Author: Kompas.com

Fadil Zon Sebut Ada Penyesuaian Tiket Masuk Museum Nasional di Libur Nataru Nasional 31 Desember 2025

Fadil Zon Sebut Ada Penyesuaian Tiket Masuk Museum Nasional di Libur Nataru
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengungkapkan, ada penyesuaian tiket masuk Museum Nasional pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Ya, kita juga mulai menyesuaikan harga tiket, ya,” kata
Fadli Zon
di Museum Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (31/12/2025).
Politikus Gerindra itu menyampaikan, penyesuaian biaya tiket masuk ini sebagai bentuk apresiasi terhadap Museum Nasional.
“Ya, kita tingkatkan supaya ada apresiasi kepada museum, dan juga kepada pengunjung wisatawan asing, terutama. Ya, sehingga mereka bisa melihat, mengapresiasi juga museum kita,” jelasnya.
Fadli Zon pun membandingkan dengan biaya masuk museum di luar negeri.
Menurutnya, harga tiket museum di luar negeri tergolong tinggi, terutama di Eropa, dengan tarif termurah sekitar 12 euro, sementara sebagian museum mematok harga 15 euro, 20 euro, bahkan hingga 65 euro.
Sementara itu, biaya masuk museum di Indonesia dinilainya masih terjangkau.
“Jadi, harga untuk umum itu Rp50.000. Harga untuk pelajar Rp30.000. Untuk disabilitas itu bebas atau gratis. Untuk yang yatim piatu juga gratis. Tapi, yang untuk lanjut usia, di atas 60 tahun juga bebas, ya gratis,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 19:57
1 Seskab Teddy Ungkap Prabowo Habiskan Malam Tahun Baru 2026 Bersama Pengungsi di Tapanuli Selatan Nasional

Seskab Teddy Ungkap Prabowo Habiskan Malam Tahun Baru 2026 Bersama Pengungsi di Tapanuli Selatan
Tim Redaksi
TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com
– Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto akan menghabiskan malam Tahun Baru 2026 bersama warga korban terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Teddy menyebut, Prabowo akan mengunjungi tempat pengungsian di Batang Toru,
Tapanuli Selatan
.
“Ini nanti malam ke tempat pengungsian, dan kita… Jadi di pengungsian itu di sini kan di Batang Toru, Tapanuli Selatan, mayoritas sudah kembali ke rumah masing-masing. Tapi di pengungsian itu tetap ada dapur, kemudian logistik di situ jadi kadang kala masyarakat datang, kadang kala kembali,” ujar Teddy saat ditemui di PTPN Tapanuli Selatan, Rabu (31/12/2025).
Teddy menyampaikan, Prabowo bahkan akan menginap di Tapanuli Selatan dalam momen tahun baru ini.
Selain itu, Prabowo akan makan malam bersama
pengungsi
, hingga menonton film layar tancap bersama mereka.
“Karena malam tahun baru Pak Presiden menginap di sini Tapanuli Selatan, kemudian ya mungkin makan malam bersama warga setempat kemudian salam-salaman di sana, kemudian ada nonton film, layar tancap gitu bersama warga,” jelasnya.
Sementara itu, Teddy mengungkapkan, Prabowo akan langsung bertolak ke Aceh Tamiang pada 1 Januari 2026 besok.
Di Aceh Tamiang, Prabowo akan mengecek progres pembangunan hunian sementara (huntara).
“Besok ke Aceh Tamiang. Jadi menginap di sini, Tapanuli Selatan, bermalam tahun baru bersama warga. Besok pagi ke Aceh Tamiang, ada rumah hunian yang dibuat Danantara. Instruksi Bapak Presiden, besok kita cek. Seharusnya 500-600 insyaallah jadi, ya besok kita cek,” imbuh Teddy.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 18:37
Banggar DPR Dukung Prabowo Borong Jembatan Bailey untuk Buka Akses Sumatera Nasional 31 Desember 2025

