Pramono Pastikan Car Free Day Jakarta Tetap Digelar Besok
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan pelaksanaan
car free day
(CFD) tetap digelar pada Minggu (31/8/2025).
Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, kegiatan CFD akan berjalan seperti biasa selama tidak ada situasi luar biasa yang mengharuskan pembatalan.
“Untuk CFD besok, kalau tidak ada hal yang luar biasa, kita tetap adakan,” ujar Pramono kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).
Pramono menyebutkan, keberlangsungan CFD menjadi simbol bahwa Jakarta aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia pun berencana hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
“Saya akan (ikut)
car free day
, jadi besok saya akan CFD,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Jakarta juga tetap memberikan izin terhadap penyelenggaraan acara keagamaan yang digelar oleh organisasi maupun komunitas lokal.
“Dan acara-acara keagamaan di Jakarta, saya tetap izinkan untuk diadakan,” jelas Pramono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Author: Kompas.com
-
/data/photo/2025/08/30/68b2bea28ea78.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Pastikan Car Free Day Jakarta Tetap Digelar Besok Megapolitan 30 Agustus 2025
-
/data/photo/2025/08/30/68b2ee658ffac.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Ribuan Massa Bertahan di Depan DPR, Suasana Makin Memanas Megapolitan
Ribuan Massa Bertahan di Depan DPR, Suasana Makin Memanas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Situasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, memanas pada Sabtu (30/8/2025) malam. Ribuan massa masih bertahan di kawasan Jalan Gatot Subroto, tepat di depan gerbang utama parlemen, meski aparat keamanan terus melakukan penjagaan ketat.
Pantauan
Kompas.com
pukul 19.00 WIB, kerumunan massa memenuhi ruas jalan. Sejumlah aparat gabungan dari TNI dan Polri bersiaga di lokasi.
Satu unit mobil TNI dan satu unit kendaraan taktis milik kepolisian diparkir di depan pintu gerbang DPR untuk menghalau massa yang berusaha mendekat.
Dari dalam kerumunan, terdengar sorakan lantang.
“Majuu luu, majjuu!” teriak massa sambil mengibarkan bendera ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) berwarna oranye, yang dipasang pada bambu runcing.
Sebagian massa juga meneriakkan yel-yel “Revolusi, revolusi!” berulang kali dengan nada keras, memicu riuh dan menambah semangat kelompok mereka.
Untuk mengantisipasi tembakan gas air mata maupun semprotan water cannon, massa tampak melakukan persiapan. Banyak dari mereka mengenakan masker, kacamata, hingga mengoleskan odol di wajah.
“Biar enggak perih kalau kena gas,” kata seorang peserta aksi sambil berjalan menuju barisan depan.
Ketegangan semakin meningkat sekitar pukul 19.20 WIB ketika suara ledakan petasan terdengar.
Usai sempat didorong mundur aparat, massa membalas dengan melepaskan petasan ke arah jalan. Ledakan itu menimbulkan kepanikan di tengah kerumunan.
Sejumlah orang terlihat berlarian ke arah kawasan Gerbang Pemuda untuk menghindari bentrokan langsung. Namun, sebagian lainnya tetap bertahan di depan aparat sambil bersuara lantang.
“Jangan mundur, maju terus!” teriak seseorang dari dalam kerumunan.
Aparat keamanan menjaga jarak dengan barikade ketat. Mobil taktis kepolisian dan kendaraan TNI tampak memblokir akses utama ke Gedung DPR.
Di sisi lain, petugas gabungan dengan tameng berlapis tetap siaga sambil sesekali mengingatkan massa untuk membubarkan diri. Hingga berita ini ditayangkan, massa belum menunjukkan tanda-tanda mundur.
Sorakan dan nyanyian bernuansa perlawanan masih menggema di sekitar gedung parlemen, sementara aparat belum mengambil langkah represif lebih lanjut.
Beberapa warga yang melintas dari kejauhan memilih berhenti untuk menyaksikan situasi. “Jangan lari, jangan lari. Pegang temannya, jangan sampai hilang,” seru seorang pengendara motor di Jalan Tentara Pelajar.
Pantauan terakhir hingga pukul 19.25 WIB menunjukkan kerumunan massa tetap bertahan, sementara aparat terus berjaga di sejumlah titik. Suasana tegang masih menyelimuti kawasan DPR RI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/30/68b2545a451a7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Solo Tetapkan Siaga Darurat Bencana Usai Gedung DPRD Dibakar Massa Yogyakarta
Solo Tetapkan Siaga Darurat Bencana Usai Gedung DPRD Dibakar Massa
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Wali Kota Solo Respati Ardi menetapkan status siaga darurat bencana usai unjuk rasa yang mengakibatkan fasilitas umum (fasum) rusak dan gedung Sekretariat DPRD Solo dibakar.
Penetapan status ini berlangsung selama tujuh hari ke depan.
“Jadi status Kota Solo itu status administrasinya (siaga darurat bencana). Memang kemarin kita limpahkan PIC koordinatornya BPBD. Per mulai hari ini sampai tujuh hari ke depan,” kata Respati, saat ditemui di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Sabtu (30/8/2025).
