Author: Kompas.com

  • Ganjar Ungkap Strategi Politik PDI-P Hadapi Pemilu 2029

    Ganjar Ungkap Strategi Politik PDI-P Hadapi Pemilu 2029

    Ganjar Ungkap Strategi Politik PDI-P Hadapi Pemilu 2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo mengungkapkan strategi politik partainya untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2029.
    Salah satu strategi partai adalah menyatu dan hadir setiap hari ketika masyarakat butuh pertolongan.
    Hal ini disampaikan Ganjar sesaat sebelum mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I
    PDI-P
    di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
    “Contoh, kalau kita berkomunikasi, berkampanye berbuih-buih tidak akan bisa dipercaya lagi oleh masyarakat, kecuali kamu hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongannya,” kata Ganjar saat ditemui, Sabtu.
    Ganjar mencontohkan persoalan yang menurut masyarakat, butuh bantuan segera. Misalnya, bencana hingga isu perempuan dan anak.
    Ia memandang hal-hal ini perlu direspons dengan segera, termasuk oleh partai politik.
    “Apakah itu kemarin bencana, atau barangkali problem sosial, problem pendidikan, kesehatan, isu perempuan, anak, penyandang disabilitas, itu yang mesti direspons,” jelasnya.
    Lebih lanjut, eks Gubernur Jawa Tengah ini menyinggung tentang pengambilan kebijakan, semisal masalah masyarakat adat.
    Menurutnya, persoalan masyarakat adat pun tak boleh lepas dari pengambilan kebijakan pemerintah.
    “Ketika satu komunitas yang ada di masyarakat seperti masyarakat adat umpamanya, mereka punya problem, ya ayo mereka kita bantu. Ya ayo berjuang, gitu,” contoh Ganjar.
    “Dan berjuang itu ada political interplay, ada negosiasi, ada konsepsi, dan itu saya kira kampanye dalam arti sebenarnya dari waktu ke waktu. Bukan menunggu nanti dan kita hanya akan datang pada saat dibutuhkan atau membutuhkan suara saja,” sambungnya.
    Menutup pernyataannya, Ganjar mencontohkan apa yang tengah dilakukan PDI-P saat ini, terkhusus menanggapi bencana Sumatera.
    Ia mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengintruksikan seluruh kader merespons bencana Sumatera dengan segera.
    Karena itu, beberapa tokoh senior PDI-P bahkan masih berada di lokasi bencana hingga kini.
    “Jadi kemarin kawan-kawan diminta oleh Bu Mega umpamanya, ‘Respons segera bencana, semua siaga’. Ini beberapa teman belum pulang ini di Rakernas ini. Rasanya Mbak Yayuk, Mbak Risma masih ada di lokasi, Mbak Ning. Enggak tahu ini Mbak Risma sudah pulang belum ini,” jelasnya.
    “Ini mereka melaksanakan tugas dulu untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Itu taktik strategi yang menurut saya paling relevan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pabrik Tembakau Sintetis di Tangerang Sudah Beroperasi Dua Bulan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Pabrik Tembakau Sintetis di Tangerang Sudah Beroperasi Dua Bulan Megapolitan 10 Januari 2026

