Author: Kompas.com

Baru Tiga Bulan Pakai Air PAM, Warga Ini Kaget Tagihan Melonjak Rp 3 Juta Sebulan Megapolitan 12 Desember 2025

Baru Tiga Bulan Pakai Air PAM, Warga Ini Kaget Tagihan Melonjak Rp 3 Juta Sebulan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
— Baru tiga bulan menggunakan layanan Perusahaan Air Minum (PAM), Pras (58), warga Cengkareng, Jakarta Barat, kaget saat tagihan air di rumahnya tiba-tiba melonjak hingga Rp 3 juta dalam sebulan.
Padahal sebelumnya, penggunaan air di rumah Pras selalu mendapatkan tagihan berkisar Rp 100.000–Rp 150.000 per bulan.
“Saya kaget. Biasanya kan awalnya tuh bayar bulanan itu paling ya Rp 100.000 atau Rp 150.000 lah normalnya. Tapi ini tiba-tiba jadi Rp 3 juta dalam sebulan,” kata Pras kepada
Kompas.com
, Jumat (12/12/2025).
Menurut Pras, tidak ada perubahan pemakaian air yang signifikan di rumahnya.
“Kan enggak mungkin juga kita make air emang sebanyak apa sih gitu? Emang kita bikin kolam renang? Kan enggak,” ujar Pras.
Pras sebelumnya memutuskan beralih ke air PAM karena air tanah di rumahnya semakin sulit dan pompa sering rusak.
Setelah mencari tahu penyebabnya, Pras menemukan bahwa pipa saluran air menuju rumahnya mengalami kebocoran halus.
Kebocoran itu diduga terjadi akibat proyek perbaikan jembatan di depan rumahnya.
“Ternyata selama perbaikan (jembatan) itu kayaknya pipa saya itu ikut kena. Jadi ada bocor lah, bocor halus. Ketutupan jembatan, jadi enggak kelihatan. Nah itu tuh saya baru tahu setelah tiba-tiba ada tagihan itu,” jelasnya.
Ia mengaku tidak terlihat adanya rembesan di area rumahnya.
“Di rumah, saya tuh selalu mastiin keran ini enggak ada yang bocor, terus enggak ada rembesan air di mana-mana. Ternyata di situ, gara-gara ada proyek perbaikan jalan, pipa saya ikutan kena di pinggir jalan,” tambahnya.
Pras kemudian mengajukan keluhan dan berharap ada penghapusan atau keringanan tagihan. Namun, pihak pengelola tetap mewajibkan ia membayar penuh karena air sudah tercatat melewati meteran.
“Langsung saya ajuin komplain lah ke PAM. Tapi ternyata tetap enggak bisa, tetap harus dibayar. Karena alasannya dia itu sudah lewatin meteran. Jadi sudah terhitung terpakai,” ujarnya.
Ia merasa dirugikan karena kebocoran terjadi di luar rumah dan dipicu proyek fasilitas umum.
“Padahal kalau dalam kasus saya itu kan bukan kesalahan saya. Pipanya itu adanya di luar dan terkena dari proyek perbaikan jalan umum,” katanya.
Solusi yang ditawarkan hanya pembayaran secara mencicil, yang menurutnya tidak menyelesaikan masalah.
“Disuruh nyicil juga buat saya tetap berat banget lah, namanya zaman sekarang kan kita harus bayar Rp 3 juta. Dan itu belum lagi saya harus benerin pipanya segala macam,” ucapnya.
Pilih putus sambungan, numpang air dari tetangga
Tak sanggup membayar tagihan dan kecewa dengan respons tersebut, Pras memilih membiarkan sambungan PAM-nya diputus.
“Akhirnya sudah saya biarin saja, mati, air PAM-nya dicabut,” katanya.
Ia lalu menyambung air dari rumah tetanggan dan membayar secara patungan.
“Akhirnya sekarang ya saya numpang sama tetangga aja. Jadi bayarnya patungan lah gitu, antara saya sama tetangga,” ungkapnya.
Pras mengaku tidak menyesal memakai air PAM, tetapi menyayangkan penanganan keluhan yang dianggapnya tidak fleksibel.
“Kalau menyesal pakai air PAM sih enggak. Cuma lebih ke menyayangkan aja gitu. Kenapa ketika misalnya ada kebocoran kayak gitu enggak bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.
Ia berharap kejadian ini bisa menjadi perhatian pengelola layanan air bersih.
