7 Jembatan Bailey Dibangun untuk Wilayah Terisolasi Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak tujuh jembatan bailey kini sedang dibangun oleh TNI Angkatan Darat setelah sejumlah wilayah di Sumatera terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen)
TNI
, Brigjen Osmar Silalahi, mengatakan
jembatan bailey
ini akan menghubungkan wilayah yang terisolasi demi mempercepat distribusi bantuan.
“Kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian, sampai dengan hari ini, TNI telah membangun ataupun mendirikan tujuh jembatan di tiga provinsi,” kata Osmar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025).
Perwira tinggi TNI bintang satu itu menjelaskan seluruh perjalanan pembangunan jembatan bailey ini telah dimulai sejak pemberangkatan dari Jakarta sejak 5 Desember 2025.
“Mudah-mudahan besok jembatan-jembatan tersebut sudah sampai, sehingga dalam waktu cepat prajurit-prajurit Zeni
TNI Angkatan Darat
,” tegas dia.
Sekretaris Dinas Penerangan Angkatan Darat (Sesdispenad) Kolonel Heri BW melaporkan bahwa jembatan bailey dibangun di Aceh, yaitu di tiga kecamatan di Kabupaten Bireuen—Kuta Blang, Teupin Reudeup, dan Teupin Mane—serta di satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, yakni Jerata.
“Kemudian satu di Sumatera Utara, yaitu (Desa) Anggoli (Kabupaten Tapanuli Tengah). Itu sekarang posisinya (sudah) 40 persen,” jelas dia.
Selain itu, sebanyak tiga jembatan bailey dibangun di wilayah Sumatera Barat, tepatnya berada di Nagari Sikabau, dan dua wilayah lainnya.
“Itu wujud komitmen Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dalam penanganan jembatan yang ada di wilayah bencana, sehingga konektivitas antar wilayah bisa terselenggara dan pertumbuhan ekonomi, aktivitas masyarakat juga dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
https://kmp.im/BencanaSumatera
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/12/09/6937ddf2b2f9b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah
Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai tidak ada yang salah dari bantuan luar negeri yang diterima Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
“Jadi saya kira apa yang dilakukan itu tidak salah, tidak menyalahi,” ucap Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Eddy mencontohkan salah satu bantuan yang masuk dari China yang dinilainya memang perlu karena Indonesia tidak memiliki teknologi serupa, yakni ditujukan untuk pencarian jenazh dalam lumpur.
“Bantuan karena kita tidak memiliki teknologinya saat ini ya, untuk mengidentifikasi para korban yang mungkin sekarang ini masih tertimbun di bawah lumpur,” ucapnya.
“Karena akibat banjir dan lain-lain, sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus dalam hal ini dalam upaya untuk melakukan penyelamatan, penyelamatan jiwa manusia,” imbuh dia lagi.
Di sisi lain, Eddy menyebut pemerintah sudah menangani
bencana banjir
di Sumatera dengan sangat baik.
Apalagi lokasi terdampak juga masih cukup sulit untuk mendistribusikan bantuan secara cepat, karena memang sangat sulit.
“Jadi sekarang ini kami rasakan yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat optimal, menjangkau masyarakat secara luas, meskipun terdapat tantangan-tantangan tersendiri,” ujar dia.
Sebelumnya, Gubernur Aceh
Muzakir Manaf
atau Mualem menyampaikan bahwa pihaknya menerima bantuan dari luar negeri, seperti Malaysia dan China.
Menurut dia, bantuan dari luar negeri merupakan hal yang sah-sah saja dan tidak ada larangan demi penanganan pascabencana di Aceh.
Lagipula, masih banyak kebutuhan mendesak yang diperlukan para korban banjir dan longsor di Aceh.
Mualem mencontohkan bantuan dari kenalannya (kerabat) asal Malaysia, yang memberikan obat-obatan.
“Tersalurkan semuanya bahkan tidak cukup, dan mereka bahkan dalam beberapa hari ini, hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi, bersamaan dengan dokter,” katanya saat diwawancarai awak media usai rapat terbatas bersama Presiden di Posko Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, (Minggu 7/12/2025) malam.
Selain itu, Mualem juga mendatangkan tim pendeteksi mayat yang berasal dari China.
Mereka saat ini sudah berada di lapangan untuk mengevakuasi jenazah yang tertimbun lumpur.
Menurut Mualem, tim pendeteksi mayat tersebut bukan atas nama pemerintahan negara setempat, tetapi mereka seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Ya, mereka sedang evakuasi sekarang di tempat-tempat yang berat terkena banjir. Sedang mengevakuasi mayat-mayat yang tertanam dengan lumpur. Itu pekerjaan mereka, tugas mereka datang ke mari. Mereka bukan dari pemerintah China, tetapi seperti LSM,” ujarnya.
Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
https://kmp.im/BencanaSumatera
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/28/692942de56f1a.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Respons Gus Ipul soal Rapat Pleno Penetapan Pj Ketum PBNU Pengganti Gus Yahya Nasional
Respons Gus Ipul soal Rapat Pleno Penetapan Pj Ketum PBNU Pengganti Gus Yahya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal adanya agenda rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Rapat pleno yang digelar pada Selasa (9/12/2025) itu, rencananya akan menetapkan Pj Ketum
PBNU
yang akan menggantikan
Yahya Cholil Staquf
atau
Gus Yahya
.
