Author: Kompas.com

  • Angin Puting Beliung Terjang Watukrus Sikka NTT, 1 Rumah Rusak
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Desember 2025

    Angin Puting Beliung Terjang Watukrus Sikka NTT, 1 Rumah Rusak Regional 10 Desember 2025

    Angin Puting Beliung Terjang Watukrus Sikka NTT, 1 Rumah Rusak
    Tim Redaksi
    SIKKA, KOMPAS.com
    – Hujan lebat disertai angin puting beliung melanda Desa Watukrus, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (8/12/2025).
    Peristiwa ini mengakibatkan atap rumah semi pemanen milik, Yosef Beator (56), petani setempat, roboh.
    “Kejadiannya Senin, 8 Desember 2025, malam,” ujar Yosef saat dihubungi, Rabu (10/12/2025).
    Yosef mengungkapkan, insiden tersebut berlangsung secara tiba-tiba.
    Dia menceritakan, awalnya dia dan keluarga merasakan guncangan kuat pada bagian atap.
    Menyadari kondisi semakin berbahaya, mereka berlari keluar dan mengungsi ke bangunan bekas garasi mobil yang berada tepat di depan rumah.
    Tak lama berselang, bagian atap rumah roboh. Lalu, pecahan genteng dan kayu penyangga berjatuhan.
    “Kami bersyukur tidak korban yang terluka,” kata Yosef.
    Menurut dia,  kerugian materil akibat peristiwa tersebut mencapai Rp 50 juta.
    Kanit Intelkam Polsek Bola, Bipka Yohanes Heri Kriswanto mengatakan bahwa saat ini korban dan keluarga menempati bangunan garasi yang berada di depan rumah mereka.
    Menurut dia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
    Sikka
    telah menyerahkan bantuan berupa 1 lembar terpal ukuran 6 x 4 meter, dan 5 lembar selimut.
    Bantuan ini diberikan untuk memastikan korban dan keluarganya mendapat perlindungan sementara dari hujan serta kebutuhan dasar selama masa pemulihan.
    “Mereka merencanakan memperbaiki rumah dengan kemampuan sendiri sambil menunggu dukungan lanjutan dari pihak terkait,” kata Yohanes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1,6 Juta Honorer Jadi ASN Sepanjang 2025, Kepala BKN: Ini Akan Terus Bertambah
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Desember 2025

    1,6 Juta Honorer Jadi ASN Sepanjang 2025, Kepala BKN: Ini Akan Terus Bertambah Regional 10 Desember 2025

    1,6 Juta Honorer Jadi ASN Sepanjang 2025, Kepala BKN: Ini Akan Terus Bertambah
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut penyelesaian tenaga kontrak dan honorer di berbagai lembaga negara tersu dikebut.
    Sepanjang tahun ini, sekitar 1,6 juta orang telah diangkat menjadi aparatur sipil negara (
    ASN
    ), baik sebagai CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
    Kepala
    BKN
    Zudan Arif Fakrulloh mengatakan jumlah tersebut berasal dari sekitar 6 juta peserta yang mengikuti proses seleksi.
    “Jadi yang tes itu kan kurang lebih ada 6 juta orang, yang sudah terangkat menjadi PPPK Penuh, PPPK Paruh Waktu, dan CPNS itu ada kurang lebih 1,6 juta orang ASN baru, ini akan terus bertambah,” ujar Zudan di Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (9/12/2025) petang.
    Zudan menegaskan bahwa angka 1,6 juta ASN baru bukan final. Kebutuhan instansi yang terus berjalan memungkinkan jumlah tersebut terus meningkat.
    “1,6 juta ASN baru ini akan terus bertambah, usulan sedang kami proses, kalau di Kalteng relatif sudah selesai,” katanya.
    Ia menyebut BKN telah meminta seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan kebutuhan formasi CPNS.
    “Yang akan meminta formasi silakan segera usulkan. Kami harus menetapkan dulu formasi. Kalau tidak ada yang mengajukan formasi, maka tidak ada tes CPNS, karena tidak ada formasi yang tersedia,” bebernya.
    Di sisi lain, Zudan mengungkapkan bahwa permohonan formasi CPNS dari berbagai instansi saat ini masih sangat sedikit.
    “Permohonannya belum banyak yang masuk, permohonan kebutuhan formasi dari berbagai institusi belum banyak yang masuk,” ujarnya.
    Karena itu, belum ada kepastian jadwal pembukaan seleksi CPNS selanjutnya.
    “Kalau enggak ada permintaan formasi bisa jadi enggak ada seleksi CPNS, kan enggak ada yang minta,” kata Zudan.
    Zudan menekankan bahwa usulan formasi adalah langkah awal seleksi sebelum CPNS dan PPPK dapat dibuka.
    “Hal ini dilakukan karena beberapa alasan strategis yang mendasar, terkait efisiensi anggaran, akuntabilitas, dan prinsip meritokrasi,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswi Surabaya Ubah Kantong Teh yang Mengandung Mikroplastik Menjadi Produk Dekorasi Bernilai
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        10 Desember 2025