“Kalaupun ada yang kecelakaan (kebocoran) yang bukan disebabkan karena kesengajaan, ya harusnya ada penanganan yang lebih baik lah. Ada solusi yang lebih baik,” tutup Pras.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 21:57
Hujan Deras Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Ketinggian Air Capai 110 Cm Megapolitan 12 Desember 2025

Hujan Deras Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Ketinggian Air Capai 110 Cm
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –

Hujan deras
yang mengguyur DKI Jakarta dan sekitarnya pada Jumat (12/12/2025) menyebabkan sejumlah wilayah masih tergenang hingga malam hari.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, terdapat 13 rukun tetangga (RT) yang terdampak hingga pukul 21.00 WIB.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan
BPBD DKI Jakarta
, Mohamad Yohan, mengatakan seluruh wilayah yang masih tergenang berada di Jakarta Selatan dan tersebar di tiga kelurahan.
“BPBD mencatat saat ini terdapat 13 RT,” tulis Yohan dalam keterangan resmi, Jumat.
Genangan terjadi di sembilan RT di Kelurahan Pela Mampang, satu RT di
Cilandak Barat
, dan tiga RT di Cilandak Timur. Ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 110 sentimeter.
Menurut Yohan, genangan dipicu oleh tingginya curah hujan sejak sore hari yang menyebabkan luapan Kali Krukut dan Kali Mampang.
“Penyebabnya curah hujan tinggi, luapan Kali Krukut, dan luapan Kali Mampang,” ujarnya.
Satu RT di Cilandak Barat yang sebelumnya tergenang telah dilaporkan surut. Selain itu, dua ruas jalan yang sebelumnya tidak bisa dilintasi kini sudah kembali dapat digunakan, yakni Jl. Poltangan Raya di Tanjung Barat, Jagakarsa, dan Jalan Kemang Utara IX di Kelurahan Duren Tiga, Pancoran.
BPBD DKI Jakarta masih menangani situasi genangan di sejumlah titik. Petugas terus memantau kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan dinas terkait.
“BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik,” kata Yohan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 21:56
Tangis Pilu Pedagang Kalibata Saat Kiosnya Hangus Dibakar, padahal Baru Direnovasi Megapolitan 12 Desember 2025

Tangis Pilu Pedagang Kalibata Saat Kiosnya Hangus Dibakar, padahal Baru Direnovasi
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com —
Henny Maria, seorang pedagang di
kios kuliner
Kalibata, tak kuasa menahan kesedihannya saat mendapati tempat usahanya hangus dibakar kelompok orang tak dikenal pada Kamis (11/12/2025).
Sejak pagi, ia tampak mondar-mandir di sekitar lokasi, menatap puing-puing kios yang selama ini menjadi sumber penghasilannya.
Henny mengaku syok dan hancur melihat kios yang ia sewa sejak 2022 itu kini tak bersisa. Ia menilai perusakan tersebut dilakukan oleh pihak yang tak bertanggung jawab dan terjadi tanpa ia pahami penyebabnya.
“Kalau perasaan pasti hancur ya. Juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya,” ujar Henny kepada wartawan di lokasi, Jumat (12/12/2025).
Ia menambahkan, biaya sewa kios di Jakarta tidak murah, dan para pedagang harus membayar sewa tahunan.
“Apalagi kan di sini kita juga perjuangannya sewa juga nggak murah ya di Jakarta. Kami juga sewanya tahunan di sini,” sambung dia.
Yang membuatnya semakin terpukul, ia baru menyelesaikan renovasi kios tersebut pada September lalu. Lebih dari Rp 90 juta ia keluarkan demi memperbaiki dan membuat kiosnya lebih nyaman untuk berdagang.
“Renovasinya habisnya juga nilainya juga tiga digit ya, dengan ditambah yang bergantung hidup sekarang enggak tahu kapan dan bagaimana mulainya lagi, kami enggak tahu,” ujarnya lirih.
Menurut Henny, kerusakan kiosnya mencapai sekitar 90 persen. Ia sempat meminta adik iparnya yang berjaga saat kejadian untuk menyelamatkan beberapa barang. Namun, api sudah telanjur membesar dan tidak ada yang bisa diselamatkan.
“‘Kak, enggak berani, Kak, sudah hancur lebur.’ Nangislah, jam 12 malam itu kejadiannya,” kata Henny mengenang momen tersebut.
Henny berharap pemerintah dapat membantu proses pemulihan dan renovasi kios agar para pedagang bisa kembali berjualan.
Peristiwa pembakaran kios itu diduga berkaitan dengan pengeroyokan terhadap dua pria yang disebut sebagai
debt collecto
r atau mata elang di Jalan Raya Kalibata pada Kamis (11/12/2025).
