Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Terungkap Penyebab Jalan RE Martadinata Jakut Selalu Kena Banjir Rob Megapolitan 6 Januari 2026

    Terungkap Penyebab Jalan RE Martadinata Jakut Selalu Kena Banjir Rob Megapolitan 6 Januari 2026

    Terungkap Penyebab Jalan RE Martadinata Jakut Selalu Kena Banjir Rob
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jalan RE Martadinata menjadi salah satu titik di Jakarta Utara yang paling rawan terendam banjir rob ketika air laut sedang pasang.
    Sebab, persis di sisi kanan Jalana RE Martadinata terdapat aliran Kali Ancol yang volume airnya ikut meningkat ketika laut sedang pasang dan mencapai maksimum.
    Setiap kali laut sedang pasang, air dari Kali Ancol dengan mudah meluap ke daratan dan menggenangi
    Jalan RE Martadinata
    kurang lebih sepanjang 200 meter.
    Dalam satu bulan, biasanya Jalan RE Martadinata bisa terendam
    banjir rob
    sebanyak dua babak.
    Dalam satu babak, banjir rob yang menggenang di lokasi ini bisa terjadi sekitar tiga hari hingga satu minggu berturut-turut.
    Apabila sudah meluap, ketinggian air yang menggenang di Jalan RE Martadinata bisa mencapai 10 hingga 40 sentimeter tergantung besarnya volume air laut di Kali Ancol.
    Air berwarna kecokelatan terkadang hitam karena telah bercampur dengan debu dan air selokan, sudah menjadi pemandangan bissa yang menghiasi Jalan RE Martadinata.
    Untuk pengendara yang baru melintas di jalan ini pastinya akan kaget ketika terjadi banjir dan memilih untuk memutar balik.
    Sementara pengendara yang setiap hari melintas tak kaget lagi jika Jalan RE Martadinata tergenang rob.
    Sebagian besar pengendara tetap memilih untuk menerobos banjir rob, meski tahu kendaraannya berpotensi mengalami kerusakan.
    Di sisi lain, sejumlah pengendara mengaku penasaran mengapa banjir rob di jalan vital tersebut tak pernah teratasi hingga saat ini.
    “Bingung banget kadang di sini hujan dikit juga rob, padahal kadang di Muara Angke itu yang jadi langganan banjir dan dekat banget ama laut enggak rob, di sini udah banjir sebetis,” ucap salah satu pengendara bernama Intan (29) saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi, Senin (5/1/2026).
    Padahal, seharusnya penanganan banjir rob di Jalan RE Martadinata bisa lebih diutamakan oleh pemerintah, karena merupakan akses vital untuk banyak pengendara.
    Pengendara lain bernama Riki (25) juga bertanya-tanya mengapa Jalan RE Martadinata selalu menjadi langganan rob dalam beberapa tahun ke belakang.
    “Saya juga bingung kenapa beberapa tahun belakangan ini justru semakin sering terendam banjir, apa enggak bisa ditanganin atau gimana?” kata dia.
    Riki mengaku, sering melihat petugas SDA dan pompa
    mobile
    bersiaga di sisi kanan jalan RE Martadinata dekat JIS, serta langsung melakukan penyedotan ketika air laut mulai meluap.
    Namun, penyedotan dengan pompa juga seringkali gagal mencegah air rob agar tidak menggenangi Jalan RE Martadinata selama berjam-jam.
    Oleh sebab itu, Riki berharap agar ada penanganan yang lebih serius untuk mengatasi persoalan banjir rob di Jalan RE Martadinata.
    “Harapannya semoga dimaksimalkan lagi pompa pembuangan airnya supaya banjirnya surut dan bisa kering. Pihak terkait juga bisa melakukan penanganan lebih ekstra,” ungkap dia.
    Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air DKI
    Jakarta
    , Alfan Widyastanto, angkat bicara terkait sederet penyebab seringnya Jalan RE Martadinata terendam banjir.
    Alfan bilang, memang sudah dua tahun terakhir banjir rob di lokasi tersebut terjadi lebih sering dibandingkan sebelumnya.
    “Berdasarkan data, fenomena banjir rob di Jalan RE Martadinata tercatat telah terjadi sejak tahun 2023. Ini berdasarkan aduan di CRM dan inventarisasi yang dilakukan Dinas SDA pada saat itu,” kata Alfan saat dihubungi
    Kompas.com,
    Senin malam.
    Ia juga mengakui, sampai saat ini banjir rob di kawasan tersebut belum teratasi secara optimal sehingga genangan masih sering terjadi ketika air laut sedang pasang dan curah hujan yang tinggi.
    Salah satu penyebab mudahnya air laut dari Kali Ancol meluap ke Jalan RE Martadinata karena banyak tanggul yang sudah retak.
    Imbasnya, air laut dari Kali Ancol keluar lewat celah-celah tanggul dan perlahan menggenangi Jalan RE Martadinata setiap kali air laut sedang pasang.