    Pabrik Tembakau Sintetis di Tangerang Sudah Beroperasi Dua Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar pabrik narkotika rumahan memproduksi tembaku sintetis di perumahan, Tangerang, Banten, Jumat (9/1/2026).
    Pabrik
    tembakau sintetis
    tersebut membeli bahan-bahan secara online. Pabrik itu juga sudah beroperasi selama dua bulan.
    “Dari hasil interogasi, pelaku mengaku bahwa bahan-bahan utama prekursor narkotika, bahan kimia, dan alat lab dibeli melalui online. Kasus ini akan dikembangkan dan diproses secara hukum di kantor
    BNN
    RI,” ujar Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Aldrin Marihot dalam keterangan resminya, Sabtu (10/1/2026).
    Dalam penggerebekan itu, petugas menemukan laboratorium narkotika tersembunyi atau clandestine laboratory yang memproduksi narkotika Golongan I jenis MDMB-4en-Pinaca.
    Tiga orang pelaku ditangkap. Mereka adalah ZD yang berperan sebagai pelaku utama sekaligus peracik narkotika, FH sebagai penguji hasil produksi, dan Fir yang bertugas sebagai kurir.
    Dari lokasi kejadian, petugas menyita barang bukti berupa 153 gram MDMB-4en-Pinaca, 808,9 gram MDMB-4en-Pinaca dalam bentuk padatan, serta sisa residu produksi.
    “Tim juga menyita berbagai bahan kimia dan alat laboratorium yang digunakan untuk produksi narkotika,” kata dia.
    Para tersangka dijerat Pasal 610 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta.
    BNN RI memperkirakan pengungkapan kasus ini telah menyelamatkan sekitar 8.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
    “BNN RI terus berkomitmen untuk memberantas peredaran narkotika dan melindungi masyarakat dari bahaya
    narkoba
    ,” ujar Aldrin.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pabrik Tembakau Sintetis di Tangerang Sudah Beroperasi Dua Bulan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    BNN Gerebek Pabrik Tembakau Sintetis di Tangerang, 3 Orang Ditangkap Megapolitan 10 Januari 2026

    BNN Gerebek Pabrik Tembakau Sintetis di Tangerang, 3 Orang Ditangkap
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek pabrik narkotika rumahan yang memproduksi tembakau sintetis di  perumahan, Tangerang, Banten, Jumat (9/1/2026).
    Pabrik tersebut diketahui sudah beroperasi selama sekitar dua bulan.
    “Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa rumah tersebut telah dijadikan tempat produksi
    tembakau sintetis
    selama kurang lebih dua bulan,” ujar Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Aldrin Marihot dalam keterangan resminya, Sabtu (10/1/2026).
    Pada penggerebekan itu, petugas menemukan laboratorium narkotika tersembunyi atau
    clandestine laboratory
    yang digunakan untuk memproduksi narkotika Golongan I jenis MDMB-4en-Pinaca atau tembakau sintetis.
    BNN RI
    mengamankan tiga orang pelaku. Mereka adalah ZD sebagai pelaku utama sekaligus peracik narkotika, FH yang bertugas menguji hasil produksi, serta Fir yang berperan sebagai kurir.
    Penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan selama kurang lebih dua bulan.
    Dari lokasi kejadian, petugas menyita barang bukti berupa 153 gram MDMB-4en-Pinaca, 808,9 gram MDMB-4en-Pinaca dalam bentuk padatan, serta sisa residu produksi.
    Selain itu, turut diamankan berbagai bahan kimia dan alat laboratorium yang digunakan untuk membuat narkotika.
    “Barang bukti yang disita antara lain 153 gram MDMB-4en-Pinaca, 808,9 gram MDMB-4en-Pinaca dalam bentuk padatan, dan MDMB Inaca (sisa residu). Selain itu, tim juga menyita berbagai bahan kimia dan alat laboratorium yang digunakan untuk produksi narkotika,” kata Aldrin.
    Berdasarkan pemeriksaan awal, para pelaku mengaku mendapatkan bahan kimia dan peralatan laboratorium dengan cara membeli secara
    online
    .
    Seluruh bahan tersebut kemudian digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis di rumah tersebut.
    Ketiga pelaku dijerat Pasal 610 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda hingga Rp500 juta.
    “Dari pengungkapan kasus ini BNN RI berhasil menyelamatkan sekitar 8.000 jiwa anak bangsa,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

    Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera

    Mendagri Ungkap Strategi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
    Pascabencana Sumatera
    di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
    Untuk diketahui, saat ini, Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Di awal penugasannya, Tito langsung bergerak cepat menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait.
    Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    Hasil pemetaan tersebut membagi daerah dalam tiga kategori, antara lain daerah yang sudah normal, setengah normal, dan belum normal. Pemetaan ini juga melibatkan partisipasi daerah terdampak sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan. 
    “Sehingga kita bisa menerapkan strategi ke mana kita akan bergerak melakukan penanganan,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu. 
    Berdasarkan hasil rapat dan peninjauan di lapangan, Tito mengungkapkan tiga langkah prioritas.
    Pertama
    , percepatan
    pembersihan lumpur
    di kawasan permukiman dan aliran sungai.
    Menurutnya, pengerahan tambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dipercepat sebelum memasuki Ramadan.
    Selain TNI dan Polri, dukungan tambahan personel juga bisa didapatkan dari sekolah kedinasan dengan menugaskan mahasiswanya, seperti yang dilakukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ).
    Nantinya, penyebaran personel tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak. 
    “Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan. (Mereka) bergerak semua, mobilisasi itu dilakukan. Saya yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah,” ungkap Tito.
    Kedua
    , Tito menekankan perlunya aktivasi kembali pemerintahan daerah (
    pemda
    ), salah satunya melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
    Ia mengatakan bahwa Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang memungkinkan pemda melakukan perubahan APBD secara cepat.
    Tito mencontohkan penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang yang dilakukan tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.
    “Mekanisme kecepatan seperti ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak. Jadi, (daerah terdampak) punya modal,” jelasnya.
    Ketiga
    , penguatan dukungan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dengan mendorong optimalisasi bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, dan bantuan lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat.
    Tito menilai, bantuan tersebut penting untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, termasuk bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). 
    “Kalau mereka diberikan bantuan (seperti) program Bantuan Langsung Tunai (BLT), itu otomatis mereka punya daya beli. Ini akan terjadi putaran uang,” katanya.
    Dalam rapat tersebut, Tito juga menyoroti pentingnya percepatan perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui penyediaan hunian sementara (
    huntara
    ), serta validasi data kerusakan rumah agar bantuan dapat segera disalurkan.
    Ia menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca juga dibutuhkan untuk mengantisipasi hujan yang dapat menghambat proses pemulihan, khususnya di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
    Selain itu, Tito juga menyampaikan rencananya untuk menggelar rapat teknis lanjutan dengan para kepala daerah di wilayah Aceh guna menghimpun berbagai data yang perlu direspons oleh Satgas.
    Ke depan, ia akan meninjau daerah terdampak di Aceh, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Gayo Lues, serta wilayah lain di Sumut dan Sumbar.
    “Makin detail (datanya), kita akan makin tepat (penanganannya). Kita mau bergerak,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
    Hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tangki Pengendara Tetap Kosong Usai Isi Bensin, SPBU di Senayan Langgar SOP
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Tangki Pengendara Tetap Kosong Usai Isi Bensin, SPBU di Senayan Langgar SOP Megapolitan 10 Januari 2026

