Author: Kompas.com

  • Satpam Sebut Rumah Eko Patrio Didatangi 3 Gelombang Massa
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        31 Agustus 2025

    Satpam Sebut Rumah Eko Patrio Didatangi 3 Gelombang Massa Megapolitan 31 Agustus 2025

    Satpam Sebut Rumah Eko Patrio Didatangi 3 Gelombang Massa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Suparman, satpam rumah anggota DPR RI Eko Patrio mengungkapkan bahwa tempat tinggal majikannya didatangi dan dijarah oleh sejumlah massa dalam beberapa gelombang pada Sabtu (30/8/2025) malam.
    “Ada sekitar tiga gelombang (massa yang datang ke rumah Eko Patrio). Yang pertama pada masuk, pada bawain barang, udah tuh,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
    Suparman mengatakan, gelombang massa pertama mulai masuk ke dalam rumah Eko Patrio sekitar pukul 19.00 WIB malam.
     
    Ia menduga massa tersebut memberi tahu warga lainnya tentang penjarahan.
    “Mungkin kontak-kontakan apa gimana kami enggak tahu, datang lagi. Pokoknya sampai tiga kali, sampai habis tuh,” jelas Suparman.
    Di sisi lain, Suparman menyampaikan bahwa majikannya sudah sempat mengingatkan agar ia dan asisten rumah tangga (ART) melakukan persiapan antisipasi.
    “Udah diinfoin juga (sama Eko Patrio), disuruh antisipasi, takutnya sebelum tanggal itu masuk, massa datang. Kami persiapan di wilayah dari jam 5 sore itu,” ungkap dia.
    Sebelumnya diberitakan, rumah anggota DPR RI sekaligus artis, Eko Patrio, didatangi massa pada Sabtu (30/8/2025) malam.
    Berdasarkan pantauan jurnalis video
    Kompas.com
    di lokasi, massa dilaporkan masuk ke dalam rumah dan mengambil sejumlah barang. Peristiwa itu terjadi sejak sekitar pukul 22.00 WIB.
     
    Massa yang sudah berkerumun sejak malam hari memaksa masuk ke rumah Eko Patrio yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.
    Petugas keamanan kompleks disebut tidak mampu menahan arus massa yang berbondong-bondong. Massa berhasil menjebol pintu rumah Eko.
    Berdasarkan keterangan petugas, rumah Eko disebut dalam keadaan kosong saat kejadian. Eko Patrio tidak berada di lokasi karena sebelumnya sudah meninggalkan rumah.
    Adapun aksi massa tersebut dipicu oleh kekecewaan massa terhadap Eko Patrio. Mereka menilai sikapnya berjoget saat Sidang Tahunan DPR/MPR melukai hati masyarakat.
    Terlebih, insiden itu bertepatan dengan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR, sehingga memicu kemarahan publik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa Nasional 31 Agustus 2025

