Xcloud.id

Author: Kompas.com

  • Pencuri Motor Tembak Warga di Palmerah, Peluru Tembus Pagar Rumah Megapolitan 7 Januari 2026

    Pencuri Motor Tembak Warga di Palmerah, Peluru Tembus Pagar Rumah Megapolitan 7 Januari 2026

    Pencuri Motor Tembak Warga di Palmerah, Peluru Tembus Pagar Rumah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pencuri sepeda motor menembak warga saat aksinya dipergoki di Jalan Kota Bambu Selatan RT 04/06, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (7/1/2026) pagi.
    Warga bernama Irwansyah, mengungkapkan peluru yang ditembakkan pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) menembus pagar rumahnya.
    “Rumah korban di belakang rumah saya. Kalau di rumah saya itu pelurunya,” ucap Irwansyah sambil menunjuk pagar rumah yang berlubang, Rabu.
    Dua sisi pagar rumah Irwansyah terlihat bolong.  Titik bolong sudah diberikan penanda garis kuning polisi yang diikat di sampingnya.
    Irwansyah mengaku saat kejadian dirinya hendak membantu membuka pintu pagar rumah korban ketika tiba-tiba terdengar suara tembakan.
    “Dari sini (depan kiri rumahnya). Saya udah di sini (dekat pagar), (pelurunya) atas kepala saya,” cerita Irwansyah.
    Ia menyebut mendengar tembakan sebanyak empat kali.
    “Coba keluar kan, duar, empat kali tembakan,” katanya.
    Akibat tembakan tersebut, seorang warga yang berprofesi sebagai pedagang beras dilaporkan terkena tembakan.
    “Ada yang kena, yang dagang beras itu,” ujar Irwansyah.
    Korban sempat dibawa ke Puskesmas Kota Bambu untuk mendapatkan penanganan awal.
    Namun, Irwansyah mengaku tidak mengetahui kelanjutan perawatan korban.
    “Tadi awalnya dibawa ke Puskesmas Kota Bambu. Habis itu saya enggak tahu dibawa ke mana lagi,” tuturnya.
    Irwansyah menyebut, pelaku berjumlah dua orang dan menggunakan satu sepeda motor.
    Pelaku membawa motor hasil curian. Namun motor pelaku justru berhasil diamankan warga.
    “Satu motor yang diambil, satu motor pelaku. Nah motor pelaku itu berhasil dirampas, motor yang dicuri ya kabur. Tuker motor,” tuturnya.
    Di sisi lain, Kapolsek Palmerah Kompol Gomos Simamora mengungkapkan, pihak kepolisian saat ini tengah mendalami peristiwa tersebut.
    “Masih didalami reskrim tim polsek, Polres dan Polda,” ucapnya saat dihubungi Kompas.com pada Rabu.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Kucurkan Rp 100 Miliar Bongkar 98 Tiang Monorel di Rasuna Said Megapolitan 7 Januari 2026

    Pemprov DKI Kucurkan Rp 100 Miliar Bongkar 98 Tiang Monorel di Rasuna Said Megapolitan 7 Januari 2026

    Pemprov DKI Kucurkan Rp 100 Miliar Bongkar 98 Tiang Monorel di Rasuna Said
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengucurkan dana Rp 100 miliar untuk membongkar 98 tiang monorel yang berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/1/2026).
    Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan, proyek pembongkaran sekaligus penataan kawasan ini menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
    “Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya. Totalnya semua sekitar Rp 100 miliar,” ujar Heru saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).
    Heru menjelaskan, anggaran Rp 100 miliar tersebut tidak hanya untuk pembongkaran
    tiang monorel
    , tetapi juga menata ulang jalan dan trotoar di sepanjang koridor Rasuna Said.
    Setelah tiang-
    tiang monorel dibongkar
    , Pemprov DKI akan menata Jalan Rasuna Said agar terlihat seragam dengan sisi barat yang sudah rapi.
    Nantinya, tidak akan ada lagi jalur lambat di wilayah Rasuna Said, digantikan oleh trotoar bagi pejalan kaki.
    “Rasuna Said sisi barat sudah selesai, jalan dan trotoarnya sudah rapi. Tapi sisi timurnya masih terkendala adanya tiang monorel. Makanya akan kita rapikan jalannya yang Jalan Rasuna Said sisi timur, jalur cepat, jalur lambat, dan trotoar akan kita tata,” kata dia.
    Sementara itu, pembahasan terkait sisa tiang monorel yang berada di wilayah Senayan, Jakarta Pusat, masih terus dilakukan.
    Adapun proses pembongkaran dipercepat dari jadwal semula yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yaitu pada minggu ketiga Januari.
    Percepatan ini dimungkinkan karena seluruh aturan dan koordinasi sudah selesai, termasuk pembahasan dengan PT Adhi Karya sebagai pemilik tiang monorel.
    “Kalau kita mah sudah siap saja. Jadi karena permintaan Pak Gub (Pramono) untuk dibongkar hari Rabu, ya kita jalankan hari Rabu. Karena kan sudah dipenuhi semua aturannya,” ungkap Heru.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengemudi Calya Tabrak Lari di Tol Jagorawi, Satu Orang Terluka Megapolitan 7 Januari 2026