    Tangki Pengendara Tetap Kosong Usai Isi Bensin, SPBU di Senayan Langgar SOP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    PT Pertamina Patra Niaga menyatakan SPBU di dekat Senayan City telah melanggar standar operasional prosedur (SOP) saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) kepada pengendara motor.
    Area Manager Communication, Relations, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria mengatakan operator SPBU tidak menyalakan pompa 
    nozzle 
    dan tidak mengecek ulang pompa 
    dispenser.
    “Operator secara tidak sadar belum menyalakan pompa
    nozzle
    dan tidak melakukan pengecekan ulang di
    display
    pompa
    dispenser
    di akhir pengisian,” ujar Susanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/1/2026).
    Susanto menyatakan insiden tersebut terjadi di SPBU 34.10206 karena
    kelalaian operator
    , bukan tindakan kesengajaan.
    “Berdasarkan hasil pengecekan internal, kejadian ini merupakan kelalaian operator SPBU yang tidak menjalankan SOP pengisian BBM secara benar,” kata Susanto.
    Atas
    pelanggaran SOP
    tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat telah memberikan teguran keras kepada pengelola SPBU.
    Pihak SPBU juga menjatuhkan peringatan keras kepada operator yang bersangkutan.
    Selain itu, SPBU telah menyampaikan permintaan maaf kepada konsumen dan melakukan pengisian ulang BBM sesuai dengan nominal yang dibeli.
    “SPBU sudah meminta maaf dan mengisikan kembali BBM kepada konsumen sesuai dengan pembelian,” ujar Susanto.
    Pertamina juga mengapresiasi laporan masyarakat melalui media sosial yang dinilai membantu evaluasi dan peningkatan kualitas layanan di lapangan.
    “Apabila masyarakat menemukan keluhan atau ingin menyampaikan masukan, dapat menghubungi Pertamina Call Centre 135,” kata Susanto.
    Sebelumnya, video pengendara motor mengeluhkan membeli Petralite Rp 30.000 di SPBU dekat Senayan City, namun tangkinya tidak terisi BBM.
    Video tersebut diunggah akun Threads @agungmysquad pada Kamis (9/1/2026). Perekam video menyebut kejadian itu membuatnya terlambat masuk kerja.
    “Parah Pertamina, kalau mau cari duit jangan kayak gitu dong. Lokasinya di Pertamina dekat Senayan City. Kalau kayak gini gue jadi telat masuk kerja,” ujar perekam dalam video.
    Dalam video lanjutan, perekam menjelaskan kronologi kejadian yang dialaminya sekitar pukul 08.00 WIB.
    Ia mengaku mengisi BBM jenis Pertalite senilai Rp 30.000 dan melihat indikator pada
    dispenser
    berjalan dari nol hingga nominal tersebut.
    Namun, setelah pengisian selesai, ia mendapati BBM tidak masuk ke tangki motornya.
    Hal itu ditunjukkan dengan membuka lubang tangki serta memperlihatkan jarum indikator BBM yang tidak mengalami kenaikan.
    “Tadi gua ngisi bensin Rp 30.000, tapi ini enggak keisi. Jarumnya juga enggak naik. Kosong,” kata dia.
    Merasa dirugikan, pengendara tersebut kemudian mendatangi petugas SPBU dan meminta penjelasan.
    Dalam video lain, terlihat dua petugas SPBU berseragam hitam dengan garis putih dan logo Pertamina tengah melayani keluhan tersebut.
    Perekam juga meminta pihak SPBU untuk mengecek rekaman kamera pengawas (CCTV) guna memastikan transaksi yang telah ia lakukan.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Taksi Listrik Mundur Tabrak Rumah Makan di Tangerang
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Taksi Listrik Mundur Tabrak Rumah Makan di Tangerang Megapolitan 10 Januari 2026

    Taksi Listrik Mundur Tabrak Rumah Makan di Tangerang
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Taksi listrik mundur menabrak rumah makan di Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang, Jumat (9/1/2026) siang.
    Peristiwa itu menyebabkan kerusakan pada kendaraan, fasilitas umum, serta bangunan restoran.
    Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
    Kasi Humas Polres
    Tangerang
    , AKP Prapto Lasono, mengatakan kecelakaan melibatkan satu unit
    taksi listrik
    bernomor polisi B-1455-SWH yang dikemudikan SH (25) serta satu kendaraan lain masih dalam penyelidikan.
    “Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya
    Raden Saleh
    , Karang Tengah. Kendaraan yang terlibat adalah taksi listrik dan kendaraan lain yang belum diketahui identitasnya,” ujar Lasono dalam keterangan tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Sabtu (10/1/2026).
    Peristiwa bermula taksi listrik keluar dari area parkir rumah makan hendak berbelok ke kanan menuju arah Kembangan.
    Namun saat manuver, bagian depan samping kiri kendaraan ditabrak oleh kendaraan lain yang datang dari arah Ciledug.
    “Setelah tertabrak kendaraan tak dikenal, pengemudi taksi listrik mundur ke belakang masuk kembali ke area parkir. Karena kurang hati-hati dan kurang konsentrasi, kendaraan kemudian menabrak tiang lampu penerangan, tembok, serta jendela kaca gerai restoran,” jelas Lasono.
    Akibat kejadian itu, bodi depan kiri dan bagian belakang taksi listrik mengalami kerusakan cukup parah.
    Selain itu, tiang lampu penerangan jalan, tembok, dan kaca depan rumah makan juga rusak.
    Sementara kendaraan lain yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut langsung melarikan diri dan kini masih dalam pencarian polisi.
    Peristiwa ini juga terekam dalam video yang diunggah akun Instagram @jabodetabek24info.
    Dalam rekaman tersebut, terlihat sebuah taksi listrik berwarna hijau toska melaju mundur dengan kecepatan cukup tinggi di area parkir rumah makan sebelum akhirnya menghantam pintu masuk bangunan.
    Benturan keras membuat kaca pintu restoran pecah dan berserakan hingga ke bagian dalam.
    Suasana di dalam rumah makan yang semula tenang berubah panik, dengan pengunjung terlihat terkejut dan berteriak saat mobil merangsek masuk ke area pintu.
    Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan serta menelusuri identitas kendaraan lain yang terlibat.
    Adapun barang bukti yang telah diamankan adalah satu unit taksi listrik beserta STNK dan SIM A atas nama pengemudi.
    “Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan,” kata Lasono.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Canda Tito ke Purbaya lantaran Lupa Sebut Nama: Kualat Kalau Beliau Ngambek