    Megawati Dampingi Prabowo di Istana, Ganjar: Untuk Kepentingan Bangsa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Ganjar Pranowo, menyebut kehadiran ketua umum partai banteng di Istana Negara hari ini untuk menjaga kepentingan bangsa dan menenangkan publik.
    Adapun Megawati hadir dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan publik terkait situasi terkini.
    Ganjar mengatakan, di tengah peliknya situasi seperti saat ini, pimpinan partai politik memang harus berkumpul.
    “Kalau untuk kepentingan bangsa, apalagi dalam situasi seperti ini, maka seluruh pimpinan parpol memang harus bertemu bicara untuk mencari solusi agar masyarakat tenang, semua bisa saling mengendalikan diri,” kata Ganjar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/8/2025).
    Ganjar menyebut evaluasi insentif pejabat penting dilakukan di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang kurang baik.
    Ia juga mendorong semua pihak agar peka terhadap penderitaan yang sedang dihadapi masyarakat.
    Dalam hal ini, menurutnya, semua fraksi partai politik di DPR RI setuju.
    Lebih jauh, Ganjar memandang evaluasi insentif pejabat tidak hanya diberlakukan untuk anggota DPR RI.
    “Tapi perlu juga diberlakukan untuk eksekutif. Yang pantas dan patut pasti rakyat juga dukung,” ujar Ganjar.
    Sebelumnya, Presiden RI Ke-5, Megawati Soekarnoputri, sekaligus Ketua Umum PDI-P, mendampingi Prabowo menyampaikan keterangan ke publik terkait situasi beberapa hari terakhir.
    Dalam pernyataannya, Prabowo mengaku menerima laporan bahwa sejumlah anggota DPR RI yang membuat publik marah telah dinonaktifkan dari parlemen.
    Selain itu, Prabowo juga menyebut kebijakan tunjangan anggota dewan yang memicu kemarahan publik juga telah dicabut.
    Lebih lanjut, Prabowo meminta semua pihak menjaga persatuan bangsa.Ia meminta aspirasi disampaikan dengan baik.
    “Tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum. Kalau merusak fasilitas umum itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat,” kata Prabowo.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek online (Ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat. Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamentan Sudaryono Sebut Prabowoisme Jadi Nafas Gerakan Organisasi Tani Merdeka
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Wamentan Sudaryono Sebut Prabowoisme Jadi Nafas Gerakan Organisasi Tani Merdeka Nasional 31 Agustus 2025

    Wamentan Sudaryono Sebut Prabowoisme Jadi Nafas Gerakan Organisasi Tani Merdeka
    Penulis
     
    KOMPAS.com
    – menyampaikan dukungan terhadap gerakan organisasi Tani Merdeka Indonesia, sebuah organisasi yang lahir dari semangat kerakyatan dan perjuangan petani demi kemakmuran bangsa.
    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan, organisasi tersebut terbentuk dan bergerak berlandaskan pada nilai-nilai Prabowoisme, yakni paham kebangsaan yang berpihak pada rakyat, kedaulatan pangan, dan keadilan sosial.
    “Tani Merdeka Indonesia adalah representasi dari semangat petani Indonesia yang ingin mandiri, kuat, dan sejahtera. Organisasi ini menganut paham Prabowoisme, yang berpijak pada nasionalisme kerakyatan dan keberpihakan terhadap kaum tani,” ujar Wamentan Sudaryono dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tani Merdeka Indonesia di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (28/8/2025).
    Lebih lanjut, Wamentan Sudaryono yang didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia itu juga menekankan, bahwa perjuangan organisasi ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam hal penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
    “Pasal 33 UUD 1945 adalah roh dari ekonomi kerakyatan. Petani harus menjadi subjek, bukan objek. Negara harus hadir dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sektor pertanian, agar hasilnya benar-benar kembali kepada rakyat,” tegasnya yang disambut gemuruh tepuk tangan ribuan petani dari berbagai daerah yang hadir.
    Wamentan Sudaryono juga menyampaikan, bahwa Kementerian Pertanian mendukung setiap gerakan yang memperjuangkan kedaulatan pangan dan keberlanjutan hidup petani.
    Dia berharap Organisasi Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem pertanian nasional yang adil dan berdaulat.
    “Kita ingin petani Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Tidak tergantung pada impor, tidak dikendalikan oleh pasar global. Kedaulatan pangan harus dimulai dari desa, dari sawah, dan dari petani itu sendiri,” pungkas Wamentan Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu.
    Sementara itu, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menambahkan bahwa organisasinya telah memiliki basis di 23 ribu desa dan ke depan menargetkan perluasan hingga 60 ribu desa.
    Program yang dijalankan tidak hanya sebatas penguatan kelembagaan, tetapi juga pelatihan kepada petani, seperti pelatihan pupuk organik, kemitraan dengan pelaku usaha, dan penghubung antara petani dengan pasar.
    Ia menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal program pembangunan pertanian yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, organsisasi ini juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan harapan petani Indonesia agar lebih sejahtera.
    “Harapan kami sederhana, setelah panen petani bisa menjual dengan harga baik, menghidupi keluarganya, menyekolahkan anak, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu tujuan utama perjuangan Tani Merdeka. Dan kami yakin, dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo kesejahteraan petani dan swasembada pangan akan terwujud,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
                        Nasional