Banggar DPR Dukung Prabowo Borong Jembatan Bailey untuk Buka Akses Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membeli jembatan bailey dalam jumlah besar guna membuka akses wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, keberadaan
jembatan bailey
sangat krusial untuk mempercepat pemulihan daerah yang terisolasi akibat bencana.
“Kita mendukung upaya Presiden Prabowo untuk membeli jembatan bailey lebih banyak guna kebutuhan membuka akses daerah-daerah terisolasi di Sumatera,” kata Said, Rabu (31/12/2025).
Said menegaskan, kecepatan menjadi faktor kunci dalam
penanganan bencana
, sehingga pemerintah tidak boleh terjebak dalam prosedur birokrasi yang berbelit.
Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi acuan utama seluruh pemangku kepentingan dalam merespons bencana.
“Sekali lagi, kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting dalam penanganan bencana, kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat,” ujar Said.
“Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita dalam penanganan bencana,” sambungnya.
Said mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera.
Anggaran tersebut, kata Said, dapat dimanfaatkan apabila Presiden menetapkan Peraturan Presiden untuk penggunaannya.
“Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku sebenarnya juga ada alokasi anggaran yang berada di BA BUN. Jika dibutuhkan, anggaran di BA BUN bisa digunakan oleh pemerintah,” jelas Said.
Selain itu, Banggar DPR juga mendukung upaya TNI Angkatan Darat memobilisasi seluruh sumber daya untuk membantu penanganan bencana.
“Kita juga mendukung upaya
TNI AD
memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Jembatan bailey adalah jembatan darurat, alat itu dimiliki oleh Zeni Tempur TNI AD, dan sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi,” tutur Said.
Politikus PDI-P itu menilai, kebutuhan anggaran mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey relatif tidak besar dan dapat direalisasikan dengan cepat apabila koordinasi lintas sektor berjalan baik.
“Saya kira kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar, dan sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik,” kata Said.
Said pun menyinggung kondisi TNI AD yang harus bekerja secara swadaya, bahkan hingga berutang, dalam pembangunan jembatan darurat pascabencana.
“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi, jika BNPB sebagai
lead sector
penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” jelas Said.
Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar koordinasi lintas sektor ke depan berjalan lebih efektif.
Said berpandangan, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kecepatan koordinasi dan pengorganisasian di lapangan.
“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat, dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pemerintah akan membeli 100 jembatan bailey dari luar negeri atas perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan.
“Dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 bailey dari luar, untuk mendukung di bencana ini,” kata Maruli dalam konferensi pers penanganan bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).
Maruli mengatakan, jembatan tersebut akan dipasang di berbagai wilayah Indonesia yang membutuhkan, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam keterangan terbarunya, Maruli menyebutkan bahwa TNI AD telah mengerahkan 22 jembatan bailey di wilayah terdampak bencana.
Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh, serta 14 jembatan bailey tambahan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Maruli menerangkan bahwa hingga saat ini Satgas Darurat Pembangunan Jembatan masih bekerja secara swadaya.
“Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” ucap Maruli dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Maruli bahkan mengakui bahwa pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan.
“Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang Pak,” ujar Maruli.
Meski demikian, Maruli menegaskan bahwa Satgas tetap melanjutkan pekerjaan pemulihan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 18:30
9 Baut Jembatan Bailey Diduga Dicuri, Gubernur Aceh Mualem: Itu Bikin Rakyat Susah!! Regional