Kejadian berawal saat kedua pria tersebut menghentikan seorang pengendara sepeda motor. Lima orang dari sebuah mobil di belakangnya kemudian turun untuk membantu pemotor tersebut.
“Nah, setelah diberhentiin, tiba-tiba pengguna mobil di belakangnya membantu,” ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur.
Berdasarkan keterangan warga, lima orang itu kemudian memukuli dua mata elang tersebut hingga menyeret mereka ke tepi jalan. Salah satu korban tewas akibat pengeroyokan.
Kematian mereka memicu kemarahan rekan-rekannya, yang kemudian merusak dan membakar sejumlah lapak dan kios pedagang di sekitar lokasi kejadian, termasuk kios milik Henny.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 21:51
Aturan Baru Kapolri Dinilai Langgar Putusan MK, Penggugat UU Polri: Itu Pembangkangan

Aturan Baru Kapolri Dinilai Langgar Putusan MK, Penggugat UU Polri: Itu Pembangkangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Advokat Syamsul Jahidin mempertanyakan kewenangan Polri untuk membuat aturan penempatan polisi di kementerian dan lembaga eksternal setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi keterlibatan mereka di ranah sipil.
Syamsul menegaskan, putusan MK mengubah tatanan di level undang-undang, secara spesifik, Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Sementara itu, peraturan Polri yang baru diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini secara hierarkis memiliki tata aturan yang lebih rendah dari undang-undang.
“Peraturan polisi itu bukan undang-undang. Itu hanya bagi Polri. (Peraturan) Polri turunan daripada undang-undang. Berarti apa? Dia (Polri) sudah bukan alat negara lagi kalau dia mengeluarkan Perpol seperti itu,” ujar Syamsul saat dihubungi, Jumat (12/12/2025).
Syamsul menilai, Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 ini merupakan bentuk pembangkangan Polri terhadap MK.
“Itu pembangkangan, pengkhianatan terhadap konstitusi atau pengkhianatan terhadap undang-undang. Murni itu makar,” tegas Syamsul.
Syamsul mengatakan, melalui putusan MK nomor 114/PUU-XXIII/2025, Polri sudah tidak bisa lagi menduduki jabatan sipil atau mengisi kursi di kementerian/lembaga.
Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dinilai janggal karena bertentangan dengan putusan MK.
“Undang-undangnya (setelah diputus MK) ngelarang (penempatan polisi di kementerian). Perpol-nya mengizinkan. Apakah itu enggak… Ah… Gua bingung,” kata Syamsul.
Ia pun menyinggung tugas dan fungsi pokok Polri yang termaktub dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, “Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum.”
Syamsul menegaskan, dalam UUD 45, Polri tidak berwenang untuk membuat aturan setara undang-undang.
“Pertanyaannya, apakah itu tidak melanggar hukum kalau enggak ada di undang-undang?” tanyanya.
Syamsul juga menyinggung asas lex superior derogat legi inferiori yang artinya, peraturan yang lebih tinggi (lex superior) mengesampingkan (derogat) peraturan yang lebih rendah (lex inferior).
“Jadi, pertanyaannya Perpol itu lebih tinggi dari undang-undang?” tanyanya lagi.
Diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Beleid ini mengatur polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil di luar institusi Polri.
“Pelaksanaan Tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pelaksanaan Tugas Anggota Polri adalah penugasan anggota Polri pada jabatan di luar struktur organisasi Polri yang dengan melepaskan jabatan di lingkungan Polri,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat (1) peraturan tersebut.
Kemudian, Pasal 2 mengatur bahwa anggota Polri dapat melaksanakan tugas di dalam maupun luar negeri.
Selanjutnya, pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan, pelaksanaan tugas anggota Polri pada jabatan di dalam negeri dapat dilaksanakan pada kementerian/lembaga/badan/komisi dan organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.
Daftar kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh anggota Polri itu diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), yakni Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Kehutanan.
Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Siber Sandi Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 21:42
Bangunan Liar di TPU Kober Rawa Bunga Dibongkar, 75 Persen Warga Sudah Pindah Megapolitan 12 Desember 2025

Bangunan Liar di TPU Kober Rawa Bunga Dibongkar, 75 Persen Warga Sudah Pindah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Satpol PP Kecamatan Jatinegara,
Teguh Nurdin Amali
, memastikan bahwa warga yang tinggal dan membangun tempat usaha di atas lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) Kober Rawa Bunga telah mulai membongkar bangunan mereka secara mandiri.