    Pengemudi Calya Tabrak Lari di Tol Jagorawi, Satu Orang Terluka Megapolitan 7 Januari 2026

    Pengemudi Calya Tabrak Lari di Tol Jagorawi, Satu Orang Terluka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Seorang pengemudi mobil diduga tabrak lari diamankan warga di Halte Transjakarta Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026) pagi.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram kriminal.jakarta, terlihat sebuah mobil Toyota Calya berwarna putih dengan kondisi bumper dan spion rusak.
    Mobil tersebut dihentikan warga menggunakan kendaraan lain.
    Pada rekaman video itu juga tampak sejumlah warga terlibat cekcok dan berusaha memukul pengemudi Toyota Calya yang masih berada di dalam mobil.
    Berdasarkan narasi yang beredar, Toyota Calya tersebut diduga menabrak dua kendaraan lain di
    Tol Jagorawi
    .
    “Korban pada saat itu ada 2 mobil, yang parah adalah korban dengan mobil jazz hitam yang sampai terpental dan berputar di Tol Jagorawi dekat TMII,” tulis keterangan akun Instagram kriminal.jakarta.
    “Korban berhasil mempertahankan dan mengendalikan mobilnya sehingga tidak
    lost control
    . Kemudian korban mengejar pelaku hingga keluar tol Cawang Uki (yang divideo). Pelaku tak mau berhenti dan berhasil kabur hingga menyalip dengan ugal-ugalan. Pelarian pelaku terhenti di dekat halte TJ Cawang,” lanjut keterangan akun Instagram kriminal.jakarta.
    Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta membenarkan adanya
    kecelakaan
    lalu lintas di Tol Jagorawi yang melibatkan tiga kendaraan.
    “Bahwa semula kendaraan Toyota Calya berjalan dari arah selatan ke utara dengan melalui Jalan Tol Jagorawi, sesampainya di depan Kantor Jasamarga KM 02 membentur bagian belakang kanan kendaraan Honda Jazz,” ucap Darwis saat dikonfirmasi, Rabu (7/1/2026).
    “Setelah terjadi kecelakaan kendaraan Toyota Calya melaju hingga
    Out Ramp
    Kodam dan berhenti di dekat Universitas Kristen Indonesia (UKI) setelah diikuti oleh kendaraan Cherry Tiggo,” ucap Darwis.
    Darwis menambahkan, pengemudi Honda Jazz mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
    “Akibat kejadian tersebut pengemudi kendaraan Honda Jazz terluka, diobati di RS Sentra Medika Cibinong, serta rusaknya kendaraan yang terlibat,” jelasnya.
    Pihak kepolisian memastikan telah menerima laporan, memeriksa sejumlah saksi, serta mengamankan barang bukti terkait kecelakaan tersebut.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Tutup Sementara Alun-alun dan Babakan Siliwangi, Farhan: Promosi Lebih Bagus dari Kenyataan Bandung