Baut Jembatan Bailey Diduga Dicuri, Gubernur Aceh Mualem: Itu Bikin Rakyat Susah!!
Editor
BANDA ACEH, KOMPAS.com
– Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menanggapi terkait pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait Jembatan Bailey di Aceh.
Pernyataan ini terkait adanya dugaan sabotase hilangnya baut pada
Jembatan Bailey
yang dibangun di Aceh. Pernyataan ini muncul usai Rapat Koordinasi bersama Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Mualem menyatakan jika pihaknya menyesal dengan kejadian hilangnya baut-baut tersebut. Orang yang tak bertanggung jawab mengambil kesempatan di tengah bencana banjir yang melanda Aceh.
“Kurang ajar itu namanya. Kita imbau untuk sadar, sadarlah,” katanya dilansir dari Serambinews, Rabu (31/12/2025).
Mualem menekankan jika jembatan ini dibangun untuk mempermudah mobilitas masyarakat pascabencana. Sehingga infrastruktur ini dibangun untuk kepentingan masyarakat luas.
Jika jembatan ini bautnya dicuri, maka akan berpotensi jembatannya ambruk. Maka dengan kejadian semacam itu, masyarakat pula yang dirugikan.
“Kalau ambruk, sembako macam mana orang pasok,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut banyak hal yang disampaikan Mualem ke pemerintah pusat. Salah satunya ia meminta agar pemerintah turun tangan untuk pengendalian harga bahan pokok jelang Ramadhan.
Ia juga meminta agar pemerintah pusat memasok daging beku ke Aceh menjelang Ramadhan. Pasalnya kebutuhan daging ini untuk memenuhi tradisi Meugang yang biasanya digelar masyarakat Aceh menjelang bulan Ramadhan.
“Meugang kalau tidak pakai daging tidak sah. Daging paling mahal itu ada di Aceh, saat ini harganya paling tidak Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu tiap kilonya,” katanya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 17:17
Gibran Sebut Kawasan Legislatif-Yudikatif di IKN Selesai 2027 Nasional 31 Desember 2025

Gibran Sebut Kawasan Legislatif-Yudikatif di IKN Selesai 2027
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau Kawasan Legislatif Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (31/12/2025), dalam rangka mengawal pembangunan pusat kelembagaan negara di ibu kota baru.
Gibran menyampaikan, pembangunan kawasan tersebut telah dimulai pada Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027.
“Pembangunan kompleks kawasan legislatif dan yudikatif ini telah dimulai pada awal Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2027 untuk memastikan fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif dan mendukung proses pengambilan keputusan kenegaraan,” kata Gibran dalam keterangan resminya, Rabu.
Gibran pun memastikan IKN akan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
“Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo memiliki komitmen penuh dalam
pembangunan IKN
, salah satunya melalui Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengamanatkan terwujudnya Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada Tahun 2028,” kata Gibran.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres juga melihat rencana pembangunan kawasan yudikatif yang meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Gibran didampingi oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Achmad Adhitya.
Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN Cakra Negara menjelaskan, kawasan legislatif dirancang sebagai pusat penyaluran aspirasi rakyat melalui Plaza Demokrasi, ruang terbuka publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung sebagai bagian dari prinsip kedaulatan rakyat.
Gedung sidang paripurna di kawasan legislatif memiliki kapasitas 1.500 kursi, disesuaikan dengan kebutuhan ke depan, termasuk potensi penambahan jumlah anggota legislatif.
“Selain ruang sidang paripurna, kawasan ini juga dilengkapi ruang sidang komisi, ruang sidang kecil, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang proses legislasi dan pengambilan keputusan kenegaraan,” ujar Cakra, dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden.
Ia menyampaikan, masing-masing gedung dirancang dengan filosofi khusus.
Empat pilar pada gedung MA, melambangkan empat lingkungan peradilan, sedangkans sembilan pilar pada gedung MK merepresentasikan nilai spiritual dan sinergi para hakim.
“Serta tujuh pilar pada KY yang mencerminkan peran pengawasan hakim agung. Kapasitas ruang sidang di kawasan yudikatif ini bervariasi, mulai dari 60 hingga 800 orang,” kata Cakra.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 17:15
5 KPK Terima Laporan Gratifikasi dari Mahasiswa buat Mentor Magang di Lembaga Negara: Baju hingga Parfum Nasional