Pembongkaran dilakukan setelah warga menerima surat peringatan (SP) pertama dari pemerintah.
“Saat ini sudah mencapai 75 persen warga yang memanfaatkan lahan TPU Kober sudah berpindah dari lokasi. Untuk bangunan fisik yang berada di lahan TPU Kober tidak sampai 30,” ujar Teguh dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).
Teguh menambahkan, setelah dilakukan sosialisasi, warga memahami bahwa lahan TPU tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal maupun usaha, sehingga harus dikembalikan pada fungsi aslinya.
“Alhamdulillah untuk
TPU Kober Rawa Bunga
hingga nanti pemberian SP3 kondusif. Saat ini masih berlangsung berbenah dan bongkar sendiri,” ujarnya.
Pemerintah Kota Jakarta Timur menegaskan akan melakukan penertiban terhadap permukiman yang berdiri di atas TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan pemakaman yang selama bertahun-tahun berubah menjadi kawasan hunian padat.
Pemkot menekankan bahwa proses ini bukan penggusuran, melainkan pengembalian fungsi lahan.
“Kami tidak bilang menggusur tapi kita minta dikembalikan. Minta dikembalikan lahan (TPU) yang digunakan mereka,” ujar Sekretaris Kota Jakarta Timur,
Eka Darmawan
, dalam keterangannya pada Jumat (21/11/2025).
Berdasarkan pendataan, terdapat 280 kepala keluarga (517 jiwa) yang tinggal dan membangun rumah di atas dua TPU tersebut. Pemkot akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian memberikan SP1, SP2, dan SP3 sebelum pengosongan dilakukan.
“
Deadline
-nya untuk pengosongan ini kira tahapannya dalam waktu dua minggu. Kita kasih SP 1, SP 2, dan SP 3 terlebih dahulu,” kata Eka.
Eka menjelaskan bahwa kebutuhan lahan pemakaman di DKI Jakarta—khususnya Jakarta Timur—saat ini berada dalam kondisi krisis.
“Karena selama ini kan mereka (warga) menempati lahan, dan belum memahami bahwa kebutuhan lahan (makam) yang ada di Provinsi DKI itu krisis. Terutama di Jakarta Timur,” tuturnya.
Ketua RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Sumiati, menyebut permukiman liar di TPU Kebon Nanas telah ada sejak era 1980-an.
“Tahun 1980-an itu yang tinggal di atas pemakaman itu hanya satu kepala keluarga, tapi mulai banyak yang pindah ketika adanya penggusuran,” katanya.
Menurut Sumiati, banyak warga sebelumnya tinggal di bantaran kali dan lahan yang sempat direncanakan menjadi kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Mereka kemudian terdampak penggusuran pada tahun 1997.
“Dulu sebelum ada KLH itu kan lapangan gitu, terus warga itu ada yang tinggal di pinggir kali di belakang kantor KLH tahun 1997 kena gusur gitu,” ujarnya.
Warga yang tergusur kala itu hanya menerima uang kerohiman sebesar Rp 600.000.
“Sementara kan uang segitu untuk ngontrak paling juga bertahan beberapa bulan gitu. Akhirnya mereka pindah lah tuh ke atas pemakaman Cina ini tahun 1997,” kata Sumiati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 21:37
Bandara Taif Jadi Pintu Masuk Alternatif Jemaah Haji, Masa Tinggal Bisa Lebih Singkat

Bandara Taif Jadi Pintu Masuk Alternatif Jemaah Haji, Masa Tinggal Bisa Lebih Singkat
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy mengatakan Bandara Taif, Arab Saudi, dapat digunakan sebagai bandara alternatif bagi jemaah calon haji Indonesia dan bakal berdampak pada pemotongan masa tinggal jemaah di Tanah Suci.
“Hitungan kami itu bisa proyeksikan (masa tinggal) 30-35 hari. Ada
multiplayer effect
dan itu bandaranya sejuk,” ujar Muhadjir saat menghadiri Milad Ke-8 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, Jumat.
Pada penyelenggaraan sebelumnya, masa tinggal jemaah Indonesia di Tanah Suci bervariasi. Tetapi untuk haji reguler, biasanya sekitar 40-42 hari, mencakup keberangkatan hingga kepulangan.
Muhadjir mengatakan
Bandara Taif
bisa menjadi
entry point
bagi jemaah Indonesia. Ketika dirinya berkunjung ke Taif dan berkoordinasi, pihak bandara memberikan lampu hijau namun disertai catatan.