    2 Tutup Sementara Alun-alun dan Babakan Siliwangi, Farhan: Promosi Lebih Bagus dari Kenyataan Bandung

    Tutup Sementara Alun-alun dan Babakan Siliwangi, Farhan: Promosi Lebih Bagus dari Kenyataan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) terkait dibukanya kunjungan ke Alun-alun Bandung dan Babakan Siliwangi (Baksil) pada musim libur Natal dan Tahun Baru kemarin.
    Menurut Farhan, dua destinasi wisata tersebut belum 100 persen bisa menampung kunjungan lantaran masih dalam tahap pemeliharaan pasca-pembangunan dan renovasi.
    “Baksil sama Alun-alun itu ternyata promosinya lebih bagus dari kenyataannya, itu harus kami akui. Sebab, DPKP sebagai penanggung jawab itu saya tegur dan evaluasi habis karena mereka berani-beraninya membuka dan promosikan, padahal kapasitasnya belum 100 persen,” ujar Farhan saat ditemui di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (7/1/2026).
    Sebagai pimpinan, Farhan pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengunjung Baksil dan
    Alun-alun Bandung
    karena menjadi tidak nyaman saat berwisata karena masih banyak fasilitas yang belum selesai diperbaiki.
    “Saya mohon maaf kepada wisatawan dan warga Bandung,” ucapnya.
    Farhan pun memutuskan menutup sementara Baksil dan Alun-alun Kota Bandung untuk memastikan fasilitas dan infrastruktur bisa menunjang kunjungan wisata serta menghindarkan potensi terjadinya kecelakaan akibat fasilitas yang masih rusak.
    “Kami akan tutup dulu selama beberapa minggu ke depan. Saya punya prinsipnya begini, yang namanya fasilitas publik, kapasitasnya harus 110 persen dari daya tampung dari potensi yang datang,” ujarnya.
    “Kalau kapasitasnya kunjungannya bisa 10 ribu, harus bisa menampung 11 ribu orang. Ini sebaliknya, kapasitas cuma 25 persen yang datang lebih dari 25 persen, terjadilah kecelakaan yang tidak perlu,” ujarnya.
    Farhan mengatakan, perbaikan kerusakan akibat membeludaknya kunjungan pada saat libur Natal dan Tahun Baru kemarin akan dilakukan selama beberapa bulan ke depan.
    “Diperbaiki pakai APBD dan itu ada kontraktornya dan memang belum masuk serah terima, masih pemeliharaan. Kalau masih bisa diperbaiki, kami perbaiki. Jadi, dua tempat itu ditutup sementara untuk perbaikan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakarta Akan Punya Taman Besar Februari 2026, Jogging Track Lebih Panjang dari GBK Megapolitan 7 Januari 2026

    Jakarta Akan Punya Taman Besar Februari 2026, Jogging Track Lebih Panjang dari GBK Megapolitan 7 Januari 2026

    Jakarta Akan Punya Taman Besar Februari 2026, Jogging Track Lebih Panjang dari GBK
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera meresmikan Taman Bendera Pusaka di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, pada Februari 2026.
    Taman ini digadang-gadang menjadi ruang terbuka hijau besar baru di Jakarta Selatan dengan fasilitas olahraga unggulan berupa lintasan lari sepanjang 1,2 kilometer, yang diklaim lebih panjang dibanding
    jogging track
    di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kehadiran
    Taman Bendera Pusaka
    diharapkan menjadi alternatif baru bagi warga Jakarta untuk berolahraga, tidak hanya terpusat di kawasan GBK, Senayan.
    “Di dekat sini ada Taman Barito yang akan menjadi Taman Bendera Pusaka. Nanti akan menjadi tempat
    jogging track
    baru di Jakarta karena kelilingnya itu 1,2 kilometer dan lebih luas daripada
    jogging track
    GBK,” ujar Pramono saat menghadiri turnamen padel di Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (1/11/2025).
    Selain itu, Pramono memastikan peresmian taman tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, meski belum merinci tanggal pastinya.
    “Nanti sebentar lagi, mudah-mudahan bulan depan (Februari 2026), saya juga akan meresmikan Taman Bendera Pusaka,” kata Pramono saat ditemui di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (6/1/2026).
    Menurut Pramono, lintasan lari sepanjang 1,2 kilometer di Taman Bendera Pusaka akan menjadi pilihan baru bagi warga Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, untuk berolahraga secara gratis di ruang terbuka hijau.
    “Ini menjadi alternatif baru bagi warga Jakarta untuk berolahraga. Jangan hanya di GBK, bisa juga menggunakan Taman Bendera Pusaka,” ujarnya.
    Taman Bendera Pusaka dibangun melalui penggabungan tiga taman yang sudah ada sebelumnya, yakni Taman Leuser, Taman Ayodya, dan Taman Langsat. Pembangunan taman ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada 8 Agustus 2025.
    Selain lintasan lari, taman tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga, seperti lapangan basket, voli, bulu tangkis, padel, serta area rekreasi terbuka bagi masyarakat.
    Tak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga dan rekreasi, Taman Bendera Pusaka juga dirancang untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta Selatan.
    Pemprov DKI Jakarta akan mengintegrasikan sistem drainase dengan infrastruktur hijau agar taman mampu menyerap air secara optimal sekaligus menjaga sirkulasi udara.
    Dengan konsep multifungsi tersebut, Taman Bendera Pusaka diharapkan menjadi ruang hijau ikonik baru di Jakarta Selatan yang mendukung gaya hidup sehat, memperluas ruang publik, serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya untuk Mentan Amran hingga Bupati Karawang Nasional