    Mahasiswi Surabaya Ubah Kantong Teh yang Mengandung Mikroplastik Menjadi Produk Dekorasi Bernilai Surabaya 10 Desember 2025

    Mahasiswi Surabaya Ubah Kantong Teh yang Mengandung Mikroplastik Menjadi Produk Dekorasi Bernilai
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Jeanne Theresia Mintarja mendapatkan inspirasi yang tidak terduga dari keseharian keluarga yang gemar minum teh.
    Mahasiswi Program Studi Desain dan Manajemen Produk, Fakultas Industri Kreatif Universitas
    Surabaya
    (FIK Ubaya) itu tergerak ketika mengetahui kantong
    teh celup
    ternyata mengandung
    mikroplastik
    .
    Bahan yang kerap dibuang begitu saja tersebut justru dilihat sebagai peluang untuk diolah kembali menjadi produk
    ramah lingkungan
    .
    “Ada info-info kalau kantong teh itu mengandung mikroplastik. Nah itu menjadi inspirasi utama yang jadi ide untuk bisa diolah. Karena tidak baikkan untuk lingkungan kalau langsung dibuang saja,” ujarnya kepada jurnalis termasuk Kompas.com, Selasa (9/12/2025) sore.
    Dari kegelisahan itu lahirlah “Dipt”, brand yang diciptakan untuk rangkaian produk dekorasi berbahan dasar limbah kantong teh celup.
    Nama yang dipilih karena memiliki arti “tercelup”, merujuk pada bahan utama yang selama ini dianggap tak berguna.
    Produk-produk Dipt meliputi jam meja, lampu meja, catur, hingga tray atau alas multifungsi yang mengedepankan estetika sekaligus nilai keberlanjutan.
    Selama proses panjang tersebut sudah dijalani sejak mengajukan judul pada semester lima.
    Mahasiswi berusia 21 tahun itu menyebut penelitian dan pengembangan produknya berlangsung cukup lama, termasuk pengumpulan bahan hingga pengerjaan setiap produk secara satu per satu.
    “Sudah lama sejak saya mengajukan judul semester 5 termasuk pengumpulan bahan sampai ke proses pembuatan produk satu per satu,” kata Jeanne Theresia Mintarja.
    Tantangan terbesar justru muncul saat menentukan bentuk produk. Ia ingin karyanya tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga fungsional dan dapat diterima masyarakat luas.
    “Yang paling susah pemilihan produknya sih karena saya memang fokusnya material karena sebagai tugas akhir.”
    “Lalu bagaimana caranya produk ini bisa diterima sama masyarakat luas. Nah sulitnya di situ mau dibuat produk apa jam kah atau sesuatu yang bisa buat hiasan dengan karakteristik,” imbuhnya.
    Apalagi minimnya referensi ilmiah mengenai pengolahan kantong teh membuat proses eksplorasi ini semakin menantang.
    Ia berkali-kali gagal, terutama saat mencoba menyatukan material kayu dengan cetakan kantong teh. Namun, perlahan ia menemukan metode yang tepat.
    Jeanne menjelaskan proses awal pembuatan dimulai dari pemilahan kantong teh berdasarkan warna, masih putih atau sudah coklat.
    Kantong-kantong itu kemudian dihancurkan dengan blender menggunakan bantuan air, hingga menjadi bubur.
    “Saya blender semua dengan bantuan air dan jadilah bubur yang dipilih mau jadi lembaran atau padatan.” 
    “Kalau misal untuk padatan saya buat cetakan dulu lalu dipadatkan. Tapi kalau untuk lembaran saya buat sama seperti membuat kertas daur ulang,” tutur mahasiswa asli Surabaya itu.
    Dalam pengembangannya, ia juga memanfaatkan bahan ramah lingkungan lain seperti guar gum sebagai perekat dan biovarnish agar permukaan produk tampak berkilau dan lebih tahan lama.
    Sisa potongan kayu dari pengrajin mebel sekitar pun digunakan untuk memperkuat struktur produk.