Menurut kepala bandara, kata Muhadjir, Taif terbuka bagi Indonesia namun hanya bisa memberikan jaminan 10 slot penerbangan per hari.
“Saya sudah berkunjung ke sana dan ada jaminan. Kepala Bandara Taif sudah terbuka untuk Indonesia, tetapi kalau 100 persen tidak bisa, namun akan memberikan 10 slot per hari,” kata Muhadjir.
Secara jarak, dari Bandara Taif ke Makkah hanya berjarak 70 kilometer. Apabila ditempuh dengan kendaraan hanya memerlukan waktu 47 menit.
“Tempatnya sangat tidak
crowded
. Ada tempat miqat juga. Selama ini kita di atas pesawat dimintai niat umrah untuk ancang-ancang. Kalau menggunakan Taif itu miqat yang bagus dan cocok untuk Indonesia,” kata dia.
Saat ini, Bandara Taif telah melayani penerbangan dari 11 maskapai internasional dan domestik, termasuk dari Iran, Mesir, dan Qatar. Namun, membutuhkan sejumlah penyesuaian, terutama terkait kapasitas terminal internasional yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 500 penumpang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 20:47
Indonesia di Ambang “Genesis Mission” AS, Kita Perlu Berbuat Sekarang

Indonesia di Ambang “Genesis Mission” AS, Kita Perlu Berbuat Sekarang
Mengabdi lebih dari empat dekade pengalaman di bidang pertahanan, keamanan, dan penanggulangan bencana, antara lain sebagai Penasihat Militer Indonesia pada Perwakilan Tetap RI di PBB New York hingga 2007, Komandan Pangkalan Utama TNI AL VIII Manado hingga 2010, Deputi I Menko Kesra yang membidangi lingkungan hidup dan kerawanan sosial hingga 2015, serta menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga 2019, dan aktif dalam berbagai forum kebencanaan tingkat ASEAN dan global.
ADA
rencana besar sedang berjalan di Washington. Namanya Genesis Mission, yakni strategi ambisius Amerika Serikat untuk menguasai kecerdasan buatan (AI), komputer supercanggih, dan data-data nasional sebagai senjata ekonomi dan militer di abad ke-21.
Inisiatif ini bukan sekadar program teknologi biasa melainkan tentang siapa yang akan menguasai dunia di era digital.
Bayangkan,
AI
bukan lagi fitur di ponsel Anda. Pikirkan AI sebagai mesin penggerak utama dalam industri manufaktur, sistem pertahanan negara, dan cara kita hidup sehari-hari. Itu yang AS targetkan.
Mereka mau menguasai
chip
semikonduktor, energi baru, bioteknologi, komputer kuantum, dan industri manufaktur canggih. Mereka mau menarik para ilmuwan dan engineer terbaik dari seluruh dunia ke ekosistem riset mereka. Juga mau menulis aturan main global tentang bagaimana AI boleh digunakan, diatur, dan dievaluasi dari segi etika.
Pertanyaannya untuk Indonesia sederhana, tetapi menggugah: Kita mau jadi pemain utama, atau sekadar pasar pembeli?
Jika Indonesia hanya menjadi penonton, maka kesenjangan teknologi dengan negara maju bisa melebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan dalam puluhan tahun, tapi mungkin hanya beberapa tahun saja.
Pertama
, menjadi pasar konsumen teknologi AI impor. Perusahaan teknologi global datang membawa solusi AI siap pakai, mulai platform kesehatan, sistem pabrik pintar, sistem perbankan, hingga sistem logistik berbasis AI.
Indonesia membeli dan menggunakan produk-produk itu, tapi tidak menguasai cara kerjanya. Kita tidak mengontrol data pelanggan kita sendiri dan nilai uang terbesar didapat oleh pihak asing, bukan oleh perusahaan dan negara kita.
Kedua
, menjadi sumber data dan bahan baku digital. Data tentang konsumen Indonesia, data transaksi, data pendidikan, dan data kesehatan mengalir ke server perusahaan asing. Mereka menggunakan data itu untuk membuat produk dan layanan yang lebih baik, lalu menjualnya kembali kepada kita dengan harga premium. Ini seperti “koloni digital generasi baru”.
Indonesia sebagai negara kaya dengan sumber daya besar, tapi bergantung sepenuhnya pada teknologi asing.
Akan tetapi, cerita ini tidak harus berakhir buruk. Indonesia sebenarnya punya tiga leverage strategis sangat besar yang sering diabaikan.