    6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
    Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
    Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
    Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
    Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
                        Nasional

    1 PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI Nasional

    PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI.
    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).
    Viva Yoga Mauladi mengatakan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di Tanah Air selama beberapa hari terakhir.
    Viva meminta masyarakat tetap bersikap tenang menghadapi gejolak sosial politik selama beberapa hari terakhir.
    Pihaknya juga meminta masyarakat percaya bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bisa menyelesaikan polemik.
    “Mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujar Viva.
    Sebelumnya, Eko yang juga menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini sempat menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025.
    Melalui akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper, Eko Patrio mengunggah sebuah video parodi yang menampilkan dirinya sedang berakting menjadi DJ yang menyetel musik dengan sound horeg.
    Tindakan itu Eko lakukan untuk membalas kritik publik atas sejumlah anggota Dewan yang berjoget setelah Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, sementara situasi masyarakat sedang sulit.

    Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja
    ,” tulis Eko.
    Termasuk anggota Dewan yang berjoget itu adalah Uya Kuya.
    Belakangan ia menyampaikan permintaan maaf.
    Meski demikian, perbuatan mereka dinilai berkontribusi pada eskalasi kemarahan publik yang mengkritik kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
    Masyarakat menggelar unjuk rasa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari ketika
    driver
    ojek
    online
    (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana Nasional 31 Agustus 2025

    Presiden Prabowo Panggil Sejumlah Menteri dan Ketum Parpol ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan ketua umum partai politik ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (31/8/2025).
     
    Prabowo memanggil sejumlah pejabat di tengah situasi demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah Tanah Air, yang berakhir dengan kerusuhan. 
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaimin, di Istana, hari ini.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujarnya.
    Ketua Umum Partai Kebangkitqn Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
     
     

    Ketua MPR Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sekitar pukul 12.11 WIB.
    Muzani hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto. “Saya diminta datang ke Istana,” ujarnya singkat.
    Saat dicegat awak media, Muzani mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang dipanggil Presiden pada hari ini.
    Ketika ditanya mengenai isu beberapa menteri yang diisukan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Muzani enggan menjawab tegas.
    “Belum, belum, belum,” kata dia.
    Sejumlah pertanyaan lain mengenai evaluasi Kapolri hingga kemungkinan pencopotan jenderal bintang empat itu juga tidak dijawab Muzani. Ia memilih diam dan langsung menuju ke dalam Istana.
     
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hadir di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.
    AHY berhalangan hadir lantaran tengah berada di luar negeri.
    “Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata Ibas.
    Ibas mengaku belum mengetahui secara pasti topik pembahasan dalam pertemuan tersebut. Ia hanya mendapat mandat langsung dari AHY pada pagi hari.
    “Tentu, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Presiden hari ini, dan kita ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ucap dia.
    Mengenai sikap Demokrat atas demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan dan menelan korban jiwa, Ibas menyampaikan belasungkawa.
     