    3 Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya untuk Mentan Amran hingga Bupati Karawang Nasional

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya untuk Mentan Amran hingga Bupati Karawang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan bintang jasa kepada sejumlah orang saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
    Penganugerahan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/TK Tahun 2026 dan Nomor 2/TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wirakarya.
    Para penerima dianggap berjasa di bidang tertentu yang bermanfaat bagi bangsa.
    “Menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa sebagai penghargaan atas jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan kesejahteraan dan kebesaran bangsa dan negara,” kata Sekretaris Militer Presiden membacakan Keppres tersebut, Rabu.
    “Serta Satya Lencana Wirakarya sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan Darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa sehingga dapat dijadikan teladan bagi yang lainnya,” jelasnya.
    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu yang mendapat penghargaan.
    Presiden Prabowo Subianto memberikannya tanda kehormatan Bintang Jasa Utama.
    Tak cuma itu, Prabowo juga memberikan Bintang Jasa Pratama kepada Petani pada Poktan Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo, Heri Sunarto.
    Kemudian, ada pula dua orang lain yang diberikan Bintang Jasa Nararya dan puluhan orang lainnya termasuk Bupati Bojonegoro dan Bupati Karawang yang diberikan Satyalancana Wirakarya.
    Sementara itu, jumlah penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya yang hadir langsung mencapai 11 orang.
    Mereka mewakili 91 penerima lainnya.
    “Mewakili 91 penerima lainnya masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya,” jelas Sekretaris Militer Presiden.
    Berikut ini nama-nama penerima tanda kehormatan tersebut:
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengosongan Lahan Perumahan Puri Asih Bekasi Ricuh, Warga-Polisi Saling Dorong Megapolitan 7 Januari 2026

    Pengosongan Lahan Perumahan Puri Asih Bekasi Ricuh, Warga-Polisi Saling Dorong Megapolitan 7 Januari 2026