    So far
    masih terfokus sama 3 produksi, alas atau tatakan yang bisa dipakai untuk alas apa saja, perhiasan dll, kemudian jam meja dan lampu meja.” 
    “Jadi fokus 3 produksi itu dulu sambil ada variasi untuk estetikanya. Yang utamanya lebih ke home decor,” kata Jeanne.
    “Selanjutnya dikembangkan untuk lebih ke warna karena kebanyakan saat ini warnanya masih coklat aja. Mungkin tambah warna makanan yang original,” imbuhnya.
    Selanjutnya karya yang dihasilkan akan dipamerkan dan dijual perdana dalam skala kecil pada pameran tugas akhir tahunan FIK Ubaya, Grade X, yang digelar Januari 2026.
    Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan produksinya diperluas secara masif.
    Hanya saja, dengan pengerjaan yang masih sepenuhnya manual dan mengandalkan sinar matahari untuk pengeringan, ia memilih fokus meningkatkan kualitas terlebih dahulu.
    “Karena proses yang cukup panjang saya banderol mulai 100.000-an tergantung bentuk dan alat apasaja,” pungkas siswa lulusan SMU Hendrikus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lowongan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Pangkalpinang, Gaji Rp 4 Jutaan, Ini Syaratnya
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Desember 2025

    Lowongan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Pangkalpinang, Gaji Rp 4 Jutaan, Ini Syaratnya Regional 10 Desember 2025

    Lowongan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Pangkalpinang, Gaji Rp 4 Jutaan, Ini Syaratnya
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – Ratusan petugas survei akan direkrut untuk melaksanakan Sensus Ekonomi Nasional 2026 di Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
    Pangkalpinang
    ,
    Dewi Savitri
    mengungkapkan, surveyor yang direkrut akan berasal dari masyarakat umum dan mahasiswa yang mendapatkan izin dari kampus.
    “Kami perkirakan lebih dari 100 orang untuk kegiatan sensus ekonomi selama dua bulan,” kata Dewi seusai kegiatan forum jurnalis data statistik di Pangkalpinang, Rabu (10/12/2025).
    Dewi menjelaskan, proses
    perekrutan surveyor
    akan dimulai pada Februari 2026, seiring dengan dimulainya program
    Sensus Ekonomi Nasional
    .
    Menurutnya, sensus ini sangat penting karena dilaksanakan sekali dalam sepuluh tahun.
    “Ada survei badan usaha dan ekonomi masyarakat di dalamnya. Responden maupun petugas harus memberikan informasi yang benar, ada aturannya,” ujar Dewi.
    Gaji yang akan diterima oleh surveyor diperkirakan berkisar Rp 4 juta per bulan, dengan masa kerja selama dua bulan.
    Dewi menekankan, surveyor harus memiliki waktu penuh selama tahapan survei berlangsung.
    “Nanti kami akan sampaikan juga saat perekrutannya, secara
    online
    atau ke BPS akan diiklankan juga,” ucapnya.
    Sensus Ekonomi Nasional akan mencakup pengisian kuesioner online yang berlangsung dari 1 hingga 31 Mei 2026, dilanjutkan dengan pendataan lapangan pada periode Juni hingga Juli 2026.
    Hasil dari sensus ini akan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Eks Jenderal Usul Presiden Bisa Langsung Tunjuk Kapolri, Tanpa Melalui DPR
                        Nasional