    Di sisi lain, fungsi drainase atau saluran air di Jalan RE Martadinata sudah tidak lagi berfungsi secara optimal
    “Fungsi drainase di kawasan tersebut sudah tidak optimal karena terdapat rembesan air dari celah-celah tanggul,” sambung dia.
    Tanggul kali yang bercelah juga disebabkan karena adanya penurunan tanah di Jalan RE Martadinata.
    Sementara salah satu penyebab penurunan tanah di Jalan RE Martadinata semakin parah karena tingginya volume kendaraan berat yang melintas di lokasi ini.
    Jalan RE Martadinata memang menjadi salah satu akses penting yang hampir setiap detiknya dilalui kendaraan berat seperti truk trailer dan kontainer.
    Sebab, jalan vital tersebut dekat sekali dengan Pelabuhan Tanjung Priok sehingga tak heran bila menjadi tempat berlalu lalangnya kontainer.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, Jalan RE Martadinata kerap kali bergetar ketika dilintasi oleh kendaraan berat. Getaran akan semakin terasa jika truk menghantam lubang.
    Getaran tersebut seolah menjadi pertanda betapa beratnya beban yang dibawa truk sehingga aspal pun ikut bergoyang.
    Selain itu, Alfan juga membantah bahwa pembangunan JIS menjadi penyebab utama semakin parahnya banjir rob di Jalan RE Martadinata.
    “Pembangunan Stadion JIS bukan merupakan penyebab utama banjir rob di kawasan Jalan RE Martadinata,” ungkap dia.
    Penanganan banjir rob di RE Martadinata memang mengalami kendala karena pembangunan dan pemeliharaan tanggul sheet pile di kawasan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum.
    Oleh sebab itu, Pemprov Jakarta tidak bisa sembarangan melakukan perbaikan tanggul Kali Ancol di Jalan RE Martadinata meski sudah retak dan berlubang.
    Namun, Alfan memastikan bahwa perbaikan tanggul di kawasan tersebut sudah masuk dalam rencana Kementerian Pekerjaan Umum.
    “Saat ini terkait perbaikan tanggul
    sheet pile
    di kawasan tersebut sudah masuk dalam rencana pengerjaannya oleh Kementerian Pusat untuk kawasan ancol hilir dengan skema Multiyears 2025-2027,” ucap Alfan.
    Sambil menunggu perbaikan tanggul dilakukan, maka Dinas SDA sudah melakukan upaya penanganan darurat dengan menyiagakan pompa mobile dan petugas untuk mengatasi dan mengantisipasi potensi banjir rob di lokasi ini.
    Jadi, ketika banjir rob mulai meluap ke jalan, air langsung disedot dengan pompa agar ketinggiannya tidak semakin bertambah dan segera surut dalam waktu cepat.
    Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia (UI) M Azis Muslim menilai penyedotan dengan pompa mobile saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan banjir rob di Jalan RE Martadinata, karena itu hanya merupakan solusi sementara.
    Ia menyarankan agar pemerintah juga melakukan penanganan secara permanen atau jangka panjang, salah satunya adalah dengan pembangunan tanggul.
    “Beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan beberapa usulan untuk melakukan percepatan penanganan ini mau tidak mau pembangunan tanggul yang lebih tinggi untuk mencegah air laut,” tutur Azis saat dihubungi
    Kompas.com,
    Senin.
    Dengan pembangunan tanggul yang lebih tinggi dan kokoh, air laut dari Kali Ancol tidak akan mudah meluap dari atas atau dari celah-celah seperti yang terjadi sekarang ini.
    Selain pembangunan tanggul, perbaikan drainase juga sangat dibutuhkan agar ketika air laut meluap bisa surut dalam waktu cepat. Tanpa adanya perbaikan drainase maka banjir rob di lokasi ini akan sulit untuk teratasi.
    Selain membangun tanggul dan perbaikan drainase, pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan tol di sepanjang Jalan RE Martadinata yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
    “Kalau kita lihat Jalan RE Martadinata dan JIS itu tadi memang memiliki satu kondisi yang harus kita perhatikan, apalagi saat ini sedang terjadi pembangunan yang cukup masif seperti Tol Harbour yang sedang berproses tentu ini memiliki risiko peningkatan banjir karena pembangunan yang ada di situ,” jelas Azis.
    Ia juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan evaluasi secara menyeluruh supaya penanganan banjir rob yang dilakukan ke depan bisa berhasil.
    Tanpa adanya evaluasi total, dikhawatirkan pembangunan tanggul dan perbaikan drainase ke depannya tidak akan ampuh menghentikan banjir rob di lokasi ini.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saksi Ungkap Koneksi Internet Jadi Kendala Penggunaan Chromebook di Daerah 3T