Pertama
, data dan pasar raksasa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta, ekonomi yang terus berkembang, dan ekosistem digital yang dinamis, Indonesia adalah “laboratorium hidup” untuk mengembangkan teknologi AI yang unik.
Pertanian tropis, logistik kepulauan, sistem keuangan syariah butuh solusi AI khusus yang tidak bisa dibuat hanya dengan meniru negara lain.
Kedua
, generasi muda yang cerdas. Banyak anak muda Indonesia sudah bekerja sebagai
research scientist, engineer
, dan
founder startup
teknologi di berbagai belahan dunia.
Tantangannya, mencegah mereka hanya menjadi ekspor talenta. Bagaimana membuat mereka ingin pulang atau berkontribusi di Indonesia? Kalau mereka tersedot ke Amerika Serikat, Singapura, atau Eropa saja, Indonesia bakal kehilangan talenta terbaik.
Ketiga
, posisi geostrategis dan ekonomi. Indonesia berada di jalur perdagangan global, jalur energi, dan jalur data internasional. Kabel laut yang menghubungkan dunia, pusat data, jaringan satelit ini penting di era AI. Indonesia punya kartu tawar penting jika tahu cara memanfaatkannya.
Dengan aset-aset ini, Indonesia sebenarnya bisa menjadi mitra strategis yang dihormati di dunia AI global, bukan sekadar pembeli atau pemasok bahan mentah.
Dampak Genesis Mission akan terasa paling keras di dunia industri dan pabrik.

Pabrik di Eropa dan Asia Timur sudah menggunakan AI untuk desain produk, memprediksi kapan mesin akan rusak, menghemat energi, dan mengoptimalkan pengiriman barang.
Mereka bisa memproduksi dengan biaya lebih rendah, kualitas lebih bagus, dan inovasi lebih cepat.
Kalau industri Indonesia tidak ikut menggunakan AI, maka akan terjadi tiga hal buruk: (1) biaya produksi lebih tinggi, (2) inovasi tertinggal jauh, (3) akhirnya hanya menjadi kontraktor murah yang mengerjakan pekerjaan bermargin tipis sehingga tidak mampu menjadi pemimpin industri.
Akan tetapi ada cara lain. Indonesia bisa memilih tiga sampai lima sektor prioritas untuk jadi ”
pilot project
” adopsi AI:
Untuk berhasil, Indonesia butuh “Peta Jalan AI Industri Indonesia” yang jelas, bagaimana AI akan meningkatkan produktivitas, hemat energi, dan kurangi emisi karbon.
Ini tidak bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Butuh kemitraan besar mulai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, universitas, dan bahkan militer. Perusahaan strategis di aviasi, logistik, dan energi harus jadi pusat eksperimen dan akselerasi, bukan sekadar menjalankan operasi rutin.
Ada kekhawatiran nyata tentang risiko hilangnya pekerjaan. Pekerjaan yang paling terancam saat ini adalah yang ebrkaitan dengan administrasi, input data,
customer service
, dan operasional rutin. AI bisa mengerjakan ini lebih cepat dan lebih murah.
Pekerja dengan skill rendah yang tidak belajar AI bisa menjadi pengangguran dalam jangka panjang.
Di sisi lain, para ahli Indonesia di bidang AI bisa ditarik keluar negeri dengan gaji fantastis dan fasilitas riset bagus.
Pekerja yang belajar memanfaatkan AI bisa produktif berkali-kali lipat. Seseorang yang dulunya cuma bisa proses beberapa laporan sehari, dengan bantuan AI bisa meng-handle lebih dari 20 laporan.
Solusinya, Indonesia harus punya program pelatihan nasional yang serius, bukan sekadar simbolis. Ada tiga tingkat:
Program Kartu Prakerja bisa dikembangkan fokus pada skill AI. Sekolah kejuruan dan politeknik perlu dibenahi agar langsung selaras dengan kebutuhan industri.
Sekolah-sekolah di negara maju sudah pakai AI tutor pribadi, pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan siswa, dan simulasi lab virtual. Siswa di Eropa bisa belajar fisika lewat simulasi, dapat soal yang disesuaikan dengan kemampuan, dan dapat umpan balik instan dari AI.
Bila Indonesia tetap memakai metode mengajar puluhan tahun lalu, kesenjangan akan semakin dalam. Lebih serius lagi, kalau semua platform AI pendidikan dari luar negeri, maka nilai Pancasila, sejarah, budaya, agama lokal bisa terpinggirkan. Data puluhan juta siswa Indonesia ada di server asing.