    Ia juga menegaskan partainya terbuka terhadap kritik publik, termasuk tuntutan penghentian tunjangan DPR.
    “Saya berduka dan berbelasungkawa pada almarhum Affan Kurniawan yang menjadi korban demonstrasi. Tentu kami ingin mengoreksi secara dalam sebagai introspeksi,” kata Ibas.
    Menurutnya, Fraksi Demokrat mendukung evaluasi terhadap tunjangan DPR agar lebih berpihak pada rakyat.
    “Tentu kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Kami tidak menutup telinga, kami tetap berbenah,” ujarnya.
    Adapun soal kemungkinan pembahasan evaluasi Kapolri bersama Presiden, Ibas menegaskan belum mengetahui isi agenda.
    Gus Ipul mengaku belum tahu soal topik yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden. 
    “Belum tahu, ini ada diundang sidang kabinet saja jam 14.30 WIB. Nanti kita tunggulah, nanti setelah selesai sidang kabinet,” ujar dia.
    Soal pertemuan Prabowo dengan pimpinan 16 ormas, Gus Ipul mengungkapkan bahwa para pemimpin ormas itu menyampaikan pandangan kepada Presiden.
    “Dan Bapak Presiden juga menyampaikan hal-hal yang menyangkut situasi dan kondisi bangsa kita,” ujar dia.
    Presiden juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto. 
    Wiranto belum bisa menjelaskan seputar undangan Presiden itu.
    “Saya sudah telat. Jam setengah 2, ini jam berapa? Nanti setelah ketemu Presiden tentu nanti akan ada penjelasannya. Sekarang belum,” ujar dia.
    “Saya mau menghadap Presiden, ada pembicaraan khusus. Hasilnya apa, nanti saya sampaikan ke anda juga. Saya kasih waktu karena terlambat,” sambung dia. 
    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono turut hadir di Istana.
    Ia enggan menjawab seputar kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Hambalang, termasuk soal penjarahan yang terjadi di rumah Sri Mulyani. 
    Budi Santoso turut dipanggil Presiden ke Istana.
    Ia mengaku tidak tahu soal agenda atau topik yang akan dibahas. 
    “Belum tahu, belum tahu,” kata dia.
    Di tengah kerusuhan yang terjadi saat ini, ia memastikan tidak terjadi panic buying. Stok pangan pun disebut aman.
    “Aman, aman,” ujar dia.
    Selain itu, sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Mantan aktivis yang juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Menteri Perhubungan Indonesia Dudy Purwagandhi, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, dan lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Rumah di Duren Sawit yang Didatangi Massa Ditinggali Mertua Uya Kuya
                        Megapolitan

    5 Rumah di Duren Sawit yang Didatangi Massa Ditinggali Mertua Uya Kuya Megapolitan

    Rumah di Duren Sawit yang Didatangi Massa Ditinggali Mertua Uya Kuya
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang digerebek massa pada Sabtu (30/8/2025) malam, dipastikan bukan rumah pribadi Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya.
    Roman (31), penjaga rumah, mengatakan bangunan tersebut merupakan milik orangtua dari istri Uya atau mertuanya.
    “Ini rumah mertuanya, bukan rumah pribadi Mas Uya. Kalau ada acara keluarga, baru Mas Uya ke sini,” ungkap Roman kepada
    Kompas.com
    , Sabtu malam.
    Menurut Roman, Uya sudah lama tidak mengunjungi rumah tersebut.
    “Mas Uya sudah lama banget juga sih enggak ke sini. Terakhir kali mungkin lebih dari setahun dia enggak ke sini,” lanjutnya.
    Roman menambahkan, keluarga Uya Kuya dan sang mertua sudah mengetahui rumah tersebut digerebek massa dan dijarah.
    Sang mertua disebut tengah berada di luar kota, sementara keberadaan Uya tidak ia ketahui.
    Roman bercerita, massa datang sekitar pukul 21.00 WIB ketika ia sedang keluar membeli makan malam. Rumah dalam keadaan kosong.
    “Saya kurang paham bagaimana mereka ini datangnya. Pas saya pulang ke rumah, sudah pada jebol,” kata Roman.
    Sekitar dua ratus orang terlihat menguasai rumah.
    Dalam waktu kurang dari tiga jam, barang-barang berharga lenyap dijarah, mulai dari perabotan, elektronik seperti AC dan TV, busana, kasur, hingga 23 ekor kucing peliharaan.
    Tembok rumah juga dipenuhi coretan kata-kata tak pantas.
    Roman mengatakan, polisi tidak berseragam dan TNI sempat datang, tetapi massa tidak gentar dan tetap mengambil barang-barang dari rumah.
    Aparat bersama warga sekitar berusaha menghalau agar penjarahan tidak merembet ke rumah lain.
    Pantauan
    Kompas.com
    sekitar pukul 02.00 WIB, masih ada sejumlah orang yang mencoba mencari barang di dalam rumah.
    Seorang warga yang ikut membantu pengamanan menyebut, massa kemungkinan bukan berasal dari lingkungan sekitar.
    “Sepertinya bukan orang sini. Kalau tinggal di lingkungan sini, pasti minimal kami kenal wajah. Nah, ini enggak sama sekali,” ujarnya.
    Massa disebut datang secara serempak, ada yang berjalan kaki dan ada yang menggunakan sepeda motor.
    Hingga kini, Polres Metro Jakarta Timur belum memberikan konfirmasi resmi terkait kabar penangkapan beberapa pelaku penjarahan.
    Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyerukan masyarakat agar lebih tenang dan jernih menyikapi kondisi saat ini.
    Imbauan itu disampaikan setelah ia bersama perwakilan 16 ormas Islam bertemu Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025).
    “Kami bersepakat untuk bersama-sama bahu membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, serta mengajak masyarakat supaya lebih tenang,” kata Gus Yahya.
    Mantan Menkopolhukam Mahfud MD juga menyampaikan hal serupa.
     