KPK Terima Laporan Gratifikasi dari Mahasiswa buat Mentor Magang di Lembaga Negara: Baju hingga Parfum
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima gratifikasi dari mahasiswa saat menjadi mentor magang.
“Mereka melaporkan adanya penerimaan gratifikasi dari siswa atau mahasiswa magang yang mereka mentori. Pemberiannya beragam, mulai dari baju, jaket, tumbler, jam, hingga parfum,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (31/12/2025).
Budi mengatakan, sebagai langkah mitigasi awal, berkenaan dengan Program Magang Bersama dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), KPK berkoordinasi dengan Kemenaker agar tidak ada pemberian hadiah atau sesuatu lainnya, sebagai bagian dari pencegahan korupsi sejak dini.
KPK berharap para pemagang yang akan menjadi calon pemimpin masa depan ini terus menjaga integritas, menjadi teladan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.
Budi juga mengingatkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara adalah
tindak pidana suap
.
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 12B UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.
“Ketentuan pelaporan gratifikasi lebih lanjut juga diatur dengan Perkom Nomor 2 tahun 2019,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan, para pegawai negeri dan penyelenggara negara yang ingin melaporkan gratifikasi dapat melaporkan ke https://gol.kpk.go.id/.
“Silakan juga follow IG dan Tiktok @literasigratifikasi,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 16:39
TNI Swadaya Tangani Bencana di Sumatera, Said Abdullah Dorong Percepatan Koordinasi Anggaran Nasional 31 Desember 2025

TNI Swadaya Tangani Bencana di Sumatera, Said Abdullah Dorong Percepatan Koordinasi Anggaran
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah menyoroti kondisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih harus menggunakan anggaran swadaya dalam penanganan bencana di Sumatera.
Said menilai, situasi tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi lintas sektor, meskipun pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mendukung penanganan bencana secara cepat dan terukur.
Menurut dia, penggunaan anggaran swadaya oleh TNI, termasuk dalam mobilisasi alat dan sumber daya di wilayah terdampak bencana, seharusnya tidak terjadi apabila mekanisme koordinasi berjalan optimal sejak awal.
“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (
BNPB
) sebagai
lead sector
penanganan bencana bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan (
Kemenkeu
),” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (31/12/2025).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menegaskan, percepatan koordinasi anggaran menjadi kunci agar penanganan bencana tidak tersendat di lapangan.
“Saya berharap Menteri Keuangan (
Menkeu
) dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, tetapi tetap pruden,” ucap Said.
Dari sisi fiskal, Said mengungkapkan bahwa negara sebenarnya masih memiliki cadangan anggaran yang dapat dimanfaatkan.
“Dari sisi anggaran, alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih tersedia dana on call kurang lebih Rp 500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera pada 2025,” jelasnya.
Selain dana
on call
, APBN 2025 juga masih menyisakan anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dikelola langsung oleh Kemenkeu.
“Pada APBN 2025 yang sebentar lagi tutup buku, sebenarnya juga masih ada alokasi anggaran di BA BUN. Jika dibutuhkan, anggaran tersebut dapat digunakan pemerintah,” imbuh Said.
Ia menyebut, pemanfaatan dana BA BUN dimungkinkan apabila Presiden
Prabowo Subianto
menetapkan Peraturan Presiden (PP) terkait penggunaan anggaran tersebut untuk penanganan bencana di Sumatera.
“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera itu ada alokasinya. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat serta pengorganisasian yang baik di lapangan,” kata Said.
Lebih lanjut, ia menilai Kemenkeu dapat memberikan respons anggaran secara cepat apabila BNPB mampu menyampaikan kebutuhan anggaran secara terperinci dan terkoordinasi, termasuk kebutuhan TNI di lapangan.
Salah satu kebutuhan mendesak yang disoroti Said adalah mobilisasi dan pemasangan Jembatan Bailey oleh TNI Angkatan Darat (AD).
“Jembatan Bailey adalah jembatan darurat yang dimiliki Zeni Tempur
TNI AD
. Alat ini sangat membantu untuk membuka akses di kawasan bencana yang terisolasi,” ujarnya.
Menurut Said, kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan Jembatan Bailey relatif tidak besar dan sangat mungkin dipenuhi dengan cepat jika koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif.
“Oleh sebab itu, saya berharap BNPB bisa lebih gesit. Ini bisa menjadi evaluasi ke depan agar peran koordinasi lintas sektor oleh kementerian atau lembaga yang menjadi
lead sector
benar-benar berjalan,” tuturnya.
Said mengingatkan agar penanganan bencana tidak berlarut-larut hanya karena lemahnya pola koordinasi antarsektor.
Dalam konteks tersebut, ia menyatakan dukungannya terhadap langkah TNI AD yang tetap memobilisasi seluruh sumber daya demi keselamatan masyarakat.
“Kami mendukung upaya TNI AD memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Kami juga mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk membeli Jembatan Bailey lebih banyak guna membuka akses daerah-daerah terisolasi di Sumatera,” tutur Said.
Ia menegaskan, dalam situasi bencana, kecepatan penanganan harus menjadi prioritas utama, tanpa terjebak pada prosedur birokrasi yang berbelit.
“Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itulah yang harus menjadi acuan kita dalam setiap kebijakan penanganan bencana,” tegas Said.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 16:05
7 Tolak Pilkada via DPRD, PDI-P: Rakyat Bisa Marah Hak Demokrasinya Diambil Nasional