    Saksi Ungkap Koneksi Internet Jadi Kendala Penggunaan Chromebook di Daerah 3T

    Saksi Ungkap Koneksi Internet Jadi Kendala Penggunaan Chromebook di Daerah 3T
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUDasmen) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengungkap, masalah internet menjadi kendala penggunaan laptor Chromebook di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
    Gogot menyampaikan hal tersebut saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop
    Chromebook
    di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022 untuk tiga terdakwa, pada Selasa (6/1/2026).
    Ketiga terdakwa adalah Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
    “Internetnya tidak stabil sehingga fungsi Chromebook tidak maksimal,” ujar Gogot dalam sidang, Selasa.
    Ketidakstabilan internet menjadi kendala dari penggunaan
    laptop Chromebook
    dalam kegiatan belajar-mengajar di daerah 3T.
    Hal tersebut menjadi masalah karena sistem operasi Chrome OS sangat membutuhkan koneksi internet.
    “Hanya karena daerah 3T secara demografis banyak tantangan, ada awan tebal saja itu internetnya sudah goyang karena pakai satelit, harus nembak ke atas tidak ada kabel. Jadi intinya internetnya tidak stabil,” ujar Gogot.
    Selain masalah internet, banyak orang di daerah 3T tidak familiar menggunakan laptop dengan sistem operasi Chrome OS.
    “Karena tidak familiar dengan cara mengoperasikan, intinya tidak biasa menggunakan Chromebook SDM-nya. Guru-guru terutama, karena kita berikan untuk guru,” ujar Gogot.
    Chromebook juga tidak bisa digunakan saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang berlangsung pada 2019.
    Sedangkan alasan terkahir, ada beberapa aplikasi Kemendikbud yang tidak bisa digunakan dengan Chromebook.
    “Contoh, kita punya aplikasi Dapodik itu tidak bisa, kemudian juga beberapa aplikasi-aplikasi yang tidak approve oleh Google, tidak bisa dioperasikan di dalam Chromebook,” imbuh Gogot.
    Hal inilah yang membuat Mendikbud sebelum
    Nadiem Makarim
    , Muhadjir Effendy menolak pengadaan laptop Chromebook saat itu.
    Sebelumnya, Nadiem sendiri didakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Perbuatan ini dilakukan bersama-sama dengan tiga terdakwa lain.
    Perhitungan kerugian negara ini terbagi menjadi dua unsur, yaitu untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook dan pengadaan Chrome Device Management (CDM).
    Pada Desember 2025, hakim memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan terlebih dahulu dakwaan terhadap tiga terdakwa
    kasus Chromebook
    .
    Ketiga terdakwa itu adalah Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
    Mereka diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TPS Sampah dekat Rusunawa PIK 2 Cakung Bakal Disulap Jadi Ruang Terbuka Hijau Megapolitan 6 Januari 2026

    TPS Sampah dekat Rusunawa PIK 2 Cakung Bakal Disulap Jadi Ruang Terbuka Hijau Megapolitan 6 Januari 2026

    TPS Sampah dekat Rusunawa PIK 2 Cakung Bakal Disulap Jadi Ruang Terbuka Hijau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur memastikan akan mengubah tempat penampungan sementara (TPS) sampah di dekat Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) PIK 2, Penggilingan, Cakung, menjadi ruang terbuka hijau (RTH).
    Wali Kota Jakarta Timur

    Munjirin
    mengatakan, rencana tersebut telah dibahas dan akan segera direalisasikan dengan menata ulang area TPS yang ada saat ini.
    “Nanti kita sudah rapatkan dan nanti akan dilayer dengan tanah merah dan nanti kita akan tanamin jadi penghijauan daerah situ,” ucap Munjirin kepada wartawan di wilayah Cakung, Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026).
    Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu menjelaskan, sampah yang saat ini berada di lokasi tersebut akan dipindahkan terlebih dahulu.
    “Untuk sampah yang dirusun, jadi nanti lokasi tersebut tidak dijadikan tempat pembuangan sampah lagi, tapi akan dialihkan ke tempat yang terdekat dan kita sudah menemukan lokasinya,” jelasnya.
    Sebelummya, gunungan sampah di dekat Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) PIK Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, dikeluhkan para penghuni rusun dan warga sekitar.
    Tumpukan sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap yang tercium hingga lantai atas bangunan.
    Keluhan warga mencuat setelah adanya aduan yang disampaikan melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki). Dalam laporannya, pelapor mengaku mencium aroma menyengat dari tumpukan sampah di sekitar rusunawa.
    “Butuh segera ditindaklanjuti karena bau sampah sampai ke lantai 12 Rusun, baunya sangat semerbak,” tulis pelapor dalam aduan di aplikasi Jaki yang dibuat pada Kamis (1/1/2026).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, terlihat gunungan sampah meluber hingga ke badan jalan di samping Rusunawa PIK 2 dan akses menuju Perumahan Taman Jatinegara.
    Sampah menumpuk di sejumlah titik dan mengganggu aktivitas warga. Tampak tiga truk sampah berukuran besar mengantre untuk mengangkut sampah. Sejumlah petugas terlihat memindahkan sampah secara manual dari gerobak ke dalam truk.
    Kondisi jalan di sekitar lokasi pun tampak becek, tergenang air, dan dipenuhi sampah. Kendaraan roda empat tidak dapat melintas, sementara pengendara sepeda motor harus bergantian karena sebagian badan jalan tertutup truk dan gerobak sampah.
    Selain bau menyengat, lalat hijau juga terlihat beterbangan di sekitar tumpukan sampah.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setelah Picu Banyak Kecelakaan, Jalan Cikunir Raya Bekasi Mulai Diperbaiki Megapolitan 6 Januari 2026