    Menurutnya, protes rakyat wajar, tetapi aksi yang menimbulkan kerusuhan dan korban sudah terlalu jauh.
    “Kita setuju perkeras saja protes. Kita mengerti itu. Tetapi yang terjadi sekarang mungkin sudah terlalu jauh,” kata Mahfud dalam
    YouTube Mahfud MD Official
    , Sabtu (30/8/2025).
    Ia menegaskan, kondisi demonstrasi belakangan sudah mencekam.
    “Karena peristiwa demo di DPR yang menyebarkan banyak korban dan kerusuhan yang meluas di seluruh Tanah Air. Sehingga harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang dan berwajib,” ujarnya.
    *Disclaimer*: Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga.
    Redaksi menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk.
    Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR Nasional 31 Agustus 2025

    Cak Imin Hadiri Pertemuan dengan Presiden Prabowo, Singgung Evaluasi Tunjangan DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    Pria yang karib disapa Cak Imin itu menyampaikan bahwa ada dua pertemuan di Istana.
    “Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Muhaiminm, Minggu.
    Terkait desakan publik agar sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota DPR dievaluasi, Muhaimin menilai hal itu merupakan momentum bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk melakukan pembenahan.
    “Tentu saja ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas,” kata dia.
    Muhaimin menyebut, evaluasi yang dimaksud termasuk soal tunjangan yang kerap menimbulkan kecemburuan publik.
    “Ya tunjangan rumah, semua dievaluasi. Semuanya yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” ujar dia.
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, transparansi soal gaji dan tunjangan pejabat sudah tidak bisa ditutupi.
    “Ya memang hari ini enggak ada yang bisa ditutupi kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” kata dia.
    Sementara itu, ketika ditanya soal kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengundurkan diri, Muhaimin enggan berkomentar.
    “Ya enggak tahu saya,” ucap dia, singkat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Situasi Kwitang: Halte Senen Sentral Mulai Dibersihkan, Gedung Perkantoran Terbengkalai Usai Dibakar
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Agustus 2025

    Situasi Kwitang: Halte Senen Sentral Mulai Dibersihkan, Gedung Perkantoran Terbengkalai Usai Dibakar Nasional 31 Agustus 2025