Tolak Pilkada via DPRD, PDI-P: Rakyat Bisa Marah Hak Demokrasinya Diambil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– PDI-P menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bukan secara langsung oleh rakyat.
Ketua DPP
PDI-P
Andreas Hugo Pareira mengatakan, pengambilan kembali hak memilih kepala daerah yang sudah diberikan kepada rakyat, berpotensi memicu kemarahan publik.
“Saya kira rakyat akan marah, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat ini akan diambil lagi oleh elite-elitenya yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” ujar Andreas saat dihubungi, Rabu (31/12/2025).
Andreas berpandangan, dalam sistem demokrasi terdapat prinsip tidak tertulis bahwa hak yang telah diberikan kepada rakyat tidak seharusnya ditarik kembali.
“Dalam sistem demokrasi berlaku hukum yang tidak tertulis; ‘apa yang sudah diberikan kepada rakyat, pantang untuk diambil kembali’,” jelas Andreas.
Pimpinan Komisi XIII DPR RI itu mengakui bahwa perubahan sistem pemilihan di Indonesia berlangsung relatif cepat.
Tak terkecuali untuk perubahan pemilihan kepala daerah dan presiden dari mekanisme tidak langsung menjadi langsung oleh rakyat.
“Perubahan sistem pemilihan kita, memang cenderung terlalu cepat, dari tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Ini tentu termasuk pemilihan presiden, dari oleh MPR menjadi langsung oleh rakyat,” kata Andreas.
Namun, lanjut Andreas, persoalan utama bukan terletak pada cepat atau lambatnya perubahan sistem, tetapi komitmen negara dalam menjaga
hak demokrasi
yang sudah dimiliki masyarakat.
“Namun hak demokrasi yang sudah diberikan kepada rakyat ini, apakah mau diambil kembali?” ujar Andreas.
Oleh karena itu, Andreas berpandangan bahwa perbaikan kualitas demokrasi seharusnya dilakukan dengan membenahi sistem pilkada langsung, bukan dengan mengembalikannya ke DPRD.
“Menurut saya, lebih baik kita benahi sistem pemilihan langsung ini untuk menjadi lebih berkualitas secara demokratis, ketimbang mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada rakyat,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD kembali mencuat setelah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPRD kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan, Gerindra mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Sugiono menilai, pilkada melalui DPRD lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung yang melibatkan seluruh pemilih.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno mengakui bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi mengambil hak rakyat.
Namun, dia menilai usulan tersebut tetap layak dipertimbangkan.
Menurut Eddy, pengalamannya mengikuti berbagai tahapan pilkada menunjukkan bahwa praktik
politik uang
, politik dinasti, dan politik identitas justru semakin menguat dalam pilkada langsung.
“Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan. Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal. Satu, politik uang. Dua, politik dinasti. Dan pada saat itu ada politik identitas yang sangat besar intensitasnya, ketika pilkada itu dilaksanakan secara langsung (dipilih rakyat),” ujar Eddy dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Eddy menambahkan, dengan dikembalikannya sistem pilkada melalui DPRD, berbagai ekses tersebut berpeluang untuk ditekan.
“Memang saya akui bahwa jika masyarakat publik sudah diberikan hak untuk memilih langsung, dan kemudian haknya diambil, saya kira akan menimbulkan berbagai masukan yang menghendaki agar itu tetap melekat pada mereka,” kata Eddy.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 15:55
6 Kejati Jatim Tangkap Jaksa di Madiun, Diduga Peras Kepala Desa Surabaya