    Pengosongan Lahan Perumahan Puri Asih Bekasi Ricuh, Warga-Polisi Saling Dorong
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Pengosongan lahan di Perumahan Puri Asih Sejahtera, RT 07/RW 01, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu (7/1/2026) pagi, berlangsung ricuh.
    Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri
    Bekasi
    melalui surat Nomor 6551 tentang pengosongan dan penyerahan tanah serta bangunan terhadap 12 unit rumah di perumahan tersebut untuk diserahkan kepada PT Taman Puri Indah.
    Ketua RT 07 Perumahan Puri Asih Sejahtera, Deny Sas, menyatakan warga menolak eksekusi karena menilai proses hukum masih menyisakan banyak kejanggalan, termasuk dugaan kesalahan objek sengketa.
    “Kami enggak tahu historisnya. Yang kami tahu, tiba-tiba ada lelang berupa tanah kosong. Padahal di sini ada sekitar 100 unit rumah yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an, lengkap dengan izin,” ujar Deny di lokasi.
    Menurut dia, sesepuh dari warga yang bermukim di sana telah menempati kawasan tersebut sejak 1983–1984.
    Menurut dia, apabila memang terjadi pelelangan, seharusnya warga yang telah lama tinggal di kawasan itu turut dilibatkan.
    “Kami ini bukan menempati tanah orang atau tanah negara. Kalau memang ada pelelangan, seharusnya warga juga punya kesempatan. Ini tiba-tiba muncul eksekusi, padahal masih ada proses hukum yang berjalan,” kata Deny.
    Deny juga menyoroti eksekusi hanya menyasar 12 unit rumah, sementara kawasan tersebut merupakan satu hamparan lahan dengan satu sertifikat.
    “Di sini ada sekitar 100 rumah, tapi kenapa hanya 12 yang dieksekusi? Ini kan jadi pertanyaan. Apalagi alamat yang tertulis di surat eksekusi pun berbeda dengan lokasi rumah warga,” ujar dia.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Sejak sekitar pukul 08.00 WIB, ratusan warga telah berkumpul di depan portal perumahan.
    Mereka memblokade akses masuk dengan berdiri berjejer sambil membawa spanduk dan poster penolakan.
    Teriakan penolakan terdengar bergantian dari massa. Sejumlah warga tampak emosional, bahkan ada yang menangis sambil memeluk anggota keluarganya.
    Situasi semakin memanas ketika aparat kepolisian mulai memasuki kawasan perumahan untuk melakukan pengamanan.
    Warga berulang kali menyuarakan keberatan mereka sambil menunjukkan salinan surat eksekusi.
    Mereka menilai pelaksanaan eksekusi tidak sah karena adanya dugaan kesalahan penulisan alamat dalam putusan pengadilan.
    “Ini rumah kami, sudah puluhan tahun kami tinggal di sini,” teriak seorang warga.
    Aksi dorong-dorongan sempat terjadi antara warga dan aparat, hingga menyebabkan beberapa orang terjatuh.
    Seorang perempuan terlihat menangis dan mengaku dipukul saat berada di barisan massa.
    Di tengah ketegangan tersebut, Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Bayu Pratama Hubungi turun langsung menemui warga.
    Ia berdialog dengan perwakilan massa untuk menenangkan situasi dan mengimbau warga agar tidak bertindak anarkis.
    Meski dialog dilakukan, penolakan warga masih terus berlangsung.
    Hingga pukul 10.00 WIB, ratusan personel kepolisian dan Satpol PP masih bersiaga di sekitar lokasi untuk mengamankan situasi yang belum sepenuhnya kondusif.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembongkaran Tiang Monorel Dipercepat, Dimulai Minggu Depan Megapolitan 7 Januari 2026

    Pembongkaran Tiang Monorel Dipercepat, Dimulai Minggu Depan Megapolitan 7 Januari 2026

    Pembongkaran Tiang Monorel Dipercepat, Dimulai Minggu Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga mempercepat rencana pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Rabu (14/1/2026).
    Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan, awalnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pembongkaran dilakukan pada minggu ketiga.
    Namun, jadwal itu kemudian dimajukan.
    “Pak Gubernur kemarin, pada saat rapat pimpinan (rapim), menyampaikan minta minggu depan dibongkar. Jadi rencana minggu depan kita akan mulai. Insya Allah hari Rabu, kalau enggak berubah,” ucap Heru saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/1/2026).
    Pembongkaran bisa dipercepat karena proses administrasi dan pembahasan dengan PT Adhi Karya selaku pemilik
    tiang monorel
    sudah selesai.
    Setelah tiang-
    tiang monorel dibongkar
    , Pemprov DKI akan menata ulang Jalan HR Rasuna Said agar tampil seragam seperti sisi barat jalan.
    Nantinya, di sisi bekas tiang monorel, jalur cepat dan jalur lambat akan dihilangkan, lalu diganti dengan penataan ulang jalan dan trotoar.
    “Rasuna Said sisi barat sudah selesai, jalan dan trotoarnya sudah rapi. Tapi sisi timurnya masih terkendala adanya tiang monorel. Makanya akan kita rapikan jalannya yang Jalan Rasuna Said sisi Timur; jalur cepat, jalur lambat, dan trotoar akan kita tata,” kata dia.
    Secara keseluruhan, terdapat 98 tiang monorel yang akan dibongkar di sepanjang koridor Rasuna Said.
    Sementara itu, pembahasan untuk sisa tiang yang berada di kawasan Senayan masih terus dilakukan.
    “Ada 98 (tiang) yang di sepanjang Rasuna Said. Kita mau menata yang di Rasuna Said dulu,” ujar Heru.
    Pembongkaran tiang monorel
    sekaligus penataan jalan dan trotoar dibiayai sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dengan total anggaran sekitar Rp 100 miliar.
    “Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya. Totalnya semua sekitar Rp 100 miliar,” ujar Heru.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan KPK Bantah Tak Satu Suara soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Pimpinan KPK Bantah Tak Satu Suara soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Pimpinan KPK Bantah Tak Satu Suara soal Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah sikap lima pimpinan komisi antirasuah terbelah dalam menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag).
    Setyo memastikan seluruh pimpinan
    KPK
    satu suara dalam penanganan perkara tersebut.
    “Ya itu kan informasi (
    pimpinan KPK
    terbelah), prinsipnya enggak ada. Tidak ada terbelah. Sejak dari proses penyelidikan sampai kemudian naik ke tahap penyelidikan, semuanya satu suara,” kata Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
    Setyo mengatakan, pimpinan KPK akan memastikan tugas penyidik dalam penanganan perkara ini sudah sesuai aturan yang berlaku atau tidak.
    “Ya tinggal memastikan apa yang dikerjakan oleh para penyidik, semuanya sudah memenuhi untuk nanti dipastikan bahwa ada saatnya,” ujarnya.
    Berbeda dari Setyo, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, munculnya keraguan salah satu pimpinan KPK adalah dinamika yang lazim terjadi dalam penegakan hukum.
    Meskipun demikian, dia memastikan penanganan kasus
    korupsi kuota haji
    dilakukan dengan serius.
    “Ya, itu biasa dalam sebuah dinamika, begitu. Itu biasa di setiap kasus pun tidak hanya kasus ini, pasti ada perbedaan pendapat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian perkara ini akan kita tangani secara serius,” kata Fitroh.
    Fitroh memastikan KPK segera menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.
    “Segera akan kita umumkan (tersangka),” ujar dia.
    Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di
    Kementerian Agama
    yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
    Dalam perkara ini, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
    Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
    Dengan demikian, 20.000 kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara 8 persen untuk haji khusus.
    Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
    “Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua (yaitu) 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ujar Asep.
    “Jadi kan berbeda, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Itu menyalahi aturan yang ada,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wagub Babel Pasrah jika Ditahan Usai Diperiksa dalam Kasus Ijazah Palsu