    Setelah Picu Banyak Kecelakaan, Jalan Cikunir Raya Bekasi Mulai Diperbaiki Megapolitan 6 Januari 2026

    Setelah Picu Banyak Kecelakaan, Jalan Cikunir Raya Bekasi Mulai Diperbaiki
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Bekasi mulai memperbaiki ruas Jalan Cikunir Raya, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, yang ambles sejak Rabu (23/12/2025).
    Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Idi Susanto mengatakan, perbaikan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan.
    “Sudah mulai diperbaiki. Perbaikan sekitar satu bulan, ya,” ujar Idi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (6/1/2026).
    Idi menjelaskan, meski laporan kerusakan sudah diterima sebelumnya, perbaikan baru bisa dilakukan awal tahun ini karena kejadian terjadi di akhir tahun dan keterbatasan anggaran.
    “Iya (keterbatasan anggaran). Dan kemarin kejadiannya di akhir tahun,” ungkapnya.
    Sementara itu, petugas UPTD Pengawas Jalan, Jembatan, dan Saluran (PJJS)
    Bekasi Selatan
    , Anton, menyebut ukuran jalan yang ambles sekitar 3 x 4 meter.
    Menurut Anton, kerusakan dipicu oleh kondisi konstruksi bawah jalan yang sudah tua dan sering dilintasi kendaraan bertonase besar.
    “Masa bangunannya sudah tua, sama mobil truk yang besar-besar lewat. Jadi kemarin ambruk,” ujar Anton.
    Ia memastikan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut.
    “Alhamdulillah tidak ada, dan aman,” katanya.
    Linda (41), warga yang memiliki bengkel tepat di depan lokasi, mengatakan sebuah truk boks besar sempat melintas sebelum jalan ambles.
    “Waktu itu ada mobil boks besar lewat. Ban depannya selamat, tapi ban belakangnya bikin jalan amblas. Untung mobilnya enggak terguling,” ujar Linda.
    Menurut Linda, jalan ambles itu telah menyebabkan banyak kecelakaan, terutama pengendara sepeda motor.
    “Dari tanggal 23 itu sudah banyak kejadian. Banyak orang nabrak dan masuk ke lubang itu. Kalau dihitung, ada sekitar 10 motor,” ujarnya.
    Ia menuturkan, salah satu kecelakaan bahkan membuat seorang perempuan mengalami luka cukup serius.
    “Yang paling parah itu ibu-ibu. Ketindihan motor dan kena batu-batu di pinggir jalan. Langsung dibawa ke klinik terdekat,” kata Linda.
    Linda mengaku kecelakaan kerap terjadi, terutama pada malam hari.
    “Kalau malam saya enggak bisa tidur karena pasti ada saja yang jatuh. Kemarin malam saja ada empat kejadian dalam satu malam,” ungkapnya.
    Ia menambahkan, minimnya penerangan jalan membuat risiko kecelakaan semakin tinggi.
    “Lampu jalan pada mati semua. Jalan lurus, tiba-tiba ada lubang. Bengong sedikit saja langsung masuk ke lubang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiang Monorel Jakarta Dibongkar pada Pekan Ketiga Januari Megapolitan 6 Januari 2026

    Tiang Monorel Jakarta Dibongkar pada Pekan Ketiga Januari Megapolitan 6 Januari 2026

    Tiang Monorel Jakarta Dibongkar pada Pekan Ketiga Januari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Gubernur DKI Jakarta Pramono memastikan tiang-tiang monorel mangkrak di kawasan HR Rasuna Said dan Senayan mulai dibongkar pada pekan ketiga Januari.
    Secara spesifik, pembongkaran kemungkinan dikerjakan pada hari Selasa atau Rabu.
    “Untuk pembongkaran monorel seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2025).
    Pramono menambahkan, pembongkaran akan dikerjakan langsung oleh Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga.
    Hal ini dilakukan setelah PT Adhi Karya, sebagai pihak terkait, tidak merealisasikan pembongkaran sesuai batas waktu yang diberikan.
    “Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri,” kata dia.
    Meski berada di kawasan padat lalu lintas, Pramono memastikan tidak akan ada penutupan jalan.
    Nantinya, Bina Marga akan mengatur teknis pembongkaran agar kendaraan tetap bisa melintas.
    “Tidak dilakukan penutupan jalan. Jadi yang dibongkar tetap dilakukan, dengan pengalaman yang ada, Bina Marga berkoordinasi untuk melakukan pembongkaran, tidak dilakukan penutupan,” ucap Pramono.
    Material tiang yang dibongkar nantinya akan menjadi kewenangan penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menentukan penempatannya.
    Polemik soal pembongkaran
    tiang monorel
    ini sebenarnya bukan hal baru.
    Pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), wacana pembongkaran juga sempat muncul.
    Semula, Pemprov DKI Jakarta akan membayar tiang-tiang tersebut.
    Namun, lantaran perbedaan harga yang sangat jauh, akhirnya pembayaran pun batal dilakukan.
    Kala itu, Pemprov DKI Jakarta bahkan mengirim surat pemutusan kerja sama dengan PT Jakarta Monorail (JM), dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan bahwa tiang-tiang itu harus dibongkar karena tidak menggunakan dana APBD maupun APBN.
    “Karena ini bukan uang APBD atau APBN, ini kan PT JM bekerja sama dengan PT Adhi Karya. DKI minta juga untuk bongkar,” ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta pada 26 Januari 2015.
    Namun, hingga kini, janji pembongkaran itu belum juga terealisasi.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Modus Pencurian Kabel Listrik di Tambora Terungkap, Pelaku Nyamar Jadi Petugas PLN Megapolitan 6 Januari 2026