“Intinya kalau itu saya bilang, saya serahkan ke kiai-kiai,” kata
Gus Ipul
saat dimintai tanggapan terkait rapat pleno penetapan Pj
Ketum PBNU
, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
Gus Ipul sendiri merupakan Sekretaris Jenderal PBNU yang dirotasi setelah ramainya keputusan pemberhentian Gus Yahya.
Kendati posisinya sebagai Sekretaris Jenderal PBNU dirotasi, Gus Ipul mengaku tidak mempersoalkan di mana ia ditempatkan.
“Buat saya sih posisi di mana itu enggak ada masalah,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul juga menjawab pertanyaan soal peluang dirinya ditetapkan sebagai
Pj Ketum PBNU
dalam rapat pleno tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak memiliki potongan untuk memimpin organisasi Islam tersebut.
“Kalau saya sudah pasti enggak, jangan berspekulasi, kan sudah bilang enggak pantas, bukan potongannya,” ujar Gus Ipul.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Moh Mukri mengeklaim bahwa organisasi Islam tersebut akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025.
Ia menjelaskan, Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU akan hadir dalam rapat pleno tersebut.
Mukri menjelaskan, rapat pleno digelar untuk menetapkan penjabat (Pj) ketua umum PBNU selepas diberhentikannya Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
“Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujar Mukri dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Pemberhentian Gus Yahya dari posisi Ketum PBNU disebutnya telah final dan mengikat berdasarkan hasil rapat Syuriyah.
Sedangkan rapat pleno merupakan tindak lanjut dari pemberhentian Gus Yahya yang juga termaktub dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.
“Rapat pleno mendatang menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU,” ujar Mukri.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat memberikan keterangan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Adapun Gus Yahya menegaskan, rapat pleno yang bakal dilaksanakan oleh jajaran Syuriyah secara aturan organisasi tidak dapat dilaksanakan.
“Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut Pleno,” ujar Gus Yahya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Gus Yahya menjelaskan, pleno tidak bisa hanya diadakan oleh jajaran Syuriyah secara mandiri. Namun, harus melibatkan jajaran Tanfidziyah.
“Yang mengundang hanya Syuriyah, ini ndak bisa, karena harus, pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah,” ujar Gus Yahya.
Ia mengatakan, pleno ini juga tidak sah karena perencanaannya tidak melibatkan ketua umum yang sah.
“Tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum yang sah,” ujar Gus Yahya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/07/686b8708d8c1e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pimpinan Komisi V DPR Usul Dana MBG yang Tak Terserap Dialihkan untuk Bencana Sumatera
Pimpinan Komisi V DPR Usul Dana MBG yang Tak Terserap Dialihkan untuk Bencana Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengusulkan agar anggaran yang belum terserap, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), dialihkan untuk membantu penanganan bencana banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Sumatera.
Lasarus mengatakan kemampuan fiskal pemerintah daerah saat ini tidak cukup untuk menanggung kebutuhan tanggap darurat dan rekonstruksi pascabencana.
Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu mengalihkan pos anggaran yang belum terserap agar dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan korban dan memperbaiki infrastruktur.
“Kalau mau, masih ada dana di mana, maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarkan tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujar Lasarus saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (9/12/2025).
Politikus PDI-P itu menegaskan bahwa pengalihan anggaran itu mendesak karena pemerintah daerah tidak memiliki dana yang cukup. Terlebih saat ini sudah memasuki akhir tahun anggaran.
“Kembali lagi Mas, ini ujung tahun. Apakah dana (Pemda) kita masih cukup untuk melakukan rekonstruksi secara cepat? Karena tadi saya kasih pemikiran, kalau masih ada di kementerian anggaran yang belum terserap, ya sudah. Kita alokasikan ke sana saja, daripada juga nggak terserap anggarannya,” ucapnya.
Dia pun menyinggung bahwa
anggaran MBG
tahun depan akan lebih besar, sehingga sisa anggaran tahun ini bisa diprioritaskan untuk
penanganan bencana
.
“Salah satu contoh kan, MBG kan masih berapa persen yang belum terserap. Ya sudah, kalau memang tidak terserap, bawa ke sana. Atau tahun depan anggaran kita lebih besar kok Rp 335 triliun yang kita siapkan. Rp 355 kalau enggak salah saya. Rp 335 triliun untuk tahun depan. Ya tahun ini enggak terserap, ya sudah, bawa ke sana. Bantu masyarakat di lokasi bencana,” kata Lasarus.
Lasarus mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat menimbulkan permasalahan baru bagi korban terdampak yang masih hidup, terutama karena suplai pangan dan obat-obatan yang terbatas.
Untuk itu, Lasarus mendesak percepatan operasi tanggap darurat, termasuk memprioritaskan pembukaan akses ke daerah-daerah yang terisolasi.
“Ini yang tidak boleh terjadi, maka tanggap darurat ini kita percepat… Yang masih hidup ini kita selamatkan semua. Untuk menyelamatkan yang masih hidup ini bagaimana? Mitigasinya, tanggap darurat ini dipercepat. Daerah terisolasi, terobos semua dengan cepat,” pungkas Lasarus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/08/693601e407998.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/09/69380914df98c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/09/6937fb8cd9bef.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/09/6937d6abcf597.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/08/6936ed56315b6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/12/09/6937e69adc442.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)