    7 Eks Jenderal Usul Presiden Bisa Langsung Tunjuk Kapolri, Tanpa Melalui DPR Nasional

    Eks Jenderal Usul Presiden Bisa Langsung Tunjuk Kapolri, Tanpa Melalui DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengusulkan agar Presiden bisa langsung memilih Kapolri tanpa melalui proses politik di DPR.
    Da’i menyebut, Pusat Purnawirawan (PP) Polri telah membahas perubahan aturan tersebut dengan Komisi Percepatan
    Reformasi Polri
    .
    Hal tersebut Da’i sampaikan usai PP Polri bertemu dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
    “Yang tadi disinggung adalah bahwa
    pemilihan Kapolri
    itu kan Presiden toh, hak prerogatifnya Presiden. Tetapi, Presiden harus mengirimkan ke
    DPR
    untuk minta persetujuan. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Apakah masih perlu aturan itu?” ujar Da’i.
    “Tidakkah sepenuhnya kewenangan prerogatif dari seorang Presiden memilih calon Kapolri dari persyaratan yang dipenuhi dari Polri itu sendiri? Tidak perlu membawa kepada forum politik gitu, melalui DPR,” sambung dia.
    Da’i khawatir, jika dipilih melalui DPR, Kapolri yang terpilih bakal memikul beban balas jasa.
    Sebab, selama ini, calon Kapolri yang dipilih Presiden harus melalui
    fit and proper test
    di DPR dulu.
    Jika disetujui, barulah nama calon Kapolri dikembalikan ke Presiden.
    “Sebab apa? Ini dikhawatirkan ada beban-beban yang dihadapi oleh si Kapolri ini setelah milih, karena mungkin ada balas jasa dan sebagainya di forum persetujuan itu. Walaupun tujuannya baik ya, kontrol kepada kekuasaan prerogatif dari Presiden,” ujar Da’i.
    Meski begitu, Da’i menyerahkan sepenuhnya keputusan penggantian aturan pemilihan Kapolri kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KLH Evaluasi Dokumen Lingkungan Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir Sumatera

    KLH Evaluasi Dokumen Lingkungan Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir Sumatera

    KLH Evaluasi Dokumen Lingkungan Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengevaluasi dokumen lingkungan seluruh perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan atas bencana banjir bandang di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    “Dapat kami informasikan bahwa
    Kementerian Lingkungan Hidup
    telah melakukan dan saat ini masih berjalan, yaitu evaluasi terhadap dokumen lingkungan terhadap seluruh perusahaan atau badan usaha yang memiliki keterkaitan baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, maupun di Aceh,” kata Direktur Tindak Pidana KLH, Frans Cahyono, dalam konferensi pers daring, Rabu (10/12/2025).
    Pemeriksaan dokumen ini dalam rangka penegakan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan, serta mitigasi terhadap risiko cuaca ekstrem.
    Selain evaluasi dokumen, KLH juga mempersiapkan
    audit lingkungan
    terhadap badan usaha yang telah mendapat persetujuan lingkungan.
    Salah satu aspek yang sedang dikaji ulang adalah kapasitas antisipasi curah hujan ekstrem.
    “Di sana memang semula diberikan kapasitas sebesar 150 milimeter per hari (curah hujan yang harus diantisipasi). Ini sebenarnya sudah dalam tingkat ekstrem, namun akan ditingkatkan mungkin menjadi 400, misalnya,” ujarnya.
    Penyesuaian standar itu diusulkan untuk memastikan perusahaan memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi pola cuaca yang semakin tidak menentu.
    Frans menegaskan bahwa KLH telah meningkatkan pengawasan terhadap sejumlah perusahaan dengan memasang plang pengawasan.
    Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa perusahaan terkait sedang dalam pemantauan ketat dan akan dievaluasi secara menyeluruh.
    “Hal ini tentunya akan menjadi atensi serius untuk mengevaluasi segala sesuatu yang telah terjadi,” katanya.
    KLH, lanjut Frans, memiliki tiga instrumen penegakan hukum, yakni pidana, sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa atau keperdataan.
    Ia mengingatkan bahwa ketiga jalur ini dapat digunakan secara paralel sesuai kebutuhan, bersama dengan aparat penegak hukum lainnya.
    Frans menegaskan bahwa KLH siap berkolaborasi penuh dengan Bareskrim Polri serta kementerian dan lembaga terkait dalam menangani aspek lingkungan dari
    bencana banjir bandang
    tersebut.
    “Dalam hal penegakan hukum yang dilakukan teman-teman Bareskrim, kita akan beri
    support
    sepenuhnya baik secara data maupun tenaga ahli yang memang diperlukan,” tegas Frans.
    Diberitakan sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyampaikan bahwa operasional 13 perusahaan memicu bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari Selasa (25/11/2025) sampai Kamis (27/11/2025). Walhi pun mendesak Kementerian Kehutanan untuk mencabut izin di sektor kehutanan di wilayah tersebut.
    Kepala Divisi Kampanye Walhi, Uli Artha Siagian, menyebut perusahaan tersebut bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan yang menyebabkan rusaknya hutan sehingga daya tampungnya menurun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komdigi: Kalau Menemukan Konten yang Tidak Baik, Laporkan!

