesia.
“Kalau demokrasi ada DPR, seumpama buruk pun, masih ada waktu mengevaluasi, melalui pemilu, masih ada waktu kita untuk mengkritik, sehingga keseimbangan terus jalan,” ujar Mahfud.
Diketahui, ribuan orang mengepung jalan di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). Mereka datang dari beragam kalangan, seperti mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online
Mereka menggelar demonstrasi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” yang digelar untuk menolak kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR. Kenaikan tunjangan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/08/2025 13:11