    Wagub Babel Pasrah jika Ditahan Usai Diperiksa dalam Kasus Ijazah Palsu

    Wagub Babel Pasrah jika Ditahan Usai Diperiksa dalam Kasus Ijazah Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, mengaku pasrah dan siap jika ia ditahan setelah diperiksa Bareskrim Polri sebgai tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu, Rabu (7/1/2026).
    “Ya semua itu kita lakukan saja semua proses hukum yang memang harus dilalui,” kata Hellyana saat ditemui di Gedung
    Bareskrim Polri
    , Jakarta, Rabu.
    Hellyana mengaku berusaha memenuhi aturan hukum dalam pemeriksaan sebagai tersangka kasus ini.
    Ia menghormati segala proses hukum yang akan dijalani.
    “Pertama, saya apa melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya. Dan saya menghormati itu,” kata Hellyana.
    Kendati demikian, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam perkara dugaan penggunaan
    ijazah palsu
    yang menimpanya.
    “Terkait ijazah dugaan ijazah palsu ini, perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu,” ujar dia.
    Mabes Polri telah menetapkan Hellyana sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggunaan ijazah palsu.

    Kepastian itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.
    Informasi penetapan tersangka tersebut pertama kali disampaikan oleh kuasa hukum pelapor, Herdika Sukma Negara.
    Ia mengaku telah menerima surat resmi dari Mabes Polri terkait status hukum Hellyana.
    “Benar terkait informasi tersebut. Kami juga sudah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Mabes Polri yaitu tentang perihal ijazah Wakil Gubernur yaitu Ibu Hellyana,” kata Herdika dalam keterangannya.
    Berdasarkan dokumen yang diterima pihak pelapor, penetapan tersangka Hellyana tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025.
    Herdika menjelaskan, dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut mengacu pada hasil penelusuran Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
    Dalam data tersebut, Hellyana tercatat mulai menempuh pendidikan tinggi pada 2013 dan berstatus mengundurkan diri pada 2014.
    “Tidak mungkin ijazah sudah keluar hanya kuliah satu tahun saja,” ujar Herdika.
    Kasus ini bermula dari laporan mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Ahmad Sidik, bersama kuasa hukumnya, Herdika Sukma Negara, ke Bareskrim Polri.
    Laporan tersebut tercatat dengan nomor registrasi LP/B/339/VII/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 21 Juli 2025.
    Atas perbuatannya, Hellyana disangkakan melanggar Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat dan/atau akta otentik, serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.