    Canda Tito ke Purbaya lantaran Lupa Sebut Nama: Kualat Kalau Beliau Ngambek

    Canda Tito ke Purbaya lantaran Lupa Sebut Nama: Kualat Kalau Beliau Ngambek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat melemparkan guyonan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh, Sabtu (10/1/2026).
    Saat itu, ia sempat lupa menyebut nama Purbaya masuk dalam jajaran tim pengarah, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
    Di dalam tim pengarah itu, ada pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    “Ada yang terlewat tim pengarah. Selain Menko, Panglima TNI, Kapolri, juga disitu ada Bapak Purbaya. Saya lupa nyampaikan,” kata Tito dalam rapat yang disiarkan secara langsung melalui TVR Parlemen, Sabtu.
    Tito menyebut, ia kualat jika tidak menyebut nama Purbaya yang notabenenya adalah bendahara negara.
    Ia lantas berseloroh, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang dipimpinnya akan percuma rapat sampai malam, jika Purbaya ngambek tidak memberikan dana untuk pemulihan bencana.
    “Kualat ini, kalau nggak nanti. Karena kalau beliau ngambek, beliau ngambek kita mau rapat sampai malam juga, percuma juga kita nanti. Nggak ada pitinya (uangnya),” seloroh Tito.
    Menanggapi hal itu, Purbaya mengaku tidak akan ngambek saat namanya lupa disebut.
    Ia justru hanya merajuk ketika dana yang sudah ia anggarkan untuk pemulihan nyatanya tidak dipakai
    “Saya di sini, sama Pak Tito, kalau nggak disebut namanya, ngambek katanya. Saya nggak disebut nama, nggak ngambek, Pak. Saya ngambek kalau uang yang disediain pakai utang, nggak dipakai juga,” tutur Purbaya membalas.
    Purbaya merasa percuma sudah mewanti-wanti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mengumpulkan dana.
    “Jadi saya kumpulin uang banyak, gebuk-gebuk orang pajak, bea cukai, ditumpuk di sana nggak dipakai, sementara di sini bencananya masih susah masyarakat. Itu aja, Pak,” tandas Purbaya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPRD DKI Kritik Pramono: Bongkar Tiang Monorel Pakai APBD Bisa Langgar Hukum
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Anggota DPRD DKI Kritik Pramono: Bongkar Tiang Monorel Pakai APBD Bisa Langgar Hukum Megapolitan 10 Januari 2026