    Komdigi: Kalau Menemukan Konten yang Tidak Baik, Laporkan!

    Komdigi: Kalau Menemukan Konten yang Tidak Baik, Laporkan!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengimbau generasi bangsa untuk segera melaporkan melalui kanal pengaduan platform jika menemukan konten yang tidak pantas saat berselancar di media sosial.
    Hal itu disampaikan
    Aulia Zulfa
    dari Direktorat Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital
    Kementerian Komdigi
    dalam
    talkshow
    bertema “Jaga Ruang Digital, Perteguh Generasi Bermoral.”
    “Kalau misalkan ada konten yang tidak baik, laporkan, adukan,” kata Aulia, di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
    Aulia mengatakan, pembentukan ruang digital yang aman dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kebijakan platform dalam memberikan perlindungan bagi generasi muda saat mengakses internet.
    Ia mempertanyakan apakah generasi muda sudah merasa aman di ruang digital dan apakah penyedia platform telah memberikan perlindungan yang memadai.
    Menurut Aulia, ruang digital berisi banyak konten positif seperti inspirasi dan informasi pendidikan.
    Namun, tidak sedikit pula konten yang merugikan, menyesatkan, menghasut, bahkan berisi informasi bohong.
    Konten-konten tersebut, kata dia, harus dihapus agar tidak dapat diakses pengguna.
    “Ini juga perlu peran dari kita semua untuk lebih peduli. Laporkan. Sehingga konten itu bisa ditindaklanjuti, dihilangkan, dan tidak diakses oleh teman-teman yang lain, atau adik-adik yang lain,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Temui Vladimir Putin di Rusia Hari Ini

    Prabowo Temui Vladimir Putin di Rusia Hari Ini

    Prabowo Temui Vladimir Putin di Rusia Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa, Rusia, pada Rabu (10/12/2025) hari ini.
    Berdasarkan situs resmi Kremlin atau pemerintah Rusia, Putin disebut bakal mengadakan pembicaraan dengan Prabowo yang melaksanakan kunjungan kerja ke Rusia.
    “Pada tanggal 10 Desember,
    Vladimir Putin
    akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Republik Indonesia
    Prabowo Subianto
    , yang akan berada di
    Moskow
    dalam kunjungan kerja,” demikian tertulis dalam situs Kremlin.
    Kremlin menyampaikan, pembicaraan antara Prabowo dan Putin akan berfokus pada isu yang berkaitan dengan
    kemitraan strategis
    Rusia-Indonesia.
    Selain itu, kedua tokoh tersebut juga akan membahas masalah internasional.
    “Pembicaraan akan berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia, serta beberapa masalah internasional dan regional terkini,” imbuh Kremlin.
    Kompas.com
    telah berupaya mengonfirmasi perjalanan
    Prabowo ke Rusia
    ini kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
    Namun, hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum merespons.
    Diketahui, Prabowo baru saja menggelar kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu-satunya yang Selamat di Lantai 3 Kebakaran Terra Drone, SA Syok Rekannya Tewas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Desember 2025

    Satu-satunya yang Selamat di Lantai 3 Kebakaran Terra Drone, SA Syok Rekannya Tewas Megapolitan 10 Desember 2025