    Modus Pencurian Kabel Listrik di Tambora Terungkap, Pelaku Nyamar Jadi Petugas PLN Megapolitan 6 Januari 2026

    Modus Pencurian Kabel Listrik di Tambora Terungkap, Pelaku Nyamar Jadi Petugas PLN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polsek Tambora mengungkap kasus pencurian kabel listrik milik PLN yang dilakukan dengan modus menyamar sebagai petugas PLN.
    “Modus yang kita bisa jelaskan adalah para pelaku ini menyamar sebagai petugas PLN untuk mempermudah melancarkan aksinya,” ujar Kapolsek
    Tambora
    Kompol Muhammad Kukuh Islami saat konferensi pers di Polsek Tambora, Selasa (6/1/2026).
    Polisi mengamankan tiga tersangka berinisial EM (49), AP (46), dan N (41). Ketiganya diduga terlibat pencurian kabel listrik di delapan lokasi berbeda di wilayah
    Jakarta Barat
    dan
    Jakarta Utara
    .
    “Perannya masing-masing adalah AP mengawasi situasi sekitar, sedangkan EM dan N melakukan pemotongan kabel listrik PLN. Pelaku kami jerat dengan Pasal 363 dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara,” kata Kukuh.
    Kukuh menjelaskan, pencurian terjadi pada Rabu (26/11/2025) sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Pengukiran 4, RT 02 RW 02, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
    Kasus tersebut terungkap setelah PLN menerima laporan pemadaman listrik melalui call center dan melakukan pengecekan ke gardu listrik di lokasi.
    “Setelah dilakukan pengecekan, ternyata kabel sepanjang 30 meter telah hilang dengan nilai sekitar Rp 28 juta,” jelas Kukuh.
    Ketiga tersangka ditangkap pada Selasa (30/12/2025) di lokasi berbeda. Tersangka EM diamankan di lapangan bola Jalan Taman Raya, Kota Bekasi, sekitar pukul 12.00 WIB.
    Sementara AP dan N ditangkap di kawasan BKT Duren Sawit, Jakarta Timur, sekitar pukul 10.30 WIB.
    Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain gunting kabel, tang, obeng tespen, gerinda portable beserta baterai, wearpack keselamatan, helm PLN, helm pelaku, pakaian, dua sepeda, serta rekaman CCTV.
    Manager PLN UP3 Bandengan, Meyrina P. Turambi, mengatakan pencurian kabel berdampak pada pemadaman listrik di wilayah terdampak.
    “Satu gardu listrik yang mengalami gangguan dapat menyebabkan pemadaman hingga 500 pelanggan,” ujar Meyrina, Selasa.
    Ia menambahkan, PLN langsung melakukan perbaikan jaringan tanpa menunggu proses penangkapan pelaku.
    “Pada saat terjadi gangguan, kami langsung menormalkan jaringan dan tidak menunggu proses penangkapan pelaku. Saat ini seluruh lokasi sudah diperbaiki,” katanya.
    Sebagai langkah pencegahan, Meyrina mengimbau masyarakat agar turut melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan petugas PLN.
    “Kami sangat mengharapkan warga ikut bekerja sama memberikan informasi, terutama jika ada pihak yang mengaku sebagai petugas PLN di lapangan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Bertahan Hidup dengan Gaji Pas-pasan di Bali, Rekening di Akhir Bulan Kerap Menyentuh Rp 0 Denpasar

