Author: Kompas.com

Manuver AS ke Venezuela dan Pelajaran Penting bagi Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Puncak seteru Amerika Serikat vs Venezuela terjadi pada Sabtu (3/1/2026). Caracas, ibu kota Venezuela, diserang oleh militer Amerika Serikat.
Serangan itu tak hanya membuat pertahanan Venezuela kalang kabut, tetapi orang nomor satu di negara itu juga kena seret.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, diborgol, matanya ditutup, kemudian diterbangkan entah ke mana.
Konflik yang berujung pada tindakan penangkapan Presiden Venezuela ini bukanlah konflik baru, melainkan seteru yang memuncak setelah puluhan tahun berlalu.
Seteru Amerika Serikat vs Venezuela ini diketahui bermula pada sumber daya.
Negara Amerika Latin itu menjadi pemasok utama bahan bakar fosil ke negeri Paman Sam.
Setelah Hugo Chavez terpilih sebagai Presiden Venezuela pada 1998, mereka menolak membeo pada Amerika Serikat.
Ketegangan pun terjadi, Chavez dengan agenda politik Bolivarian menanamkan realisme untuk seluruh kebijakannya.
Kepentingan dan kedaulatan nasional adalah yang utama.
Ekonomi yang selama ini disetir Amerika Serikat perlahan lepas, dan mulai membangun propaganda bahwa Amerika Serikat adalah negara tengil yang suka ikut campur urusan dalam negeri orang lain.
Di ranah kebijakan luar negeri, Chavez memperkuat hubungan dengan Kuba dan juga memperdalam kedekatan dengan negara-negara yang sering diposisikan sebagai rival AS, seperti Rusia dan Iran.
Pada 2002, Chavez sempat dikudeta, namun kudeta tersebut gagal dan berakhir pada takhta yang tetap dipegang teguh oleh Chavez.
Saat itu Chavez meyakini upaya kudeta tersebut didalangi oleh Amerika Serikat dan semakin memperbesar ketegangan yang ada di kawasan Karibia.
Saling usir duta besar kedua negara terjadi.
Pada 2008, Dubes AS untuk Venezuela Patrick Duddy diusir oleh Chavez karena dugaan keterlibatan Washington pada kondusivitas politik kawasan Amerika Latin.
Reuters juga mencatat serangkaian insiden “balas-membalas” yang membuat relasi kedua negara sulit stabil dalam jangka panjang, bahkan ketika ada upaya meredakan ketegangan pada periode tertentu.
Pasca-meninggalnya Chavez, ketegangan antara AS dan Venezuela tidak mereda.
Pemimpin anyar terpilih, Nicolas Maduro memimpin, ketegangan masih tetap tinggi.
Amerika Serikat memberikan tuduhan serius kepada Venezuela atas kejahatan narkotika.
Negara itu disebut sebagai sarang narkoterorisme.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kemudian memberikan pernyataan bahwa Venezuela sengaja membanjiri AS dengan narkoba.
Meskipun dibantah berulang kali oleh pemerintah Venezuela, Donald Trump tak bergeming.
Ia minta pasukan elitnya angkat senjata, meluncurkan serangan ke tengah kota, dan menangkap pemimpin negara yang sah di Venezuela.
Serangkaian operasi ini dikenal sebagai Operation Southern Spear yang dimulai dengan serangan terhadap kapal motor di perairan Karibia, dan berkembang menuju pusat kota Caracas.
Pengamat Hubungan Internasional Central China Normal University (CCNU), Ahmad Syaifuddin Zuhri, mengatakan, peristiwa Amerika Serikat main hantam negara orang bukan kali pertama terjadi.
Pasca-perang dingin, Amerika Serikat pernah melakukan hal yang sama pada Irak.
“Kasus Venezuela ini menjadi suatu anomali pasca-perang dingin, ada beberapa contoh seperti ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pertama pada 2003, ketika invasi ke Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein dengan dalih ada senjata pemusnah massal,” kata Zuhri kepada Kompas.com, Selasa (6/1/2026).
Kemudian cawe-cawe Amerika Serikat bersama tentara NATO ke Libya pada 2011 dari rezim Muammar Gaddafi selama perang saudara di negara tersebut.
Tetapi Amerika Serikat tidak sendiri, ada juga negara dengan kekuatan tempur besar seperti Rusia yang juga melakukan hal yang sama.
Rusia hendak mencaplok wilayah kedaulatan Ukraina sehingga konflik terjadi hingga saat ini.
Zuhri mengatakan, peristiwa ini menjadi penanda
hukum internasional
impoten saat menghadapi negara-negara dengan kekuatan tempur yang besar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi tak berdaya, hukum yang telah disepakati ditinggal begitu saja.
Dalam konteks ini, Zuhri menegaskan Indonesia tak boleh lagi bergantung pada PBB untuk urusan diplomasi, wabil khusus pertahanan dalam tatanan geopolitik global.
“Tetapi Indonesia juga perkuat posisinya di internal bagaimana penguatan kekuatan militer menjadi sangat perlu, melihat dari saat ini banyak pelajaran bagaimana negara-negara kuat mengintervensi negara lemah, dan negara lemah tidak mempunyai kapasitas kekuatan militer, ini menjadi salah satu dilema keamanan,” katanya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, setidaknya ada tiga pelajaran yang bisa diambil pemerintah Indonesia dalam peristiwa ini.
Pertama, Amerika Serikat tak bisa lagi dipercaya sebagai penentu kebenaran di dunia hukum internasional.
Karena penyerangan Amerika Serikat terhadap Venezuela terang-terangan melanggar hukum internasional.
“Jangan pernah jadikan AS sebagai penentu siapa yang benar dan yang salah, mereka pun bisa melanggar hukum, termasuk hukum internasional,” kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Selasa (6/1/2026).
Dalam peristiwa ini, Hikmahanto juga mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk menyeleksi pejabat yang menempati posisi strategis geopolitik.
Dia mengingatkan, pejabat harus benar-benar bisa berjuang dan menjaga kepercayaan negara, bukan menjadi pemberi informasi kepada musuh, seperti yang terjadi dalam sergapan Amerika Serikat ke Venezuela.
“Pejabat harus paham isu-isu geopolitik, sehingga bisa memprediksi setiap perubahan, itu pelajarannya,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.