Solusinya, Indonesia harus membuat Platform Pendidikan AI Nasional sendiri, dengan konten lokal (Bahasa Indonesia, Pancasila, sejarah, agama, sains sesuai kebutuhan lokal / local wisdom).
Dengan begitu, guru tidak digantikan, malah di-upgrade jadi “pengajar berbasis AI” yang fokus pada nilai, makna, dan pengembangan karakter, sementara tugas mengajar rutin dibantu AI.
Di dunia bisnis, AI sudah jadi mesin di balik rekomendasi produk e-commerce, penilaian risiko fintech, optimasi rute logistik.
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak pakai AI akan kalah dalam jangka panjang karena kurang terlihat dan kurang ekspos, iklan kurang efisien, serta pelayanan pelanggan kurang cepat.
Jangan lupa, ada peluang besar juga dari
chatbot customer
service, otomasi pembukuan, tool design dan promosi yang
AI-powered
,
startup
lokal di agritech, healthtech dan, fintech syariah.
Pemerintah harus buat regulasi yang melindungi data konsumen tapi tidak menghambat inovasi. Perlu tempat uji coba regulasi untuk
startup AI
, dan dorong pembangunan data center lokal dengan keamanan tinggi.
Genesis Mission bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keamanan militer. AI akan mengubah cara perang, drone swarm, sistem pertahanan udara otomatis, cyber attack yang dijalankan AI, termasuk intelijen berbasis big data.
Negara yang infrastruktur listrik, komunikasi, transportasinya tidak terlindungi bisa dilumpuhkan tanpa perang fisik.
Indonesia harus membangun kemampuan pertahanan AI sendiri, mulai cyber defense, pengawasan maritim dengan AI, hingga analisis ancaman.
Hal ini memerlukan kolaborasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), juga pihak universitas dan industry untukmengadaptasi Genesis Mission yang fokus untuk Indonesia.
Untuk jangka panjang, Indonesia butuh visi besar: “Indonesia AI Mission” dengan lima pilar: (1) Kedaulatan data nasional, (2) Penguasaan teknologi kritikal di beberapa titik kunci, (3) Jutaan pekerja yang melek AI, (4) AI untuk kesejahteraan rakyat (pangan, kesehatan, dan pendidikan), (5) Sishankam yang canggih berbasis AI.
Perusahaan besar, terutama BUMN di aviasi, logistik, dan energi, harus punya rencana AI 5–10 tahun, pahami risiko AI, mulai dari
cyber
, data, dan model, hingga tata kelola yang jelas.
Genesis Mission menunjukkan
kecerdasan buatan
dan data bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk tetap relevan di dunia global dan telah menjadi dasar kekuatan Nasional.
Indonesia memiliki peluang emas. Kita punya pasar besar, talenta yang terus berkembang, letak geografis strategis. Jika kita cerdas, fokus, dan berani bertindak, kita bisa jadi pemain penting di dunia AI, bukan sekadar pembeli atau konsumen.
Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah Indonesia? Namun, “Apakah kita ingin menentukan sendiri bentuk perubahan itu? atau kita sekedar sebagai
follower
dari Keputusan dari negara lain?
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 20:20
Presiden Prabowo Sempatkan Shalat Jumat Bareng Pengungsi di Masjid Takengon Aceh

Presiden Prabowo Sempatkan Shalat Jumat Bareng Pengungsi di Masjid Takengon Aceh
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden Prabowo Subianto melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Besar Al-Abrar, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat (12/12/2025). Kehadiran Presiden disambut oleh para jemaah serta jajaran pemerintah daerah setempat.
Shalat Jumat dipimpin oleh Imam Tengku Mino, sementara khotbah disampaikan oleh Tengku Muslim, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Syariat Islam.
Dalam khotbah bertema “Bersahabat dengan Musibah”, Tengku Muslim mengajak jemaah untuk memaknai setiap ujian sebagai bagian dari ketetapan Allah SWT yang menuntut kesabaran, ketabahan, serta solidaritas sosial dalam membantu sesama yang terdampak.
Pelaksanaan Shalat Jumat ini dilakukan
Presiden Prabowo
setelah sebelumnya meninjau penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang pada pagi hari, termasuk memantau distribusi bantuan darurat.
Usai Shalat Jumat, Presiden Prabowo melanjutkan agenda meninjau posko pengungsi, kegiatan trauma healing, dapur umum, serta posko kesehatan yang disiapkan untuk masyarakat terdampak bencana di wilayah
Aceh Tengah
dan sekitarnya.