    6 Bertahan Hidup dengan Gaji Pas-pasan di Bali, Rekening di Akhir Bulan Kerap Menyentuh Rp 0 Denpasar

    Bertahan Hidup dengan Gaji Pas-pasan di Bali, Rekening di Akhir Bulan Kerap Menyentuh Rp 0
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Kamar kos Adi Dwi Cahyo (33) yang terletak di tengah-tengah Kota Denpasar, Bali hanya berukuran 2×3 meter. Hanya cukup diisi dengan kasur dan almari kecil.
    Saking sempitnya, pintu almari pun tak bisa terbuka penuh, sebab langsung terbentur ujung kasur. Tanpa dapur, tanpa kamar mandi dalam.
    Dia tak sendiri tinggal di kos itu. Namun juga bersama istri dan putrinya.
    Di tengah sulitnya mencari kos di Bali, Dwi tetap merasa sangat bersyukur masih bisa menemukan tempat untuk berteduh. Walaupun kondisinya teramat sederhana.
    “Untuk makan di kamar saja susah. Tapi saya beruntung sekali di sini. Dapat kos paling murah, Rp 500 ribu, sudah termasuk listrik dan air,” tutur Dwi saat ditemui di Denpasar, Senin (5/1/2026).
    Sehari-hari Dwi bekerja di sebuah bengkel dengan pendapatan per bulan sekitar Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per bulan.
    Sementara istrinya mengurus anak di rumah.
    Biasanya dia mulai kerja dari pukul 08.00, lalu selesai sekitar pukul 17.00. Namun kerap juga dia lembur untuk mendapat tambahan.
    “Kalau dipikir-pikir, tidak masuk akal perbandingan jumlah pendapatan dan pengeluaran. Yang penting bisa makan dulu, lainnya bisa dihemat. Saya baru ngebon Rp 4,7 juta untuk sekolah anak. Syukur bos baik. Kata dia, tenang saja, rezeki pasti ada,” kata pria asal Lamongan, Jawa Timur itu.
    Meskipun pendapatannya lebih dari Rp 3 juta.
    Namun dalam kenyataan, pada akhir bulan, tidak utuh upah yang dia terima, sebab sudah terpotong bon yang dia ambil lebih awal.
    Sering kali uang yang tersisa hanya Rp 1 juta sampai Rp 2 juta saja. Belum lagi dulu dia harus mengirim untuk keluarga di kampung.
    “Pernah hanya beberapa ratus ribu saja. Bahkan pernah sampai nol. Jadi akhirnya bon dulu sementara. Dalam sehari, kadang ada saja ngebon Rp 50 ribu,” imbuh dia sembari tertawa.
    Namun Dwi yakin, walaupun dia tidak berkelimpahan harta, tapi dia akan tetap bisa bertahan hidup dan berkecukupan.
    Tak jarang juga menerima rezeki tak terduga, baik dari teman maupun dari pelanggan-pelanggan di bengkelnya.
    Diapun mengakui pendapatannya dari tahun ke tahun memang tidak mengalami banyak perubahan.
    Dengan jumlah gaji sekian, menurutnya itu hanya cukup untuk orang yang hidup sendiri, tapi tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan bagi mereka yang sudah berkeluarga.
    Dia memperkirakan, untuk menghidupi satu keluarga kecil di Bali, gaji ideal sekitar Rp 8 juta sampai Rp 9 juta per bulan.
    “Memang selama ini pas-pasan terus. Tapi saya tidak akan pernah kekurangan di sini. Ada bos yang baik sekali dan selalu mendukung. Dia jadi penolong saya. Di sini teman baik semua. Tidak ada kekurangan di sini. Meskipun mereka baik, tapi saya tidak mau memanfaatkan teman,” jelas Dwi.
    Sempat tepikirnya baginya untuk mencari tambahan dengan menjadi ojek online.
    Namun karena terhalang kondisi telepon genggamnya sering macet-macetan, rencana itu pun tak dia lanjutkan.
    Dia pun akhirnya tidak memaksakan diri untuk mengambil dua sampai tiga pekerjaan, dari pagi sampai malam.
    Baginya apa yang dia terima saat ini cukup, makan dengan lauk tempe dan tahu saja sudah menyenangkan.
    Saat ini Dwi lebih memilih untuk hidup sederhana, yang penting tenang dan dikelilingi orang-orang baik.
    Dia bercerita, sebelum pindah ke Bali, dulu di Lamongan dia bergelimang harta.
    Mudah baginya dalam sehari untuk mendapatkan uang Rp 5 juta sampai Rp 10 juta.
    Pernah pula sampai tembus Rp 30 juta per hari.
    Ketika itu dia dan istrinya bekerja untuk pengurusan sertifikat tanah. Rumah, mobil, dan sepeda motor terbeli dengan mudah.
    Begitu gampang dan cepatnya mencari uang, dia pernah sampai terpikir bahwa uang-uang itu tak akan pernah habis.
    Bisa dia gunakan sesuka hati. Namun ternyata waktu berkata lain.
    “Akhirnya semua habis. Benar-benar habis. Semua terjual. Saya terlalu berfoya-fota. Anak minta jajan sampai tak bisa belikan. Sampai keluar air mata sendiri. Saya utang ke tetangga. Dulu saya tidak pernah utang sama sekali,” ungkap dia.
    Di tengah masa terpuruk itulah, dia memutuskan untuk mengadu nasib dengan pergi ke Bali.
    Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Dewata, dia belum terpikirkan untuk kembali ke Jawa.
    “Pikiran saya damai kerja di sini. Walau hidup pas-pasan, tidak apa-apa. Tapi bagi orang-orang di rumah (di Jawa), saya pergi kerja di Bali, artinya saya banyak uang, hehe,” guraunya.
    Dia pun hanya bisa berharap bahwa pemerintah akan lebih memperhatikan kondisi masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat.
    Meskipun begitu, dirinya tetap harus kerja, sebab dia yakin jika tidak kerja, maka tidak bisa makan.
    “Saya sudah pernah merasakan hidup bergelimang harta, sekarang yang penting bisa makan saja, cukup, sudah bersyukur,” lanjut Dwi.
    Warga lainnya, Salwa (23) kini magang di sebuah bank milik pemerintah di Bali, juga merasakan bagaimana tidak mudahnya mengatur keuangan di tengah kondisi ekonomi yang pas-pasan.
    Dia sempat mendengar adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali, namun bagi dia itu masih belum sebanding dengan naiknya pengeluaran.
    “Bayar uang kos di Bali rata-rata sekarang di harga Rp 750 ribu. Itu masih kosongan, belum biaya listrik, air, sampah, dan keamanan,” ungkap Salwa.
    Menurutnya harga kebutuhan pokok juga semakin hari semakin melambung jauh.
    Dia mencontohkan, beras yang dulu harga per 5 kilo Rp 55 ribu, kini tembus Rp 80 ribu.
    “Di mana rata-rata range gaji itu sekitar Rp 1.5 juta sampai Rp 2 juta. Tidak sampai UMP. Jauh malah daripada UMP Denpasar yang saat ini masih di Rp 3.298.000. Di sisi lain, dengan gaji yang di bawah UMP itu, belum bisa memenuhi anggaran kebutuhan hidup selama sebulan seperti yang merantau,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangkit Pascabencana, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Kembali Lakukan Operasi dan Persalinan