    Situasi Kwitang: Halte Senen Sentral Mulai Dibersihkan, Gedung Perkantoran Terbengkalai Usai Dibakar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Petugas kebersihan bersama prajurit TNI membersihkan jalan di kawasan Mako Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta Pusat, pada Minggu (31/8/2025).
    Pantauan Kompas.com, sejumlah petugas kebersihan berseragam oranye mulai menyapu jalan dan dibantu oleh truk pemadam kebakaran untuk menyirami air di beberapa titik.
    Halte Senayan Sentral yang berada tak jauh dari Mako Brimob juga mulai dibersihkan oleh sejumlah petugas yang dibantu prajurit TNI.
    Sisa kebakaran dan coretan masih dibersihkan.
    Sementara itu, lalu lintas di sekitar halte berjalan lancar yang diatur oleh prajurit TNI karena lampu lalu lintas masih belum berfungsi.
    Di sisi kanan, Halte Senen Toyota Rangga juga masih dibersihkan usai dibakar.
    Tiang-tiang halte tersebut masih dibersihkan oleh petugas kebersihan dan petugas pemadam kebakaran.
    Lebih dekat dari Mako Brimob, salah satu gedung perkantoran yang dibakar masih terbengkalai.
    Namun, petugas kebersihan sudah membersihkan area jalan di depan gedung.
    Sementara itu, warung makan tak jauh dari kantor tersebut dipenuhi dengan coretan dan kerusakan.
    Disclaimer:
     
    Pemberitaan ini untuk kepentingan informasi publik, agar hak masyarakat untuk tahu tetap terjaga.
    Redaksi menolak kekerasan/perusakan/pembakaran/penjarahan, karena bangsa ini hanya akan kuat jika kita setia melindungi sesama, merawat fasilitas umum, dan menjaga dunia usaha tetap berjalan agar ekonomi tak makin terpuruk.
    Tetap tenang, jangan terprovokasi, jadikan negeri ini rumah aman buat kita semua, dan utamakan sumber informasi yang kredibel.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2
                    
                        Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI
                        Nasional

    2 Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI Nasional

    Nasdem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Nasdem memutuskan untuk menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI.
    Keputusan itu diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025).
    Keduanya bakal tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025.
    “Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Hermawi, dalam keterangan resminya, Minggu.
    Hermawi menuturkan, aspirasi masyarakat menjadi acuan utama Partai Nasdem.
    Namun, kata Hermawi, dalam perjalanan mengawal aspirasi masyarakat itu terdapat kader Nasdem yang pernyataannya mencederai perasaan publik.
    Menurut dia, tindakan mereka tidak selaras dengan wajah perjuangan Nasdem.
    “Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem,” ujar dia.
    Sebelumnya, Sahroni dan Nafa Urbach sama-sama menyampaikan pernyataan yang memantik kemarahan publik.
    Sahroni sempat menyebutkan, usulan untuk membubarkan DPR RI disampaikan oleh orang tolol.
    Ia juga menyatakan mendukung Polda Metro Jaya menangkap dan memenjarakan massa aksi yang bertindak anarkistis, sekalipun mereka masih anak-anak.
    Sementara, Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI.
    Ia menyebutkan, perjalanan dari kantornya di Kebayoran ke DPR RI macet.
    Diketahui, unjuk rasa yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI dimulai pada 25 Agustus lalu.
    Unjuk rasa kemudian berlanjut pada 28 Agustus, hari di mana driver ojek
    online
    (ojol) Affan Kurniawan meninggal setelah dilindas mobil Brimob.
    Peristiwa itu membuat publik semakin marah, terutama kalangan driver ojol.
    Setelah itu, unjuk rasa meluas ke berbagai kota dan daerah, yaitu Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, Makassar, dan lainnya.
    Unjuk rasa diwarnai bentrokan massa dengan aparat.
    Sejumlah fasilitas umum, seperti halte bus hingga beberapa kantor kepolisian, dibakar.
    Bahkan, kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dibakar pada Sabtu (30/8/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.