    Anggota DPRD DKI Kritik Pramono: Bongkar Tiang Monorel Pakai APBD Bisa Langgar Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membongkar tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 100 miliar.
    Ali Lubis menilai penggunaan APBD untuk membongkar
    tiang monorel
    berpotensi melanggar aturan, lantaran aset tersebut bukan milik Pemprov DKI Jakarta.
    “Risiko hukum terkait keuangan negara juga berpotensi dilanggar apabila aktivitas merobohkan tiang monorel tersebut memakai APBD apalagi jumlahnya cukup fantastis yaitu Rp 100 miliar, karena dana APBD hanya bisa digunakan untuk kepentingan dan aset milik pemerintah daerah. Kalau ini aset swasta, tentu bermasalah secara hukum,” ujar Ali dalam keterangan resminya, Sabtu (10/1/2026).
    Menurut Ali, secara hukum kepemilikan tiang monorel masih berada di tangan
    PT Adhi Karya
    .
    Hal itu merujuk pada Putusan Pengadilan Nomor 296/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL yang telah berkekuatan hukum tetap, serta diperkuat dengan pendapat hukum dari pengacara negara.
    Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa bertindak sepihak terhadap aset yang secara hukum dimiliki pihak swasta, meskipun dengan alasan penataan kota atau kepentingan publik.
    “Putusan pengadilan itu mengikat semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, tidak bisa ada tindakan sepihak terhadap aset yang secara hukum telah dinyatakan milik pihak lain,” ujarnya.
    Selain berpotensi menyalahi prinsip pengelolaan keuangan negara, Ali juga mengingatkan adanya risiko hukum pidana apabila pembongkaran dilakukan tanpa persetujuan pemilik aset yang sah.
    Ia merujuk pada ketentuan Pasal 521 KUHP Baru Tahun 2023 yang mengatur larangan merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang milik orang lain secara melawan hukum.
    Ali pun meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang rencana tersebut dan mengedepankan penyelesaian sesuai prinsip negara hukum, seperti dialog dengan PT Adhi Karya, mekanisme ganti rugi, atau menempuh jalur hukum.
    “Semua langkah harus ditempuh secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” kata dia.
    Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo memastikan tiang monorel akan dibongkar pada Rabu (14/1/2026).
    Menurut Heru, percepatan bisa dilakukan karena proses administrasi dan pembahasan dengan PT Adhi Karya selaku pemilik tiang sudah rampung.
    “Kalau kita mah sudah siap saja. Jadi karena permintaan Pak Gub untuk dibongkar hari Rabu, ya kita jalankan hari Rabu. Karenakan sudah dipenuhi semua aturannya,” ucap Heru saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/1/2026).
    Secara keseluruhan, ada 98 tiang monorel yang akan dibongkar di sepanjang koridor Rasuna Said.
    Heru menambahkan, pembongkaran dan penataan dilakukan menggunakan
    APBD DKI Jakarta
    dengan nilai sekitar Rp 500 juta.
    “Anggaran pembongkaran ini jadi satu dengan penataan jalan dan trotoarnya. Totalnya semua sekitar Rp 500 juta,” ujar Heru.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Penusuk Pengemudi Mobil di Mampang Ditangkap di Surabaya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Dua Penusuk Pengemudi Mobil di Mampang Ditangkap di Surabaya Megapolitan 10 Januari 2026

    Dua Penusuk Pengemudi Mobil di Mampang Ditangkap di Surabaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Polisi menangkap dua pelaku penusukan terhadap pengendara mobil berinisial RHM (29) di Jalan Raya Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).
    Kedua pelaku berinisial HW dan TM diringkus di Surabaya setelah berhari-hari berpindah kota untuk menghindari kejaran aparat.
    “Berhari-hari jajaran Polsek Mampang terus memburu sampai akhirnya dua pelaku ditangkap di Gapura Surya Surabaya,” kata Kapolsek Mampang Prapatan Kompol S. Aba Wahid Key, saat dikonfirmasi, Sabtu (10/1/2026).
    Wahid menjelaskan, penangkapan berawal dari identitas pelaku yang berhasil dikantongi penyidik.
    Para pelaku, kata Wahid, berupaya menghilangkan jejak setelah menyadari rekaman video kejadian
    penusukan
    beredar luas di media sosial.
    Dalam pelariannya, para pelaku berpindah-pindah wilayah, mulai dari Depok, Tangerang, Jakarta, hingga Surabaya.
    Polisi juga mengendus rencana keduanya untuk melarikan diri ke wilayah Indonesia timur melalui jalur laut.
    “Polsek Mampang dibantu jajaran Polres Kp3 Tanjung Perak Surabaya meringkus dua pelaku HW dan TM yang akan kabur ke wilayah timur Indonesia,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, seorang pengendara mobil berinisial RHM (29) menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal di Jalan Raya Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (1/1/2026) dini hari.
    Peristiwa tersebut dipicu senggolan kendaraan di jalan yang berujung pada cekcok.
    “Ya, dugaan sementara seperti itu, senggolan di jalan. Dari pihak pengemudi roda empat ini tidak terima,” ujar Kompol S. Aba Wahid Key, kepada wartawan, Minggu (4/1/2026).
    Setelah kedua kendaraan berhenti, korban bersama rekannya sempat terlibat adu mulut dengan pelaku yang berboncengan tiga orang dan diduga berada di bawah pengaruh minuman beralkohol.
    Korban sempat berupaya menyelesaikan masalah secara damai, namun pelaku justru mengeluarkan pisau dan menusuk korban di bagian perut.
    Korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD Mampang sebelum akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati karena luka yang dialami cukup parah.
    Namun, setelah lima hari dirawat, RHM dinyatakan meninggal dunia pada Senin (5/1/2026) malam.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penanganan Tumpukan Sampah di Pasar Kramat Jati Ditargetkan Selesai 5 Hari
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Januari 2026