    Bangkit Pascabencana, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Kembali Lakukan Operasi dan Persalinan

    Bangkit Pascabencana, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Kembali Lakukan Operasi dan Persalinan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa layanan kesehatan di RSUD Muda Sedia, Kabupaten Aceh Tamiang, kini mulai menunjukkan perkembangan setelah berhasil melaksanakan enam operasi.
    Instalasi bedah
    RSUD Muda Sedia
    berhasil melaksanakan enam tindakan operasi meliputi operasi sectio caesarea, kuretase, serta
    operasi bedah
    umum.
    “Sejumlah layanan esensial, khususnya layanan bedah dan kebidanan, telah kembali beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Dokter Anestesi RSUD Muda Sedia, Kulsum dalam keterangan pers, dikutip Selasa (6/1/2026).
    Kulsum menyampaikan layanan operasi tersebut sebelumnya sempat tertunda akibat dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang RS.
    “Tindakan operasi di RSUD Muda Sedia berjalan dengan baik dan seluruh prosedur berjalan lancar,” ujarnya.
    Layanan kebidanan juga kembali berjalan optimal.
    Satu pasien persalinan telah melahirkan dengan kondisi ibu dan bayi yang sehat.
    Relawan medis, Muhammad Luthfiyanto PPDS dari Obstetri dan Ginekologi, mengatakan bahwa kondisi ibu dan bayi dalam keadaan baik.
    “Kondisi ibu dalam keadaan baik. Bayi perempuan lahir dengan berat 3 kilogram, menangis spontan, dan direncanakan menjalani rawat gabung di ruangan,” jelasnya.
    Hal serupa disampaikan oleh Fitria Aini, PPDS Obstetri dan Ginekologi, yang bertugas di instalasi bedah RSUD Muda Sedia.
    “Kami membantu tindakan sectio caesarea dan kuretase. Alhamdulillah seluruh pasien dalam keadaan baik dan saat ini sudah menjalani rawat gabung bersama bayi,” ungkap Fitria.
    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menuturkan bahwa pemulihan
    layanan kesehatan
    RSUD Muda Sedia terus dilakukan secara bertahap.
    “Pemulihan layanan kesehatan di RSUD Muda Sedia terus dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan layanan esensial yang tidak dapat ditunda,” kata Aji.
    Kehadiran tenaga kesehatan relawan turut memperkuat keberlangsungan pelayanan medis bagi masyarakat
    Aceh Tamiang
    pascabencana.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan DPR Belum Putuskan Jadwal Pembahasan RUU Pemilu

    Pimpinan DPR Belum Putuskan Jadwal Pembahasan RUU Pemilu

    Pimpinan DPR Belum Putuskan Jadwal Pembahasan RUU Pemilu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pimpinan Dewan Perwalian Rakyat (DPR) RI belum memutuskan jadwal pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu untuk masa sidang 2026 ini.
    Wakil Ketua
    DPR RI