Respati meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan penetapan status tersebut karena hanya untuk tindakan antisipasi.
Dia menjelaskan bahwa status siaga darurat bencana sebagai langkah preventif apabila ada gerakan masyarakat agar bisa segera teratasi.
“Jadi salah satunya ini kita ingin lebih melibatkan kelompok masyarakat dan perangkat-perangkat. Kalau BPBD, dia badan yang didesain untuk membantu apabila ada keadaan darurat. Semalam termasuk keadaan darurat,” ujar dia.
Respati juga membentuk satgas gerakan warga Solo (GWS) di setiap RT/RW. Satgas ini melibatkan karang taruna dan anak muda Solo.
Mereka akan terlibat menjaga wilayah masing-masing agar tetap aman dan kondusif.
Respati menilai massa pengunjuk rasa yang merusak fasilitas umum, mayoritas bukan warga Solo. Dia pun menyayangkan massa berbuat anarkistis.
“Karena dari rapat kegiatan tadi pagi, kita ketahui bahwa itu (massa) mayoritas bukan warga Solo,” ungkap Respati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/19/68a449857490f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
2 Imbas Ucapan Kontroversial, Rumah Ahmad Sahroni Didatangi Massa Megapolitan
Imbas Ucapan Kontroversial, Rumah Ahmad Sahroni Didatangi Massa
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rumah anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, digeruduk massa di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (30/8/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.
Massa tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memasuki gang permukiman padat di wilayah Kelurahan Kebon Bawang itu. Mereka kemudian berunjuk rasa di depan kediaman Ahmad Sahroni.
Massa berkumpul di depan pagar rumah sambil menyuarakan kekesalan atas ucapan kontroversial Sahroni. Rumah tersebut tampak tertutup rapat dengan pagar hitam tinggi yang dikunci.
Dari luar hanya terlihat satu unit mobil terparkir di halaman, sementara seorang pria tampak berjaga di dalam.
Setelah melakukan orasi singkat, massa perlahan meninggalkan lokasi sekitar pukul 15.15 WIB.
Nama Ahmad Sahroni dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik usai pernyataannya terkait kisruh kenaikan tunjangan DPR RI.
Dalam salah satu komentarnya, ia menilai desakan masyarakat untuk membubarkan DPR adalah hal keliru.
Bahkan, dalam kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025), Sahroni menyebut pernyataan pembubaran DPR sebagai tindakan bodoh.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni.
Imbas dari pernyataan tersebut, Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
*Disclaimer*: Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga.
Redaksi menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk.
Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul BREAKING NEWS Rumah Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok Digeruduk Massa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/08/30/68b2b0177b270.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Puan Jawab soal Pembatalan Tunjangan Rumah DPR: Itu Hanya sampai Oktober 2025 Nasional
Puan Jawab soal Pembatalan Tunjangan Rumah DPR: Itu Hanya sampai Oktober 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI nampaknya tidak akan dibatalkan. Sebab, Ketua DPR RI, Puan Maharani tidak menjawab dengan gamblang saat ditanya perihal pembatalan tunjangan rumah per bulan tersebut.
Puan hanya menyebut bahwa perihal tunjangan rumah anggota dewan itu sudah disampaikan hanya diberikan sampai bulan Oktober 2025.
“Kan sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober (2025),” kata Puan saat ditemui usai melayat ke rumah pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat pembubaran aksi unjuk rasa, Sabtu (30/8/2025).
Diketahui, aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 dan 28 Agustus 2025 berawal dari kekecewaan rakyat atas tunjangan DPR yang naik padahal kondisi masyarakat tengah sulit.
Bahkan, anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan. Sehingga, pendapatan anggota DPR meningkat hingga sekitar Rp 100 juta per bulannya.
Tunjangan itu diberikan dengan dalih anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sementara itu, besaran tunjangan sebesar Rp 50 juta didapat setelah memperhitungkan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Menuai kritik hingga aksi demonstrasi, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya telah meluruskan bahwa tunjangan Rp 50 juta per bulan itu hanya diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.
Jumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk mengontrak rumah selama anggota dewan menjabat sejak Oktober 2024 hingga 2029 mendatang.
“Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama lima tahun periode 2024-2029,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 26 Agustus 2025.
Kemudian, Dasco menyebut, sejak dilantik pada Oktober 2024, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara.
Sebab, Fasilitas itu telah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Oleh karenanya, sebagai gantinya, anggota DPR mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai.
Namun, menurut Dasco, karena saat itu anggaran belum tersedia, tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap.
“Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” ujar Dasco.
“Jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, jadi setahun setiap bulannya Rp 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama lima tahun,” katanya lagi.
Kemudian, politikus Partai Gerindra itu memastikan, pada November 2025 anggota DPR tidak lagi menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Sebab, pencairan secara bertahap telah selesai.
“Jadi, nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025, itu yang Rp 50 juta sudah tidak ada lagi,” ujar Dasco.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/08/30/68b2dfd30b785.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/30/68b2b59e177c2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/29/68b0b5912bc6c.jfif?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)