    Satu-satunya yang Selamat di Lantai 3 Kebakaran Terra Drone, SA Syok Rekannya Tewas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    SA (20), seorang karyawan selamat dari kebakaran kantor PT Terra Drone di Kemayoran mengaku mendengar langsung rekan-rekannya meminta tolong dan mengeluhkan sesak napas sebelum akhirnya tewas.
    Ia menjadi satu-satunya pegawai di lantai 3 yang berhasil keluar saat ledakan terjadi dan asap cepat memenuhi bangunan.
    Menurut ibu SA, Dea Anjani (52), rekan SA sempat menelpon dari lantai atas dalam kondisi panik.
    “Dia syok sekali. Terus temannya tadi nelepon pas dia udah di bawah, temannya masih di atas. Kata temennya, ‘Gue udah enggak kuat, tolongin gue, tolong gue,’ gitu kata anak saya,” tutur Dea, ketika ditemui di lokasi kejadian pada Selasa (9/12/2025).
    Dea mengatakan SA juga mendengar rekannya mengeluhkan sesak napas sebelum akhirnya tidak tertolong.
    Kondisi itu membuat SA terpukul karena beberapa jam sebelumnya masih bercengkerama dengan mereka.
    “Anak saya cerita, tadi pagi masih ngobrol sama bosnya, masih sama temen-temennya pas makan siang. Lalu tiba-tiba mereka sudah meninggal,” ucap Dea.
    SA selamat setelah segera turun dari lantai 3 begitu mendengar suara ledakan dari bawah sekitar pukul 12.00 WIB.
    “Iya, tiba-tiba meledak saja. Pas bunyi ‘bum’ gitu, anak saya langsung sigap dia ke bawah. Alhamdulillah bisa selamat,” kata Dea.
    Sesampainya di lokasi, ia lega mendapati putrinya masih hidup.
    “Anak saya nangis pas ketemu saya. Dia bilang ‘aku selamat ibu, aku selamat’,” tuturnya.
    Sebelum kehilangan kontak, SA sempat menelpon dan memberi tahu bahwa kantornya meledak.
    “Anak saya bilang, ‘Kantor aku meledak, bos aku mati’, gitu katanya. Saya ya lemes dong,” ujar Dea.
    Sebagai staf HRD, SA juga harus mendata rekan-rekannya yang meninggal maupun selamat. Proses itu membuatnya semakin tertekan.
    “Apalagi dia lihat data-data gitu kan. Melihat teman satu per satu sudah tidak ada,” tutur Dea.
    Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta menyebut kebakaran terjadi sekitar pukul 12.40 WIB di gedung
    Terra Drone
    di Jalan Letjen Suprapto.
    Petugas tiba pukul 12.50 WIB untuk melakukan penanganan. Sebanyak 22 orang meninggal dunia, terdiri dari tujuh laki-laki dan 15 perempuan.
    (Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Pasti Gedungnya Langgar Aturan!
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Desember 2025

    Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Pasti Gedungnya Langgar Aturan! Megapolitan 10 Desember 2025

    Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Pramono: Pasti Gedungnya Langgar Aturan!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai, kebakaran maut yang melanda kantor Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025), terjadi karena bangunan tersebut tidak dibangun sesuai ketentuan keselamatan.
    “Problem
    utamanya adalah kalau semuanya mentaati aturan, pasti tidak terjadi. Ini kan pasti (gedung) dibangun tanpa aturan. Kalau saya lihat struktur dan sebagainya pasti mereka melanggar aturan,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).
    Pramono mengatakan, kondisi di dalam gedung tidak mendukung evakuasi saat kebakaran.
    Salah satu temuan paling mencolok adalah ukuran tangga yang terlalu kecil.
    Kondisi tersebut membuat banyak karyawan tidak bisa menyelamatkan diri.
    “Karena apa? Tangganya kecil banget, dan itu yang menyebabkan beberapa orang yang enggak bisa turun ke bawah,” lanjut dia.
    Selain minimnya akses evakuasi, Pramono menyebut bangunan itu tidak dipersiapkan menghadapi risiko kebakaran meski di dalamnya terdapat aktivitas penyimpanan baterai litium untuk drone.
    Saat kebakaran terjadi, para karyawan naik ke lantai atas karena api muncul dari bawah. Namun justru terjebak akibat asap pekat.
    “Memang
    problem
    utamanya adalah gedung tersebut tidak dipersiapkan dengan
    rescue
    kalau terjadi kebakaran,” lanjut dia.
    Melihat banyaknya korban jiwa, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung seluruh proses pemakaman warga yang meninggal, termasuk perawatan korban luka.
    “Pemerintah Jakarta yang saya pimpin adalah bagaimana memberikan kemudahan bagi siapapun yang meninggal untuk bisa dibantu dimakamkan di Jakarta atas tanggung jawab pemerintah Jakarta. Termasuk yang luka, sakit, dan sebagainya kami tanggung,” ucap Pramono.
    Sebelumnya,
    kebakaran kantor Terra Drone
    menewaskan 22 orang.
    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo menyebut, korban terdiri dari 7 laki-laki dan 15 perempuan.
    Di antara korban terdapat seorang wanita hamil yang turut kehilangan nyawa dalam peristiwa tersebut.
    Berdasarkan hasil olah TKP, gedung enam lantai tersebut hanya memiliki satu akses pintu masuk dan keluar, yang berada di lantai satu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.