Dalam kunjungannya ke pengungsi Takengon, Prabowo tampak mendatangi posko pengungsian setempat.
Dia tampak mengenakan kemeja safari krem dan peci hitam.
Di sana, Prabowo tampak menyapa warga yang ada di posko pengungsian.
“Terima kasih, semoga Allah SWT selalu menjaga, melindungi,” kata Prabowo kepada pengungsi.
“Aamiin, ya Allah,” seru pengungsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 19:00
Mendagri Terbitkan SE Penggunaan Bantuan Keuangan dan Pergeseran Anggaran pada Daerah Bencana

Mendagri Terbitkan SE Penggunaan Bantuan Keuangan dan Pergeseran Anggaran pada Daerah Bencana
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) serta Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Bencana.
SE yang ditujukan kepada
kepala daerah
di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) tersebut diteken Tito pada Kamis (11/12/2025).
SE tersebut memberikan pedoman bagi pemda terdampak bencana terkait pemanfaatan bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah lain.
Selain itu, surat tersebut mengatur mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD untuk mempercepat penanganan bencana. Kebijakan ini diterbitkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat digunakan secara cepat, tepat, dan akuntabel sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam edaran itu, Tito menekankan agar bantuan keuangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta sarana dan prasarana dasar. Rincian kebutuhan turut dicantumkan dalam SE.
“
Penampungan dan hunian sementara, seperti tenda, terpal, matras, tali tambang
,” tulis Tito mengenai salah satu kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi daerah terdampak bencana.
Lebih lanjut, bagi pemda yang masih menetapkan status tanggap darurat, bantuan dapat dianggarkan melalui belanja tidak terduga (BTT) dengan mekanisme pembebanan langsung sesuai tahapan yang diatur dalam SE.
Apabila status tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemda lainnya harus dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai kewenangannya pada program, kegiatan, subkegiatan, dan kode rekening belanja, sebagaimana tata cara yang ditetapkan dalam surat tersebut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 18:45
BGN Dampingi Pemulihan Psikologis Korban Tabrakan Mobil MBG di SD Cilincing

BGN Dampingi Pemulihan Psikologis Korban Tabrakan Mobil MBG di SD Cilincing
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan memberikan pendampingan untuk memulihkan psikologis para siswa SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara.
Kepala Regional BGN Jakarta, Bahrun, menuturkan, BGN bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan
pendampingan psikologis
ini pasca
insiden mobil MBG
yang menabrak siswa hingga guru pada Kamis (11/12/2025).
“Melalui koordinasi lintas sektor, langkah
trauma healing
dipastikan mulai dilakukan pada Senin mendatang,” kata Bahrun dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).
Tahap awal penanganan akan dimulai dengan edukasi meluapkan perasaan dan pengelolaan emosi kepada seluruh siswa dan guru.
“Setelah itu dilakukan
screening
psikologis untuk mengidentifikasi tingkat dampak trauma,” ucapnya.
Siswa maupun guru yang menunjukkan gejala berat akan diarahkan ke sesi konseling individual, dan pihak sekolah telah menyiapkan ruang khusus untuk proses tersebut.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan, intervensi psikologis tidak boleh menunggu hingga dampaknya semakin memburuk.
“Kami belajar dari berbagai kejadian sebelumnya, termasuk insiden di SMA 72 Jakarta. Penanganan cepat sangat menentukan agar trauma tidak berkembang menjadi gangguan jangka panjang,” jelas Nanik.
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) menyiapkan 18 konselor dan dua psikolog klinis, sedangkan Dinas Kesehatan mengerahkan enam psikolog klinis.
Dari pihak kepolisian, sebanyak 10 personel tengah menunggu finalisasi tugas pengamanan dan dukungan lapangan.
Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DKI Jakarta Raya (HIMPSI Jaya) juga akan mengirim relawan mahasiswa psikologi dan psikolog profesional untuk memperkuat tim pendamping.
Sebelumnya diberitakan, mobil pengangkut makanan bergizi gratis (MBG) menabrak sejumlah
siswa SDN Kalibaru 01
, Cilincing, Jakarta Utara.
Berdasarkan data yang dihimpun tim Palang Merah Indonesia (PMI) di RSUD Cilincing, terdapat total 20 korban dalam insiden ini.
Sebanyak 15 korban yang merupakan siswa SDN Kalibaru 01 mengalami luka ringan dan dirawat di RSUD Cilincing.
Sementara itu, empat siswa dan satu guru yang mengalami luka berat dilarikan ke Rumah Sakit Koja untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih intensif.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 18:03