Kejati Jatim Tangkap Jaksa di Madiun, Diduga Peras Kepala Desa
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Oknum jaksa berinisial A dari Kejaksaan Negeri Madiun ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dua hari lalu usai diduga memeras seorang kepala desa.
Penangkapan jaksa tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa (30/12/2025). Jaksa yang ditangkap merupakan kepala seksi di Kejaksaan Negeri Madiun.
Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur
(Kajati Jatim) Agus Sahat membenarkan penangkapan tersebut. Namun ia enggan membeberkan detail peristiwa penangkapan.
“Sebagai bentuk respons dari pengaduan masyarakat, kita langsung amankan,” katanya kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, jaksa yang bersangkutan akan diperiksa dan diklarifikasi terkait pengaduan yang masuk.
“Jadi kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, yang bersangkutan masih diperiksa dan diklarifikasi,” ujarnya.
Agus Sahat menambahkan, bahwa ia telah berkomitmen dengan seluruh jajaran jaksa di Jawa Timur untuk menghindari perbuatan tercela.
“Para jaksa sudah berkomitmen dengan saya untuk tidak melakukan perbuatan tercela. Tidak melakukan apa yang saya tidak lakukan,” tutur dia.
Sepanjang 2025, Kejaksaan Agung dilaporkan telah menindak ratusan jaksa nakal secara nasional.
Sebanyak 69 jaksa di antaranya dikenai hukuman disiplin kategori berat, sementara 44 sisanya menerima hukuman disiplin kategori ringan.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 15:50
Sepanjang 2025, Kejagung Pulihkan Aset Negara Sebesar Rp 19,6 Triliun Nasional 31 Desember 2025

Sepanjang 2025, Kejagung Pulihkan Aset Negara Sebesar Rp 19,6 Triliun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku telah memulihkan aset negara sebesar Rp 19,6 triliun sepanjang 2025.
Data tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)
Kejagung

Anang Supriatna
dalam konferensi pers Capaian Kinerja Kejagung 2025 pada Rabu (31/12/2025).
“Badan Pemulihan Aset berhasil memulihkan
aset negara
dari hasil tindak pidana dengan total Rp 19.654.408.850.966,” ujar Anang dalam konferensi pers, Rabu (31/12/2025).
Mekanisme pemulihan aset yang dilakukan Kejagung beragam. Kontribusi terbesar berasal dari penyelesaian uang pengganti dengan nilai mencapai Rp 18,6 triliun.
Selain itu, terdapat pemasukan dari setoran uang tunai sebesar Rp 424,8 miliar, serta hasil lelang atau penjualan langsung yang mencapai Rp 304,1 miliar.
Sementara itu, skema pemulihan aset dengan nilai paling kecil berasal dari pemberian hibah sebesar Rp 232,9 miliar.
“Baik itu lelang, maupun penjualan langsung, juga pemberian hibah, juga setoran uang tunai, dan penyelesaian uang pengganti,” ujar Anang.
Anang menambahkan,
Kejaksaan Agung
juga berhasil merealisasikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 19,6 triliun.
“Total PNBP yang kita peroleh sebesar Rp19.848.156.431.992. Jadi melampaui target kita, yakni 733 persen dari target yang ditetapkan,” ujar Anang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

31/12/2025 15:47