    Penanganan Tumpukan Sampah di Pasar Kramat Jati Ditargetkan Selesai 5 Hari Megapolitan 10 Januari 2026

    Penanganan Tumpukan Sampah di Pasar Kramat Jati Ditargetkan Selesai 5 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menargetkan penanganan tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, dapat diselesaikan dalam waktu lima hari ke depan.
    Untuk mempercepat proses tersebut, DLH mengerahkan 25 unit perbantuan guna menangani akumulasi
    sampah
    yang menumpuk.
    “Untuk mengatasi kondisi tersebut, Sudin LH Jakarta Timur menargetkan penanganan perbantuan dapat dituntaskan dalam lima hari ke depan,” ujar Kepala Sudin LH Jakarta Timur, Julius Monangta, dalam keterangan, Sabtu (10/1/2026).
    Ia menjelaskan,
    penanganan sampah
    di
    Pasar Induk Kramat Jati
    sebenarnya dilakukan setiap hari.
    Namun, pada periode tertentu seperti musim buah, volume sampah melonjak dan melampaui kapasitas penanganan rutin.
    “Artinya, terjadi akumulasi atau ‘tabungan’ sampah sekitar 60 ton setiap harinya,” lanjut dia.
    Untuk mengatasi kondisi tersebut, armada pengangkut sampah diprioritaskan melakukan dua kali pengangkutan per hari menuju TPST Bantargebang.
    Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengurangan tumpukan sampah.
    Dalam kegiatan perbantuan ini, Sudin LH Jakarta Timur mengerahkan 23 pengemudi, dua operator alat berat, serta empat pengawas lapangan.
    Penanganan sampah didukung 13 unit dump truck, 10 unit tronton, dan dua unit shovel loader.
    Julius menegaskan, berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 dan Pergub Nomor 102 Tahun 2021, kawasan komersial termasuk pasar wajib mengelola sampah secara mandiri.
    “Kewajiban pengelolaan sampah secara mandiri tetap harus dijalankan oleh Perumda Pasar Jaya sesuai ketentuan yang berlaku,” kata dia.
    Sebelumnya, gunung sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mulai diangkut oleh
    DLH DKI Jakarta
    .
    Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Kamis (8/1/2026), sebanyak tiga alat berat dikerahkan untuk mengurai tumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) pasar tersebut.
    Alat berat itu digunakan untuk memindahkan sampah ke truk-truk pengangkut milik DLH.
    Kondisi ini berbeda dibandingkan sehari sebelumnya, ketika hanya terlihat satu alat berat yang beroperasi di lokasi.
    Sejumlah titik tumpukan sampah juga mulai berkurang ketinggiannya dibandingkan hari-hari sebelumnya.
    Meski demikian, kondisi jalan di sekitar TPS masih terlihat becek dan licin akibat sisa sampah yang tercecer di badan jalan.
    Di tengah proses pengangkutan, masih tampak beberapa warga yang membuang sampah di kawasan tersebut.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.