    Sufmi Dasco Ahmad
    menjelaskan bahwa saat ini parlemen masih dalam masa reses sehingga rapat pembahasan mengenai agenda pembahasan RUU belum dilakukan.
    “Justru pembahasan atau tidak pembahasan itu juga belum belum diputuskan, kapan dibahasnya. Karena kita masih reses. Jadi saya juga belum bisa jawab,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Selasa (6/1/2026).
    Saat ditanya soal kemungkinan penetapan jadwal dilakukan pada pekan depan ketika masa reses DPR selesai, Dasco juga enggan memberikan kepastian.
    “Bukan. Jangan di apa dipancing bahwa itu akan ditindak lanjuti minggu depan. Karena minggu depan itu agendanya apa juga waktu kita sudah masuk sidang juga belum tahu gitu,” kata Dasco.
    Saat disinggung mengenai sikap DPR RI soal usulan mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Dasco menekankan bahwa pihaknya masih fokus menangani pemulihan pascabencana di Sumatera.
    “Oleh karena itu masalah-masalah yang sudah kemudian kemarin menjadi polemik dan kemudian sudah ada berapa sikap ya, kita juga akan minta supaya kita fokus pada rencana itu,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR akan menggencarkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mulai awal 2026.
    Pembahasan
    RUU Pemilu
    bersama pemerintah akan dilakukan untuk mencari sistem pemilu yang paling ideal untuk Indonesia.
    “Kira-kira sistem pemilu yang idealnya seperti apa, plus minusnya seperti apa, kemudian apa urgensinya kalau kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu,” ujar Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
    Sebelum itu, Komisi II akan mengundang berbagai pakar, kelompok masyarakat, dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait RUU Pemilu.
    “Yang kami lakukan mulai dari awal tahun 2026 adalah mengundang sebanyak mungkin
    stakeholders
    kepemiluan dan demokrasi untuk kita bisa semua mendapatkan
    insight
    ,” ujar Rifqi.
    RUU Pemilu, kata Rifqi, telah ditetapkan DPR masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
    Komisi II disebutnya siap jika ditunjuk sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang ditugaskan untuk membahas RUU Pemilu.
    “Agar kita bisa betul-betul melaksanakan apa yang disebut dengan
    meaningful participation
    dalam pembentukan legislasi. Jadi nanti bisa saja pembahasan Undang-Undangnya cepat. Tetapi sebelum itu, kita sudah buka ruang untuk menerima
    insight
    ,” ujar politikus Partai Nasdem itu.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Jaksa Agung dan Panglima Diminta Jelaskan Kehadiran TNI di Ruang Sidang Nadiem Nasional

    8 Jaksa Agung dan Panglima Diminta Jelaskan Kehadiran TNI di Ruang Sidang Nadiem Nasional

    Jaksa Agung dan Panglima Diminta Jelaskan Kehadiran TNI di Ruang Sidang Nadiem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, Panglima TNI dan Jaksa Agung perlu memberikan penjelasan terbuka terkait kehadiran anggota TNI dalam ruang sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim.
    Klarifikasi dari pimpinan tertinggi institusi militer dan penegak hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses peradilan.
    ”
    Jaksa Agung
    dan
    Panglima TNI
    harus menjelaskan peristiwa ini, agar tidak menimbulkan prasangka negatif di kalangan masyarakat,” kata Fickar, kepada Kompas.com, Selasa (6/1/2026).
    Menurut Fickar, pengerahan
    TNI
    hingga masuk ke ruang sidang merupakan langkah yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan prasangka negatif di tengah masyarakat.
    “Itu lebay (berlebihan), pengamanan itu seharusnya oleh kepolisian, polisi sekalipun menjaganya di luar pengadilan, apalagi TNI itu tugasnya pertahanan di perbatasan NKRI bukan di pengadilan. Lebay,” ujar dia.
    Ia menilai, kehadiran aparat militer di dalam ruang sidang dapat memunculkan kesan seolah-olah persidangan berlangsung dalam kondisi gawat darurat atau rawan kekerasan.
    “Dampaknya menimbulkan prasangka negatif seolah olah di pengadilan akan terjadi peperangan bersenjata. Panglima TNI harus menegur bawahannya atas tindakan ini,” tutur Fickar.
    Ia menegaskan, situasi tersebut berpotensi memengaruhi psikologis seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim, jaksa penuntut umum, maupun penasihat hukum terdakwa.
    “Semua pihak bisa terpengaruh baik hakim jaksa maupun penasehat hukum, karena seolah-olah situasi gawat darurat,” kata dia.
    Sebagaimana diketahui, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook terhadap Eks Mendikbudristek
    Nadiem Makarim
    dijaga oleh sejumlah personel TNI.
    Berdasarkan pantauan di lokasi, sebanyak 2-3 orang personel TNI sudah berjaga semenjak sidang pembacaan dakwaan.
    Saat sidang memasuki pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Nadiem, ketua majelis hakim, Purwanto S Abdullah tiba-tiba menanyakan personel TNI yang berdiri di tengah ruang sidang.
    Hakim meminta agar para personel TNI tidak berdiri di tengah ruang sidang karena menghalangi pengunjung sidang hingga awak media yang tengah meliput jalannya sidang.
    “Nanti pada saat sidang ditutup baru maju. Karena terganggu juga yang dari belakang, bisa menyesuaikan ya, Pak,” ujar Hakim Purwanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/1/2026).
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.